SISTEM MUKIJM D m MELEMBAGMN PENGELOLAAN WIEAYAM PESISIR DAN LAUTm SU UTIRA, SW.,LLM Fakultas Mukum Universihs Padjadjaran,Bandung
am era refomasi dewasa ini fungsi dan perman serta kinej a h u k m dalam menunjmg berbagai bidang pembangunan sedang dipertanyakan, bahkan adakalanya mendapat sorotan tajam.Sebagim dasi mggota rnasyarakat
keseimbangan antara manfaat ekonomi dan kesinambungan ketersediaanya.' Pemeliharam keseimbmgan antamdua gantersebdjatuh bersamam dengan upaya u n t k rnenciptakan keseimbangan antara aspek kesejahteraan dan aspek keselmatm rnanusia sebagai
perbaikan berdasarkan keyakinan bahwa tidak akan berlangsung dengan baik dilandasi dengm kepastian dan .Oleh h e m itu memposisikan dan peranannya dengan benar agar mampu pengembangan noma-noma lopent) yang bersifat memaksa. ,, Pengelolam wilayah pesisir sarnpai saat ini tid& diatur secara spesifik, artinya wilayab pesisir sebagai bagian dari wilayah nasional tunduk pada ymgber1akuumum. S unsur lautnya tunduk pada peng dan mengenai unsur daratnya tunduk pada pengaturan yang berlaku umum. Sepanjang mengenai unsur lautnya tunduk pada pengatman I
telahdiapai. D b h d S untuk mengkompr kepentingan agar tercapai keseimbmgan dalam pengertian b a h a peningkatan kesejahteraan masyarakat senantiasa berjalan seiring dengan' jaminan keselamatan bagi semua orang. Keseimbmgan antara aspek kesejahteraanddan, aspek keselamatan merupakan wahana untuk mencapai keadilan. Sedmgkan untuk terciptanya keseimbmgan derxli mencapai keadilan ymg dicitatentu saja diperlukanperubahan-perubahan keadaan pada saat ini agar keadaan pada masa yang akan datang menjadi lebih baik. Justru inilah.berbagai ketenhtan
mengenai smber-sumber kekayaan alam, baik hayati maupun non-hayati, tunduk p undang-undangsektoral yang &dam pe menjadi wewenmg departemen yang berbedabeda. Kewenmgan-kewenmgm tersebut sebagian daripadmya ada yang telah diserahkm dan/atau dapat berlangsung dengan tertib, dalam arti tidak dilimpahkan oleh pemerintah pusat kepada menimbulkan gejolak yang tidak dikehendaki, pemerintah daerah. Akan tetapi dalam apalagi yang bersifat de pelaksanaamya sistem pengaturan dernikian Dalm rangka p umber kekayaan alam nasional, hukum harus menciptakan keseimbangan antara rnanfaat ekonomi dan wilayah pesisir. Selaindari itu keseimbangan ketersedi a. Pemeliharaan kesehbangm antara duakepentingm tersebutjatuh kesatuan rumg yang sama terdapat lebih dari satu bersamaan dengan upaya untuk menciptakan jenis sumber kekayaan alam danlatau jasa
Sistem hukum.......(61 - 68)
h h g m y ~ mtuk dikembmgkanpada saat yang sma, baik dalam skalaekonorni regional mupmnasiod. DdmM ini wewenang antara Pusat d berkembang menjadi isu yang sangat penthg, khususnya d a l m rangka pelaksmaan Undangundang Nomor 22 tahun 1999tentang Pemerintah Daerah. Tulisan ini dihajatkan untuk mengupas beberapa masalah hukum. ymg berkaitan erat dengan pengelolaan Vyil sir, yang melipuli
sebagai prasyarat bagi tercapainya hjuan > yaitu ketertibm. Oleh karena itu orang boleh dapat bahwa apabila tidak ada kepastim maka kehidupan bemasyarakat lid& akan berlangsmg dengan tedb danpada gilkannya timbul marki dan ketidakadilan. Noma-noma h u k m yang memat peintah, d m kebolehm & d a l m kehidupm bemasyarakat disebut sebagi h ap
dankelembagm bagi
fonnil ( p v o c e d d law). Perlu pula dip stakeholders (pemerintah dan masyarakat) semua orang bhaapabila adadqmtelahtdadi dalam pengelolm wilayah pesisir dan lautan; pelmggaran terhadap hukum sustmtif, rnaka bahwa proses penegakan febih ditetapkan di dalam ar proses penegakan gan tetap memelihara dengmpge1olaan ketertiban urnurn &lam kehidupan bemasq;arakat wilayabpsisir, lerjadinyapelmg 4. Peranan dm h g s i kelembagaan &lam pengelolm wilayah psisir dan lautan; dan Pengembangan noma hkum. pengelolaan 5. M e k ~ s mkelernbagm e serta pemasalAan wilayah pesisir dan lautan harus diarahkan sedemikian rupa sehingga sekaligus mampu yang dihadapi. memenuhi limafungsi yAh : FWGSI DAN PERANAN SEEPTA MLANFMT HUKUlBl I. Pungsi Direkkif Fungsi NUkm Fungsi direktif adalah salah satu fungsi Pada dasarnya setiap orang bebas untuk pengaturan di dalm erapembangunan.D d m hal melakukan perbmtan apapm kecuali yang secara ini hukum hams berfungsi sebagai pengamh tegas telah dinyatakan sebagai perbuatan yang pembmgunan secara terencana dan konsisten dilarang oleh n o m a hukum, atau perbuatan- sehingga dapat meneapai tuj perbuatan tertentu yang tidak dikehendaki oleh dan efisien. Untuk itukep atau hukurn h a s dijaga, bai maupun pada tahap gel noma h u k w harus melibatkan masyarakat yang a yang akan terkena arahan dan manfaat dari pengaturm tidak dilarang, dan apa pula yang diperkenankan itu sendiri. Partisipasi tetapi dengan tertentu. Adanya hams ditarnpmg keeaninilah dengan pengembangan pengaban. Demikian pula setiap norma-noma sos bersifat memaks oleh lembaga-lembaga yang memiliki wewenang untuk menegakkan hukum. Sifat memaksa yang an mengakibatkmtidak dimiliki oleh norma hukum ini merupakan atujuannyatidak &pat keniscayaan karena berkaitan erat denganjaminan tercapai sebagaimanayang diharapkan. pemberlakuannya terhadap setiap bentuk pelanggaran demi terciptmya kepastian hukum 62
Prosiding Pelatihan untuk Pelatih, Pengelolaan WIayah Pesisir Terpadu
yang sudah baik ke arah keadam yang sempunma
2. Pungsi IntepatZ
Pengembangan pengatwan h ddm berbagai tingkatm (pusat, prophi, kabupatenflcoh) harus menmjukkan suatu sistem yang integral. dengan baik dalarn suasanakedamaian. Pengertian integral adalah tidak ditemukan kontradiksi atau inkonsistensi, baik dalam
tirnbulnya kesenjmgan, baik secara ekonomi arena itu perlu dieegah osial diantarapenduduk pendatang dengan penduduk asli. Kasus-kasus penjarahan tambak yang sernpat mar& beberapa waktu yang lalu merupakan &bat dari timbdnya kecemburuan sosial yang mengarah pada disinkgrasi.
3. Fungsi Stab%taM Pengatwan pernanfaatan kekayaan alam wilayah pesisir juga harus berfungsi untuk
menciptakan keseirnbmgm antara kepentingm individu dengan kepentingan rnasyarakat pada a agar kehidupan bemasyakat dapat berlangsung dengan tertib dan teratur. Apabila keseimbangan telah tercipta, peran hukum selanjutnya adalah memelihara keseirnbmgan tersebut d d m jangka waktu yang tidak terbatas sepanjangmas& sesuai dengan perkembanganm a keadilan di dalam masyarakat. Peranan hukum dalam memeliham keseimbangan ini dil melalui penerapan s&si secara adil melalui kep ukum sebagai pemelihara keseimbmgan antara berbagai kepentingm yang berbeda, rnisalnya ant
ons~stendan tidak kepentingan ekologis dengankepenhgan ekonomi, semu, yang pada gilirannya dapat rnenimbulkan kepentingm pemanfaatan d ledakan kekecewm masyarakat. pelestarian, dan sebagainya. D timbul kepentingan-kepentingan baru yang 4. Fungsi Korektif cendemg berbeda atau bertentangan antarayang Fungsi korektif adalah fungsi untuk satu dengan yang lainnya, maka diperlukm pula
menimbulkm ketidakpastian dalam pelaksanm peraturan. Pembahan kebijakan h m d secara jelas agar tidak membingun pengambil keputusan d m pelaksana penegakm hukum di lapangan. Oleh kare ditemukan b u s d e d a n , maka pe harus segera dicabut untuk diperbaiki. Selain dari itu pengertian fungsi korektif harus pula diartikan untuk memperbaiki atau membetulkan keadaan yang dianggap h a n g baik atau salah ke arah yang lebih baik dan benar.
barn.
n apabila berbicara mengenai pemerintah m a w bagi a, sangat tergantung pa& bidang-bidang yang diaturnya d m siapa saja yang merniliki kepentingan (stakeholders) atas bidangbidang pengaturan tersebut. Mengenai pertanym apakah bidmg-bidang pengahran tertentu telah mampu mengakomodasikmaspirasi-aspirasi yang berkembang di kalangan mereka yang memiliki kepentingan akan sangat bergantung pada proses penpunan dmpengembangannomanya, ap 5. Fungsi Perfektif seem top-down ataukah secara bottom-up. Dalam Fungsi ini merupakan fungsi akhir dari catat bahwa proses pengembangan pengaturan yaitu untuk menyempumakan ke pada masa-masa lalu lebih dicirikan
Sisfem hukum.......(61 - 68)
oleh proses top-down, bahkm tidak jarang pula dilatarbelakangi oleh kepenthgm-kepentingan kelonilpok tertentu melalui rekayasa atau kolusi. Inilah salah satu sebab mengapa bmyak dimtara prod&-prod& yangtidakaspiratif kepentingm masyarakat luas walaupm masih berada pada-bidmgpen karena itu proses pemb masa mendatang sebai tom-up smyamelibatkankepenhgan-kepentingan stakeholders yang seluas-luasnya. D demikian ini, agar prod&-prod& h aspiratif d m akomodatif terhadap kepentingankepentingm yang sah dalam skala yang seluasluasnya, maka pihak-pihak y ang memiliki sesuatu bidang pengaturan berpartisipasi d a l u i prosedur yang telah $isedi&m.
dari pemerintah Propinsi.
Model penpsunm peraturm m e l a l proses ~ top-down sebagaimma dilukiskm di atas dapat dipastikan &an bemba33.secara drastis rnanakala Undang-undmg Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah diberlakukm. Pada masa-masa mendatang pemerintah daerah &an m kewemgm atas Yang lingkupnya sangat l w . Sedangkanpernenin~p w t hmya merniliki wewenang atas bidang-bidmg tertentu saja yang telab ditentukan secara ekspljisit di dalarn Undang-undang Nomor 22 tahun f 999. Pembagim wewemg antampemerintah pusat dan pemerintah daerah atas urusan-urusan yang PROSES PEMBENT NOWIA berkGtan dengan pengelolaan \?iilayahpesisir dan HUKUM (NormDevelopment) lautan akan dibahas secara tersendin pada bagian Upaya untuk menciptakan keseimbangan berikut daritulisanilli. antara kepentingm kesejahteraan (ekonomi) dan kepentingm kelestarian (ekologis) atas sumber- PENGAT PENGELOL sumber kekayaan dam wilayab pesisir d m lautan WEAUAM PESHSTiR DAN LAUTAN tidak &an dapat dilakukan oleh kalangan profesi Apabila fungsi dan peranan hukum h b saja. Hal hidisebabkm karena sistem dan sebagaimana telah diuraikm di atas kemudim gan Intemasiond diproyeksikanpada pengelolm ~ l a y a bpesisir . dan ian lintas bidang i l m cam kelernbagam tunduk be&&-beda (lintas sektoral).Kesehbmgm mtara kedua kepentingan tersebut harus dicari melalui pertimbangm dari berbagai aspek dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan d m teknologi. Hasil temuan ilmiah dan tingkat pe teknologi mempakan b h b a k u w t u k kebijakan nasional pengelolaan wilayah pesisir dan lautan. Sedangkanuntuk kewenangan pemerintah pusat dalam urusan-urusan pada umumnya dis kepada pemerintah Propinsi. Selanjutnya KotalKabupaten akan menerima penyerahan wewenang dariPropinsi. Namun demikim biasanya tidak semua urusm yang kewenangmya telah diserfian oleh pemerintah pusat kepada Propinsi secara otomatis diserahkan selumhnya kepada pemerintah KotaIKabupaten. Mengingat bahwa pelaksanaan semua peraturan pada berbagai
kolnpromi antara dua kepentingm yang berbeda, kalau tidak hendak dikatak
yang kedua adalah jarninan bahwa pemmfaatan sumber-sumber kekayaan alam dilakukan secara rasional agar &pat berlangmg dalmjangka wakcu terbatas seraya menghindari terjadinya Berikut disajikan pembahasan ketentuanketentuan normatif yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir dan Iautan yang tersebar di d a l m berbagai tingkatm peraturm mulai dari undang-undmg, peraturan pemerintah, keputusan presiden, sampai keputusan menteri. Untuk memudahkm pengidentifikasimterhadap bidangbidang permasalahan hukumnya, pembahasan dilakukan berdasarkan kategorisasi jenis-jenis
ProsEdin9 Pelatihan untuk Pelatih, Pemjolaan Witayah Pesisir Terpadu
smber dam yang terdapat di wilayah pesisir dan 3. Perhdungan Temmbu Kamng lautan, yaitu smberdaya dam hayati, non hayati, Sebagaimanahalnya dengan hutan mangove, te g merupakan eksosiskm yang sudah danjasa-jasalingkungan. dilindungi oleh kete hukurn. Perlindungan A. Pengelolaala Sumberdaya Alam Wayati terhadap terumbu g diperlukan untuk I. Surnberdaya b n mencegah berlanjutnya praktek-praktek yang Pengaturan tertinggi mengenai pengelolaan sumberdaya &an terdapat d d m Undang-undang Nomor 9 tahun 1985tentang Peikanan. Undang- Praktek-praktek pemanfaatan yang bersifat undang ini rnemperluas cakupan pengaturan destmktif rneliputi penmgkapan ikan dengm sebelumnya yang dirasakan kurang mampu m e n g ~ a k a nborn, tenaga listrik, atau dengan rnenmpung perkembangan pennasalahan yang racun. dlhadapi dalam pengelolaan surnberdaya ikan. Pengefolaan smberdaya ikan ditujukan kepada B. Pengelolaan Stumberdayadarn Nontercapainya manfaat yang sebesw-besmya bagi Naya~ bangsa Indonesia. Untuk mencap&tujuan tersebut 1. Penguasaan Tanah Pantai dilaksanakan pengelolaan secara terarah melalui Ddam pernbi pelestarian a k beserta I i n m g m y a kata "pantai" dm ' biwanya tidak seldu Ruang lingkup pengaturan pengelolaan dibedakan bahkan tidak perlu dipemasdahkan. k & y a ikanmeEpuG ket menge~: anapabila ditinjau secarap i c k s penangkapan ikan; -" a istilah tersebut harus diberi yang h a s dipenuhi oleh pengerlian secarajelas. Pemaknm istilah tersebut dirnaksudkan agar tidak tirn h j e ~serta s c.jumlah ymg bolehditanketidakpastian, ikan yang tidak boleh ditangkap; m a w dalmpelaks d. daerah penangkapan serta m u s h penangkapan; Pan?&a&& d e. pencegahan kerusakan danrehabilitasi sumbertinggi dengan daratan. Sedangkm garis pantai danlingkungannya; adalah garis air yang menghubmgkan titik-titik f. introduksi ikanjenis baru; pertemuan antma air pasang tertinggi dengan g. pembudidayaan&an danperlindmgmya; daratan. Garis pantai &an terbentuk mengikuti h-pencegahan dan pemberantasan hama dan pantai/daratan itu sen&. penyakit &an; dan Pesisir addah daerah pertemuan antara p e n g d i. M-M lain yang dipandangperlu untcik mencapai daratan dan pengaruh lautan. Ke arah daratan tujuan pengelslm. daerah pesisir mencakup daerah-daerah tertentu dimana p e n g d Iautan mas& terasa (angin laut, 2. Perliraduragan Nutan Mangrove g laut, dsb). Sedangkan ke yang sangatpentingdalam pesisir dapat rnencakup memelihara ekosistem pantai serta luasnya yang kawasm-kawman laut dimana mas& tema atau semakin mermyusut statush h hutan masih tamp& p e n g d dari aktivitas di daratan sudah @at dim ke dalmkatagori (misalnya penampakan bahan pencemar, lindung. D d m ha1 inipeme~ntahPropinsi diberi sedirnentasi dan w m a air). Dengan demikian wewenang untuk apkan kebijakan dan maka pengertim "pesisir" mencakup kawasan pengaturan pengel a. Selanjutnya Kotal yang lebih luas dari pengertian "pantai9'. Kabupaten menjabarkan lebih lanjut sesuai dengan Dari keduapengehan di atas kondisi daerahnya masing-masing secara terpadu & b e a m antara c'tanahpantai" d dan lintas sektoral untuk kemudian d i u m d a n Tanah pantai adalah tanah yang berada antara garis kepada masyarakat. air sunrt terendah dengan garis air pasang tertinggi, termasuk ke dal bagim-bagim daratan mulai dari garis air pasang tertinggi sarnpaijaraktertentu
Sistem hukum.......(6l
-
68)
ke arah daratan, yang disebut sebagai sempadan pant&. Dari pengertian tersebut yang mih menjadi masdah addah lebar sempadan pantai yang h ditetapkan dan dibuat tmda-tanda batasnya agar jelas tamp& di d a l m ke . Pasd1 ayat (6) Keppres No. 32 t&un 1990 tentang Pengelolaan
penting, &patl& dinrenged bahvJa tushak atas taplahnyatidak dapat di persertifikatan berdasarkan atas hak terkuat yaitu hakmillk, vvalaupmmen~~utpem
Oleh h e n a itu penseh&tan dengan hi&(mi&yaHGU, Hak Pakai, atauHGB) di yang mempunyai manfaat penting untuk tidak &an dapat diterima oleh penduduk karena mempertahankan kelestarian fungsi pantai". rend& dari hak Illilk b e h a r k a n Selanjubyapasdl4 menyatakan bahwa: " Kriteria adat setempat. Apabila karena keadaan sewadan pantai adalah daratan sepanjang tepian sertifil;at hak millk, maka yang lebmya pro al dengan bentuk dan kondisi fisik pantai al 100meter dari tit& air pasang terthggi ke arah darat". Dari kuhpan di atas &pat disirnpulkanbahwa pantsu:yang disebut sebagai'' ditetapkan syarat-symt yang smgat ketat di d a l m pemberim sertifrkabya, agar tidak terldu mud& seem yuridis telah merniliki sebagai "kawasan perlindungan setempat". Status untuk &pin& langankan atau dirubahtata hukum yang sama juga berlaku untuk sewadan sungai yang lebarnya 100meter di kiik besar, dan 50 meter di kiri kanan anak sungai yang . Selanjutnyauntuksungai Untuk menjamin konsistensi dm keadilan di ukiman lebar sempadan dalam pelaksanaannya, maka setiap bentrtk pemanfaatm tan& pantai harus dilandasi oleh pkip-prinsip peng sebagai berikut: Keppres 32 tahm 1390). Selanjutnyayang agak sdit mtuk ditetapkm a. P h s i p Non-Pernahn (N@n-Appropriafio~) Telah &em di b@an terdahulu bahvva jalm inspeksi ataujalan dengan pengeeualian-pengeeualim yang sangat pesisirakandirnulaidarijalan terbatas, tanah pantai tidak dapat dibebani dengm umum tersebut ke arah daratan. Sebenmya apabila demikiandirnaks te:elahdibuat jalan sebagai tanda batas tanah pantai, bebasan publi maka separuh persoalan sudah dapat diatasi. Jalan bagian-bagian tertentu daripmtai sebagai kawasan pariwisata atau kegiatan-kegiatapllain yang dapat menarnbah sumber pendanaan pemerintah daerah yang bersangkutan. b. Prinsip Terbnka Untuk Urnurn (Open Acces) d Kebebasan publik untuk mendapatkm akses pantai merupakan hak yang sifatnya universal. Oleh karena i angunan fisik dalam bentuk apapun (misalnya villa atau hotel) yang arah daratan. dilakukan di atas tanah pantai hampir dapat Masalah h&um yang paling menonjol di dipastikan akan menghmbat kebebasan akses wilayah pesisir adalah mengenai penguasaan tanah publik ke laut. Mengingat kenyatm bahtva semua pantai. Melihat fbngsi ekologisnya yang sangat orang hidup di atas pulau maka sangat masuk akal merupakm tanah negara yang berfimgsi sebagai zona at. Dengan demikian maka &pat diberi status sebagai
Prosiding Pelatihan untuk Pelatih, Pengelolaan Wlayah Pesisii Terpadu
apabila kebebasan setiap orang untuk mernperoleh b@an pantai darm pesisir kepastian h & m se&ngga sarana dan prasarana yang sudah ada akan terhindar dari risiko mengambil prakarsa mtuk rnelhdungi kebebasan antara lain karena adanya ara terencana, konsepsional, dan kvestasi yang an komisten. Sdah satualtematif membuatj d m sewjang pmtai sebagai batas visual antara tanah pantai dan tanah C. Pemanfaatan Jasa-jasa Lh&mgan pesisir. Dengan adanya jalan tersebut maka Jasahgkungm adalahkomponen-kompnen pekembangm p b mudah untuk diken pada dan memahmi kebijakan Pemerintah tentang dan ornbak laut, bentukan-bentrrkan geologi, pemtukm setiap zona yang terbentuk karena peninggalan sejarah, dan sebagainya, yang ajalan ulllwz1tersebut. bermdaat bagi pengembangm h u penge e. P ~ s i Perbdrrrmgan p Kepentr;ngran Penduduk Asli
an-bagim tertentu dari tanah pantai telah digunakm ckhulu kala oleh penduduk seternpat secara temum, misahya untuk pe ahan atau untuk a mendapat perhdmgan melalui pengaturan, temtma terhadap damp& invasi kekuatan ekonomi dari luar yang dapat mengancam keberlanjutan dan ketentraman penduduk setempat. P h s i p P ~ o r i t aManfaat s Pemnbarmg~lrnan Sesuai dengan konsep pemb untuk meningkatkan kesej maka manfaat ekonomi tensi sumberdaya pantai danpesisir harus di mtukpeningkatm kesejahteraan masyarakat seternpat. TidaMah adil bila manfaat ekonomi diraup oleh orang luar, sedan* penduduk setempat hanyajadi penonton, apalagi bila menjadi korban penggusuran, walau dengan alasan apapun. Oleh karena itu manfaat pembangunan wilayah pantai dan pesisir hams diprioritaskan untuk peningkatan kesejahteraan penduduk seternpat. (a.
e. Prlinsip Penataan Wuang Pengaturan pemanfaatan tanah pantai dan pesisir secararasional seharusnya didahului dengan rencana tata mang yang sudah memiliki kekuatan hukum yang mengikat . Dengan demikian penempatan setiapkegiatan pembangunm di setiap 67
PENGELOLkfhlU W L A U m PESISm DAN LA'TJTm Pembahasan mengenai mekanisme kelembagaan merwakan implernentasi dari ketentuan srabstantifke &am Pada tataran nasional, le memili1;ci kewenangm atas m s m - m s m yang rnenymgkut pem m b e r kekayaan a l m urilayah pesisir dan lautm ditentukan oleh undm g yang bersangkutan. Sedmgkan penyer antertentu dari perne&tah pusat kepada pemerintah daerah biasanya ditetapkan rnelalui keputusan menteri yang membidangi sektor yang bersangkutan. Kewenan as semuajenis surnber kekayaan terdapat 61.wilayah pesisk dm , diasumsikan telah terbagi habis kepada sektor-sektor. Secara kewilayahm, mang lingkup kewenangan setiap sektor jatuh bersamaan (coinsidance)dengan vliilayahnegara, menteri memiliki yuridiksi atas jenis su kekayaan alam tertentu yang terdapat di se wilayah negara. Selanjutnya sektor-sektor yang bersangkutan dapat menyerahkan urusan tertentu menjadi umsan-msan yang menjadi wewenmg pemerintah daerah, baik Propinsi maupun Kota/ Kabupaten. Dengan kata lain penyerahan umsan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah merupakan kebij akan dari rnenteri yang bersmgkutm. Pernasalahan timbul apabila lebih dari satu jenis kekayaan alam berada pada satu kes g d m dimanfaatkm pada waktu yang bersamaan oleh depademen yang berbeda.
