Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Kuliah 12
Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3) Peningkatan Berkelanjutan Peninjauan e Peninjauan j j Ulang Ulang& Ulang && Peningkatan Peningkatan oleh olehManajemen manajemen Pengukuran dan Evaluasi
Komitmen dan Kebijakan Perencanaan SMK3
Penerapan SMK3
DEFINISI MANAJEMEN DAN SISTEM MANAJEMEN Manajemen : suatu proses kegiatan yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasi, pelaksanaan, pengukuran dan tindak lanjut yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan manusia dan sumber daya yang ada
Sistem Manajemen : kegiatan manajemen yang teratur dan saling berhubungan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan
DEFINISI SISTEM MANAJEMEN K3 Bagian dari sistem manajamen secara keseluruhan yang dibutuhkan bagi : pengembangan, b penerapan, pencapaian, i pengkajian dan pemeliharaan kebijakan K3 dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif
LATAR BELAKANG KEBIJAKAN • K3 masih belum mendapatkan perhatian yang memadai semua pihak • Kecalakaan kerja yang terjadi masih tinggi • Pelaksanaan pengawasan masih bersifat parsial dan belum menyentuh aspek manajemen • Relatif rendahnya komitment pimpinan perusahaan dalam hal K3 • Kualitas tenaga kerja berkorelasi dengan kesadaran atas K3 • Tuntutan global dalam perlindungan tenaga kerja yang diterapkan oleh komunitas perlindungan hak buruh internasional • Desakan LSM internasional dalam hal hak tenaga k j untuk kerja k mendapatkan d k perlindungan li d
K3 masih belum mendapatkan perhatian yang memadai semua pihak: • Masalah K3 masih belum menjadi prioritas program • Tidak ada yang y g mengangkat g g masalah K3 menjadi j issue nasional baik secara politis maupun sosial • Masalah kecelakaan kerja masih dilihat dari aspek ekonomi, dan tidak p pernah dilihat dari p pendekatan moral • Tenaga kerja masih ditempatkan sebagai faktor produksi dalam perusahaan, belum dirtempatkan sebagai mitra usaha • Alokasi anggaran perusahaan untuk masalah K3 relatif kecil
TUJUAN PENERAPAN SMK3 • • • • • • • •
Menempatkan tenaga kerja sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia (pasal 27 ayat 2 UUD 1945) Meningkatkan komitment pimpinan perusahaan dalam melindungi tenaga kerja Meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja untuk menghadapi k kompetisi ti i perdagangan d global l b l Proteksi terhadap industri dalam negeri Meningkatkan daya saing dalam perdagangan internasional Mengeliminir i i i boikot i LSM S internasional i i terhadap produk ekspor nasional i Pelaksanaan pencegahan kec. masih bersifat parsial Perlunya upaya pencegahan terhadap problem sosial dan ekonomi yang t k it dengan tekait d penerapan K3
KRITERIA PERUSAHAAN •
Perusahaan dengan : - Tenaga Kerja 100 atau lebih dan atau - potensi bahaya peledakan, kebakaran, pencemaran dan penyakit akibat kerja j Pasal 3 Per. Per Menaker No.05/Men/1996
ILO The most efficient way to build a sustained safety culture
Establishment of OSH MS
Regulation Based OSH Program P
Risk Based OSH Program
OSH MS
SiMK3 MEMBANGUN BUDAYA K3
R Reactive ti • Safety by Natural Instinct • Compliance is the Goal • Delegated to Safety Manager • Lack of Management g Involvement
D Dependent d t
Independent I d d t
• Management Commitment • Condition of Employment • Fear/Discipline • Rules/Procedures • Supervisor Control, Emphasis, and Goals • Value All People • Training
• Personal Knowledge, Commitment, and Standards • Internalization • Personal Value • Care for Self • Practice, Habits • Individual Recognition g
Engineering Control
OSH - MS
Interdependent I t d d t • • • • •
Help Others Conform Others’ Keeper Networking N t ki Contributor C t ib t Care for Others Organizational Pride
Behavioral Safety
Dasar Hukum SMK3 Pasal 27 (2) UUD1945
Undang-undang Ketenagkerjaan Pasal 86
Pasal 87
• UU No.1/1970 • Per. Menaker No. 05/Men/1996 • Kep.Menaker No. Kep.19/Men/1996
Sangsi pelanggaran
PP P Penerapan SMK3
K3 UU No.14/1969
UU No.13 /2003
P. 3, 9, 10
UU No.1/1970
Tempat Kerja a.l. :
p. 86
p. 87
UU No.1/1970
PP - SMK3
Tempat Kerja
Perusahaan
Per.Men. 05/1996 SMK3
Peningkatan berkelanjutan Komitmen dan Keboijakan Peninjauan ulang & Peningkatan oleh manajemen
Perencanaan SMK3
Pengukuran dan evaluasi
Penerapan SMK3
AZAS SMK3 Peningkatan K3 secara terus menerus dengan pola mandiri Bagian g dari sistem pengawasan p g K3 Bersifat wajib Sejalan dengan kaidah internasional Diaudit oleh Badan Audit Independen (eksternal) Dilakukan oleh Auditor
Wajib dilaksanakan oleh perusahaan disemua sektor dan terintegrasi dgn sistem Manajemen Perusahaan Harus Memenuhi Persyaratan Minimum : - 5 prinsip dasar - 12 elemen
Untuk perusahaan-2 di sektor kegiatan usaha tertentu dapat menambah sesuai jjenis dan tingkat g resiko bahaya y yg ada atas persetujuan Menteri
Prinsip Dasar
Pedoman Penerapan
1. Penetapan Kebijakan K3 2. Perencanaan Penerapan K3 3 Penerapan 3. P apa K3 4. Pengukuran, Pemantauan, dan Evaluasi Kinerja K3 5. Peninjauan secara teratur untuk meningkatkan kinerja K3 secara berkesinambungan
1. Komitmen dan kebijakan 1 1 Kepemimpinan dan 1.1 komitmen 1.2 Initial Review 1.3 Kebijakan K3 2 Perencanaan 2. 2.1 Perenc ident bhy, penilaian resk dan pengend resk 2.2 Per. per uu dan persyart lainnya 2.3 Tujuan dan sasaran 2.4 Indikator kinerja 2.5 Perenc awal dan perenc kegiatan yg berlangsung 3. Penerapan 3.1 Jaminan kemampuan 3.2 Kegiatan pendukung 3.3 Ident SB, penilaian dan pengendalian resiko 4.Pengukuran dan evaluasi 4.1 Inspeksi dan pengujian 4.2 Audit SiMK3 4.3 Tindakan perbaikan dan pencegahan 5. Tinjauan ulang dan peningkatan pihak mgt
Elemen Audit 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12 12.
Pembangunan dan P Pemeliharaan lih Komitmen K it Pendokumentasian Strategi Peninjauan Ulang Desain d Kontrak dan K t k Pengendalian Dokumen Pembelian Keamanan Bekerja B d Berdasarkan k SiMK3 Standar Pemantauan Pelaporan dan Perbaikan Pengelolaan material dan p rpindahann a perpindahannya Pengumpulan dan penggunaan data Audit SiMK3 Pengembangan Ketrampilan dan Kemampuan
1. KOMITMEN DAN KEBIJAKAN 1.1 KEPEMIMPINAN DAN KOMITMEN * organisasi K3 * menyediakan anggaran, SDM dan sarana * penetapan tanggung jawab, wewenang dan aj an kewajiban * perencanaan K3
* melakukan penilaian
1.2. 1 2 TINJAUAN AWAL K3 * identifikasi kondisi dan sumber bahaya * ppengetahuan ng a an dan pperaturan a an pperundangan ndangan K3 * membandingkan penerapan * meninjau sebab dan akibat * efisiensi fi i i d dan efektifitas f ktifit
2. PERENCANAAN 2.1. MANAJEMEN RESIKO 2.2. PERATURAN PERUNDANGAN 2.3. TUJUAN DAN SASARAN * dapa dapat diukur d * satuan/indikator pengukuran * sasaran pencapaian * jangka waktu pencapaian 2.4. INDIKATOR KINERJA 2.5. PERENCANAAN AWAL DAN PERNCANAAN KEGIATAN YANG SEDANG BERLANGSUNG
3. PENERAPAN 3.1 JAMINAN KEMAMPUAN
* SDM, saran dan dana * integrasi * tanggung jawab dan tanggung gugat * konsultansi konsultansi, motivasi dan kesadaran * pelatihan dan kompetensi kerja 3.2 KEGIATAN PENDUKUNG
• • • • •
Komunikasi Pelaporan Pendokmentasian g dokumen Pengendalian Pemcatatan dan manajemen informasi
3.3 IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN, DAN PENGENDALIAN RESIKO
• • • • • • • •
Manajemen M j resiko ik Perencanaan (design) dan rekayasa Pengendalian administratif Tinjauan kontrak Pembelian Prosedur menghadapi keadaan darurat atau rencana Prosedur menghadapi insiden Prosedur rencana pemulihan keadaan darurat
4. PENGUKURAN DAN EVALUASI 4.1 INSPEKSI DAN PENGUJIAN
• • • • • •
Personel berpengalaman p g dan berkeahlian Catatan terpelihara dan tersedia Peralatan dan metode yang memadai Tindakan perbaikan dan ketidak sesuaian Penyelidikan atas insiden T Temuan dianalisa d l dan d ditinjau dt ulang l
4 2 AUDIT SiMK3 4.2
• Dilakuan secara berkala p • Personel berkompeten • Tinjauan ulang dari hasil audit
4.3 TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN
hasil temuan pemantauan, audit dan tinjauan ulang SMK3 digunakan untuk perbaikan dan pencegahan
5 PENINJAUAN ULANG DAN 5. PENINGKATAN OLEH PIHAK MANAJEMEN 1. 2. 3. 4 4.
Evaluasi penerapan kebijakan K3 Tujuan,sasaran dan kinerja K3 Hasil temuan audit SMK3 Evaluasi efektifitas penerapan SMK3 dan kebutuhan untuk mengubahnya
AUDIT SMK3 Per.Menaker No. 05/MEN/1996
DIFINISI AUDIT SMK3 • • • •
Alat untuk mengukur besarnya keberhasilan pelaksanaan l k dan d penerapan SiMK3 S MK3 di d tempat t t kerja k Pemeriksaan secara sistimatik Audit dilakukan secara independen Audit SiMK3 dilakukan oleh Badan Audit independen
AUDIT SiMK3 Pengawasan oleh Instansi Ketenagakerjaan pd Pem.Prop, p, Pem.Kab/Kot
Dibuktikan dgn
Audit
Ekt Ekternal l
(3 th sekali) Badan Audit (Auditor)
Wajib Bagi perusahaan : - Mempekerjakan Pekerja/buruh lebih dari 100 org - < 100 org dgn tingkat resiko bahaya tinggi
Internal Pengusaha/ Pengurus
Tahapan Audit Eksternal Tahap Persiapan Pertemuan Awal
Tingkat Penilaian
1. 2. 3. 4. 5.
Tidak berlaku Terpenuhi Tdk terpenuhi minor Tdk dk terpenuhi h mayor Observasi
1. 2 2. 3. 4 4. 5.
Pemeriksaan dokumen W Wawancara utk tk kl klarifikasi ifik i Pengamatan aktivitas Prsh Pengamatan kondisi dan ling.kerja ling kerja Penilaian kriteria berdasarkan temuan
Pemeriksaan Penilaian Kriteria Pertemuan Akhir
Badan Audit SMK3 Badan Audit : 1. 2 2. 3. 4. 5.
Status Perusahaan BUMN atau Swasta Nasional Memiliki jaringan minimal 10 Kacab di Tk Propinsi Memiliki bukti Wajib Lapor Ke-TK-an Memiliki minimal 10 Auditor eksternal senior dan 20 Auditor junior Pengalaman dalam audit sistem
SKP (berlaku 3 th)
Permohonan Tertulis SKP
Menteri Direktur
Evaluasi E l i (1 kali dlm 1 th)
Auditor Persyaratan Auditor Eksternal Senior 1. 2. 3. 4 4.
Pengalaman sbg Auditor Eksternal SMK3 minimal 1 th Tlh melaksanakan Audit kesesuaian dari Audit Eksternal SMK3 minimall 10 kali l Tlh menjadi ketua tim audit dari Audit Eksternal SMK3 minimal 3 kali Tlh melakukan l k k verifikasi ifik i laporan l Audit A dit Ek Eksternal t l minimal i i l 3 kali k li
SKP (berlaku 3 th)
Permohonan Tertulis SKP
Menteri Direktur
Evaluasi (1 kali dlm 1 th)
RENCANA TAHUNAN AUDIT M kanism Mekanisme DIREKTUR Dinas Ketenagakerjaan
Tetapkan RTA
pd Pem Prop Laporan Audit
Permohonan Utk di Audit (sukarela)
Dinas Ketenagakerjaan pd Pemkab/kota PERUSAHAAN
Badan Audit
Audit Eksternal
TINGKAT PENERAPAN DAN KEBERHASILAN Tabel I
%
Kecil 64 kriteria
Sedang 122 kriteria
Besar 166 kriteria
0 –59 %
Tindakan hukum
Tindakan hukum
Tindakan hukum
60 – 84 %
Bendera perak sertifikat
Bendera perak sertifikat
Bendera perak sertifikat
85 – 100 %
Bendera emas sertifikat
Bendera emas sertifikat
Bendera emas sertifikat
SERTIFIKASI
SMK3
SERTIFIKASI SiMK3 •
Sertifikasi SMK3 adalah bukti pengakuan tingkat pemenuhan penerapan peraturan perundangan SMK3
•
Proses sertifikasi SMK3 suatu perusahaan dilakukan oleh Badan Audit Independen melalui proses audit SMK3
•
Sertifikat SMK3 diberikan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
MEKANISME SERTIFIKASI SiMK3
39 9
Disnaker
RTA
Perusahaan
Badan Audit
D Depnakertrans k t
Konfirmasi Jadwal
Ev An
Audit Kesesuaian Laporan Audit
S tifik t Sertifikat
P p S j Penerapan SMK3 wajib berdasarkan Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003
UU
SMK3 merupakan S p K3
p pendekatan partisipatif p p pelaksanaan p dalam merubah perilaku K3
merupakan p aspek p penting p g dalam p pelaksanaan manajemen resiko, khususnya dalam mengendalikan resiko SMK3 S
Hasil audit menunjukan tingkat penerapan pelaksanaan peraturan K3
SMK3
dan
