SISTEM INFORMASI PERTANAHAN SEBAGAI ALAT UNTUK PENGEMBANGAN

SISTEM INFORMASI PERTANAHAN SEBAGAI ALAT UNTUK PENGEMBANGAN Oleh : Nuraini Aisiyah1) dan Teguh Tri Erawanta2)

LATAR BELAKANG MASALAH Pada seluruh pertumbuhan dunia, informasi pertanahan merupakan suatu basis untuk perencanaan, pengembangan, dan sebagai kontrol penggunaan sumber daya tanah. Hal ini sebagai akibat dari terus berkembangannya dunia industri yang terus menekan sumber daya alam. Tekanan ini sama seperti pertumbuhan penduduk yang tidak terbendung terhadap sumber daya alam pada dunia ketiga. Tanah, sebagai salah satu kakayaan sumber daya alam, sangat penting dan memerlukan suatu sistem manajemen yang efektif. Masalah pertanahan ini umumnya muncul pada negara-negara yang sedang berkembang. Umumnya pula negara berkembang ini merupakan negara-negara agraris yang dapat dilihat dari penggunaan lahan terhadap tingkat kekeringannya, kelaparan dan erosi. Penggunaan lahan yang kurang tepat dapat disebabkan oleh penerapan pola pertanian yang salah dan sistem kebijakan yang kadaluarsa dimana tidak memadai dalam kebijakan hak. Lahan hutan diekploitasi dengan tidak terkontrol yang dapat menyebabkan adanya masalah konservasi tanah dan pendeknya umur hutan. Pencegahan masalah penggunaan lahan selalu berhadapan dengan wilayah penduduk dan hal ini dapat ditelusuri pada daerah yang urbanisasinya meningkat dengan cepat. Di negara dunia ketiga hampir semua perkampungannya tumbuh secara tidak teratur, tidak terkontrol, dan kumuh. Banyak negara yang perencanaan wilayahnya tidak berjalan dengan baik.

Konsekuensinya terdapat sektor publik yang mengawasi penggunaan lahan dan pembangunan yang lebih baik. Tetapi bagaimana kita dapat merencanakan dan mengawasinya tanpa adanya informasi dan pengetahuan yang cukup tentang elemen dasar yaitu tanah itu sendiri. Pengetahuan umum tidaklah mencukupi, yang diperlukan adalah informasi yang detail mengenai penggunaan lahan, pemilik tanah, pengguna tanah, pola penggunaan lahan dan lain-lain. Karena alasan tersebutlah maka pentingnya sistem informasi pertanahan menjadi sesuatu yang sangat penting. Banyak terjadi perdebatan mengenai jalan yang terbaik dan metoda yang digunakan untuk membangun sistem tersebut.

KONSEP SISTEM INFORMASI PERTANAHAN Terdapat beberapa definisi dari sistem Informasi Pertanahan, salah satunya adalah yang diadopsi dari FIG (Federation Internationale des Geometres) : Sistem Informasi Pertanahan adalah suatu alat yang digunakan untuk pengambilan keputusan yang sah terhadap masalah administrasi dan ekonomi dan sebagai alat bantu dalam perencanaan dan pengembangan yang terdiri dari basis data yang mengandung informasi lahan spasial tereferensi dan data-data yang terkait dengan hal tersebut, pada satu pihak dan prosedur dan teknik dalam pengambilan data tersistematik, updating, pengolahan dan distribusi data pada pihak lain. Sistem Informasi Pertanahan didasarkan kepada sistem referensi sapatial yang seragam untuk data-data yang terdapat pada sistem

1) Nuraini Aisiyah : adalah Staf Pengajar Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional 2) Teguh Tri Erawanta : adalah Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan

Magistra No. 72 Th. XXII Juni 2010 ISSN 0215-9511

1

Sistem Informasi Pertanahan Sebagai Alat Untuk ...........

tersebut, dan juga fasilitas penghubung antara data tersebut dengan data-data pertanahan lainnya yang

surat. Dengan adanya teknologi modern, kegiatan

masih berkaitan.

tersebut dapat dilakukan dengan komputer dan secara otomatis di seluruh dunia. Transisi ke komputer ini

Bagaimanapun terdapat perbedaan mengenai pengertian yang tepat tentang Sistem Infomasi

mendapat perhatian yang besar dari kalangan swasta, industri, dan pemerintah di seluruh dunia. Variasi dari

Pertanahan tersebut, menurut Hamillton dan Williamson (1984), satu faktor yang masih membuat

sistem ini sangatlah banyak dan termasuk sistem pendanaan, sistem pendaftaran tanah, sistem kontrol

adanya salah pengertian adalah hubungan antara Sistem Informasi Pertanahan, sistem geografik,

pembangunan, sistem manajemen fasilitas, sistem jaringan sarana, sistem informasi perencanaan perkotaan dan pedesaan, sistem sumber daya lahan,

kartografi, sumber daya, lingkungan, dan informasi sosial-ekonomi. Definisi dari FIG memasukkan referensi spasial, data pertanahan yang terkait dari sistem informasi ini dibawah satu naungan Sistem Informasi Pertanahan, sementara pihak lain mengatakan bahwa hal tersebut merupakan apa yang dinamakan dengan Sistem Informasi Geografis. Hal ini digambarkan pada figur 3.

sistem demografi dan data sosial, dan sistem geografi atau sistem koordinat. Hal yang sangat penting dalam melakukan pembangunan Sistem Informasi Pertanahan yang efektif, efisien, dan kompatibel adalah : *

Adanya kerangka referensi bersama yang dapat diakses dengan mudah

Pembahasan secara mendalam mengenai definisi Sistem Informasi Pertanahan bukanlah tujuan dari studi ini. Kita hanya dapat mengamati bahwa konsep dari Sistem Informasi Pertanahan masih terus berkembang dan karena itu banyak pendapat-pendapat yang berbeda antara hubungan dari Sistem Informasi Pertanahan ini dengan Sistem Informasi Geografis. Hal yang lebih penting adalah mengasaskan kenyataan bahwa adanya kebutuhan terhadap pengambilan data sistematik, updating, pemrosesan, dan distribusi dari data spasial tereferensi yang mendukung pengambilan keputusan yang sah terhadap perencanaan

*

Tindakan yang membangun dari pihak pemerintah dalam melakukan koordinasi terhadap pengadaan fungsi yang terkait dengan lahan.

*

Standarisasi dari terminologi dan prosedur.

pembangunan dan untuk mengevaluasi konsekuensi

tersebut dapat diartikan bahwa dalam waktu dekat ini akan terdapat banyak sekali sistem yang akan dibuat baik oleh pihak swasta, daerah maupun pemerintah. Tanpa adanya koordinasi, sistem tersebut

tindakan alternatif yang dijalankan. Informasi yang terkait dengan lahan menjadi sangat penting dalam pengembangan lahan tersebut secara rapi, adil dan penggunaan yang tepat. Pada masa lampau, informasi yang terkait dengan lahan dikumpulkan, disimpan, diperbaharui, dan di distribusi secara manual pada buku, peta dan surat-

2

KOORDINASI STRUKTUR Seperti telah dijelaskan sebelumnya, perhatian terhadap sistem yang berbasis komputer mendapat tanggapan yang sangat baik, dan begitu pula dengan berbagai veriasi dari sistem tersebut. Hal

hanya akan cocok dan saling berhubungan dalam tingkat yang terbatas. Sehingga sistem tersebut hanya dapat melayani keperluan internal dari masing-masing penyedia informasi, yang nantinya tidak akan



memungkinkan dalam penggabungan informasi kedalam satu sistem yang dipakai secara umum. Terutama nantinya akan sangat menyulitkan dalam memperbaiki informasi. Kondisi tersebut dijelaskan oleh Morgan (1985), sebagai berikut :

secara otomatis namun dibutuhkan kinerja yang berkesinambungan. Upaya ini tidak hanya terbatas pada kerangka kerja maupun sisi teknik dari sistem tersebut. Pemerintah juga harus menentukan fungsinya, sehingga didapat kondisi dimana setiap

Kesulitan yang semakin meningkat dari perencanaan dan pengelolaan sumber tanah, telah

departemen bertanggung jawab terhadap informasi yang dimiliki, serta bagaimana pertukaran informasi

menimbulkan persepsi bahwa pendekatan yang telah dilakukan untuk ukuran, penyimpanan, maupun

antar departemen dapat diatur, dan bagaimana meghasilkan informasi yang sangat baik untuk keperluan perencanaan dan penataan. Dukungan

penyebaran dari data tanah sangat tidak mencukupi. Strategi tradisional telah mendukukung pertumbuhan secara bebas dari pihak swasta, daerah dan kebijakan pemerintah, dalam mengatur, mengumpulkan, maupun menyimpan data perkembangan terakhir. Dan hal tersebut sudah jelas akan membuat pendekatan tersebut menjadi kabur. Hasilnya akan menjadi berlebih, tidak fleksibel, dan tidak produktif. Keadaan diatas akan sangat merugikan karena akan membuat informasi yang diproduksi akan menjadi sangat spesfik untuk sektor yang terbatas, dan hanya segelintir pengguna saja yang dapat mengkoordinasi serta menggabungkan informasi dari berbagai sumber yang ada. Resiko penyalinan akan semakin besar, dan untuk menghindari hal tersebut untuk membangun sebuah kerangka bersama yang dapat dengan mudah diakses. Dalam Sistem Informasi Pertanahan dapat diartikan memiliki sistem referensi spasial yagn dinyatakan dalam koordinat atau dengan yang lainnya. Selain itu juga dapat diartikan bahwa informasi tersebut dapat terintegrasi dengan peta skala

pemerintah akan sangat dibutuhkan untuk mencapai standardisasi dari suatu produksi. Aspek integrasi harus dipelajari secara mendalam. Banyaknya data tanah dan kebutuhan untuk berbagai informasi sehingga tidak memungkinkan jika hanya ditanggulangi oleh sedikit basis data. Sehingga untuk lebih jauhnya sistem tersebut harus dibangun dalam tahapan dan cukup fleksibel untuk menerima berbagai jenis data tambahan yang baru. Sistem tersebut dikembangkan secara berkala untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Langkah mendasar yang dilakukan untuk mengatur data manajemen adalah dengan menggunakan pendekatan ‘nodal’ (lihat Sedunary 1984). Sistem tersebut memiliki karakteristik yang tediri dari data utama yang merupakan node utama didalam jaringan kerja SIP, sehingga menciptakan suatu sistem sentral yang memiliki hubungan yang sangat erat dengan komponen lainnya. Node utama

besar contoh untuk persil tanah, skala menegah atau skala kecil untuk administrasi, jenis dan wilayah regional. Tanpa hal ini penggabungan data dari

ini bertindak sebagai penghubung bagi node kedua, tergantung dari sistem yang digunakan apakah

sumber yang berbeda akan semakin memudahkan. Selain itu diperlukan pula tindakan nyata dari pemerintah untnk mengkoordinasi sistem informasi

akan ditempatkan pada basis data yang ada disekelilingnya. Sebagai contoh node legal/fiscal dapat berhubungan dengan basis data yang memiliki

pertanahan. Koordinasi dan integrasi tidak datang

informasi mengenai kepemilikan, registrasi nama,


bertujuan untuk melayani permintaan individu maka

3


nilai dan pajak tanah. Fungsi selanjutnya dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan.. Sistem ini

Anggapan sebelumnya yang menyatakan mengenai sistem informasi yang berbasis komputer,

sangat fleksibel dan sangat memudahkan untuk pengembangan lebih lanjut. Dalam kebanyakan kasus, pengembangan dan pemeliharaan dari node utama menjadi tanggung jawab pemerintah. Banyak

akan menjadi masalah khususnya bagi negara berkembang, namun hal tersebut hanya merupakan masalah waktu. Karena untuk masa yang panjang

Departemen dan perwakilan yang terlibat, yang tetap memberikan keuntungan kepada perwakilan yang paling kompeten untuk mengatur kumpulan data dan data retrieval dalam areanya masing-masing. Namun koordinasi tetap diperlukan untuk integrasi dan pengembangan data struktur secara keseluruhan Basis data yang kedua akan ditangani dan dikembangkan oleh pemerintah daerah maupun organisasi swasta. Mereka dapat merupakan bagian dari data utama dalam penambahan data yang dikumpulkan oleh organisasi yang sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Bagian ini dapat didesain untuk keperluan yag semakin spesifik namun tetap mengacu pada kerangka bersama, dan tetap menggunakan identitas yang sama sebagai blok bangunan. Hal ini merupakan perbedaan utama diantara pendekatan nodal dengan beberapa basis data yang terisolasi. Rencana nodal dapat memungkinkan terjadinya keseimbangan diantara elemen sentral dan desentral dalam sistem tersebut. Sekarang ini sistem yang digunakan memiliki karakteristik yang tersentralisasi dan dipercayakan secara luas kepada jaringan utama komputer seperti sistem yang cukup efisien namun tidak user friendly, seingga akan sulit untuk diaplikasikan kepada para pengguna. Pengembangan yang baru memungkinkan untuk dilakukan penggabungan basis utama sentral dengan basis kedua bersumber kepada keinginan pengguna individu, yang juga menghasilkan kesempatan yang berlimpah untuk inter komunikasi.

4

maka informasi dasar akan ditangani oleh komputer, dan nantinya sangat diperlukan untuk menciptakan suatu sistem yang terintegrasi dan komprehensif.

PARCEL-BASED LIS Alasan utama yaitu banyak dari kehidupan manusia, aktivitas manusia dan property manusia mempunyai rantai yang sangat berarti dengan sepotong tanah spesifik.. Hal ini sangat benar pada kasus hak dari tanah kepunyaan, pendudukan, sewa , hipotek, dan lain-lain. Semuanya adalah pusat terhadap semua kehidupan ekonomi, begitu juga didalam negara berkembang. Tanah adalah sumber yang paling penting untuk aktivitas ekonomi.Pertanyaannya adalah siapa yang menyita dan yang mempunyai hak atas tanah tersebut, oleh karena itu sangatlah penting. Terdapat hubungan yang lain pula, sebagai contoh: Cara yang paling alami menentukan dan mengalokasikan populasi dengan cara mereferensikan letak bertempat tinggal dimana dapat ditentukan angka persil. Perusahaan dapat dilokasikan dengan cara yang sama. Pajak lebih tergantung terhadap property tanah dan pendaftaran pajak. Oleh karena itu sering kali tergantung terhadap unit tanah. Persamaannya adalah kebenaran dari perbedaan seperti bangunan dan lain-lain. Oleh karena itu sering biasanya diikat bersama-sama data terhadap tanah, bangunan, masyarakat, perusahaan, pajak, perusahaan bangunan dan lain-lain dalam system yang terintegrasi. Sebuah system harus mempunyai satu atau lebih kunci identifikasi yang dapat melacak



semua data ke basis yang biasa. Salah satu kuncinya adalah angka dan penentuan sebidang tanah.

SISTEM INFORMASI SPASIAL DI INDONESIA SAAT INI

Tambahan informasi lebih jauh biasanya

Pengelolaan Pembangunan Sistem Informasi

terkandung dalam rekaman persil dapat tumbuh besar cakupannya maupun kegunaannya. Angka-angka dari

Pertanahan merupakan masalah yang sangat penting bagi Indonesia. Sejak dimulainya pembangunan pada Pelita I pada tahun 1969 pertumbuhan ekonomi telah

persil tidak menunjukkan lokasi dari property secara langsung. Hal ini merupakan ide dari Geo codes. Hal ini biasanya mengkoordinasi titik batas atau titik tertentu seperti titik tengah atau prinsip bangunan bila ada. Dalam Geocodes berhubungan langsung antara informasi dan lokasi geografik. Dengan cara ini semua informasi masuk dalam data dengan pertanyaan dapat secara system automatik masuk ke dalam peta.Informasi tak lagi terikat ke area administrasi, tetapi dapat termasuk dalam yang terpilih dengan area yang tertentu. Parcel-based system informasi mempunyai fleksibilitas yang bagus.

SISTEM INFORMASI SPASIAL DI NEGARA LAIN Dari literatur diperoleh informasi, di beberapa negara lain SIP ditangani oleh suatu institusi secara terintegrasi. Kadaster Multiguna di negara-negara eropa digunakan untuk berbagai keperluan diantaranya, pajak, pendaftaran tanah, perencanaan kota dan lain-lain. Di Italia Sistem Informasi Kadaster Itali di kelola oleh Menteri Keuangan – Departemen Wilayah. Australia Barat, Penanganan SIP di tingkat Pusat dan Daerah dipegang oleh Badan Perencanaan

meningkat dengan pesat rata-rata 7 s.d 8 % per tahun dan pembangunan telah berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat tersebut jelas telah terjadi perubahan penggunaan lahan secara cepat. Dibawah tekanan transformasi ekonomi tersebut masalah pertanahan semakin banyak timbul dan pemerintah terus berupaya untuk mengatasi masalah-masalah tersebut melalui perbaikan dan peningkatan kemampuan dalam perencanaan dan manajemen pertanahan. Untuk keperluan perencanaan seperti itu, sistem informasi pertanahan adalah sangat penting artinya untuk menunjang perencanaan pembangunan dan pelaksanaannya. Oleh karena itu diperlukan adanya kebijaksanaan pemerintah dalam masalah penanganan sistem informasi spasial, seperti koordinasi antar instansi pemerintah, tanggung, tanggung jawab dalam mengumpulkan data untuk memudahkan arus informasi dan juga koordinasi. Di Indonesia sebagaimana yang ada sekarang ini dimana masing-masing Departemen dan instansi mengembangkan Sistem Informasi Pertanahan secara

dibawah Kementerian Perencanaan. Tetapi walaupun pusatnya ada di Kantor Perencanaan semua instansi dapat mengakses semua informasi yang ada dalam sistem tersebut secara leluasa, karena instansi-instansi

tersendiri, dalam masalah perpajakan pihak Ditjen Pajak dalam hal Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) mengembangkan Sistem

tersebut sebagai anggota pengelola. Caranya melalui jaringan Komputer.

Informasi Manajemen Obyek Pajak (SISMIOP) sebagai basis data atribut dan SIG PBB dengan identifikasi Nomor Obyek Pajak (NOP) sebagai basis data spasial. Pengelolaan kepemilikan tanah/ recht


5


cadaster di kelola oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang mengembangkan Sistem Informasi

2.

Pertanahan dengan cara memanfaatkan data Nomor Identifikasi Bidang (NIB) sebagai identitas dan menggabungnya dengan data spasial. 1.

Sistem Informasi geografis yang dikembangkan saat ini ditujukan untuk dapat mengakomodir data atributik dan data spasial secara terpadu, sehingga updating pada data

Sistem Informasi Pertanahan Direktorat PBB

atributik secara otomatis dan real time juga merubah data spasial demikian sebaliknya. Dari sisi fungsi dan pemanfaatannya SIG

Untuk meletakkan kebijakan yang, Direktorat Jenderal Pajak telah bertekad untuk membangun Bank Data Pajak Nasional yang bertumpu pada Basis Data PBB baik spasial,

dikembangkan untuk kepentingan Multipurpose yang memungkinkan sinergi kegunaan yang lebih banyak, baik untuk manfaat perpajakan maupun untuk dapat digunakan bagi dukungan data untuk institusi lain.

atributik maupun image menuju terbentuknya smart map, yaitu peta yang dapat menggambarkan keseluruhan data terkait dari kegiatan objek maupun subjek seluruh jenis pajak sehingga dapat digunakan untuk menelusuri distribusi sebagian pendapatan masyarakat.

Dengan penerapan Sistem Informasi Geografis (SIG), Basis Data PBB telah dapat dikembangkan dan menghasilkan Informasi Rinci Objek Pajak (bentuk integrasi data spasial, atributik dan image) dalam berbagai bentuk.

Dijadikannya Basis Data PBB sebagai titik tumpu pengembangan Bank Data Pajak Nasional, karena: a.

Basis Data PBB telah berbasis teknologi informasi dan memiliki informasi yang lengkap baik data spasial, atributik maupun image Dengan penerapan Sistem Informasi Geografis (SIG), Basis Data PBB telah dapat dikembangkan dan menghasilkan Informasi Rinci Objek Pajak (bentuk integrasi data spasial, atributik dan image) dalam berbagai bentuk.

b. Sistem Informasi Geografis (SIG) SIG PBB adalah suatu sistem yang dirancang terintegrasi dengan SISMIOP dengan menekankan pada analisa secara spasial (keruangan) yang selama ini tidak dapat ditangani oleh aplikasi SISMIOP.

6

Pemanfaatan Basis Data PBB untuk Berbagai Kepentingan (Multipurposes)

3.

Pemanfaatan Informasi Rinci Objek Pajak untuk pembentukan Sistem Informasi Pertanahan Multi Guna (Multipurposes Land Information System) Berbagai informasi yang tersedia dalam Informasi Rinci Objek Pajak Perumahan dan non Perumahan dapat dimanfaatkan untuk pembentukan Sistem Informasi Pertanahan Multi Guna. Dalam 1 (satu) NOP atas bidang tanah yang sama yang ditunjukkan secara spasial, dapat memberikan informasi pertanahan (jenis dan nomor hak pemilikan tanah), bangunan (nomor IMB), perpajakan (NPWP), tagihan telpon dan listrik, kendaraan dan lain-lain.



4.

Pemanfaatan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB yang unik dan berkoordinat untuk

para pelaksana proyeknya. Hal ini dicapai melalui pembentukan suatu tim komputerisasi di dalam

pembentukan Single Identity Number (SIN) Karakteristik Nomor Objek Pajak (NOP) PBB yang unik dan berkoordinat dapat

Kantor Menteri Negara Agraria. Tim komputerisasi ini telah dibentuk dengan tugas untuk mengarahkan, mengevaluasi dan mengkoordinasikan pengembanagn

dimanfaatkan sebagai embrio untuk pembentukan Single Identity Number sehingga

sisitem komputerisasi di seluruh jajaran kerja BPN dan melaporkan perkembangan secara berkala.

sistem kependudukan Indonesia akan lebih tertib dan teratur.

Beberapa program yang berkaitan dengan pengembangan Sistem Informasi Pertanahan pada saat ini :

SISTEM INFORMASI PERTANAHAN DI BPN Walaupun telah ada upaya pengembangan LIS pada Repelita IV yang dimulai tahun 1984, namun kegiatan untuk mewujudkan LIS baru dimulai pada Repelita V. Pada waktu itu telah dilaksanakan proyek pemetaan perkotaan oleh Direktorat Jenderal Agraria (sebelum dibentuknya BPN) yang menghasilkan petapeta foto udara sekala besar di seratus buah kota terpilih di seluruh wilayah Indonesia. Peta-peta sekala 1:1.000 ini telah dipakai sebagai peta dasar untuk mengembangkan suatu Sistem Informasi Pertanahan (Urban LIS) Semenjak saat itu LIS telah dimanfaatkan bagi berbagai program dan proyek. Program pengembangan LIS ini dibiayai dari berbagai sumber, yaitu dana pinjaman dari Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia dan pinjaman dari beberapa negara asing dan hibah. Dana-dana ini sebagai dana tambahan pemerintah Indonesia berupa investasi yang sangat besar nilainya dalam menyelenggarakan sistem managemen informasi modern di BPN. Denganbegitu banyaknya proyek yang dibiayai dari berbagai macam sumber tersebut, diperlukan adanya koordinasi dan kerjasama semaksimal mungkin baik antara proyek-proyek tersebut maupun


·

Komputerisasi Kantor Pertanahan (Land Office Computerisation / LOC)

·

Sistem Informasi Pertanahan Perkotaan (SIPP)

·

Proyek Administrasi Pertanahan (PAP)

·

Proyek-proyek lain yang berkaitan secara langsung dengan penggunan teknologi penginderaan jauh dan pemetaan digital

1.

Komputerisasi Kantor Pertanahan / LOC Pelayanan pertanahan oleh BPN terutama dilaksanakan oleh kantor-kantor pertanahan Kabupaten / kota di seluruh Indonesia. BPN mulai mempertimbangkan komputerisasi pada kantor-kantor pertanahan ini yang dilaksanakan mulai tahun 1988 melalui beberapa proyek dengan hasil yang bervariasi. Titik berat dari upaya-upaya ini adalah untuk menuju pada komputerisasi dari sistem manual yang ada pada saat ini. Sementara berbagai sistem yang ada terus dipacu untuk disempurnakan dan dikembangkan menuju kedalam suatu sistem dan standar yang baku dalam lingkungan BPN dalam rangka meningkatkan Manajemen Informasi Pertanahan.

7


Komputerisasi Kantor Pertanahan (LOC) merupakan proyek terbesar yang berkaitan dengan perkembangan SIP di Indonesia. Tujuan utama proyek LOC ini adalah untuk menata kembali sistem informasi yang berkaitan dengan pengukuran kadastral, pemetaan dan pendaftaran tanah guna meningkatkan pelayanan pendaftaran tanah serta untuk memperkokoh BPN sebagai suatu instansi pemerintah yang bertanggung

2.

pengembangan basis data kadastral dan pendaftaran secara integral dalam rangka Sistem Informasi Pertanahan. Proyek ini mencakup konversi data pendaftaran tanah dan kadastral ke dalam basis data, pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak dan mendidik tenaga operasioanal dalam menggunakan basis data tersebut.

jawab dalam pengembangan suatu sistem informasi pertanahan.

5.3 Sistem Informasi Pertanahan Pemerintah Daerah

Proyek LOC terdiri dari tiga komponen utama yaitu :

LIS Kota Semarang merupakan proyek percontohan pembangunan LIS perkotaan di Indonesia. Proyek percontohan dimulai di Kelurahan Lamper Lor (70 ha) pada tahun 1986 dan dilanjutkan pada tahun 1987-1989 hingga mencakup keseluruhan kelurahan di Kecamatan Semarang Timur (2 880 ha) atas bantuan grant dari pemerintah Perancis. Setelah itu tidak ada bantuan dari pihak luar dan tidak ada perkembangan hingga tahun 1996 saat LIS ini dibangun dan kembangkan ulang atas bantuan loan Bank Dunia pada proyek Semarang Surakarta Urban Development Project.

·

Pengembangan sistem ; Komponen ini merupakan bagian terbesar dari proyek LOC termasuk pengembangan sistem komputerisasi pada tingkat Nasional, Propinsi dan kabupaten / Kota

·

Peningkatan Instansi ; Kegiatan ini meliputi perbaikan / peningkatan kapasitas kantor pada tingkat nasional, propinsi, kabupaten / kota dan peningkatan kemampuan staff melalui program training jangka panjang dan jangka pendek.

·

Kebijaksanaan pembangunan pengelolaan pertanahan jangka panjang; Kegiatan ini terutama diarahkan untukmenunjang kedua komponene tersebut diatas.

LIS Kota Semarang waktu itu dirancang untuk meningkatkan dan membakukan kuantitas dan kualitas data dan informasi pertanahan antara

Sistem Informasi Pertanahan Perkotaan (Urband land Information System / ULIS)

Capaian utama dari proyek percontohan

Proyek Sistem Informasi Pertanahan Perkotaan / ULIS adalah merupakan salah satu

PBB, BPN dan DTK. LIS Semarang ini adalah [Bappeda Kota Surakarta, 1996]: 1.

Peta persil baku skala 1 : 1 000 yang sudah mencakup sebagian besar wilayah kota Semarang,

2.

Terjalinnya kerja sama antara PBB, BPN dan

program komputerisasi dari proyek pembangunan perkotaan bagi kota-kota sekunder. Proyek ini dibiayai oleh Bank Pembangunan Asia. Ruang lingkupnya mencakup

8

DTK dalam pengembangan LIS,



3.

Lembaga pengembangan LIS Semarang dan tatalaksana kerja antar lembaga yang

4.

Informasi Pertanahan, format data yang digunakan belum seragam, belum ada standardisasi peta dasar yang digunakan sehingga

ditetapkan dengan SK Walikota.

HAMBATAN-HAMBATAN PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI PERTANAHAN Dari beberapa uraian diatas, berdasarkan

menyulitkan untuk saling berbagi data, tukar menukar data. 5.

kenyataan yang ada belum ada upaya untuk membangun suatu sistem informasi pertanahan yang terpadu, masing-masing Departemen dan instansi mengembangkan sistem informasi pertanahan sendirisendiri. Hal ini akan meninmbulkan hambatanhambatan dalam membangun sistem informasi pertanahan yang efektif, efisisen dan kompatibel. Hambatan-hambatan tersebut adalah sebagai berikut: 1.

Sumber Daya Manusia yang kapable mengelola Sistem Informasi Pertanahan belum tersedia secara mencukupi. Tenaga pelaksana yang seharusnya melakukan tugas ini bahkan sudah beralih tugas, meski bila kala diperlukan masih bisa memberikan layanan.

2.

Adanya perbedaan dalam sistem Proyeksi, Dimana Badan Pertanahan Nasional menggunakan sistem proyeksi TM3°, sementara Kantor Pelayanan Pajak bumi dan Bangunan menggunakan sistem proyeksi UTM. Masingmasing sistem proyeksi mempunyai karakteristik yang berbeda, sehingga akan mempersulit proses pertukaran data.

3.

Adanya beberapa instansi yang melakukan

Belum adanya koordinasi yang baik antar Departemen dan instansi pengelola Sistem

Belum adanya Pengelola SIP di tingkat Pusat dan daerah di bawah koordinator satu departemen, hal ini menyebabkan besarnya alokasi biaya yang diperlukan oleh masing-masing instansi. Inefisiensi pengumpulan data akan terjadi, karena setiap instansi pengelola SIP mengumpulkan data yang saling duplikasi.

6.

Perbedaan Hardware dan software yang di gunakan oleh masing-masing Departemen dan instansi berbeda-beda.

7.

Sasaran rencana pengembangan SIP meleset jauh. Karena kebutuhan data dasar tidak terpenuhi, lembaga-lembaga peserta SIP cenderung bekerja dengan cara pengelolaan dan sistem informasi masing-masing. Sering ditemui permasalahan pertanahan yang seharusnya tidak perlu terjadi bila SIP sudah operasional. Sementara itu, tetap diperlukan ongkos operasi pengelolaan dan sistem informasi pertanahan untuk perencanaan, perancangan dan pengambilan keputusan yang sama mahal atau lebih mahal, cenderung lambat dan tidak transparan.

pengukuran terhadap bidang-bidang tanah, hal ini menyebabkan terhadap bidang tanah yang sama hasil ukurannya akan berbeda-beda, yang pada akhirnya SIP yang dihasilkan belum terjamin akurasi dan presisinya.


9


KESIMPULAN Informasi memegang peranan yang penting sebagai masukan dalam proses pengambilan keputusan yang rasional. Hal tersebut berlaku pula dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut masalah pertanahan. Sistem Informasi Pertanahan bisa dijadikan sebagai sarana yang handal untuk pengembangan dan mengatasi berbagai permasalahan-permasalah pertanahan yang timbul.

DAFTAR PUSTAKA AUSTRALIAN SURVEY OFFICE, l985. “LANDSEARCH - Directory of Commonwealth Land Related Data.”. Commonwealth Department of Local Government and Administrative Services, Canberra Dale, P., and McLaughlin, J., 1999, Land Administration, Page: 9, Oxford University Press.

Hal mendasar yang perlu dilakukan adalah perlunya pemerintah untuk melakukan koordinasi dengan

Demir, O., Atasoy, A., Aydin, C. C., Biyik, C., 2003, A Case Study For Determining

berbagai instansi yang sekarang ini sudah mengembangkan SIP. Perlunya keseriusan pemerintah

Mardiyono, Y. dan G. Triwibawa. Basis Data Kadastral Digital (Digital Cadastral Data Base). 2002. Dalam Prosiding Forum Ilmiah Tahunan Ikatan Surveyor Indonesia. Ikatan Surveyor Indonesia dan Universitas Gadjah Mada. Jogjakarta.

dalam menangani Sistem Informasi Pertanahan dengan cara membentuk Departemen dan instansi yang bertanggung jawab dalam membangun Sistem Informasi Pertanahan. Diperlukan standarisasi dalam hal skala, sistem proyeksi peta, definisi klasifikasi, penggunaan peta dasar. Sehingga memungkinkan penggabungan Sistem Informasi Pertanahan yang integral yang dapat digunakan secara umum. Sistem Informasi pertanahan yang dimaksud yang mempunyai kerangka bersama yang dapat diakses dengan mudah. Manajemen Sistem Informasi Pertanahan dengan menggunakan pendekatan nodal memiliki karakteristik yang terdiri dari data utama di dalam jaringan SIP, sehingga menciptakan suatu sistem sentral yang memiliki hubungan yang sangat erat dengan komponen lainnya. Node utama ini akan bertindak sebagai penghubung bagi node kedua. Sehingga dengan dikembangkannya sistem terpadu ini akan membantu pihak-pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan data induk yang sama yang bisa dikembangkan untuk melayani keperluan internal dari masing-masing penyedia informasi.

10

Republik Indonesia, 1996, Badan Pertanahan Nasional, Himpunan Pidato Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, 1997, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 dan PMNA/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 Sistemi Temel Altliginin Olusturulmasi (Trabzon Ornegi), KTU Fen Bilimleri Enstitusu, Doktora Tezi, Trabzon. Sitanggang, Anggiat, (2001), “Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebaiknya Pajak daerah atau Pajak Pusat”, Policy Paper Series, Badan Analisa Fiskal, Depkeu. RI Subaryono, 1999, Pengantar Manajemen Informasi Pertanahan, Jurusan Teknik Geodesi. Fakultas Teknik Universitas Gajah Mada, Yogyakarta Walijatun, D. 2002. Pendaftaran Tanah. Bahan Ajar dan Bahan Diskusi Seri Administrasi Pertanahan. LP-SDM Widyatatama. Jogjakarta, Indonesia.


SISTEM INFORMASI PERTANAHAN SEBAGAI ALAT UNTUK PENGEMBANGAN

Recommend Documents