SISTEM DESENTRALISASI DALAM PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA. Roziqin Kaprodi Magister Ilmu Hukum UNIBA Kaltim

Sistem Desentralisasi dalam Pemerintahan …

ISSN (P): 2356-1939 ISSN (e): -

SISTEM DESENTRALISASI DALAM PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA Roziqin Kaprodi Magister Ilmu Hukum UNIBA Kaltim Abstrak Desentralisasi dan demokrasi sudah berkembang seiring dengan perkembangan wacana di tingkat dunia. Pada Orde Lama digunakan sistem politik yang dinamakan demokrasi terpimpin, walapun dalam istilah demokrasi terpimpin terdapat contradictio in terminus (di dalam terminilogi mengandung kontradiksi) antara kata demokrasi yang bersifat egalitarian, dengan kata terpimpin yang lebih bersifat hierarkhis, tetapi sebagaian besar rakyat pada waktu itu tidak terlampui mempersalahkan, sebabnya rakyat masih percaya pada diri presiden. Setelah Orde lama muncul dengan istilah Orde Baru, dikembangkan istilah demokrasi Pancasila, dengan ciri utama tidak hanya oposisi, serta menghindari adanya dominasi oleh mayoritas maupun tirani oleh minoritas. Keywords: decentralitation Demokrasi adalah pemerintahan

PENDAHULUAN telah

yang dijalankan oleh rakyat, terutama

menjadi sebuah kosakata yang dikenal di

kekuasaan yang dijalankan oleh kelompok

seluruh dunia, meskipun dengan nuansa

mayoritas yang terpilih melalui pemilihan

yang berbeda-beda sesuai sejarah politik

secara

masing-masing negara yang menganutnya,

perwakilan

negara Jerman (dahulu) juga menyatakan

periodik, pandangan ini sejalan dengan

dirinya

demokrasi,

“the

prakteknya

mengenaidemokrasi yang dikemukakan

Demokrasi

sebagai

meskipun

nampaknya

negara

dalam

pemerintahannya

bersifat

tirani

dan

oleh

langsung yang

maupun

melalui

dilaksanakan

secara

Gettyburg

Abraham

Formula”

Lincoln

yakni:

otoriter, begitu juga negara Korea Utara

“Government of the people, by the people,

menyebut

for the people”.2

meskipun

dirinya

negara

sistem

pemerintahannya

tidak

dan

demokrasi,

Di

pratek

mencerminkan

nilai-nilai demokrasi universal.1

Held, David, 2006, Models of Democracy. Terjemahan oleh Abdul Haris, Jakarta, Akbar Tanjung Institute, hal. x-xi

wacana

tentang

demokrasi juga sudah berkembang seiring dengan perkembangan wacana di tingkat dunia,

1

Indonesia

pada

orde

lama

di

bawah

2

Ziegenhain, Pattrick, 2008, The Indonesian Parliament and Democratization, Singapore, Institute of Sautheast Asian, hal. 15

DE FACTO Vol. 1, No. 1 September 2016 http://jurnal.uniba-bpn.ac.id/index.php/defacto/issue/view/28

27

Sistem Desentralisasi dalam … kepemimpinan Presiden Ir. Soekarno,

konsolidasi

digunakan sistem politik yang dinamakan

pernah

demokrasi terpimpin, meskipun dalam

cenderung semu; dan (4) penyelesaian

istilah

terdapat

masalah-masalah sosial, politik, hukum

“contradiction in terminus” (di dalam

yang tidak pernah tuntas yang diwariskan

terminologinya mengandung kontradiksi)

oleh rejim-rejim terdahulu.3

demokrasi

terpimpin

sosial-politik

mencapai

yang

soliditas

tidak namun

bersifat

Sistem politik yang demokrasi

egalitarian, dengan kata terpimpin yang

harus diikuti dengan penegakkan hukum,

lebih bersifat hierarkhis, tetapi sebagaian

tanpa adanya peneggakan hukum yang

besar rakyat Indonesia pada waktu itu

tegas, konsisten, dan transparan, sistem

tidak

demokrasi akan mengarah pada anarki,

antara

kata

demokrasi

terlampau

yang

mempersalahkan.

Sebabnya rakyat Indonesia masih percaya

yang

pada diri Presiden, yang sudah teruji dalam

pembangkangan sosial, tekanan-tekanan

perjuangan

masyarakat dalam pengambilan keputusan

mencapai

proklamasi

diawali

dengan

adanya

pikir

publik yang mengarah pada “mobocracy

masyarakat pada saat itu masih berorentasi

atau ochlocracy, menggantikan fungsi

vertikal keatas, dengan istilah “Sabdo

birokrasi.

kemerdekaan,

apalagi

Pandito

Ratu”,

yang

bahwa

pernyataan

pola

menggambarkan sang

pemimpin

merupakan sesuatu yang harus ditaati.

Setelah orde lama tumbang dan digantikan

olehorde

kepemimpinan

baru

Presiden

di

bawah

Soeharto,

gempitanya

dikembangkan istilah demokrasi Pancasila,

demokrasi di Indonesia, menurut Markoff

dengan ciri utama tidak adanya oposisi,

oleh

dasar

serta menghindari adanya dominasi oleh

perubahan yang ditempuh begitu jelas dan

mayoritas maupun tirani oleh minoritas,

kecepatannya karena peraturan perundang-

keputusan terpenting ditetapkan melalui

undangan silih berganti oleh desakan

musyawarah

kepentingan kekuasaan jangka pendek,

menggambarkan

akankah perubahan demokrasi Indonesia

mufakat

menuju demokrasi yang beku (frozen

peranan elit menjadi sangat dominan

democracy)

dibandingkan kelompok masyarakat awam

Dalam

Heru

gegap

Nugroho,

dengan

strategi

ciri-ciri

sebagai

mufakat, proses,

menggambarkan

musyawarah sedangkan hasilnya,

berikut: (1) sempoyongan ekonominya baik di tingkat nasional maupun lokal; (2) berhentinya

proses

pembentukan

masyarakat warga (civil society); (3)

3

Dalam Pengantar buku Markoff oleh Heru Nugroho, Huntington, Samuel P, 1991, Gelombang Demokrasi ketiga, Terjemahan oleh Asril Marjohan, Jakarta, Pustaka Grafiti, hal. xix


28


ISSN (P): 2356-1939 ISSN (e): -

Menurut Boediono dalam orasi

lainnya, sehingga terjadi bias elit pada berorentasi

ilmiah pengukuhan guru besarnya di

vertikal ke atas seperti di Indonesia, sistem

Universitas Gagjah Mada Yogyakarta pada

ini

tanggal 24 Februari 2007, mengingatkan

masyarakat

cocok

yang

masih

dengan

sistem

budaya

bahwa demokrasi harus dikembangkan

masyarakatnya. sampai

sejalan dengan kemakmuran di bidang

sekarang, muncul lagi istilah demokrasi

ekonomi, perbaikan tata pemerintahan,

tanpa

serta

Pada

masa

disertai

reformasi

tambahan

kata

supremasi

hukum.

dibelakangnya, yang mencoba mengadopsi

menegaskan

nilai-nilai demokrasi universal. Tata nilai

diartikan secara subtantif dan mencakup

berbangsa dan bernegara yang diatur

tidak hanya formal demokrasi (pemilihan

dalam konstitusi dicoba disusun ulang,

umum

Undang-Undang Dasar 1945 yang selama

pembagaian kekuasaan antara eksekutif

ini

dan legislatif, peran pers dan organisasi

disakaralkan

karena

memberi

kekuasaan yang sangat besar kepada

bahwa:

Selanjutnya

yang

demokrasi

bebas,

multi

harus

partai,

kemasyarakatan dan sebagainya).4 Berangkat

presiden sebagai satu-satunya mandataris

dari

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR),

Boediono,

kemudian diamandemen sampai 4 (empat)

pemahaman bahwa demokrasi bukanlah

kali

untuk

satu-satunya

posisi

kesejahteraan masyarakat, masih ada 3

sebagai satu-satunya mandataris MPR,

(tiga) pilar lainnya yang perlu juga

kekuasaan Presiden sangat besar meskipun

dikembangkan

secara

tidak sampai bersifat mutlak.

penegakkan

hukum,

dan

diamandemen

Dalam

masih

terbuka

kembali,

bahasa

dalam

konstitusi

disebutkan bahwa: “Kekuasaan Presiden

dapat

pandangan

pilar

dikembangkan

untuk

mencapai

simultan

yakni

pertumbuhan

ekonomi, serta manjemen pemerintahan yang baik.

tak terbatas” melalui posisi tersebut,

Demokrasi tanpa hukum hanya

Presiden kemudian mengkooptasi cabang-

akan menciptakan anarkisme yang dapat

cabang kekuasaan pemerintahan lainnya,

menciptakan situasi “chaos,” demokrasi

seperti legislatif, yudikatif, dan audif, bahkan kalangan pers pun dibungkam dengan diberi “lebel yang bebas dan bertanggung jawab.”

4

Boediono, 2007, Dimensi Ekonomi Politik Pembangunan Indonesia, Pidato Pengkuhan , jabatan Guru Besar Pada Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, tanggal 24 Februari 2007, tidak di publikasikan.


29

Sistem Desentralisasi dalam … tanpa penegakkan hukum yang adil,

organisasi semi bebas, ataupun sektor

pertumbuhan

privat.6

ekonomi,

hanya

akan

menciptakan gejolak karena “perutnya kosong”

sebaliknya,

negara

demokrasi

tanpa

keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat

adil,

(DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat

pertumbuhan ekonomi yang cukup disertai

Daerah (DPRD) atau lembaga Legislatif

manajemen

baik,

adalah suatu keharusan, kerena lembaga

hanya akan menciptakan kebangrutan

legislatif merupakan perwakilan rakyat

karena

kolusi,

dalam membuat undang-undang ataupun

nepotisme, serta pemborosan keuangan

Peraturan Daerah yang akan diberlakukan

dan kekayaan negara.

bagi rakyat.7

penegakkan

demokrasi

Dalam

hukum

yang

pemerintahan

terjadinya

yang

korupsi,

Secara teoritis dapat dikemukakan

Negara Indonesia mengenal tiga

bahwa menurut Rondinelli dan Cheema

jenis lembaga yang berperan besar dalam

dari

pelaksanaan pemerintahan, masing-masing

sudut

pandang

kebijakan

dan

administrasi, desentralisasi adalah transfer

lembaga

perencanaan, pengambilan keputusan, atau

Judikatif.Ketiga

otoritas administratif, dari pemerintah

memainkan peran dan fungsinya dalam

pusat kepada organisasinya di lapangan,

sistem pelaksanaan pemerintahan negara.

unit-unit administratif lokal, organisasi

Ketiganya merupakan lembaga yang oleh

semi otonomi dan organisasi pemerintahan

kekuasaan

lokal, atau organisasi non pemerintah.

5

Eksekutif,

Legislatif,

lembaga

negara

diberi

dan

tersebut

kewenangan

masing-masing dan diatur melalui suatu

Pada sisi lain menurut Litvack dan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

transfer

Dalam

kewenangan dan tanggung jawab berkaitan

pemerintahan

dengan

dari

Indonesia, ketiga lembaga tersebut dalam

organisasi

Undang-Undang Dasar Negara Republik

pemerintah yang ada dibawahnya, atau

Indonesia Tahun 1945 dapat dibedakan

Seddon

desentralisasi

pemerintah

fungsi-fungsi pusat

adalah

publik

kepada

sistem di

penyelenggaraan negara

Republik

tiga ranah (domain) yaitu kekuasaan eksekutif

atau

pelaksana,

kekuasaan

6

5

Rondinell, Dennis, and Shabir Cheema, 1983, Decentralization and Development: Policy Implementation in Developing Countries, Sage, Publications, hal.18

Ohmae, Kenichi, 2002, Hancurnya Negara Bangsa-Bangkitnya Negara Kawasan dan Geliat Ekonomi Regional di Dunia Tak Terbatas, Terjemahan oleh Ruslani, Yogyakarta, Qalam, hal.2 7 Hans Kelsen, 2007 Teori Hukum Murni, Nusamedia dan Nuansa, Bandung, hal.97


30


ISSN (P): 2356-1939 ISSN (e): -

legislatif dan fungsi pengawasan, dan

demikian, lembaga eksekutif dan lembaga

kekuasaan kehakiman atau fungsi yudisial.

legislatif merupakan bidang kekuasaan

alaupun ketiganya telah diberi

dalam kehidupan bernegara dan keduanya

kewenangan masing-masing, hal itu tidak

memiliki

berarti masing-masing dalam keadaan

mewujudkan cita-cita dan tujuan negara

terpisah satu sama lain dan berdiri sendiri.

sebagaimana

Terhadap hal ini, pilihan ketatanegaraan

keempat Pembukaan Undang Undang

Indonesia menetapkan bahwa tidak ada

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

pemisahan yang mutlak ketiga bidang

1945. Demikian pula dalam hal terjadinya

kekuasaan dimaksud melainkan hanya

perbedaan-perbedaan, masih pula patut

pada pembagian kekuasaan yang ditandai

untuk

dengan penentuan kewenangan melalui

bukanlah eksekutif maupun sebaliknya.

Konstitusi, yakni Undang-Undang Dasar

Keduanya oleh hukum positif diberi hak

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

dan

Konstitusi menentukan suatu pembagian

sebagaimana

kekuasaan

demokrasi

dan

bukan

pemisahan

(separation of power).8

tujuan

yang

tertuang

dinilai

wajar

yakni

dalam

sebab

kewenangan

alinea

legislatif

masing-masing

tersirat dan

sama

dalam

pembagian

konsep kekuasaan

(destribution of power). Dalam berbagai kasus, misalnya,

Hubungan antara lembaga legislatif dan eksekutif berarti melibatkan diri dalam

dalam

upaya mencermati sejauh mana keduanya

pertanggungjawaban

saling berinteraksi dalam wujud saling

daerah

mendukung satu sama lain atau sebaliknya

pencalonan dan pemilihan kepala Daerah

berpotensi saling meniadakan satu atau

sering

lainnya.

keduannya.

keduanya

Demikian dalam

pula

menganalisis

perspektif

(unsur

dan

mekanisme

seorang

kepala

eksekutif),9

proses

menimbulkan

Konsep

sistem

penyelenggaraan pemerintahan negara.

proses

dari

ekses

terhadap

hubungan

antara

legislatif dan eksekutif berpangkal pada

Persamaan dalam peran, dalam

konsep yang dikenal dengan istilah checks

batasan tertentu, masih dapat dinilai positif

and balances. Konsep ini berada pada

oleh karena landasan teoretis maupun

ranah mempersoalkan antara tugas dan

tatanan yang ada memang menghendaki

kewenangan

8

9

Mukthie Fadjar, 2003, Reformasi Konstitusi Dalam Masa Transisi Paradigmatik, Malang, Penerbit In-Trans, hal. 5

keduanya

dalam

Ryaas Rasyid. 2002. Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, Yogyakarta, Penerbit Pustaka Pelajar, hal. 194.


31

Sistem Desentralisasi dalam … penyelenggaraan pemerintahan, baik pada

seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip

tingkat nasional, regional maupun lokal di

Negara

Indonesia.

yang

sebagaimana dimaksud dalam Undang-

hendak diperhatikan di dalam suatu istilah

Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Checks and Balances tidak lain adalah

Tahun 1945.

untuk

Pada

dasarnya,

mengukur

apakah

apa

tugas

Kesatuan

Republik

Indonesia

dan

kewenangan itu telah berjalan dengan baik

PEMBAHASAN

atau tidak, telah sesuai dengan aturan yang

1. Arah Perkembangan Desentralisasi

telah

ditetapkan

sebagainya

atau

termasuk

belum apakah

dan dalam

di Indonesia a. Perkembangan

tindakan masing-masing yakni eksekutif

Demokrasi

di

Indonesia

maupun legislatif tidak keluar dari apa

Dimensi demokrasi di Indonesia

yang telah ditetapkan di dalam aturan yang

mengalami perkembangan sangat pesat

telah ditentukan oleh negara.

setelah reformasi antara lain bertambahnya

Kehadiran perwakilan rakyat dalam

jumlah Partai Politik, berubahnya sistem

sebuah negara demokrasi bukanlah untuk

pengisian

mengurangi

bertambahnya jumlah daerah otonom di

kewenangan

dari

pada

pejabat

publik,

maupun

eksekutif tetapi harus dipandang sebagai

Indonesia. Sejak berlakunya

upaya untuk terjaminnya kepentingan

Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang

rakyat dalam seluruh kebijakan pemerintah

Pemerintahan Daerah.

termasuk

Pemerintah

Legislatif

dipahami semua

pembentuk

Undang-

fungsi

Untuk dapat disebut sebagai negara

bukan

sebagai

demokrasi, sebuah negara harus memenuhi

norma

hukum,

persyaratan

Daerah,

sebagai

berikut:

(1)

melainkan hanya pembentuk norma umum

competitive elections, (2) freedom of

oleh organ khusus yang disebut lembaga

speech, (3) freedom of the press, (4) rule

Legislatif.10

of law, (5) civilian control of the

Pemerintahan penyelenggaraan

Daerah

urusan

adalah

military.11 Selain

pemerintahan

itu

di

dalam

negara

oleh Pemerintah Daerah dan Dewan

demokrasi juga ada kebebasan berbicara,

Perwakilan

(DPRD)

kebebasan pres, penegakan hukum serta

tugas

pengawasan meliter oleh kekuasaan sipil,

menurut

Rakyat asas

pembantuan

Daerah

otonomi

dengan

dan

prinsip

otonomi 11

10

Hans Kelsen, Op.,Cit, hal.314

Merriem, Dictionary

2008,

Kamus

Webster


Online

32


ISSN (P): 2356-1939 ISSN (e): -

bahkan di negara demokrasi, pers telah

tidak hanya oposisi, serta menghindari

dianggap sebagai cabang pemerintahan di

adanya dominasi oleh mayoritas maupun

luar

tirani oleh minoritas.

cabang

eksekutif,

legislatif

dan

Keputusan terpenting ditetapkan

yudikatif. Sistem politik yang demokratis

melalui

musyawarah

mufakat,

harus diikuti dengan penegakan hukum

musyawarah

tanpa adanya penegakan hukum yang

sedangkan

tegas,

sistem

hasilnya. Dalam mekanisme pengambilan

demokrasi akan mengarah pada anarki,

keputusan melalui musyawarah mufakat,

yang

adanya

peranan elit menjadi sangat dominan

pembangkangan sosial, tekanan-tekanan

dibandingkan kelompok msyarakat awam

masyarakat dalam pengambilan keputusan

lainnya, pada masyarakat yang masih

publik yang mengarah pada mobocracy

berorentasi vertikal ke atas seperti di

atau

Indonesia, sistem ini sesuai dengan sistem

konsisten,

transparan,

diawali

achocracy,

dengan

menggantikan

fungsi

menggambarkan mufakat

proses,

menggambarkan

budaya masyarakat.

birokrasi.

Sebagaian

Gambaran di Indonesia sendiri

rakyat

juga

tidak

wacana tentang demokrasi juga sudah

mempermasalahkan istilah dan isi dari

berkembang seiring dengan perkembangan

demokrasi Pancasila, karena rakyat masih

wacana di tingkat dunia. Pada Orde Lama

percaya pada pemimpin, apalagi pada


awalnya, sistem politik tersebut telah

demokrasi

dalam

mampu menciptakan kestabilan politik dan

terdapat

pertumbuhan ekonomi dalam jangka yang

dalam

relatif lama. Sistem politik demokrasi

kontradiksi)

Pancasila telah mampu membawa rakyat

istilah

terpimpin,

demokrasi

walapun

terpimpin

contradictio

in

terminilogi

mengandung

antara

demokrasi

kata

terminus

(di

yang

bersifat


menjadi lebih makmur dan sejahtera dibanding masa sebelumnya. Pada

lebih bersifat hierarkhis, tetapi sebagaian besar

rakyat

terlampui

pada

waktu

mempersalahkan,

itu

tidak

sebabnya

rakyat masih percaya pada diri presiden.

masa

reformasi

sampai

sekarang, muncul lagi istilah demokrasi, tanpa

disertai

tambahan

kata

dibelakangnya, yang mencoba mengadopsi

Setelah Orde lama muncul dengan

nilai-nilai demokrasi universal. Tata nilai

istilah Orde Baru, dikembangkan istilah

berbangsa dan bernegara yang diatur

demokrasi Pancasila, dengan ciri utama

dalam konstitusi dicoba disusun ulang,


33

Sistem Desentralisasi dalam … UUD 1945 yang lama ini disakralkan

pendahulu

karena memberi kekuasaan yang sangat

desentralisasi telah memberi warna yang

besar kepada Presiden sebagai satu-

membuat bangsa Indonesia menjadi lebih

satunya

dewasa dalam berpemerintahan, dalam

mandataris

MPR,

kemudian

antara

sentralisasi

diamandemen samapai 4 (empat) kali, dan

setiap

masih

tentang desentralisasi. Secara filosofi dan

terbuka

untuk

diamandemen

undang-undang

dan

kembali. Dalam posisi sebagai satu-

paradigma

satunya

kekuasaan

dengan suasana kebatinan dan sistem nilai

presiden sangat besar meskipun tidak

yang berlaku pada masa itu. Secara teoritis

sampai bersifat mutlak, dalam bahasa

dapat di kemukakan bahwa menurut

konstitusi disebutkan bahwa kekuasaan

Rondinelli dan Cheema, yang dilihat dari

Presiden tidak terbatas.

sudut pandang kebijakan dan administrasi,

mandataris

MPR,

Melalui posisinya tersebut Presiden

yang

yang mengatur

berbeda-beda

desentralisasi

adalah;

sesuai

transfer

kemudian mengkooptasi cabang-cabang

perencanaan, pengambilan keputusan, atau

kekuasaan pemerintahan lainnya seperti

otoritas administratif lokal, organisasi semi

legislatif, yudikatif, dan auditif, bahkan

otonom

kalangan pers pun dibungkam dengan

pemerintah lokal, atau organisasi non

diberi

pemerintah.12 Selain itu menurut Litvack

lebel

”pers

yang

bebas

dan

bertanggungjawab”.

dan

organisasi

parastatal,

dan Seddon desentralisasi adalah: transfer

Sekarang ini Indonesia sedang

kewenangan dan tanggung jawab berkaitan

memasuki masa ujicoba dengan sistem

dengan

demokrasi yang merujuk pada nilai-nilai

pemerintah

universal, meskipun tidak ada jaminan

pemerintah yang ada dibawahnya, atau

bahwa sistem yang dugunakan sekarang

organisasi semi bebas, ataupun sektor

akan membawa Indonesia lebih maju dan

privat.13 Dari beberapa definisi tentang

makmur dibandingkan masa lalu. Bagi di

desentralisasi di atas, dapat ditarik intisari

Indonesia desentralisasi bukan hal yang

desentralisasi yakni: (1) adanya transfer

baru, karena sistem pemerintahan tersebut

kewenangan

sudah ada sejak tahun 1903 dengan adanya

mengenai fungsi-fungsi publik; (2) transfer

decentralisatie

wet.

Sejak

fungsi-fungsi pusat

dan

publik

kepada

dari

organisasi

tanggung

jawab

Indonesia

merdeka sampai saat ini sudah ada 8 12

(delapan) undang-undang yang secara mengatur tentang desentralisasi. Pilihan politik pemerintahan yang bergerak seperti

Rondinelli, Dennis, and Shabir Cheema, 1983, Decentralization and Development: policy Implementation in developing Countries, sage Publication, hal.18 13 Wikipedia, The Free Encylopedia


34


ISSN (P): 2356-1939 ISSN (e): -

tersebut berasal dari pemerintah pusat, (3)

(unitaris)

transfer tersebut diberikan kepada entitas,

membentuk

yang

pemerintah pusat.

dapat

berbentuk;

organisasi

seperti

di

daerah

Indonesia, otonom

yang adalah

badan-badan

Sumber kewenangan atau urusan

pemerintah semi otonom, organisasi atau

yang ditransfer berasal dari pemerintah

pejabat pemerintah pusat yang berada di

pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 4 ayat

luar

non

(1) Undang-Undang Dasar 1945 yang asli

formal,

maupun yang telah diamandemen yaitu:

menurut Pasal 1 huruf b Undang-Undang

Presiden Republik Indonesia memegang

Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-

kekuasaan pemerintahan menurut Undang-

Pokok

Undang Dasar.

pemerintah

subnasional,

ibukota

pemerintah.

negara, Secara

organisasi legalistik

Pemrintahan

di

Daerah,

desentralisasi adalah penyerahan urusan

Menurut Undang-Undang Nomor 5

pemerintahan dari Pemerintah Pusat atau

Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 22

Daerah tingkat atasannya kepada Daerah

Tahun 1999 serta Undang-Undang Nomor

menjadi

tanggganya,

32 Tahun 2004, menegaskan bahwa yang

menurut Pasal 1 huruf e Undang-Undang

menerima desentralisasi adalah daerah

Nomor

Tentang

otonom, bukan hanya pemerintah daerah,

Pemerintahan Daerah desentralisasi adalah

daerah otonom itu sendiri adalah Kesatuan

Penyerahan wewenang pemerintahan oleh

masyarakat

hukum

Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam

batas-batas

wilayah

kerangka

mengatur

dan

urusan

22

rumah

Tahun

Negara

1999

Kesatuan

Republik

yang

mempunyai

yang

berwenang

mengurus

urusan

Indonesia, menurut Pasal 1 butir 7

pemerintahan dan kepentingan masyarakat

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

setempat

Tentang

berdasarkan aspirasi masyarakat dalam

Pemerintahan

Desentralisasi

adalah:

Daerah, penyerahan

wewenang pemerintahan oleh Pemerintah

sistem

menurut

Negara

prakarsa

Kesatuan

sendiri

Republik

Indonesia.

kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Rebuplik Indonesia. Dari ketiga

peraturan

perundang-undangan

b. Arah Perkembangan Desentralisasi di Indonesia Perkembangan

desentralisasi

di

tentang pemerintaham daerah sebagaimana

Indobnesia sejak jaman Hindia Belanda

dikemukakan di atas, dapat diketahui

sampai saat ini yakni dari sentralistik

bahwa dalam negara berbentuk kesatuan

bergerak ke desentralisasi yang lain, kajian


35

Sistem Desentralisasi dalam … yang lengkap mengenai perkembangan

membahayakan keutuhan Negara Kesatuan

pemerintahan daerah di Indonesia sejak

Republik

masa kemerdekaan sampai tahun 1965.

dengan maksud dan tujuan pemeberian

Indonesia

dan

tidak

serasi

desentralisasi

otonomi kepada daerah sesuai dengan

diputuskan berdasarkan suasana politik

prinsip-prinsip yang digariskan di dalam

pada

GBHN.

Arah

pendulum

jamannya,

yang

kemudian

Pada masa Undang-Undang Nomor

diformalisasikan dalam bentuk peraturan perundang-undangan,

sebagai

contoh:

5 Tahun 1974, prinsip otonomi yang nyata

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965

dan

Tentang

Pemerintahan

diwujudkan dalam bentuk pemerintahan

desentralistik,

yang sentralistik, peran instansi vertikal

prinsip otonomi yang digunakan adalah riil

dalam melaksanakan asas dekonsentrasi

dan seluas-luasnya, pada masa itu kata

lebih dominan dibandingkan peran dinas

otonomi

daerah

Daerah

Pokok-Pokok sifatnya

sangat

yang

seluas-luasnya

sesuai

suasana batin para penyusun undangundang maupun tuntutan jaman, prinsip

bertanggung

dalam

jawab

menjalankan

ternyata

asas

desentralisasi. Melalui prinsip uniteritorial dan

tersebut oleh Undang-Undang Nomor 5

unipersonal,

Tahun

jabatannya adalah juga kepala wilayah

1974

sebagai

undang-undang

kepala

daerah

karena

total,

sebagai wakil pemerintah pusat di daerah,

pendulum yang semula berada pada kutub

melalui posisinya yang ganda, kepala

desentralisasi, ditarik ke kutub lainnya

daerah menjadi lebih kuat dibanding

yang bersifat sentralistik.

DPRD sebagai wakil rakyat.

penggantinya,

dikoreksi

secara

Prinsip yang dipakai bukan lagi

Pada masa Undang-Undang Nomor

Otonomi yang riil dan seluas-luasnya,

22 Tahun 1999 sebagaimana buah dari

tetapi

dan

gerakan reformasi, pendulum pembagian

demikian

kewenangan antara pemerintah pusat dan

otonomi

bertanggung

yang

jawab,

nyata

dengan

prinsip otonomi yang riil atau nyata tetap

pemerintah

merupakan prinsip yang harus melandasi

menuju ke kutup lainnya yang bersifat

pelaksanaan pemberian otonomi kepada

sangat desentralistik, bahkan rumusan

daerah, sedangkan istilah seluas-luasnya

pembagian

tidak

yang tertuang dalam Pasal 7 ayat (1)

lagi

dipergunakan

karena

otonom

bergerak

kewenangan

kembali

pemerintahan

berdasarkan pengalaman selama ini istilah

menyebutkan:

tersebut

mencakup kewenangan dalam seluruh

ternyata

kecenderungan

dapat

pemikiran

menimbulkan yang

dapat

Kewenangan

daerah

bidang pemerintahan, kecuali kewenangan


36


ISSN (P): 2356-1939 ISSN (e): -

negeri,

antara lain dari Litvak menyebutkan:

pertahanan keamanan, peradilan, moneter

adanya keseimbangan pembagian urusan

dan fiskal, agama serta kewenangan

pemerintahan

bidang lain.

keuangan

dalam

bidang

politik

luar

Pemahaman dari Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999

maupun

yang

pemerintah

sumber-sumber

menyertainya

pusat

dengan

antar

pemerintah

daerah. Prinsip

dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa

desentralisasi

sangat

berkeseimbangan sebenarnya justru yang

besar

paling sesuai dengan falsafah negara

di

Pancasila, yang pada dasarnya adalah

sentralisasikan kepada daerah otonom,

ideologi jalan tengah. Pancasila juga

seperti pengalaman sejarah pemerintahan

menggunakan

pendekatan

daerah di Indonesia pada masa lalu,

pengambuilan

keputusan

apabila memilih salah satu kutup secara

memcahkan masalah, seperti tersirat pada

berlebihan, segera akan gerakan untuk

sila ke empat yakni Kerakyatan yang

mendorong kembali pendulum pembagian

dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

kewenangan

permusyawaratan perwakilan.

undang-undang

tersebut

desentralistik, karena kewenangan

sebagaian

penmerintahan

pemerintah

pada

titik

Melalui

keseimbangan baru. Berbeda dengan berbagai undang-

dalam ataupun

desentralisasi

berkeseimbangan

dapat

dilakukan

undang pemerintahan daerah yang pernah

pembagian urusan pemerintahan antara

disusun,

pendulum

pemerintah pusat dengan daerah otonom

kewenangan

antara

pembagian

pemerintah

pusat

secara

proposonal

dengan

dengan daerah otonom tidak lagi memilih

mempertimbangkan nilai-nilai efektifitas,

salah satu kutup yang sangat desentralistik

efesiansi,

ataupun

ekonomi, serta nilai demokrasi, dalam

yang

sangat

sentralistik,

keadilan,

kesetaraan,

melainkan memilih keseimbangan diantara

bidang

keduannya, oleh karena itu, Undang-

dialokasikan

Undang Nomor 32 Tahun 2004 dapat

pemerintahan, sudah tergambar adanya

disebut

tugas, wewenang, serta tanggung jawab.

sebagai

menggunakan

undang-undang prinsip

yang

desentralisasi

bersekeimbangan.

urusan

dan

pemerintahan

kepada

setiap

yang entitas

Pembagian urusan pemerintahan yang dilakukan secara proposonal harus

Prinsip ini bukanlah hal yang baru,

diikuti dengan pembagian sumber-sumber

karena sudah banyak pandangan para ahli

keuangan yang sepadan pula sesuai dengan


37

Sistem Desentralisasi dalam … prinsip

”

uang

mengikuti

fungsi”.

mengadili,

dan

memutus

perkara.

Kemudian diikuti dengan pengalokasian

Kekuasaan yudikatif, yang dalam UUD

sumber daya aparatur sesuai jenis dan

NRI TAHUN 1945 disebut dengan istilah

kualitas

kekuasaan

urusan

ditangani

pemerintahan

oleh

setiap

yang

kehakiman,

diselenggarakan

entitas

untuk menegakkan hukum dan keadilan.

pusat,

Jika dilihat dari hasil Perubahan UUD NRI

pemerintahan(pemerintah

pemerintah daerah provinsi, pemerintah

1945,

daerah kabupaten/kota).

kehakiman merupakan salah satu materi

Melalui

prinsip

desentralisasi

ketentuan

muatan

yang

tentang

mengalami

kekuasaan

perubahan

kepentingan

mendasar. Secara kuantitatif, perubahan

antara pemerintah pusat dengan daerah

tersebut dapat dilihat dari penambahan

otonom maupun antar daerah otonom

butir

diharapkan dapat dikurangi, karena ada

perubahan,ketentuan

pembagian

kehakiman dan UUD NRI 1945 hanya 2

berkeseimbangan

konflik

urusan

pembagian

pemerintahan

sumber-sumber

secara proposonal,

dengan

dan

keuangan

ketentuan.

Sebelum kekuasaan

pasal yang terdiri atas 3 ayat. Setelah

mengingat

perubahan,

ketentuan

kepentingan nasional serta persatuan dan

tersebut menjadi 5 pasal terdiri atas 19

kesatuan bangsa dan negara.

ayat. Dari sisi kelembagaan, Perubahan

Melalui

desentralisasi

UUD NRI Tahun 1945 melahirkan 2 (dua)

berkeseimbangan, dilakukan pembagian

lembaga

fungsi yang jelas antara kepala daerah dan

kehakiman, yaitu Mahkamah Konstitusi

DPRD. Dalam pengertian desentralisasi

(MK) sebagai salah satu pelaku kekuasaan

terkandung

kehakiman dan Komisi Yudisial (KY)

adanya

penyerahan

di

lingkungan

kekuasaan

dan

sebagai lembaga yang terkait dengan

daerah,

keberadaan Mahkamah Agung (MA).Agar

kewenangan mengatur yang diwujudkan

kekuasaan kehakiman dapat menjalankan

dalam bentuk membuat peraturan daerah

fungsi dengan baik,dibutuhkan pengaturan

lebih banyak menjalankan kewenangan

lebih lanjut sesuai dasar konstitusional

mengurus yang bersifat implementasikan

yang ada.

kewenangan mengurus

untuk rumah

mengatur tangga

Apabila

dari kewenangan mengatur.

kita

menilik

proses

kekuasaan

perdebatan dalam Perubahan UUD NRI

negara adalah kekuasaan yudikatif, yaitu

Tahun 1945, akan kita temukan empat isu

kekuasaan

penting

Salah

peradilan

satu

untuk dalam

cabang

menyelenggarakan bentuk

memeriksa,

terkait

dengan

kekuasaan

kehakiman. Keempat isu tersebut adalah


38


pentingnya

menegaskan

kehakiman

yang

menjamin

kekuasaan

merdeka,

penegakan

hukum

ISSN (P): 2356-1939 ISSN (e): -

Jaminan

tersebut

diwujudkan

dalam

perlunya

rumusan Pasal 24 ayat (1) UUD NRI

dengan

Tahun 1945 yang menyatakan bahwa

mengatur badan-badan yang terkait dengan

kekuasaan

kehakiman

itu,perlunya pengawasan terhadap hakim,

kekuasaan

dan perlunya penerapan judicial review.

menyelenggarakan

Penegasan kekuasaan kehakiman yang

menegakkan hukum dan keadilan. meliputi

merdeka menjadi perhatian utama karena

kebebasan dalam mengambil putusan serta

kondisi masa lalu yang menempatkannya

kemandirian

di bawah kendali kekuasaan eksekutif.

Adapun penempatan semua lingkungan

yang

merupakan

merdeka

untuk

peradilan

demi

pengelolaan

organisasi.

karier,serta

peradilan di bawah kekuasaan kehakiman

lembaga

diwujudkan dalam Pasal 24 ayat (2) yang

peradilan di bawah kendali pemerintah,

menentukan bahwa salah satu pelaku

yaitu

kekuasaan kehakiman adalah MA yang di

Perekrutan

hakim,

administrasi,dan

keuangan

Departemen

Kehakiman.Di

sisi

lain,terdapat badan peradilan yang berada

bawahnya

terdapat

di

peradilan,

yaitu

bawah

institusi

pemerintah,yaitu

empat

lingkungan

peradilan

umum,

pengadilan agama di bawah Departemen

lingkungan peradilan agama, lingkungan

Agama dan pengadilan militer di bawah

peradilan militer, dan lingkungan peradilan

ABRI.Kedudukan

tata usaha negara.

dan

ketergantungan terganggunya

Selain keberadaan MA, MK, dan

independensi lembagalembaga peradilan

KY yang ada pada UUD NRI Tahun 1945

tersebut dalam memeriksa, mengadili, dan

pascaperubahan,

memutus perkara.

pembahasannya

tersebut

mengakibatkan

kekuasaan sumber

kehakiman,

pengelolaan

kekuasaan mengadili untuk menegakkan

harus

baik

dari

administrasi,

maupun

diselenggarakan

kehakiman

sendiri.

sisi

oleh Selain

itu,semua lingkungan peradilan yang ada berada

di

agar

memasukan pemikiran bahwa keberhasilan

daya,

kekuasaan

usulan

kemerdekaan

kehakiman

keuangan

terdapat

proses

menjamin

Untuk kekuasaan

dalam

bawah

lembaga

pelaku

hukum

dan

keadilan

tidak

hanya

ditentukan oleh lembaga peradilan, tetapi juga ditentukan oleh badan-badan lain yang bergerak di wilayah hukum. Karena pengaturan

itu,

diperlukan

badanbadan

lain

juga seperti

kekuasaan kehakiman, tidak ada yang

kejaksaan, kepolisian, advokat, notaris,

berada di bawah instansi pemerintah.

dan lembaga pemasyarakatan. Setelah


39

Sistem Desentralisasi dalam … melalui perdebatan, keberadaan kejaksaan,

Karena itu, diperlukan keberadaan badan

kepolisian, advokat, notaris, dan lembaga

pengawasan ter-sendiri. Pada awalnya,

pemasyarakatan

khusus

usulan yang muncul adalah perlunya

masuk dalam rumusan hasil tersebut.Hal

pengaturan Dewan Kehormatan Hakim

itu karena badan-badan tersebut dari sisi

atau Dewan Kehormatan MA. Namun,

kelembagaan tidak sepenuhnya berada di

kelemahan dari lembaga tersebut adalah

bawah kekuasaan kehakiman, walaupun

statusnya sebagai alat kelengkapan MA

fungsinya terkait erat.

sehingga merupakan bagian dari MA itu

tidak

secara

itu,keberadaannya

sendiri. Pengawasan internal semacam itu

dipandang cukup diatur dengan undang-

biasanya tidak efektif dan cenderung

undang. Kepolisian negara diatur dalam

muncul semangat korps.

Selain

yaitu Pertahanan dan

Karena itu,pengawasan terhadap

Keamanan Negara. Sebagai landasan,

hakim harus diformat sebagai pengawasan

pengaturan badan-badan tersebut dalam

eksternal.Lembaga

undang-undang terdapat pada Pasal 24

wewenang pengawasan tersebut harus

ayat (3) yang menyatakan bahwa badan-

mandiri

badan lain yang fungsinya berkaitan

Pemikiran tersebut mendasari munculnya

dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam

KY yang bersifat mandiri. Wewenang KY

undangundang.

adalah terkait dengan pengawasan untuk

bab tersendiri,

Permasalahan

berikutnya

yang

yang

dari lembaga

menjaga

memiliki

yang diawasi.

dan

menegakkan

muncul dalam perdebatan Perubahan UUD

kehormatan,keluhuran

NRI

perilaku hakim. Dalam pembahasan juga

Tahun

1945

adalah

perlunya

mengemuka

terkait

termasuk memberikan rekomendasi sanksi

kondisi

peradilan

di

Indonesia pada masa lalu yang dinilai sarat

untuk

dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme

Agung.

serta praktik mafia peradilan. Selain

dilaksanakan

wewenang

serta

pengawasan terhadap hakim. Hal itu dengan

bahwa

martabat,

oleh

KY

Mahkamah

Dengan wewenang tersebut, KY

agar

dinilai nantinya akan mengetahui rekam

kemerdekaan yang dimiliki oleh hakim

jejak dan kualitas hakim. Karena itu, KY

tidak disalahgunakan.

juga diberikan wewenang mengusulkan

itu,pengawasan

juga

diperlukan

Pengawasan tidak dapat dilakukan

pengangkatan hakim agung kepada DPR

oleh lembaga politik seperti DPR atau

dan selanjutnya ditetapkan oleh presiden.

presiden karena akan mengurangi hakikat

Dengan

kemerdekaan

diharapkan benar-benar memiliki integritas

kekuasaan

kehakiman.

demikian,

hakim


agung

40


ISSN (P): 2356-1939 ISSN (e): -

dan kepribadian yang tidak tercela, adil,

Beijing Statement Of Principles Of The

profesional, dan berpengalaman di bidang

Independence The Law Asia Region Of

hukum.

The Judiciary di Manila tanggal 28

Negara Indonesia adalah Negara

Agustus

1997,

dimana

didalamnya

Hukum. Penegasan Indonesia sebagai

ditegaskan bahwa:

negara

1) kehakiman merupakan institusi nilai

yang

berdasarkan

hukum

dituangkan dalam pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan perubahannya yang menyatakan

bahwa

negara

Indonesia

yang tertinggi pada setiap masyarakat; 2) kemerdekaan hakim mempersyaratkan bahwa hukum memutuskan sebuah

adalah negara hukum. Konsekuensi dari

perkara

penegasan

pemahaman

tersebut

adalah

adanya

sepenuhnya

atas

undang-undang

dasar dan

perlindungan hak asasi manusia, adanya

terbebas dari pengaruh dari manapun,

kekuasaan

merdeka

baik langsung maupun tidak langsung,

dengan menyelenggarakan peradilan yang

hakim memiliki yurisdiksi atas segala

bebas dan tidak memihak, serta adanya

isu yang memerlukan keadilan.

kehakiman

yang

Di Indonesia kekuasaan kehakiman

legalitas dalam arti hukum dalam segala

dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan

bentuknya. Untuk

mewujudkan

cita-cita

Badan Peradilan yang ada dibawahnya

kekuasaan kehakiman yang merdeka, pasal

dalam

24 ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan

peradilanagama, peradilan TUN, peradilan

bahwa kekuasaan kehakiman merupakan

militer, dan oleh sebuah Mahkamah

kekuasaan

Konstitusi.

yang

menyelenggarakan

merdeka

untuk

peradilan

guna

menegakkan hukum dan keadilan. Pada hakikatnya cita-cita untuk menciptakan

lingkungan

Demikian

peradilan

ketentuan

umum,

yang

terdapat dalam pasal 24 ayat (2) UUD 1945. Untuk

mendukung

terwujudnya

kekuasaan kehakiman yang merdeka dan

kekuasaan kehakiman yang merdeka telah

mandiri merupakan cita-cita universal. Hal

diadakan perubahan terhadap UU No. 14

ini bisa dilihat dalam Basic Principles On

tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasan

Independence of The Judiciary, yang

kehakiman dan UU No. 35 Tahun 1999

diajukan

PBB

tentang perubahan UU No. 14 tahun 1970

(Resolusi 40/32 tanggal 29 Nopember

yang diganti dengan UU No. 4 Tahun

1985 dan resolusi 40/146 tanggal 13

2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dan

Desember 1985). Juga bisa dilihat pada

yang terakhir UU No. 4 Tahun 2004

oleh

Majelis

Umum


41

Sistem Desentralisasi dalam … tersebut dirubah menjadi UU No. 48

komprehensif subtansi UU No. 48

Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman.

Tahun 2009, misalnya adanya bab

Salah satu inti dari UU No. 4 tahun 2004

tersendiri

adalah pelaksanaan prinsip satu atap (one

penyelenggaraan

roof system) terhadap lembaga peradilan

kehakiman;

baik itu terkait dengan kelembagaan

2) Pengaturan

mengenai

asas kekuasaan

umum

mengenai

maupun tehnis administrasi dan finansial

pengawasan

peradilan sebagaimana ketentuan pasal 13

konstitusi sesuai dengan peraturan

ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004. Adapun

perundang-undangan dan mendasarkan

alasan

pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku

yang

mengharuskan

adanya

perubahan atas UU No. 4 Tahun 204

Hakim;

menjadi UU No. 48 Tahun 2009 tentang

3) Pengaturan

hakim

dan

umum

mengenai

Kekuasan Kehakiman adalah karena UU

pengangkatan

No. 4 Tahun 2004 belum mengatur secara

hakim dan hakim konstitusi;

komprehensif kekuasaan tersebut

tentang

kehakiman

penyelenggaraan dan

untuk

perubahan memperkuat

4) Pengaturan

dan

hakim

pemberhentian

mengenai

pengadilan

khusus yang mempuyai kewenangan untuk

memeriksa,

mengadili,

dan

penyelenggaraan kekuasaan kehakiman

memutus perkara tertentu yang hanya

dan mewujudkan sistem peradilan yang

dapat

terpadu (integrated justice system).

lingkungan

Di

samping

itu

juga

untuk

dibentuk

dalam

badan

salah

peradilan

satu yang

berada di bawah Mahkamah Agung;

memenuhi putusan Mahkamah Konstitusi

5) Pengaturan mengenai hakim ad hoc

Nomor 005/PUU/2006 yang salah satu

yang bersifat sementara dan memiliki

amarnya telah membatalkan pasal 34 UU

keahlian serta pengalaman di bidang

No. 4 Tahun 2004. Putusan MK tersebut

tertentu untuk memeriksa, mengadili

juga telah membatalkan ketentuan yang

dan memutus suatu perkara;

terkait dengan pengawasan hakim dalam

6) Pengaturan umum mengenai arbitrase

UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi

dan alternatif penyelesaian sengketa di

Yudisial. Adapaun hal-hal penting yang

luar pengadilan;

ada dalam UU No. 48 Tahun 2009, antara

umum bagi pencari keadilan yang tidak

lain sebagai berikut: 1) Mereformulasi

7) Pengaturan umum mengenai bantuan

dan

mereposisi

mampu dan pengaturan mengenai pos

sistematika UU No. 4 Tahun 2004

bantuan

terkait

pengadilan;

dengan

pengaturan

secara

hukum

pada


setiap

42


ISSN (P): 2356-1939 ISSN (e): -

8) Penegasan bahwa hakim dan hakim

tersebut sangat jelas, tetapi oleh Undang-

konstitusi adalah pejabat negara; dan

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

9) Pengaturan umum mengenai jaminan

pemerintahan daerah, khususnya pasal 24

keamanan dan kesejahteraan hakim

ayat (3) dan ayat (5) dibuat aturan yang

dan hakim konstitusi.

berbeda, sehingga muncul jabatan wakil kepala daerah yang dipilih dalam satu

2. Sistem Desentralisasi dalam Negara

paket. Setelah Undang-Undang Nomor 32

Kesatuan Republik Indonesia a. Perubahan Paradigma dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia Reformasi

yang

terjadi

di

Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah berjalan

kemudian

ditemui

berbagai

masalah

berkaitan

dengan

pengisian

Indonesia pada Tahun 1997-1998 telah

jabatan Wakil Kepala Daerah yang dipilih

merubah

dalam satu paket, ada konflik mengenai

secara

mendasar

sistem

kehidupan berbangsa dan bernegara serta

pembagian

kewenangan,

berpemerintahan, UUD 1945 yang selama

sumber

masa orde baru telah dibuat sakral dan

pengaruh, ataupun menjadi pesaing pada

dilakukan indoktrinasi menurut tafsiran

periode jabatan berikutnya.

penghasilan,

pembagian

saling

reputan

sepihak dari pemerintahan melalui P4,

Perubahan penting yang terjadi

pada masa reformasi diamendemen sampai

pada amandemen UUD 1945 antara lain

empat kali, bahkan ada kemungkinan akan

adalah digantinya paradigma pemencaran

diamandemen kembali.

kekuasaan pemerintahan secara horisontal,

Melalui reformasi telah dilakukan

yang semula menggunakan paradigma

meskipun

pembagian kekuasaan (distribution of

kemudian juga menimbulkan dampak

power) merubah paradigma pemisahan

negatif berupa de-ligitimasi konstitusi,

kekuasaan (separation of power). Sejarah

sebagai contoh Undang-Undang Nomor 32

pemerintahan telah memberikan bukti

Tahun

yang nyata pada masa pemerintahan yakni

de-sakralisasi

2004,

UUD

1945,

kususnya

Bab

tentang

pemilihan kepala daerah jelas tidak sejalan

luasnya

kekuasaan

dengan konstitusi. Pada Pasal 18 ayat (4)

kemudian

UUD 1945 disebutkan bahwa Gubernur,

anomali-anomali

Bupati, Walikota masing-masing sebagai

kesengsaraan bagi rakyat karena menderita

kepala pemerintahan provinsi, kabupaten,

kemiskinan maupun konflik antara anak

kota dipilih secara demokratis, isi pasal ini

bangsa, sebagai satu-satunya mandataris

pada

presiden

akhirnya yang

yang

menunjukan membawa


43

Sistem Desentralisasi dalam … MPR,

presiden

intervensi

dan berada di bawah kekuasaan presiden,

cabang-cabang

kemudian membuat lembaga yudikatif

melakukan

kekuasaan

pada

pemerintahan

lainnya

cabang

mandul dalam penegakan hukum, terutama

legislatif (DPR), Yudikatif (MA) maupun

yang berkaitan dengan pelanggaran hukum

auditif

tersebut

yang dilakukan oleh pejabat pemerintah.

diperkuat oleh UUD 1945 yang asli. Pada

Pada akhirnya korupsi merajarela dimana-

Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 (asli)

mana tanpa ada penindakan hukum yang

dikemukakan bahwa Presiden memegang

sepadan. Indonesia dikenal sebagai negara

kekuasaan

yang korup, tetapi koruptornya terutama

(BPK),

dengan

membentuk

membentuk

menjadi

intervensi

undang-undang DPR,

padahal

yang berasal dari pejabat negara, sehingga

undang-undang

adalah

Indonesia terjadi krisis multidimensional

seharusnya

yang nyaris membuat negara masuk ke

persetujuan

kekuasaan

seperti

legislatif kekuasaan

yang DPR.

Sejarah

dalam jurang kebangrutan.

pemerintahan kemudian memberikan bukti

Pada sisi lain, berdasarkan UUD

bahwa masa itu hampir semua undang-

1945 (asli), fungsi BPK sebagai auditor

undang datang dari pihak pemerintah.

negara

DPR

fungsi

melalui cara membentuk BPKP (Badan

legislasi hanya lebih banyak berposisi

Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan),

sebagai pembahas terhadap rancangan

apabila BPK merupakan satuan pengawas

undang-undang

ekternal dari pemerintah, maka BPKP

sebagai

penyelenggara

yang

datang

dari

diintervensi

oleh

pemerintah

pemerintah. Terlebih pada waktu itu ada

merupakan

satuan

pengawas

internal

hegemoni satu partai (Golkar) sehingga

pemerintah

yang

berada

dibawah

sebagaian besar anggota DPR tidak berani

lingkungan Departemen Keuangan, berada

bersuara vokal, khawatir drecall oleh

di bawah dan bertanggung jawab kepada

partainya. Intervensi pada fungsi yudikatif

menteri keuangan. Jumlah unit-unit cabang

nampak dari mekanisme pengisian jabatan

BPKP di berbagai daerah di seluruh

ketua Mahkamah Agung yang sepenuhnya

Indonesia lebih banyak dibandingkan unit-

tergantung pada presiden sebagai kepala

unit

negara, hal tersebut terjadi karena UUD

mengurangi peran BPK karena tergantikan

1945 yang asli memberikan cek kosong

oleh BPKP, dalam perjalannya kedudukan

kepada Presiden sebagai pembuat undang-

BPKP

undang, untuk mengisinya sendiri menurut

independen yang berada di bawah dan

kepentingannya.

departemen

bertanggung jawab kepada presiden, tetapi

kehakiman yang dipimpin oleh menteri

lembaga tersebut tetap tidak dapat bebas

Adanya

BPK,

hal

diperkuat

ini

pada

gilirannya

menjadi


lembaga

44


dari

pengaruh

kekuasaan

Presiden.

ISSN (P): 2356-1939 ISSN (e): -

kembali,

kerena

bertentangan

dengan

terkandung

dalam

Dikaitkan dengan sistem pemerintahan,

semangat

yang

perubahan paradigma pemerintahan dari

konstitusi,

dengan

paradigma

ke

koordinasi Kepala Daerah, Kekuasaan

kekuasaan

kehakiman menjadi tidak merdeka lagi

paradigma

pembagian

kekuasaan

pemisahan

berada

bawah

menimbulkan berbagai konsekuensi logis,

dalam

(1) penguatan peran DPR sebagai lembaga

menegakkan

legislatif, hal ini terlihat pada Pasal 20 ayat

Perubahan paradigma alokasi kekuasaan di

1 UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi

tingkat nasional berpengaruh pula pada

Dewan Perwakilan Rakyat memegang

alokasi kewenangan di daerah antara

kekuasaan membentuk undang-undang.

Kepala Daerah dengan DPRD dengan

Melalui amandemen UUD 1945, fungsi

perubahan fungsi legislatif di tingkat

yudikatif diperkuat dan dipisahkan dari

pusat, di tingkat daerah terjadi pergeseran

fungsi

adalah

titik kewenangan menyusun Peraturan

menempatkan korp hakim berada di bawah

Daerah. Penguatan fungsi legislatif bagi

Mahkamah Agung, tidak lagi dalam

DPRD

sebuah depaertemen. Pengisian jabatan

semangat demokrasi, tetapi di sisi lain

Ketua MA juga tidak lagi sepenuhnya

menimbulkan ketidakkonsistenya sistem,

dilakukan oleh Presiden, tetapi

juga

penguatan fungsi legislatif di tangan DPR

melibatkan DPR sebagai wakil rakyat

di tingkat nasional tepat dilakukan, karena

sebagaimana menurut Pasal 24 ayat (1)

antar DPR dengan Presiden merupakan

UUD NRI Tahun 1945 menegaskan

dua lembaga

yang terpisah. Tingkat

Kekuasaan

pemerintahan

daerah,

eksekutif,

kekuasaan

bentuknya

kehakiman

menegakkan Pemisahan

di

peradilan

hukum

satu

sisi

dan

guna

keadilan.

sejalan

baik

dengan

menurut

merdeka

untuk

Undang-Undang Nomor 1974, Undang-

peradilan

guna

Undang Nomor 32 Tahun 2004, antara

keadilan.

Kepala Daerah dan DPRD berada pada

yang

menyelenggarakan

merupakan

menjalankan

di

hukum kekuasaan

dan

Yudikatif

dari

satu

kotak,

yakni

kotak

pemerintahan

unsur

pengaruh kekuasaan Eksekutif di tingkat

penyelenggara

daerah,

nasional tentunya berdampak pada tingkat

penguatan fungsi legislasi di tingkat

daerah, keanggotaan Muspida yang selama

daerah di tingkat nasional.

ini memasukan unsur Pengadilan Negeri di tingkat Kabupaten/Kota dan Pengadilan Tinggi di tingkat Provinsi perlu ditinjau

b. Kekuasaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia


45

Sistem Desentralisasi dalam … Penyelenggaraan

kegiatan pembuatan hukum dalam salah

pemerintahan terdapat tiga pilar utama,

satu bentuk saja, yakni misalnya Undang-

yakni kekuasan legislatif, eksekutif dan

Undang Dasar atau undang-undang saja.

legislatif. Ketiganya memainkan peran

Untuk tingkat yang lebih rendah tidak

penting sesuai dengan kewenangannya

dibuat oleh lembaga parlemen. Selebihnya,

masing-masing. Kedua kekuasaan yakni

parlemen hanya sebagai pengawas saja

legislatif dan eksekutif lebih dinamis

bukan sebagai produsen.15

Dalam

Dalam

sifatnya dan lebih memiliki frekuensi yang

kehidupan

bernegara,

dapat

pengertian legislatif itu diperluas dengan

bersinggungan satu sama lain. Adanya

adanya pembagian pemerintahan dari segi

keadaan yang amat memungkinkan di

kewilayahan, yakni pusat dan daerah.

mana kedua jenis kekuasan di atas

Daerah dalam pengertian di atas merujuk

(legislatif dan eksekutif) bersinggungan,

kepada

maka menjadi penting untuk ditinjau

kabupaten atau kota. Dengan begitu, maka

terlebih

terutama

pengertian legislatif menjadi istilah yang

menyangkut pengertian dan wewenangnya

dapat pula diterapkan dalam arti lembaga

masing-masing.

yang memproduk peraturan perundang-

cukup

tinggi

di

mana

kedua 14

dahulu

keduanya,

Pengertian dasar dari

kewilayahan

diartikan

undangan

untuk

membuat

perundangan yang demikian diberi inisial

undang-undang. Pengertian legislatif ini

sebagai peraturan yang dikeluarkan oleh

sering

sebagai

pemerintahan yang ada di daerah yang

pengertian parlemen atau sering diartikan

lebih dikenal dengan sebutan Peraturan

sebagai lembaga wakil rakyat.

Daerah (Perda). Sedangkan Tugas dan

sebagai

legislatif kekuasaan

pula

diterjemahkan

Menurut Jimly Asshiddiqie, sesuai

daerah.

dan

adalah

kekuasaan

di

provinsi

Peraturan

kewenangan lembaga legislatif dalam arti

dengan teori pemisahan kekuasaan, orang

fungsinya

membayangkan bahwa fungsi legislatif

Nomor

dari kekuasan negara dapat dikaitkan

Pemerintahan Daerah terdiri dari tiga hal,

dengan lembaga parlemen. Pada hal,

yakni fungsi legislasi, anggaran, dan

menurut

Jimly

pengawasan.16

legislatif

itu

14

Asshiddiqie, hanyalah

fungsi

menurut 32

Tahun

Undang-Undang 2004

tentang

menyangkut

Jimly Asshiddiqie, 2005. Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Jakarta, Penerbit Konstitusi Press, hal. 5

15

Ibid, hal. 7. Lihat, Pasal 41 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. 16


46


ISSN (P): 2356-1939 ISSN (e): -

g. Memberikan persetujuan terhadap

Menurut Pasal 42 Undang-Undang Nomor

32

Tahun

2004

rencana

tentang

mempunyai

tugas

h. Meminta

daerah

dalam

untuk

dan

keterangan

penyelenggaraan

pemerintahan daerah;

mendapat persetujuan bersama; b. membahas

laporan

pertanggungjawaban kepala daerah

a. membentuk Perda yang dibahas kepala

sama

pemerintah daerah;

dan

wewenang :

dengan

kerja

internasional yang dilakukan, oleh

Pemerintahan Daerah sebagai berikut : 1) DPRD

terhadap

i.

menyetujui

Membentuk

panitia

pengawas

pemilihan kepala daerah;

rancangan Perda tentang APBD

j. Melakukan

bersama dengan kepala daerah;

pengawasan

dan

pengawasan

meminta laporan KPUD dalam

terhadap pelaksanaan Perda dan

penyelenggaraan pemilihan kepala

peraturan

daerah;

c. melaksanakan

perundang-undangan

k. Memberikan persetujuan terhadap

lainya, peraturan kepala daerah, APBD,

kebijakan

daerah

dalam

pemerintah

rencana kerja sama antar daerah

melaksanakan

dan dengan pihak ketiga yang

program pembangunan daerah, dan

membebani

kerjasama internasional di daerah;

daerah.

d. mengusulkan pengangkatan dan

2) Selain

masyarakat

tugas

dan

dan

wewenang

pemberhentian kepala daerah/wakil

sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

kepala daerah kepada Presiden

DPRD

melalui Menteri Dalam Negeri

wewenang

melalui

perundang-undangan.17

Gubernur

bagi

DPRD

kabupaten/kota;

melaksanakan

Dari

lain

gambaran

tugas

diatur

di

dan dalam

atas

dapat

e. memilih wakil daerah dalam hal

dikatakan

bahwa

terjadi kekosongan jabatan wakil

beberapa

fungsi

kepala daerah;

lembaga lembaga legislatif yang dinamai

f. memberikan

pendapat

dan

pertimbangan kepada pemerintah

sebagai

Dewan

sebenarnya yang

terdapat

melekat

Perwakilan

pada

Rakyat

Daerah(DPRD). Fungsi-fungsi dimaksud

daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;

17

Lihat, Pasal 42 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. DE FACTO Vol. 1, No. 1 September 2016 http://jurnal.uniba-bpn.ac.id/index.php/defacto/issue/view/28

47

Sistem Desentralisasi dalam … adalah fungsi legislasi, anggaran dan

persinggungan

pengawasan,

legislatif dan eksekutif di dalam suatu

yang

kemudian

diikuti

antar

dua

dengan adanya hak-hak tertentu yang

penyelenggaraan

dimiliki.

nasional, DPR dengan unsur eksekutif

Jimly

Asshiddiqie

akhirnya

“Dalam berbagai literatur hukum dan politik lazim dipahami oleh berbagai sarjana, bahwa tugas-tugas pokok lembaga lembaga parlemen itu di mana-mana adalah: (a) mengambil inisiatif atau upaya pembuatan undang-undang; (b) mengubah atau amandemen terhadap berbagai peraturan perundang-undangan; (c) mengadakan perdebatan mengenai kebijaksanaan umum; dan (d) mengawasi pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembelanjaan negara.”18 Dari uraian di atas, dengan mengacu pada penelusuran di atas, maka dengan mengingat pengertian parlemen yang diperluas sebelumnya, maka apa-apa menjadi

tugas

tugas

pokok

Dewan

pokok

lembaga

Dewan

Perwakilan Rakyat di Daerah (provinsi maupun kabupaten dan kota). Yang dapat disimpulkan sementara dari tinjauan fungsi lembaga legislatif dalam hal ini adalah apa yang dibuat oleh lembaga dimaksud sebagai suatu produk hukum menjadi acuan dari apa yang hendak dilakukan oleh lembaga eksekutif. Dengan pengertian lain bahwa produk inilah pula dapat menjadi titik

pangkal

jajaran

pertemuan

dan

pemerintahan

daerah

provinsi

maupun kabupaten dan kota. Pemerintah dalam arti yang luas menyangkut tiga kekuasaan yang masingmasing mempunyai tugas dan kewenangan yang berbeda. Tetapi, dalam pengertian yang sempit, pemerintah tidak lain adalah lembaga

yang

berfungsi

eksekutif.

Pengertian lain dari fungsi demikian menunjuk tentang adanya suatu lembaga negara yang menjalankan pemerintahan di luar dari dua lembaga sebelumnya yakni legislatif dan yudikatif. Eksekutif dalam banyak penjelasan dinamai pula dengan istilah Pemerintah atau Government. Menurut pengertian dasarnya berasal dari bahasa Inggris yakni to

govern

yakni

yang

memerintah.

Sebelumnya telah disinggung, bahwa kata dasar dari pemerintah berasal dari kata “to govern” yakni memerintah. Ia seakan-akan mewakili negara untuk mengatur rakyat, yakni dalam pengertian memerintah rakyat sesuai dengan apa yang diinginkan oleh negara. Jimly Asshiddiqie menyimpulkan bahwa diwakili

18

tingkat

dengan unsur eksekutif daerah, baik

Perwakilan Rakyat (DPR) akan menjadi pula

Di

pusat sedang di tingkat daerah, DPRD

mencatat bahwa:

yang

negara.

lembaga,

kepentingan oleh

negara

biasanya

Pemerintah

sedang

Ibid., hal. 39


48


ISSN (P): 2356-1939 ISSN (e): -

kepentingan rakyat diintisusionalisasikan

sesuai dasar konstitusional yang ada.

atau dilembagakan melalui parlemen.19

Apabila kita menilik proses perdebatan

kekuasaan

dalam Perubahan Undang-Undang Dasar

negara adalah kekuasaan yudikatif, yaitu

Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

kekuasaan

akan kita temukan empat isu penting

Salah

satu

cabang

untuk

peradilan

dalam

menyelenggarakan bentuk

memeriksa,

terkait

dengan

kekuasaan

kehakiman.

perkara.

Keempat isu tersebut adalah pentingnya

Kekuasaan yudikatif, yang dalam Undang-

menegaskan kekuasaan kehakiman yang


merdeka, perlunya menjamin penegakan

Tahun1945

disebut

hukum dengan mengatur badan-badan

kekuasaan

kehakiman,

mengadili,

dan

memutus

dengan

istilah

diselenggarakan

yang

terkait

dengan

itu,perlunya

untuk menegakkan hukum dan keadilan.

pengawasan terhadap hakim, dan perlunya

Jika dilihat dari hasil Perubahan Undang-

penerapan judicial review. Penegasan


kekuasaan

Tahun 1945, ketentuan tentang kekuasaan

menjadi perhatian utama karena kondisi

kehakiman merupakan salah satu materi

masa lalu yang menempatkannya di bawah

muatan

kendali kekuasaan eksekutif.

yang

mengalami

perubahan

Untuk

mendasar. Secara kuantitatif, perubahan tersebut dapat dilihat dari penambahan

kekuasaan

butir ketentuan.

kekuasaan

Perubahan Undang-Undang Dasar

kehakiman

sumber

yang

merdeka

menjamin

kemerdekaan

kehakiman,

pengelolaan

kehakiman daya,

baik

dari

administrasi,

maupun

Negara Rrepublik Indonesia Tahun 1945

keuangan

melahirkan 2 (dua) lembaga di lingkungan

kekuasaan

kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah

itu,semua lingkungan peradilan yang ada

Konstitusi (MK) sebagai salah satu pelaku

berada

kekuasaan

Komisi

kekuasaan kehakiman, tidak ada yang

Yudisial (KY) sebagai lembaga yang

berada di bawah instansi pemerintah.

terkait dengan keberadaan Mahkamah

Jaminan

Agung (MA).Agar kekuasaan kehakiman

rumusan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang

dapat

dengan

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

baik,dibutuhkan pengaturan lebih lanjut

1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan

kehakiman

menjalankan

dan

fungsi

harus

sisi

diselenggarakan

kehakiman

di

bawah

tersebut

sendiri.

lembaga

diwujudkan

oleh Selain

pelaku

dalam

kehakiman merupakan kekuasaan yang 19

Jimly Asshiddiqie., op cit., hal. 37

merdeka

untuk

menyelenggarakan


49

Sistem Desentralisasi dalam … peradilan demi menegakkan hukum dan

yang menyatakan bahwa negara Indonesia

keadilan.

adalah negara hukum.21

meliputi

kebebasan

dalam

Konsekuensi

mengambil putusan serta kemandirian pengelolaan

organisasi.

Adapun

asasi

di

kehakiman

kekuasaan

kehakiman

penegasan

tersebut adalah adanya perlindungan hak

penempatan semua lingkungan peradilan bawah

dari

manusia,

adanya

yang

kekuasaan

merdeka

dengan

diwujudkan dalam Pasal 24 ayat (2) yang

menyelenggarakan peradilan yang bebas

menentukan bahwa salah satu pelaku

dan tidak memihak, serta adanya legalitas

kekuasaan kehakiman adalah MA yang di

dalam arti hukum dalam segala bentuknya.

bawahnya

terdapat

Untuk mewujudkan cita-cita kekuasaan

peradilan,

yaitu

empat

lingkungan

peradilan

umum,

kehakiman yang merdeka, Pasal 24 ayat

lingkungan peradilan agama, lingkungan

(1)

peradilan militer, dan lingkungan peradilan

Republik

tata usaha negara.

menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman

Selain

itu,keberadaannya

Undang-Undang

Dasar

Indonesia

Negara

Tahun

1945

merupakan kekuasaan yang merdeka untuk

dipandang cukup diatur dengan undang-

menyelenggarakan

undang. Kepolisian negara diatur dalam

menegakkan hukum dan keadilan.22

bab tersendiri,

peradilan

guna

yaitu Pertahanan dan

Keamanan Negara. Sebagai landasan,

PENUTUP

pengaturan badan-badan tersebut dalam

1. Kesimpulan

undang-undang terdapat pada Pasal 24

Desentralisasi dan demokrasi sudah

ayat (3) yang menyatakan bahwa badan-

berkembang seiring dengan perkembangan

badan lain yang fungsinya berkaitan

wacana di tingkat dunia. Pada Orde Lama

dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam


undang-undang.20

demokrasi

Negara Indonesia adalah Negara

istilah

terpimpin,

demokrasi

walapun

terpimpin

Hukum. Penegasan Indonesia sebagai

contradictio

in

negara

terminilogi

mengandung

antara

demokrasi

yang

berdasarkan

dituangkan dalam Pasal

hukum

1 ayat

(3)

Undang-Undang Dasar Negara Republik

kata

terminus

(di

dalam terdapat dalam

kontradiksi) yang

bersifat


Indonesia Tahun 1945 dan perubahannya 21

20

Lihat, Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Lihat, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 22 Lihat, Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945


50


ISSN (P): 2356-1939 ISSN (e): -

Melalui

lebih bersifat hierarkhis, tetapi sebagaian besar

rakyat

pada

waktu

itu

tidak

desentralisasi

berkeseimbangan

dapat

perlu

dilakukan

sebabnya

pembagian urusan pemerintahan antara

rakyat masih percaya pada diri presiden.

pemerintah pusat dengan daerah otonom

Setelah Orde lama muncul dengan istilah

secara

Orde

mempertimbangkan nilai-nilai efektifitas,

terlampui

mempersalahkan,

Baru,

dikembangkan

istilah

proposonal

demokrasi Pancasila, dengan ciri utama

efesiansi,

tidak hanya oposisi, serta menghindari

ekonomi, serta nilai demokrasi, dalam

adanya dominasi oleh mayoritas maupun

bidang

tirani oleh minoritas.

dialokasikan

Reformasi

yang

terjadi

di

Indonesia pada Tahun 1997-1998 telah merubah

secara

mendasar

keadilan,

dengan

urusan

dan

kesetaraan,

pemerintahan

kepada

setiap

yang entitas

pemerintahan, sudah tergambar adanya tugas, wewenang, serta tanggung jawab. Sejarah

sistem

pemerintahan

telah

kehidupan berbangsa dan bernegara serta

memberikan bukti yang nyata pada masa

berpemerintahan, UUD 1945 yang selama

pemerintahan yakni luasnya kekuasaan

masa orde baru telah dibuat sakral dan

presiden yang kemudian pada akhirnya

dilakukan indoktrinasi menurut tafsiran

menunjukan

sepihak dari pemerintahan melalui P4,

membawa

pada masa reformasi diamendemen sampai

karena menderita kemiskinan maupun

empat kali, bahkan ada kemungkinan akan

konflik antara anak bangsa, sebagai satu-

diamandemen kembali. Melalui reformasi

satunya

telah dilakukan de-sakralisasi UUD 1945,

melakukan intervensi kekuasaan pada

meskipun kemudian juga menimbulkan

cabang-cabang

dampak

seperti cabang legislatif (DPR), Yudikatif

konstitusi.

negatif

berupa

de-ligitimasi

anomali-anomali kesengsaraan

mandataris

bagi

MPR,

pemerintahan

yang rakyat

presiden

lainnya

(MA) maupun auditif (BPK), intervensi tersebut diperkuat oleh UUD 1945 yang

2. Saran

asli.

DAFTAR PUSTAKA Abdullah, Rozali, Pelaksanaan Otonomi Luas & Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000


51

Sistem Desentralisasi dalam … Boediono, 2007, Dimensi Ekonomi Politik Pembangunan Indonesia, Pidato Pengkuhan , Jabatan Guru Besar Pada Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, tanggal 24 Februari 2007, tidak di publikasikan. Hans Kelsen, Teori Hukum Murni, Nusamedia dan Nuansa, Bandung, 2007 Held, David, 2006, Models of Democracy. Terjemahan oleh Abdul Haris, Jakarta, Akbar Tanjung Institute Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Surabaya, 2005 Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Jakarta, Penerbit Konstitusi Press, 2005 ------------------------, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II, Konstitusi Press, Jakarta, 2006 -----------------------, Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945, FH UII Press, Yogyakarta, 2005 -----------------------, Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Sinar Grafika, 2010 Komisi Pemberantasan Korupsi, Telaah Peran Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), 2005 Stoner, James A.F. and Freeman, Edward, (Alih Bahasa Bakowatn Wilhelmus W), Manajemen, Itermedia, Jakarta, 1994 Sunarno, Siswanto. Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2008 Sadu Wasistiono dan Yonata Wiyoso, Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Fokusmedia, 2009 Tri Ratnawati, Pemekaran Daerah, Politik Lokal & Beberapa Isu Terseleksi, Pustaka Pelajar Yogyakarta, 2009 Mukthie Fadjar, Reformasi Konstitusi Dalam Masa Transisi Paradigmatik, Malang, Penerbit In-Trans, 2003 Markoff oleh Heru Nugroho, Huntington, Samuel P, 1991, Gelombang Demokrasi ketiga, Terjemahan oleh Asril Marjohan, Jakarta, Pustaka Grafiti DE FACTO Vol. 1, No. 1 September 2016 http://jurnal.uniba-bpn.ac.id/index.php/defacto/issue/view/28

52


ISSN (P): 2356-1939 ISSN (e): -

Ryaas Rasyid. 2002. Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, Yogyakarta, Penerbit Pustaka Pelajar, 2002 Rondinell, Dennis, and Shabir Cheema, 1983, Decentralization and Development: Policy Implementation in Developing Countries, Sage, Publications Ohmae, Kenichi, 2002, Hancurnya Negara Bangsa-Bangkitnya Negara Kawasan dan Geliat Ekonomi Regional di Dunia Tak Terbatas, Terjemahan oleh Ruslani, Yogyakarta, Qalam Ziegenhain, Pattrick, 2008, The Indonesian Parliament and Democratization, Singapore, Institute of Sautheast Asian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Anggota MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPRD. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.


53

SISTEM DESENTRALISASI DALAM PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA. Roziqin Kaprodi Magister Ilmu Hukum UNIBA Kaltim

Recommend Documents