SILLABUS

GARIS-GARIS BESAR POKOK PERKULIAHAN/SILLABUS Mata Kuliah Kode Mata Kuliah Semester Jumlah SKS Jumlah per Minggu Deskripsi Unit

: Administrasi Pemda/Kota Dosen Pengampu/Penguji : Dr. Marlan Hutahaean, M.Si. : B330234 Mata Kuliah Pendukung : Pengantar Ilmu Adm. Negara : IV (Empat) Pendukung untuk Mata Kuliah : Adminstrasi Keuangan Negara : 3 SKS Sistem Adm. Negara RI : 150 Menit : Mahasiswa mampu menguraikan dan menjelaskan sejarah terbentuknya Pemda dan dinamika perkembangan Pemda pasca Otonomi Daerah. Selain itu, mahasiswa mampu menjelaskan posisi Desa dalam Pemerintahan Daerah pasca keluarnya UndangUndang No. 6 Tahun 2014

Minggu Ke-

Deskripsi Generik

Deskripsi Spesifik

1

Memahami Sejarah dan Dasar Hukum Terbentuknya Pemda

 Mampu memahami Sejarah terbentunya Pemda masa Kolonialisme Belanda

2

Lanjutan

 Mampu memahami Sejarah terbentuknya Pemda masa Pendudukan Tentara Jepang  Mampu memahami Sejarah terbentuknya Pemda masa Kemerdekaan

Kriteria Capaian Pembelajaran (Learning Outcomes)  Mampu menjelaskan struktur pemerintahan kolonialisme Belanda dan relevansinya dengan saat ini Mampu menjelaskan struktur pemerintahan pendudukan Tentara Jepang dan relevansinya dengan saat ini

Alokasi Waktu Teori Praktek

Media/Bahan

Metode Pembelajaran

Teknik Evaluasi

Referensi

3

0

Buku, Whiteboard, Boardmarker, LCD

Presentasi, Diskusi, Latihan

Tertulis : Tugas, Kuis, UTS, UAS, Kehadiran

Buku Referensi No. 11 dan 12

3

0





Mampu menjelaskan struktur pemerintahan Masa

1

3

4

5

Awal Kemerdekaan dan relevansinya dengan saat ini  Mampu menguraikan tugas dan wewenang kepala dan wakil kepala daerah  Mampu menguraikan tugas, wewenang dan kewajiban perangkat daerah

Memahami Struktur, Tugas  Mampu memahami dan Wewenang serta Tugas dan Kewajiban Wewenang Kepala Kepala/Wakil Kepala Daerah Daerah dan Perangkat Daerah  Mampu memahami Memahami Struktur, Tugas Tugas dan dan Wewenang serta wewenang wakil Kewajiban Perangkat kepala daerah Daerah  Mampu memahami tugas, wewenang dan kewajiban perangkat daerah Memahami Otonomi Mampu  Mampu memahami Daerah : Formulasi menjeleskan proses Ide dasar terbentuknya munculnya kebijakan Otonomi kebijakan Otonomi Daerah, Batasan, Daerah Asas dan parameter  Mampu memahami Otonomi Daerah Batasan, Asas, dan parameter Otonomi Daerah Lanjutan : Implementasi  Mampu memahami  Mampu bidang kewenangan menjelaskan kabupaten/ kota bidang kewenangan  Mampu memahami pemerintah kinerja kabupaten/kota implementasi Otonomi Daerah  Mampu menjelaskan kinerja implementasi Otonomi Daerah

3

0





2

1




Buku Referensi No. 3, 5, 15-18

2

1




Buku Referensi No. 3, 5, 15-18

2

6

Memahami Hubungan Keuangan antara Pemerintah Daerah - Pusat

 Mampu memahami Sumber-sumber pendapatan daerah  Mampu memahami Pendapatan Asli Daerah  Mampu memahami Dana Alokasi Umum  Mampu memahami Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus

 Mampu menjelaskan anatomi pendapatan daerah  Mampu menjelaskan potensi peningkatan PAD  Mampu menjelaskan sumber dan penggunaan Dana Alokasi Umum  Mampu menjelaskan sumber dan penggunaan dana Bagi Hasil dan DAK

3

0




7

Presentasi Proposal Tugas Kelompok

 Mampu merancang proposal kajian atas isu-isu administrasi pemerintahan daerah

 Mampu menjelaskan rancangan proposal kajian atas isu-isu administrasi pemerintahan daerah

1

2


Presentasi dan Diskusi

Teknis Presentasi dan Diskusi

8

Ujian Tengah Semester

 Semua Topik Minggu Ke-1 hingga 7

9

Memahami Pengelolaan Keuangan Daerah

Mampu memahami landasan kebijakan pengelolaan keuangan daerah Mampu memahami siklus pengeloaan keuangan daerah

Mampu menjelaskan landasan dan siklus pengelolaan keuangan daerah

3

0




Buku Referensi No. 2, 4, 13 dan 14 Buku


3

10

Lanjutan

Mampu memahami arti penyusunan RPJMD Mampu memahami penyusunan RAPBD Mampu memahami mekanisme pembahasan RAPBD

11

Memahami Tugas dan Wewenang DPRD

 Mampu memahami Kedudukan DPRD dalam konteks Pemerintahan Daerah  Mampu memahami Tugas, wewenang DPRD

12

Memahami Mekanisme Pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah

 Mampu memahami pentingya pemilihan kepala dan wakil daerah  Mampu memahami mekanisme pemilihan kepala dan wakil kepala daerah

13

Memahami Pemerintahan Desa

 Mampu memahami arti pentingnya UU No. 6 Tahun 2014

Mampu menyusun RPJMD Mampu menyusun RAPBD Mampu menjelaskan mekanisme penyusunan RAPBD Mampu menjelaskan kedudukan DPRD dalam konteks Pemerintahan Daerah Mampu menjelaskan tugas dan wewenang DPRD

3

0




Buku Referensi No. 1, 5, 8, 13, dan 14

3

0





 Mempu menjelaskan pentingnya pemilihan kepala dan wakil kepala daerah  Mampu menguraikan mekanisme pemilihan kepala dan wakil kepala daerah  Mampu menjelaskan posisi Desa pasca keluarnya UU No.

3

0





3

0



Tertulis : Tugas, Kuis, UTS,

Buku Referensi No. 1, 3, dan 8

4

 Mampu memahami Struktur Pemerintahan Desa  Mampu memahami Dana dan Hak-hak Desa

14

15

16 Referensi

6 Tahun 2014 tentang Desa

UAS, Kehadiran

 Mampu menjelaskan Anggaran Desa dan hak-hak Desa, termasuk Desa Adat Presentasi Paper Tugas 1 2 Buku, Presentasi Teknis  Mampu merancang  Mampu Kelompok Whiteboard, dan Diskusi Presentasi paper atas isu-isu menjelaskan paper Boardmarker, dan administrasi kelompok terkait LCD Diskusi pemerintahan daerah isu-isu administrasi pemerintahan daerah Presentasi Paper Tugas 1 2 Buku, Presentasi Teknis  Mampu merancang  Mampu Kelompok Whiteboard, dan Diskusi Presentasi paperl atas isu-isu menjelaskan paper Boardmarker, dan administrasi kelompok terkait LCD Diskusi pemerintahan daerah isu-isu administrasi pemerintahan daerah Ujian Akhir Semester Semua Topik Minggu Ke-9 hingga 15 1. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2. Undang-undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 3. Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah 4. Undang-Undang No. 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota 5. Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Menjadi UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU. 6. Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 7. Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa 8. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah 9. Rohdewold, Rainer, 1995. Public Administration in Indonesia, Montech PTY-LTD. 10. Handayaningrat, Soewarno, 1992. Administrasi Pemerintahan dalam Pembangunan Nasional, Gunung Agung, Jakarta. 11. Wibawa, Samodra, 2001. Negara-negara di Nusantara : Dari Negara Kota hingga Negara Bangsa, Dari Modernisasi hingga Reformasi, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

5

Mardiasmo, 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Andi, Yogyakarta. Kuncoro, Mudrajad, 2004. Otonomi dan Pembangunan Daerah : Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang, Erlangga, Jakarta. Hadiz, Vedi R., 2010. Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia : A Southeast Asia Perspective, Standford University Press, Stanford , California. Karim, Abdul Gaffar (edit.), 2003. Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Fealy, Greg dan Aspinall, Edward, 2003. Local Power and Politics in Indonesia : Decentralisation and Democratisation, Institute of Southeast Asian Studies, Singapore. 17. Schiller, Jim (edit.), 2003. Jalan Terjal Reformasi Lokal : Dinamika Politik di Indonesia, PPS Politik Lokal dan Otonomi Daerah, Prodi Ilmu Politik,UGM, Yogyakarta. 12. 13. 14. 15. 16.

Medan, 27 Februari 2016 Dosen Pengampu,

Dr. Marlan Hutahaean, M.Si.

6

SILLABUS

Recommend Documents