LAMPIRAN II.3 : PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR : 45 TAHUN 2009 TANGGAL : 11 NOVEMBER 2009 TENTANG : SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BUNGO.
SISTEM DAN PROSEDUR PENYIAPAN RANPERDA APBD
II-3.1. KERANGKA HUKUM (1)
Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 88 s/d Pasal 91 mengamanatkan, PPKD menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD berikut dokumen pendukungnya berdasarkan RKA-SKPD yang telah ditelaah oleh TAPD.
II-3.2. DESKRIPSI KEGIATAN (1)
RKA-SKPD yang telah disiapkan oleh masing-masing SKPD diserahkan kepada PPKD untuk memulai penyusunan Raperda APBD. PPKD menyerahkan RKA-SKPD kepada TAPD untuk dilakukan pembahasan. Pembahasan dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan KUA, PPAS, prakiraan maju, dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, standar Biaya, SPM, serta sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD. Apabila hasil pembahasan RKA-SKPD terdapat ketidaksesuaian, SKPD harus melakukan penyempurnaan.
(2)
TAPD menyerahkan RKA-SKPD yang telah sesuai kepada PPKD untuk dikompilasi menjadi Raperda APBD. Dengan data tambahan berupa Laporan Keuangan dan Daftar Pegawai, PPKD melakukan kompilasi atas RKA-SKPD menjadi Raperda APBD beserta lampiran dan Nota Keuangan.
(3)
PPKD menyerahkan Raperda APBD beserta lampiran dan Nota Keuangan kepada SEKDA. SEKDA menyerahkan Raperda APBD beserta lampiran dan Nota Keuangan kepada Bupati dengan sebelumnya melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
II-3.3. PIHAK TERKAIT (1)
Dalam kegiatan ini TAPD memiliki tugas : 1) Melakukan Pembahasan RKA-SKPD. 2) Menyerahkan RKA-SKPD yang telah sesuai kepada PPKD
(2)
Dalam kegiatan ini Sekretaris Daerah memiliki tugas : 1) Menyerahkan Raperda APBD beserta lampiran dan Nota Keuangan kepada Bupati. 2) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
(3)
PPKD memiliki tugas : 1) Melakukan kompilasi atas RKA-SKPD menjadi Raperda APBD. 2) Menyiapkan. . . .
-2-
2) Menyiapkan lampiran Raperda APBD dan Nota Keuangan.
II-3.4. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS. (1) Langkah I. RKA-SKPD yang telah disiapkan oleh masing-masing SKPD diserahkan kepada PPKD. (2)
Langkah II. PPKD menyerahkan RKA-SKPD kepada TAPD untuk diteliti, diverifikasi dan dilakukan pembahasan. Pembahasan dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan KUA, PPAS, prakiraan , dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, standar harga, SPM, serta sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD. Apabila hasil pembahasan RKA-SKPD terdapat ketidaksesuaian, SKPD harus melakukan penyempurnaan.
(3)
Langkah III. TAPD menyerahkan RKA-SKPD yang telah sesuai kepada PPKD untuk dikompilasi menjadi Raperda APBD.
(4)
Langkah IV. PPKD melakukan kompilasi atas RKA-SKPD menjadi Raperda APBD serta menyiapkan lampiran Raperda APBD dan Nota Keuangan
(5)
Langkah V. PPKD menyerahkan Raperda APBD beserta lampiran dan Nota Keuangan kepada SEKDA.
(6)
Langkah VI. SEKDA menyerahkan Raperda APBD beserta lampiran dan Nota Keuangan kepada Bupati dengan sebelumnya melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
II-3.5. BENTUK FORMAT DOKUMEN (1)
Bentuk format dokumen terkait yang dipergunakan berkenaan dengan pelaksanaan sistem dan prosedur adalah sebagaimana berikut ini.
(2)
Contoh format sebagaimana dimaksud butir (1) dapat disesuaikan lebih lanjut menurut kebutuhan dan perkembangan keadaan dalam rangka tertib administrasi keuangan.
FORMAT. . . .
-3-
FORMAT RANCANGAN PERATURAN DAERAH BESERTA LAMPIRAN A. Rancangan PERATURAN DAERAH
LOGO DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO NOMOR.... TAHUN ..... TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN ..... DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BUNGO, Menimbang :
Mengingat :
a.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
b.
bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun ....... yang dijabarkan kedalam Kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati bersama antara pemerintah Daerah dengan DPRD tanggal ..... Tahun .....;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bungo Tahun Anggaran ......
1.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569); Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048 ); Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
2.
3.
4.
5. Undang-Undang. . . . .
-45.
6. 7. 8.
9.
10.
11.
12.
13. 14. 15.
16.
17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.
24.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138); Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139); Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416), sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712); Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502); Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503); Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574); Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575); Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576); Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 25. Peraturan Pemerintah. . . .
-525. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614); 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ; 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ….. Tahun …… Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran ……..; 28. Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 12); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO dan BUPATI BUNGO MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TENTANG PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN ......
ANGGARAN
Pasal 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran ....... sebagai berikut: 1. Pendapatan Daerah Rp. ...................... 2. Belanja Daerah Rp. ...................... Surplus/(Defisit) Rp. ....................... 3. Pembiayaan Daerah a. Penerimaan Rp.......................... b. Pengeluaran Rp.......................... Pembiayaan Netto
Rp..........................
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan
Rp.........................
Pasal 2 (1)
(2)
(3)
Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. ……………………. b. Dana perimbangan sejumlah Rp. ...................... c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp. ................ Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan : a. Pajak daerah sejumlah Rp…………………….. b. Retribusi daerah sejumlah Rp …………………… c. Hasil pengelolaan kekayaaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp…………… d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp ……… Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan : a. Dana bagi hasil Pajak/Bukan Pajak sejumlah Rp. ……………… b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp......................... c. Dana Alokasi khusus sejumlah Rp......................... (4) Lain-lain pendapatan. . .
-6(4)
Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan: a. Hibah sejumlah Rp. …………………… b. Dana darurat sejumlah Rp………………………. c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya sejumlah Rp. d. Dana Penyesuaian dan Otonom Khusus sejumlah Rp. ………………… e. Bantuan keuangan dari propinsi atau dari pemerintah daerah lainnya sejumlah Rp………
Pasal 3 Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp................ b. Belanja Langsung sejumlah Rp...................... (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja: a. Belanja pegawai sejumlah Rp. ...................... b. Belanja bunga sejumlah Rp.................... c. Belanja subsidi sejumlah Rp................. d. Belanja hibah sejumlah Rp. ..................... e. Belanja bantuan sosial sejumlah Rp. ..................... f. Belanja bagi hasil sejumlah Rp. ................... g. Belanja bantuan keuangan sejumlah Rp................... h. Belanja tidak terduga sejumlah Rp. ........................ (3) Belanja Langsung sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja: a. Belanja pegawai sejumlah Rp. …………………. b. Belanja barang dan jasa sejumlah Rp. .................... c. Belanja Modal sejumlah Rp. ……………………. (1)
Pasal 4 (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a. Penerimaan sejumlah Rp. .................... b. Pengeluaran sejumlah Rp. ……………………. (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan : a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp. ………. b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp………………. c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. ………… d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp. .................... e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. ................ f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp.................... (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan : a. pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. .............. b. penyertaaan modal ( investasi ) pemerintah daerah sejumlah Rp. ............... c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp. .................. d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp.................. Pasal 5 Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 1. Lampiran I Ringkasan APBD 2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; 3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; 5. Lampiran V Rekapitulasi Penggunaan Sumber Dana; 6. Lampiran VI. . . . .
-76
Lampiran VI
7. 8. 9. 10.
Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran
11.
Lampiran XI
12 13
Lampiran XII Lampiran XIII
VII VIII IX X
Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan; Daftar Piutang Daerah; Daftar Penyertaan Modal (investasi) daerah; Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya; Daftar dana cadangan daerah; dan Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.
Pasal 6 Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD. Pasal 7 Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari ……... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.
Ditetapkan di Muara Bungo pada tanggal ............... BUPATI BUNGO (tanda tangan) (nama lengkap)
Diundangkan di Muara Bungo Pada tanggal ................... SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO (tanda tangan) (nama lengkap)
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN........ NOMOR.......
B. RINGKASAN APBD. . . . .
-8-
B. RINGKASAN APBD.
Lampiran I
: Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor Tanggal
KABUPATEN BUNGO RINGKASAN APBD TAHUN ANGGARAN ………… Nomor Urut 1
Uraian
Jumlah
2
3
1.
PENDAPATAN DAERAH
1.1
Pendapatan asli daerah
1.1.1
Pajak daerah
1.1.2
Retribusi daerah
1.1.3
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
1.1.4
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
1.2
Dana perimbangan
1.2.1
Dana bagi hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
1.2.2
Dana alokasi umum
1.2.3
Dana alokasi khusus
1.3
Lain-lain pendapatan daerah yang sah
1.3.1
Hibah
1.3.2
Dana darurat
1.3.3
Bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya
1.3.4
Dana penyesuaian dan Otonomi khusus
1.3.5
Bantuan Keuangan dari pemerintah daerah lainnya Jumlah Pendapatan
2.
BELANJA DAERAH
2.1
Belanja Tidak Langsung
2.1.1
Belanja pegawai
2.1.2
Belanja bunga
2.1.3
Belanja subsidi
2.1.4
Belanja hibah
2.1.5
Belanja bantuan sosial
2.1.6
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kabupaten dan Pemerintahan Desa Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kabupaten Dan Pemerintahan Desa Belanja Tidak Terduga
2.1.7 2.1.8
-9-
2.2
Belanja Langsung
2.2.1
Belanja pegawai
2.2.2
belanja barang dan jasa
2.2.3
belanja modal Jumlah Belanja Surplus / (Defisit)
3.
PEMBIAYAAN DAERAH
3.1
Penerimaan pembiayaan
3.1.1
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA)
3.1.2
Pencairan Dana Cadangan
3.1.3
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
3.1.4
Penerimaan Pinjaman daerah
3.1.5
Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman
3.1.6
Penerimaan Piutang daerah Jumlah penerimaan pembiayaan
3.2
Pengeluaran pembiayaan
3.2.1
pembentukan dana cadangan
3.2.2
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
3.2.3
pembayaran pokok utang
3.2.4
Pemberian Pinjaman Daerah Jumlah pengeluaran pembiayaan Pembiayaan netto
3.3
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)
C. RINGKASAN. . . .
- 10 -
C.
RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
LAMPIRAN II
: PERATURAN DAERAH NOMOR : TANGGAL :
KABUPATEN BUNGO RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN ………… Belanja Kode
Urusan Pemerintahan Daerah
Pendapatan
1
2
3
1
Tidak Langsung 4
Langsung 5
Jumlah Belanja 6
URUSAN WAJIB
1 1 1
01 01 01
1 1 1
…. …. ….
01 02
Pendidikan Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxxx Dst ………………
…. ….
Dst ……………… Dst ……………… Dst ………………
2
URUSAN PILIHAN
2 2 2
01 01 01
01 03
Pertanian Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxxx Dst………………
2 2 2
…. …. ….
…. ….
Dst ……………… Dst ……………… Dst ………………
Jumlah SURPLUS/(DEFISIT)
PEMBIAYAAN Kode
1
Urusan Pemerintahan Daerah
2
20 XX
PENERIMAAN
PENGELUARAN
PEMBIAYAA N NETTO
3
4
5=3-4
SILPA TAB
6
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian DPPKDA
D. RINGKASAN. . . .
- 11 -
D. RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN; LAMPIRAN III
: PERATURAN DAERAH NOMOR : TANGGAL :
KABUPATEN BUNGO RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN ………… URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI
: x.xx. …….. : x. xx. xx. ……..
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
3
xx
xx
00
00
4
PENDAPATAN DAERAH
xx xx xx
xx xx xx
00 00 00
00 00 00
4 4 4
1 1 1
1 2
xx
xx
00
00
4
1
3
xx
xx
00
00
4
1
4
Pendapatan asli daerah Hasil pajak daerah Hasil retribusi daerah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
xx xx xx xx
xx xx xx xx
00 00 00 00
00 00 00 00
4 4 4 4
2 2 2 2
1 2 3
Dana perimbangan Dana bagi hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak Dana alokasi umum Dana alokasi khusus
xx xx xx xx
xx xx xx xx
00 00 00 00
00 00 00 00
4 4 4 4
3 3 3 3
1 2 3
xx
xx
00
00
4
3
4
xx
xx
00
00
4
3
5
xx
xx
00
00
4
3
6
Lain-lain pendapatan daerah yang sah Dana penyeimbang dari pemerintah Dana darurat Pendapatan Hibah Bagi hasil pajak dari provinsi/kabupaten/Kabupaten *) Bantuan keuangan dari provinsi/kabupaten/ Kabupaten *) Bantuan Keuangan dari pemerintah daerah lainnya
Jumlah Pendapatan
xx
xx
00
00
5
xx xx xx xx xx xx xx xx
xx xx xx xx xx xx xx xx
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
5 5 5 5 5 5 5 5
BELANJA DAERAH
1 1 1 1 1 1 1 1
1 2 3 4 5 6 7 8
Belanja Tidak Langsung Belanja pegawai Belanja bunga Belanja subsidi Belanja hibah Belanja bantuan Sosial Belanja bagi hasil Belanja bantuan keuangan Belanja tak terduga
DASAR HUKUM 4
- 12 -
Belanja Langsung xx xx xx xx xx
xx xx xx xx xx
xx xx xx xx xx
xx xx xx xx
5 5 5
2 2 2
1 2 3
Program ….. Kegiatan ….. Belanja pegawai Belanja barang dan jasa Belanja modal
xx xx xx
xx xx xx
xx xx xx
xx xx xx
5 5
2 2
1 2
Kegiatan ….. Belanja pegawai Belanja barang dan jasa
xx xx xx xx xx
xx xx xx xx xx
xx xx xx xx xx
xx xx xx xx
5 5 5
2 2 2
1 2 3
Program ….. Kegiatan ….. Belanja pegawai Belanja barang dan jasa Belanja modal
xx xx xx
xx xx xx
xx xx xx
xx xx xx
5 5
2 2
1 2
6 6 6 6 6 6 6 6
01. 01. 01. 01. 01. 01. 01.
Kegiatan ….. Belanja pegawai Belanja barang dan jasa dst ………………
Jumlah Belanja Surplus/(Defisit) xx xx xx xx xx xx xx xx
xx xx xx xx xx xx xx xx
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
1 2 3 4 5 6
PEMBIAYAAN DAERAH Penerimaan pembiayaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Penerimaan pinjaman Daerah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Penerimaan Piutang Daerah
Jumlah penerimaan pembiayaan xx xx xx xx
xx xx xx xx
00 00 00 00
00 00 00 00
6 6 6 6
02. 02. 02. 02.
1 2 3
Pengeluaran pembiayaan Pembentukan Dana cadangan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Pembayaran pokok utang
xx
xx
00
00
6
02.
4
Pemberian Pinjaman Daerah
Jumlah pengeluaran pembiayaan Pembiayaan netto Keterangan : *)
coret yang tidak perlu
E. REKAPITULASI. . . .
- 13 E.
REKAPITULASI BELANJA PROGRAM DAN KEGIATAN;
MENURUT
URUSAN
PEMERINTAHAN
LAMPIRAN IV
:
DAERAH,
ORGANISASI,
PERATURAN DAERAH NOMOR : TANGGAL :
KABUPATEN BUNGO REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN ………… Jenis Belanja Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
1
2
3
4
5
1 01 01 01 01 01 01 01
xx xx
xx
Pendidikan Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxxx Program …… Kegiatan …..
1
.... ...
….
…
Dst………………
2
2
6 = 3+4+5
URUSAN WAJIB
1 1 1 1
2 2 2 2
Jumlah
URUSAN PILIHAN 01 01 01 01
01 01 01
xx xx
xx
Pertanian Dinas Pertanian Program …… Kegiatan …..
.... ...
….
…
Dst………………
F. REKAPITULASI. . . . .
- 14 F.
REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA LAMPIRAN V
:
PERATURAN DAERAH NOMOR : TANGGAL :
KABUPATEN BUNGO REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN …………
URAIAN
KODE
1
2
01 01
3
Pelayanan umum 1
06
Perencanaan Pembangunan
01
1
20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
01
1
21
Statistik
01
1
23
Kearsipan
01
1
24
Komunikasi dan Informatika
01
1
25
Perencanaan Pembangunan
02
Pertahanan
03 03
1
19
04
Ketertiban dan keamanan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Ekonomi
04
1
07
Perhubungan
04
1
14
Ketenagakerjaan
04
1
15
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
04
1
16
Penanaman Modal
1
21
Ketahanan Pangan
04
1
22
Pemberdayaan dan Desa
04
2
01
Pertanian
04
2
02
Kehutanan
04
2
03
Energi Mineral
04
2
05
Kelautan dan Perikanan
04
dan
BELANJA TIDAK BELANJA LANGSUNG LANGSUNG NON BARANG PEGAWAI PEGAWAI MODAL PEGAWAI DAN JASA
Masyarakat
Sumberdaya
4
5
6
7
JUMLAH 8=3+4+ 5+6+7
- 15 -
BELANJA TIDAK BELANJA LANGSUNG LANGSUNG NON BARANG PEGAWAI PEGAWAI MODAL PEGAWAI DAN JASA
URAIAN
KODE
1
2
04
2
06
Perdagangan
04
2
07
Industri
04
2
08
Ketransmigrasian
05
3
4
5
6
JUMLAH 8=3+4+ 5+6+7
7
Lingkungan hidup
05
1
05
Penataan Ruang
05
1
08
Lingkungan Hidup
05
1
09
Pertanahan
06
Perumahan
06
1
03
Pekerjaan Umum
06
1
04
Perumahan
07
Kesehatan
07
1
02
Kesehatan
07
1
12
Keluarga Berencana Keluarga Sejahtera
08
dan
Pariwisata dan budaya
08
1
17
Kebudayaan
08
2
04
Pariwisata
09
Agama
10
Pendidikan
10
1
01
Pendidikan
10
1
18
Kepemudaan dan Olah Raga
10
1
26
Perpustakaan
11
Perlindungan sosial
11
1
10
Kependudukan dan Catatan Sipil
11
1
11
Pemberdayaan Perempuan
11
1
13
Sosial
........., tanggal……………. BUPATI BUNGO (tanda tangan) (nama lengkap)
G. DAFTAR. . . .
- 16 G. DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN LAMPIRAN VI
:
PERATURAN DAERAH NOMOR : TANGGAL :
KABUPATEN BUNGO DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN TAHUN ANGGARAN… NON ESELON
ESELON GOLONGAN/RUANG I
II
III
IV
V
TENAGA FUNGSIONAL
STAF
JUMLAH
Golongan IV/e Golongan IV/d Golongan IV/c Golongan IV/b Golongan IV/a JUMLAH GOLONGAN IV Golongan III/d Golongan III/c Golongan III/b Golongan III/a JUMLAH GOLONGAN III Golongan II/d Golongan II/c Golongan II/b Golongan II/a JUMLAH GOLONGAN II Golongan I/d Golongan I/c Golongan I/b Golongan I/a JUMLAH GOLONGAN I TOTAL ……..,tanggal, bulan, tahun ….. BUPATI BUNGO (tanda tangan) (nama lengkap)
H. DAFTAR. . . .
- 17 H. DAFTAR PIUTANG DAERAH LAMPIRAN VII
: PERATURAN DAERAH NOMOR
:
TANGGAL
:
KABUPATEN BUNGO DAFTAR PIUTANG DAERAH TAHUN ANGGARAN…….
No.
Uraian rincian piutang
Tahun pengakuan piutang
Jumlah piutang Sampai dengan tahun n-2
Perkiraan penambahan tahun n-1
Perkiraan pengurangan tahun n-1
Perkiraan saldo akhir tahun tahun n1
1
2
3
4
5
6
7 = 4+5-6
Jumlah
…… tanggal …..,….. BUPATI BUNGO
(tanda tangan) ( nama lengkap)
I. DAFTAR. . . .
- 18 -
I. DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH.
LAMPIRAN VII
:
PERATURAN DAERAH NOMOR : TANGGAL :
KABUPATEN BUNGO DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH TAHUN ANGGARAN…….
No.
Tahun Penyertaa n Modal
Nama Badan/Le mbaga/ Pihak Ketiga
Dasar hukum penyertaa n modal (investasi) daerah
1
2
3
4
Bentuk penyertaa n Modal (investasi) daerah
5
Jumlah penyertaa n modal (investasi) daerah
Jumlah modal yang telah disertakan sampai tahun anggaran lalu
6
7
Penyertaan modal tahun ini
Jumlah modal yang telah disertakan sampai dengan tahun ini
8
9=7+8
Sisa modal yang belum disertakan
Hasil penyertaan modal (investasi) daerah tahun ini
Jumlah modal (investasi) yang akan diterima kembali tahun ini
Jumlah Sisa Modal (Investasi) yang disertakan sampai dengan tahun ini
10=6-9
11
12
13=9-12
1 2 Dst JUMLAH …… tanggal …..,….. BUPATI Bungo (tanda tangan) ( nama lengkap)
- 19 -
J. DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH
LAMPIRAN IX
:
PERATURAN DAERAH NOMOR : TANGGAL :
KABUPATEN BUNGO DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH TAHUN ANGGARAN……. (Dalam Rupiah) No.
Jenis aset tetap daerah
Saldo pada akhir tahun n-2
1
2
3
Perkiraan penambahan tahun n-1
Perkiraan pengurangan tahun n-1
Perkiraan saldo pada akhir tahun n-1
4
5
6=3+4-5
1 2 dst Jumlah …… tanggal …..,….. BUPATI BUNGO
(tanda tangan) ( nama lengkap)
- 20 -
K. DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAINNYA;
LAMPIRAN X
:
PERATURAN DAERAH NOMOR : TANGGAL :
KABUPATEN BUNGO DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN-LAIN TAHUN ANGGARAN…….
No.
Jenis Aset Lainnya
Saldo pada akhir tahun n-2
Perkiraan penambahan tahun n-1
Perkiraan pengurangan tahun n-1
Perkiraan saldo pada akhir tahun n-1
1
2
3
4
5
6 = 3+4-5
1 2 dst Jumlah …… tanggal …..,….. BUPATI BUNGO
(tanda tangan) ( nama lengkap)
- 21 -
L. DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI LAMPIRAN XI
: PERATURAN DAERAH NOMOR
:
TANGGAL
:
KABUPATEN BUNGO DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI TAHUN ANGGARAN n Jumlah Anggaran TAHUN n-1 No.
1
Kode
2
Judul Kegiatan
3
APBD TA n-1
Perubahan APBD TA n-1
4
5
Jumlah Realisasi sampai dengan akhir TA n-1
6
Jumlah sisa anggaran yang dianggarkan dalam tahun ini (Rp) TA n APBD
Perubahan APBD
7
8
1. 2. dst. JUMLAH *) coret yang tidak perlu …… tanggal …..,….. BUPATI BUNGO ( tanda tangan) ( Nama Lengkap)
- 22 -
M. DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH.
LAMPIRAN XII
: PERATURAN DAERAH NOMOR : TANGGAL :
KABUPATEN BUNGO DAFTAR DANA CADANGAN TAHUN ANGGARAN…….
No.
Tujuan pembentukan dana cadangan
Dasar hukum pembentukan dana cadangan
Jumlah dana cadangan yang direncanakan (Rp)
Saldo Awal (Rp)
Transfer dari Kas Daerah (Rp)
Transfer ke Kas Daerah (Rp)
Saldo akhir (Rp)
1
2
3
4
5
6
7
8
Sisa dana yang belum dicadang kan (Rp)
1 2 DST Jumlah …… tanggal …..,….. BUPATI BUNGO ( tanda tangan) ( Nama Lengkap)
9
- 23 -
N. DAFTAR PINJAMAN DAERAH DAN OBLIGASI DAERAH.
LAMPIRAN XIII :
PERATURAN DAERAH Nomor
:
Tanggal
:
KABUPATEN BUNGO DAFTAR PINJAMAN DAERAH TAHUN ANGGARAN …….
No
1
Sumber pinjaman daerah
2
Dasar Hukum Pinjaman/ Obligasi
3
Tanggal / Tahun Perjanjian pinjaman / obligasi
4
Jumlah Pinjaman/ Nilai Nominal Obligasi
5
Jangka waktu pinjaman (tahun)
6
Persentase bunga pinjaman
7
Tujuan penggunaan pinjaman
8
Jumlah pembayaran tahun ini (Rp)
Jumlah Sisa Pembayaran (Rp)
pokok Pinjaman Daerah
Bunga
pokok Pinjaman Daerah
Bunga
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
9
10
11
12
…… tanggal …..,….. BUPATI Bungo
( Nama Lengkap)
- 24 FORMAT SUSUNAN NOTA KEUANGAN. Bab I
Pendahuluan 1.1. Umum,
1.2. 1.3. 1.4. Bab II
Kebijakan Umum Pendapatan Daerah.
Permasalahan Utama Belanja Daerah, Kebijakan Umum Belanja Daerah Prioritas Dan Plafon Anggaran Belanja Daerah
Kondisi Dan Kebijakan Anggaran Pembiayaan. 4.1. Kondisi Umum Pembiayaan,
4.2. 4.3. Bab V
Permasalahan Utama Pendapatan Daerah, Estimasi Pendapatan Daerah,
Kondisi Dan Kebijakan Belanja Daerah 3.1. Kondisi Umum Belanja Daerah,
3.2. 3.3. 3.4. Bab IV
Sistimatika Penulisan Nota Keuangan.
Kondisi Dan Kebijakan Anggaran Pendapatan Daerah. 2.1. Kondisi Umum Pendapatan Daerah,
2.2. 2.3. 2.4. Bab III
Maksud Dan Tujuan Penyusunan Nota Keuangan, Landasan Hukum Penyusunan Nota Keuangan,
Permasalahan Utama Pembiayaan, Kebijakan Umum Pembiayaan.
Program Dan Kegiatan Memuat penjelasan ruang lingkup target dan sasaran program dan kegiatan APBD menurut penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
Bab VI Penutup
3.6. BAGAN. . . .
- 25 -
II-3.6. BAGAN ALIR PENYIAPAN RANPERDA APBD Uraian 1. RKA-SKPD yang telah disiapkan oleh masingmasing SKPD diserahkan kepada PPKD untuk memulai penyusunan Raperda APBD. 2. PPKD menyerahkan RKASKPD kepada TAPD untuk dilakukan pembahasan.
3. TAPD menyerahkan RKASKPD yang telah sesuai kepada PPKD untuk dikompilasi menjadi Raperda APBD
4. Dengan data tambahan berupa Laporan Keuangan dan Daftar Pegawai, PPKD melakukan kompilasi atas RKA-SKPD menjadi Raperda APBD beserta lampiran dan Nota Keuangan.
SKPD
PPKD
TAPD
SEKDA
BUPATI
RKASKPD
RKASKPD RKASKPD
RKASKPD RKASKPD RKASKPD
Penyusunan Ranperda APBD beserta Lampiran
Ranperda APBD
Nota Keuangan
5. PPKD menyerahkan Raperda APBD beserta lampiran dan Nota Keuangan kepada SEKDA. 6. SEKDA menyerahkan Raperda APBD beserta lampiran dan Nota Keuangan kepada Bupati dengan sebelumnya melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
Nota Keuangan
Ranperda APBD
Nota Keuangan
Ranperda APBD
BUPATI BUNGO, dto H. ZULFIKAR ACHMAD
