Attanwir Jurnal Kajian Keislaman dan Pendidikan Volume 01, Nomor 01, April 2012 Hlm. 48–55
SISTEM DISTRIBUSI PENDAPATAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM Hanafi Dosen STAI Attanwir Bojonegoro
Abstrak : Dalam sirkulasi kehidupan ekonomi terdapat kegiatan-kegiatan Yang sangat pokok yaitu kegiatan produksi, kegiatan distribusi dan kegiatan konsumsi. Ketiga kegiatan ini harus dapat berjalan dengan seimbang, bila kegiatan tersebut tidak imbang maka akan ada ketidak seimbangan dalam kehidupan perekonomian masyarakat. Tiga kegiatan utama ekonomi tersebut akan terpengaruh bilamana dalam sistem distribusi pendapatan masyarakat kurang tepat. Dalam makalah ini akan dibahas system distribusi pendapatan dalam ekonomi islam. Pada dasarnya Islam memilki dua sistem distribusi utama, yakni: 1. Distribusi secara komersial dan mengikuti mekanisme pasar dan 2. Distribusi yang bertumpu pada aspek keadilan sosial masyarakat. Keindahan lain sistem distribusi Islam adalah warisan. Dengan warisan, Islam hendak memastikan bahwa aset dan kekuatan ekonomi tidak boleh terpusat pada seseorang saja betapapun kayanya dia. Sistem distribusinya pun sudah diatur secara sistematis dan kompleks dalam disiplin ilmu faraidh, yang tiada taranya dalam agama atau sistem ekonomi lain. Untuk memastikan keseimbangan famili non-famili Islam juga melengkapinya dengan wasiat yang boleh diberikan kepada non famili dengan catatan tidak lebih dari 1/3. Ini pun untuk memproteksi kepentingan ahli waris juga. Untuk khalayak ramai, Islam juga memperkenalkan instrument distribusi lain yaitu waqaf, yang bentuk dan caranya bisa sangat banyak sekali, dari mulai gedung, uang tunai, buku, tanah, bahan bangunan, kendaraan, saham serta asetaset produktif lainnya. Berbeda dengan yang lainnya, waqaf tidak dibatasi oleh kaya miskin atau pertalian darah serta kekerabatan. Kata Kunci : “ distribusi pendapatan yang adil”
A. Pendahuluan Dalam sirkulasi kehidupan ekonomi terdapat kegiatan-kegiatan pokok yaitu kegiatan produksi, kegiatan distribusi dan kegiatan konsumsi. Ketiga kegiatan ini harus dapat berjalan dengan seimbang, beli kegiatan tersebut tidak imbang maka akan ada ketidak seimbangan dalam kehidupan perekonomian masyarakat. Semisal bila produksi
Sistem Distribusi Pendapatan dalam Perspektif Islam
49
berlebihan maka akan terjadi penyia-nyiaan barang produksi, bila pendistribusian tidak merata maka akan terjadi ketimpangan atau kesenjangan barang produksi diantara masyarakat dan demikian seandainya kebutuhan konsumsi yang dibutukan masyarakat lebih besar dari pada hasil produksi maka akan terjadi kekekurangan barang produksi. Tiga kegiatan utama ekonomi tersebut akan terpengaruh bilamana dalam sistem distribusi pendapatan masyarakat kurang tepat. Dalam makalah ini akan dibahas system distribusi pendapatan dalam ekonomi islam. B. Konsep Moral Islam dalam Distribusi Pendapatan. Menurut paham kapitalisme, setiap individu harus memiliki kebebasan sepenuhnya agar ia dapat memproduksi kekayaan dalam jumlah yang sebanyakbanyaknya dengan memanfaatkan kemampuan yang ia miliki sejak lahir. Paham kapitalisme juga mengakui tak terbatasnya hak individu dalam pemilikan pribadi serta menghalalkan pendistribusian yang tidak adil. Pandangan ekstrem lainnya yaitu paham komunisme menyetujui penghapusan kebebasan individu dan pemilikan pribadi secara menyeluruh, dan pada saat yang sama menginginkan pemerataan ekonomi di antara penduduk. Dengan kata lain, paham kapitalisme menekankan pada produksi kekayaan, sedangkan paham komunisme pada distribusi kekayaan, dengan tidak memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat. Dalam konteks ini, Islam mengambil jalan tengah antara pola kapitalis dan sosialis yaitu tidak memberikan kebebasan mutlak maupun hak yang tidak terbatas dalam pemilikan kekayaan pribadi bagi individu dalam lapangan produksi, dan tidak pula mengikat individu pada sebuah sistem pemerataan ekonomi yang di bawah sistem ini ia tidak dapat memperoleh dan memiliki kekayaan secara bebas. Islam menganggap bahwa manusia adalah makhluk ciptaan yang paling sempurna, paling mulia dan bahkan manusia diberikan kepercayaan sebagai khalifah yang bertugasuntuk mengelola dunia guna mencapai kemakmuran. Merujuk pada pesan Al-Quran dalam bidang ekonomi, dapat dipahami bahwa Islam mendorong penganutnya untuk menikmati karunia yang telah diberikan oleh Allah SWT. Maka karunia tersebut harus didayagunakan untuk meningkatkan pertumbuhan, baik materi maupun nonmateri dengan bekerja/berjuang untuk mendapatkan materi/harta dengan berbagai cara, asalkan mengikuti aturan-aturan yang ada. Maka dengan keyakinan akan peran dan kepemilikan absolut dari Allah, maka konsep produksi dalam ekonomi Islam tidak semata-mata bermotif maksimalisasi keuntungan dunia, tetapi lebih penting untuk maksimalisasi keuntungan akhirat. Urusan dunia merupakan sarana untuk memperoleh kesejahteraan akhirat. Islam mengarahkan mekanisme berbasis spiritual dalam pemeliharaan keadilan sosial pada setiap aktifitas ekonomi. Latar belakangnya karena ketidakseimbangan distribusi kekayaan adalah hal yang mendasari hampir semua konflik individu maupun sosial. Upaya pencapaian manusia akan kebahagiaan akan sulit dicapai tanpa adanya keyakinan pada prinsip moral dan sekaligus kedisiplinan dalam mengimplementasikan konsep moral tersebut. Qardhawi menjelaskan bahwa distribusi dalam ekonomi Islam didasarkan pada dua nilai manusiawi yang sangat mendasar dan penting yaitu: Nilai kebebasan dan Nilai keadilan Attanwir, Vol. 1, No. 1,April 2012 ISSN: 2252-5238
50
Hanafi
1) Nilai Kebebasan Islam menjadikan nilai kebebasan sebagai faktor utama dalam distribusi kekayaan adalah persoalan tersebut erat kaitannya dengan keimanan kepada Allah dan mentauhidkan-Nya, dan karena keyakinanya kepada manusia.Tauhid mengandung makna bahwa semua yang ada di dunia dan alam semesta adalah berpusat pada Allah. Maka hanya kepada Allah saja setiap hamba melakukan pengabdian, Dia-lah yang menentukan rezki dan kehidupan manusia tanpa seorangpun bisa mengaturnya. Siapa saja yang mengatakan bahwa diabisa memberikan rezki pada orang lain maka berarti orang tersebut telah sombong dan melanggar otoritas Tuhan. Sesungguhnya kebebasan yang disyari’atkan oleh Islam dalam bidang ekonomi bukanlan kebebasan mutlak yang terlepas dari setiap ikatan.Tapi ia adalah kebebasan yang terkendali, terikat dengan nilai-nilai “keadilan” yang diwajibkan oleh Allah. Hal itu karena tabiat manusia ada semacam kontradiksi yang telah diciptakan Allah padanya untuk suatu hikmah yang menjadii tuntutan pemakmuran bumi dan keberlangsungan hidup. Di antara tabi’at manusia yang lain adalah bahwa manusia senang mengumpulkan harta sehingga karena saking cintanya kadangkadang keluar dari batas kewajaran.1 2) Nilai Keadilan Keadilan dalam Islam bukanlah prisnip yang sekunder. Ia adalah cikal bakal dan fondasi yang kokoh yang memasuki semua ajaran dan hukum Islam berupa akidah, syari’ah dan akhlak (moral). Keadilan tidak selalu berarti persamaan. Keadilan adalah keseimbangan antara berbagai potensi individu baik moral ataupun materil. Ia adalah tawazun antara individu dan komunitas., antara suatu komunitas dengan komunitas lain. Jadi yang benar adalah keadilan yang benar dan ideal adalah yang tidak ada kezaliman terhadap seorang pun di dalamnya. Setiap orang harus diberi kesempatan dan sarana yang sama untuk mengembangkan kemampuan yang memungkinkannya untuk mendapatkakan hak dan melaksanakann kewajibannya termasuk dalam distribusi pendapatan dan kekayaan. Dalam pemahaman sistim distribusi Islami pindapat dikemukakan 3 poin, yaitu: 1. Terjaminnya pemenuhan kebutuhan dasar semua orang 2. Kesederajatan atas pendapatan setiap personal, tetapi tidak dalam pengertian kesamarataan 3. Mengeliminasi ketidaksamarataan yang bersifat ekstrim atas pendapatan dan kekayaan individu C. DistribusiPendapatan Pada dasarnya Islam memilki dua sistem distribusi utama, yakni: 1. Distribusi secara komersial dan mengikuti mekanisme pasar dan 2. Distribusi yang bertumpu pada aspek keadilan sosial masyarakat.
1
QS:102 Attanwir, Vol. 1, No. 1,April 2012 ISSN: 2252-5238
Sistem Distribusi Pendapatan dalam Perspektif Islam
51
Sistem distribusi pertama berlangsung melalui proses ekonomi. Di antaranya meliputi gaji bagi para pekerja, biaya sewa tanah serta alat produksi lainnya, profit atau keuntungan untuk pihak yang menjalankan usaha atau yang melakukan perdagangan melalui mekanisme mudharabah maupun musyarokah. Perbedaannya dengan sistem kapitalis adalah tidak adanya unsur interest (bunga) sebagai imbalan uang dan diganti dengan bagi hasil. Adapun sistem yang kedua, yang lebih bernuansa sosial kemasyarakatan, Islam menciptakannya untuk memastikan keseimbangan pendapatan di masyarakat. Mengingat tidak semua orang mampu terlibat dalam proses ekonomi karena yatim piatu atau jompo dan cacat tubuh, Islam memastikan distribusi ekonomi bagi mereka dalam bentuk zakat infaq dan shadaqah. Keindahan lain sistem distribusi Islam adalah warisan. Dengan warisan, Islam hendak memastikan bahwa aset dan kekuatan ekonomi tidak boleh terpusat pada seseorang saja betapapun kayanya dia. Jika si bapak meninggal maka anak, istri, ibu, bapak, kakek, dan kerabat lainnya akan kebagian peninggalannya. Sistem distribusinya pun sudah diatur secara sistematis dan kompleks dalam disiplin ilmu faraidh, yang tiada taranya dalam agama atau sistem ekonomi lain. Untuk memastikan keseimbangan famili non-famili Islam juga melengkapinya dengan wasiat yang boleh diberikan kepada non famili dengan catatan tidak lebih dari 1/3. Ini pun untuk memproteksi kepentingan ahli waris juga. Untuk khalayak ramai, Islam juga memperkenalkan instrument distribusi lain yaitu waqaf, yang bentuk dan caranya bisa sangat banyak sekali, dari mulai gedung, uang tunai, buku, tanah, bahan bangunan, kendaraan, saham serta aset-aset produktif lainnya. Berbeda dengan yang lainnya, waqaf tidak dibatasi oleh kaya miskin atau pertalian darah serta kekerabatan. Waqaf adalah fasilitas umum siapapun boleh menikmatinya. Subhanallah Maha Agung Allah dengan sistemnya. D. PolaDistribusiKekayaandalamEkonomi Islam 1. Mudharabah Mudharabah merupakan salah satu bentuk kerjasama antara pemilik modal dengan seseorang yang pakar dalam berdagang (yang oleh ulama Hijaz menyebutnya dengan qiradh. Dalam prakteknya mudharabah adalah dimana pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja (padagang) untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dagang itu menjadi milik bersama dan dibagi menurut kesepakatan bersama. Dari aspek pendistribusian harta kekayaan dapat dilihat dalam skema dimana terjadi bentuk kerja sama antara seorang yang mempunyai surplus unit dengan mitra kerjayang hanya punya skillsekaligus sebagai pihak yang deficits unit. Dengan terjadinnya kerja sama antara shahibul mal dengan mitranya dengan sendirinya menjalankan pola distribusi yang adil dan berdasarkan hubungan kemitraan. 2. Musyarakah Syirkah atau perseroan adalah suatu bentuk transaksi antara dua orang atau lebih, yang kedua-duanya sepakat untuk melakiukan kerjasama yang bersifat finansial dengan tujuan mencari keuntungan. Attanwir, Vol. 1, No. 1,April 2012 ISSN: 2252-5238
52
Hanafi
Musyarakah merupakan juga salah satu bentuk kerja sama antara dua orang atau lebih dalam sebuah usaha atau modal dalam bentuk coorporate dengan bagi hasil keuntungan berdasarkan kesepakatan. Musyarakah berbeda dari mudharabah, dalam mudharabah pemilik modal tidak diberikan peran dalam menjalankan manajemen perusahaan, sedangkan dalam musyrakah juga ada bagi hasil, tapi semua pihak berhak turut serta dalam pengambilan keputusan manajerial. 3. Distribusi Pendapatan melalui Pola Mekanisme Pasar a) PenentuanHarga Allah SWT telah memberikan hak tiap orang untuk membeli dengan harga yang disenangi. Ibnu Majah meriwayatkan dari AbiSa’id: Nabi saw bersabda: “Sesungguhnya jual beli itu (sahkarena) sama-sama suka” Dalam konsep ekonomi Islam, penentuan harga dilakukan oleh kekuatankekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan penawaran. Dalam konsep Islam pula, pertemuan permintaan dengan penawaran adalah terjadi secara seimbang dengan rela sama rela (antaradhin) atau tidak ada pemaksaan terhadap harga tersebut pada saat transaksi. Islam mengatur agar persaingan di pasar dilakukan secara adil. b) Larangan Penimbunan dan Spekulasi Penimbunan adalah orang yang mengumpulkan barang-barang dengan menunggu waktu naiknya harga barang-barang tersebut, sehingga dapat di jual dengan harga yang tinggi. Syarat terjadinya penimbunan adalah sampainya pada suatu batas yang menyulitkan warga setempat untuk membeli barang yang tertimbun, semata karena fakta penimbunan tersebut tidak terjadi selain dalam keadaan semacam ini. Orang-orang yang menyembunyikan (menimbun) hartanya yang dikumpulkan sesungguhnya mereka telah menghambat arus industri, serta menghalangi kemajuan dan pembangunan negara. Seharusnya harta mereka digunakan untuk menghasilkan kekayaan lebih banyak keuntungan masyarakat dan kapitalis-kapitalis itu sendiri.
֠
ִ☺ ִ☺ ִ ! "# $%'ִ()* + , -./0 1 !234 56%+5! $%' ! 7 5 8 1. Kelakaanlah Bagi Setiap Pengumpat Lagi Pencela, 2. Yang Mengumpulkan Harta Dan Menghitung-Hitungnya, 3. Dia Mengira Bahwa Hartanya Itu Dapat Mengekalkannya,2 Dari ayattersebut, Nampak jelas bahwa suatu peringatan diberikan kepada orang-orang yang mengurangi takaran dan timbangan. Mereka tidak dapat mempertahankan keuntungan di dunia ini dalam jangka waktu yang lama dengan perbuatan-perbuatan seperti itu. Semua bentuk perdagangan komersil yang memungkinkan adanya penghilangan hak pihak-pihak yang terlibat (hoarding/penyembunyian barang meupun pasar gelap), itu semua dilarang.
2Makkiyah,
Qs. 104:1-3 Attanwir, Vol. 1, No. 1,April 2012 ISSN: 2252-5238
Sistem Distribusi Pendapatan dalam Perspektif Islam
53
4. Distribusi Pendapatan melalui Sistem Zakat Zakat adalah merupakan langkah kedua yang sah yang digunakan negara untuk membagi-bagi harta di antara masyarakat. Langkah ini merupakan suatu pungutan wajib yang dikumpulkan dari orang-orang muslim yang kaya dan diserahkan kepada orang miskin. Tujuan utama zakat adalah membantu memenuhi kebutuhan-kebutuhan orang yang miskin dan melarat sehingga tidak ada seorangpun yang menderita dalam suatu negara. Harta zakat dianggap sebagai sebagai salah satu jenis harta yang diletakkan di dalam baitul mal, yang berbedadari jenis hartalain (pajak umum), baik dari segi pemerolehannya (tidak akan dikumpulkan kecuali dari orang-orang muslim), dari segi batas waktu/kadar dikumpulkan (Syarat Batas Minimum Harta wajib Zakat (nishab)), maupun dari segi pembelanjaannya (Orang-orang yang Berhak Menerima Zakat). Zakat hanya merupakan salah satu bentuk ibadat dan dianggap sebagai salah satu rukun Islam. Pengumpulan zakat tidak bisa dilaksanakan karena adanya kebutuhan negara serta maslahat jamaah (community), seperti harta-harta lain yang dikumpulkan dari ummat. Namun, zakat merupakan jenis harta khusus yang wajib diberikan kepada baitul mal, baik ada kebutuhan atau tidak. Adapun obyek-obyek zakat dan pembelanjaannya, semuanya telah ditentukan dengan batasan yang jelas, sehingga zakat tersebut tidak akan diserahkan kepada selain delapan ashnaf, sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah: 60 Menurut M.A Mannan dalam bukunya Islamic Economic: Theory and Practice, zakat mempunyai enam prinsip, yaitu: a. Prinsip keyakinan keagamaan (faith, yaitu keyakinan keagamaan menyatakan bahwa orang yang membayar zakat yakin bahwa pembayaran tersebut merupakan salah satu manifestasi keyakinan agamanya, sehingga kalau orang yang bersangkutan belum menunaikannya, maka dia merasakan belum sempurna ibadahnya b. Prinsip pemerataan (equity) dan keadilan (justice), yaitu pemerataan dan keadilan cukup jelas menggambarkan tujuan zakat yaitu membagi lebih adil kekayaan yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada umat-Nya. c. 3.Prinsip produktivitas (productivity) dan kematangan, artinya produktivitas dan kematangan menekankan bahwa zakat memang harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu. Dan hasil produksi tersebut hanya dapat diambil setelah melewati batas waktu satu tahun yang merupakan ukuran normal memperoleh hasil tertentu. d. Prinsip nalar (reason), nalar dan kelima kebebasan menjelaskan bahwa zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas dan sehat jasmani serta rohaninya, yang merasa bertanggung jawab untuk membayar zakat untuk kepentingan bersama e. Prinsip kebebasan (freedom) f. 6.Prinsip etik (ethic) dan kewajaran etik dan kewajaran menyatakan bahwa zakat tidak akan diminta secara semena-mena tanpa memperhatikan akibat yang ditimbulkannya. 5. Distribusi Pendapatan melalui Sistem Pewarisan dan wasiat
Attanwir, Vol. 1, No. 1,April 2012 ISSN: 2252-5238
54
Hanafi
Hukum waris dan wasiat merupakan suatu aturan yang sangat penting dalam mengurangi ketidakadilan pembagian warisan dalam masyarakat. Tokoh-tokoh ekonomi, seperti Keynes, Taussig dan Irvings Fisher menyetujui bahwa pembagian warisan yang tidak merata merupakan penyebab utama dari ketidakadilan dalam masyarakat Menurut Taussig, warisan mempunyai dampak-dampak yang sangat besar dalam masyarakat. Hal tersebut senantiasa memperbesar jurang pemisah antara si kaya dan si miskin Hukum waris bagi muslim merupakan alat penimbang yang sangat kuat dan efektif dalam rangka mencegah pengumpulan kekayaan di kalangan tertentu dan pengembangannya dalam kelompok-kelompok yang besar dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukum waris mempunyai pengaruh yang cukup baik dalam pengembangan sirkulasi harta di kalangan masyarakat Hukum waris merupakan suatu aturan yang sangat penting dalam mengurangi ketidakadilan pembagian warisan dalam masyarakat. Tokoh-tokoh ekonomi, seperti Keynes, Taussig dan Irvings Fisher menyetujui bahwa pembagian warisan yang tidak merata merupakan penyebab utama dari ketidakadilan dalam masyarakat Menurut Taussig, warisan mempunyai dampak-dampak yang sangat besar dalam masyarakat. Hal tersebut senantiasa memperbesar jurang pemisah antara si kaya dan si miskin E. Penutup Dalam sistem ekonomi Islam terdapat beberapa instrumen yang sangat beragam dalam upaya optimalisasi proses distribusi-redistribusi pendapatan dalam konteks negara, di antaranya, melalui pola kemitraan usaha, pola hubungan perburuhan, pola mekanisme pasar, sistem zakat, dan sistem pewarisan. Standar atau indicator kebutuhan dan batasan yang mendasari sistem distribusi pendapatan Islam adalah maqasid al-syari’ah (kebutuhan dan batasan dalam mengakomodir kebutuhan paling dasar bagi setiap muslim, yaitu; aspek agama, akal, diri/personal, keturunan, danharta). Maqashid al-syari’ah sebagai ultimated goal dari syari’ah itu sendiri harus dijadikan sebagai paradigm dan kerangka acuan dalam setiap tindakan dan aktivitas perokonomian, khususnya dalam distribusi pendapatan. Dalam sistem ekonomi Islam pendistribusian selalu berorientasi dan mempromosikan nilai-nilai keadilan social dan moral dimana hak individu dan hak public diakui secara proporsional, tanpa ada penegasian masing-masing.
DaftarPustaka Al-Qur’anulkarim Muhammad Abdul Manan, teori dan praktek ekonomi islam. Yogyakarta, PT Dana baktiwakaf, 1995 Muhammad, Paradigma, Metodologi dan Aplikasi Ekonomi Syari’ah, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2008 Tim penulis MSI UII, Menjawab Keraguan Berekonomi Syari’ah, Yogyakarta, Safiris Insania Pres, 2008 Attanwir, Vol. 1, No. 1,April 2012 ISSN: 2252-5238
Sistem Distribusi Pendapatan dalam Perspektif Islam
55
YusufQardhawi, Peran nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam, (Penerjemahan: Didin Hafiduddin et.al.) Jakarta: Robbani Press, 2001 YusufQardhawi, Fawaid al-bunukhiyaar-Riba al-Muharram,Mesir: Dar al-wafa http://nofriantoagha.blogspot.com/2010/02/keadilan-distribusi-dalam-ekonomiislam.html http://sescipb.co.cc/index.php?option=com_content&view=article&id=53:distribusipendapatan&catid=39:makro&Itemid=54
Attanwir, Vol. 1, No. 1,April 2012 ISSN: 2252-5238
