Sistem Pengendalian Intern Gaji dan Upah Pada UP JAMKESDA (Unit Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah) Provinsi DKI Jakarta R. Farda Tantia (25211690) 3EB10
LATAR BELAKANG Pemeriksaan terus-menerus dan analisa laporan dan catatan-catatan sering disebut Sistem Pengendalian Intern (SPI). Sistem pengendalian intern adalah sebagai alat bantu manajemen dalam mengendalikan sebuah perusahaan, yang bertujuan untuk menjaga keamanan atau melindungi asset perusahaan berupa sumber daya yang termasuk data dan informasi, untuk memastikan ketepatan dan keakuratan data dan informasi yang artinya menjaga agar data dan informasi bebas dari kesalahan dan menyediakan hasil yang konsisten. Gaji dan upah merupakan salah satu aspek yang paling berarti, baik bagi karyawan maupun perusahaan. Gaji merupakan salah satu bidang yang banyak memiliki resiko terjadinya kecurangan. Pengelolaan gaji dan upah yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan akan mengakibatkan kekecewaan pada karyawan. Sistem pengendalian intern sangat diperlukan untuk melakukan pengecekan terhadap sistem akuntansi penggajian. Sistem pengendalian intern harus dimiliki oleh perusahaan dalam sistem penggajian yang dimiliki agar tujuan perusahaan dapat tercapai dan untuk mencegah terjadinya manipulasi, penyelewengan, dan kecurangan yang dapat merugikan perusahaan.
Rumusan Masalah 1. Bagaimana Sistem Penggajian dan Pengupahan yang dilakukan oleh UP JAMKESDA Provinsi DKI Jakarta? 2. Apakah Sistem Penggajian dan Pengupahan yang dilakukan oleh UP JAMKESDA Provinsi DKI Jakarta memiliki kelemahan?
Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui bagaimana sistem penggajian dan pengupahan yang dilakukan oleh UP JAMKESDA Provinsi DKI Jakarta. 2. Untuk mengetahui apakah sistem penggajian dan pengupahan yang dilakukan oleh UP JAMKESDA Provinsi DKI JAKARTA memiliki kelemahan.
PEMBAHASAN •
Pengertian gaji dan upah menurut UP JAMKESDA yaitu gaji adalah “pembayaran yang dilakukan terhadap karyawan tetap (PNS)”. Sedangkan upah adalah “pembayaran yang dilakukan untuk karyawan honorer (CPNS)”.
•
Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pemberian gaji dan upah bagi karyawannya: - Peringkat Jabatan - Keahlian/ Keterampilan
•
Penentuan standar dalam pemberian gaji dan upah bagi karyawannya adalah dengan dengan menilai kehadiran dan kinerja.
•
Pada UP JAMKESDA karyawan dibagi atas : - Karyawan Kontrak - Karyawan Tetap
TKD yang diterima = TKD x KH x NK
•
Fungsi yang Terkait pada sistem pengendalian intern gaji dan upah di UP JAMKESDA adalah sebagai berikut : 1. Fungsi personalia 2. Fungsi pencatatan waktu hadir 3. Fungsi akuntansi 4. Fungsi keuangan
•
Dokumen yang digunakan oleh UP JAMKESDA dalam sistem pengendalian intern gaji dan upah : Dokumen pendukung perubahan gaji dan upah Daftar absensi Daftar gaji dan upah Rekap daftar gaji dan upah Surat pernyataan gaji dan upah Bukti kas keluar
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Flowchart Pencatatan Waktu Hadir dan Pembuatan Daftar Gaji dan Upah
Flowchart Distribusi Gaji dan Upah dan Pembayaran Gaji dan Upah
KESIMPULAN 1.
2.
Sistem penggajian dan pengupahan yang dilakukan oleh UP JAMKESDA dalam pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing departemen sudah terpisah. Sistem penggajian dan pengupahan yang dilakukan oleh UP JAMKESDA melibatkan fungsi personalia, fungsi pencatatan waktu hadir, fungsi akuntansi dan fungsi keuangan. Dokumen yang diperlukan untuk sistem pengendalian intern gaji dan upah tersebut adalah dokumen pendukung perubahan gaji dan upah, daftar absensi, daftar gaji dan upah, rekap daftar gaji dan upah, surat pernyataan gaji dan upah, bukti kas keluar. Dan prosedur yang terkait dalam sistem pengendalian intern gaji dan upah UP JAMKESDA adalah prosedur pencatatan waktu, prosedur pembuatan daftar gaji dan upah, prosedur distribusi gaji dan upah dan prosedur pembayaran gaji dan upah. Sistem penggajian dan pengupahan yang dilakukan oleh UP JAMKESDA masih memiliki kelemahan yaitu tidak adanya pengecekan dari fungsi akuntansi dan keuangan terhadap daftar gaji dan upah yang dibuat oleh personalia, sehingga akan terjadi ketidak telitian dalam perhitungan penggajian dan pengupahan. Dan dokumen daftar abensi tidak dibuat rangkap sehingga akan memudahkan terjadinya manipulasi terhadap keabsahan data kehadiran karyawan yang akan berpengaruh terhadap pengeluaran untuk pembayaran gaji dan upah menjadi lebih besar atau lebih kecil dari yang seharusnya diterima oleh para karyawan.
SARAN Pengendalian intern terhadap gaji dan upah sangat dibutuh bagi setiap perusahaan dan instansi. Dengan ini penulis menyarankan agar sistem pengendalian intern yang ada pada UP JAMKESDA diperbaiki dari yang sebelumnya. Agar tidak banyak terjadi kecurangankecurangan yang dapat merugikan pihak instansi maupun karyawan yang bekerja didalam instansi tersebut.
