REPUBLIK INDONESIA
Simulasi dan Pelatihan Teknis Penggunaan Aplikasi e-planning DAK - Direktorat Otonomi Daerah -
REPUBLIK INDONESIA
01
LANGKAH PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN DAK FISIK TAHUN 2018 : PENGUSULAN DAK FISIK TAHUN 2018 MELALUI APLIKASI E-PLANNING Instruksi Bapak Presiden RI mengenai “Satu usulan dengan menggunakan teknologi informasi”;
01 Instruksi Presiden
02 03 04
Penyusunan aplikasi e-planning DAK ini menjadi satu portal pengusulan DAK Fisik dari pemerintah daerah yang dapat diakses oleh seluruh stakeholder (lintas K/L dan lintas Pemerintah Daerah).
04 Pengintegrasian Aplikasi Kementerian Lembaga
Dilakukan pengintegrasian e-planning DAK ke eplanning Bappenas.
Aplikasi e-planning DAK Fisik ini akan disinkronkan dengan sistem serupa di K/L Pengampu DAK.
03
02
Sosialisasi Aplikasi ePlanning DAK
Satu Portal Aplikasi Pengusulan DAK Fisik
2
REPUBLIK INDONESIA
Alur Pengusulan DAK 2018 Melalui e-Planning Fisik Pusat/ Daerah?
e-Proposal
Pusat
APBN/Musrenbang
Daerah
DAK/ Non DAK?
Non DAK
APBD non DAK/ sumber lainnya
DAK
Isi Data Realisasi DAK
Belum
Masuk Data Teknis DAK
Selesai mengisi data teknis wajib?
Isi Data Teknis Wajib dan Opsional Bidang
Selesai
Masuk Pemetaan DAK 2018
e-Proposal di-Tambah ke DAK
Tidak
Simpan
Belum
Sudah Isi Data Realisasi
Selesai
Print Surat Pengantar dan Rekapitulasi
Isi Data Pendukung
Upload Scan Surat Pengantar yang telah di-ttd Kepala Daerah dan cap basah serta Rekapitulasi
Isi Update Data
Kirimkan secara fisik Surat Pengantar dan Rekap ke Kemenkeu, Bappenas, dan K/L pengampu
Masuk Usulan DAK Tahun 2018
Menambahk an eProposal?
Verfikasi Bangda Kemendagri
Verfikasi dan Scoring Bappeda Provinsi
Ya
End (Long List)
Input Usulan melalui e-Proposal
3
Poin Penting Dalam Pengisian Aplikasi E-planning DAK Fisik (1/4) REPUBLIK INDONESIA
Input aplikasi dilakukan oleh Bappeda dengan berkoordinasi bersama SKPD terkait dan DPPKAD.
01
02 03 04
Terdapat 3 (tiga) hal yang diisi: a.Data realisasi DAK tahun 2015 – 2017 b.Data teknis dan data dukung per-bidang DAK Tahun 2018 c.Usulan kegiatan DAK Tahun 2018 Data teknis: melekat pada bidang, bersifat umum/makro daerah, dan hanya diisi satu kali, sementara Data pendukung melekat ke kegiatan, lebih spesifik, dan tergantung kepada jenis kegiatan. Data teknis bersifat WAJIB diisi, selain usulan kegiatan tahun 2018. 4
Poin Penting Dalam Pengisian Aplikasi E-planning DAK Fisik (2/4) REPUBLIK INDONESIA
Bappeda tidak hanya mengkoordinasikan data yang diinput dalam aplikasi, tetapi juga melakukan verifikasi data tersebut (usulan, data teknis dan realisasi).
05 06
07
Usulan kegiatan DAK Tahun 2018 harus: a. Merupakan urusan daerah sesuai UU 23/2014 (prov/kab/kota) b.Sesuai dengan kebutuhan daerah (representatif) c. Spesifik hingga ke lokus tertentu (kecamatan/desa/ruas-ruas tertentu) d.Usulan anggaran harus rasional dan mempertimbangkan kapasitas fiskal negara Data teknis yang disampaikan harus: a. Akurat (up to date) b. Telah dilakukan verifikasi oleh Bappeda (sistem kontrol) 5
Poin Penting Dalam Pengisian Aplikasi E-planning DAK Fisik (3/4) REPUBLIK INDONESIA
Surat pengantar diprint dari Sistem dan ditandatangani oleh Kepala Daerah dan dicap basah, kemudian di-upload ke dalam sistem.
08
09 10
Hardcopy Surat Pengantar dan Rekapitulasi dikirim dan ditujukan kepada 4 instansi: Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan K/L teknis Pengampu DAK.
Bappeda provinsi memberikan rekomendasi terhadap usulan kegiatan pemerintah kabupaten/kota melalui fitur penilaian di dalam aplikasi e-proposal.
11 Semua usulan berasal dari data e-proposal (input Rakortek di bulan Februari) sehingga usulan baru juga harus disampaikan melalui aplikasi e-proposal. 6
Poin Penting Dalam Pengisian Aplikasi E-planning DAK Fisik (4/4) REPUBLIK INDONESIA
12 13 14 15
Kriteria skoring oleh Bappeda provinsi (based on scoring system di Rakortek) : • Kondisi saat ini • Pengaruh fungsi pelayanan • Manfaat bagi daerah • Luas cakupan dampak • Tingkat urgensi • Dukungan administrasi (kelayakan teknis, sosial, ekonomis dan lingkungan, DED, dan RAB) • Ketersediaan tempat/lahan
Perhatikan jadwal pengisian aplikasi e-planning DAK: • Sosialisasi (10-21 April 2017) • Periode penyampaian usulan (24 April – 15 Mei 2017) • Konfirmasi usulan (Juli – Agustus 2017) Pengisian harus dilaksanakan secara tepat waktu dan seluruh pihak harus berpartisipasi aktif. User name yang digunakan = user name dalam e-planning
7
RANCANGAN JADWAL PROSES PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAK FISIK TA. 2018 REPUBLIK INDONESIA
Penetapan Prioritas Nasional Desember 2016
Tujuan: Penetapan PN, PP, dan KP untuk tahun 2018 Peran: Bappenas
RAPIM Penentuan Bidang DAK 20 Februari 2017
Tujuan: Membahas dan menyepakati arah kebijakan dan Bidang DAK Tahun 2018 Peran: Bappenas (Melalui RAPIM)
Penetapan Perpres Juknis Desember 2017
Tujuan: Penetapan dan Sosialisasi Petunjuk Teknis DAK Tahun 2018 kepada daerah Peran: Bappenas, Kemenkeu, dan K/L Teknis
Trilateral Meeting DAK 23 Maret 2017
Tujuan: Membahas dan menyepakati kebijakan sasaran, menu, lokasi prioritas, dan kriteria teknis DAK Peran: Bappenas, Kemenkeu, dan K/L Teknis
Penetapan Perpres Pagu Alokasi DAK
November 2017
Tujuan: Alokasi ditetapkan yang akan memuat alokasi, menu, dan lokus prioritas Peran: Bappenas, Kemenkeu, dan K/L Teknis
Konsolidasi dan Uji Coba Sistem E-Planning untuk Proposal DAK
30-31 Maret 2017 Tujuan: Finalisasi sistem eplanning sebagai portal utama pengusulan proposal DAK oleh Daerah Peran: Bappenas, Kemenkeu.
Rapat Paripurna DPR RI Oktober 2017
Tujuan: Penyampaian hasil pembahasan Peran: DPR RI, Bappenas, Kemenkeu, dan K/L Teknis
Sosialisasi Rancangan Awal Kebijakan DAK 10-21 April 2017
Tujuan: Sosialisasi arah kebijakan, bidang, dan menu kegiatan kepada daerah sekaligus bimbingan teknis kepaada Pemda Peran: Bappenas, Kemenkeu, dan K/L Teknis
Rakor Pusat II Okt 2017
Tujuan: Penyesuaian Lokus Kegiatan, menu dengan Pagu Definitif per Daerah Peran: Bappenas, Kemenkeu, dan K/L Teknis
Penyampaian Proposal Penilaian Proposal Usulan oleh Daerah DAK April-Mei 2017 Mei-Juni 2017 Tujuan: Penerimaan proposal usulan sekaligus melakukan verifikasi awal terkait kelengkapan proposal (rekapitulasi usulan, usulan per bidang, dan data teknis) melalui sistem e-planning Peran: Bappenas, Kemenkeu, dan K/L Teknis
Tujuan: Menilai proposal usulan DAK berdasarkan format penilaian (lokasi prioritas, kriteria teknis, serta rekomendasi menu dan lokus) yang telah ditetapkan dalam Trilateral Meeting DAK Peran: Bappenas, Kemenkeu, dan K/L Teknis
Penyusunan Rancangan Awal Juknis dan Juklak Sept 2017 Tujuan: Rapat Panja TKDD Penyusunan draft awal petunjuk teknis Sept 2017 pelaksanaan DAK Tujuan: berdasarkan hasil Pembahasan Materi kesepakatan dalam TM TKDD dalam RUU APBN DAK fan Nota Keuangan Peran: Peran: Bappenas, Kemenkeu, dan DPR RI, Bappenas & K/L Teknis Kemenkeu
Forum Konfirmasi Bersama Pusat-Daerah Juli-Agustus 2017 Tujuan: Konfirmasi hasil penilaian proposal usulan DAK kepada daerah, serta pembahasan menu dan lokus DAK Peran: Bappenas, Kemenkeu, dan K/L Teknis, DPD
Rakor Pusat Agustus 2017 Tujuan: Penyesuaian Lokus Kegiatan, menu dengan Pagu Indikatif Peran: Bappenas, Kemenkeu, dan K/L Teknis
Sidang DPOD terkait Kebijakan DAK Agustus 2017 Tujuan: Penyampaian kebijakan DAK 2018 sebelum dibahas bersama legislatif Peran: DPOD, Kemendagri, Bappenas, Kemenkeu, dan K/L 8 Teknis
REPUBLIK INDONESIA
Kontak terkait Aplikasi e-planning DAK Fisik
• Untuk segala pertanyaan, kritik dan saran terkait dengan aplikasi dapat menghubungi: • Direktorat Otonomi Daerah / Direktorat Pengembangan Wilayah Bappenas • Email:
[email protected] • Telp: 021-31938259
9
REPUBLIK INDONESIA
TERIMA KASIH
10
