SISTEM MANAJEMEN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR MELALUI PENGELOLAAN KEUANGAN UKM
Oleh; Afrizon Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta Jl. Sumatera, Ulak Karang Padang
Abstrak Artikel ini membahas tentang sistem manajemen pemberdayaan masyarakat dengan melakukan pengelolaan keuangan yang memadai. Isu ini menarik karena sudah lebih satu dasarwarsa pengembangan potensi kelautan dan diharapkan masyarakat pesisir dapat diberdayakan sehingga dapat meningkatkan taraf ekonomi mereka yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Untuk mengatasi hal tersebut artikel ini akan memberikan beberapa konsep pemikiran untuk dalam peningkatan pemberdayaan masayarakat khususnya di wilayah pesisr. Dalam artikel ini data yang digunakan adalah data beberapa sumber yaitu dari instansi terkait sumber lainnya. Penekanan dalam artikel ini adalah pada sistem manajemen keuangan karena kebanyakan kegagalan usaha pada usaha kecil dan menengah adalah kesalahan dalam mengelola keuangan. Penekanan kedua adalah pemberdayaan masyarakat pesisir,karena sektor kelautan sudah lama menjadi perhatikan oleh pemerintah Penekanan ketiga adalah Usaha Kecil dan Menengah. Penekanan ini dilakukan karena perekonomian Indonesia masih digengam oleh konglomerasi dan perbankan juga terbawa arus untuk mengucurkan kredit kepada para konglomerat. Dari hasil kajian dapat disimpulkan bahwa penanganan pemberdayaan masyarakat tidak bisa setengah-setengah, harus dilakukan secara total dan berkesinambungan. Hal ini dapat dilakukan dengan segitiga sinergi yaitu dunia usaha, perguruan tinggi dan pemerintah dalam mengelola faktor-faktor seperti Pemasaran, komunikasi, transportasi, regulasi teknologi, SDM dengan pendidikan, Industri kapal , bibit unggul dan rekayasa engineering Kata kunci; Potensi Kelautan Sistem Manajemen Keuangan, Pemberdayaan, UKM, Segitiga Sinergi
PENDAHULUAN Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan tentang sistem manajemen pemberdayaan masyarakar pesisir melalui pengelolaan keuangan usaha kecil menengah. Dalam artikel ini terdapat tiga penekanan/isu sentral yang akan dibahas. Penekanan pertama adalah sistem manajemen keuangan karena kebanyakan kegagalan usaha pada usaha kecil dan menengah adalah kesalahan dalam mengelola keuangan. Para pengusaha kecil masih sangat susah memisahkan antara asset pribadi dan asset peruhaan. Hal ini akan meyebabakan kesulitan dalam melihat bagaimana posisi keungan usaha mereka sendiri.
Penekanan kedua adalah pemberdayaan masyarakat pesisir. Penekanan pada isu ini karena Sektor Kelautan mulai diperhatikan oleh pemerintah Indonesia dalam pembangunan sejak pelita VI. Sebelumnya pemerintah lebih memperhatikan eksploitasi sumberdaya daratan, karena pada masa tersebut daratan masih mempunyai potensi yang sangat besar baik sumberdaya mineral maupun sumberdaya hayati seperti hutan. Namun setelah hutan ditebang habis sedangkan sumberdaya minyak dan gas bumi sulit ditemukan didaratan pemerintah mulai berpaling kepada sektor kelautan (Budiharsono S., 2001). Potensi Kelautan Indonesia sangat besar dan beragam yakni memiliki 17.508 pulau
Mangrove dan Pesisir Vol. VI No. 1/2006
19
dengan garis pantai sepanjang 81.000 km dan 5,8 juta km2 laut atau 70 persen dari luas total Indonesia. Potensi tersebut tercermin dengan besarnya keanekaragaman hayati, selain potensi budidaya perikanan pantai di laut serta pariwisata bahari (Budiharsono S., 2001). Potensi lestari sumberdaya perikanan laut Indonesia sebesar 6.167.940 ton/tahun dengan porsi terbesar dari jenis ikan pelagis kecil (52,54%), jenis ikan demersal (28,96%) dan perikanan pelagis besar (15,81%) komoditi. Selain potensi tersebut masih tersimpan potensi perikanan yang bernilai ekonomi tinggi seperti kepiting, rumput laut dan rajungan (Budiharsono S., 2001) dalam (Abubakar). Penekanan ketiga adalah Usaha Kecil dan Menengah. Penekanan ini dilakukan karena perekonomian Indonesia masih digengam oleh konglomerasi, dan perbankan terbawa arus untuk mengucurkan kredit kepada para konglomerat. Pemerintah dalam mengembangkan UKM masih berdasarkan belas kasihan, sedekah/hibah. Dalam artikel ini akan dibahas tentang permasalahan pokok yang dihadapi oleh UKM di masyarakat pesisir, tentang usaha kecil dan menengah, pengelolaan usaha kecil dan menengah, sistem manajemen keuangan dalam mengelola UKM, pola pengembangan UKM di pesisir, dan diakhiri dengan sebuah kesimpulan dan saran dalam pengembangan UKM di pesisir PERMASALAHAN Permasalahan utama dalam artikel ini adalah bagaimana sistem manajemen pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pengelolaan keuangan yang memadai dapat meningkatkan perbaikan perekonomian usaha kecil dan menengah. Permasalahan ini muncul karena pada umumnya kesejahteraan masyarakat pesisir masih tergolong
Mangrove dan Pesisir Vol. VI No. 1/2006
rendah, terbatasnya modal dan akses untuk mendapatkan modal dan masih rendahnya keterampilan masyarakat pesisir. Pembahasan akan dititik beratkan pada bagaimana pengelolaan manajemen keuangan yang memadai sehingga dapat meningkatkan kesejahtreaan masyarakat pesisir melalui pengelolaan usaha kecil dan menengah. USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM) Konsep UKM berbeda dari suatu negara dengan negara lain. Di Indonesia perkembangan UKM menjadi perhatian yang serius dari pemerintah dan malahan ada Kementrian yang khusus mengurus UKM. Kementrian ini mengelompokan UKM menjadi tiga kelompok berdasarkan total asset, total penjualan tahunan dan status usaha dengan kriteria sebagai berikut: 1. Usaha mikro adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dan bersifat tradisional dan informal, dalam arti belum terdaftar, belum tercatat dan belum berbadan hukum. Hasil penjulan dalam bisnis ini maksimal hanya Rp 100 juta. 2. Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memenuhi kriteria sebagai berikut: a. Usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha b. Usaha yang memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp 1 milyar. c. Usaha yang berdiri sendiri, bukan perusahaan, atau cabang perusahaan, yang dimiliki, dikuasai atau terafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau skala besar. d. Berbentuk usaha yang dimiliki orang perorang. Badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi
19
3. Usaha menengah adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memenuhi kriteria sebagai berikut: a. Usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih besar Rp 200 juta sampai dengan paling banyak Rp 10 milyar, tidak termasuk tanah dan bangunan usaha. b. Usaha yang berdiri sendiri, bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau terafiliasi baik langsung atau tidak langsung dengan usaha menengah atau skala besar c. Berbentuk usaha yang dimiliki orang perorang, badan usaha
yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi Dari tiga kelompok usaha tersebut diatas secara umum UKM yang terdapat dipesisir adalah kelompok usaha mikro. Kebanyakan merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang dikelola secara tradisonal dan banyak yang tidak berbadan hukum sehingga untuk melakukan kontrak dengan pihak ketiga akan mengalami kesulitan. Untuk lebih jelasnya tentang perkembangan UKM di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 1 dibawah ini
Tabel 1: Profil UKLM di Indonesia Indikator Jumlah Usaha (juta unit) Tenaga Kerja (juta orang) Nilai Ekspor (Triliun Rupiah) Porsi terhadap Ekspor non Migas (%) Porsi terhadap PDB (%) Porsi terhadap Total Kredit (%)
2000
2003
38,72 70,40 75.45 19.35 54.50 44.61
42,40 79,03 75.86 19.90 56.70 44.78
% Tumbuh dalam 3 th 9,5 12.2 0.54 2.84 4.04 0.38
Sumber. BPS 2004
Dari tabel diatas terlihat bahwa peerkembangan jumlah usaha kecil di Indonesia selama tiga tahun adalah sebesar 9.5% dengan rata-rata pertahun sebesar 3,2% dari total 38,72 juta UKM menjadi 42,40 juta usaha UKM. Tenaga kerja yang dapat terserap sebanyak 79.03 juta orang pada tahun 2003 dengan pertumbuhan rata-rata pertahun UKM dapat menyerap tenaga kerja sebesar 4,09%. Porsi UKM terhadap ekspor non migas sebesar 19.35% pada tahun 2000 dan terjadi peningkatan sebesar 2,84% dalam jangka waktu 3 tahun.
dapat memperoleh data apakah jumlah UKM dan penyerapan tenaga kerja ini terdapat di daerah pesisir, berapa persen jumlah usaha kecil dan menengah yang berada didaerah pesisir dan bagaimana pertumbuhanya. Pertanyaan ini perlu dijawab dengan penelusuran data lebih lanjut sehingga akan dapat diperoleh metode penetapan cara pemberdayaan yang lebih baik terhadap masyarakat pesisir.
Dari data diatas terlihat bahwa kontribusi UKM terhadap pembangunan nasional cukup besar baik dalam menyerap tenaga kerja maupun penyumbang terhadap Produc Domestic Bruto. Tetapi kita tidak
Secara umum dapat dikatakan bahwa dalam pengelolaan UKM terdapat tiga pilar utama yaitu:kepemimpinan, jaringan kerjasama dan manajemen keuangan. Dapat dilihat pada gambar 1 berikut ini
Mangrove dan Pesisir Vol. VI No. 1/2006
PENGELOLAAN MENENGAH
USAHA
KECIL
19
Kepemimpinan
Jejaring Kerjasama
Manajemen Keuangan
Gambar 1: Tiga Pilar Utama Pengelolaan
Dari gambar diatas terlihat bahwa pengelolaan UKM akan dapat efektif dan efisien jika tiga pilar utama ini dapat ditegakkan supaya dapat menjadi tangguh. Untuk membuat ketiga pilar ini menjadi kokoh maka peran dari Pemerintah, Perguruan Tinggi dan lembaga keuangan menjadi penting.
Seorang pemimpin akan selalu memberikan dukungan moril, memberikan semangat dan penghargaan, menyampaikan terima kasih dan rasa syukur dengan tulus. Yang penting adalah bahwa seorang pemimpin akan selalu menghargai pencapaian yang besar maupun yang kecil.
Kepemimpinan merupakan modal dasar yang harus dimiliki oleh seorang wiraswasta di UKM. Variabel ini akan mendorong dalam pencapaian tujuan yang diharapkan. Terdapat lima pilar dalam kepemimpinan yaitu: 1. Inspiring a shared vision ( Visioner) 2. Challenging the process (Proses Bermutu) 3. Encouraging the heart (Berani dan Tulus) 4. Enabling others to act (Motivator) 5. Modeling the way (Pembuka Jalan)
Seorang pemimpin akan selalu terdepan dan akan menyuruh bila diri sendiri sudah melakukan. Pemimpin harus proaktif, semua respon selalu berdasarkan nilainilai yang berasal dari prinsip yang benar serta menjadi panutan banyak orang lain.
Seorang ‘leader’ harus memiliki visi bagi dirinya dan bagi organisasinya.yang dapat digunakan untuk memberikan inspirasi bagi anggotanya. Visi tersebut haruslah dapat disosialisasikan dan dimiliki oleh seluruh anggota organisasinya. Leader’ akan selalu mempertanyakan apakah proses ini sudah merupakan pilihan terbaik. Leader’ tidak akan pernah puas dan akan selalu mencari alternatif terbaik.
Mangrove dan Pesisir Vol. VI No. 1/2006
Peningkatan jejaring kerjasama merupakan landasan utama dalam pengembangan UKM. Di zaman sekarang ini, sejuta kawan/mitra masih terasa kurang dan satu ‘musuh’ sudah terlalu banyak. Kegagalan pengembangan networking seringkali bukan karena kita kekurangan ide (seringkali kita bahkan mempunyai banyak sekali ide), tapi karena kita kurang focus, kurang komitmen, kurang tekun dalam menindak lanjuti atau bahkan tidak ada satupun ide yang dieksekusi. Ada beberapa alasan kenapa kerjasama ini penting dalam pengembangan UKM yaitu :
19
1. Saling meningkatkan dan mengembangkan kinerja dalam rangka memelihara, membina, memberdayakan dan mengembangkan potensi masingmasing pihak. 2. Peningkatan efektifitas sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing pihak 3. Banyak peluang yang sifatnya kompetitif yang hanya bisa diraih melalui kerjasama 4. Mencegah terjadinya friksi karena kesenjangan komunikasi SISTEM MANAJEMEN KEUANGAN DALAM MENGELOLA UKM Pilar ketiga dari tiga pilar pengelolaan UKM adalah Manajemen Keuangan. Sistem manajemen keuangan yang baik akan dapat meningkatkan efektifitas dalam pengelaolan UKM. Secara definisi Manajemen keuangan adalah: Pengelolaan atas semua aktifitas perusahaan (perencanaan, pengorganisasian, pengaktualisasian dan pengendalian) yang bersangkutan dengan usaha mendapatkan dana yang dibutuhkan oleh perusahaan beserta usaha untuk menggunakan dana tersebut secara efisien untuk mencapai sasaran Efisien yaitu memperoleh hasil yang maksimal dengan biaya yang tersedia – optimalisasi. Sedangkan sasaran adalah sesuatu yang ingin dicapai. Sasaran ini selain untuk mendapatkan laba/ keuntungan, juga ada sasaran lain yang sama pentingnya dan merupakan tuntutan dari pihak-pihak yang terlibat atau berkepentingan atas keberadaan
Mangrove dan Pesisir Vol. VI No. 1/2006
perusahaan (stakeholder). Sebagai contoh; • Pemilik laba (pengembalian investasi) • Manajemen pertumbuhan kontinuitas, survival, stabilitas, • Karyawan kontinuitas, kesejahteraan, stabilitas dan image. • Konsumen kepuasan, pemenuhan kebutuhan. • Kreditor likuiditas, solvabilitas, kredibilitas. • Pemerintah kesempatan kerja, pajak, lingkungan. Tujuan Manajemen Keuangan adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan (to maximize value of the firm). Bagi perusahaan yang go public akan terlihat secara nyata pada harga pasar saham perusahaan tersebut di pasar modal. Perusahaan yang memperoleh nilai yang tinggi akan dapat dilihat pada ciri-cirinya antara lain sebagai berikut : a. Memperoleh laba yang tinggi/ memadai b. Bertumbuh c. Prospektif d. Stabil e. Resiko kecil f. Citra baik Ruang Lingkup Pengelolaan Keuangan Perusahaan Dalam perkembangan perusahaan pada umumnya dapat dilihat bahwa masalah keuangan merupakan masalah pokok, disamping masalah produksi, pemasaran dan sumberdaya manusia. Fungsi keuangan ini mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Mengenai ruang lingkup fungsi keuangan tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini.
19
Penggunaan Dana Sekelompok aktiva
Manajer Keuangan
Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa kebijaksanaan dan keputusan keuangan dapat dikelompokkan sebagai berikut : a. Kebijaksanaan dan Keputusan Investasi, yaitu yang berhubungan dengan penggunaan dana (investasi). Seperti: Keputusan tentang penyediaan kas, piutang, persediaan, aktiva tetap baik yang berujud maupun yang tidak berujud, penanaman modal pada perusahaan lain, struktur aktiva dls. b. Kebijaksanaan dan Keputusan Pembelanjaan yaitu yang berhubungan dengan sumber-sumber dana perusahaan, struktur modal dan biaya penggunaan modal. Seperti : Untuk memenuhi kebutuhan dana membelanjai aktiva perusahaan digunakan hutang jangka pendek (hutang dagang, kredit modal kerja, wesel), hutang jangka panjang (obligasi, hipotik, leasing, kredit investasi, dan lain sebagainya) dan modal sendiri (ekuitas) berupa saham preferen dan saham biasa. c. Kebijaksanaan dan keputusan pembagian laba (deviden) yaitu yang berhubungan dengan bagaimana menggunakan dana yang diperoleh dari laba operasi. Apakah akan diinvestasikan kembali (reinvestment) atau akan dibagikan kepada pemegang saham (pemilik) d. Kehijakan operasi. Kenijakan Modal kerja • Manajemen kas • Manajemen piutang • Manajemen persediaan • Manajemen dana jangka pendek
Mangrove dan Pesisir Vol. VI No. 1/2006
Sumber Dana (Pasar Modal) : - Hutang - Ekuitas
Manajemen keuangan dan jejaraing kerjasama mempunyai hubungan yang sangat kuat sekali. Sistem Manajemen Keuangan merupakan suatu cara yang digunakan untuk bagaimana memperoleh dana dan bagaimana menggelola dana tersebut untuk dibelanjakan sehingga sasaran yang diinginkan dapat tercapai. Sasaran pemilik dan manajemen adalah laba dan kontinuitas usaha. Peningkatan laba akan dapat diperoleh jika jejaring kerjasama dengan customer dapat diciptakan dan dipertahankan. Sumber dana yang murah akan dapat mudah dicapai jika jejaring kerjasama dengan para debitur dapat diciptakan dan dipertahankan guna untuk kelangsungan usaha. POLA PENGEMBANGAN PESISIR
UKM
DI
Dalam Temu Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Dan Peneliitan Nasional di Padang, pada 22-24 September 2005 dapat disimpulkan bahwa Persoalan pelik yang menghadapi permasalahan Usaha Kecil Menengah. Koperasi berupa pandangan dari berbagai pihak yang kurang mendukung UKM. Di pihak Pemerintah, Birokratisasi yang menyebabkan timbulnya cost dalam pengurusan izin yang mempersulit. Kebijakan yang tidak bervisi yang lebih cendrung tambal sulam dan tidak strategis dan jauh dari aplikasi. Kultural pemerintahan yang cendrung pendekatan top down Di pihak Perbankan, Perbankan dengan prinsip kehati-hatian dan aturan yang
19
banyak menyebabkan tidak dapatnya UKM memperoleh modal kerja dan investasi. Penetapan bunga yang tinggi terhadap kredit yang disalurkan memberatkan. Penyebab utama UKMK tidak berkembang pada pemerintahan orde baru adalah sistem yang tidak dinamis bagi perkembangan UKM dan lebih cendrung untuk memberikan modal kepada usaha besar melalui kredit. Ketidakkonsitenan politisi dalam memperjuangkan nasib UKM
dan lebih cendrung menjadi jargon dan pemanis dalam kegiatan pemilu dan event-event politik lainnya. Dari berbagai kesimpulan diatas memang agak sulit dan berliku langkah yang dapat diterapkan dalam peningkatan pengelolaan UKM. Faisal Basri (2005) dalam Temu Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Dan Peneliitan Nasional di Padang memberikan pola pengiutan UKM seperti pada gambar dibawah ini:
Kebangkitan Industri Perikanan, yang didukung oleh berbagai sektor dan yang tumbuh bangkit bersama; Mengatasi pengangguran dan kemiskinan serta urbanisasi
Pemasaran Komunikasi, Industri Electronik Rekayasa Enginering
Transportasi, Logistik
Paska Panen Pengemasan
Regulasi Kebijakan Publik
Industri Kapal Ikan Bibit Unggul /R&D
SDM/ Pendi dikan
Gambar 2 : Pola Penguatan UKM di Bidang Perikanan Kebangkitan Industri Perikanan, yang didukung oleh berbagai sektor dan yang tumbuh bangkit bersama dalam mengatasi pengangguran dan kemiskinan serta urbanisasi. Tinggal landasnya UKM di bidang perikanan khususnya dipessir dapat ditingkatkan dengan banyak faktor seperti Pemasaran, komunikasi, transportasi, regulasi teknologi, SDM
Mangrove dan Pesisir Vol. VI No. 1/2006
dengan pendidikan, Industri kapal Bibit Unggul dan rekayasa engineering. Jika semua faktor ini bersinergi maka kemungkinan besar UKM di Pesisir akan cepat maju dan kebangkitan UKM akan dapat diraih. Permasalah pokok adalah siapa yang akan mengerjakanya? Pola ini dapqat
19
terlaksana dengan segitiga sinergi yaitu dunia usaha, perguruan tinggi dan pemerintah. Perguruan tinggi akan menciptakan sumber daya yang profesional sedangkan pemerintah bertugas membuat regulasi yang dapat membantu UKM baik dibidang pemodalan, teknologi, transportasi maupun mempermudah dalam bidang pemasaran. KESIMPULAN Artikel ini membahas tentang sistem manajemen pemberdayaan masyarakat dengan melakukan pengelolaan keuangan yang memadai. Isu ini menarik karena sudah lebih satu dasarwarsa pengembangan potensi kelautan dan diharapkan masyarakat pesisir dapat diberdayakan sehingga dapat meningkatkan taraf ekonomi mereka belum sesuai dengan yang diharapkan Permasalahan yang dibahas adalah bagaimana sistem manajemen pemberdayaan masyarakar pesisir melalui pengelolaan keuangan yang memadai dapat meningkatkan perbaikan perekonomian usaha kecil dan menengah. Permasalahan ini muncul karena pada umumnya kesejahteraan masyarakat pesisir masih tergolong rendah, terbatasnya modal dan akses untuk mendapatkan modal dan masih rendahnya keterampilan masyarakat pesisir. Terdapat tiga pilar utama dalam pengelolaan UKM yaitu kepemimpinan, Jejaring kerjasama dam manajemen keuangan.Seorang ‘leader’ harus memiliki visi bagi dirinya dan bagi organisasinya yang dapat digunakan untuk memberikan inspirasi bagi anggotanya. Seorang pemimpin akan selalu memberikan dukungan moril, memberikan semangat dan penghargaan, selalu terdepan, dan proaktif. Peningkatan jejaring kerjasama merupakan landasan utama dalam pengembangan UKM. Kegagalan
Mangrove dan Pesisir Vol. VI No. 1/2006
pengembangan networking seringkali bukan karena kita kekurangan ide (seringkali kita bahkan mempunyai banyak sekali ide), tapi karena kita kurang focus, kurang komitmen, kurang tekun dalam menindak lanjuti atau bahkan tidak ada satupun ide yang dieksekusi. Sistem manajemen keuangan yang baik akan dapat meningkatkan efektifitas dalam pengelaolan UKM melalui efisiensi sehingga akan diperoleh sasaran yang diharapkan Efisien yaitu memperoleh hasil yang maksimal dengan biaya yang tersedia–optimalisasi. Sedangkan sasaran adalah sesuatu yang ingin dicapai. Sasaran ini selain untuk mendapatkan laba/ keuntungan, juga ada sasaran lain yang sama pentingnya dan merupakan tuntutan dari pihak-pihak yang terlibat atau berkepentingan atas keberadaan perusahaan (stakeholder). Tinggal landasnya UKM di bidang perikanan khususnya dipesisir dapat ditingkatkan dengan banyak faktor seperti Pemasaran, komunikasi, transportasi, regulasi teknologi, SDM dengan pendidikan, Industri kapal Bibit Unggul dan rekayasa engineering. Jika semua faktor ini bersinergi maka kemungkinan besar UKM di Pesisir akan cepat maju dan kebangkitan UKM akan dapat diraih. Pola ini dapat terlaksana dengan segitiga sinergi yaitu dunia usaha, perguruan tinggi dan pemerintah. Perguruan tinggi akan menciptakan sumber daya yang profesional sedangkan pemerintah bertugas membuat regulasi yang dapat membantu UKM baik dibidang pemodalan, teknologi, transportasi maupun mempermudah dalam bidang pemasaran. Tawaran solusi dan aplikasi yang komprehensif untuk ini diantaranya berbuat sepenuh hati dengan visi yang jelas tanpa amvilensi kebijakan pemerintah. Dan juga dengan menerapkan pendekatan bermula dari bawah yang lebih kuat dan mempunyai motivasi yang kuat dan melakukan pembinaan yang sistematis dan berkesinambungan.
19
DAFTAR PUSTAKA Abubakar, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Melalui Pendekatan Agribisnis Dan AgroIndustri Dalam Upaya Penanggulangan Kerusakan Terumbu Karang Dunn, WN. 1994. Public Policy Analysis :An Introduction. Ed ke-2. Prentice-Hall, Inc., A Simon & Schuster Company, Englewood Cliffs, New Jersey 07632. Terjemahan dari : Gadjah Mada University Press. Yogyakarta 55281, Indonesia.
Mangrove dan Pesisir Vol. VI No. 1/2006
Departemen Pertanian, Direktorat Jenderal Perikanan. 1998. Program Peningkatan Ekspor Hasil Perikanan (PROTEKAN) 2003. Sri Edi Swasono, Kebersamaan dan Asas Kekeluargaan “Mutualism & Brotherhood, UNJ press, 2005 Wheelen, TL., J.D Hunger. 1992. Strategic Management and Busisness Policy. Ed ke-4. Addison-Wesley Publishing Company
19