SISTEM OPERASIONAL KOPERASI LANGIT BIRU DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
SKRIPSI Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Syariah (S.Sy)
Oleh: GESHA ROMADONA AULIA NIM: 108043200011
KONSENTRASI PERBANDINGAN HUKUM PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1436 H / 2015 M
ABSTRAK GESHA ROMADONA AULIA. NIM 108043200011. SISTEM OPERASIONAL KOPERASI LANGIT BIRU DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM. (Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum, Konsentrasi Perbandingan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 1436/2015 M. x + 68 halaman + 11 halaman lampiran. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui berinvestasi atau menanamkan modal dengan cara menjadi anggota sebuah koperasi. Karena pada saat ini, masyarakat masih kurang memahami tentang koperasi. Koperasi Langit Biru membuka kesempatan bagi masyarakat khususnya umat muslim untuk berinvestasi daging dengan ikut menjadi anggota Koperasi Langit Biru tersebut. Pada penelitian ini penulis memilih objek penelitian di Koperasi Langit Biru yang terletak di Cikasungka, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, Banten. Penulis ingin mengetahui mengenai sistem operasional yang dijalankan oleh Koperasi Langit Biru. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yang memusatkan diri secara intensif terhadap suatu objek tertentu dengan mempelajari sebagai suatu kasus. Melalui pendekatan kualitatif, data yang diperoleh dari lapangan, disajikan kemudian ditarik menjadi sebuah kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem operasional Koperasi Langit Biru belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan dalam perspektif Hukum Islam sistem operasional Koperasi Langit Biru terdapat unsur riba. Kata Kunci: Koperasi Langit Biru, anggota koperasi, sistem operasional. Pembimbing Daftar Pustaka
: Drs. Ahmad Yani, MA Arip Purkon, SHI., MA : Tahun 1954 s.d Tahun 2013
KATA PENGANTAR
Alhamdulillahirabbil‟alamin.. tiada kata yang lebih patut terucap pertama kali selain untain rasa syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah senantiasa memberikan segala nikmat dan karunia-Nya kepada penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah selalu kepada yang mulia, Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan tauladannya kepada kita semua. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang setulus tulusnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materiil kepada penulis selama menuntut proses penulisan skripsi ini, terutama kepada: 1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Asep Saepudin Jahar, MA. 2. Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum, Bapak Dr. Khamami, MA dan Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum, Ibu Hj. Siti Hanna, S.Ag, Lc., MA. 3. Pembimbing penulis, Bapak Drs. Ahmad Yani, MA dan Bapak Arip Purkon, SHI., MA yang dengan sabar membimbing skripsi ini serta telah membagikan ilmunya dan meluangkan waktu disela-sela kesibukannya. 4. Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan perkuliahan, ilmu dan bimbingannya semasa kuliah hingga saat ini. 5. Pengurus perpustakaan utama dan perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum v
yang telah menyediakan berbagai macam literatur dalam proses belajar, khususnya pada pembuatan skripsi ini. 6. Mantan Anggota Koperasi Langit Biru yang telah membatu penulis dalam mencari literatur-literatur primer dalam skripsi ini. 7. Orangtua Ayahanda tercinta Sukirman, SH dan Ibunda tercinta Eulis Komala, SH. Adik-adik tercinta Geshi Fitria Aulia, Gema Fazraih Aulia dan Geka Alifah AlQonaah, yang tiada pernah berhenti berdoa dan senantiasa memberikan segala hal yang terbaik dan tak ternilai harganya. 8. Septiyan Prawira Dwi Putra yang sangat membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 9. Semua sahabat dan teman-teman yang memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. 10. Kantor Notaris dan PPAT Setu Santoso, SH., M.Kn. tempat penulis bekerja saat ini, terimakasih atas izin dan supportnya. Tiada hal yang dapat penulis persembahkan selain doa yang tulus semoga Allah SWT memberikan rahmat-Nya kepada kita semua dan membalas setiap kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda. Amin.. ya rabbal‟alamin...
Jakarta,
2015
PENULIS vi
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL
i
LEMBAR PENGESAHAN
ii
LEMBAR PERNYATAAN
iii
ABSTRAK
iv
KATA PENGANTAR
v vii
DAFTAR ISI BAB I
PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah
1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah
5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
6
D. Metode Penelitian dan Teknik Penulisan
6
E. Review Studi Terdahulu
8
F. Sistematika Penulisan BAB II
10
LANDASAN TEORITIS A. Koperasi dalam Perspektif Hukum Positif 1. Definisi Koperasi
12
2. Landasan, Asas dan Tujuan Koperasi
16
3. Nilai dan Prinsip Koperasi
18
4. Bentuk dan Jenis Koperasi
19
B. Koperasi dalam Perspektif Hukum Islam 1. Definisi Koperasi
23 vii
2. Landasan dan Asas Koperasi
25
3. Nilai dan Prinsip Koperasi
29
4. Peran Koperasi Melalui Kelembagaan Umat Islam
31
BAB III GAMBARAN UMUM KOPERASI LANGIT BIRU A. Sejarah Berdirinya
34
B. Keanggotaan
37
C. Kegiatan Usaha Dan Tujuan
39
D. Visi Misi Dan Motto
41
E. Manajemen Dan Sistem Operasional
41
BAB IV TINJAUAN
HUKUM
TERHADAP
SISTEM
OPERASIONAL
KOPERASI LANGIT BIRU A. Sistem Operasional Koperasi Langit Biru
46
B. Sistem Operasional Koperasi Langit Biru Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam BAB V
51
PENUTUP A. Kesimpulan
61
B. Saran-saran
62
DAFTAR PUSTAKA
64
LAMPIRAN
viii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Islam tidak melarang sama sekali umatnya untuk berlomba lomba dalam mencari kekayaan. Bahkan kaya dalam Islam di anjurkan, sebab dengan kekayaan bukan hanya membuka pintu kesenangan dan kesejahteraan. Jika ditelusuri lagi, umat Islam yang kaya bisa bermanfaat baik bagi dirinya atau pun orang-orang disekitarnya. Membayar zakat, infaq, bersedekah maupun pergi haji itu semua ibadah yang memerlukan kemampuan secara finansial. Karena kemiskinan hanya mendekatkan diri pada kekufuran. Namun dalam mencari harta terdapat aturan main, yakni tidak melanggar hal-hal yang diharamkan Allah SWT. Karena Islam pada dasarnya mengajak umatnya untuk menunjukkan prestasi dengan kompetensi yang sehat. Ibadah dalam lingkup yang luas meliputi segala aktivitas manusia yang positif dan tidak menyalahi ajaran Islam, selama hal itu diorientasikan (diniatkan) demi mencari keridhaan Allah swt.1 Begitupun halnya dengan mencari harta kekayaan dijalan Allah swt merupakan suatu ibadah. Berusaha untuk mencari kekayaan dapat di lakukan dengan berbagai cara yang baik, seperti berdagang misalnya. Rasulullah SAW adalah seorang pebisnis
1
Arifin Hamid, Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) Di Indonesia Aplikasi dan Prospektifnya, cet. I, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), h. 10.
1
2
dan pedagang yang handal. Visi beliau dalam berdagang hanya satu, yaitu bahwa transaksi bisnis sama sekali tidak ditujukan untuk memupuk kekayaan pribadi, namun justru untuk membangun kehormatan dan kemuliaan bisnis dengan etika yang tinggi. Adapun hasil yang didapat harus di distribusikan kesebanyak mungkin umat.2 Selain berdagang bisa juga sebagai pegawai, baik pegawai negeri maupun pegawai swasta. Asalkan ia mampu untuk melaksanakan kewajibannya sebagai pegawai dengan penuh tanggung jawab. Semakin maju sebuah peradaban daya kreativitas manusia turut berkembang. Begitupun halnya dalam mencari kekayaan, yang sebelumnya hanya berdagang atau menjadi seorang pegawai. Kini bagaimana sebagian hasil dari berdagang atau pun gaji yang diterima sebagai pegawai bisa lebih berkembang tidak hanya sekedar ditabung, hal ini dapat dilakukan dengan cara berinvestasi dan hal ini tidak dapat dilakukan secara individual melainkan sebagai anggota dari suatu kelompok masyarakat. Bahwa jika semula dalam pemecahan kebutuhan hidupnya, manusia melakukannya secara invidual, maka dalam perkembangannya manusia berusaha melakukannya secara bersama-sama dan dalam perkembangan lebih lanjut, caracara yang digunakan oleh masyarakat untuk memecahkan permasalahan ekonomi yang mereka hadapi itu berbeda-beda, seiring dengan berkembanganya zaman.3 2
“Cara berdagang rasulullah”, artikel diakses pada 2 November 2012 dari http://caramuhammad.com/perilaku/cara-berdagang-rasulullah-saw/ 3
Hendrojogi, Koperasi Azas-azas, Teori dan Praktek, cet. IV edisi 3, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 2.
3
Terdapat persamaan antara menabung dengan berinvestasi, yakni keduanya memanfaatkan sebagian hasil yang didapat untuk memperoleh manfaat yang lebih besar. Namun pada umumnya tabungan dimanfaatkan untuk mengantisipasi kemungkinan keperluan uang mendadak, seperti sakit misalnya. Sedangkan investasi diharapkan untuk memperoleh keuntungan dimasa yang akan datang. Gitman pada dasarnya berpendapat bahwa investasi (jangka panjang) atau pengeluaran modal (capital expenditure) adalah komitmen untuk mengeluarkan sejumlah dana tertentu pada saat sekarang untuk memungkinkan perusahaan menerima manfaat diwaktu yang akan datang, dua tahun atau lebih.4 Investasi dilihat dari wujud objek investasi dapat dibedakan kedalam (a) investasi riil, (real investment), dan (b) investasi financial (financial investment). Investasi riil adalah investasi yang dilakukan atas aktiva nyata, seperti pembelian mesin, rumah, tanah, mobil, emas dan berbagai aktiva nyata lainnya. Investasi finasial meliputi investasi atas surat-surat berharga (efek), valuta asing, deposito, meminjamkan uang secara komersil kepada pihak lain, dan sebagainya.5 Kini semakin banyak orang yang melakukan investasi. Banyaknya jenis investasi yang tersedia, hal ini menjadikan para investor harus jeli dalam memilih jenis investasi yang akan diikuti, yang sekiranya dianggap kompetetif dalam hasil 4
Murdifin Haming, dan Salim Basalamah, Studi Kelayakan Investasi Proyek dan Bisnis, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 6. 5
370
Murdifin Haming, dan Salim Basalamah, Studi Kelayakan Investasi Proyek dan Bisnis, h.
4
return yang akan diterima oleh investor. Karena dalam berinvestasi pun memiliki resiko, baik itu kecil, moderat atau pun tinggi. Investasi sekarang ini tidak hanya dalam bentuk saham, obligasi, rumah, tanah, mobil atau pun emas, ada pula investasi yang akhir – akhir ini sedang marak yakni, investasi daging yang dikelola oleh Koperasi Langit Biru yang sebelumnya bernama PT. Transindo Jaya Komara (PT. TJK). Investasi daging ini menjanjikan profit yang fantastis dan dalam waktu yang singkat dengan return yang cukup besar bahkan hingga ratusan persen pertahun yakni imbal hasilnya mencapai 258,97 persen dalam dua tahun atau 10 persen sebulan dari nilai penyertaan.6 Sehingga tidak sedikit yang tergiur untuk menjadi investor agar memperoleh kekayaan dengan waktu yang singkat dan cara yang cukup mudah. Semenjak didirikan pada Januari 2011, Koperasi Langit Biru berhasil menghimpun 125.000 anggota dengan total dana investasi mencapai Rp 6 triliun.7 Pada awalnya Koperasi Langit Biru berjalan dengan lancar. Namun, sejak akhir 2011 silam, Koperasi Langit Biru mengalami kemacetan pencairan bonus terhadap para nasabah. Februari 2012 lalu, ribuan nasabah mulai resah karena manajemen Koperasi Langit Biru terus menunda-nunda pencairan bonus.
6
Adi Suhendi, “Bos Koperasi Langit Biru Bisa Dijerat Pasal Berlapis”, artikel diakses pada 3 Januari 2013 dari http://www.tribunnews.com/2012/07/25/bos-koperasi-bumi-langit-bisa-dijeratpasal-berlapis 7
Sabrina Asril, “Polisi Telusuri Dugaan Pencurian Uang di Koperasi Langit Biru”,artikel diakses pada 30 Pebruari 2013 dari http://tekno.kompas.com/read/2012/06/06/20162383/Polisi.Telusuri.Dugaan.Pencucian.Uang.di.Koper asi.Langit.Biru
5
Puncaknya, April 2012, para nasabah mendatangi kantor Koperasi Langit Biru di Cikasungka, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang. Hingga akhirnya, pada awal Juni lalu, para nasabah menjarah produk sembako di gudang Koperasi Langit Biru. 8 Berangkat dari permasalah ini, penulis tertarik membahas lebih jauh mengenai aturan koperasi baik secara hukum positif maupun dalam pandangan hukum Islam. Dan penulis mencoba mengakat permasalah ini dengan judul: “SISTEM
OPERASIONAL
KOPERASI
LANGIT
BIRU
DALAM
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM”
B.Pembatasan dan Perumusan Masalah Mengingat interpretasi hukum merupakan sesuatu yang sangat luas dan kompleks, maka untuk mendapatkan pembahasan yang lebih efektif dan objektif pembahasan ini penulis batasi meliputi hal-hal berikut : 1. Koperasi yang dimaksud disini ialah Koperasi Langit Biru Banten. 2. Hukum positif yang dimaksud ialah Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan koperasi. 3. Hukum Islam yang dimaksud ialah hukum Islam yang membahas tentang perkoperasian Sedangkan dalam perumusan masalahnya dapat dirinci sebagai berikut:
8
E Mei Amelia R, “Kerugian Nasabah Koperasi Langit Biru”, artikel diakses pada 30 Februari 2013 dari http://news.detik.com/read/2012/06/05/134946/1933193/10/kerugian-nasabahkoperasi-langit-biru-diprediksi-capai-triliunan-rupiah
6
1. Bagaimana sistem operasional Koperasi Langit Biru? 2. Bagaimana perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap sistem opersional koperasi tersebut?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian Tujuan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui sistem opersional Koperasi Langit Biru. 2. Untuk mengetahui perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap sistem opersional koperasi tersebut. Manfaat dilakukannya penelitian ini adalah : 1. Agar menjadi masukan bagi masyarakat yang belum mengetahui tentang sistem operasional koperasi. 2. Sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai kopeasi. D. Metode Penelitian dan Teknik Penulisan Mengingat dalam karya ilmiah, metode merupakan strategi yang utama dan mempunyai peran yang sangat penting, karena dalam penggunaan metode adalah totalitas cara untuk meneliti dan menemukan kebenaran.9 Untuk itu penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut: 1. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian Kualitatif yakni pendekatan survei dengan sumber-sumber yang ada melalui penelitian 9
Prasetya Irawan, Logika dan Prosedur Penelitian, Pengantar Teori dan Panduan Praktis Penelitian Sosial bagi Mahasiswa dan Penelitian Pemula, (Jakarta: STIA-LAN Press, 2004), h. 53.
7
kepustakaan (Library Research), baik sumber primer yakni Al-Qur‟an dan Hadits, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan Peraturan Administratif Koperasi Langit Biru. Maupun sumber sekunder yakni berupa buku-buku, artikel, media televisi, situs internet, bahan informasi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 2. Pengumpulan data dengan studi lapangan (Field Research), yakni dengan melakukan wawancara. Jenis wawancara yang penyusun pilih adalah terbuka dan terstruktur. Terbuka maksudnya para subyek tahu bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui pula apa maksud wawancara itu. Sedangkan terstruktur adalah wawancara yang pewawancara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan yang di ajukan.10 Adapun yang menjadi informan adalah sebagian mantan pengurus dan sebagain mantan anggota yang berkaitan dengan bahasan penulis. 3. Adapun analisa data yang diperoleh penulis dari berbagai sumber (Primer dan Sekunder) yang berkaitan dengan penelitian, termasuk data pendukung yang diperoleh dari wawancara , maka selanjutnya akan dilakukan analisis kualitatif dengan pola berfikir induktif. Teknik ini dilaksanakan dengan metode interaktif sebagaimana dikemukakan oleh Matthew B. Miles dan A Michael Huberman, yang terdiri dari tiga jenis kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.
10
137-138.
Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosda karya, 2000), h.
8
Reduksi dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, dan transformasi data ”kasar” yang muncul dari catatan tertulis dilapangan. Penyajian data adalah suatu penyajian sekumpulan informasi
tersusun
yang
memberi
kemungkinan
adanya
penarikan
kesimpulan.11 4. Penulisan skripsi ini mengacu pada buku : ”Pedoman Penulisan Skripsi”, Fakultas Syari‟ah dan Hukum, Universitas Islam Negri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2012.
E. Review Studi Terdahulu Dalam penelitian ini penulis menemukan beberapa hasil penelitian yang membahas mengenai topik yang sejenis, penelitian-penelitian terdahulu yang membahas tentang koperasi yaitu : No
Penulis
1
11
Judul Skripsi
Persamaan dan
Substansi
Perbedaan Penulis
Kamaludin /
”Tinjauan
NIM:
Hukum Islam Pondok Pesantren Darul sama menggunakan
201046100854
Terhadap
Muttaqien membantu bagi metode
Prodi
Sistem
masyarakat
Perbankan
Operasional
maupun sekitar. Namun Perbedaan:
Syari‟ah,
Koperasi
praktek
Keberadaan
KSP
simpan
di Persamaan:
Sama-
penelitian
pondok kualitatif . Dalam
pinjam skripsi ini penulis
Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, Analisa Data Kualitatif: buku tentang Sumber Metode-Metode Baru, (Jakarta: UI Press, 1992), h. 18.
9
Fakultas
Simpan
Syariah
dijalankan
dan Pinjam (Studi sesuai
Hukum, 2008
Kasus
Universitas
Koperasi
Islam
yang
dengan
belum memaparkan tentang hukum sistem
operasional
Pada Islam karena didalamnya koperasi
Negeri Pondok
namun
terdapat unsur riba dengan lebih
menekankan
menerapkan jasa pinjaman pada
koperasi
Syarif
Pesantren
bersifat
Hidayatullah
Darul
3%.
Jakarta
Muttaqien
tetap
perbulan simpan pinjam.
Parung Bogor” 2
Nur Hidayat
”Aplikasi
Koperasi Simpan Pinjam
Persamaan:
NIM:
Perencanaan
KPN UIN Sunan Kalijaga
sama menggunakan
03240078
Koperasi
telah melaksanakan unsur- metode
Prodi
Simpan
unsur perencanaan dalan
kualitatif .
Manajemen
Pinjam UIN
menjalankan aktivitasnya
Perbedaan: Dalam
Dakwah,
Sunan
kerjanya dengan baik dan
skripsi ini penulis
Fakultas
Kalijaga
lancar dan selalu berupaya memaparkan tentang
Dakwah, 2008
Yogyakarta
untuk mensejahterakan
aplikasi fungsi
Universitas
Dalam
para anggotanya.
perencanaan yang
Islam Negeri
Kesejahteraan
Sunan Kalijaga Anggota”
Sama-
penelitian
diajukan oleh anggota kepada
10
Yogyakarta
Koperasi Simpan Pinjam KPN UIN Sunan Kalijaga.
3
Haris Sriyanto
”Respon
Para anggota atau nasabah
Persamaan:
Prodi
Nasabah
Koperasi Serba Usaha
sama
Perbankan
Koperasi
(KSU) Arrahmah
Koperasi
Syariah,
Serba Usaha
memberikan respon yang
Usaha.
Fakultas
(KSU)
baik terhadap pembiayaan
Perbedaan: Dalam
Syariah dan
Arrahmah
produk yang terdapat di
skripsi ini penulis
Hukum, 2007
Terhadap
KSU Arrahmah Batang
memaparkan tentang
Universitas
Produk
Jawa Tengah tersebut.
respon nasabah
Islam Negeri
Pembiayaan
terhadap Koperasi
Syarif
Koperasi
Serba Usaha
Hidayatullah
Serba Usaha
Arrahmah.
Jakarta
(KSU)
membahas
Arrahmah Batang Jawa Tengah”
F. Sistematika Penulisan Agar lebih sistematik maka skripsi ini dibagi menjadi lima bab, dan setiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab dengan perincian :
Sama-
Serba
11
Bab I, Merupakan pendahuluan yang meliputi : Latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan teknik penulisan, review studi terdahulu dan sistematika penulisan. Bab II, Membahas tentang landasan teori koperasi menurut hukum positif meliputi: definisi koperasi, landasan, asas dan tujuan koperasi, nilai dan prinsip koperasi, bentuk dan jenis koperasi. Dan landasan teori koperasi menurut hukum Islam meliputi : definis koperasi, landasan dan asas koperasi, nilai dan prinsip koperasi serta peran koperasi melalui kelembagaan umat Islam. Bab III, Membahasan mengenai gambaran umum Koperasi Langit Biru meliputi : sejarah berdirinya, keanggotaan, kegiatan usaha dan tujuan, visi, misi dan motto serta manajemen dan sistem operasional. Bab IV, Meninjau tentang sistem operasional pada Koperasi Langit Biru dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam. Bab V, Merupakan penutup, yang terdiri atas : kesimpulan, saran-saran, serta diakhiri dengan daftar pustaka.
BAB II TINJAUAN TEORITIS KOPERASI
A. Koperasi Dalam Perspektif Hukum Positif 1. Definisi Koperasi Kata koperasi secara etimologi atau segi bahasa ”cooperation” dari bahasa Inggris yang berarti bekerjasama. Akan tetapi tidak semua bentuk usaha bersama disebut koperasi. Secara umum yang dimaksud dengan koperasi adalah ”suatu badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang perekomonian, beranggotakan mereka yang berekonomi lemah yang bergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan hak, berkewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya”. Koperasi merupakan suatu badan usaha bersama yang berjuang dalam bidang ekonomi dengan menempuh jalan yang tepat dan mantap dengan tujuan membebaskan diri para anggotanya dari kesulitan-kesulitan ekonomi yang umumnya diderita oleh mereka.1 R.M. Margono Djojohadikoesoemo dalam bukunya yang berjudul Sepuluh Tahun Koperasi: Penerangan tentang Koperasi oleh Pemerintah Tahun 1930-1940, menyatakan bahwa koperasi adalah perkumpulan manusia seorang-seorang yang dengan sukanya sendiri hendak bekerjasama untuk memajukan ekonominya.2 1 G. Kartasapoetra, Koperasi Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, cet. V, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h. 1. 2
Andjar Pachta W, dkk, Hukum Koperasi Indonesia Pemahaman, Regulasi, Pendirian dan Modal Usaha, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 19.
12
13
Definisi lain tentang koperasi dikemukakan oleh Paul Hubert Casselman dalam bukunya yang berjudul: “The Cooperative Movement and some of its Problems” mengatakan: “Cooperation is an economic system with social contract” (koperasi adalah suatu system ekonomi yang mengandung unsure social).3 Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, pengertian Koperasi adalah ”perkumpulan juga berusaha dilapangan ekonomi, tetapi tidak bermaksud mencari untung”.4 Masyarakat Indonesia baru mulai mengenal bentuk koperasi pada awal abad ke-XIX. Seorang patih di Purwekerto bernama R. Aria Wiria Atmadja pada tahun 1896 mendirikan organisasi semacam koperasi simpan pinjam yaitu hulp and spaarbank (bank simpanan) untuk menolong priyayi (pegawai negeri) agar terhindar dari cengkraman lintah darat. Usaha ini, dibantu oleh asisten residen Purwekerto E. Sieburgh. Pada tahun 1898 inisiatif R. Aria Wiria Atmadja diperluas oleh De Wolf van Westerrode, pengganti E. Sieburgh. Bank itu tidak hanya membantu pegawai negeri saja, tetapi juga petani dan pedagang kecil.5
3
Muhammad Firdaus dan Agus Edhi Susanto, Perkoperasian Sejarah, teori dan Praktek, cet. I, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 39. 4
Wilfridus Josephus Sabarija Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, cet. IV, (Jakarta: P.N. Balai Pustaka, 1966), h. 466. 5
Muhammad Firdaus dan Agus Edhi Susanto, Perkoperasian: Sejarah, Teori, dan Praktek, cet. II, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), h.28.
14
Secara ideologis, masalah utama yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah bagaimana membangun system ekonomi yang sesuai dengan cita-cita tolong-menolong. Pertanyaan ideologis tersebut terjawab bahwa dasar perekonomian yang sesuai dengan cita-cita tolong-menolong ialah koperasi. Seluruh
perekonomian
mendahulukan
keperluan
rakyat
harus
bersama
dan
berdasar
koperasi.
menomorduakan
Koperasi
kepentingan
individual. Oleh karena itu, koperasi harus memiliki fungsi mendidik masyarakat dalam hal mengurus keperluan bersama.6 Mohammad Hatta dalam pidatonya tanggal 12 Juli 1951 mengatakn sebagai berikut: “Apabila kita membuka Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan membaca serta menghayati isi Pasal 38, maka tampaklah di sana akan tercantum dua macam kewajiban atas tujuan yang satu. Tujuannya ialah menyelenggarakan kemakmuran rakyat dengan jalan menyusun perekonomian sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Perekonomian sebagai usaha bersama dengan berdasarkan kekeluargaan adalah koperasi, karena koperasilah yang menyatakan kerjasama antara mereka yang berusaha sebagai suatu keluarga. Disini tak ada pertentangan antara majikan dan buruh, antara pemimpin dan pekerja. Segala yang bekerja adalah anggota koperasinya, sama-sama bertanggung jawab atas keselamatan koperasi itu. Sebagaimana orang sekeluarga bertanggung jawab atas keselamatan rumah
6
Mohammad Hatta, Beberapa Fasal Ekonomi, Djalan Ke Ekonomi dan Koperasi, (Jakarta: Perpustakaan Perguruan Kementrian P.P. dan K, 1954), h. 266.
15
tangganya, demikian pula para anggota koperasi sama-sama bertanggung jawab atas koperasi mereka. Makmur koperasinya, makmurlah hidup mereka bersama, rusak koperasinya, rusaklah hidup mereka bersama.”7 Pengertian koperasi menurut Undang-Undang Koperasi juga memiliki perubahan. Undang-Undang Koperasi Nomor 14 Tahun 1956, Bab III pasal 3 mengatakan bahwa koperasi adalah organisasi ekonomi dan alat revolusi yang berfungsi sebagai tempat persemaian insan masyarakat serta wahana menuju sosialisme Indonesia berdasarkan Pancasila. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 Tentang PokokPokok Perkoperasian pada Bab III Bagian I Pasal 3 dikatakan bahwa koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha-usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Untuk lebih menyesuaikan dengan perkembangan zaman, maka pada tanggal 21 Oktober 1992 dikeluarkan Undang-Undang baru, yaitu UndangUndang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dalam Pasal 1 ayat (1) koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas
7
Andjar Pachta W, dkk, Hukum Koperasi Indonesia Pemahaman, Regulasi, Pendirian dan Modal Usaha, h. 19-20.
16
asas kekeluargaan.8 Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial beranggotakan orang-orang, badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha berdasar atas asas kekeluargaan.9 Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian maka terjadi perubahan yang cukup signifikan dalam pergerakan koperasi di Indonesia. Dimana pada undang-undang yang baru tidak disebutkan secara eksplisit adanya unsur sosial, walaupun secara implisit tersirat dalam prinsip-prinsip koperasi dan asas koperasi.10 2. Landasan, Asas dan Tujuan Koperasi Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada Pasal 33 ayat (1) berbunyi: ”perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Dan penjelasannya berbunyi: ”Dasar ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua dibawah pimpinan atau pemilikan anggota masyarakat”.11 Bumi, air Indonesia dan kekayaan alam yang terkandung didalammnya adalah Karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat Indonesia. Kekayaan 8
Undang-Undang Perkoperasian 1992 (Undang-Undang No. 25 Th. 1992), cet. II. (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), h. 2. 9
Ahmad Dimyanti, dkk. Islam dan Koperasi: Telaah Peran Serta Umat Islam dalam Pengembangan Koperasi, (Jakarta: Koperasi Jasa Informasi (KOPINFO), 1989), h. 12. 10
11
Subandi, Ekonomi Koperasi (Teori dan Praktik), cet. IV, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 15.
Departemen Kehakiman RI: Pokok-Pokok Undang-Undang Dasar Tahun 1945, cet. XIII, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), h. 34.
17
alam itu harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat baik materiil maupun spirituil. Kekayaan alam itu harus dimanfaatkan oleh rakyat Indonesia dengan menyelenggarakan susunan ekonomi atas asas kekeluargaan dan gotong royong. Bangun yang sesuai dengan ini ialah koperasi. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian: ”Koperasi berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 serta berdasarkan atas asas kekeluargaan”.12 Koperasi sebagai suatu usaha bersama harus mencerminkan ketentuanketentuan sebagaimana dalam kehidupan keluarga. Dalam suatu keluarga, segala sesuatu yang dikerjakan bersama-sama ditunjukkan untuk kepentingan bersama seluruh anggota keluarga. Usaha berdasar atas asas gotong royong.13 Gagasan koperasi sesungguhnya adalah kerjasama, gotong royong dan demokrasi ekonomi menuju kesejahteraan umum. Kerjasama dan gotong royong ini sekurang-kurangnya dilihat dari dua segi. Pertama, modal awal koperasi
dikumpulkan
dari
semua
anggota-anggotanya.
Mengenai
keanggotaan dalam koperasi berlaku asas satu anggota, satu suara. Karena itu besarnya modal yang dimiliki anggota, tidak menyebabkan anggota itu lebih tinggi kedudukannya dari anggota yang lebih kecil modalnya. Kedua, permodalan itu sendiri tidak merupakan stu-satunya ukuran dalam pembagian hasil usaha. Hal ini dimaksud untuk merangsang peran anggota dalam 12
Sagimun Mulus Dumadi, Koperasi Soko Guru Ekonomi Nasional Indonesia, (Jakarta: Haji Masagung, 1989), h. 20. 13
M. Firdaus, dan Agus Edhi Susanto, Perkoperasian: Sejarah, Teori dan Praktek, h. 42.
18
perkoperasian itu. Karena itu dikatakan bahawa koperasi adalah perkumpulan orang, bukan perkumpulan anggota.14 Dalam pasal 3 UU RI No.25/1992 dikatakan bahwa: ”Koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945”. 3. Nilai dan Prinsip Koperasi Kongres ke-100 ICA di Manchaster menetapkan ICA Indentity Cooperative Statement (IICIS) yang selain memperbarui, juga menetapkan definisi, nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi, sebagai berikut: Nilai-nilai yang menjadi dasar koperasi adalah kemandirian, bertanggung jawab, demokrasi, kesetaraan, keadilan dan solidaritas. Nilai-nilai etika yang diyakini anggota adalah: kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial, dan perhatian terhadap sesama. Prinsip-prinsip koperasi yakni, Prinsip pertama, voluntary and open membership (sukarela dan terbuka). Kedua, democratic member control (kontrol anggota demokratis). Ketiga, member economic participation (partisipasi ekonomi anggota). Keempat, aotonomy and independence (otonomi dan independen). Kelima, education, traning, and information (pendidikan, pelatihan dan informasi). Keenam, cooperation among 14
M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqih Muamalat), (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 162.
19
coopertives (kerjasama antar koperasi). Ketujuh, concern for community (perhatian terhadap komunitas). 15 Dalam pasal 5 ayat (1) UU RI No.25/1992 dikatakan bahwa: (1) Koperasi melaksanakan prinsip koperasi yang meliputi: a. Keanggotaan Koperasi bersifat sukarela dan terbuka; b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis; c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarkan jasa usaha masing-masing anggota; d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal; e. Kemandirian. 4. Bentuk dan Jenis Koperasi Ketentuan yang terdapat dalam pasal 15 UU RI No.25/1992 menyatakan bahwa koperasi dapat berbentuk koperasi primer dan koperasi sekunder. Koperasi
primer
adalah
koperasi
yang
didirikan
oleh
dan
beranggotakan orang seorang. Koperasi ini dapat dibentuk sekurangkurangnya 20 (dua puluh) orang. Koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi. Pengertian koperasi sekunder meliputi semua koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi primer dan/atau koperasi sekunder. Koperasi sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) koperasi. Sesuai ketentuan yang terdapat dalam pasal 16 UU RI No.25/1992 beserta penjelasannya dinyatakan bahwa ”jenis koperasi didasarkan pada 15
M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqih Muamalat), h. 23-25.
20
kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya”. Dasar untuk menentukan jenis koperasi adalah kesamaan aktivitas, kepentingan dan kebutuhan ekonomi anggotanya. Penjenisan koperasi dapat ditinjau dari berbagai sudut pendekatan, antara lain sebagai berikut: a. Berdasarkan pada kebutuhan dan efisiensi dalam ekonomi sesuai dengan sejarah timbulnya gerakan koperasi, maka dikenal jenis-jenis koperasi sebagai berikut. 1) Koperasi konsumsi 2) Koperasi kredit 3) Koperasi produksi 4) Koperasi jasa 5) Koperasi distribusi (pemasaran) b. Berdasarkan golongan fungsional, maka dikenal jenis-jenis koperasi sebagai berikut. 1) Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Untuk menyesuaikan dengan perkembangan keadaan, maka pada tanggal 4 April 1995 nama induk koperasi pegawai negeri Republik Indonesia (IKP-RI). Perubahan nama induk koperasi pegawai negeri menjadi koperasi pegawai Republik Indonesia dengan sendirinya diikuti oleh semua jenjang dibawahnya. 2) Koperasi angkatan darat (Kopad)
21
3) Koperasi angkatan udara (Kopau) 4) Koperasi angkatan kepolisian (Koppol) 5) Koperasi pensiunan angkatan darat 6) Koperasi pensiunan (Koppen) 7) Koperasi karyawan (Kopkar) 8) Koperasi sekolah c. Berdasarkan lapangan usaha, maka dikenal beberapa jenis koperasi antara lain sebagai berikut. 1) Koperasi desa Adalah koperesi yang anggota-anggotanya terdiri dari penduduk desa yang mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama. 2) Koperasi konsumsi Koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari tiap-tiap orang yang mempunyai
kepentingan-kepentingan
langsung
dalam
bidang
konsumsi. 3) Koperasi pertanian Koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari petani pemilik tanah, penggarap, buruh tani, dan orang-orang yang berkepentingan serta mata pencahariannya berhubungan dengan usaha pertanian yang bersangkutan. 4) Koperasi perternakan
22
Koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari pengusaha dan buruh perternakan yang berkepentingan dan mata pencahariannya langsung berhubungan dengan perternakan. 5) Koperasi perikanan Koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari pengusaha, pemilik alat perikanan, buruh/nelayan yang kepentingan serta mata pencahariannya langsung berhubungan dengan perikanan. 6) Koperasi kerjinan/industri Koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari pengusaha, pemilik alat-alat produksi dan buruh yang berkepentingan serta mata pencahariannya langsung berhubungan dengan kerjinan/indsutri yang bersangkutan. 7) Koperasi simpan pinjam/kredit Koperasi yang anggota-anggotanya setiap orang yang mempunyai kepentingan langsung di bidang perkreditan. 8) Koperasi asuransi Asuransi koperasi di Indonesia dimaksudkan untuk menjamin kesejahteraan anggota. Salah satu contoh koperasi asuransi adalah koperasi asuransi Indonesia (KAI) yang pada akhir tahun 1995 telah mempunyai 2.567.798 pemegang polis, menduduki peringkat empat dalam deretan asuransi-asuransi jiwa di Indonesia dalam hal penjualan polis. 9) Koperasi unit desa
23
Koperasi Unit Desa dihdahului dengan berdirinya BUUD/KUD yang mendasarkan pada Inpres No.4 Tahun 1973.16 B. Koperasi Dalam Perspektif Hukum Islam 1. Definisi Koperasi Koperasi dalam fiqh Islam dikenal dengan Syirkah atau semakna dengan kata Al-Syirkah atau semakna dengan ”al-Ikhtilat” yaitu suatu perserikatan/perkongsian. Adapun dari segi istilah, koperasi adalah akad antara orang-orang untuk berserikat modal dan keuntungan.17 Syirkah dalam bahasa Arabnya berarti percampuran atau interaksi. Bisa juga artinya membagikan sesuatu antara dua orang atau lebih menurut hukum kebiasaan yang ada. Beberapa pengertian al-syirkah secara terminologis yang disampaikan oleh fuqaha Mazhab empat adalah sebagai berikut: ”Menurut fuqaha Malikiyah, al-syirkah adalah kebolehan (atau izin) bertasharruf bagi masing-masing pihak yang berserikat. Maksudnya masingmasing pihak yang saling memberikan izin dan pihak lain dalam mentasharrufkan harta (objek) perserikatan. Menurut fuqaha Hanabilah, alsyirkah adalah persekutuan dalam hal hak dan tasharruf. Menurut fuqaha Syafi‟iyah, al-syirkah adalah berlakunya hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan. Sedang menurut fuqaha hanafiyah, al-
16
17
Firdaus, dan Susanto, Perkoperasian: Sejarah, Teori dan Praktek, h. 61-69.
Junaedi B.SM., Islam dan Intreprenedrialisme: Suatu Studi Fiqh Ekonomi Bisnis Modern, (Jakarta: Kalam Mulia, 1993), h. 147.
24
syirkah adalah akad antara pihak-pihak yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan”.18 Sebagian ulama menganggap koperasi (Syirkah Ta’uwuniyah) sebagai akad mudharabah, yakni suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih, disatu pihak menyediakan modal usaha, sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar profit sharing (membagi keuntungan) menurut perjanjian, dan di antara syarat sah mudharabah itu adalah menetapkan keuntungan setiap tahun dengan presentase tetap, misal 1% setahun kepada salah satu pihak dari mudharabah tersebut. Karena itu, apabila koperasi itu tidak menetapkan dengan keuntungan tersebut diatas (menetapkan presentase keuntungan tertentu kepada salah satu pihak mudharabah), maka akad mudharabah itu tidak sah atau batal, dan seluruh keuntungan usaha jatuh kepada pemilik modal, sedangkan pelaksana usaha mendapat upah yang sepadan atau pantas. Mahmud Syaltut tidak setuju dengan pendapat tersebut, sebab Syirkah Ta’uwuniyah tidak mengandung unsur mudharabah yang dirumuskan oleh fukaha. Sebab Syirkah Ta’uwuniyah, modal usahanya adalah dari sejumlah anggota pemegang saham, dan usaha koperasi itu dikelola oleh pengurus dan karyawan yang dibayar oleh koperasi menurut kedudukannya masing-masing.
18
Moch. Thohir „Aruf, Kemitraan dan Pembagian Profit Menurut Hukum Islam, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2009), h. 19-20.
25
Kalau pemegang saham turut mengelola usaha koperasi itu, maka ia berhak mendapat gaji sesuai dengan sistem penggajian yang berlaku.19 2. Landasan dan Asas Koperasi Landasan hukum yang dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan syirkah sebagai berikut: a. Al-Quran
.... )٤٢ :٨٣, (ص... Artinya: ”... Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh ...” (Q.S. Shaad, 38 : 24) b. Al-Hadits Dalam sebuah hadits qudsi yang diriwayatkan Abu Daud dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW bersabda:
ِ ِ الش ِري َكْي ب َماملَْ ََيُ ْن َّ ث َ ََع ْن أَِِب ُهَريْ َرَة َرفَ َعهُ ق ُ ال إِ َّن اهللَ يَ ُق ْو ُل أَنَا ثَال ِ آَح ُد ُُها ُصاحبَه َ َ َ
Artinya: ”Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, ”Sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman, ”Aku (Allah) adalah orang ketiga dalam perserikatan antara dua orang, selama salah seorang tidak mengkhianati lainnya, jika diantara mereka ada yang berkhianat maka Aku meninggalkan mereka berdua”.20 (HR. Abu Daud No. 2936 dalam 19
20
M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqih Muamalat), h. 162-165.
Muhammad bin Isma‟il al-Amir al-Yamani Ash-Shan‟ani, Subulus Salam, Juz 3, (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 1998), h. 64.
26
kitab al-Buyu, dan disahkan oleh Hakim). Hadits qudsi tersebut menunjukkan kecintaan Allah kepada hambahambaNya yang melakukan perkongsian selama masih menjunjung tinggi amanat kebersamaan dan menjauhi pengkhianatan.21 c. Ijma Ibnu Qudamah dalam kitabnya, al-Mughni,22 telah berkata, ”Kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi musyarakah secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya”. Dan menurut Ibnu Mundzir pelaksanaan syirkah telah disepakati kebolehannya oleh para ulama.23 Sifat koperasi sebagai praktek muamalah maka dapat ditetapkan hukum koperasi adalah mubah berarti dibolehkan, sebagaimana khaidah fiqh yang berbunyi:
ِ َاَألَصل ِف املعا مل َت اَإل بَا َحة اِلَ اَ ْن يَ ُد َّل َدلِْيل َعلَى ََّّْت ِرْيِها َ َُ ُ ْ Artinya: ”Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.24 Hasil istimbath ini secara metodoligis telah digunakan pendekatan 21
Muhammad Syafi'i Antonio, Bank syariah: dari Teori Ke Praktik (Jakarta: PT. Gema Insani Press, 2001), hal. 91. 22
Abdullah Ibn Ahmad Ibn Qudamah, Mughni Wa Syarh Kabir, vol. V, (Beirut: Darul-Fikr, 1979), h. 109. 23
Nasrun Haroen, Fiqh Mu’amalah, cet. I, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), h. 167.
24
Ahmad Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, cet. III, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 128.
27
ijtihad, mengingat beberapa hal. Pertama, tidak dapat ditetapkan hukum koperasi di dalam nash, karena ayat-ayat Al-Quran dan hadits tidak memberikan ketentuan secara definitif (qath’i) terhadap apa yang di sebut koperasi. Kedua, tidak dapat ditetapkan hukum koperasi atas dasar Qiyas (analog), mengingat nash tidak juga memberi petunjuk cara cara umat Islam bersusaha melalui bentuk-bentuk usaha semisal atau sejenis koperasi. Kedua pendekatan ini sama-sama bersifat deduktif. Oleh karena itu hukum koperasi harus dicari atas dasar pendekatan induktif. Hal ini dapat dipahami melalui banyak ayat-ayat al-Quran dan hadits yang bersifat juz’iyyat (parsial), baik yang bersifat filosofis, etis dan petunjukpetunjuk praktis dalam kehidupan sehari-hari yang dapat mendasari segisegi yang luas dari koperasi.25 Persamaan falsafah atau etik itu dapat ditemukan antara lain dalam penekanan pentingnya kerjasama dan tolong menolong (ta’awun), persaudaraan (ukhuwah), dan pandangan hidup demokrasi (musyawarah). Al-Quran menyuruh manusia agar bekerjasama dan tolong menolong, dengan menegaskan bahwa kerjasama dan tolong menolong itu hanyalah dilakukan dalam kebaikan dan mencerminkan ketaqwaan kepada Tuhan. Hal ini seperti dijelaskan dalam firman Allah SWT:
25
M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqih Muamalat), h. 168.
28
)٤ :٥ , ) المآئدة Artinya: ”Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaNya”. QS. Al-Maidah (5) : 2 Asas koperasi yaitu kekeluargaan. Sebagaimana halnya dalam keluarga
untuk
mencapai
suatu
kesepakatan
diperlukan
adanya
musyawarah. Bahkan di dalam masalah keduniaan, seperti halnya mengelola koperasi Islam mewajibkan musyawarah. Acuan moralnya adalah bahwa manusia berkedudukan sama dihadapan Tuhan; dan yang membedakannya adalah dari segi ketakwaannya. Dengan dasar ini setiap anggota kelompok di anggap mempunyai kesempatan yang sama dan setiap orang diantaranya adalah calon-calon penyumbang saran dan pendapat. Kewajiban dalam Islam untuk musyawarah, dalam koperasi dijamin melelui Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebagai forum musyawarah tertinggi yang minimal dilaksanakan satu tahun sekali. Dengan agenda masalah-masalah pokok dalam koperasi RAT memberi ikatan keorganisasian dalam hal kesamaan kedudukan, mengundang
29
partisipasi, menentukaan hak dan kewajiban serta mengikat tanggung jawab dalam hal keuntungan dan kerugian. Dalam kerangka ini RAT merupakan manifestasi dari kerjasama yang dilakukan secara suka rela dan terbuka. Nilai-nilai ini, khususnya kesukarelaan dalam tindakan merupakan prinsip dasar Islam. Dalam pengertian lebih khusus (tahksisi), setiap transaksi, baik dalam jual beli, berserikat maupun perjanjian harus didasarkan pada prinsip suka rela. Satu transaksi yang didapati didalamnya unsur-unsur paksaan, maka transaksi itu batal atau tidak lagi syah menurut syariat agama Islam. Kerjasama dan musyawarah mencerminkan adanya persaudaraan (ukhuwah) yang dicitacitakan sebagai ciri ideal umat Islam.26 3. Nilai dan Prinsip Koperasi Nilai-nilai taawun, musyawarah dan ukhuwah dalam Islam sama dengan nilai kerjasama, demokrasi, sukarela terbuka dan kekeluargaan dalam prinsip koperasi. Namun analisa ini bukan merupaka satu-satunya model pendekatan etis terhadap koperasi. Asnawi Hassan telah mencoba menelusuri dalam tekanan yang berbeda, betapapun masih dalam analisa etika. Asnawi Hassan dengan mengacu teori Hans H. Miinkner yang mengikhtisarkan konsep nilai koperasi kedalam delapan ide umum koperasi dan sebelas prinsip koperasi, melihat kesesuaiannya dengan aksioma-aksioma etika-ekonomis 26
Ahmad Dimyanti, dkk. Islam dan Koperasi : Telaah Peran Serta Umat Islam dalam Pengembangan Koperasi, h. 72-73.
30
dalam Islam. Ke-delapan ide umum koperasi menurut Hans H. Miinkner adalah (i) swadaya, (ii) solidaritas, (iii) demokrasi, (iv) ekonomi, (v) kebebasan, (vi) keadilan, (vii) altruisme dan (viii) pengembangan sosial. Sedangkan kesebelas prinsip koperasi yang dimaksud adalah (i) menolong diri sendiri berdasarkan solidaritas, (ii) promosi anggota, (iii) kesatuan pemilik dan konsumen, (iv) efisiensi ekonomi, (v) perkumpulan sukarela, (vi) keanggotaan terbuka, (vii) management dan kontrol secara demokratis, (viii) otonomi, (ix) distribusi yang adil dan merata dari hasil-hasil yang didapat dari pelaksanaan usaha koperasi, (x) dana cadangan yang tidak dapat dibagi, (xi) promosi pendidikan bagi anggota. Adapun aksioma etika-ekonomis Islam yang dikemukakan oleh Asnawi Hassan untuk menyoroti konsep nilai koperasi adalah (i) aksioma kesatuan, (ii) aksioma keseimbangan, (iii) aksioma kemauan bebas dan (iv) aksioma pertanggung jawaban. Asnawi Hassan dengan melakukan semacam contencts analysis, menganalisa muatan nilai dari keduanya dengan cara memperbandingkan muatan-muatan nilai yang berkesesuaian, maka diperoleh kesimpulan adanya kemunasabahan dan kesesuaian yang kuat antara keduanya. Lebih lanjut disimpulkan bahwa dalam keberadaan dan kehidupannya, koperasi yang benar mengemban dan wajib mengamalkan nilai-nilai etis yang sesuai dengan ajaran Islam. Atau dapat dikatakan juga bahwa lembaga koperasi itu bersifat Islam,
31
karena memiliki ciri-ciri sebagai lembaga yang bernafaskan Islam.27 4. Peran Koperasi Melalui Kelembagaan Umat islam a. Masjid dan Koperasi Adalah dua term (istilah) dari dunia yang berbeda satu sama lain. Dari segi bentuknya sebagai ”intuisi” (lembaga), masjid adalah rumah ibadah bagi kaum muslimin; sedangkan koperasi merupakan kerjasama usaha. Masjid merupakan sarana untuk kebahagiaan dan kesejahteraan disisi Allah swt (Habluminallah). Koperasi adalah sarana guna menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bersama secara horisontal (Habluminannas). Koperasi dari segi hakekatnya juga mempunyai hubungan yang erat dengan masjid. Dari segi makna hakikinya, masjid melambangkan nilai spiritualitas, spiritual values, sedangkan dalam gagasan koperasi terkandung nilai materialitas, material values, melalui bentuk kerjasama untuk meningkatkan kemakmuran bersama dalam masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan koperasi itu tidak boleh terlepas jauh atau dibiarkan terputus hubungan dengan sinar masjid, dan juga kegiatan-kegiatan masjid tidak boleh memisahkan diri dari kegiatan perkoperasian. Bahkan di zaman Rasulullah, masjid itu sendiri dikenal sebagai pusat peradaban umat Islam. Masjid tidak hanya merupakan
27
20-28.
Asnawi Hassan, Koperasi dalam Pandangan Islam, INFOKOP, No. 1 (Desember, 1984), h.
32
tempat sholat, dzikir, dan berdoa, tetapi juga merupakan markas tentara Islam, balai pengobatan orang sakit (seperti kasus seorang sahabat kena panah dalam peperangan lalu dibawa berlindung dimasjid untuk memperoleh
pengobatan),
pusat
pendidikan,
dan
bahkan
pusat
pemerintahan dan majelis bahasan masalah-masalah ekonomi.28 b. Koperasi dan Pesantren Kehadiran koperasi dilingkungan pondok pesantren pada dewasa ini
bukan
merupakan
barang
baru.
Populer
dengan
sebutan
KOPONTREN, sebagai singkatan dari koperasi pondok pesantren. Kopontren bukan saja menandai memasyarakatnya koperasi di Indonesia, melainkan juga menandai pengembangan peranan fungsi dan dinamika pesantren itu sendiri disatu pihak serta potensinya sebagai detonator bagi pengembangan
koperasi
selanjutnya
dimasyarakat
pihak
lain.
Meningkatnya perhatian terhadap kopontren didukung oleh kesadaran akan nilai potensinya itu.29 c. Lembaga Dakwah dan Koperasi Dakwah ditinjau dari segi etimologi berarti panggilan, seruan atau ajakan. Bentuk kata ini dalam bahasa Arab disebut mashdar. Sedangkan
28
Ahmad Dimyanti, dkk. Islam dan Koperasi : Telaah Peran Serta Umat Islam dalam Pengembangan Koperasi, h. 123-129. 29
Laporan Penelitian, Koperasi Pondok Pesantren, (Jakarta: Balitbang Depkop, 1986), h. 4.
33
bentuk kata kerjanya atau fi‟il adalah ”da’a Yad’u” yang berarti memanggil, menyeru dan mengajak. Secara umum dakwah didefinisikan sebagai usaha untuk menyebarluaskan Islam, begitu pula untuk merealisir ajarannya ditengah-tengah kehidupan manusia.30 Efektifitas dakwah selanjutnya melahirkan lembaga-lembaga dakwah sebagai pelaksana fardlu kifayah. Lembaga dakwah lahir dan berkembang melalui proses sosial dan tentu saja dikondisikan secara sosial. Memperhatikan urgensi diatas, maka sangat beralasan jika dakwah memilih koperasi sebagai alternatif kelembagaan pengembangan sosialekonomi masyarakat. Koperasi sebagai gerakan masyarakat menandai jalinan kebersamaan dan kesatuan yang menimbulkan Cooperative Effect, yaitu pengaruh-pengaruh sosial, budaya dan mentalitas masyarakat. Efek koperatif terumus dalam fungsi dan peranan (sekaligus tugas) koperasi yang variable menurut visi dakwah.
30
Rosyad Shaleh, Management Dakwah Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), h. 11.
BAB III GAMBARAN UMUM KOPERASI LANGIT BIRU
A. Sejarah Berdirinya Ustad Jaya Komara ialah pendiri sekaligus Direktur Utama Koperasi ”Serba Usaha” Langit Biru yang terletak di Bukit Cikasungka Blok ADF 13 No. 2-5 Desa Cikasungka Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang Banten, 15730. Awalnya Jaya Komara pindah ke Bukit Cikasungka bersama istri dan 9 anaknya pada tahun 2003, disana ia dan keluarganya menempati rumah kosong. Sebagai warga pendatang, Jaya Komara berperilaku baik di mata warga sekitar dan terkenal ulet dengan usaha yang dirintisnya mulai dari tanam belut, tanam lele dan minyak godog untuk pijat. Hampir seluruh warga Bukit Cikasungka, pernah diurut oleh Jaya Komara. Jasa pengobatan Jaya Komara ini sudah tersohor di lingkungan warga sekitar. Tidak hanya warga sekitar, tapi penduduk luar kampung juga banyak yang menggunakan keahliannya dalam berobat itu. Selain itu Jaya Komara dikenal sebagai penceramah dimasjid – masjid sekitar, dan mengisi ceramah dikawasan kebon jeruk, Jakarta. Kegiatan ceramah dan tabligh akbar ini ia lakoni sejak tahun 2003 atau mulai awal ia menempati rumah di Bukit Cikasungka. Hingga akhirnya ia mendapat panggilan Ustad Jaya Komara. Jaya Komara dikenal warga sebagai pria yang ulet. Segala macam pekerjaan dan usaha pernah ia tekuni. Perlahan-lahan, Jaya Komara bangkit dari
34
35
keterpurukan. Hingga akhirnya sekitar tahun 2005, Jaya Komara berjualan daging ke warga sekitar. Daging yang ia jual itu, ia dapatkan dari suplier. Dalam menjalankan bisnisnya, ia menawarkan sistem kredit daging. Setiap warga yang mengambil daging darinya, tidak pernah dipaksa untuk membayar sesuai tarifnya. Pada saat itu harga daging sebesar Rp. 60.000,- perkilogram, ia tidak pernah mematok kredit yang harus dibayar setiap hari. Dengan keikhlasannya dalam berjualan, ia tidak pernah mengingat-ingat berapa catatan utang warga yang mengambil daging darinya. Meski demikian, warga sekitar punya kesadaran sendiri dalam membayar utangnya ke Jaya Komara. Atas landasan itu, warga sekitar mulai banyak yang tertarik. Lama-lama, pesananan daging dari Jaya Komara semakin banyak peminatnya. Hingga akhirnya, ia menawarkan daging untuk paket lebaran. Disitulah puncak kejayaan Jaya Komara. Hingga pada tahun 2010, bisnisnya dalam daging itu ia kembangkan. Ia pun kemudian mendirikan PT. Transindo Jaya Komara (TJK) yang bergerak dibidang investasi daging. Sistem yang dipakai di PT. Transindo Jaya Komara adalah sistem bagi hasil. Dimana, setiap investor yang menginvestasikan uangnya di PT. Transindo Jaya Komara akan mendapatkan bonus sekitar 10 persen. Ibu Genta adalah investor pertamanya kala itu. Ia mengambil paket besar (100 kg daging) dengan nilai investasi Rp 8,5 juta. Ibu Genta mendapatkan bonus Rp 1,7 perbulannya untuk investasinya itu.
36
"Cuma saya waktu itu bonusnya Rp 1 juta, nah yang Rp700 ribunya itu untuk cicilan motor. Sampai bulan kesepuluh, saya dapat satu motor dan sisa cicilannya Rp 12 juta dibayar lunas oleh Ustad Komara, bersih tanpa potongan," jelas Ibu Genta. Selama menjadi investor PT. Transindo Jaya Komara, Jaya Komara tidak pernah menyuruh mengajak orang untuk berinvestasi. Ia hanya berpesan kepada Ibu Genta untuk membagikan hasil yang ia peroleh dari berinvestasi di PT. Transindo Jaya Komara kepada orang sekitar. Dengan dibuktikannya janji Jaya Komara itu, warga sekitar mulai tertarik untuk ikut berinvestasi. Tak hanya itu, warga luar daerah pun mulai berdatangan untuk investasi di PT. Transindo Jaya Komara. Sebagai investor pertama, Ibu Genta juga kecipratan untung. Ia mampu mengumpulkan
ratusan
hingga
ribuan
downline.
Nilai
investasi
yang
dikumpulkan downline pun mencapai Rp 2 miliar. Atas usahanya itu, perekonomian Jaya Komara meningkat. Dari awalnya yang hanya menempati rumah kecil, Jaya Komara kini mampu membeli rumah dua lantai dengan ukuran besar. Bahkan, ia mampu membeli tanah perkebunan Bukit Cikasungka seluas sekitar 1 hektar. 1 1
E Mei Amelia R, “Jaya Komara Langit Biru, Dari Tukang Urut Hingga Jadi Triliuner”, artikel diakses pada 28 Januari 2014 dari http://finance.detik.com/read/2012/06/11/080037/1937628/10/9/jaya-komara-langit-biru-dari-tukangurut-hingga-jadi-triliuner
37
Pada bulan Januari 2011 diadakan musyawarah untuk membentuk struktur kepemimpinan PT. Transindo Jaya Komara dan dihasilkan keputusan sebagai berikut : Direktur Utama
: Ust. Jaya Komara
Wakil Direktur
: Partiot Ahmad Yani
Direktur Keuangan
: Marissa (anak Ust. Jaya Komara)
Komisaris
: Suami Marissa
Selain struktur kepemimpinan diatas terdapat pula karyawan lain yang bekerja sebagai operator dan kasir.2 Seiring dengan semakin pesatnya usaha Komara ini, perusahaan pun berubah nama menjadi Koperasi Langit Biru. Koperasi Langit Biru sendiri berdiri atas dasar Akta Notaris Winda Wirata No.24 Tanggal 9 April 2011. Izin koperasi dikeluarkan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Propinsi Banten, tanggal 20 Juli 2011 No. 81/BH/XI/KUMKM/VII/2011. Koperasi Langit Biru terdaftar sebagai Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam sebagaimana yang tertera pada Surat Keterangan Terdaftar dari Kementerian Keuangangan Republik Indonesia, Direktorat Jendral Pajak. B. Keanggotaan Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu nasabah Koperasi Langit Biru untuk menjadi anggota Koperasi Langit Biru, terdapat persyaratan yang 2
Yuwono Triatmodjo dan Teddy Gumilar, “Ini pengakuan mantan petinggi Koperasi Langit Biru”, artikel diakses pada 28 Januari 2014 dari http://nasional.kontan.co.id/news/ini-pengakuanmantan-petinggi-koperasi-langit-biru
38
harus di penuhi, yakni: 1. Wajib beragama Islam 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk / Akte kelahiran (bagi yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk 1 lembar 3. Fotocopy Kartu Keluarga 1 lembar 4. Foto 1 lembar ukuran 3 x 4 dan 1 lembar ukuran 3R untuk 5. Mengisi formulir (harus di isi nama investor dan nama sponsor serta ditanda tangani) 6. Menyetorkan uang sesuai dengan pilihan paket yang di inginkan Setiap pendaftaran harus menggunakan sponsor, tidak dapat mendaftarkan diri sebagai anggota Koperasi Langit Biru secara personal. Koperasi Langit Biru menggunakan sistem binary (jaringan), yaitu anggota yang diatas (upline) mengajak anggota baru (downline) minimal 10 orang. Bila calon anggota berhalangan datang sendiri pendaftaran bisa dititipkan kepada sponsor. Mengenai tata cara pendaftaran sebagai anggota Koperasi Langit Biru adalah sebagai berikut: 1. Calon anggota membawa syarat-syarat seperti yang disebut diatas. 2. Calon anggota mengantri untuk diverifikasi terlebih dahulu dokumennya apakah asli dan masih berlaku atau tidak (diharapkan membawa dokumen asli dan masih berlaku karena sia-sia antri lama jika nanti tidak dapat mendaftar). 3. Setelah mendaftar para anggota baru diberikan kwitansi sebagai bukti untuk pengambilan bonus. Bila kwitansi tersebut hilang atau rusak maka investor
39
tidak dapat mengambil bonus. Sistem pendaftaran dibuka setiap bulan mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 20, sedangkan tanggal 21 hingga tanggal 30 untuk mengambil bonus investor.
C. Kegiatan Usaha dan Tujuan Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Koperasi Langit Biru adalah pengelolaan daging dan hasil peternakan, bekerja sama dengan 62 penyuplai daging sapi.3 Para anggota menanamkan investasi kepada Koperasi Langit Biru, kemudian oleh koperasi dikelola dan dikembangkan dengan cara menanamkan modal ke penyuplai daging tersebut. Dari modal yang ditanamkan oleh Koperasi Langit Biru ke para penyuplai daging tersebut, Koperasi Langit Biru mendapatkan keuntungan yang mana sebagian dari keuntungan tersebut Koperasi Langit Biru berikan kepada para anggota Koperasi Langit Biru selaku investor. Semakin lama Koperasi Langit Biru semakin pesat perkembangannya, jumlah anggotanya pun terus bertambah. Kegiatan usaha Koperasi Langit Biru terus dikembangkan menjadi beberapa unit usaha, yakni: 1. CV. Tritunggal Jaya Nur Alip Distributor Daging dan Perdagangan Umum 2. PT. Transindo Jaya Komara Angkutan Umum (Darat, Laut dan Udara) 3
Sabrina Asril, “Inilah Modus Investasi Bodong ala Koperasi Langit Biru”, diakses 30 Pebruari 2014 dari http://nasional.kompas.com/read/2012/06/07/16480393/Inilah.Modus.Investasi.Bodong.ala.Koperasi.L angit.Biru.dan.PT.GAN
40
3. Safwa Tirta Jaya AMDK (Air Minum Dalam Kemasan) 4. Indo Komara Jaya Sembako 5. AIP 21 (Argo Indah Permata) SMART Key Alarm 6. Reximax Kopi Herbal 7. Para Leasing 8. Toko Bangunan4 Tujuan Ustad Jaya Komara mendirikan Koperasi Langit Biru bukan hanya mencari keuntungan semata, namun juga bukan usaha sosial yang memberikan bantuan kepada yang membutuhkan secara cuma-cuma, melainkan dengan mengajak masyarakat untuk dapat mengembangkan usaha bersama demi kesejahteraan bersama. Koperasi Langit Biru berawal dari pandangannya terhadap strata kehidupan masyarakat Indonesia, yang kaya makin kaya dan yang miskin tetap miskin. Maka tercetuslah sebuah ide kreatif untuk pengembangan usahanya dengan melibatkan masyarakat Muslim lebih banyak lagi. Maka untuk mengembangkan
usahanya
Ustad
Jaya
Komara
pada
awalnya
hanya
menggandeng masyarakat sekitar saja untuk ikut serta menikmati hasil usaha daging sapinya.5
4
“Koperasi Langit Biru”, di akses 30 Pebruari 2014 dari http://koperasilangitbiruims.blogspot.com/ 5
Yulis Sulistyawan, “Sejarah Jaya Komara Dirikan Koperasi Langit Biru”, artikel diakses pada 14 Pebruari 2014 dari http://www.tribunnews.com/nasional/2012/07/24/sejarah-jaya-komaradirikan-koperasi-langit-biru
41
Dari tujuannya yang sangat baik itulah semakin banyak yang ingin menjadi anggota Koperasi Langit Biru. D. Visi, Misi dan Moto Visi dari Koperasi Langit Biru, yakni: 1. Menjadikan Koperasi Langit Biru sebagai salah satu perusahaan go internasional yang mengemban amanah 2. Membantu program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan 3. Memberikan solusi kepada kaum muslim untuk bersama-sama saling tolong menolong. Misi dari Koperasi Langit Biru, yakni: 1. Mensejahterakan rakyat kecil/menengah khususnya kaum muslimin dan muslimat 2. Senantiasa membantu atau menolong para kaum dhuafa, fakir miskin, yatim piatu 3. Selalu menjalankan sunah Rasulullah SAW. Motto dari Koperasi Langit Biru adalah solusi hidup bermartabat menjalankan syariat Islam. E. Manajemen dan Sistem Operasional 1. Manajemen Manajemen sebagai proses yang menggerakan organisasi merupakan hal yang penting, karna tanpa manajemen yang efektif tidak akan ada usaha yang berhasil cukup lama.
42
Istilah manajemen berhubungan usaha untuk mencapai tujuan tertentu dengan jalan menggunakan sumber-sumber yang tersedia dalam organisasi dengan cara sebaik mungkin. Karena dalam pengertian “organisasi” selalu terkandung sekelompok (lebih dari 2 orang) manusia maka manajemenpun biasanya digunakan dalam hubungan dengan usaha suatu kelompok manusia, walaupun manajemen itu dapat pula diterapkan terhadap usaha usaha secara individu. Berdasarkan buku terbitan International Labour Organitazion (ILO) yang berjudul Cooperative Management and Administration, cendrung untuk melihat manajemen koperasi dari segi administrasi dan pembahasan koperasi mengarah ke bidang masalah-masalah ilmu administrasi dan birokrasi.6 Maka penjelasan tentang manajemen Koperasi Langit Biru Banten akan berbicara tentang organisasi dan administasi. Koperasi Langit Biru merupakan koperasi yang didirkan oleh Jaya Komara berdiri atas dasar Akta Notaris Winda Wirata No.24 Tanggal 9 April 2011. Izin koperasi dikeluarkan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Propinsi Banten, tanggal 20 Juli 2011 No. 81/BH/XI/KUMKM/VII/2011. Koperasi Langit Biru mempunyai hubungan kerja, baik hubungan kerja secara vertical maupun horizontal. Hubungan kerja secara vertical yakni dilakukan antara Koperasi Langit Biru dengan para anggotanya. Sedangkan
6
Pandji Anoraga, Manajemen Koperasi , Teori dan Praktek, cet. I, (Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 1995), h. 79.
43
hubungan kerja secara horizontal dilakukan terhadap beberapa unit usaha yang dikelola maupun yang bekerjasama dengan Koperasi Langit Biru. 2. Sistem Operasional Setiap perkumpulan atau organisasi dalam melakukan kegiatan untuk mencapai tujuannya memerlukan sejumlah modal. Sebagai badan usaha, koperasi memerlukan modal sesuai dengan lingkup dan jenis usahanya. Begitupun halnya dengan Koperasi Langit Biru memerlukan modal untuk menjalankan kegiatan koperasi. Permodalan Koperasi Langit Biru didapat dari para anggota koperasi yang berinvestasi pada Koperasi Langit Biru. Sistem yang dipakai di Koperasi Langit Biru adalah sistem bagi hasil. Di mana, setiap anggota yang berinvestasi di Koperasi Langit Biru akan mendapatkan profit sebesar Rp. 10.000,-/ hari/ Kg daging. Cara kerja Koperasi Langit Biru yakni menggunakan sistem binary (jaringan), yaitu anggota yang di atas (upline) mengajak anggota baru (downline) minimal 10 orang untuk mendapatkan bonus dari koperasi dengan menyertakan data – data anggota baru (downline) dan nilai investasi yang dipilih. Bagi anggota yang ingin berinvestasi, Koperasi Langit Biru memiliki dua mekanisme investasi, yakni mekanisme investasi daging dengan paket kecil dan mekanisme investasi daging dengan paket besar. Yang dimaksud dengan investasi paket kecil adalah paket mulai dari 5 kg daging sampai dengan 95 kg daging, sedangkan investasi paket besar adalah paket 100 kg
44
daging. Para anggota baru (downline) dapat memilih nilai invetasi yang diinginkan. Setiap anggota, baik yang berinvestasi paket kecil maupun paket besar mendapatkan hasil dari nilai investasi berupa uang, bonus produk sponsor, dan bonus Ibadah Keagaamaan. Bonus yang diterima setiap bulan oleh anggota sesuai dengan nilai investasi yang yang di tanamkan oleh anggota. Untuk bonus produk telah ditetapkan oleh Koperasi Langit Biru. Bonus produk untuk bonus individu di atas Rp. 75.000,- sampai dengan Rp. 450.000,- mendapatkan bonus produk senilai Rp. 30.000,- berupa kecapa 1 botol, saos pedas/saos tomat 1 botol, gula pasir 0,5 kilogram dan bawang putih 0,5 kilogram. Bonus produk untuk bonus individu di atas Rp. 525.000,- sampai dengan Rp. 975.000,- mendapatkan bonus produk senilai Rp. 250.000,berupa bawang putih, daging, gula merah, gula pasir, beras organik masing masing 1 kilogram, kecap, saos pedas, saos tomat masing masing 1 botol, telur asin brebes 2 butir, minyak goreng 5 liter dan safwa 1 dus, berdasarkan penuturan salah satu nasabah Koperasi Langit Biru safwa adalah air mineral dalam kemasan yang merupakan salah satu unit usaha yang dikembangkan oleh Koperasi Langit Biru. Bonus produk untuk bonus individu di atas Rp. 1.000.000,mendapatkan bonus produk senilai Rp. 350.000,- berupa bawang putih, daging, gula merah, gula pasir, beras organik masing masing 1 kilogram,
45
kecap, saos pedas, saos tomat masing masing 1 botol, minyak goreng 5 liter, telur asin brebes 6 butir, safwa 1 dus, beras organik 2 kiligram, sreg 1 paket dan metalik 1 buah. Untuk pengambilan hasil dari nilai investasi berupa uang dan bonus produk, setiap investor diwajibkan membawa kwitansi sebagai tanda bukti bahwa orang tersebut merupakan anggota dari Koperasi Langit Biru. Apabila bukti kwitansi tersebut hilang maka uang dan bonus produk tidak dapat di ambil atau di anggap hangus.
46
BAB IV TINJAUAN HUKUM TERHADAP SISTEM OPERASIONAL KOPERASI LANGIT BIRU
A. Sistem Opersional Koperasi Langit Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, sistem yang dipakai oleh Koperasi Langit Biru adalah sistem bagi hasil. Setiap anggota yang menginvestasikan uangnya di Koperasi Langit Biru akan mendapatkan profit sebesar Rp. 10.000,-/ hari/ Kg daging. Anggota dapat memilih nilai investasi sesuai dengan keinginan dan kemampuan anggota itu sendiri. Koperasi Langit Biru memiliki nilai investasi paket kecil yaitu paket daging mulai dari 5 kg sampai dengan 95 kg dan nilai investasi paket besar yaitu 100 kg daging. Mekanisme investasi paket kecil adalah sebagai berikut: Misal : anggota memilih nilai investasi paket kecil 5 kg daging, dengan rincian sebagai berikut : Jumlah investasi
: Rp. 385.000,-
Biaya administrasi
: Rp.
25.000,-
ID card
: Rp.
50.000,-
Total yang harus disetor oleh anggota adalah Rp. 460.000,-. Penghitungan nilai investasi paket kecil berupa 5 kg daging adalah sebagai berikut : Nilai investasi
: Rp. 385.000,- (5 Kg daging)
Profit
: Rp. 10.000,-
47
Sharing profit
: Rp. 9.000,- (Koperasi Langit Biru) dan Rp. 1.000,- (anggota)
5 Kg daging x Rp. 1.000,- x 30 Hari = Rp. 150.000,Rp. 150.000,- : 2 = Rp. 75.000,- (Bonus/Bln) dan Rp. 75.000,- (Koperasi Langit Biru) Jadi setiap bulannya anggota mendapatkan bonus bulanan berupa uang sebesar Rp. 75.000,- setiap bulannya dan bonus produk sponsor berupa sembilan bahan pokok senilai Rp. 30.000,-. Semua bonus berupa uang dan produk sponsor diberikan selama 2 tahun, setelah 2 tahun Koperasi Langit Biru tidak lagi memberikan bonus tersebut karena semua hak-hak anggota telah diberikan dan jaringan yang telah terbentuk akan hangus. Mekanisme investasi paket besar terbagi menjadi paket besar BKSM (Bonus Kredit Sepeda Motor) dan paket besar Non BKSM. Misal : anggota memilih nilai investasi paket besar 100 kg daging disertai BKSM (Bonus Kredit Sepeda Motor), dengan rincian sebagai berikut: Jumlah investasi
: Rp. 9.200.000,-
Biaya administrasi
: Rp.
500.000,-
ID card
: Rp.
50.000,-
Kesejahteraan
: Rp.
250.000,-
Biaya produk
: Rp.
300.000,-
BKSM
: Rp. 2.000.000,Total yang harus disetor oleh investor adalah
Rp. 12.300.000,-.
Penghitungan nilai investasi paket besar berupa 100 kg daging adalah sebagai
48
berikut : Nilai investasi paket besar
: Rp. 9.200.000,- (100 Kg daging)
Profit perusahaan per 1 hari
: Rp. 10.000,-
Sharing profit
: Rp. 9.000,- (Perusahaan) dan Rp. 1.000,-
(anggota) 100 Kg daging x Rp. 1.000,- x 30 Hari = Rp. 3.000.000,Rp. 3.000.000,- : 3 = Rp. 1.000.000,Dengan rincian: a. Rp. 1.000.000,- untuk BKSM (Bonus Kredit Sepeda Motor) 35 bulan akad kredit, setiap bulan biaya angsurannya Rp. 700.000,-, dalam jangka waktu 9 bulan angsuran kredit sepeda motor telah dapat dilunasi. Rp. 1.000.000,- (BKSM) – Rp. 700.00,- (angsuran/bulan) = Rp. 300.000,-. Kemudian uang senilai Rp. 300.000,- tersebut dikembangan. b. Rp. 1.000.000,- untuk Pengembangan Rp. 300.000,- + Rp. 1.000.000,- = Rp. 1.300.000,- = 16 Kg daging sapi. 16 Kg x Rp. 10.000,- x 30 hari = Rp. 4.800.000,- x 9 bulan = Rp. 43.200.000,-. Dengan ini dalam jangka waktu 9 bulan kredit sepeda motor dapat dilunasi dari yang seharusnya 35 bulan. Rp. 43.000.000,- - Rp. 12.000.000,- (pelunasan BKSM) = Rp. 31.200.000,- akan digunakan untuk Program BKIK yakni Bonus Kredit Ibadah Keagamaan yang akan diperoleh setelah 2 tahun berinvestasi. c. Rp. 1.000.000,- untuk Bonus/bln
49
Jadi anggota akan menerima bonus berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,dan bonus produk sponsor senilai Rp. 350.000,- setiap bulannya (selama 2 tahun). Ditambah 1 unit sepeda motor yang didapat pada bulan pertama setelah anggota menyetorkan nilai investasinya dan BKIK (Bonus Kredit Ibadah Keagamaan) yang diberikan setelah 2 tahun menjadi anggota. Dengan telah diberikannya hakhak anggota berakhirlah masa keanggotan orang tersebut. Jika anggota memilih nilai investasi paket besar 100 kg daging tanpa disertai BKSM (Bonus Kredit Sepeda Motor)/Non BKSM, rinciannya sebagai berikut : Jumlah investasi
: Rp. 9.200.000,-
Biaya administrasi
: Rp.
500.000,-
ID card
: Rp.
50.000,-
Kesejahteraan
: Rp.
250.000,-
Biaya produk
: Rp.
300.000,-
BKSM
: Rp.
-
Total yang harus disetor oleh investor adalah
Rp. 10.300.000,-.
Penghitungan nilai investasi paket besar berupa 100 kg daging adalah sebagai berikut : Nilai investasi paket besar
: Rp. 9.200.000,- (100 Kg daging)
Profit perusahaan per 1 hari
: Rp. 10.000,-
Sharing profit
: Rp. 9.000,- (Koperasi Langit Biru) dan Rp.
1.000,- (anggota)
50
100 Kg daging x Rp. 1.000,- x 30 Hari = Rp. 3.000.000,Dengan rincian: a. Rp. 2.000.000,- untuk bonus setiap bulannya diberikan Rp. 1.700.000,-. Rp. 2.000.000,- - Rp. 1.700.000,- = Rp. 300.000,-. Kemudian uang senilai Rp. 300.000,- tersebut dikembangan. b. Rp. 1.000.000,- untuk Pengembangan Rp. 300.000,- + Rp. 1.000.000,- = Rp. 1.300.000,- = 16 Kg daging sapi. 16 Kg x Rp. 10.000,- x 30 hari = Rp. 4.800.000,- x 9 bulan = Rp. 43.200.000,-. Rp. 43.000.000,- - Rp. 12.000.000,- (tidak ada pencairan bagi Non BKSM) = Rp. 31.200.000,- akan digunakan untuk Program BKIK yakni Bonus Kredit Ibadah Keagamaan yang akan diperoleh setelah 2 tahun berinvestasi. Jadi anggota akan menerima bonus berupa uang sebesar Rp. 1.700.000,dan bonus produk sponsor senilai Rp. 350.000,- setiap bulannya (selama 2 tahun). Ditambah Bonus Kredit Ibadah Keagamaan (BKIK) berupa ibadah haji di berikan setelah 2 tahun. Bentuk BKIK berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,-. Dengan telah memberikan semua hasil investasi yang artinya Koperasi Langit Biru telah memberikan semua hak-haknya terhadap anggota maka semua investasi awal dan jaringan yang telah terbentuk akan hangus. Dan jika ingin menjadi anggota kembali maka syaratnya sama seperti pada awal pendaftaran. Anggota tidak dapat mendaftarkan sendiri namun tetap harus melalui sponsor.
51
B. Sistem Operasional Koperasi Langit Biru Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam Dalam pasal 41 UU RI No.25/1992 dikatakan bahwa: (1) (2)
(3)
Modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri dapat berasal dari: a. Simpanan pokok; b. Simpanan wajib; c. Dan cadangan; d. Hibah. Modal pinjaman dapat berasal dari: a. Anggota; b. Koperasi lainnya dan/atau Anggotanya; c. bank dan lembaga keuangan lainnya; d. penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya; e. sumber lain yang sah.7
Pada Koperasi Langit Biru permodalan didapat dari para anggota koperasi yang berinvestasi pada Koperasi Langit Biru. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu anggota Koperasi Langit Biru untuk menjadi anggota Koperasi Langit Biru tidak ada simpanan pokok ataupun simpanan wajib yang harus dibayarkan, yang ada hanya membayar sesuai dengan nilai investasi yang dipilih oleh calon anggota koperasi. Menurut pasal 45 UU RI No.25/1992 dikatakan bahwa: (1) Sisa Hasil Usaha merupakan pendapatan Koperasi yang diperoleh dalam satu tahun dikurangi biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. (2) Sisa Hasil Usaha setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada 7
Undang-Undang Perkoperasian 1992 (Undang-Undang No. 25 Th. 1992), h. 14
52
anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh, masingmasing anggota dengan Koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan lain dari Koperasi, sesuai dengan keputusan Rapat Anggota. (3) Besarnya pemupukan dana cadangan ditetapkan dalam Rapat Anggota.8 Sistem yang dipakai oleh Koperasi Langit Biru adalah sistem bagi hasil. Setiap anggota yang menginvestasikan uangnya di Koperasi Langit Biru akan mendapatkan profit sebesar Rp. 10.000,-/ hari/ Kg daging. Koperasi Langit Biru telah menentukan sendiri sisa hasil usaha yang akan didapat oleh para anggota setiap bulannya berdasarkan nilai investasi anggotanya. Dengan mengacu pasal 45 UU RI No.25/1992 diatas maka besarnya Sisa Hasil Usaha diberikan dalam kurun waktu satu tahun dan yang akan diterima oleh setiap anggota akan berbeda, tidak hanya melihat dari besar kecilnya partisipasi modal atau dalam Koperasi Langit Biru besar kecilnya nilai investasi, namun juga dilihat dari jasa usaha anggota, yakni peran aktif anggota dalam mengelola dan mengembangkan Koperasi Langit Biru. Begitupun dengan pemberian bonus kepada setiap anggota Koperasi Langit Biru, semua telah ditetapkan diawal. Kenyataannya dalam setiap bentuk usaha yang dilakukan baik oleh perorangan maupun kelompok memiliki resiko berupa kerugian yang akan dihadapi. Dari adanya kemungkinan resiko tersebut, sisa hasil usaha dan pemberian bonus tidak dapat ditetapkan diawal dan berlaku flat setiap bulannya. Koperasi Langit Biru mengelola dana anggotanya dengan 8
Undang-Undang Perkoperasian 1992 (Undang-Undang No. 25 Th. 1992), h. 15-16
53
cara menanamkan modal ke beberapa penyuplai daging. Dari modal yang ditanamkan oleh Koperasi Langit Biru ke para penyuplai daging tersebut, Koperasi Langit Biru mendapatkan keuntungan yang mana sebagian dari keuntungan tersebut Koperasi Langit Biru berikan kepada para anggota Koperasi Langit Biru selaku investor. Bagaimana bisa kita menetapkan keuntungan untuk bulan-bulan berikutnya berlaku tetap, sedangkan harga daging di pasaran selalu fluktuatif atau berubah-ubah naik turun. Perkembangan harga rata-rata daging sapi di tingkat nasional selama tahun 2011 hingga 2013 cenderung terus mengalami peningkatan dengan rata-rata masing-masing sebesar 0,42%, 1,60%, dan 0,78%. Pada bulan Januari 2011, harga daging sapi sebesar Rp. 68.124,-/kg dan meningkat menjadi Rp. 67.615,-/kg pada bulan Desember. Pada tahun 2012, harga daging sapi bergerak dari Rp. 71.890,-/kg menjadi Rp. 85.512,-/kg, dan pada tahun 2013 bergerak dari Rp. 86.625,-/kg menjadi Rp. 94.210,-/kg. Pada bulan Januari dan Pebruari 2014, harga daging sapi kembali mengalami kenaikan sebesar 0,67%.9 Dalam Islam bagi hasil (mudharabah) berasal dari kata dharb, yang artinya memukul atau berjalan. Pengertian berjalan atau memukul ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukul kakinya dalam menjalankan usaha. Lebih jauh kata dharb di sini di maksud usaha atau bekerja. Mudharabah sering dikatakan qiradh, karena mempunyai makna yang 9
“Buletin Analisis Perkembangan Harga : Maret 2014”, Di akses pada tanggal 25 Agustus 2014 dari http://pusdatin.setjen.pertanian.go.id
54
sama. Kata qiradh berasal dari kata qaradha, yaitu memotong, karena dalam kasus ini yang punya harta memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan (diproduktifkan
dalam
suatu
usaha)
dan
mendapatkan
potongan
dari
keuntungannya, berbagi hasil dengan yang mengusahakan hartanya itu. Pengertian mudharabah menurut syara’ (menurut ahli fiqh) sebagai berikut: “pemilik harta atau modal menyerahkan hartanya kepada pekerja untuk di usahakan (dijadikan modal usaha) dan keuntungannya menjadi milik bersama dan dibagi menurut kesepakatan bersama”.10 Mudharabah merupakan akad/persetujuan salah satu pihak untuk memberikan hartanya untuk dikelola oleh pihak yang dipercayainya. Dari hal tersebut, ada beberapa kompenen penting dalam mudharabah. Masing-masing komponen penting itu adalah pihak yang memberikan modal saja di sebut shahib al-mal, pihak yang mengelola modal (mudharib), dan diantara keduanya ada kepercayaan yang membuat akad ini terlaksana. Unsur kepercayaan inilah yang membuat shahib al-mal tidak diperkenankan mensyaratkan kepada mudharib sesuatu yang berharga sebagai jaminan. Sehingga para ulama fiqih bersepakat bahwa pensyaratan jaminan pada akad menyebabkan akad tersebut batal.11 Para ulama fiqih menetapkan bahwa akad mudharabah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya maka hukumnya adalah boleh. Rukun dan syarat
10
Nasroen Haroen, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 176. Dewan Redaksi Ensiklopedia Hukum Islam, Ensiklopedia Hukum Islam, Jilid 4, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), h. 1197. 11
55
mudharabah, yakni : 1. Adanya dua pelaku atau lebih, yaitu investor (pemilik modal) dan pengelola (mudharib). Kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan tasharruf atau cakap hukum, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang yang berada di bawah pengampuan. 2. Modal atau harta pokok (mal), syarat-syaratnya yakni: a. Berbentuk uang Mayoritas ulama berpendapat bahwa modal harus berupa uang dan tidak boleh barang. Mudharabah dengan barang dapat menimbulkan kesamaran, karena barang pada umumnya bersifat fluktuatif. Apabila barang itu bersifat tidak fluktuatif seperti berbentuk emas atau perak batangan (tabar), para ulama berbeda pendapat. Imam malik dalam hal ini tidak tegas melarang atau membolehkan. Namun para ulama mazhab Hanafi membolehkannya dan nilai barang yang dijadikan setoran modal harus disepakati pada saat akad oleh mudharib dan shahibul mal. b. Jelas jumlah dan jenisnya Jumlah modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. c. Tunai
56
Hutang tidak dapat dijadikan modal mudharabah. Tanpa adanya setoran modal, berarti shahibul mal tidak memberikan kontribusi apapun padahal mudharib telah bekerja. Para ulama syafi‟i dan Maliki melarang hal itu karena merusak sahnya akad. Selain itu hal ini bisa membuka pintu perbuatan riba, yaitu memberi tangguh kepada si berhutang yang belum mampu membayar
hutangnya
dengan kompensasi si
berpiutang
mendapatkan imbalan tertentu. Dalam hal ini para ulama fiqih tidak berbeda pendapat. d. Modal diserahkan sepenuhnya kepada pengelola secara langsung Apabila tidak diserahkan kepada mudharib secara langsung dan tidak diserahkan sepenuhnya (berangsur-angsur) dikhawatirkan akan terjadi kerusakan pada modal, yaitu penundaan yang dapat mengganggu waktu mulai bekerja dan akibat yang lebih jauh mengurangi kerjanya secara maksimal. Apabila modal itu tetap dipegang sebagiannya oleh pemilik modal, dalam artian tidak diserahkan sepenuhnya, maka menurut ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi‟iyah, akad mudharabah tidak sah. Sedangkan ulama Hanabilah menyatakan boleh saja sebagian modal itu berada di tangan pemilik modal, asal tidak mengganggu kelancaran usahanya.12 Dalam akad mudharabah proporsi keuntungan harus jelas. Keuntungan 12
h. 178.
Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Mu’amalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010),
57
yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, seperti 60% : 40%, 50% : 50% dan sebagainya menurut kesepakatan bersama. 1. Keuntungan harus dibagi untuk kedua belah pihak, yaitu investor (pemilik modal) dan pengelola (mudharib). 2. Break Even Point (BEP) harus jelas, karena BEP menggunakan sistem revenue sharing dengan profit sharing berbeda. Revenue sharing adalah pembagian keuntungan yang dilakukan sebelum dipotong biaya operasional, sehingga bagi hasil dihitung dari keuntungan kotor/ pendapatan. Sedangkan profit sharing adalah pembagian keuntungan dilakukan setelah dipotong biaya operasional, sehingga bagi hasil dihitung dari keuntungan bersih. 3. Ijab Qobul. Melafazkan ijab dari pemilik modal, misalnya aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan akan dibagi dua dan kabul dari pengelola.13 Namun pada kenyataannya Koperasi Langit Biru tidak menentukan keuntungan dengan persentase yang jelas melainkan dengan nilai rupiah yang telah ditentukan besaran nominalnya. Riba dalam ajaran agama Islam merupakan suatu hal yang jelas hukumnya, yaitu haram. Karena dapat merusak mental dan tatanan sosial dalam suatu masyarakat. Pengharaman riba secara total terdapat dalam firman Allah SWT:
13
47.
Muhammad, Lembaga Keuangan Umat Kontemporer, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h.
58
)٤٧٢-٤٧٥ :٤ , ) البقرة Artinya: ”Orang-orang yang memakan (mengambil) riba, tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu berhenti (dari mengambil riba), maka banginya apa yang telah diambilnya dulu (sebelum datangnya larangan); dan urusan (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang-orang itu adalah penghuni neraka, mereka kekal didalamnya. {275}. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. {276}.” Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 275-276 Menurut bahasa riba bermakna : ziyadah (tambahan).14 Dalam pengertian lain riba bisa berarti ”bermakna dan tumbuh berkembang”. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil.15 Afzalurrahman mengutip beberapa pendapat ahli/ulama berkenaan dengan definisi riba, yaitu diantarnya: Ibn Khazar al-Asqalani berpendapat bahwa 14
Ahmad Warson Munawwir, Kamus AlMunawwi, cet. XIV, (Surabaya: Progressif), h. 469. 15
Pusataka
M. Syafi‟i Antonio, Bank Sayri’ah Suatu Pengenalan Umum, (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), h. 59.
59
”Esensi riba adalah kelebihan, apakah itu berupa barang atau uang, seperti uang dinar sebagai pengganti uang satu dinar.”16 Ibnu Qayim yang tajam pandangannya tentang hal-hal kemasyarakatan tetapi melarang keras perbuat-perbuatan yang menyalahi ajaran Rasulullah. Adapun riba yang terang ialah riba nasi‟ah yakni sebagaimana yang berlaku di zaman jahiliyyah. Ditangguhkannya piutang dan penundaan tempo pembayaran ini memnentukan pula akan tambahan dari besar jumlah pinjaman itu. Sekian kali ditunda sekali pula piutangnya bertambah. Hal inilah yang tidak dibolehkan oleh beliau jika riba itu berlipat ganda seperti dalam Quran Surat al-Imran ayat 130. Selanjutnya beliau berkata atas rahmat dan keadilan Tuhan, diharamkan perbuatan riba itu, mendapat laknat orang yang memakannya, orang yang membayarnya, juru tulis dan saksinya. Tuhan mengundang orang-orang utnuk berperang dengan Dia dan rasul-Nya, tidak ada dosa besar yang demikian sengitnya mendapat ancaman seperti dosa memakan riba itu.” Imam Fakhruddin ar Razzy (1210M) mengatakan larangan riba dengan alasan. Pertama, karena riba berarti mengambil harta si peminjam secara tidak adil. Pemilik uang biasanya berdalih ia berhak atas keuntungan bisnis yang dilakukan si peminjam. Namun ia tampaknya lupa bila ia tidak meminjamkannya, uangnya tidak bertambah, ia pun berdalih kesempatan berbisnis hilang karena meminjamkan uangnya, karenanya ia berhak atas riba. Inipun keliru karena belum
16
Afzalurrahman, Muhammad Sebagai Seorang Pedagang, pentrj. Dewi Nurjulianti, cet. II, (Jakarta: Intermasa, 1997), h. 310.
60
tentu bisnisnya menghasilkan untung dan pasti ia harus menanggung resiko. Kedua, dengan riba orang akan malas bekerja dan berbisnis karena dapat dudukduduk tenang sambil menunggu uangnya berbunga. Imam ar-Razzy mengatakan bahwa tanpa adanya bekerja dan berbisnis, kegiatan produksi perdagangan akan lesu. Ketiga, riba akan merendahkan martabat manusia karena untuk memenuhi hasrat dunianya seseorang tidak segan-segan meminjam dengan bunga tinggi walau akhirnya dikejar-kejar penagih hutang. Keempat, riba akan membuat yang kaya bertambah kaya dan yang miskin bertambah miskin. Kelima. Riba jelas dilarang dalam alQuran dan al-Hadits.17 Koperasi Langit Biru memiliki tujuan yang sangat mulia, yaitu dengan dibentuknya koperasi ini diharapkan masyarakat khususnya umat Islam dapat lebih sejahtera. Namun pada kenyataannya koperasi ini belum sesuai dengan Hukum Islam. Mekanisme pemberian bonus yang diberikan oleh Koperasi Langit Biru kepada para anggota setiap bulannya berlaku tetap atau flat. Padahal setiap bentuk usaha yang dilakukan terdapat resiko yang akan dihadapi, dengan itu Koperasi Langit Biru memberikan jaminan kepastian untung, dimana hal ini merupakan riba.
17
Ibn Qayyim Al-Jauziyah, Buah Ilmu, cet. I, (Jakarta: Pustaka Azzam, 1999), h. 31.
BAB V KESIMPULAN
A. Kesimpulan Dari penelitian yang telah dilakukan melalui kajian pustaka dan studi lapangan dengan mengadakan wawancara kepada beberapa narasumber dan dianalisis komparatif, beberapa dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Koperasi Langit Biru menggunakan sistem bagi hasil yang telah ditetapkan sendiri oleh koperasi dan berlaku sama pada setiap bulannya. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, sisa hasil usaha diberikan dalam kurun waktu satu tahun setelah dikurangi biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Maka berdasarkan penelitian tersebut diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem operasional yang diterapkan oleh Koperasi Langit Biru belum sesuai Hukum Positif karena didalam prakteknya masih bertentangan. 2. Koperasi Langit Biru tidak menggunakan persentase tetap, melainkan dengan rupiah sebesar Rp. 10.000,-/ hari/ Kg daging. Harga dagingnya bersifat flat dan berlaku sama di setiap bulannya, bagaimana bisa kita menetapkan keuntungan untuk bulan-bulan berikutnya flat dan selalu sama antara harga daging dan keuntungan yang didapat, sedangkan harga daging di pasaran selalu fluktuatif atau berubah-ubah naik turun. Mekanisme pemberian bonus
61
62
yang diberikan oleh Koperasi Langit Biru kepada anggotanya pun sama setiap bulannya dan berlaku tetap, dengan itu Koperasi Langit Biru memberikan jaminan kepastian untung. Padahal sebagaimana pada umumnya dapat kita ketahui bahwa dalam setiap bentuk kegiatan usaha tidak dapat diketahui apakah usaha yang akan kita jalankan akan berjalan lancar atau tidak. Karena dalam setiap transaksi bisnis terdapat resiko. Maka berdasarkan penelitian tersebut diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem operasional yang diterapkan oleh Koperasi Langit Biru belum sesuai Hukum Islam karena didalam prakteknya masih terdapat unsur riba.
B. Saran-Saran 1. Bagi yang ingin mendirikan Koperasi atau sedang mendirikan Koperasi hendaknya mengatur dan memperbaiki manajemen dan sistem operasionalnya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, agar tidak terjadi lagi kasus seperti Koperasi Langit Biru yang berdampak buruk terhadap masyarakat bukan hanya secara materi, namun juga terhadap hilangnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap koperasi yang merupakan soko guru perekonomian rakyat Indonesia. 2. Bagi masyarakat yang ingin berinvestasi dengan menjadi anggota koperasi tidak perlu takut, namun yang diperlukan adalah penilaian investasi dengan prinsip kehati-hatian (prudence). Dalam setiap investasi selalu mengandung
63
resiko. Oleh karena itu, sebelum memutuskan untuk melakukan penanaman modal dalam bentuk apa pun, pertimbangkan risikonya. Jangan mudah tergiur berinvestasi dengan profit yang fantastis namun tidak masuk akal, guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. 3. Peran Pemerintah untuk mencegah terulangnya kembali persoalan ini, penulis sangat berharap pengawasan pemerintah terutama Departemen Koperasi dan UKM RI melalui turunannya baik di propinsi maupun di Kabupaten/Kota dengan penyuluhan kepada masyarakat mengenai harus pemahaman bentuk koperasi yang benar.
DAFTAR PUSTAKA
Al-Qur‟an Karim, Terjemahan Departemen Agama Republik Indonesia. Afzalurrahman, Muhammad Sebagai Seorang Pedagang, Penerjemah. Dewi Nurjulianti, cet. II. Jakarta, Intermasa, 1997. Al-Jauziyah, Ibn Qayyim, Buah Ilmu, cet. I. Jakarta, Pustaka Azzam, 1999. Anoraga, Pandji, Manajemen Koperasi , Teori dan Praktek, cet. I. Jakarta, PT. Dunia Pustaka Jaya, 1995. Antonio, Muhammad Syafi'i, Bank Sayri’ah Suatu Pengenalan Umum, Jakarta, Tazkia Institute, 1999. Antonio, Muhammad Syafi'i, Bank syariah: dari Teori Ke Praktik, Jakarta, PT. Gema Insani Press, 2001. „Aruf, Moch. Thohir, Kemitraan dan Pembagian Profit Menurut Hukum Islam, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2009. Ash-Shan‟ani, Muhammad bin Isma‟il al-Amir al-Yamani, Subulus Salam, Juz 3. Beirut, Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 1998. Departemen Kehakiman RI, Pokok-Pokok Undang-Undang Dasar Tahun 1945, cet. XIII. Jakarta, Balai Pustaka, 1991. Dewan Redaksi Ensiklopedia Hukum Islam, Ensiklopedia Hukum Islam, Jilid 4. Jakarta, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994. Dimyati, Ahmad, dkk. Islam dan Koperasi : Telaah Peran Serta Umat Islam dalam Pengembangan Koperasi, Jakarta Koperasi Jasa Informasi (KOPINFO), 1989.
64
65
Djazuli, Ahmad, Kaidah-Kaidah Fikih, cet. III. Jakarta, Kencana, 2010. Djuwaini, Dimyauddin, Pengantar Fiqh Mu’amalah, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010. Dumadi, Sagimun Mulus, Koperasi Soko Guru Ekonomi Nasional Indonesia, Jakarta, Haji Masagung, 1989. Firdaus, Muhammad dan Agus Edhi Susanto, Perkoperasian: Sejarah, Teori, dan Praktek, cet. I. Bogor, Ghalia Indonesia, 2002. Firdaus, Muhammad dan Agus Edhi Susanto, Perkoperasian: Sejarah, Teori, dan Praktek, cet. II. Bogor, Ghalia Indonesia, 2004. Hamid, Arifin, Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) Di Indonesia Aplikasi dan Prospektifnya, cet. I. Bogor, Ghalia Indonesia, 2007. Haming, Murdifin, dan Salim Basalamah, Studi Kelayakan Investasi Proyek dan Bisnis, Jakarta, Bumi Aksara, 2010. Haroen, Nasrun, Fiqh Mu’amalah, cet. I. Jakarta, Gaya Media Pratama, 2002. Haroen, Nasrun, Fiqih Muamalah, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2000 Hasan, M. Ali, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqih Muamalat), Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004. Hassan, Asnawi, Koperasi dalam Pandangan Islam, INFOKOP, No. 1, Desember, 1984. Hatta, Mohammad, Beberapa Fasal Ekonomi, Djalan Ke Ekonomi dan Koperasi, Jakarta, Perpustakaan Perguruan Kementrian P.P. dan K, 1954. Hendrojogi, Koperasi Azas-azas, Teori dan Praktek, cet. IV. Jakarta, PT Raja
66
Grafindo Persada, 2002. Irawan, Prasetya, Logika dan Prosedur Penelitian, Pengantar Teori dan Panduan Praktis Penelitian Sosial bagi Mahasiswa dan Penelitian Pemula, Jakarta, STIA-LAN Press, 2004. Kartasapoetra, G., Koperasi Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, cet. V. Jakarta, Rineka Cipta, 2001. Kusuma, Hadi, Hukum Koperasi Indonesia, Jakarta Raja Grafindo Persada, 2002. Laporan Penelitian, Koperasi Pondok Pesantren, Jakarta, Balitbang Depkop, 1986. Miles, Matthew B.
dan A. Michael Huberman, Analisa Data Kualitatif : buku
tentang Sumber Metode-Metode Baru, Jakarta UI Press, 1992. Moleong, Lexy J, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung, Remaja Rosda karya, 2000. Muhammad, Lembaga Keuangan Umat Kontemporer, Yogyakarta, UII Press, 2000. Munawwir, Ahmad Warson, Kamus AlMunawwi, cet. XIV. Surabaya,
Pustaka
Progressif, 1997. Pachta W, Andjar, Myra Rosana Bachtiar dan Nadia Maulisa Benemay, Hukum Koperasi Indonesia Pemahaman, Regulasi, Pendirian dan Modal Usaha, Jakarta, Kencana, 2007. Poerwadarminta, Wilfridus Josephus Sabarija, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta, P.H. Balai Pustaka, 1976. Qudamah, Abdullah Ibn Ahmad Ibn Mughni Wa Syarh Kabir, vol. V. Beirut, DarulFikr, 1979, h. 109. Shaleh, Rosyad, Management Dakwah Islam, Jakarta, Bulan Bintang, 1977.
67
Subandi, Ekonomi Koperasi (Teori dan Praktik), cet. IV. Bandung, Alfabeta, 2013. SM, Junaedi B, Islam dan Intrepreneurialisme: Suatu Studi Fiqh Ekonomi Bisnis Modern, Jakarta, Kalam Mulia, 1993. Undang-Undang Perkoperasian 1992 (UU NO. 25 TH. 19929, cet. II. Jakarta, Sinar Grafika, 1993. Website http://cara-muhammad.com/perilaku/cara-berdagang-rasulullah-saw/ http://dahsyatnyainvestasi.wordpress.com/ http://www.tribunnews.com/2012/07/25/bos-koperasi-bumi-langit-bisa-dijerat-pasalberlapis http://tekno.kompas.com/read/2012/06/06/20162383/Polisi.Telusuri.Dugaan.Pencucia n.Uang.di.Koperasi.Langit.Biru http://news.detik.com/read/2012/06/05/134946/1933193/10/kerugian-nasabahkoperasi-langit-biru-diprediksi-capai-triliunan-rupiah http://finance.detik.com/read/2012/06/11/080037/1937628/10/9/jaya-komara-langitbiru-dari-tukang-urut-hingga-jadi-triliuner http://nasional.kontan.co.id/news/ini-pengakuan-mantan-petinggi-koperasi-langit-biru http://nasional.kompas.com/read/2012/06/07/16480393/Inilah.Modus.Investasi.Bodo ng.ala.Koperasi.Langit.Biru.dan.PT.GAN http://koperasilangitbiru-ims.blogspot.com/ http://www.tribunnews.com/nasional/2012/07/24/sejarah-jaya-komara-dirikankoperasi-langit-biru
68
http://pusdatin.setjen.pertanian.go.id
LAMPIRAN-LAMPIRAN Lampiran 1:
Lampiran 2: Surat Keterangan Terdaftar
Lampiran 3: Surat Izin Usaha (SIUP)
Lampiran 4: Akta Pendirian Koperasi Langit Biru
Lampiran 5: Akta Pendirian Koperasi Langit Biru
Lampiran 6: DAFTAR NILAI INVESTASI
NO
KG
JUMLAH
BIAYA
INVESTASI
ADM
ID CARD
KESEJAH
BIAYA
TERAAN
PRODUK
BKSM
TOTAL
BONUS
BONUS SPONSOR
DI SETOR
DITERIMA
PRODUK
KETERANGAN Tdk ada biaya produk Tdk ada biaya produk Tdk ada biaya produk Tdk ada biaya produk
1
5
385,000
25,000
50,000
-
-
-
460,000
75,000
30,000
2
10
770,000
50,000
50,000
-
-
-
870,000
150,000
60,000
3
15
1,155,000
75,000
50,000
-
-
-
1,280,000
225,000
90,000
4
20
1,540,000
100,000
50,000
-
-
-
1,690,000
300,000
120,000
5
25
1,925,000
125,000
50,000
-
300,000
-
2,400,000
375,000
150,000
-
6
30
2,310,000
150,000
50,000
-
300,000
-
2,810,000
450,000
180,000
-
7
35
2,695,000
175,000
50,000
-
300,000
-
3,220,000
525,000
210,000
-
8
40
3,080,000
200,000
50,000
-
300,000
-
3,630,000
600,000
240,000
-
9
45
3,465,000
225,000
50,000
-
300,000
-
4,040,000
675,000
270,000
-
10
50
3,850,000
250,000
50,000
-
300,000
-
4,450,000
750,000
-
11
55
4,235,000
275,000
50,000
-
300,000
-
4,860,000
825,000
-
12
60
4,620,000
300,000
50,000
-
300,000
-
5,270,000
900,000
-
13
65
5,005,000
325,000
50,000
-
300,000
-
5,680,000
975,000
-
14
70
5,390,000
350,000
50,000
-
300,000
-
6,090,000
1,050,000
-
15
75
5,775,000
375,000
50,000
-
300,000
-
6,500,000
1,125,000
150,000
16
80
6,160,000
400,000
50,000
-
300,000
-
6,910,000
1,200,000
-
17
85
6,545,000
425,000
50,000
-
300,000
-
7,320,000
1,275,000
-
18
90
6,930,000
450,000
50,000
-
300,000
-
7,730,000
1,350,000
-
19
95
7,315,000
475,000
50,000
-
300,000
-
8,140,000
1,425,000
-
20
100
9,200,000
500,000
50,000
250,000
300,000
-
10,300,000
1,700,000
Non BKSM
21
100
9,200,000
500,000
50,000
250,000
300,000
2,000,000
12,300,000
1,000,000
BKSM
Lampiran 7: Kwitansi tanda sebagai anggota Koperasi Langit Biru
Lampiran 8: PEDOMAN WAWANCARA Nama
: Rusdiana
Jabatan
: Anggota
Tempat
: Pasar Gembong
Tanggal
: 20 November 2013
1. Dari siapa Bapak mengetahui Koperasi Langit Biru? Jawab: dari tetangga toko saya yang sudah menjadi anggota Koperasi Langit Biru. 2. Apa yang Bapak ketahui tentang Koperasi Langit Biru? Jawab: yang saya tahu Koperasi Langit Biru adalah Koperasi yang bergerak dalam bidang penjualan daging sapi. 3. Apa yang mendorong Bapak untuk menjadi anggota Koperasi Langit Biru? Jawab: saya ikut bergabung menjadi anggota Koperasi Langit Biru karena sangat tertarik dengan tawaran bonus yang diberikan. Bukan hanya itu, di koperasi ini tidak hanya soal keuntungan secara materi yang didapat, tetapi juga rasa keimanan kita yang terus dipupuk. Karena setiap malam jumat diadakan pengajian disana untuk bersilaturahmi dengan anggota lain dan ustad Jaya Komara sendiri yang memberikan tausiyahnya. 4. Dari mana Bapak mengetahui tentang bonus yang diberikan? Jawab: dari tetangga toko saya yang sudah membuktikannya, dia mendapatkan satu buah motor.
5. Apa syarat untuk menjadi anggota Koperasi Langitu Biru? Jawab: yang jelas harus orang Islam, karena Pak Ustad Jaya komara mendirikan Koperasi Langit Biru untuk kesejahteraan khususnya umat Islam.
Gembong, 20 Nopember 2013 Yang mewawancara
Yang diwawancara
Gesha Romadona Aulia
Rusdiana
Lampiran 9: PEDOMAN WAWANCARA Nama
: Sri Hartaty
Jabatan
: Sponsor
Tempat
: Rumah Bapak Ropiyudin
Tanggal
: 22 November 2013
1. Apakah ibu mendaftarkan sendiri untuk menjadi anggota Koperasi Langit Biru? Jawab: tidak, untuk daftar wajib pakai sponsor. 2. Apa yang dimaksud dengan sponsor? Jawab: sponsor yakni orang yang telah menjadi anggota Koperasi Langit Biru. 3. Setelah ibu mendaftar kepada sponsor, selanjutnya langkah apa yang ibu lakukan untuk menjadi anggota? Jawab: kalau kita sudah mendaftar kepada sponsor kita memilih paket yang ingin kita ambil. Ada paket kecil dan paket besar. 4. Apa yang dimaksud dengan paket kecil dan paket besar? Jawab: kalau paket kecil mulai dari 9kg daging sampai dengan 95kg daging. Kalau paket besar 100kg daging. Semua daftar paket sudah ditentukan, setiap calon anggota Koperasi mendapatkan fotocopy mengenai daftar paket investasi dan daftar bonus yang akan kita terima sesuai dengan paket yang dipilih. 5. Apa yang menjadi bukti bahwa kita telah menjadi anggota? Jawab: setelah menyerahkan data-data pribadi kepada sponsor dan memilih nilai
paket, kita mendapatkan kwitansi sebagai bukti telah menjadi anggota. Apabila kwitansi tersebut hilang, maka bonus tidak dapat diberikan.
Cikasungka, 22 Nopember 2013 Yang mewawancara
Gesha Romadona Aulia
Yang diwawancara
Sri Hartaty
