ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM DAN PROSEDUR

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DI KOTA SURAKARTA TAHUN AJARAN 2011/2012 (Studi Kasus Pada SMK Negeri 5 Surakarta)

SKRIPSI

Oleh: INTAN KARTIKA SARI K7408225

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2012 commit to user


digilib.uns.ac.id

commit to user ii


digilib.uns.ac.id

ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DI KOTA SURAKARTA TAHUN AJARAN 2011/2012 (Studi Kasus Pada SMK Negeri 5 Surakarta)

Oleh: INTAN KARTIKA SARI K7408225

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan Program Studi Pendidikan Ekonomi Bidang Keahlian Khusus Pendidikan Akuntansi Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2012 commit to user iii


digilib.uns.ac.id

commit to user iv


digilib.uns.ac.id

commit to user v


digilib.uns.ac.id

commit to user vi


digilib.uns.ac.id

ABSTRAK Intan Kartika Sari. K7408225, ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI KOTA SURAKARTA TAHUN AJARAN 2011/2012 (Studi Kasus pada SMK Negeri 5 Surakarta). Skripsi. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli 2012. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan sekolah pada SMK Negeri 5 Surakarta tahun ajaran 2011/2012, (2) Penyusunan anggaran keuangan sekolah yang berdasarkan Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 pada SMK Negeri 5 Surakarta tahun ajaran 2011/2012, (3) Sejauh mana kepatuhan penyusunan dan Realisasi Anggaran Keuangan Sekolah (RKAS) terhadap Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 pada SMK Negeri 5 Surakarta tahun ajaran 2011/2012. Sesuai dengan tujuan penelitian, maka penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Strategi yang digunakan adalah tunggal terpancang. Bila ditinjau dari aspek yang diteliti, penelitian ini merupakan studi kasus. Sumber data yang digunakan adalah informasi, dolumen dan arsip, serta tempat dan peristiwa. Dalam penelitian ini penentuan sampel dilakukan secara non probabilitas (pemilihan non-random) dengan metoode purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Validitas data dengan menggunakan trianggulasi data dan metode. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah tekniik analisis interaktif. Hasil penelitian adalah sebagai berikut: (1) Rencana anggaran dapat diterbitkan dengan ketentuan bahwa jumlah dana yang tersedia dan jumlah program yang diusulkan oleh masing-masing departemen yang memberikan plafon keuangan seperti Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Wakil Kepala Kemahasiswaan, Wakil Kepala Sumber Daya Manusia, Wakil Kepala Sekolah Hubungan Industri, dan Wakil Kepala Manajemen Mutu dikenal sehingga sekolah telah melaksanakan prosedur sistem manajemen keuangan di ketidakpatuhan dengan jumlah dana yang tersedia diperoleh dan program kerja masingmasing departemen. (2) Penyusunan anggaran sekolah berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Nomor: 19 Tahun 2007 dapat dijelaskan dalam hal keuangan dan pengeluaran berdasarkan hasil pelaksanaan rencana kerja. Sehubungan dengan keuangan dan pengeluaran di SMK Negeri 5 Surakarta Tinggi, ada prosedur perundang-undangan yang efektif seperti Peraturan Presiden, Nomor: 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Tate Milik Barang dan Jasa, yang diubah dengan Peraturan Presiden Nomor: 2011 35 dari. Menurut Peraturan Presiden Nomor: 54 Tahun 2010, pengelolaan keuangan sekolah harus dipatuhi dan harus didorong. Hasil kepatuhan pengaturan anggaran sekolah dan realisasi dengan Peraturan Presiden Nomor: 19 Tahun 2007 dapat dilihat dalam pelaksanaan rencana kerja yang langsung berhubungan dengan keuangan dan pengeluaran, dan karena itu tindak lanjut akan dilakukan sehubungan dengan Peraturan Presiden Nomor: 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Milik Negara dan Jasa. Peraturan ini harus diterapkan dan dilaksanakan sesuai dengan sistem yang tersedia, yaitu: Sistem Informasi Manajemen Daerah. Sistem ini akan diperpanjang oleh pemerintah daerah untuk digunakan oleh sekolah sehingga sekolah dapat melakukan commit to user vii


digilib.uns.ac.id

dokumentasi pelaksanaan anggaran sesuai dengan anggaran yang diberikan oleh kas daerah, dan pemerintah daerah akan menanggung hak untuk mengetahui rincian anggaran langsung pelaksanaan dokumen program dan kegiatan setiap unit kerja dari aparat setempat.

Kata kunci : Sistem Informasi Manajemen Daerah, manajemen keuangan, dan pelaksanaan anggaran

commit to user viii


digilib.uns.ac.id

ABSTRACT Intan Kartika Sari, K7408225. AN ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF FINANCIAL MANAGEMENT SYSTEM AND PROCEDURE OF VOCATIONAL HIGH SCHOOL IN SURAKARTA IN ACADEMIC YEAR T2011/2012 (A Case Study at State Vocational High School 5 of Surakarta). Skripsi. Surakarta: The Faculty of Teacher Training and Education, Sebelas Maret University, Surakarta, July 2012. The objectives of this research are to investigate: (1) the financial management system and procedure of State Vocational High School 5 of Surakarta in Academic Year 2011/2012; (2) the arrangement of the school budget based on the Regulation of the Ministry of National Education of the Republic Indonesia, Number: 19 of 2007 on Standards of Education in Academic Year 2011/2012; and (3) the compliance of the school budget arrangement and realization with the Regulation of the Ministry of National Education of the Republic Indonesia, Number: 19 of 2007 in Academic Year 2011/2012. This research used the qualitative method with the strategy of embedded single case study. The data sources included pieces of information, documents and archives, sites/locations, and events. The samples of the research were taken by using the nonprobability (non-random) sampling technique, namely: purposive sampling technique. The data of the research were gathered through in-depth interview, observation, and documentation. The data were validated by using data source and method triangulations. They were then analyzed by using the interactive technique of analysis. The results of the research are as follows: (1) The budget plan can be issued provided that the amount of the available fund and the number of programs proposed by each department which gives financial ceiling such as Vice-Principal of Curriculum Affairs, Vice-Principal of Student Affairs, Vice-Principal of Human Resources, VicePrincipal of Industrial Relations, and Vice-Principal of Quality Management are known so that the school has executed the financial management system procedure in incompliance with the amount of the available fund obtained and the work programs of each department. (2) The arrangement of the school budget based on the Regulation of the Ministry of National Education of the Republic Indonesia, Number: 19 of 2007 can be explained in terms of finance and expenditures based on the result of work plan implementation. In relation to finance and expenditures at State High Vocational School 5 of Surakarta, there are an effective legislation procedure such as Presidential Regulation, Number: 54 of 2010 on the Procurement of tate-Owned Goods and Services, which is amended with Presidential Regulation Number: 35 of 2011. According to the Presidential Regulation, Number: 54 of 2010, the financial management of the school shall be obeyed and shall be being encouraged. The result of the compliance of the school budget arrangement and realization with the Presidential Regulation, Number: 19 of 2007 can be seen in the implementation of the work plan which is directly related to finance and expenditures, and therefore a follow-up action shall be done in relation to the Presidential Regulation Number: 54 0f 2010 on the Procurement of State-Owned Goods and Services. The regulation shall be applied and executed in accordance with the commit to user ix


digilib.uns.ac.id

available system, namely: Regional Management Information System. This system shall be extended by the local government to be used by the school so that the school can do documentation of the budget implementation in accordance with the budget granted by the local treasury, and the local government shall bear the right to know the details of direct budget implementation document of the program and each activity of the work units of the local apparatuses.

Keywords: Regional Management Information System, financial management, and budget implementation.

commit to user x


digilib.uns.ac.id

MOTTO ”Belajar dari pengalaman hidup lebih penting dari pada belajar secara instan, karena hidup ini lebih seimbang jika ada doa orang tua dan untuk membahagiakan kedua orang tua terutama ibu serta bisa menjadi contoh untuk adik-adiknya” (Penulis) “Mereka dalam pilihan dan sikap adalah awal dari perubahan apa pun, termasuk awal perubahan bagi kehidupan wiraswastanya” (BOB SADINO) “Anda tidak menjadi apa yang anda inginkan, tetapi menjadi apa yang anda yakini” (Oprah Winfrey) “ Dan bersabarlah, karena sesungguhnya Allah tiada menyia-nyiakan pahala orangorang yang berbuat kebaikan” (QS : Hud 115) “…..Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri” (QS. Ar Ra’d : 11)

commit to user xi


digilib.uns.ac.id

PERSEMBAHAN

Skripsi ini peneliti persembahkan sebagai wujud rasa sayang, cinta kasih peneliti dan terima kasih peneliti kepada :  Ibu saya tercinta Dyah Widayati dan Bapak saya yang tercinta Sumardi atas kasih sayang, do‟a, dan

semangat yang selalu

diberikan setiap waktu.  Kakak saya tersayang D. Aditya Rahardian dan Agung yang selalu memberikan semangat, doa dan bantuan selama ini.  Adikku Keponakan tersayang Elin Agustina, Alan A., Lintar Putra Rimbagiri (Alm.), Buana Putra Rimbagiri, Fanny M., Azsrul M., dan Raihan yang memberikan semangat, doa dan hiburan saat saya mulai lelah.  Dra. Sri Wicturachmi, M.M dan Sohidin, SE., M.Si., Akt. terima kasih atas bimbingan dan dukungannya selama ini.  Dwi PTM yang selalu ada dan tidak lelah memberi semangat dan do‟a serta dukungan kepada saya.  Sahabat-sahabatku tercinta (Herlambang P., Lidya Sari R., Ika P, Ika D, Soleha, Ika Y, Isti, Septi dll) yang selalu memotivasi, semangat, perjuangan, kerjasamanya dan mendoakan.

commit to user xii


digilib.uns.ac.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan dan karunia-Nya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik oleh penulis guna memenuhi sebagaian persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan. Hambatan dan kesulitan yang penulis hadapi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini dapat diatasi berkat bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, atas segala bentuk bantuannya penulis mengucapkan terima kasih kepada: 1. Prof. Dr. M. Furqon Hidayatullah, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2. Drs. Saiful Bachri, M.Pd., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial FKIP UNS, yang telah menyetujui permohonan Ijin Menyusun Skripsi. 3. Drs. Wahyu Adi, M.Pd., selaku Ketua BKK Pendidikan Akuntansi FKIP UNS yang telah memberikan arahan dan ijin dalam penyususnan skripsi ini. 4. Dra. Sri Witurachmi, M.M selaku pembimbing I yang telah memberikan begitu banyak sekali motivasi, ilmu dan arahan dengan penuh kesabaran. 5. Sohidin, SE., M.Si., Akt. selaku Pembimbing II yang telah memberikan banyak pengarahan serta bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 6. Tim Penguji Skripsi yang telah menguji hasil penelitian penulis. 7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Ekonomi BKK Pendidikan Akuntansi FKIP UNS, yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan selama penulis menempuh kuliah. 8. Drs. Sudarto, M.M selaku kepala sekolah SMK Negeri 5 Surakarta terima kasih atas ijin dan kemudahan bagi peneliti dalam pelaksanaan penelitian. 9. Drs. Catur Jatmiko dan Annah Dwi Koriawati selaku bendahara SMK Negeri 5 Surakarta yang telah banyak membantu peneliti dalam penelitian ini. Terima kasih untuk bantuan waktu, tenaga, ilmu, serta pikiran dan juga doa yang selalu diberikan kepada peneliti. commit to user xiii


digilib.uns.ac.id

10. Ibu, Bapak dan keluarga besar putune Mbah Djoyo tercinta, yang selalu memberikan dorongan baik moril maupun sprirituil, kasih sayang serta doa yang tak hentihentinya mengiringi penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini. 11. Joko Herlambang yang selalu memberikan semangat dan do‟a sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 12. Semua teman-teman kos blok F yang melewati hari bersama dalam suka dan duka, terimakasih do‟anya dan semangatnya. 13. Semua teman-teman seperjuangan Pendidikan Ekonomi BKK akuntansi‟08, terima kasih buat senyum dan doanya. 14. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis menerima saran dan kritik yang bersifat membangun, sebagai bekal bagi tugas-tugas mendatang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dunia pendidikan dan berbagai pihak yang berkepentingan.

Surakarta, Juli 2012

Penulis

commit to user xiv


digilib.uns.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .........................................................................................

i

HALAMAN KEASLIAN TULISAN ...............................................................

ii

HALAMAN PENGAJUAN .............................................................................. iii HALAMAN PERSETUJUAN .......................................................................... iv HALAMAN PENGESAHAN ...........................................................................

v

HALAMAN REVISI ......................................................................................... vi HALAMAN ABSTRAK .................................................................................... vii HALAMAN ABSTRACT ................................................................................. ix HALAMAN MOTTO ........................................................................................ xi HALAMAN PERSEMBAHAN ........................................................................ xii KATA PENGANTAR ....................................................................................... xiii DAFTAR ISI ..................................................................................................... xv DAFTAR TABEL .............................................................................................. xix DAFTAR GAMBAR ......................................................................................... xx DAFTAR LAMPIRAN ..................................................................................... xxi BAB I

PENDAHULUAN ............................................................................

1

A. Latar Belakang Masalah ................................................................

1

B. Rumusan Masalah .........................................................................

9

C. Tujuan Penelitian ..........................................................................

9

D. Manfaat Penelitian ........................................................................ 10 BAB II

LANDASAN TEORI ....................................................................... 11 A. Kajian Teori dan hasil penelitian yang relevan ............................. 11 1. Kajian Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan .................................................................................. 11 2. Kajian Tentang Akuntansi Sektor Pendidikan ......................... 12 a. Akuntansi Sektor Pendidikan ............................................... 12 b. Peran dan Fungsi Akunatsi dalam Dunia Pendidikan........... 14 c. Siklus Akunatansi Pendidikan .............................................. 16 commit to user xv


digilib.uns.ac.id

d. Alur Proses Siklus Akuntansi Pendidikan………………… 16 e. Tahapan Siklus Akuntansi Pendidikan…………………. .... 17

3. Kajian Pelaporan Keuangan ...................................................... 17 a. Pengertian Pelaporan Keuangan ........................................... 17 b. Tujuan Pelaporan Keuangan ................................................. 18 4. Kajian Tentang Pengelolaan Keuangan Sekolah…….. ............ 19 5. Kajian Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007………………………… .. 21 6. Kajian Tentang Hasil Penelitian Yang Relevan……………… 24 B. Kerangka Berpikir .......................................................................... 24 BAB III METODOLOGI PENELITIAN ..................................................... 28 A. Tempat dan Waktu Penelitian ....................................................... 28 B. Pendekatan dan Jenis Penelitian..................................................... 29 C. Data dan Sumber Data ................................................................... 30 D. Teknik Sampling ........................................................................... 31 E. Teknik Pengumpulan Data………………………………………. 32 F. Uji Validitas Data ........................................................................... 34 G. Analisis Data .................................................................................. 36 H. Prosedur Penelitian ........................................................................ 38 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ............................... 40 A. Deskripsi Lokasi/ Objek Penelitian ................................................ 40 1. Riwayat Singkat SMK Negeri 5 Surakarta ................................ 40 2. Visi, Misi SMK Negeri 5 Surakarta…………………………... 41 3. Tujuan Sekolah .......................................................................... 41 4. Nilai-nilai dan Tenaga Pendidik ................................................ 42 5. Program Pendidikan dan Pelatihan ............................................ 42 6. Fasilitas Pendidikan dan Kerjasama .......................................... 42 B. Deskripsi Temuan Penelitian ......................................................... 43 commit to user xvi


digilib.uns.ac.id

C. Pembahasan .................................................................................... 47 1. Perapan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Sekolah Menengah Negeri di SMK Negeri 5 Surakarta…… .. 47 a. Kronologi diadakanya Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Sekolah Menengah Kejuruan di SMK Negeri 5 Surakarta……………………............... 47 b. Tahapan Perencanaan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Sekolah Menengah Kejuruan di SMK Negeri 5 Surakarta. ............................................... 48 c. Tahap Pelaksanaan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Sekolah Menengah Kejuruan di SMK Negeri 5 Surakarta…………………………. ....... 49 1) Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah…….. ........... 49 2) Pertanggung Jawaban Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Sekolah……………… ............. 50 3) Sasaran dan Hasil Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah .......................................................... 51 4) Dasar Hukum ................................................................. 52 5) Alat Bantu Mencatat Transakasi Keuangan Sekolah dan Standar Akuntansi Pemerintah ................................ 52 2. Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan di SMK Negeri 5 Surakarat……… ........................................................ 54 a. Bagan alur Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan di SMK Negeri 5 Surakarta ................................................ 54 b. Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan di SMK Negeri 5 Surakarta (Komite Sekolah). ............................... 62 3. Uraian Tugas dan Wewenang di SMK Negeri 5 Surakarta ...... 70 4. Pengendalian Dalam Hubunganya Dengan Anggaran Keuangan Sekolah di SMK Negeri 5 Surakarta ....................... 79 a. Pengendalian Pengelolaan Keuangan Sekolah yang berasal commit to user xvii


digilib.uns.ac.id

dari anggaran keuangan kecil ............................................ 79 b. Pengendalian Pengelolaan Keuangan Sekolah yang berasal dari anggaran keuangan besar ............................................ 79 BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN ...................................... 80 A. Simpulan ........................................................................................ 81 1. Pengelolaan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Sekolah Menengah Kejuruan di kota Surakarta………………. 81 2. Hambatan dalam Pelaksanaan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Sekolah Menengah Kejuruan di kota Surakarta…………………………………………… .... 83 3. Upaya Mengatasi Hambatan dalam Pelaksanaan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Sekolah Menengah Kejuran Negeri di kota Surakarta…………………. 84 B. Implikasi ......................................................................................... 84 1. Implikasi Teoritis....................................................................... 84 2. Implikasi Praktis ........................................................................ 85 C. Saran ............................................................................................... 85

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................ 87 LAMPIRAN ....................................................................................................... 89

commit to user xviii


digilib.uns.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Dalam Penelitian ............................... 29

commit to user xix


digilib.uns.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.

Kerangka Berpikir ......................................................................... 27

Gambar 2.1. Bermacam-macam teknik sampling ............................................... 31 Gambar 2.2. Skema Model Analisis Interaktif .................................................... 38 Gambar 2.3. Bagan alur Sistem dan Proyek Pengelolaan Keuangan yang Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Daerah di SMK N 5 Surakarta .................................................................... 56 Gambar 2.4. Bagan alur Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan yang Menggunakan Sistem Komite Sekolah di SMK N 5 Surakarta .................................................................................. 62 Gambar 2.5. Permohonan Pembiayaan Dana Komite ......................................... 66 Gambar 2.6. Rekapitulasi Penggunaan Dana Komite ......................................... 67 Gambar 2.7. SPJ Dana Komite meminta persetujuan kepada Bapak Kepala Sekolah ............................................................................... 68 Gambar 2.8. Realisasi RKAS Tahunan ............................................................... 69 Gambar 2.9. Persetujuan Penggunaan Dana Komite........................................... 70

commit to user xx


digilib.uns.ac.id

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran ................................................................... 81 Lampiran 2 Pedoman Wawancara dan Field Note ............................................ 161 Lampiran 3 Trianggulasi Sumber dan Trianggulasi Metode ............................. 187 Lampiran 4 Panduan Pelaksaanaan Tahun 2012 ............................................... 306 Lampiran 5 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan ................................................................. 321 Lampiran 5 Permendiknas Nomor 69 Tahun 2009 Tentang Strandar Biaya Operasional Nonpersunalia Tahun 2009 ........................................ 334 Lampiran 7 Perpem Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan ... 340 Lampiran 8 Perpres Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah .............................................................................. 355 Lampiran 9 Dokumentasi .................................................................................. 356 Lampiran 10 Perizinan ....................................................................................... 359

commit to user xxi


digilib.uns.ac.id

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Era pasca reformasi melahirkan kembali semangat demokratisasi, akuntabilitas, dan transparasi dalam setiap aspek kehidupan manusia. Otonomi daerah telah membawa jiwa dan semangat tersebut dalam desentralisasi daerah. Dengan diberlakukan akan otonomi daerah di Indonesia, secara otomatis masingmasing daerah diharapkan akan berlomba-lomba meningkatkan pendapatan daerahnya melalui berbagai usaha, seperti menggali potensi daerah seoptimal mungkin serta menggunakan sumber daya seefisien mungkin. Namun, sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, belum terlihat perubahan dan dampak yang signifikan bagi perkembangan serta peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah daerah umumnya terpadu pada pembangunan secara fisik semata dan keuntungan jangka pendek. Padahal, pemerintah daerah memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia. (Indra Bastian, 2007: 52). Desentralisasi dalam otonomi daerah berarti ada pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menangani beberapa sektor, seperti sistem birokrasi pemerintahan, kesehatan, pendidikan, pariwisata, industri, dan sektor lainnya. Salah satu sektor yang perlu mendapatkan perhatian serius adalah sektor pendidikan, mengingat pengelolaan sektor ini membutuhkan perspektif jangka panjang. Sektor pendidikan merupakan investasi jangka panjang dalam pengelolaan dan pendidikan mengingat pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia agar mampu mengolah sumber daya alam secara optimal untuk kemajuan daerah. Dalam era otonomi daerah, Pemerintah kabupaten/kota memiliki wewenang seluas-luasnya untuk mengembangkan sektor pendidikan. Oleh karena itu, warna dan corak pendidikan di daerah tergantung pada komitmen dan kepedulian bupati/walikota sebagai kepala pemerintah kabupaten/kota. (Indra Bastian, 2007: 52). commit to user 1


digilib.uns.ac.id

2 Seiring dengan berjalannya otonomi daerah, berlangsung pula globalisasi di mana tantangan yang dihadapi oleh bangsa ini ke depan akan semakain berat. Dalam menghadapi tantangan tersebut, pendidikan menjadi pijakan dan arah roda perjalann bangsa ini. Dalam pelayanan dan penyediaan pendidikan, terjadi persaingan antara sekolah swasta dan publik (dalam hal ini sekolah negeri). Persaingan itu seringkali tidak diiringi dengan peningkatan kualitas sekolah yang bersangkutan, baik pengajar, sarana dan prasarana, maupun lulusan sekolah itu sendiri. Terbatasnya alokasi dana dari pemerintah adalah salah satu kendala yang tak urung membuat kualitas pendidikan sekolah belum juga beranjak. namun, hal tersebut tidak dapat dijadikan sebagai tolok ukur atas kualitas suatu sekolah, terlebih lagi bila dikaitkan dengan keberhasilan sekolah dalam menghasilkan lulusan bermutu. Sekolah harus menggunakan dana dengan seefektif dan seefisien mungkin demi peningkatan pelayanan dan kualitas pendidikan sekolah. Apabila dana dari pemerintah memang tidak mencukupi, sekolah dapat mengupayakan melalui dana dari masyarakat. Pengelolaan dana, baik dari pemerintah maupun masyarakat, harus dilandasi semangat akuntabilitas dan transparansi. Dengan pengelolaan dana yang transparan, masyarakat dapat mengetahui ke mana saja dana sekolah ini dibelanjakan. (Indra Bastian, 2007: 52). Selain ini, sekolah hanya memiliki laporan-laporan dan surat-surat pertanggung jawaban sebagai bentuk transparansi pengelolaan keuangan sekolah. Sekarang sekolaha diharapkan memiliki laporan pertanggung jawaban, termasuk laporan keuangan sekolah yang terdiri dari neraca, laporan surplus deficit, laporan arus kas, serta perhitungan biaya yang dihabiskan oleh tiap siswa. Jadi, pemerintah maupun masyarakat dapat mengetahui dengan lebih mudah berapa besar kebutuhan tiap murid dalam setiap bulan, semester, atau tahunnya. Pemerintah dapat mengambil tindakan dan kebijakan terkait dengan pembangunan sektor pendidikan, baik di tingkat pusat maupun daerah. (Indra Bastian, 2007: 52). Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 dalam Pasal 31 ayat 4 mengamanatkan

negara

memprioritaskan

anggaran pendidikan sekurang-

kurangnya 20 persen. Untuk itu sekurang-kurangnya 20 persen anggaran to user pendidikan bisa kita peroleh daricommit anggaran pendapatan dan belanja negara serta


digilib.uns.ac.id

3 sumber dana. Berbagai anggaran pendapatan dan belanja daerah tersewbut dapat kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Sebagai implementasi bisa kita perhatikan dari amanat UUD tersebut UU sisdiknas menetapkan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik lebih memperkuat penyediaan dan pengelolaan dana pendidikan. Untuk itu pemerintah melalui UU No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP) menetapkan bahwa peraturan perundang-undangan seluruh satuan pendidikan formal harus berbentuk BHP. Dengan pendidikan, suatu bangsa akan dapat memiliki sikap yang bernilai luhur dan menguasai IPTEK sehingga mampu berdiri tegak dan mampu menjaga martabatnya, baik sebagai pribadi maupun suatu bangsa. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyatakan, bahwa: Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas pendidikan di lembaga-lembaga atau instansi-instansi pendidikan. Salah satu lembaga pendidikan yang sangat berperan penting adalah sekolah. Dalam perkembangannya, sekolah hendaknya menciptakan sekolah yang nyaman, menyenangkan dan memberi kesempatan kepada siswa untuk aktif dalam proses belajar mengajar. Untuk meningkatkan proses belajar mengajar tersebut, maka pengelolaan sistem pendidikan nasional merupakan tanggung jawab menteri. Pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional. Pemerintah dan/ atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 59).

commit to user


digilib.uns.ac.id

4 Untuk memiliki kualitas pendidikan dalam Standar Pengelolaan Pendidikan memiliki sistem perencanaan program, pelaksanan rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah, sistem informasi manajemen dan penilaian khusus di sekolah. Sekolah dalam perencanaan program merumuskan dan menetapkan visi dan misi dalam meningkatkan tujuan program dalam rencana kerja sekolah. Sehingga tujuan program SMK secara umum, yaitu menyiapkan tenaga lulusan yang siap kerja, cerdas, terampil, dan kompetitif serta kebijakan pembenahan atau revitalisasi peralatan SMK. Sementara itu, visi misi SMK adalah mewujudkan SMK yang bertaraf internasional, menghasilkan tamatan yang memiliki jati diri bangsa, maupun mengembangkan keunggulan local, dan bersaing di pasar global. (Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007) Berhubungan dengan pelaksan rencana kerja maka pedoman sekolah, struktur organisasi sekolah, pelaksanaan kegiatan sekolah, bidang kesiswaan, bidang kurikulum dan kegiatan pembelajaran, bidang pendidikan dan tenaga kependidikan, bidang sarana dan prasarana, bidang keuangan dan pembiayaan, budaya dan lingkungan sekolah, dan peranserta masyarakat dan kemitraan sekolah. Dari ke 10 poin pelaksanaan rencana kerja, maka kita akan membahas poin ke 8 tentang Bidang Keuangan dan Pembiayaan sekolah serta menyusun pedoman pengelolaan baiaya investasi dan operasional yang mengacu pada Standar Pembiayaan. Pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasional sekolah mengatur, sebagai berikut: 1. Sumber pemasukan, pengeluaran dan jumlah dana yang dikelola. 2. Penyusunan dana pencairan anggaran, serta penggalangan dana di luar dana investasi dan operasional. 3. Kewenangan dan tanggung jawab kepada sekolah selama membelanjakan anggaran pendidikan sesuai dengan peruntukannya. 4. Pembukuan sewmua penerimaan dan pengeluaran serta penggunaan angggaran, untuk dilaporkan kepada komite sekolah serta institusi di atasnya. Sehingga pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasional sekolah diputuskan oleh komite sekolah dan ditetapkan oleh kepala sekolah serta commit to user


digilib.uns.ac.id

5 mendapatkan persetujuan dari institusi di atasnya. (Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007). Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan mengatur pembagian tanggung jawab pendanaan pendidikan untuk jenjang pendidikan dasar, menengah dan tinggi antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat termasuk satuan pendidikan. Guna mendukung keberhasilan yang terukur implementasi program-program pendidikan nasional perlu diatur beberapa hal pendukung sebagai berikut: 1) Strategi Pendanaan Pendidikan, 2) Sistem Koordinasi, Tata kelola dan Pengawasan Internal, 3) Sistem Pemantauan dan Evaluasi dan 4) Sistem dan Teknologi Informasi Terpadu. Dalam hal ini peneliti akan mengulas lebih jauh tentang implementasi program pendidikan nasional tentang strategi pendanaan pendidikan. Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 tahun 2005 tentang Bagan Perkiraan Standar. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan mengamanatkan bahwa setiap satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah wajib memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang meliputi standar isi, standar kompetensi lulusan, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan pendidikan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Standar pengelolaan pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Peraturan menteri pendidikan nasional tentang penyelenggaraan sekolah bertaraf Internasional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Sekolah bertaraf Internasional (SBI) adalah sekolah yang sudah memenuhi seluruh SNP yang diperkaya dengan keuangan mutu tertentu yang berasal dari negara anggota Organisation for Economic Co-Operation and Development commit to user for Economic Co-Operation and (OECD) atau negara maju lainnya. Organisation


digilib.uns.ac.id

6 Development (OECD) adalah organisasi internasional yang tujuannya membantu pemerintah negara anggotanya untuk menghadapi tantangan globalisasi ekonomi. (Permendiknas No. 78 tahun 2009 tentang SBI pada Pasal 1). Standar pengelolaan pendidikan mencakup perencanaan program, pelaksanaan rencana kerja, pengawasan evaluasi, kepemimpinan sekolah dan sistem informasi manajemen. Sehubungan dengan komponen perencanaan program yang sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang standar pengelolaan meliputi visi sekolah, misi sekolah, tujuan sekolah dan rencana kerja sekolah. Untuk mengetahui biaya penyelenggaraan SBI yang memenuhi satandar pembiayaan pendidikan dan menerapkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan masyarakat sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membiayai penyelenggaraan SBI. SBI dapat memungut baiaya pendidikan untuk menutupi kekurangan biaya diatas standar pembiayaan yang didasarkan pada RPS/RKS/ dan RKAS. Batuan pada SBI dihitungkan dalam dan digunakan sesuai dengan rencana pengembangan sekolah/rencana keja sekolah, rencana kegiatan, dan anggaran sekolah. Bantuan pada SBI dapat dihentikan apabila sekolah yang bersangkutan tidak menunjukkan kinerja yang sesuai dengan tujuan penyelenggaraan SBI. (Permendiknas No. 78 tahun 2009 tentang SBI pada Pasal 13). Computer-based Information System, yang terdiri atas Sistem Informasi Akuntansi dan Standar Akuntansi Indonesia, khususnya Standar Akuntansi Pendidikan serta Sistem Informasi Manajemen Sekolah, yang berfungsi sebagai sarana penyaji informasi biaya investasi dan biaya operasional pendidikan serta laporan keuangan sekolah berupa laporan neraca dan laporan surplus defisit. Disamping itu juga sebagai penyaji informasi administrasi sekolah, yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan, yang akan membantu saat diaudit oleh Akuntan Publik dengan hasil Wajar Tanpa Pengecualian (Permendiknas No. 78 tahun 2009 tentang SBI pada Pasal 14). Sistem pengelolaan yang efektif dan efisien merupakan hal yang commit to userprasarana sekolah. Perencanaan, penting dalam meningkatkan sarana dan


digilib.uns.ac.id

7 pengadaan, dan pemeliharaan sarana prasarana mengacu pada kebijaksanaan fakultas yang didasarkan pada keputusan peraturan: a. Keputusan presiden no. 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah dengan Perubahan Nomor 35 Tahun 2011. b. Peraturan gubenur jawa tengah no. 50 tahun 2007 tanggal 21 agustus tentang barang atau jasa kebutuuhan pemerintah jawa tengah. c. Acuan tentang harga satuan alat tulis Sekolah Perencanaan pengadaan sarana prasarana selalu dilakukan tiap tahun dan diajukan ke bendahara namun realisasinya berdasarkan pada kebutuhan sehingga akan dirasakan kemanfaatanya dan dapat dipertanggung jawabkan. Demikian juga pada penghapusan sarana prasarana. Artinya dalam setiap kegiatan yang berhubungan dengan sarana dan prasarana selalu ada laporan yang terdokumentasi dengan baik yang dikerjakan secara manual. Bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, ada komponen pendanaan yang ditanggung oleh penyelenggara/masyarakat yang bersangkutan. Pendanaan Pendidikan dapat diperoleh juga dari masyarakat di luar penyelenggara dan satuan pendidikan yang didirikan masyarakat serta peserta didik atau orang tua/wilayah dengan syarat diberikan secara sukarela, dibukukan dan dipertanggung jawabkan secara transparan kepada pemangku kepentingan satuan pendidik, dan diaudit oleh akuntan publik serta diumumkan secara transparan di media cetak berskala nasional dan kemudian dilaporkan kepada Menteri Pendidikan Nasional apabila jumlahnya melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional. Perlu dilakukan penataan terhadap tugas dan tanggung jawab dalam melaksakan program dan kegiatan yang ditetapkan mewujudkan sasaran informasi kemendiknas pendidikan nasional. Pengembangan sistem tata kelola implementasi rencana strategi mencakup kegiatan penyusunan standar operasi dan prosedur (SOP) dalam penyusunan, sosialisasi, dan pengendalian pelaksaanaan program dan kegiatan pembangunan. (Renstra Kemendiknas (2010-2014)). Untuk tetap bisa menyajikan informasi biaya investasi dan biaya commit to user sekolah, maka dari itu rencana operasional pendidikan dan laporan keuangan


digilib.uns.ac.id

8 kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) sangat berhubungan langsung dengan penyajian informasi dan administrasi sekolah. Dalam RKAS memiliki sumber dana yang berasal dari dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah, bantuan dari pusat atau provinsi/pemerintah kota, dan komite sekolah. Sehingga pada waktu rencana kegiatan dan anggaran sekolah di lakukan, maka sekolah akan melakukan kegiatan realisasi anggaran keuangan sekolah untuk sejauh mana nilai perubahan dengan anggaran keuangan sekolah melihat dari sistem dan prosedur pengelolaan keuangan sekolah. Dalam hal ini Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMK N) merupakan salah satu bentuk penyelenggara pendidikan sekolah tingkat menengah di Indonesia. Aturan mengenai pelaporan keuangan sekolah menegaskan keharusan pengelolaan keuangan sekolah, serta pertanggung jawaban atas pengelolaan dana pendidikan baik kepada pemerintah (akuntabilitas vertikal) maupun kepada masyarakat (akuntabilitas horizontal) di mana dalam hal ini peneliti akan melakukan penelitian pada SMK Negeri 5 Surakarta. Pada tahun 2009 pernah dilakukan peneliti mengenai Pengelolaan Keuangan Sekolah di Kendal tempatnya di Universitas Diponegoro Semarang, Penelitian dilakukan oleh Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Universitas Diponegoro Magister Akuntansi yang bernama Sutedjo dengan Judul Persepsi Stakeholders Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Sekolah (Studi Kasus di Sekolah Menengah Pertama Standar Nasional Kabupaten Kendal). Selain itu, pada tahun 2011 masih ada beberapa penelitian lain tentang Pengelolaan Keuangan Sekolah di Padang tepatnya di Politeknik Negeri Padang, Penelitian dilakukan oleh Mahasiswa jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Padang yang bernama Ulfi Maryati, Zahara dengan Judul Analisis Komparatif Pengelolaan Keuangan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMA N) dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMK N) di kota Padang (Studi Kasus pada 4 SMAN dan 4 SMKN). Penelitian-penelitian tersebut di atas dilakukan pada lembaga pendidikan seperti Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik commit untuk melakukan penelitian dengan judulto: user “Analisis Implementasi Sistem Dan


digilib.uns.ac.id

9 Prosedur Pengelolaan Keuangan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Kota Surakarta Tahun Ajaran 2011/2012 (Studi Kasus pada SMK Negeri 5 Surakarta)”.

B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana sistem dan prosedur pengelolaan keuangan sekolah pada SMK Negeri 5 Surakarta tahun ajaran 2011/2012? 2. Bagaimana penyusunan anggaran keuangan sekolah yang berdasarkan Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 pada SMK Negeri 5 Surakarta tahun ajaran 2011/2012? 3. Sejauh mana Kepatuhan Penyusunan dan Realisasi Anggaran Keuangan Sekolah (RAKS) terhadap Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 pada SMK Negeri 5 Surakarta tahun ajaran 2011/2012?

C. Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui sistem dan prosedur pengelolaan keuangan sekolah pada SMK Negeri 5 Surakarta tahun ajaran 2011/2012. 2. Untuk mengetahui penyusunan anggaran keuangan sekolah yang berdasarkan Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 pada SMK Negeri 5 Surakarta tahun ajaran 2011/2012. 3. Untuk mengetahui sejauh mana Kepatuhan Penyusunan dan Realisasi Anggaran Keuangan Sekolah (RAKS) terhadap Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 pada SMK Negeri 5 Surakarta tahun ajaran 2011/2012.

D. Manfaat Penelitian 1. Manfaat Teoritis a. Dapat memberikan sumbangan pemikiran agar dapat menambah pengetahuan commit Akuntansi, to user dalam mata kuliah Sistem Informasi Sitem Informasi Manajemen,


digilib.uns.ac.id

10 Manajemen Keuangan Daerah, dan Komputer Akuntansi tentang sistem dan prosedur pngelolaan keuangan sekolah. b. Dapat member masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta sebagai landasan untuk pengadaan penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis Penelitian ini kiranya bisa dijadikan masukan bagi SMK Negeri 5 Surakarta khususnya tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan sekolah kaitanya dengan realisasi anggaran keuangan sekolah.

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB II KAJIAN PUSTAKA Kajian teori dalam suatu penelitian berisi pengkajian terhadap pengetahuan ilmiah yang sudah ada. Pengkajian dapat berbentuk asumsi dan konsep dalam lingkungan studi yang akan diteliti.

A. Kajian Teori dan hasil penelitian yang relevan Dalam pengkajian variabel-variabel penelitian diperlukan teori-teori yang relevan dimana teori-teori tersebut dikaji dalam tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka pada dasarnya merupakan pengkajian terhadap pengetahuan tentang konsep, hukum, dan prinsip yang relevan dengan permasalahan. Dilihat dari penelitian ini maka kajian pustaka yang dikaji adalah sebagai berikut:

1. Kajian Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Berbicara tentang sistem menimbulkan gambaran mental tentang komputer dan program, Kenyataannya istilah ini memiliki makna yang lebih luas. Sebagian sistem muncul secara alami, sementara sebagian lain secara artificial. Sistem alam berkisar dari atom, suatu sistem yang terdiri atas elektron, proton dan netron. Sistem artificial merupakan buatan manusia, sistem ini meliputi segala sesuatu dari jam kehidupan bawah laut dari sistem sosial ke sistem informasi. Menurut Nugroho (2001: 40) “sistem adalah sesuatu yang memiliki bagian-bagian yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu melalui tiga tahapan yaitu input, proses dan output.” Dari definisi diatas dapat dirinci lebih lanjut pengertian umum mengenai sistem tersebut: 1. Setiap sistem terdiri dari unsur-unsur. 2. Unsur-unsur tersebut merupakan bagian terpadu sistem yang bersangkutan. 3. Unsur sistem tersebut bekerjasama untuk mencapai tujuan sistem. Menurut Mulyadi (2001: 5) ”Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan”. Sedangkan yang dimaksud dengan Prosedur menurut Mulyadi (2001 : 5) adalah “ to user biasanya melibatkan beberapa suatu kegiatan klerikal (kegiatancommit catat-mencatat), 11


digilib.uns.ac.id 12

orang dalam suatu departeman atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang”. Kegiatan klerikal terdiri dari kegiatan berikut ini yang dilakukan untuk mencatat informasi dalam formulir, buku jurnal dan buku besar : a. Menulis b. Menggandakan c. Menghitung d. Memberi kode e. Mendaftar f. Memilih g. Memindah h. Membandingkan Menurut W. Gerald Cote dalam Zaki Baridwan, (1993: 3) “Sistem adalah suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh, untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama dari perusahaan”. Sedangkan Sistem menurut Steven A. Moscove dalam Zaki Baridwan, (1993: 4) adalah suatu kesatuan (entity) yang terdiri dari bagian-bagian (disebut subsistem) yang saling berkaitran dengan tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Menurut W. Gerald Cote dalam Zaki Baridwan (1993: 3) “Prosedur adalah suatu urut-urutan pekerjaan kerani (clerical), biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu bagian atau lebih, disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi-transakasi peeusahaan yang sering terjadi”.

2. Kajian Tentang Akuntansi Sektor Pendidikan a. Akuntansi Sektor Pendidikan Sampai dengan akhir tahun 1950-an masyarakat hanya mengenal istilah tata buku yang merupakan warisan dari Belanda. Istilah akuntansi mulai commit userakuntansi Amerika Serikat mulai dikenal pada awal tahun 1960-an, ketikatoilmu



masuk ke Indonesia. Sejak itu, orang menganggap bahwa akuntansi adalah sistem pembukuan yang berasala dari Amerika dan tata buku adalah sistem pembukuan model Belanda. Pengertian seperti itu tidaklah benar. Tata buku yang telah dikenal sejak zaman Belanda adalah bagian dari Sistem Akuntansi Belanda. Tata buku merupakan sebagian dari proses akuntansi, khususnya proses pencatatan, dan elemen procedural dari akuntansi, seperti aritmetika adalah elemen procedural dari matematika. (Indra Bastian, 2007: 53) Badan yang berwenang dan beberapa ahli member pengertian yang bervariasi tergantung pada sudut pandang dan penekanan yang dianut. Pada prinsipnya, apa yang diungkapkan oleh para ahli tersebut menuju ke satu pengertian akuntansi, yaitu informasi keuangan. Disamping itu, pengertian akuntansi juga berubah sesuai dengan zaman dan teknologi. (Indra Bastian, 2007: 53). Definisi akuntansi dapat dirumuskan dari dua sudut pandang, yaitu definisi dari sudut pandang pemakai jasa akuntansi dan dari proses kegiatannya. Definisi dari sudut pandang pemakai, maka ditinjau dari sudut pandang pemakainya, akuntansi dapat didefinisikan sebagai “suatu disiplin ilmu yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan suatau organisasi”. Informasi yang dihasilakan akuntansi diperlukan untuk: (Indra Bastian, 2007: 53). 1) Membuat perencanaan yang efektif, pengawasan, dan pengambilan keputusan oleh manajemen. 2) Pertanggung jawaban organisasi kepada para investor, kreditor, badan pemerintah dan sebagainya. Dari definisi dapat disimpulkan bahwa: a) Akuntansi diselenggarakan dalam suatu organisasi (biasanya berupa organisasi institusi pendidikan). Informasi akuntansi yang dihasilkan adalah informasi tentang organisasi. b) Informasi akuntansi sangat penting dalam menyelenggarakan kegiatan institusi pendidikan. Informasi tersebut dipergunakan dalam pengambilan keputusan commit to Bastian, user internal dan eksternal organisasi. (Indra 2007: 54).



Definisi dari sudut pandang proses kegiatan apabila ditinjau dari sudut kegiatan akuntansi

memiliki

definisi

sebagai

“proses

pencatatan,

penggolongan,

peringkasan, pengelolaan, dan penganalisisan data keuangan suatu organisasi”. Definisi ini menunjukkan bahwa kegiatan akuntansi merupakan tugas yang kompleks dan menyangkut berbagai kegiatan. Pada dasarnya, akuntansi harus: (Indra Bastian, 2007:54). (1) Mengidentifikasi data mana yang berkaitan atau relevan dengan keputusan yang akan diambil. (2) Memproses atau menganalisis data yang relevan. (3) Mengubah data menjadi informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. b. Peran dan Fungsi Akuntansi dalam Dunia Pendidikan Akuntansi memberikan informasi keuangan dalam menunjang proses pengambilan kebijakan. Setiap orang harus melakukan tindakan tertentu untuk mencapai tujuannya. Ada beberapa alternative yang tersedia, namun harus dipilih satu tindakan yang terbaik. Oleh karena itu, sesorang akan selalu terlibat dalam satu proses pengambilan keputusan yang biasanya memerlukan informasi untuk meyakinakan bahwa harapan-harapannya cukup pasti dapat terealisasikan. Salah satu informasi yang penting dalam dunia usaha maupun dalam kehidupan seharihari adalah informasi keuangan. Akuntansi menyediakan informasi yang berupa kuantitaif, maka dari itu peran dan fungsi akunatansi pendidikan sangatlah penting dan berguna untuk mengembangan ilmu informasi yang berhubungan dengan keuangan. Peran dan fungsi akuntansi dalam dunia pendidikan adalah menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, agar berguna dalam pengambilan keputuisan ekonomi dalam entitas pendidikan. Menurut Indra Bastian diambil dari buku Akuntansi Pendidikan ada 7 (tujuh) peran dan fungsi akuntansi dalam lingkungan dunia pendidikan, yaitu: 1) Kepala Sekolah Kepala Sekolah menggunakan akunatsi untuk menyusun perencanaan sekolah yang dipimpinnya, mengevaluasi kemajuan yang dicapai dalam usaha commit to user mencapai tujuan, dan melakukan tindakan-tindakan koreksi yang diperlukan.



Keputusan yang diambil oleh Kepala Sekolah berdasarkan informasi akuntansi adalah menentukan peralatan apa yang sebaiknya dibeli, berapa pesediaan ATK tyang harus ada di bagian perlengkapan, dan lain-lain. 2) Guru dan Karyawan Guru dan Karyawan mewakili kelompok yang tertarik pada informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas di institusi pendidikan (sekolah). Ini berarti kelompok tersebut juga tertarik dengan informasi penilaian kemampuan sekolah dalam memberikan balas jasa, manfaat pension, dan kesempatan kerja. 3) Kreditor/ Pemberi Pinjaman Kreditur atau pemberi pinjaman tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayar pada saat jatuh tempo. (Hal ini berlaku apabila ada kasus sekolah yang memerlukan kreditor). 4) Orang Tua Siswa Para

orang

tua

siswa

berkepentingan

dengan

informasi

mengenai

kelangsungan hidup institusi pendidikan, terutama perjanjian jangka panjang dan tingkat ketergantungan sekolah. 5) Supplier/ Pemasok Pemasok tertarik dengan informasi tentang kemungkinan jumlah yang tergutang akan dibayar pada saat jatuh tempo. 6) Pemerintah Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bahwah kekuasaannya berkepentingan terhadap alokasi sumber daya dan karena itu, berkepentingan dengan aktivitas sekolah. Informasi dasar ini dibutuhkan untuk mengatur aktivitas sekolah, menetapkan kebijakan anggaran, dan mendasari penyusunan anggaran untuk tahun-tahun berikutnya. 7) Masyarakat Institusi Pendidikan mempengaruhi anggota masyarakat dengan berbagai cara. Laporan keuangan Institusi Pendidikan dapat membantu masyarakat dengan commit to user



menyediakan informasi tentang kecenderungan dan perkembangan terakhir pengelolaan keuangan Institusi Pendidikan serta rangkaian aktivitasnya. c. Siklus Akuntansi Pendidikan Pengelompokan tahapan siklus akuntansi laporan keuangan adalah hasil akhir dari suatu proses akuntansi, yaitu aktivitas pengumpulan dan pengolahan data keuangan untuk disajikan dalam bentuk laporan keuangan atau ikhtisar-ikhtisar lainnya yang dapat digunakan untuk membantu para pemakainya dalam membuat atau mengambil suatu keputusan. Dalam menyusun suatu laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diterima secara umum, prinsip-prinsip akuntansi, prosedur-prosedur, metode-metode, serta teknik-teknik dari segala sesuatu yang dicakup dalam ruang lingkup akuntansi, dinamakan siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah proses penyediaan laporan keuangan organisasi selama suatu periode tertentu. Siklus akuntansi dapat dibagi menjadi pekerjaan yang dilakukan selama periode berjalan, yaitu penjurnalan transakasi dan pemindahbukuan ke dalam buku besar, dan penyiapkan laporan keuangan pada akhir periode. Pekerjaan yang dilakukan di akhir periode termasuk juga mempersiapkan akun untuk mencatat transakasi-transakasi pada periode selanjutnya. Banyaknya langkah yang harus ditempuh pada akhir periode secara tidak langsung menunjukkan bahwa sebagian besar pekerjaan dilakukan pada bagian akhir. Walaupun demikian, pencatatan dan pemindahbukuan selama periode berjalan membutuhkan waktu lebih banyak dibandingkan dengan pekerjaan di akhir periode. d. Alur Proses Siklus Akuntansi Pendidikan Seperti telah dijelaskan di atas, siklus akuntansi merupakan serangkaian prosedur kegiatan akuntansi dalam suatu periode, mulai dari pencatatan transakasi pertama sampai dengan penyusunan laporan keuangan dan penutupan pembukuan secara keseluruhan, serta persiapan untuk pencatatan transakasi periode selanjutnya. e. Tahapan Siklus Akuntansi Pendidikan commit todalam user tiga tahap, yaitu: Silkus akuntansi dapat dikelompokkan



1) Tahap Pencatatan a) Kegiatan pengidentifikasian dan pengukuran bukti transaksi serta bukti pencatatan. b) Kegiatan pencatatan bukti transaksi ke dalam buku harian atau jurnal. c) Memindahbukukan (posting) dari jurnal berdasarkan kelompok atau jenisnya ke dalam akun buku besar. 2) Tahap Pengikhtisaran a) Penyusunan neraca saldo (trial balance) berdasarkan akun-akun buku besar. b) Pembuatan ayat jurnal penyesuaian (adjusting entries) c) Penyusunan kertas kerja (work sheet) atau neraca lajur d) Pembuatan ayat jurnal penutup (closing entries) e) Pembuatan neraca saldo setelah penutupan (post-closing trial balance) f) Pembuatan ayat jurnal pembalik (reversing entries) 3) Tahap Pelaporan a) Laporan Surplus Defisit. b) Laporan Arus Kas. c) Neraca. d) Catatan atas Laporan Keuangan.

3. Kajian Pelaporan Keuangan a. Pengertian Pelaporan Keuangan Suwardjono (2011: 101) mengemukakan bahwa “ Pelaporan keuangan adalah struktur dan proses akuntansi yang menggambarkan bagaimana informasi keuangan disediakan dan dilaporkan untuk mencapai tujuan ekonomik dan sosial negara”. Sedangkan Financial Accounting Standards Board (FASB) mengartikan pelaporan keuangan sebagai sistem dan sarana penyampaian informasi tentang segala kondisi dan kinerja perusahaan terutama dari segi keuangan dan tidak terbatas pada apa yang disampaikan melalui statemen keuangan. commit to user



Dari pengertian tersebut, struktur akuntansi menggambarkan unsurunsur yang terlibat dan terpengaruh oleh penentuan informasi keuangan dan saling berhubungan antara unsur-unsur tersebut. Sedangkan proses akuntansi merupakan mekanisme tentang bagaimana unsur-unsur akuntansi tersebut bekerja dan saling berinteraksi sehingga menghasilkan informasi keuangan yang diwujudkan dalam bentuk laporan atau statemen keuangan. b. Tujuan Pelaporan Keuangan Menurut Suwardjono (2011: 145), “Tujuan adalah ke arah mana segala upaya, tindakan dan pertimbangan dicurahkan. Untuk itu tujuan pelaporan sangat penting karena untuk menentukan bentuk, isi, jenis dan susunan dari laporan keuangan. Adapun tujuan dari pelaporan keuangan menurut FASB yang dikutip dalam bukunya Suwardjono (2011: 157) antara lain: 1) Pelaporan keuangan harus menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para investor dan kreditor dan pemakai lain, baik berjalan maupun potensial, dalam membuat keputusan investasi, kredit dan semacamnya yang rasional. 2) Pelaporan keuangan harus menyediakan informasi untuk membantu para investor dan kreditor dan pemakai lain, baik berjalan maupun potensial, dalam menilai jumlah, saat terjadi dan ketidakpastian penerimaan kas mendatang dari dividen atau bunga dan pemerolehan kas mendatang dari penjualan, penebusan, atau jatuh temponya sekuritas atau pinjaman. 3) Pelaporan keuangan harus menyediakan informasi tentang sumber daya ekonomik suatu badan usaha, klaim terhadap sumber-sumber tersebut (kewajiban badan usaha untuk mentransfer sumber daya ekonomik ke entitas lain dan ekuitas pemilik), dan akibat-akibat dari transaksi, kejadian, dan keadaan yang mengubah sumber daya badan usaha dan klaim terhadap sumber daya tersebut.

4. Kajian Tentang Pengelolaan Keuangan Sekolah Pengelolaan dana harus dilandasi semangat akuntabilitas dan commit transparansi. Dengan pengelolaan danato user yang transparan, masyarakat dapat



mengetahui ke mana saja dana sekolah tersebut dibelanjakan. Sekarang ini sekolah dengan program SBI dan sekolah model/rujukan untuk semua program keahlian memiliki laporan pertanggungjawaban, termasuk laporan keuangan sekolah yang terdiri dari neraca, laporan surplus defisit, laporan arus kas, serta perhitungan biaya yang dihabiskan untuk daftar kebutuhan sarana dan prasarana yang tercantum di RAKS oleh tiap siswa dan kegiatan sekolah. Sekolah yang berstatus negeri merupakan salah satu lembaga sektor publik yang dalam kegiatannya harus menerapkan tata kelola yang baik (good governance) dalam setiap aktivitasnya. Akuntabilitas dan transparansi merupakan dua pilar utama dalam kegiatan pengelolaan yang baik (good governance) terutama dalam bidang keuangan. Akuntabilitas dan transparansi seperti dua sisi mata uang yang saling terkait sehingga sering dibahas secara bersama. Menurut Halim (2002: 44) menyatakan adanya akuntabilitas keuangan merupakan pertanggung jawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Premchand (1999) dalam Halim (2002) menyatakan bahwa instrument utama akuntabilitas finansial adalah anggaran pemerintah, data keuangan publik yang dipublikasikan secara periodik, laporan-laporan tahunan, dan laporan-laporan pemeriksaan dan laporan lainnya yang disusun oleh badan-badan independen. Menurut Mardiasmo (2003: 54) mendefinisikan akuntabilitas publik sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan , melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut. Akuntabilitas dapat dibagi menjadi akuntabilitas vertikal dan horizontal lebih dimaksudkan untuk menegaskan pihak pemberi amanah (principal) sebagai pihak yang memilki hak dan otoritas untuk meminta pertanggung jawaban. Akuntabilitas vertikal (vertical accountability) adalah pertanggung jawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, sedangkan akuntabilitas horizontal (horizontal accountability) adalah pertanggung jawaban kepada masyarakat luas. commit to user



Menurut Parwita (2008: 48) merangkum beberapa pendapat tentang akuntabilitas yaitu : akuntabilitas timbul karena adanya hak dan otoritas pemberi amanah

untuk

menuntut

pertanggungjawaban

dari

pemegang

amanah.

Akuntabilitas mengandung hubungan otoritas sehingga mengandung hubungan ketidaksetaraan di antara dua pihak yang merupakan aspek hubungan otoritas. Sedangkan dalam literatur administrasi publik akuntabilitas sering dibedakan menjadi akuntabilitas finansial, politis dan legal, serta kemudian ditambahkan akuntabilitas efisiensi dan efektivitas (Jackson, 1982). Model tradisional akuntabilitas yang membedakan akuntabilitas menjadi akuntabilitas finasial, politis, dan legal dimaksudkan untuk memastikan bahwa departemn-departemen (pemerintah) bekerja dalam kekuasaan khusus (yang diberikan kepada masyarakat) serta berada dalam kerangka hukum yang lebih luas. Akuntabilitas tradisional ini dikaitkan dengan ketaatan financial bahwa setiap departemen membelanjakan alokasi sumber dayanya sesuai dengan yang ditetapkan dan memastikan bahwa setiap departemen menyajikan laporan pertanggungjawaban keuangan yang setiap diaudit. Akuntabilitas efisiensi dan efektivitas berupaya mengevaluasi seperangkat aktivitas yang diselenggarakan pada sektor publik berkaitan dengan “value for money”. Sedangkan transparansi merupakan sisi lain dari mata uang yang sama dengan

akuntabilitas.

Transparansi

didasarkan

pada

adanya

kebebasan

memperoleh informasi. Baik akuntabilitas dan transparansi keduanya merupakan karakteristik good governance (UNDP, 2004). Dalam pelaksanaan pelayanan publik, informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. Transparansi mencakup semua cara yang memfasilitasi para pemangku kepentingan memperoleh akses informasi dan memudahkan pemahaman mereka dalam mekanisme pengambilan keputusan. Transparansi sektor publik dimulai dengan aplikasi yang jelas atas standard dan akses informasi. Sektor publik dengan demikian harus memiliki kejelasan mengenai instrumen-instrumen yang disediakan bagi publik untuk memperoleh akses informasi. commit to user



5. Kajian Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung oleh standar-standar pengelolaan, kompetensi lulusan, isi, proses, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, dan penilaian (Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005). Standar pengelolaan pendidikan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah adalah standar pengelolaan pendidikan untuk sekolah/madrasah yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan (Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005). Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Standar ini disusun dan dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan oleh Keputusan Menteri Pendidikan Nasional (Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005). Rencana kerja sekolah adalah salah satu komponen dari perencanaan program sekolah. Rencana kerja sekolah menggambarkan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu sebagai dasar pengelolaan sekolah dalam mendukung peningkatan mutu lulusan (Lampiran Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 bagian A 4). Rencana kerja sekolah harus disusun secara komprehensif dan menggambarkan upaya sekolah dalam mencapai SNP sesuai dengan potensi sekolah dan dukungan lingkungan setempat. Oleh karena itu proram kerja sekolah disusun berdasarkan hasil analisis konteks yang mencakup: a. Menganalisis 8 (delapan) SNP sebagai acuan dalam penyusunan KTSP (Standar Isi, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Proses, Standar Penilaian, Standar Pengelolaan, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana Prasarana dan Standar Pembiayaan). b. Menganalisis kondisi yang ada di satuan pendidikan yang meliputi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, biaya, dan commit to user program-program.



c. Menganalisis peluang dan tantangan yang ada di masyarakat dan lingkungan sekitar misalnya komite sekolah, dewan pendidikan, dinas pendidikan, asosiasi profesi, dunia industri dan dunia kerja, sumber daya alam dan sosial budaya. Rencana kerja sekolah terdiri atas rencana kerja jangka menengah dan rencana kerja tahunan. Rencana kerja sekolah dituangkan dalam dokumen yang mudah dibaca oleh pihak-pihak yang terkait (Lampiran Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 bagian A 4). Rencana kerja jangka menengah menggambarkan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu empat tahun yang berkaitan dengan mutu lulusan yang ingin dicapai dan perbaikan komponen yang mendukung peningkatan mutu lulusan (Lampiran Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 bagian A 4). RKT adalah rencana kerja tahunan sekolah/madrasah yang berdasar pada rencana kerja jangka menengah (empat tahunan) yang dinyatakan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah/Madrasah (RKA-S/M) sebagai istilah lain dari Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja Sekolah/Madrasah (RAPB-SM) (Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007). Rencana kerja tahunan memuat ketentuan mengenai kesiswaan, kurikulum dan kegiatan pembelajaran, pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangannya, sarana dan prasarana, keuangan dan pembiayaan, budaya dan lingkungan sekolah, peran serta masyarakat, dan kemitraan, rencana-rencana kerja lain yang mengarah kepada peningkatan dan pengembangan mutu (Lampiran Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 bagian A 4). Prioritas program/kegiatan pencapaian SNP yang akan diprogramkan

pada

RKAS

(program

tahunan)

ditetapkan

dengan

mempertimbangkan: 1) Standar yang memiliki ketercapaian tinggi, dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia di sekolah, baik tenaga, sarana prasarana maupun pembiayaan. 2) Standar yang Pengelolaan dan penyelenggaraannya sepenuhnya menjadi kewenangan sekolah (sesuai prinsip MBS) dan tidak tergantung pada kebijakan Daerah atau Pusat. Rencana kerja tahunan yang dinyatakan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran commit to user Sekolah (RKAS) dilaksanakan berdasarkan rencana jangka menengah (Lampiran



Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 bagian A 4). Rencana kerja tahunan menjadi dasar pelaksanaan kegiatan sekolah yang dilaksanakan oleh penanggung jawab kegiatan yang didasarkan pada ketersediaan sumber daya yang ada. Rencana kerja jangka menengah dan tahunan sekolah disetujui rapat dewan guru setelah memperhatikan pertimbangan dari komite sekolah dan disahkan berlakunya oleh dinas pendidikan kabupaten/kota. Pada sekolah swasta rencana kerja ini disahkan berlakunya oleh penyelenggara sekolah. Tim kerja adalah tim yang dibentuk oleh kepala sekolah untuk menyusun rencana kerja sekolah yang terdiri atas wakil kepala sekolah, guru, guru BK/konselor, tenaga kependidikan, dan kepala sekolah sebagai ketua merangkap anggota. Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan (Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003). Untuk melalukan prosedur dalam hal ini prosedur kerja, maka kepala sekolah membentuk dan menugaskan tim kerja sekolah untuk menyusun rencana kerja sekolah. Kepala sekolah memberikan arahan teknis tentang penyusunan rencana kerja sekolah yang sekurang-kurangnya memuat dasar penyusunan rencana kerja sekolah, tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan rencana kerja sekolah, manfaat penyusunan rencana kerja sekolah, unsure-unsur yang terlibat dan uraian tugasnya dalam penyusunan rencana kerja sekolah. Tim kerja sekolah menyusun rencana kegiatan penyusunan rencana kerja sekolah sekurang-kurangnya berisi uraian kegiatan, sasaran/hasil, pelaksana, dan jadwal pelaksanaan, mencakup kegiatan pengumpulan bahan/data dan penyusunan draf Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM), pembahasan, dan Reviu draf Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM), Finalisasi hasil revisi Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM), Penandatanganan dokumen RKJM, Penyusunan draf Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS), Pembahasan dan reviu draf Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS), Finalisasi hasil revisi Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS),Penandatanganan dokumen RKAS. Tim kerja sekolah mengumpulkan, mengolah data dan informasi dan commit to user menyusun draf rencana kerja sekolah jangka menengah (RKJM), yang mencakup



pendahuluan, dasar kebijakan, identifikasi tantangan nyata berdasarkan analisis konteks, analisis kondisi, program strategis, strategi pencapaian, monitoring dan evaluasi, lampiran-lampiran. Kepala sekolah bersama tim kerja, dewan guru, dan komite sekolah melakukan reviu dan revisi draf rencana kerja sekolah jangka menengah (RKJM). Tim kerja melakukan finalisasi hasil revisi rencana kerja sekolah jangka menengah (RKJM). Kepala sekolah menandatangani hasil finalisasi rencana kerja sekolah jangka menengah (RKJM) menjadi rencana strategis (renstra) sekolah. Tim kerja sekolah mengidentifikasi prioritas program/kegiatan dan menyusun draf rencana kerja tahunan (RKT) yang mencakup pendahuluan, dasar kebijakan, tujuan/sasaran, rencana kerja dan biaya untuk pencapaian sasaran, jadwal pelaksanaan rencana kegiatan, penanggung jawab kegiatan. Kepala sekolah bersama tim kerja, dewan guru, dan komite sekolah melakukan reviu dan revisi draf RKT. Tim kerja melakukan finalisasi hasil revisi rencana kerja tahunan dan kepala sekolah menandatangani hasil finalisasi RKT menjadi RKAS.

6. Kajian Tentang Hasil Penelitian Yang Relevan Ada beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan penulis lakukan, yaitu sebagai berikut: 1) Arfan Muchtar (2009), penelitian berjudul Pengukuran Akuntabilitas dan Transakasi Pengelolaan Keuangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Kota Padang. Hasil penelitian tersebut adalah bahwa dalam nilai rata-rata dari 4 sekolah: SMK Negeri 1 adalah 3,34 yang termasuk dalam criteria sangat akuntabel dan sangat transparan, SMK Negeri 3 nilai rata-rata 2,91 termasuk criteria akuntabel dan transparan, SMK Negeri 5 nilai rata-rata 2,54 termasuk criteria akuntabel dan transparan, dan SMK Negeri 6 nilai ratarata 2,37 termasuk criteria akuntabel dan transparan. Secra keseluruhan nilai rata-rata 4 sampel adalah 2,91 yang termasuk dalam criteria akuntabel dan transparan. Sehingga sa[pat disimpulkan pengelolaan keuangan sekolah ke v4 sekolah yang diteliti sudah akuntabel dan transparan. commit to user



2) Manda, Rika Rahmanita (2009), penelitian berjudul Evaluasi Akuntabilitas dan Transparasi Pengelolaan Keuangan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Kota Payakumbuh. Hasil penelitian tersebut adalah bahwa dalam hasil evaluasi secara keseluruhan untuk setiap SMK N 2 adalah 3,01, nilai rata-rata ke empat sekolah tersebut adalah 3,10. Nilai rata-rata tersebut termasuk ke dalam criteria akuntansi dan transparan, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Payakumbuh termasuk ke dalam criteria akuntabel dan transparan. 3) Sutedjo

(2009),

penelitian

berjudul

Persepsi

Stakeholders

Terhadap

Transparasi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Sekolah (Stusi Kasus di Sekolah Menengah Pertama Standar Nasional Kabupaten Kendal). Hasil penelitian tersedut adalah bahwa antara stakeholder internal dan stakeholder eksternal terdapat persepsi yang berbeda terhadap transparasi pengelolaan keuangan sekolah pada Sekolah Menengah Pertama Standar Nasional di Kabubaten Kendal. Dalam stakeholder internal dan stakeholder eksternal terhadap persepsi yang berbeda terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan sekolah pada Sekolah Menengah Pertama Standar Nasional di Kabupaten Kendal. Pemyebab adanya perbedaan persepsi antara stakeholder internal dan stakeholder eksternal terhadap pengelolaan keuangan sekolah adalah bahwa stakeholder internal sudah terlibat sejak sekolah membuat perencanaan, melaksanakan anggaran dan pembuatan laporan keuangannya, sedangkan stakeholder eksternal tidak terlibat sebagaimana stakeholder internal. 4) Ulfi Maryati, Zahara (2011), penelitian berjudul Analisis Komparatif Pengelolaan Keuangan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMA N) dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMK N) di kota Padang (Studi Kasus pada 4 SMAN dan 4 SMKN). Hasi penelitian tersebut adalah bahwa secara rata-rata pengelolaan keuangan sekolah kelompok SMAN dan kelompok SMKN di Kota Padang memiliki nilai yang tidak jauh berbeda. Kelompok SMAN memiliki nilai rata-rata pengelolaan keuangan sekolah sebesar 2,84 yang commit to user masuk kedalam kriteria baik, sedangkan kelompok SMKN memiliki nilai rata-



rata 2,91 yang juga masuk kedalam kriteria baik. Perbedaan nilai rata-rata kedua kelompok sekolah ini hanya terpaut 0,07, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara rata-rata pengelolaan keuangan sekolah kelompok SMAN sama baiknya dengan kelompok SMKN.

B. Kerangka Berpikir Bagi sekolah yang telah melakukan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah dalam pengelolaan keuangan sekolah, yang bertujuan untuk pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran produktif dapat terealisasi dari daftar kebutuhan sarana dan prasarana yang tercantum di Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah. Untuk itu ada beberapa target yang harus dipenuhi oleh sekolah dalam rangka melakuakan RAKS dalam Pengelolaan dana harus dilandasi semangat akuntabilitas dan transparansi. Dengan pengelolaan dana yang transparan, masyarakat dapat mengetahui ke mana saja dana sekolah tersebut dibelanjakan. Sekarang ini sekolah dengan program SBI dan sekolah model/ rujukan untuk semua program keahlian memiliki laporan pertanggungjawaban, termasuk laporan keuangan sekolah yang terdiri dari neraca, laporan surplus defisit, laporan arus kas, serta perhitungan biaya yang dihabiskan untuk daftar kebutuhan sarana dan prasarana yang tercantum di RAKS oleh tiap siswa dan kegiatan sekolah. Untuk tetap bisa menyajikan informasi biaya investasi dan biaya operasional pendidikan dan laporan keuangan sekolah, maka dari itu rencana kegiatan dan anggaran sekolah sangat berhubungan langsung dengan penyajian informasi dan administrasi sekolah. Dalam RKAS memiliki sumber dana, yaitu: 1) Dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD), 2) Bantuan dari pusat atau provinsi/pemerintah kota, 3) Komite sekolah. Sehingga pada waktu rencana kegiatan dan anggaran sekolah diselenggarakan, maka sekolah akan melakukan kegiatan realisasi anggaran keuangan sekolah untuk melihat sampai sejauh mana nilai perubahan dengan anggaran keuangan sekolah di pergunakan dan melihat dari sistem dan prosedur pengelolaan keuangan commit to user sekolah.



Implementasi sumber dana dokumentasi pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah, bantuan dari pusat/provinsi/pemkot, dan komite sekolah dalam pelaporan keuangan sekolah tersebut akan dilihat evaluasi terhadap sistem dan prosedur pengelolaan keuangan sekolah. Dengan permasalahan tersebut maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Kepaka Sekolah, Bendahara, Guru, dan Komite Sekolah

Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Sumber Dana 1. DPA-SKPD 2. Bantuan dari Pusat/ Provinsi/ Pemkot 3. Komite Sekolah

Gamabar 2. Kerangka Berpikir

commit to user

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Sekolah


digilib.uns.ac.id

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian 1.

Tempat Penelitian Penelitian dilaksanakan di SMK Negeri 5 Surakarta, Tahun Ajaran 2011/2012. Adapun alasan yang mendasari pelaksanaan penelitian di tempat ini adalah : a. Tersedianya data-data yang dibutuhkan peneliti di SMK Negeri 5 Surakarta sehingga lebih memudahkan dan mendukung kelancaran dalam pelaksanaan penelitian. b. SMK Negeri 5 Surakarta sebagai sekolah yang melaksanakan Program SBI dan sekolah model/ rujukan untuk semua Program Keahlian, mengembangkan SMK sebagai daya dukung perekonomian Daerah dan Nasional melalui Bisnis Center Manufaktur dan Teaching Industri, mendukung Solo sebagai kota Vokasi, dan Daftar Kebutuhan Sarana dan Prasarana yang tercantum di RAKS, sehingga peneliti ingin mengetahui implementasi Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Sekolah di sekolah tersebut. c. Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keunagan Sekolah di SMK Negeri 5 Surakarta. d. SMK Negeri 5 Surakarta belum pernah digunakan sebagai objek penelitian sejenis sehingga terhindar dari kemungkinan penelitian ulang.

2.

Waktu Penelitian Penelitian ini dilaksanakan dalam tiga tahap, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap penyusunan laporan, dengan lama penelitian direncanakan selama enam bulan yang dimulai bulan Januari sampai dengan Juli 2012. Berikut adalah jadwal rencana penelitian: commit 28 to user


digilib.uns.ac.id

29

Tabel 3. 1. Jadwal Penelitian Kegiatan

Tahun 2012 Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Juni

Juli

1. Perencanaan Penelitian a. Pengajuan Judul b. Penyusunan Proposal c. Perijinan 2. Pelaksanaan Penelitian a. Pengumpulan Data b. Analisis Data c. Penarikan Kesimpulan 3. Penyusunan Laporan

B. Pendekatan dan Jenis Penelitian 1.

Pendekatan Berdasarkan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, maka metodologi penelitian yang paling tepat digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan pada suatu obyek dan mengkondisikannya seperti keadaan apa adanya. Penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting). Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai fenomena-fenomena atau situasi yang aktual atau yang ada pada saat penelitian berlangsung.

2.

Jenis Penelitian Jenis penelitian ini menggunakan studi kasus.H.B. Sutopo (2002: 111) menyatakan bahwa “... penelitian kualitatif studi kasusnya mengarah pada commit to user


digilib.uns.ac.id

30

pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya di lapangan studinya.

C. Data dan Sumber Data Sumber data merupakan bagian penting bagi peneliti karena ketepatan memilih dan menentukan jenis sumber data akan menentukan ketepatan dan kekayaan data atau informasi yang diperoleh. Menurut Lofland dan Lofland yang dikutip Moleong (2000: 112) mengatakan “sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lainlain”. Jenis sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi : 1.

Narasumber (Informan) Dalam penelitian kualitatif posisi sumber data manusia (narasumber) memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan informasi bagi peneliti. Informan (narasumber) akan memberikan semua informasi tentang situasi dan kondisi dalam penelitian. Dalam penelitian ini yang dijadikan informan adalah Kepala Sekolah, Bendahara, Guru, dan komite sekolah. Oleh karena informaninforman tersebut dianggap berkompeten dan terlibat dalam penyelenggaraan Sitem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Sekolah.

2.

Dokumen dan Arsip Menurut H. B. Sutopo (2002 : 54) menyatakan bahwa “dokumen atau arsip merupakann suatu bahan tertulis yang bergayutan dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu. Ia merupakan rekaman tertulis (tetapi juga berupa gambar atau benda peninggalan yang berkaitan dengan suatu aktivitas atau peristiwa tertentu)”. Dokumen atau arsip yang akan digunakan dalam penelitian ini dapat berupa Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), Realisasi Anggran Keuangan Sekolah (RAKS) dan laporan-laporan lainnya yang berhubungan dengan obyek penelitian. commit to user


digilib.uns.ac.id

31

3.

Tempat dan Peristiwa Tempat yang dijadikan lokasi penelitian adalah SMK N 5 Surakarta. Dari lokasi ini akan muncul berbagai fenomena dan data yang diperlukan dalam penelitian. Sedangkan peristiwa merupakan fenomena yang terjadi di lokasi penelitian tersebut. Peristiwa yang diteliti disini adalah Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Sekolah. D. Teknik Sampling Teknik sampling adalah suatu teknik atau cara dalam mengambil sampel

yang representative dari populasi. Yang dimaksud disini, teknik sampling merupakan cara atau metode yang digunkan untuk menentukan siapa dan jumlah orang yang akan disajikan sumber informasi. Persoalan penting dalam pengumpulan data yang harus diperhatikan adalah „bagaimana dapat dipastikan atau disajikan bahwa sampel yang ditetapkan adalah representativ‟. (Burhan Bugin, 2003: 43). Oleh karena itu, penelitian tetap dalam memilih sampel yang digunakan dalam penelitiannya. Menurut Sugiyono (2010: 218) cara pengambilan sampel atau teknik sampling secara garis besar dapat digolongkan menjadi dua, yaitu:

commit to user


digilib.uns.ac.id

32

Teknik Sampling Non Probabilty Sampling

Probability Sampling

1. Simple

random

1. Sampling sistematis

sampling

2. Sampling kuota

2. Proportionate stratified

3. Sampling Incidental

random

4. Purposive

sampling 3. Disproportionate stratified

Sampling

random

5. Sampling jenuh

sampling 4. Area

6. Snowball sampling

(cluster)

sampling (sampling menurut daerah) Gambar. 2.1. Bermacam-macam teknik sampling Melihat begitu pentingnya pengambilan sample dalam penelitian maka peneliti memilih menggunakan teknik sampling secara non probabilitas pemilihan (non-random) dengan metode purposive sampling. Menurut Sugiyono (2010: 218) bahwa “purposive sampling adalah teknik pengambilan sampling berdasarkan pertimbangan tertentu. pertimbangan tertentu ini orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek situasi sosial yang diteliti”. Sampel yang dipilih berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum, bukan untuk digeralisasikan. Oleh karena itu, menurut Lincoln dan Guba (1985), dalam penelitian natuaralistik spesifikasi sampel tidak dapat ditentukan sebelumnya. Jadi, penentuan

commit to user


digilib.uns.ac.id

33

sampel dalam penelitian kualitatif dilakukan saat penelitian mulai memasuki lapangan dan selama penelitian berlangsung (emergent sampling design). Bila pemilihan sampel atau informan benar-benar jatuh pada subyek yang benar-benar menguasai situasi sosial yang diteliti (obyek), maka merupakan keuntungan bagi peneliti, karena tidak memerlukan banyak sampel lagi, sehingga penelitian cepat selesai. Jadi yang menjadi kepedulian bagi peneliti kualitatif adalah “tuntasnya” perolehan informasi dengan keragaman variasi yang ada, bukan banyaknya sampel sumber data. Sugiyono( 2010 : 219). Hal diatas mengisaratkan bahwa peneliti tidak menekankan pada jumlah sampel melainkan kualitas informasi yang dapat diperoleh. Satu hal yang diperhatikan oleh peneliti adalah sampling tidak ditentukan, sebab yang penting bukan kuantitas atau banyaknya informan, akan tetapi kelengkapan dan kedalaman informasi yang bisa digali sehingga dapat memecahkan permasalahan yang sedang diteliti.

E. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data merupakan langkah utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Sesuai dengan sumber data yang digunakan dalam penelitian, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1.

Wawancara Sumber data yang sangat penting dalam penelitian kualitatif adalah berupa manusia yang dalam posisi sebagai narasumber atau informan. Esterberg (2002) seperti dikutip oleh Sugiyono (2007, 317) mendefinisikan wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara

dilaksanakan

dengan

menggunakan

petunjuk

umum

wawancara, dimana sebelum melakukan wawancara terlebih dahulu menyusun commit to user


digilib.uns.ac.id

34

kerangka pertanyaan yang relevan dengan permasalahan pedoman, sedangkan penyampaiannya kepada informan adalah bebas tetapi mengarah pada maksud dari pewawancara. Data yang dikumpulkan melalui wawancara adalah: a. Pelaksanaan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah untuk mengetahui Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keunagan Sekolah di SMK Negeri 5 Surakarta. b. Upaya untuk mengetahui hubungan pelaksanaan RKAS terhadap RAKS dalam pelaksanaan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keunagan Sekolah di SMK Negeri 5 Surakarta. c. Sampai sejauh mana Realisasi Anggaran Keuangan Sekolah berpengaruh terhadap Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keunagan Sekolah di SMK Negeri 5 Surakarta. d. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keunagan Sekolah di SMK Negeri 5 Surakarta. e. Upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keunagan Sekolah di SMK Negeri 5 Surakarta. 2.

Observasi Teknik obesrvasi digunakan untuk menggali data dari sumber data yang berupa peristiwa, tempat atau lokasi, dan benda, serta rekaman gambar. Teknik observasi ini dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap obyek penelitian dengan melibatkan indera penglihatan dan pendengaran dalam mencari kejadian yang diteliti. Observasi dilakukan secara informal dan formal. Observasi secara informal dilakukan pada waktu peneliti kunjungan awal, sebelum secara formal mendapatkan ijin. Data yang diperoleh berupa hasil pengematan seperti lokasi penelitian dan gambaran secara umum lingkungan sekolah. Sedangkan observasi secara formal dilakukan peneliti setelah mendapatkan ijin dari sekolah. Observasi dalam penelitian ini adalah mengamati dan mencatat hal-hal yang

commit to user


digilib.uns.ac.id

35

berkaitan dengan implementasi Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keunagan Sekolah di SMK Negeri 5 Surakarta. 3.

Dokumentasi Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengklasifikasikan bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian. Metode ini digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel dengan mengkaji dan mempelajari dokumen atau catatan-catatan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu dokumentasi, dimana peneliti mendapatkan data berupa rekaman-rekaman yang merupakan bukti dokumentasi pelaksanaan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keunagan Sekolah di SMK Negeri 5 Surakarta.

F. Uji Validitas Data Data yang telah berhasil digali, dikumpulkan dan dicatat dalam kegiatan penelitian, harus diusahakan kemantapan dan kebenarannya. Peneliti harus bisa memilih dan menentukan cara-cara yang peling tepat untuk mengembangkan validitas data yang diperolehnya. Validitas merupakan jaminan bagi kemantapan simpulan dan tafsir makna sebagai hasil penelitian. Cara paling umum yang digunakan dalam penelitian kualitatif bagi peningkatan validitas adalah trianggulasi. Dalam teknik pengumpulan data, trianggulasi diartikan sebagai teknik pengambilan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Susan stainback (1988) seperti dikutip oleh Sugiyono (2002: 330) menyatakan bahwa , “tujuan dari trianggulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan”. Menurut H. B. Sutopo (2002: 77-85) ada empat macam trianggulasi, yaitu: 1.

Trianggulasi data/trianggulasi sumber commit to user


digilib.uns.ac.id

36

Cara ini mengarahkan peneliti agar di dalam mengumpulkan data, ia wajib menggunakan beragam sumber data yang tersedia. Artinya, data yang sama atau sejenis, akan lebih mantap kebenarannya bila digali dari beberapa sumber data yang berbeda. 2.

Trianggulasi metode Jenis ini dilakukan peneliti dengan mengumpulkan data sejenis tetapi dengan menggunakan teknik atau metode pengumpulan data yang berbeda. Dalam trianggulasi ini yang ditekankan adalah penggunaan metode pengumpulan data yang berbeda, dan bahkan lebih jelas untuk diusahakan mengarah pada sumber data yang sama untuk menguji kemantapan informasinya.

3.

Trianggulasi peneliti Trianggulasi ini adalah hasil penelitian baik data ataupun simpulan mengenai bagian tertentu atau keseluruhannya bisa diuji validitasnya oleh beberapa peneliti.

4.

Trianggulasi teori Trianggulasi ini dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan perpektif lebih dari satu teori dalam membahas permasalahan yang dikaji. Dari beberapa perspektif teori tersebut akan diperoleh pandangan yang lebih lengkap, tidak hanya sepihak, sehingga dapat dianalisis dan ditarik simpulan yang lebih utuh dan menyeluruh. Penelitian ini menggunakan trianggulasi data (sumber) dan trianggulasi

metode. Data yang diperoleh dari berbagai sumber kemudian dilakukan uji keabsahan melalui trianggulasi sumber. Hal ini dilakukan dengan cara membandingkan hasil wawancara informan yang satu dengan informan yang lain, sehingga dapat diketahui keabsahan dari data yang diperoleh. Peneliti juga menggunakan trianggulasi metode, data yang diperoleh dari seorang informan diuji dengan berbagai macam metode sehingga dapat diketahui kevalidan dari data tersebut. Kemudian keseluruhan hasil data tersebut dibandingkan pula dengan analisis dokumen. Dengan demikian mutu dari keseluruhan proses pengumpulan data dalam penelitian ini menjadi valid. commit to user


digilib.uns.ac.id

37

G. Analisis Data Analisis data dalam penelitian kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data daripada setelah selesai pengumpulan data. Analisis data data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan (Sutopo, H. B. , 2007). Bogdan seperti dikutip oleh Sugiyono (2007, 334) menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Teknik analisis data digunakan dalam penelitian ini menggunakan pola penelitian induktif yang diolah dengan teknik saling terjalin atau interaktif mengalir. Proses analisis data dengan model interaktif meliputi empat komponen yaitu, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi. Proses analisis data dalam penelitian kualitatif adalah sebagai berikut: 1.

Pengumpulan Data Pengumpulan data merupakan bagian penting dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang ketiganya saling berhubungan dan saling melengkapi. Data yang dikumpulkan masih berupa data kotor sehingga masih terdapat data-data yang seharusnya tidak dibutuhkan. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah draft pengembangan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dan RAKS, dokumen-dokumen pelaksanaan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keunagan Sekolah di SMK Negeri 5 Surakarta, dan dokumendokumen lain yang sesuai dengan obyek penelitian.

2.

Reduksi Data Reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi data dari fieldnote. Proses ini berlangsung selama pelaksanaan penelitian. Dalam reduksi data, peneliti harus mengkaji secara lebih cermat data atau informasi commit to user


digilib.uns.ac.id

38

apa saja yang kurang, informasi apa saja yang perlu ditambahkan, dan informasi apa saja yang perlu dihilangkan. Dalam penelitian ini reduksi data dilakukan jika data yang diperoleh peneliti tidak relevan dengan data yang dibutuhkan untuk menganalisis pelaksanaan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keunagan Sekolah di SMK Negeri 5 Surakarta. 3.

Penyajian Data Penyajian data merupakan suatu rakitan organisasi informasi, deskripsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan terjadinya penarikan kesimpulan dalam penelitian. Penyajian data merupakan rakitan kalimat yang disusun secara logis dan sistematis sehingga bila dibaca akan mudah dipahami berbagai hal yang terjadi dan memungkinkan peneliti untuk berbuat sesuatu pada analisis ataupun tindakan lain berdasarkan pemahamannya tersebut. Penyajian data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mengorganisasikan informasi secara sistematis, menggabungkan dan merangkai keterkaitan antar data, dan menggambarkan proses dan fenomena yang ada dari obyek penelitian.

4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi Sejak awal pengumpulan data, peneliti harus sudah memahami arti dari berbagai hal yang ditemui dengan melakukan pencatatan peraturan-peraturan, polapola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi yang mungkin, arahan sebab akibat, dan berbagai proposisi. Kesimpulan perlu diverifikasi agar cukup mantap dan bisa dipertanggungjawabkan. Verifikasi dapat dilakukan dengan lebih mengembangkan ketelitian dan melakukan replikasi pada satuan data yang lain. Pada dasarnya makna data harus diuji validitasnya supaya simpulan penelitian menjadi lebih kokoh dan lebih bisa dipercaya. Empat hal utama yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi sebagai sesuatu yang saling berkaitan pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dapat dilihat pada gambar sebagai berikut: commit to user


digilib.uns.ac.id

39

Pengumpulan data

Penyajian data

Reduksi data

Penarikan kesimpulan dan verifikasi Gambar 2.2. Skema Model Analisis Interaktif Sumber : Sutopo (2002: 96)

H. Prosedur Penelitian Prosedur penelitian merupakan tahapan-tahapan yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitiannya dari awal sampai dengan akhir kegiatan penelitian. Menurut Sutopo, H. B (2002:187-190) terdapat empat tahapan dalam prosedur penelitian, yaitu: (1) persiapan, (2) pengumpulan data, (3) analisis data, (4) penyusunan laporan penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan prosedur atau langkah-langkah sebagai berikut : 1.

Tahap persiapan Tahap persiapan penelitian merupakan tahapan awal yang dilakukan peneliti untuk mempersiapakan semua yang dibutuhkan peneliti sebelum melakukan penelitian di lapangan. Persiapan penelitian ini meliputi pengajuan judul, penyusunan proposal, dan perijinan obyek penelitian.

2.

Tahap pengumpulan data Tahapan ini merupakan upaya peneliti untuk mendapatkan informasi dengan berbagai teknik atau metode. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga macam teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. commit to user


digilib.uns.ac.id

40

Selain itu, peneliti juga membuat fieldnote (catatan lapangan) dan merangkumnya dalam transkip hasil wawancara. Data-data yang sudah diperoleh tersebut kemudian diatur dan dipilih sesuai dengan kebutuhan. 3.

Tahap analisis data Data-data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis dengan menentukan teknik analisis data yang tepat sesuai dengan desain penelitian. Data-data yang terkumpul dilakukan verifikasi, pengayaan, dan pendalaman. Apabila dalam persiapan analisis ternyata ditemukan data yang kurang lengkap atau kurang jelas, maka perlu dilakukan pengumpulan data lagi secara lebih terfokus. Data yang sudah dianalisis kemudian dirumuskan simpulan dan akhirnya sebagai temuan penelitian.

4.

Tahap penyusunan laporan penelitian Tahapan ini merupakan tahapan akhir dari prosedur penelitian yaitu penyusunan laporan penelitian yang kemudian diajukan dan dipertanggung jawabkan di hadapan tim penguji.

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi/Objek Penelitian 1. Riwayat Singkat SMK Negeri 5 Surakarta Pada tahun 1962 SMK Negeri 5 Surakarta yang berkembang dari sekolah swasta hingga berdiri menjadi sekolah Teknologi Menengah Pertama di kota Solo saat itu. Pada Tanggal 1 Agustus 1965 sekolah ini menjadi STM 2 Surakarta yang merupakan sekolah teknik waktu itu. Pada tanggal 7 Maret 1997 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan STM 2 Surakarta berubah namanya menjadi SMKN 5 Surakarta. SMKN 5 Surakarta beralamat di Jalan LU Adisucipto Nomor 42 Surakarta 57143, Propinsi Jawa Tengah berlokasi di pintu gerbang Solo Kota Vokasi dan merupakan sekolah besar. Lembaga Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 5 Surakarta memiliki Nomor Statistik Sekolah (NSS) 321006101002, sataus sekolah Negeri, Nomor 8865/Ditpt/E, Tanggal 01 Agustus 1965. Sebagai penyelenggara adalah Pemerintah Kota Surakarta dengan waktu Penyelenggaraan pagi dan nomor SK Terakhir Status Sekolah 036/0/1997, lebaga kena pajak adalah SMK Negeri 5 Surakarta untuk nomor pokok wajib pajak 00.004.204.4.526. Dalam kaitanya dengan bidang kegiatan atau usaha, maka jasa pendidikan Kejuruan setingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dengan lama pendidikan selama 3 (tiga) tahun. SMK Negeri 5 Surakarta sesuai dengan visi dan misi sekolah, tujuan, nilai, menyadari bahwa keberadaan Sekolah sangat tergantung pada Steakholder. SMK Negeri 5 Surakarta bertekad untuk mengutamakan Kepuasan para Pelanggan dengan senantiasa melaksanakan Perbaikan Berkelanjutan Sistem Manajemen Mutu dan Berusaha untuk memenuhi Persyaratan Pelanggan. SMK Negeri 5 Surakarta bertekad membentuk Tamatan yang tangguh dan Kompeten dengan: 1. Melaksanakan Program SBI dan sekolah model/ rujukan untuk semua Program Keahlian. 2. Mengembangkan SMK sebagai daya dukung perekonomian Daerah dan to userdan Teaching Industri. Nasional melalui Bisnis Centercommit Manufaktur 40


digilib.uns.ac.id

41

3. Mendukung Solo sebagai kota Vokasi. Mengacu Falsafah “ Mulat sariro hangroso Wani” maksudnya dengan potensi yang dimiliki, sekolah bertekad mewujudkan SMK Negeri 5 Surakarta TERDEPAN, TERDEPAN dalam pelayanan, TERDEPAN dalam prestasi, dan TERDEPAN dalam inovasi. 2. Visi dan Misi SMK Negeri 5 Surakarta a. Visi Sekolah b. Misi Sekolah 1) Mendidik dan Melatih Peserta Didik yang berkarakter. 2) Mendidik dan Melatih Peserta Didik sesuai Kebutuhan Dunia Kerja. 3) Mendidik dan Melatih Peserta Didik agar memiliki karakter enterpreuner. 4) Mewujudkan Sekolah sebagai wadah pengembangan daya kreatif dan inovatif. 5) Mewujudkan Sekolah Berstandar Internasional. 6) Memberikan pelayanan prima pada pelanggan. 3. Tujuan Sekolah a. Menyiapkan peserta didik yang cakap, mampu memahami dan menerapkan budi pekerti luhur. b. Menyiapkan

peserta

didik

untuk

memasuki

dunia

kerja

serta

mengembangkan sikap professional. c. Menyiapkan peserta didik mampu memilih karier, berkompetisi dan mengembangkan sikap mandiri. d. Menyiapkan tenaga kerja untuk mengisi kebutuhan dunia usaha/industri dan bersikap. e. Menyiapkan peserta didik agar mampu bersaing untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. f. Menyiapkan dan melaksanakan kegiatan commit to userrekayasa teknologi.


digilib.uns.ac.id

42

g. Menyiapkan dan melaksanakan komponen–komponen persyaratan sekolah berstandart internasional. h. Merumuskan dan melaksanakan kebutuhan dan harapan pelanggan. 4. Nilai-Nilai dan Tenaga Pendidik Menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan kegotongroyongan. Serta Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 5 Surakarta mempunyai Tenaga Pendidik dengan jumlah yang memadai dan berpendidikan terakhir Diploma, Sarjana(S1) dan Pasca Sarjana (S2) dari berbagai disiplin ilmu. Tenaga Kependidikan diberi kesempatan untuk diklat di Dalam dan di Luar Negeri. 5. Program Pendidikan dan Pelatihan Sekolah menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan menggunakan Kurikulum KTSP. Program Studi Keahlian : a. Teknik Bangunan b. Teknik Ketenagalistrikan c. Teknik Mesin d. Teknik Otomotif e. Teknik Elektronika f. Teknik Komputer 6. Fasilitas Pendidikan dan Kerjasama Fasilitas Pendidikan Sekolah terletak di dalam kota Surakarta di komplek persekolahan/di lingkungan persekolahan, lokasi sangat strategis dan dekat dengan Lapangan Olahraga (Stadion) Manahan, sehingga sangat menunjang suasana diklat dan olahraga, luas sekolah 22.530m2. Guna menunjang Pendidikan dan Pelatihan, sekolah mempunyai fasilitas antara lain: a. Bengkel Teknik Konstruksi Kayu. b. Bengkel Teknik Konstruksi Batu dan Beton. c. Bengkel Teknik Gambar Bangunan. commit to user


digilib.uns.ac.id

43

d. Bengkel Teknik Elektronika Industri. e. Bengkel Teknik Pemanfaatan Tenaga Listrik. f. Bengkel Teknik Pemesinan dan CNC. g. Bengkel Teknik Mekanik Otomotif.Lab. h. Bahasa Inggris. i. Lab. Komputer. j. Perpustakaan, dan lain-lain. Kerjasama Sekolah bekerjasama dengan Dunia Usaha / Dunia Industri di Kota Surakarta dan sekitarnya maupun diluar kota propinsi lain dan menjalin hubungan kerjasama menjadi Institusi Pasangan untuk melaksanakan diklat yang meliputi : input proses maupun output pendidikan dan pelatihan. B. Deskripsi Temuan Penelitian Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, temuan studi yang dapat dihubungkan dengan kajian teori adalah: Dari hasil penelitian di lapangan peneliti menemukan adanya persamaan dengan kajian teori yang penelitian jabarkan sebelumnya yaitu tentang akuntansi sektor pendidikan yang berpengaruh terhadap implementasi Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Sekolah yang bisa dipilih dan disesuaikan dengan keadaan sekolah. Dengan adanya Akuntansi sektor pendidikan yang memberikan pengaruh terhadap implementasi sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan Sekolah yang menggambarkan arti pentingnya informasi keuangan sebagai dasar mengambil keputusan oleh SMK Negeri 5 Surakarta. Untuk mengetahui bagaimana informasi keuangan yang diperlukan untuk kepentingan sendiri (internal) sebagai dasar perencanaan dan pengelolaan keuangan oleh bendahara. Sedangkan untuk kepala sekolah, disamping untuk kepentingan sendiri, informasi juga diperlukan oleh pihak lain yang berkepentingan sebagai suatu bentuk pertanggung jawaban. Dengan demikian akuntansi pendidikan implementasi sistem dan prosedur pengelolaan keuangan sekolah yang dipilih oleh SMK Negeri 5 Surakarta adacommit 3 yaitu:to user


digilib.uns.ac.id

44

1. Mengidentifikasi data mana yang berkaitan atau relevan dengan keputusan yang akan diambil Pengelolaan keuangan sekolah di sesuaikan dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran Keuangan (RKAS). RKAS itu sendiri merupakan kumpulan program-program yang ada disekolah contohnya WK 1 Kurikulum, WK 2 Kesiswaan, WK 3 Sumber Daya Manusia, WK 4 Pabrik Relesan dan mereka semua memiliki program yang kitra kumpulkan dalam satu wadah yang dahulu di namakan menjadi RAPBS yang sekarang menjadi RKAS atau RAKS. Untuk mengetahui RKAS atau RAKS maka antar input dengan output saling memiliki keterkaitan yang berhubungan denagan uang masuk yang berapa niali nominalnya. Untuk itu jumlah nominalnya bisa kita bandingkan dengan berapa jumlah program-program yang kita simpulkan tersebut dan berdasarkan berapa uang masuk yang diterima maka kita olah kembali serta kita simpulkan dengan program-program tersebut. Rencana kegiatan dan anggaran keuangan sekolah sangat berhubungan langsung dengan penyajian informasi dan administrasi sekolah. Dalam rencana kegitan dan anggaran sekolah yang dibuat oleh SMK Negeri 5 Surakarta memiliki sumber dana yang berasal dari dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah, bantuan dari pusat atau provinsi/ pemerintah kota, dan komite sekolah. Mengharapkan pada waktu rencana kegiatan dan anggaran sekolah berlangsung, maka sekolah akan melakukan kegiatan realisasi anggaran keuangan sekolah tersebut. Untuk melihat sampe sejauh manakah nilai perubahan dengan anggaran keuangan sekolah dilihat dari sistem dan prosedur pengelolaan keuangan sekolah. Sehingga sumber dana bisa dialokasikan sesuai dengan nominal uang dan disesuaikan dengan kebutuhan bagian-bagian program yang memiliki program tersebut. 2. Memproses atau menganalisis data yang relevan Dengan adanya RKAS kita bisa memberikan inforamsi dokumentasi yang sesuai denag Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ commit to user jasa Pemerintah dengan Perubahan Nomor 35 Tahun 2011, dan Permendiknas


digilib.uns.ac.id

45

Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah pada bagaian B tentang Pelaksanaan Rencana Kerja Nomor 8 tentang Bidang Keuangan dan Pembiayaan. Untuk itu data keuangan sudah sesuai dengan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan sekolah. Jika RKAS sudah sesuai dengan program tersebut maka sasaran, hasil dan karakteristik pasti juga ikut berhasil dan kedua-duanya seimbang. Untuk mengetahu input dana dari masyarakat BOSP (Bantua Oprasional Satuan Pendidikan) dan SPS serta dari pemewrintah kota biasa kita kembangakan dengan kompetensi pengembangan komptensi siswa. Sehingga realisasi anggran sudah sesuai dengan alokasi bantuan ada RAB dan penggunaan disesuaikan dengan anggaran tersebut nanti pada saat babtuan itu turun maka akan ada monitoring dan evaluasi menjadi prinsip-prinsip yang mencocokan besarnya bantuan RAB denaga realisasi bisa sama. 3. Mengubah data menjadi informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Sementara RKAS awal dibuat berdasrkan masing-masing bagianbagian yang di susun dan menjadi pedoman pengeluaran keuangan sekolah. Kaitanya dengan bertanggung jawaban pengelolaan keuangan sekolah. maka pengeluaran fisik sebesar 25%, ATK 5 %, dan bahan praktek 25%. Itu semua yang menjadi pengeluaran keuangan sekolah yang berdasarkan rencana keuangan sekolah.Sekolah menyusun pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasional yang mengacu pada Standar Pembiayaan. Bisa kita lihat pasti anggaran kegiatan keuanga sekolah tidak akan lepas dari rencana kegiatan dan anggran sekolah. Unruk itu proses sistem dan prosedur pengelolaan tersebut pasti sesuai dengan tujuan kegiatan yang di rancang sesuai dengan anggaran keuangan sekolah tersebut. Untuk bantuan dari SMK N 5 Surakarta ini bantuan yang dari provinsi maupun pusat sifatnya insidentil dan itu pengelolaannya kalo di sekolah di commit to user bentuk tim dan pengelolaan akan di bentuk tim pengelolaan prosedurnya kita


digilib.uns.ac.id

46

mengacu pada prosedur perundang-undangan yang berlaku kususnya pada Pengadaan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Perubahan Nomor 35 Tahun 2011. Dalam perpres Nomor 54 tahun 2010 dan harus di patuhi dan sedang di galakkan dalam pengelolaan keuangan sekolah. Pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasional Sekolah mengatur sumber pemasukan, pengeluaran dan jumlah dana yang dikelola, penyusunan dana pencairan anggaran, serta penggalangan dana di luar dana investasi dan operasional, kewenagan dan tanggung jawab kepala sekolah dalam membelanjakan anggaran pendidikan sesuai dengan peruntukannya, dan pembukuan semua penerimaan dan pengeluaran serta penggunaan anggran, untuk dilaporkan kepada komite sekolah serta institusi di atasnya. Pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasional sekolah diputuskan oleh komite sekolah dan ditetapkan oleh kepala sekolah serta mendapatkan persetujuan dari institusi di atasnya. Di dalam mencatat transakasi keuangan sekolah yang pertama adalah buku rekening dan yang kedua SIMDA (sistem informasi manajemen keuangan daerah) yang pergunakan untuk pengelolaan keuangan sekolah dalam hubungannya dengan sistem atministrasi keuangan daerah semuanya menggunakan sistem online . Jadi pada waktu sistem dan prosedur dilakukan dan untuk bagian prosedur harus melakukan kegiatan yang berhubungan dengan keuangan serta cata-mencatat. Untuk itu prosedur keuangan tersebut harus dilakukan sesuai dengan alamat rekening dan saat uang lebih atau kurang akan mempengaruhi mencatatan pada waktu pengambilan. Jika tidak sesuai dengan prosedur maka proses renacan kegiatan juga harus tepat dan sesuai dengan prosedur yang memasukan barang di dalam mencatat juga diperlukannya ketelitian. Sehingga prosedur yang dilakukan misalanya keperluan untuk ATK tetapi yang diajukan untuk saran, maka prosedur tersebut harus tepat dan jika tidak bisa masuk maka sistem dan prosedur tidak commit to user sesuai dengan rekening yang sudah tetetapkan dan tepat dalam memasukan


digilib.uns.ac.id

47

data rekening dalam data online untuk memasukan data melakukan pengambilan uang.

C. Pembahasan 1. Penerapan Sitem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Sekolah Menengah Negeri di SMK Negeri 5 Surakarta a. Kronologi diadakanya Sitem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Sekolah Menengah Kejuruan di SMK Negeri 5 Surakarta Pada dasarnya laporan keuangan yang berhubungan dengan kegiatan sekolah pastinya bisa kita lakukan dengan menggunakan prosedur yang sesuai dengan program anggaran dan sumber dana yang diperoleh. Sementara RKAS awal dibuat berdasrkan masing-masing lini maka yang memiliki program dan program-program tersebut dilakukan sesuai dengan satuan mutu. Dengan masing-masing bagian dan disusun sesuai pedoman pengeluaran keuangan sekolah. Hubungannya dalam sistem dan prosedur pengelolaan keuangan sekolah memilih RKAS sebagai alat untuk mengelola anggaran keuangan sekolah, maka dari itu bagaiman cara membauat RKAS bisa kita jelaskan dari beberapa program membuat program yang di lakukan oleh Bagian TU, Bagian BK, Bagian Otomotif, Bagian Bangunan, dan Bagian Elektro kesemuanya ini di kumpulkan dan masing-masing program memilkiki Plafon anggaran yang kita kumpulkan dab kita jumlah. Plafon tersebut akan digunakan untuk anggran kita dan kita kumpulkan serta kita jumlah maka kita jumlah misalnya menjadi 10 Ribu. Untuk input bisa kita dapatkan dari BOP, Bantuan Proyek, Batuan dana, dan kumpulan bantuan yang lain misalanya mendapat 9 Ribu input yang diperoleh, teryata program-program kita kumpulkan menjadi 15 Ribu, bagaimana caranya agar bisa kita kelola maka kita perkecil dengan sesuai presentase yang menggunakan maxsimal persentase 10 Ribu. Bagaiman dengan penggunaan bisa kita lihat dengan commit to user


digilib.uns.ac.id

48

program yang terdapat dala RKAS dan dilakukan sesuai dengan realisasi anggaran yang masuk dan yang keluar. b. Tahap Perencanaan Sitem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Sekolah Menengah Kejuruan di SMK Negeri 5 Surakarta Pengelolaan keuangan sekolah sudah di sesuaikan dengan rencana kegiatan dan anggaran keuangan sekolah yang sudah dipola yang bernama RKAS. RKAS merupakan kumpulan program-program yang ada disekolah contohnya

WK 1 Kurikulum, WK 2 Kesiswaan, WK 3 Sumber Daya

Manusia, WK 4 Pabrik Relesan. Dalam hal ini mereka semua memiliki program dan program tersebut yang kita kumpulkan dalam satu wadah yang dahulu di namakan menjadi RAPBS yang sekarang menjadi RKAS atau RAKS. Untuk mengetahui RKAS atau RAKS maka antar input dengan output saling memiliki keterkaitan yang berhubungan denagan uang masuk yang nominal jumlahnya bisa kita bandingkan dengan berapa jumlah program-program yang kita hasilkan dari masing-masing lini. Sehingga kesimpulan tersebut biasa kita temukan hasilnya dengan sumber dana yang berdasarkan berapa uang masuk dan berapa program-program yang akan dilaksanakan. Pada dasarnya rencana di susun dulu dan perkiraan uang masuk itu berapa, maka penerapannya sesuai dengan pemakaian yang sesuai dengan rencana bisa kita sesuaikan dengan program sasaran mutu yang digunakan. Sehingga kegiatannya yang dilaksanakan pasti pas dan sesuai dengan kegiatan yang direncanakan. Untuk itu hal-hal yang berkaitan dengan bertanggung jawaban pengelolaan keuangan sekolah dan program sekolah, maka bisa kita tentukan pengeluaran itu untuk kegiatan apa saja misalnya pengelauaran fisik sebesar 25%, ATK 5 %, dan bahan praktek 25%. Itu semua yang menjadi pengeluaran keuangan sekolah yang berdasarkan rencana keuangan sekolah. Hubungannya dengan anggaran pengeluaran untuk fasilitas bahan commit to user dan peralatan sangat banyak digunkan atau dimanfaatkan untuk pembayaran


digilib.uns.ac.id

49

listrik, karena pembayaran listrik paling banyak digunakan untuk pembelajaran dengan demikian pemabayaran listrik per bulan paling banyak 12 juta. c. Tahap Pelaksanaan Sitem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Sekolah Menengah Kejuruan di SMK Negeri 5 Surakarta 1) Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah Pada dasarnya sudah di jelaskan bahwa RKAS di dalam perhitungannya terutama berkaitan dengan program peningkatan akses dan pemerataan pendidikan serta pelaksaan kegiatan pembelajaran. Sehubungan dengan adanya kegiatan yang sewaktu-waktu mendadak dan program yang harus di utamakan dalam kegiatan pada jangka waktu dekat maka kita akan menggunakan rencana kegiatan dan anggran sekolah perubahan (RKASP). Bagaimana dengan RKAS yang kegiatan sudah disusun sedemikian rupa dan sekarang menjadi RKASP maka bagaimana cara penyelesaiannya untuk merencanakan program yang hasilnya dapat dievaluasi. Sehingga hasil dari evaluasi terlebih dahulu dan pasti ada jangka waktu yang dilakukan dengan program kerja pada jangka pendek, jangka sedang dan jangka panjang. Dalam hal ini rencana program yang dilakukan secara mendadak akan melakukan kegiatanya sesuai program yang sekiranya bisa kita lakukan dengan jangka panjang maka dari itu bisa kita berhentikan sementara untuk mengganti rencana program anggaran yang mendadak dan perlu diberikan bertimbangan yang benarbenar sesuai prosedur penganggaran program kerja. Memenuhi standar pengelolaan yang diperkaya dengan standar pengelolaan selolah di negara maju, maka pembiayaan dalam hal ini biaya penyelenggaraan SBI memenuhi standar pembiayaan pendidikan dan menerapkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Sesuai dengan kewenangannya yang berhubungan dengan kewajiban commit to user membiayai penyelenggaran pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah


digilib.uns.ac.id

50

kabupaten/kota, dan masyarakat ikut serta di dalam proses sistem dan prosedur rencana kegiatan dan anggran sekolah yang dananya akan di alokasikan

untuk

program

pendidikan

siswa

dalam

kaitanya

meningkatkan fasilitas dan rasa nyaman siswa dalam belajar. Didasarkan pada RPS/RKS dan RKAS yang dapat dilakukan dalam melakukan biaya pendidikan untuk menutupi kekurangan biaya diatas standar pembiayaan biaya SBI. Untuk mengetahui RKAS atau RAKS maka antar input dengan output saling memiliki keterkaitan yang berhubungan denagan uang masuk yang berapa nominalnya bisa kita bandingkan dengan berapa jumlah program-program yang kita simpulkan dalam anggaran program tersebut dan berdasarkan berapa uang masuk dan kita sertakan dengan program tersebut. 2) Pertanggung Jawaban Sitem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Sekolah Setiap satuan pendidiak wajib memenuhi standar pengelolaan pendidikan yang berlaku secara nasional. Sumber keuangan pemerintah yang dari pemerintah tingkat II pemerintah kota (PEMKOT) Surakarta, bantuan dari pemerintah pusat, bantuan dari pemerintah provinsi, dan bantuan masyarakat/ orang tua siswa. Dalam melakukan pembagian tanggung jawab untuk kegiatan terutama pendanaan baik pemerintah kota maupu daerah akan kita lalukan agar program itu bisa tercapai maka sebelum melakukan program kegiatan terlebih dahulu membuat RKAS yang dulu namanya RAPBS. Dasar dari bentuk pertanggung jawaban sistem dan prosedur pengelolaan keuangan sekolah, maka bisa kita lihat dengan berapa besar nominal anggaran pengeluaran uang yang berdasarkan RKAS. Sementara RKAS awal dibuat berdasrkan masing-masing lini atau bagian yang di susun sesuai dengan program dan prosedur kerja yang menjadi pedoman pengeluaran keuangan sekolah. Untuk itu yang commit to user berkaitan dengan program maka sumber bertanggung jawaban


digilib.uns.ac.id

51

pengelolaan keuangan sekolah bisa dilakukan dengan pengeluaran yang misalnya pengelauaran fisik sebesar 25%, ATK 5 %, dan bahan praktek 25%. Itu semua yang menjadi pengeluaran keuangan sekolah yang berdasarkan rencana kegiatan dan anggran sekolah. 3) Sasaran dan Hasil Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah Pada dasarnya kegiatan yang berhubungan dengan sasaran pasti disertakan pula dengan adanya rencana, maka dari itu rencana dapat disusun dulu dan perkiraan uang masuk itu berapa penerapannya sesuai dengan pemakaian yang sesuai dengan rencana. Sehingga kegiatannya pasti pas dan sesuai dengan kegiatan yang di rencanakan. Dengan adanya RKAS kita bisa mengetahui berapa besar persen anggaran yang akan dipergunakan untuk meningkatkan fasilitas pendidikan dan mendukung akan adanya sekolah yang berstandar mutu serta sekolah yang memiliki predikat SBI. Pada dasarnya rencana kegiatan ini 80 % berhasil dan ketidak berhasilanya terdapat pada kendala yaitu ada beberapa siswa yang tidak lunas membayar sampai 1 tahun. Sehingga di dalam sistem pengelolan keuangan sekolah yang orang tua siswa benar-benar tidak mampu dan mengajukan keringanan pasti diberi untuk itu 100% membayar kemungkinan sangatlah berkurang dari pengeluaran fasilitas kegiatan sekolah yang sudah sesuai dengan rencana. Bagi komite sekolah kekurangan keberhasilan terletak pada pembayaran BOSP tiap awal masuk ajaran sekolah setelah itu tata kelola keuangan sudah sesuai dengan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan sekolah. Melihat dari hasil bisa kita lihat dalam anggaran komite sekolah yang belum kesemuanya siswa membayar keuangan sekolah secara rutin, maka ada sedikit kendala di dalam sistem berjalannya pentingkatan fasilitas dan proses pembelajaran yang data tersebut berasal dari dana masyarakat atau orang tua siswa. Sebagai sekolah yang commit to user bertaraf Internasional bisa kita lihat bagaimana manajemen mutu yang


digilib.uns.ac.id

52

dilakukan agar output dengan input sumber daya siswa dalam proses pembelajaran bisa lebih nyaman dan tenang dalam mendapatkan fasilitas yang diterapkan sudah lengkap untuk diterapkan di lingkungan SMK Negeri 5 Surakarta. 4) Dasar Hukum Berhubungan dengan dasar hukum maka keuangan yang kaitanya dengan dari pemerintah kota itu sistem dan prosedur itu sofwernya dari sana (dari pemerintah kota) dan sudah sesuai/ mengacu pada prosedur keuangan daerah yang disingkat SIMDA. Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah adalah suatu sistem informasi yang dibangun, dikembangkan dan digunakan untuk melakukan proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berbasis kinerja, penatausahaan

perbendaharaan,

penatausahaan

Kas

Daerah

dan

akuntansi pengelolaaan keuangan secara otomatis dengan memanfaatkan pengolahan data elektronik, maka dari itu SMK N 5 Surakarta secara otomatis sudah menggunakan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan. Berdasarkan RKAS maka rencana kegiatan yang di susun berdasarkan hal tersebut. Bisa kita lihat pasti anggaran kegiatan keuanga sekolah tidak akan lepas dari rencana kegiatan dan anggran sekolah. Unruk itu proses sistem dan prosedur pengelolaan tersebut pasti sesuai dengan tujuan kegiatan yang di rancang sesuai dengan anggaran keuangan sekolah tersebut. Untuk bantuan dari SMK N 5 Surakarta ini bantuan yang dari provinsi maupun pusat sifatnya insidentil dan itu pengelolaannya kalo di sekolah di bentuk tim dan pengelolaan akan di bentuk tim pengelolaan prosedurnya kita mengacu pada prosedur perundang-undangan yang berlaku kususnya pada Pengadaan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Perubahan Nomor 35 Tahun 2011. Dalam perpres commit to user


digilib.uns.ac.id

53

Nomor 54 tahun 2010 dan harus di patuhi dan sedang di galakkan dalam pengelolaan keuangan sekolah. 5) Alat Bantu Mencatat Transakasi Keuangan Sekolah dan Standar Akuntansi Pemerintah Dalam mencatat transakasi keuangan sekolah yang pertama adalah buku rekening dan yang kedua SIMDA (sistem informasi manajemen keuangan daerah) semuanya menggunakan sistem online. Untuk mengetahui sistem dan prosedur keuangan kita menerapkan prosedur tersebut sesuai dengan peraturan yang diterapkan oleh pemerintah kota sudah menggunakan sofwer yang bernama SIMDA. Hubungannya dengan bantuan senuanya dibentuk tim dan untu pengadaan barang kita mengacu pada perpres Nomor 54 tentang pengadaan barang dan jasa. Sehingga semuanya harus sesuai dengan adanya proses pencatatan inventaris yang selama satu tahun sekali di periksa dan atministrasi menggunakan sistem SIMDA yang diberikan oleh pihak pemeritah daerah kepada pihak sekolahan. Jadi pada waktu sistem dan prosedur dilakukan dan untuk bagian prosedur harus melakukan kegiatan yang berhubungan dengan keuangan serta proses cata- mencatat. Untuk itu prosedur keuangan tersebut harus dilakukan sesuai dengan alamat rekening dan saat kondisi uang lebih atau kurang kondisinya akan mempengaruhi proses pencatatan pada waktu proses pengambilan uang terjadi dan program-program sudah sesuai dengan lini-lininya atau bagian-bagiannya. Maka dari itu tidak menutup kemungkinan kesesuai prosedur akan berpengarus pada proses renacan kegiatan yang juga harus tepat dan sesuai dengan prosedur yang dimasukan kedalam program-program yang menjadi tanggung jawab di dalam kegiatan mencatat dan kegiatan tersebut sangat diperlukannya ketelitian dalam proses mencatat. Sehingga program dapat dimisalkan untuk keperluan pembelian ATK, maka program tersebut harus tepat. commit to user


digilib.uns.ac.id

54

Berhubungan secara langsung dengan adanya kegiatan yang berkaitan dengan deklat dari pihak bendaharawan keuangan pemerintah daerah serta memberikan workshop bagi bendahara sekolah. Dengan demikian bisa memberikan pengalaman, penambahan wawasan, ilmu pengetahuan, dan pemahaman. Untuk itu bisa kita lihat tentang bagaimana sistem dan prosedur tersebut bisa dilakukan dan dilaksanakan seperti apa yang sudah diterapkan oleh sistem pemerintah daerah. Dengan adanya sistem dan prosedur keuangan daerah maka sistem dan program dapat membuat semua program berguna untuk kepentingan sekolah. Sehingga kepentingan sekolah dapat mendapatkan kepentingan pemerintah daerah yang pasti sesuai dengan sistem dan prosedur tersebuit maka dari itu dapat dinamakan menjadi sistem informasi manajemen keuangan daerah (SIMDA). 2. Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan di SMK Negeri 5 Surakarta. a. Bagan alur Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan di SMK Negeri 5 Surakarta Berhubungan dengan struktur organisasi tata usaha, maka yang berhubungan dengan kegiatan yang dilakukan oleh Bendahara I (rutin) berkewajiban mengelola keuangan anggaran satuan kerja perangkat daerah, dan Bendahara II (komite sekolah) berkewajiban mengelola keuangan yang berhubungan sengan anggaran Komite sekolah. Dalam melakukan sistem dan prosedur yang sudah diberikan oleh pemerintah daerah maka masingmasing bendahara memiliki tugas sesuai dengan kewajiban. Agar sistem dan prosedur bisa dilakukan dengan baik maka SIMDA harus digunakan sesuai dengan prosedur. Untuk itu APBD tingkat II harus dilakukan sesuai dengan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Pada tahapan proses penatausahaan keuangan daerah, SIMDA bercommit to user peran penting sebagai sarana untuk mempercepat proses siklus keuangan.


digilib.uns.ac.id

55

Dalam SKPD/Unit terkait tidak perlu lagi membuat dokumentasi seperti (SPP, SPM dan SP2D) secara manual, sehingga lebih cepat, akurat dan terdokumentasi dengan baik. Di sisi lain, SIMDA juga sekaligus sebagai alat pengendalian internal dalam proses penatausahaan, karena di dalam melakukan kegiatan pencairan dana dapat dilakukan dengan cara melalui sumber dana anggaran keuangan SKPD/Unit yang harus melaksanakan segala kegiatan yang sesuatunya disesuaikan oleh prosedur. Sesuai aturan yang berlaku serta dapat mengurangi potensi fraud dan meningkatkan kepercayaan terhadap kemudahan dalam memproses data keuangan daerah. Meningkatnya pengendalian internal bisa kita lihat dari masing-masing bagian/lini program dengan proses penatausahaan keuangan daerah. Dalam hal ini sangat berpengaruh penting, karena telah terbukti sangat membantu ketika pemerintah daerah sedang berada dalam suatu proses audit yang diselenggarakan oleh Bawasda, BPKP ataupun BPK. Pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan pemerintah daerah ini adalah untuk menghasilkan laporan keuangan dan informasi keuangan secara tepat waktu, lengkap, akurat, dan dapat diandalkan sesuai ketentuan yang berlaku. Beranjak dari maksud tersebut, maka tujuan akhir dari SIMDA adalah mendorong terwujudnya kepemerintahan yang baik pada umumnya dan penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah pada khususnya, dengan menyediakan sistem pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi. Sesuai dengan tujuannya, penerapan SIMDA maka ditujukan bagi pemerintah daerah (Pemda) yang ikut berperan serta di dalam meningkatkan kemampuan menyelenggarakan proses penganggaran, perubahan anggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban yang baik sesuai dengan peraturan akuntansi pemerintah yang berlaku. Penerapan dari SIMDA itu sendiri merupakan pilihan bagi masingmasing Pemda. Untuk itu kinerja atau hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai, maka hasil yang diharapkan dari suatu program commit to user atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan dan barang atau jasa


digilib.uns.ac.id

56

yang dihasilkan oleh kegitan yang diharapkan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan. Dalam hal ini kita akan menjelaskan tentang bagan alur sistem informasi manajemen keuangan daerah (SIMDA) yang berhubungan langsung dengan Bendahara rutin sekolah dengan gambar sebagai berikut:

Bagan Alur Sistem dan Prosedur Dalam Pengelolaan Keuangan yang Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Daerah di SMK N 5 Surakarta A Bagian Penganggaran

Dana APBD II

B Bagian Perubahan Anggaran

C Bagian penatausahaan

D Bagian pelaporan

E Bagian pertanggung jawaban

1

Rencana Kegiatan Anggaran

Dokumen Pelaksanaan Anggaran

2

disetujui

3

4

5

Uang Persediaan Membelanjakan Uang Persediaan

1 Surat Pertanggung Jawaban

Surat Pertanggung Jawaban Verifikasi

1

tidak disetujui

Surat Peritah Pembayaran

1 Surat Perintah Membayar

Dewan Pengelolaan Uang dan Asset

Surat Perintah Pencairan Dana

Gambar 2.3. Bagan alur Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan SIMDA di SMK N 5 Surakarta commit to user

6


digilib.uns.ac.id

57

Keterangan: Dengan demikian bagan alur sisitem dan prosedur pengelolaan keuangan di SMK N 5 Surakarta, sumber data bisa kita jelaskan sebagai berikut: 1) Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dua ( APBD II ) Pada dasarnya sistem administrasi keuangan daerah berfungsi untuk melakukan kegiatan catat-mencatat untuk mengelola anggaran keuangan yang diberikan dari pemerintah daerah/ pemerintah provinsi/ pemerintah pusat kepada pihak sekolah yang mendapatkan saluran anggaran tersebut. Untuk itu sistem administrasi keuangan daerah dipergunakan, supaya sistem dan prosedur anggaran yang diberikan sesuai dengan realisasi anggaran keuangan sekolah apa tidak. Dalam rangka mendukung terwujudnya good governace dan penyelenggaraan otonomi daerah, perlu diselenggarakan pengelolaan keuangan daerah secara profesional, terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam undang undang. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang - Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mewajibkan pemerintah daerah dan satuan kerja perangkat daerah selaku pengguna anggaran untuk menyusun laporan keuangan sebagai pertanggung jawaban pengelolaan keuangan. Laporan keuangan berupa neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan harus disajikan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Untuk itu, pemerintah daerah memerlukan sistem yang dapat menghasilkan laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya secara lebih komprehensif yang meliputi informasi mengenai posisi keuangan daerah, kondisi kinerja keuangan, dan akuntabilitas pemerintah daerah. Sistem tersebut juga harus mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan commit to user Daerah.


digilib.uns.ac.id

58

Sehingga dalam sistem tersebut bisa kita lakukan sesuai dengan prosedur SIMDA yang memiliki hubungan dengan kegiatan uang masuk yang sudah ditetapkan pemerintah daerah dan dilaksankan sesuai dengan prosedur realisasi anggaran kegiatan tersebut. 2) Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Dipergunakan untuk mengetahui berapa besar Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) yang akan diberikan kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset kota Surakarta dengan persetujuan Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Jika dokumen pelaksanaan anggaran sudah sesuai dengan tata kelola pelaporan keuangan, maka uang persediaan akan bisa diterima oleh pihak sekolah dan pihak sekolah membelanjakan uang tersesub sesuai dengan sistem dan prosedur dari pemerintah daerah yang memberikan dana. 3) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Berdasarkan hasil pembahasan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) tahun Anggran 2012 dari SMK N 5 kota Surakarta oleh tim Anggran Pemerintah Daerah (TAPD) sudah disetuji dan disahkan menjadi DPA-SKPD yamg disahkan atas nama walikota Surakrta sekretaris daerah yang ditanda tangani oleh pembina utama. 4) Uang Persediaan (UP) Dalam Uang Persediaan (UP) kita mendapatkan uang dan kita belanjakan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang sudah diterima maupun Diterima Dengan Revisi. Sehubungan dengan kegiatan tersebut, maka UP bisa dilaksankan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2011 tentang Anggran Pendapatan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2012 serta Peraturan Walikota Surakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penjabaran anggaran Pelaporan dan Belanja Daerah Kota Surakarta. 5) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dengan adanya kegiatan dari UP maka semua pelaksanaan kegiatan commit to user dari DPA harus sesuai dengan peraturan yang perlaku. Sehingga semua


digilib.uns.ac.id

59

kegiatan bisa dikerjakan oleh semua penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah kota Surakarta yang diperoleh dari pendapatan belanja tidak langsung (BTL) dan belanja langsung (BL) dan kesemua kegiatan anggran tersebut akan tim anggaran pemerintah kota Surakarta telah melakukan verifikasi atas Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2012. 6) Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Bahwa bagan alur pengelolaan keuangan di SMK Negeri 5 Surakarta, berdasarka sistemnya dimana dana APBD II di berikan kepada pihak sekolah untuk di buat Rancangan Keuangan Anggaran yang nantinya akan diproses ulang oleh bagian dokumen pelaksanaan anggaran daerah untuk diberikan kepada pemerintah pusat dan melalui proses dilakukanya persetujuan atau tidak disetuju dimana anggaran tersebut sudah dibuat oleh SMK Negeri 5 Surakarta. Jika Rancanagan Keuangan Anggran di setujui oleh pemerintah pusat maka kita akan melakukan Uang persediaan yang digunakan untuk dibelanjakan oleh pihak sekolah dan dilakukannya pembuatan surat pertanggung jawaban (SPJ). Untuk mengetahui kondisi surat pertanggung jawaban tersebut, maka tim anggaran pemerintah daerah kota Surakarta melakukan verifikasi atas rancangan dokumen pelaksaan anggaran satuan kerja perangkat daerah dan melakukan penandatanganan persetujuan anggaran yang sudah sesuai dengan peraturan daerah Nomor 15 tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kota Surakarta serta Peraturan Walikota Surakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kota Surakarta. Dalam hal ini uang persediaan tidak boleh dibelanjakan lebih dari uang persediaan tersebut. Karean uang bersediaan digunakan untuk pembiayaan jasa komunikasi, air, listrik, dan uang persediaan bisa didapatkan dari bantuan provinsi melalui kas daerah serta bantuan bisa didapatkan dari pemerintah commit to user pusat melalui kas daerah yang nantinya akan dievaluasi terlebih dahulu oleh


digilib.uns.ac.id

60

pemerintah daerah dalam hubungannya dengan sumber dana yang akan dikelola oleh pihak sekolah. Sehingga surat pertanggung jawaban bisa diproses sesuai dengan sistem dan prosedur yang diberikan oleh pemerintah daerah. Semua dana baik dari provinsi maupun pemerintah pusat semua masu kedalam DPA dan bantuan tersebut masuk ke dalam kas daerah. 7) Surat Perintah Pencairan (SPP) Surat Perintah Pencairan (SPP) dana dipergunakan untuk mengajukan SPP sebesar nilai Surat pertanggung jaeabannya kepada DPPKA (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah). Untuk itu yang bertanggung jawab di dalam suarat perintah pencairan dana adalah kepala bidang perbendaharaan selaku kuasa bendahara umum daerah. 8) Surat Perintah Membayar (SPM) Setelah kita melakukan memproses surat perintah pencairan yang berdasarkan Surat pertanggung jawaban tadi, maka proses selanjutnya kita akan melakukan proses kegiatan yang dinamakan menjadi Surat Perintah Membayar (SPM). SPM dipergunakan untuk membuat surat untuk mencairkan ganti uang persediaan dan proses selanjutnya kita melakukan prosedur yang diberikan kepada dinas pendapatan pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab adalah pengguna anggaran. Dalam Surat perintah membayar jika sah apabila telah ditandatangani dan disetempel oleh Kepala SKPD. 9) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA) Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan rancangan DPPA (DPPKA) SKPD dari SMK Negeri 5 Surakarta tahun anggaran 2012 untuk mendapatkan permohonan pengesahaan mengetahui Kepala SMK Negeri 5 Surakarta selaku kuasa Pengguna Anggaran yang diberikan kepada yang terhormat Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset kota Surakarta selaku pejabat pengelolaan keuangan daerah dengan perihal tersebut.

commit to user


digilib.uns.ac.id

61

10) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Berhubungan dengan DPPKA maka dikeluarkanya/ diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang dikelaurkan untuk melaksankan kegiatan dalam hubungannya dengan rencana kegiatan anggaran. Jadi dalam hal ini Pemda dapat melaksanakan pengelolaan keuangan daerahnya secara terintegrasi, dimulai dari penganggaran, penatausahaan hingga akuntansi dengan pelaporannya demikian maka output dari aplikasi ini sebagai berikut : a. Penganggaran

: Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA), APBD beserta perubahanya, dan Surat Penyediaan Dana (SPD). b. Penatausahaan

: Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat

Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Tanda Setoran (STS), beserta register-register, dan formulir-formulir pengendalian lainya. c. Akuntansi dan Pelaporan : Jurnal, Buku Besar, Buku Pembantu, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Neraca.

commit to user


digilib.uns.ac.id

62

b. Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan di SMK Negeri 5 Surakarta (Komite Sekolah) Bagan Alur Sistem dan Prosedur Dalam Pengelolaan Keuangan yang menggunakan sistem komite sekolah di SMK N 5 Surakarta A Bagian Penganggaran

B Bagian Perubahan Anggaran

C Bagian penatausahaan

D Bagian pelaporan

E Bagian pertanggung jawaban 1

Dana Komite Sekolah

Permohonan pengesahaan RKAS

Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah

disetujui

1. Rapat Pleno Komite 2. Usulan dari Masingmasing Bagian/ Lini

tidak disetujui

Pembelian Barang dari masingmasing bagian 1 Surat Pertanggung Jawaban

1 Rincian Penerimaan dan Penggunaan Per Jenis Anggaran RKAS

Laporan Kepada Ketua Komite mengetahui kepala sekolah

1

Tim Koreksi RKAS

Laporan Pertanggung Jawaban Orang Tua

STOP

Gambar 2.4. Bagan alur Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan yang Menggunakan Sistem Komite Sekolah di SMK N 5 Surakarta.

commit to user


digilib.uns.ac.id

63

Keteranagan: Dengan demikian bagan alur sisitem dan prosedur pengelolaan keuangan di SMK Negeri 5 Surakarta, sumber data bisa kita jelaskan sebagai berikut: 1)

Dana Komite Sekolah Dana komite sekolah diperoleh dari rapat pleno komite dan Usulan dari masing-masing bagian/ lini. Untuk itu sumber dana komite sekolah dapat diperoleh dari pemerintah dan masyarakat/ orang tua siswa-siswi. Dengan adanya dana dari orang tua siswa yang berupa Bantuan Oprasional Satuan Pendidikan (BOSP) dan Sumbangan Pengembangan Sekolah (SPS) yang bisa kita kelola sesuaikan dengan uang masuk dan kita sesuaikan dengan anggaran yang sudah dipola oleh berbagai macam program-program/ bagian/ lini yang dimiliki oleh Bagian Kurikulum, Bidang Kesiswaan, Bidang SDM, Bidang Hubungan Industri, Bidang Manajemen Mutu serta berhubungan langsung dengan RKAS.

2)

Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah yang sudah dipolah sesuai dengan kumpulan-kumpulan program-program yang dimiliki oleh WK 1 (Bidang Kurikulum), WK 2 (Bidang Kesiswaan), WK 3 (Bidang Sumber Daya Manusia), WK 4 (Bidang Hubungan Industri), dan WK 5 ( Bidang Manajemen Mutu). Sehingga kita bisa mengetahui berapa besar uang masuk dan kita sesuaikan dengan program-program yang memiliki program. Untuk itu bisa kita ketahui berapa besar program yang diperoleh dalam programprogram tersebut, maka program tersebut memiliki plafon anggaran yang bisa kita kumpulkan kedalam Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) yang sekarang menjadi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Sehingga di dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah yang menyetujui program ini berlangsung adalah kepala sekolah, kepala dinas dikpora kota surakarta, dan ketua komite sekolah. commit to user


digilib.uns.ac.id

64

3)

Permohonan Pengesahan RKAS Permohonan Pengesahan RKAS digunakan untuk mendapatka persetujuan dari pihak Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olaha Raga Kota Surakarta mengetahui Kepala Sekolah SMK N 5 Surakarta.

4)

Pembelian Barang Setelah RKAS dibuat maka renacan selanjutnya adalah pembelian barang yang sesuai dengan rencana yang ditentukan oleh rencana kegiatan dan angggaran sekolah. Untuk itu pembelian barang juga berdasarkan pada kumpulan program yang memiliki program tersebut.

5)

Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Setelah kita membuat RKAS maka langkah selanjutnya adalah pembelian barang, maka dari itu proses selanjutnya adalah pembuatan surat pertanggung jawaban yang diberikan kepada dinas pendidikan pemuda dan Olah raga kota surakarta mengetahui kepala sekolah dan persetujuan anggran dan pendapatan belanja sekolah dengan mengetahui kepala dinas dikpora kota surakarta.

6)

Rincian Penerimaan dan Penggunaan Per Jenis Anggaran RKAS Rincian Penerimaan dan Penggunaan Per jenis Anggaran RKAS digunakan untuk mengetahui berapa besar sumber anggaran yang digunakan dan berapa besar uang masuk yang digunakan dalam pembiayaan anggaran pengelolaan keuangan sekolah tersebut. Untuk itu Rincian Penerimaan dan Penggunaan Per Jenis Anggaran RKAS yang harus mengetahui kepala sekolah dan komite sekolah didalam sistem dan prosedur pelaksanaan keuangan.

7)

Laporan Kepada Ketua komite Dalam laporan kepada ketua komite kita harus melakukan beberapa sistem dan prosedur pengelolaan keuangan yang berdasarka sumber data berikut ini : a) Permohonan Pembiayaan Dana Komite Peran Komite Sekolah dalam pengelolaan anggran pada setiap sekolah, sesuai dengan hasil wawancara dengan informasi di lapangan commit to user menunjukkan bahwa dalam penggalangan dana dari masyarakat


digilib.uns.ac.id

65

komite sekolah hanya memanfaatkan sumber dana dari iuran komite yang dikutip dari orang tua siswa. Komite Sekolah sebagai badan penghubung mempunyai tiga peran yaitu sebagai penghubung dalam Perencanaan, yaitu menjadi penghubung anatara Komite Sekolah dengan masyarakat, Komite Sekolah dengan sekolah dan Komite Sekolah dengan Dewan Pendidikan, kemudian mengindentifikasi aspirasai masyarakat untuk perencanaan pendidikan, membuat usulan kebijakan dan program pendidikan kepada sekolah. Dalam hal penghubung dalam perencanaan sekolah, dari pengamatan di lapangan menunjukan komite sekolah telah melaksanakan peranya artinya setiap keputusan yang dihasilkan dalam permohonan pembiayaan dana komite sudah menjadi tanggung jawab dan kewenangan

komite

sekolah.

Seperti

pengajuan

permohonan

pembiayaan dana komite dengan perincian data sebagai berikut:

commit to user


digilib.uns.ac.id

66

Gambar 2.5. Permohonan Pembiayaan Dana Komite

commit to user


digilib.uns.ac.id

67

Gambar 2.6. Rekapitulasi Penggunaan Dana Komite

commit to user


digilib.uns.ac.id

68

Gambar 2.7. SPJ Dana Komite meminta persetujuan kepada Bapak Kepala Sekolah commit to user


digilib.uns.ac.id

69

8)

Tim Koreksi RKAS Tim Koreksi RKAS digunakan untuk memberikan kevalidtan data yang berhubungan dengan rencana kegiatan dan anggaran sekolah. Berhubungan dengan hal ini maka tim koreksi RKAS yang berhak menandatangani persetujuan tersebut adalah Pengawas sekolah menengah kejuruan wilayah kota surakarta dan Kepala Bidang Sekolah Menengah Dinas Dikpora kota Surakarta serta mengetahui Kepala Dinas Dikpora kota Surakarta.

9)

Laporan Pertanggung Jawaban Kepada Orang Tua Dalam laporan pertanggung jawanban orang tua pihak melakukan laporan tersebut setiap ahkir tahun pelajaran. Segingga pertanggung jawaban kepada orant tua ini berhunungan langsung rapat pleno komite, untuk itu bisa kita lihat dengan menggunakan data sebagai berikut:

to user Gambar 2.8.commit Realisasi RKAS Tahunan

sekolah laporan dengan sumber


digilib.uns.ac.id

70

Gambar 2.9. Persetujuan Penggunaan Dana Komite 3. Uraian Tugas dan Wewenang di SMK Negeri 5 Surakarta

a. Kepala Sekolah 1) Tanggung Jawab dan Wewenang Menjamin dan memastikan bahwa proses pendidikan dan pelatihan serta hal-hal

yang terkait

dengan

operasional

sekolah,

dilembangkan,

direncanakan, dilaksanakan dan dikendalikan dengan efektif dalam rangka mencapai visi dan misi sekolah. 2) Tugas commit to user


digilib.uns.ac.id

71

Pengelolaan Teknik Edukatif Program Diklat berdasarkan. Visi dan Misi sekolah yaitu: a) Menjabarkan, melaksankan dan menggambarkan sekolah sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) b) Mengelola unsur pokok-pokok manajemen sekolah : Man (guru, karyawan, siswa), Money (dana dari orantua siswa dan pemerintah), dan Material (fasilitas berupa : gedung, perabot sekolah, alat-alat pelajaran teori dan praktek). c) Mengadakan kerjasama dengan pihak luar, seperti orangtua siswa, pengguna produk (tamatan), jajaran pemerintah dll. b. WKS 1 1) Tanggung Jawab Menjamin dan memastikan bahwa proses pembelajaran, kurikulum, perpustakaan guru normative adaptif serta hal–hal yang terkait dengan operasional pemelajaran dikembangkan, direncanakan, dilaksanakan dan dikendalikan dengan efektif dalam rangka mencapai tujuan proses pemelajaran dan tujuan Sekolah serta untuk memenuhi persyaratan siswa, pemerintah serta stakeholder yang relevan. 2) Wewenang Mengelola dan mengendalikan seluruh kegiatan

yang berhubungan

dengan pendidikan di sekolah yang berkaitan dengan KBM 3) Tugas Menetapkan program pembelajaran, jatwal kegiatan, pembagian tugas mengajar, jadwal pelajaran dan bahan ajar meliputi : a) Merencanakan dan menyusun program pengembangan kurikulum. b) Mengorganisasi/mengkoordinasi KBM baik teori maupun praktek yang terdiri dari : Persiapan KBM, Pelaksanaan KBM, Evaluasi Hasil Belajar, Analisis Hasil Evaluasi Belajar, Perbaikan dan Pengayaan. c) Merencanakan dan melaksanakan kegiatan EBTA normatif adaptif commit to user d) Mengkoordinir pelaksanaan EBTA praktek produktif


digilib.uns.ac.id

72

e) Memastikan bahwa jumlah jam pembelajaran pada tiap mata diklat tercukupi f) Bersama WKS 2 melaksanakan kegiatan PPDB. c. WKS 2 1) Tanggung Jawab Menjamin dan memastikan bahwa proses penyelenggaraan PPDB, BP/BK, serta hal-hal yang terkait dengan bidang kesiswaan telah dan dapat direncanakan, dilaksanakan secara efektif sehingga akan tercapai tujuan sekolah serta untuk memenuhi persyaratan siswa, pemerintah serta stakeholder lain yang relevan. 2) Wewenang a) Menyelenggarakan PPDB b) Penanganan Ketertiban Siswa c) Menyelenggarakan BP/BK 3) Tugas a) Menyusun program kegiatan kesiswaan dan mengkoordinasikan pelaksanaannya. b) Mengkoordinasikan pelaksanaan pendampingan siswa. c) Memonitor dan mengevaluasi seluruh kegiatan kesiswaan. d) Merencanakan dan melaksanakan pendaftaran dan penerimaan siswa baru. e) Menegakkan disiplin tata tertib siswa. f) Mengkoordinasi kan program BP/BK. g) Pembinaan/Pengembangan kepribadian siswa. h) Pembinaan OSIS dan Ektrakurikuler. i) Mengelola administrasi kegiatan siswa. j) Memperhatikan, memelihara, menjaga suasana sekolah (keamanan, ketertiban, kerapian, kesehatan, kekeluargaan dan kenyamanan siswa). k) Merencanakan, membuat dan merevisi Buku Pengenal dan Tata Tertib commit to user Siswa.


digilib.uns.ac.id

73

d. WKS 3 1) Tanggung Jawab Menjamin dan memastikan bahwa proses pengelolaan dan pemberdayaan sumber daya manusia telah dan dapat direncanakan, dilaksanakan dan dikendalikan dengan efektif, sehingga tujuan sekolah akan tercapai guna memenuhi persyaratan siswa, pemerintah serta stakeholder yang lain. 2) Wewenang Merencanakan pengelolaan dan pemberdayaan sumber daya manusia sekolah. 3) Tugas a) Menyusun program pemberdayaan dan pengembangan sumber daya manusia. b) Mengarahkan urusan pada sumber daya manusia agar berfungsi sebagaimana mestinya c) Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan dan pengembangan sumber daya manusia d) Menetapkan kompetensi personil (guru) sesuai dengan tugasnya masing–masing. e) Pendampingan seluruh guru sekolah. f) Mengusulkan jumlah guru sesuai dengan prinsip kecukupan dan kesesuaian kebutuhannya. g) Mengusulkan pengembangan kemampuan guru. h) Mengkoordinir, memonitor, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas walikelas e. WKS 4 1) Tanggung jawab Menjamin dan memastikan bahwa promosi, informasi, komunikasi proses kerjasama dengan DU/DI dan stakeholder lainnya telah dan dapat direncanakan dan dilaksanakan. commit to user


digilib.uns.ac.id

74

2) Wewenang Mengendalikan kegiatan promosi, informasi, komunikasi dan kerjasama dengan DU/DI serta stakeholders. 3) Tugas a) Menyusun program kerjasama dengan DU/DI dan stakeholders b) Menjalin kerjasama dengan DU/DI dan stakeholders c) Mempromosikan potensi sekolah d) Memonitor dan mengendalikan pelaksanaan program yang berkait dengan berhubungan masyarakat e) Mengelola input–input dari stakeholders. f) Bersama WKS1 melaksanakan sinkronisasi dan menetapkan validasi kurikulum. g) Melaksanakan program prakerin h) Mengelola program pemasaran dan penelusuran tamatan i) Mengelola program Informasi dan Komunikasi Sekolah f. QMR 1) Tanggung Jawab a) Memastikan bahwa program yang diperlukan pelaksanaan SMM ditetapkan, diterapkan dan dipelihara. b) Melaporkan kepada KS tentang pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu di sekolah dan kebutuhan apapun untuk perbaikannya. c) Membangkitkan kesadaran di sekolah tentang pentingnya harapan stakeholders. d) Menjadi penghubung dengan pihak luar dalam masalah yang berkaitan dengan Sistem Manajemen Mutu. e) Menyiapkan kecukupan dokumen Pedoman Mutu pada Sistim Manajemen Mutu. 2) Wewenang Mengatur,

menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya harapan commit to user stakeholders, mengendalikan dan mengembangkan sistem dari seluruh


digilib.uns.ac.id

75

proses yang terjadi sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Mutu serta kewenangan untuk menjalin hubungan dengan pihak luar khususnya mengenai Sistem Manajemen Mutu . 3) Tugas a) Memeriksa kecukupan dokumen Pedoman Mutu pada Sistem Manajemen Mutu. b) Mengesahkan dokumen Standart Operating Procedure (SOP) pada Sistem Manajemen Mutu. g. KTU 1) Tanggung Jawab Menjamin dan memastikan

proses ketatausahaan dan pengadaan Alat

Tulis Kantor (ATK) untuk direncanakan,dilaksanakan dan dikendalikan secara efektif dalam rangka mencapai tujuan sekolah 2) Wewenang Mengelola seluruh kegiatan yang berhubungan dengan administrasi dan ketatausahaan. 3) Tugas a) Melaksanakan kebijakan KS dalam hal administrasi dan ketatausahaan b) Melaksanakan hubungan masyarakat khususnya instansi vertikal yang terkait c) Melaksanakan administrasi umum/korespondensi ke dalam dan luar d) Membuat daftar gaji e) Mengelola ketatausahaan sekolah f) Mengelola administrasi kepegawaian dan pensiunan g) Mengelola Buku Induk Siswa dan Buku Induk Pegawai h) Mengelola pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) h. Koordinator Urusan Sarana Prasarana Dan Aset (K Ur. SA) 1) Tanggung Jawab Menjamin dan memastikan bahwa proses pengelolaan dan pemberdayaan commit to user sarpras dan anggaran sekolah telah dan dapat direncanakan, dilaksanakan


digilib.uns.ac.id

76

dan dikendalikan dengan efektif, sehingga tujuan sekolah akan tercapai guna memenuhi persyaratan siswa, pemerintah serta stakeholder yang lain. 2) Wewenang Merencanakan pengelolaan dan pemberdayaan sarparas dan anggaran sekolah. 3) Tugas a) Menusun program pemberdayaan Sarpras b) Mengkoordinir daftar kebutuhan Sarpras c) Mengkoordinir perbaikkan dan perawatan Sarpras d) Membuat budget/anggaran pada tiap kegiatan sesuai dengan program kerja e) Mengkoordinir pemeliharaan bangunan di lingkungan sekolah f)

Mengkoordinir perencanaan kebutuhan bangunan untuk kegiatan proses belajar mengajar

g) Mengkoordinir pemeliharaan instalasi listrik sekolah di luar bengkel h) Mengkoordinir pemeliharaan instalasi dan penyediaan kebutuhan air untuk kegiatan sekolah i)

Membuat laporan tertulis secara berkala kegiatan sesuai bidangnya

j)

Mengelola lingkungan dan kebutuhan rumah tangga sekolah

k) Mengelola kegiatan rapat dinas i. Kepala Urusan RSBI dan Akreditasi (K Ur.RSBI-A) 1) Tanggung Jawab Menjamin dan memastikan bahwa proses pendidikan dan pelatihan serta hal–hal yang terkait dengan operasional sekolah, dilaksanakan dan dikendalikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan Janji Kinerja RSBI. 2) Wewenang Mengelola, merencanakan kegiatan pemeriksaan kesesuaian proses commit to user pendidikan dan pelatihan serta hal–hal yang terkait dengan operasional


digilib.uns.ac.id

77

sekolah dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan Janji Kinerja RSBI 3) Tugas a) Membangkitkan pemahaman sekolah terhadap Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan Janji Kinerja RSBI b) Memeriksa kesesuaian antara pelaksanaan proses pendidikan dan pelatihan dan hal-hal yang terkait sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (NSP) dan Janji Kinerja RSBI c) Melaporkan secara tertulis hasil pemeriksaan kepada kepala sekolah d) Mengkoordinir persiapan dan pelaksanaan Akreditasi Sekolah dari Badan Akreditasi Nasional e) Mengkoordinir persiapan dan pelaksanaan kegiatan Monitoring Evaluasi, Verifikasi dan yang sejenisnya dari pemerintah tentang pelaksanaan RSBI j. KP 1) Tanggung Jawab Menjamin dan memastikan bahwa proses pemelajaran praktek serta hal– hal yang terkait dengan operasional pemelajaran tersebut dikembangkan, direncanakan, dilaksanakan dan dikendalikan dengan efektif dalam rangka mencapai tujuan pemelajaran praktek dan tujuan sekolah serta untuk memenuhi persyaratan siswa, pemerintak serta stakeholder lain yang relevan. 2) Wewenang Merencanakan dan melaksanakan seluruh kegiatan KBM praktek di Program Keahlian masing–masing. 3) Tugas a) Mengkoordinasikan pelaksanaan KBM praktek b) Mengkoordinasikan pelaksanaan Penyusunan dan Review Kurikulum c) Mengkoordinasikan pelaksanaan Kegiatan siswaMengkoordinasikan commit to user pelaksanaan Ketertiban siswa


digilib.uns.ac.id

78

d) Mengkoordinasikan pelaksanaan Pengelolaan SDM e) Mengkoordinasikan pelaksanaan Pengelolaan Sarpras f)

Mengkoordinasikan pelaksanaan Prakerin dan Kerjasama Industri

g) Mengkoordinasikan pelaksanaan Penelusuran dan Pemasaran Tamatan h) Mengkoordinasikan tugas-tugas Wali Kelas i)

Mengesahkan Jobsheet.

k. GURU 1) Tanggung Jawab Memastikan terlaksananya kegiatan KBM sesuai dengan tingkat dan mata diklat yang diampunya 2) Wewenang Melaksanakan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan tugas mengajar 3) Tugas a) Program KBM meliputi: b) Persiapan meliputi analisis kurikulum, membuat SP, RPP c) Pelaksanaan KBM d) Evaluasi e) Analisis f)

Perbaikan

g) Pembinaan terhadap siswa h) Pengelolaan kelas.

4. Pengendalian Dalam Hubungannya Dengan Anggaran Keuangan Sekolah di SMK Negeri 5 Surakarta

a. Pengendalian Pengelolaan Keuangan Sekolah yang berasal dari anggaran keuangan kecil Pengendalian anggaran keuangan kecil yang berasal dari keuangan komite sekolah berhubungan langsung dengan bendahara keuangan sekolah. commit to user Untuk itu proses anggaran keuangan kecil sangat memiliki pengaruh di dalam


digilib.uns.ac.id

79

pengendalian keuangan yang berasal dari bendahara dan yang bertanggung jawab penuh adalah bendahara sekolah dan mengetahui komite sekolah. b. Pengendalian Pengelolaan Keuangan Sekolah yang berasal dari anggaran keuangan besar Pengendalian anggaran keuangan besar yang berasal dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah semuanya berhubungan langsung dengan sistem dan prosedur beranggung jawaban yang diberikan oleh masing0masing lini/bagian yang memiliki program terutama pada pengendalian yang diberikan oleh WKS per bagian program dan mengetahui kepala sekolah. Dalam hal ini kepala sekolah diikut sertakan dalam kaitanya dengan anggaran keuangan sekolah yang besar dan bertugas untuk meneliti kembali realisasi anggaran yang dilaksanakan, apakah anggaran tersebut sudah sesuai dengan RKAS ataukah masih ada RKASP dalam penelitian anggaran yang sudah di alokasikan tersebut.

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A. Simpulan Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan sekolah menengah kejuruan negeri pada SMK Negeri 5 Surakarta sudah hampir sesuai dengan pedoman penyelenggaraan Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 dan dasar hukum Pengadaan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Perubahan Nomor 35 Tahun 2011. Namun masih terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Pengelolan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Sekolah Menengah Kejuruan di kota Surakarta Pelaksanaan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Sekolah Kejuruan di SMK Negeri 5 Surakarta, meliputi tiga tahap yaitu: a. Tahap Perencanaan Tahap perencanaan meliputi pengelolaan keuangan sekolah sudah di sesuaikan dengan rencana kegiatan dan anggaran keuangan sekolah yang sudah dipola yang bernama RKAS. RKAS merupakan kumpulan programprogram yang ada disekolah contohnya pada WK 1 Kurikulum, WK 2 Kesiswaan, WK 3 Sumber Daya Manusia, WK 4 Pabrik Relesan. Dalam hal ini mereka semua memiliki program dan program tersebut yang kita kumpulkan dalam satu wadah yang dahulu di namakan menjadi RAPBS yang sekarang menjadi RKAS atau RAKS. Untuk mengetahui RKAS atau RAKS maka antar input dengan output saling memiliki keterkaitan yang berhubungan dengan uang masuk yang nominal jumlahnya bisa kita bandingkan dengan berapa jumlah program-program yang kita hasilkan dari masing-masing lini. Sehingga kesimpulan tersebut biasa kita temukan commit80to user


digilib.uns.ac.id

81

hasilnya dengan sumber dana yang berdasarkan berapa uang masuk dan berapa program-program yang akan dilaksanakan oleh berbagai lini atau bagian. b. Tahap Pelaksanaan Tahap pelaksanaan meliputi beberapa aspek yaitu Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah pertanggung jawaban sistem dan prosedur keuangan sekolah, sasaran dan hasil kegiatan dan anggaran sekolah, dasar hukum, dan alat bantu mencatat transasksi keuangan sekolah dan Standar Akuntansi Pemerintah. RKAS di dalam perhitungannya terutama berkaitan dengan program peningkatan akses dan pemerataan pendidikan serta pelaksaan kegiatan pembelajaran. Sehubungan dengan adanya kegiatan yang sewaktu-waktu mendadak dan program yang harus di utamakan dalam kegiatan pada jangka waktu dekat maka kita akan menggunakan rencana kegiatan dan anggran sekolah perubahan (RKASP). Bagaimana dengan RKAS yang kegiatan sudah disusun sedemikian rupa. Untuk itu pada saat ada rencana kegiatan susulan maka pelaporan keuangan sekolahan akan menerbitkan kemabli RKASP yang hasilnya bisa kita evaluasi dan kita sesuaikan dengan program yang baru. Dalam melakukan pembagian tanggung jawab didalam kegiatan tersebut, maka kita akan mengutamakan pendanaan baik dari pemerintah kota maupu daerah. Agar program-program tersebut dapat tercapai maka kita terlebih dahulu membuat RKAS yang dulu namanya RAPBS. Semua kegiatan yang

berhubungan dengan sasaran program, rencana dapat

disusun terlebih dahulu dan kita bisa melihat berapa persen sumber pemakaian berdasarkan dengan rencana dan anggaran keuangan sekolah tersebut. Sehingga kegiatan bisa terlaksana sesuai kepastian yang sudah disusun dan disesuailan dengan kegiatan yang sudah di rencanakan tersebut. Berdasarkan RKAS maka rencana kegiatan yang di susun bercommit to user dasarkan hal-hal tersebut. Dengan dasar hukum maka keuangan yang ber-


digilib.uns.ac.id

82

kaitan dengan dana dari pemerintah dan akan mengacu pada prosedur keuangan daerah yang disingkat SIMDA.Bisa kita lihat pasti anggaran kegiatan keuanga sekolah tidak akan lepas dari rencana kegiatan dan anggran sekolah. Untuk itu proses sistem dan prosedur pengelolaan tersebut pasti sesuai dengan tujuan kegiatan yang di rancang sesuai dengan anggaran keuangan sekolah tersebut. Perencanaan pengadaan sarana prasarana selalu dilakukan tiap tahun dan diajukan ke bendahara namun realisasinya berdasarkan pada kebutuhan sehingga akan dirasakan kemanfaatanya dan dapat dipertanggung jawabkan. Demikian juga pada penghapusan sarana prasarana. Artinya dalam setiap kegiatan yang berhubungan dengan sarana dan prasarana selalu ada laporan yang terdokumentasi dengan baik yang dikerjakan secara manual dan sistem onlien. Untuk bantuan dari SMK N 5 Surakarta ini bantuan yang dari provinsi maupun pusat sifatnya insidentil dan itu pengelolaannya kalo di sekolah di bentuk tim dan pengelolaan akan di bentuk tim pengelolaan prosedurnya kita mengacu pada prosedur perundang-undangan yang berlaku. Dalam perpres Nomor 54 tahun 2010 dan harus di patuhi dan sedang di galakkan dalam pengelolaan keuangan sekolah. Sehingga dengan adanya SIMDA maka semua kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan pengelolaan keuangan sekolah disini sistem dan prosedur yang digunakan menggunakan sistem onlin dan yang berhubungan dengan keuangan sekolah. c. Tahap Supervisi dan Evaluasi Tahap ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana program telah di-laksanakan. Tahap ini dilakukan oleh pihak internal (kepala sekolah, penanggung jawab pelaksana) serta pada pihak eksternal (direktorat dan pengawas). Untuk tahap pertanggung jawaban sumber dana di lakukan oleh pihak input (sebuah program yang dibuat dengan digudung oleh pihak lini ayau bagian pembuat program-program tersebut) dan pihak output commit to user


digilib.uns.ac.id

83

(sumber dana dari pemerintah seperti BOP, Bantuan Proyek, dan Batuan sumber dana lain-lain).

2. Hambatan dalam Pelaksanaan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Sekolah Menengah Kejuruan di kota Surakarta Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Sekolah Menengah Kejuruan di SMK Negeri 5 Surakarta antara lain: a. Sumber dana biaya oprasional pendidikan sekolah (BOPS). Berhubungandengan biaya oprasional pendidikan sekolah, maka pada waktu awal tahun pembayaran kurang tepat waktu dan pembelajaran sistem keuangan sekolah agak sedikit terhambat dengan adanya keterlambatan pembayaran keuangan oprasional sekolah. Untuk itu di dalam kita melaksanakan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan sekolah sedikit terhambat dengan adanya keterlambatan pembayaran BOPS siswa terhadap program-program sekolah yang sedikit menghabat di dalam kelancaran pemenuhan fasilitas pendidikan siswa. Sehingga proses pembayaran pada tahun ajaran baru sekitar bulan September, Oktober, dan November para siswa harus memenuhi peraturan yang sudah disepakati anatara orang tua siswa dengan pihak sekolah. Begitu pula dengan bulan-bulan seterusnya pembiayaan sudah berlangsung membaik dan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan sekolah di dalam menjalankan program-programnya bisa menjadi lancar dan bisa dipercepat untuk sistem dan prosedurnya. b.Kekurangan ruangan kelas dan tempat sepeda yang berhubungan dengan fasilitas pendidikan siswa dalam lingkungan sekolah. Berkaitan dengan perkembangan dan kemajuan SMK N 5 surakarta dalam menjadi salah satu sekolah yang unggul, maka di dalam kendala ruangan sangat berpengaruh dengan banyaknya siswa yang berjumlah 1800 siswa. Banyaknya input dan output yang dimiliki SMK N 5 surakarta membuat commit to user fasilitas sekolah terutama parkir tempat sepeda motor siswa semakin lama


digilib.uns.ac.id

84

semakin berkurang, oleh sebab lahan parkir untuk siswa sangatlah minim. Karena jumlah siswa yang semakin banyak dan kurangnya lahan pada sekolah semakin berkurang maka dari itu sekolah harus meminimalisasi lahan yang sudah ada, karenanya sumber dana sangatlah penting dibutuhkan. Maka dari kekurangan ruangan kelas dan tempat parkir sepeda motor akan membuat semua ruangan dan fasilitas sekolah bisa dimanfaatkan dan dipergunakan sebagai tempat untuk memenuhi kenyamanan siswa dalam proses belajar. Sehingga program untuk meningkatkan fasilitas pendidikan dan kenyamanan belajar siswa sangat diutamakan terutama program pembuatan ruangan kelas dan tempat sepeda yang bisa menampung banyaknya siswa di SMK N 5 surakrta. 3. Upaya Mengatasi Hambatan dalam Pelaksanaan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Sekolah Menengah Kejuruan di kota Surakarta Upaya-upaya yang dilakukan SMK Negeri 5 Surakarta untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Sekolah Menengah Kejuruan, antara lain: a. Menggerakan wali kelas untuk menghimbau siswanya dalam hubungannya dengan Biaya Oprasional Pendidikan Sekolah (BOPS) yang belum dibayarkan kepada bendahara sekolah. b. Memberikan surat peringatan kepada siswa untuk diberikan kepada orang tua siswa agar secepatnya membayar berdasarkan persetujuan yang sudah disepakati antara orang tua siswa dengan pihak sekolah. c. Menghimbau kepada siswa agar secepatnya membayar Biaya Oprasional Pendidikan Sekolah selambat-lambatnya pada bulan Desember s/d bulan berikutnya. d. Memberikan sosialisasi, pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) rutin, dan peningkatan manajemen mutu di dalam maupun di luar lingkungan sekolah dalam meningkatkan program sekolah. commit to user


digilib.uns.ac.id

85

B. Implikasi 1. Implikasi Teoretis Pelaksanaan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Sekolah Menengah Kejuruan di kota Surakarta bukan hanya memperhatikan SNP (Standar Nasional Pendidikan) sebagai acuan minimal dalam penyelenggaraan program sebagaimana yang tercantum dalam Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 dan dasar hukum Pengadaan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Perubahan Nomor 35 Tahun 2011 tetapi dalam pelaksanaannya perlu difokuskan pada beberapa komponen. Jika dilaksanakan sesuai dengan standar dan aturan yang berlaku maka pelaksanaan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Sekolah Menengah Kejuruan di SMK Negeri 5 Surakarta sudah sesuai dengan pedoman penyelenggaraan Standar. 2. Implikasi Praktis a. Pelaksanaan pada sistem dan prosedur pengelolaan keuangan sekolah menengah kejuruan dan memberikan dampak positif terhadap pengelolaan dan peningkatan mutu sekolah. b. Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh peneliti lain sebagai materi penunjang untuk melakukan penelitian yang serupa. c. Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh sekolah lain sebagai bahan kajian untuk mengimplementasikan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri.

C. Saran Dari analisis yang dilakukan, kesimpulan dan implikasi yang telah diambil maka dapat dikemukanan saran sebagai berikut: 1. Bagi Tata Usaha a. Sebaiknya bendahara sekolah lebih meningkatkan sistem kinerja yang yang sudah baik dan semakin memberikan pelayanan yang lebih memcommit to user berikan kenyamanan bagi siwa-siswanya.


digilib.uns.ac.id

86

b. Bendahara sekolah hendaknya mengikuti seminar atau pelatihan-pelatian, dan diklat yang tidak hanya diselenggarakan oleh intern sekolah maupun pihak ekternal dari pemerintah daerah/kota untuk meningkatkan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan sekolah yang sesuai dengan dasar hukum pemerintah pusat.

2. Bagi Sekolah a. Pihak sekolah hendaknya lebih meningkatkan sumber dana yang berhubungan khusus diberikan kepada pemenuhan program kerja kepada sumber program mutu yang berhubungan dengan pemenuhan fasilitas pendidikan siswa. b. Pihak sekolah sebaiknya menambah tempat sepeda motor untuk lebih memberikan rasa nyaman kepada siswa agar rasa memiliki fasilitas pendidikan yang layak bisa diterima dan dirasakan oleh siswa dalam kenyamanan dalam proses belajar. 3. Bagi Pemerintah a. Pemerintah hendaknya memberikan dukungan bagi sekolah tidak hanya dukungan material saja tetapi juga dukungan moral. b. Pemerintah hendaknya lebih memberikan perhatian terhadap programprogram kerja yang ada dalam kaitanya dengan lingkungan SMK terutama penyaluran kerja bagi lulusan SMK yang merata.

commit to user

ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM DAN PROSEDUR

Recommend Documents