SILABUS DAN SATUAN ACARA PERKULIAHAN
Nama Mata Kuliah
: Hukum HAM
Bobot SKS
: 2 SKS
Tim Penyusun
: 1. M. Fadli, SH. MH. 2. Dr. Ali Safa’at, SH. MH. 3. Muktiono, SH. MPhil. 4. M. Dahlan SH. MH. 5. Aan Eko Widhiarto, SH. MH. 6. Ngesti Dwi Prasetyo, SH. MH.
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA 2012
1
LEMBAR PENGESAHAN
Nama Mata Kuliah
: Hukum HAM
Bobot SKS
: 2 SKS
Koordinator Penyusun
: Muktiono, SH. MPhil.
Anggota Penyusun
: 1. M. Fadli, SH. MH. 2. Dr. Ali Safa’at, SH. MH. 3. M. Dahlan SH. MH. 4. Aan Eko Widhiarto, SH. MH. 5. Ngesti Dwi Prasetyo, SH. MH.
Tanggal Gelar Silabus
: 6 Agustus 2012
Bagian
: Hukum Tata Negara
Malang, 10 Agustus 2012 Mengetahui, Ketua Bagian Hukum Tata Negara
Koordinator Penyusun,
Herlin Wijayati, SH. MH. NIP. 19601020 198601 2 001
Muktiono, SH. MPhil. 19761108 200501 1 001
Mengetahui, Pembantu Dekan I,
Dr. M. Ali Safa’at, SH. MH. NIP. 19760815 199903 1 003
2
SILABI HUKUM HAM A. IDENTITAS MATA KULIAH NAMA MATA KULIAH
: HUKUM HAK ASASI MANUSIA
STATUS MATA KULIAH : WAJIB PROGRAM STUDI KODE MATA KULIAH
: HKN4004
JUMLAH SKS
: 2 SKS
B. DESKRIPSI MATA KULIAH Mata Kuliah Hukum Hak Asasi Manusia memuat pengajaran yang bersifat dasar tentang konsep, standar normatif dan mekanisme praktis Hak Asasi Manusia baik di tingkat nasional maupun internasional. C. KOMPETENSI MATA KULIAH Mahasiswa mempunyai kapasitas untuk memahami dasar-dasar tentang konsep, standar normatif dan mekanisme praktis Hak Asasi Manusia baik di tingkat nasional maupun internasional. Sehingga pada akhirnya mahasiswa mampu melakukan analisa terhadap masalah-masalah HAM dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif maupun pendekatan terkait lainnya. D. LEVEL KOMPETENSI
1. Level Kompetensi I : Pendahuluan dan Kontrak Belajar a) Kedudukan dan ruang lingkup Mata Kuliah Hukum HAM dalam Kurikulum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya b) Penjelasan Silabi dan SAP c) Kontrak Belajar
2. Level Kompetensi II : Pengertian, Konsep dan Prinsip HAM dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional a) Konsep HAM dalam Piagam PBB (Paragraf Ke-2 Preamble, Pasal 1 (3), dan Pasal 55, 56 dari Piagam PBB) b) Konsep dan Prinsip HAM dalam Deklarasi Umum HAM PBB (Paragraf 1, 6, dan Pernyataan (Proklamasi) Pembukaan, Pasal 1, Pasal 2, Pasal 29 (2), Pasal 30)
3
c) Prinsip-prinsip HAM dalam Konstitusi Indonesia (Pasal 28I, Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945) d) Pengertian dan Prinsip HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ( Bab I tentang Ketentuan Umum dan Bab II tentang Asas-asas Dasar)
3. Level Kompetensi III : Sejarah hukum HAM Internasional dan Nasional a. Sejarah Pembentukan Perjanjian Internasional HAM PBB yang Utama: 1) Piagam PBB 2) Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia 3) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik 4) Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya 5) Kovenan Utama lainya (CAT, CEDAW, CRC, CERD, CMW) b. Sejarah Pembentukan Hukum Nasional di bidang HAM: 1) Sejarah pelingkupan HAM dalam konstitusi di Indonesia; 2) Latar belakang sejarah lahirnya peraturan perundangundangan di bidang HAM di Indonesia (UU No.39/1999 tentang HAM, UU No.26/2000 tentang Pengadilan HAM, UU No.11/2005 tentang Pengesahan ICESCR, UU No.12/2005 tentang Pengesahan ICCPR).
4. Level Kompetensi IV : Hukum HAM Internasional a. Lembaga HAM internasional yang dibentuk berdasarkan perjanjian HAM PBB (human rights treaties body) b. Dewan HAM PBB (human rights council) c. Prosedur Khusus PBB (special procedures) d. Universal Periodic Review (UPR) e. Pengadilan
Tindak
Pidana
Internasional
(International
Criminal Court/ICC)
4
5. Level Kompetensi V : Hukum HAM Nasional a. HAM sebagai hak konstitusional di Indonesia (BAB XA dan Pasal 29 UUD NRI Tahun 1945) b. HAM dan Kebebasan Dasar (Bab III UU 39/1999) c. Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah (Bab V UU 39/1999) d. Pembatasan dan Larangan (Bab VI UU 39/1999) e. Komisi Nasional HAM (Bab VII UU 39/1999) f. Partisipasi Masyarakat (Bab VIII UU 39/1999) g. Pengadilan HAM (Bab IX UU 39/1999, UU No.26/2000 tentang Pengadilan HAM)
6. Level Kompetensi VI : HAM dalam konteks a. Indikator pemenuhan HAM oleh negara b. HAM dalam perspektif agama, vice versa c. HAM, Demokrasi, rule of law, dan Partisipasi publik
5
Satuan Acara Perkuliaan (SAP) Hukum Hak Asasi Manusia
MATA KULIAH: Hukum HAM
LEVEL KOMPETENSI I Pendahuluan dan Kontrak Belajar
WAKTU: Minggu I / Pertemuan ke-1
Sub-sub Kompetensi: a. Kedudukan dan ruang lingkup mata kuliah hukum HAM dalam kurikulum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya b. Penjelasan Silabi dan SAP c. Kontrak Belajar Tujuan Pembelajaran: Mahasiswa mendapatkan pemahaman akan pentingnya mata kuliah Hukum HAM. Selain itu, peserta kuliah juga akan mempunyai informasi dasar untuk mempersiapkan bahan-bahan bacaan atau referensi serta mengantisipasi metode perkuliahan selama satu semester ke depan termasuk mekanisme evaluasi dan sistem penilaian. Indikator Hasil Belajar: a. Mahasiswa mampu menyebutkan dan menjelaskan mengenai kedudukan dan ruang lingkup serta pentingnya mata kuliah Hukum HAM b. Mahasiswa mampu menjelaskan ulang mengenai strategi perkuliahan dan langkahlangkah persiapan untuk mengikuti mata kuliah Hukum HAM c. Mahasiswa mempunyai empati, motivasi dan kesiapan selama perkuliahan Hukum HAM karena strategi dan referensi perkuliahan sudah disampaikan sebelumnya. Metode Pembelajaran: a. Ceramah; b. Diskusi Partisipatif; c. Pemutaran film pendek “Palestinian Massacre at Sabra and Shatila/Dili Santa Cruz Massacre” Evaluasi: Melakukan konfirmasi ulang melalui pertanyaan-pertanyaan feedback kepada mahasiswa tentang Silabi, SAP, dan Kontrak Belajar yang telah disampaikan oleh dosen pengajar. Bahan Pustaka: a. SAP dan Silabi Hukum HAM b. Kontrak Belajar c. Buku Pedoman Akademik Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
6
LEVEL KOMPETENSI II MATA KULIAH: Hukum HAM
Pengertian, Konsep dan Prinsip HAM dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional
WAKTU: Minggu II-III / Pertemuan ke-2,3
Sub-sub Kompetensi: e) Konsep HAM dalam Piagam PBB (Paragraf Ke-2 Preamble, Pasal 1 (3), dan Pasal 55, 56 dari Piagam PBB) f)
Konsep dan Prinsip HAM dalam Deklarasi Umum HAM PBB (Paragraf 1, 6, dan Pernyataan (Proklamasi) Pembukaan, Pasal 1, Pasal 2, Pasal 29 (2), Pasal 30)
g) Prinsip-prinsip HAM dalam Konstitusi Indonesia (Pasal 28I, Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945) h) Pengertian dan Prinsip HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ( Bab I tentang Ketentuan Umum dan Bab II tentang Asas-asas Dasar) Tujuan Pembelajaran: Mahasiswa memahami tentang pengertian, konsep dan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam dokumen perjanjian internasional dan hukum nasional. Indikator Hasil Belajar: Mahasiswa mengerti dan mampu menjelaskan kembali tentang pengertian, konsep dan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam dokumen perjanjian internasional dan hukum nasional. Metode Pembelajaran: a. Ceramah; b. Diskusi Partisipatif; c. Pemutaran Film Pendek “The Story of Human Rights” Evaluasi: Tes formatif lisan mengenai Konsep, Prinsip, dan Teori Hak Asasi Manusia serta penjelasannya secara kontekstual untuk melihat derajat internalisasi mahasiswa terhadap materi perkuliahan
Bahan Pustaka: A. Masyhur Effendi-Taufani Sukmana Evandri. HAM Dalam Dimensi/Dinamika Yuridis,
7
Sosial dan Politik. Edisi Ketiga. Bogor, Ghalia Indonesia. 2010 Bagir Manan. Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. Bandung: YHDS, 2001. C. de Rover. To Serve & To Protect: Acuan Universal Penegakan HAM. Jakarta: P.T. RajaGrafindo Perkasa, 1998. Darren J. O’Byrne. Human Rights: An Introduction. Patparganj: Pearson Education, 2004. Davidson, Scott. Hak Asasi Manusia : Sejarah, Teori dan Praktek dalam Pergaulan Internasional. Grafiti, Jakarta, 1994. Dokumen Piagam PBB dan Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia PBB Dokumen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dokumen Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Ilias Bantekas & Susan Nash. International Criminal Law. London-Sydney-Portland, Oregon: Cavendish Publishing Limited, 2003. James W. Nickel. Hak Asasi Manusia: Making Sense of Human rights. Refleksi Filosofis atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996. Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (Penyunting/Editor), Hukum Hak Asasi Manusia, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008. Komnas HAM. Keadilan Dalam Masa Transisi. Jakarta: Komnas HAM, 2001. Manfred Nowak. Pengantar pada Rezim HAM Internasional. Pustaka Hak Asasi Manusia Raoul Wallendberg Institute, Martinus Nijhoff Publishers, 2003. Muladi. Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat. Bandung, Refika Aditama. 2009 Naomi Roht-Arriaza. Impunity and Human Rights in International Law and Practice. New York: Oxford University Press, 1995. Peter Baehr et al. (eds). Instrumen Internasional Pokok Hak-Hak Asasi Manusia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001. Rhona K.M. Smith. Textbook On International Human Rights. Oxford University Press, 2007. Safroedin Bahar, Konteks Kenegaraan HAM, Pustaka Sinar Harapan, 2001 Satya Arinanto. Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik Di Indonesia. Jakarta: PS HTN FH UI, 2003.
8
Steven R. Ratner and Jason S Abrams. Accountability for Human Rights Atrocities in International Law. Beyond the Nuremberg Legacy. Second Edition. New York: Oxford University Press, 2001.
MATA KULIAH: Hukum HAM
LEVEL KOMPETENSI III
WAKTU:
Sejarah Hukum HAM
Minggu IV-V/
Internasional dan Nasional
Pertemuan ke-4,5
Sub-sub Kompetensi: c. Sejarah Pembentukan Perjanjian Internasional HAM PBB yang Utama: 1) Piagam PBB 2) Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia 3) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik 4) Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya 5) Kovenan Utama lainya (CAT, CEDAW, CRC, CERD, CMW) d. Sejarah Pembentukan Hukum Nasional di bidang HAM: 1) Sejarah pelingkupan HAM dalam konstitusi di Indonesia 2) Latar belakang sejarah lahirnya peraturan perundang-undangan di bidang HAM di Indonesia (UU No.39/1999 tentang HAM, UU No.26/2000 tentang Pengadilan HAM, UU No.11/2005 tentang Pengesahan ICESCR, UU No.12/2005 tentang Pengesahan ICCPR) Tujuan Pembelajaran: Mahasiswa mengetahui dan memahami pokok-pokok sejarah perkembangan hukum HAM baik secara internasional maupun nasional. Indikator Hasil Belajar: a. Mahasiswa
mampu
menyebutkan
dan
menjelaskan
pokok-pokok
sejarah
perkembangan pembentukan peraturan hukum HAM baik secara internasional maupun nasional; b. Mahasiswa mengenal peraturan-peraturan hukum HAM baik secara internasional maupun nasional serta konsiderannya secara filosofis, sosiologis dan yuridis. c. Mahasiswa mampu menjelaskan keterkaitan antara sejarah perkembangan hukum HAM dengan aspek kontekstualitasnya.
9
d. Mahasiswa mampu menyebutkan dan menjelaskan tentang periodesasi dan generasi HAM Metode Pembelajaran: a. Ceramah; b. Diskusi Partisipatif Evaluasi: Tes formatif lisan mengenai materi perkembangan sejarah hukum HAM dan aspek-aspek kontekstualitasnya. Selain itu juga mereview secara umum konsideran yuridis, sosiologis dan filosofis dari peraturan-peraturan nasional dan internasional di bidang HAM. Bahan Pustaka: A. Masyhur Effendi-Taufani Sukmana Evandri. HAM Dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial dan Politik. Edisi Ketiga. Bogor, Ghalia Indonesia. 2010 Bagir Manan. Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. Bandung: YHDS, 2001. C. de Rover. To Serve & To Protect: Acuan Universal Penegakan HAM. Jakarta: P.T. RajaGrafindo Perkasa, 1998. Darren J. O’Byrne. Human Rights: An Introduction. Patparganj: Pearson Education, 2004. Davidson, Scott. Hak Asasi Manusia : Sejarah, Teori dan Praktek dalam Pergaulan Internasional. Grafiti, Jakarta, 1994. Dokumen Piagam PBB dan Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia PBB Dokumen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dokumen Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Ilias Bantekas & Susan Nash. International Criminal Law. London-Sydney-Portland, Oregon: Cavendish Publishing Limited, 2003. James W. Nickel. Hak Asasi Manusia: Making Sense of Human rights. Refleksi Filosofis atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996. Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (Penyunting/Editor), Hukum Hak Asasi Manusia, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008. Komnas HAM. Keadilan Dalam Masa Transisi. Jakarta: Komnas HAM, 2001. Manfred Nowak. Pengantar pada Rezim HAM Internasional. Pustaka Hak Asasi Manusia Raoul Wallendberg Institute, Martinus Nijhoff Publishers, 2003.
10
Muladi. Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat. Bandung, Refika Aditama. 2009 Naomi Roht-Arriaza. Impunity and Human Rights in International Law and Practice. New York: Oxford University Press, 1995. Peter Baehr et al. (eds). Instrumen Internasional Pokok Hak-Hak Asasi Manusia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001. Rhona K.M. Smith. Textbook On International Human Rights. Oxford University Press, 2007. Safroedin Bahar, Konteks Kenegaraan HAM, Pustaka Sinar Harapan, 2001 Satya Arinanto. Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik Di Indonesia. Jakarta: PS HTN FH UI, 2003. Steven R. Ratner and Jason S Abrams. Accountability for Human Rights Atrocities in International Law. Beyond the Nuremberg Legacy. Second Edition. New York: Oxford University Press, 2001.
MATA KULIAH:
LEVEL KOMPETENSI IV
Hukum HAM
Hukum HAM Internasional
WAKTU: Minggu IV-V/ Pertemuan ke-6,7
Sub-sub Kompetensi: f. Lembaga HAM internasional yang dibentuk berdasarkan perjanjian HAM PBB (human rights treaties body) g. Dewan HAM PBB (human rights council) h. Prosedur Khusus PBB (special procedures) i. Universal Periodic Review (UPR) j. Pengadilan Tindak Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) Tujuan Pembelajaran: Mahasiswa mengetahui dan memahami lembaga-lembaga internasional di bawah PBB beserta kompetensinya dalam penegakan HAM secara internasional. Indikator Hasil Belajar: Mahasiswa mampu menyebutkan dan menjelaskan lembaga-lembaga internasional di bawah
11
PBB beserta kompetensinya dalam penegakan HAM secara internasional. Metode Pembelajaran: a. Ceramah; b. Diskusi Partisipatif. Evaluasi: Tes formatif lisan dan presentasi tentang lembaga-lembaga internasional di bawah PBB beserta kompetensinya dalam penegakan HAM secara internasional. Bahan Pustaka: C. de Rover. To Serve & To Protect: Acuan Universal Penegakan HAM. Jakarta: P.T. RajaGrafindo Perkasa, 1998. Darren J. O’Byrne. Human Rights: An Introduction. Patparganj: Pearson Education, 2004. Davidson, Scott. Hak Asasi Manusia : Sejarah, Teori dan Praktek dalam Pergaulan Internasional. Grafiti, Jakarta, 1994. Dokumen Perjanjian Internasional HAM PBB yang Utama Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (Penyunting/Editor), Hukum Hak Asasi Manusia, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008. Manfred Nowak. Pengantar pada Rezim HAM Internasional. Pustaka Hak Asasi Manusia Raoul Wallendberg Institute, Martinus Nijhoff Publishers, 2003. OHCHR. Working with the UN Human Rights Programme, A Handbook for Civil Society. 2008 Rhona K.M. Smith. Textbook On International Human Rights. Oxford University Press, 2007.
12
MATA KULIAH:
LEVEL KOMPETENSI V
WAKTU:
Hukum HAM Nasional
Minggu VIII, IX, X, XI/
Hukum HAM
Pertemuan ke-8,9,10,11
Sub-sub Kompetensi: h. HAM sebagai hak konstitusional di Indonesia (BAB XA UUD NRI Tahun 1945) i. HAM dan Kebebasan Dasar (Bab III UU 39/1999) j. Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah (Bab V UU 39/1999) k. Pembatasan dan Larangan (Bab VI UU 39/1999) l. Komisi Nasional HAM (Bab VII UU 39/1999) m. Partisipasi Masyarakat (Bab VIII UU 39/1999) n. Pengadilan HAM (Bab IX UU 39/1999, UU No.26/2000 tentang Pengadilan HAM) Tujuan Pembelajaran: Mahasiswa mengetahui dan memahami pokok-pokok pengaturan HAM berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM serta Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.. Indikator Hasil Belajar: a. Mahasiswa mampu menyebutkan dan menjelaskan kembali tentang: 1) HAM sebagai hak konstitusional di Indonesia 2) HAM dan Kebebasan Dasar 3) Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah 4) Pembatasan dan Larangan 5) Komisi Nasional HAM 6) Partisipasi Masyarakat 7) Pengadilan HAM Metode Pembelajaran: a. Ceramah; b. Diskusi Partisipatif; c. Studi kasus sebagai pendalaman materi. Evaluasi: Tes formatif tertulis mengenai materi pokok-pokok pengaturan HAM berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya Undang-Undang Dasar Negara Republik
13
Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM serta Undangundang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Bahan Pustaka: A. Masyhur Effendi-Taufani Sukmana Evandri. HAM Dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial dan Politik. Edisi Ketiga. Bogor, Ghalia Indonesia. 2010 Bagir Manan. Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. Bandung: YHDS, 2001. Dokumen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dokumen Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Dokumen Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Komnas HAM. Keadilan Dalam Masa Transisi. Jakarta: Komnas HAM, 2001. Muladi. Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat. Bandung, Refika Aditama. 2009 Safroedin Bahar, Konteks Kenegaraan HAM, Pustaka Sinar Harapan, 2001 Satya Arinanto. Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik Di Indonesia. Jakarta: PS HTN FH UI, 2003.
MATA KULIAH: Hukum HAM
LEVEL KOMPETENSI VI
WAKTU:
HAM dalam Konteks
Minggu VIII, IX, X, XI/ Pertemuan ke-12,13,14
Sub-sub Kompetensi: a. Indikator Pemenuhan HAM oleh Negara b. HAM dalam perspektif agama dan vice versa c. HAM, Demokrasi, rule of law dan partisipasi publik Tujuan Pembelajaran: Mahasiswa mengetahui dan memahami aspek kontekstualitas HAM pada aspek-aspek sebagai berikut: a. Indikator Pemenuhan HAM oleh Negara b. HAM dalam perspektif agama dan vice versa
14
c. HAM, Demokrasi, rule of law dan partisipasi publik Indikator Hasil Belajar: b. Mahasiswa mampu menyebutkan dan menjelaskan kembali tentang: 1) Indikator Pemenuhan HAM oleh Negara 2) HAM dalam perspektif agama dan vice versa 3) HAM, Demokrasi, rule of law dan partisipasi publik Metode Pembelajaran: a. Ceramah; b. Diskusi Partisipatif; c. Studi kasus; d. Kerja dan presentasi kelompok. Evaluasi: Studi kasus dan penyusunan pendapat hukum terhadap kasus yang dipilih Bahan Pustaka: A. Masyhur Effendi-Taufani Sukmana Evandri. HAM Dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial dan Politik. Edisi Ketiga. Bogor, Ghalia Indonesia. 2010 Bagir Manan. Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. Bandung: YHDS, 2001. C. de Rover. To Serve & To Protect: Acuan Universal Penegakan HAM. Jakarta: P.T. RajaGrafindo Perkasa, 1998. Darren J. O’Byrne. Human Rights: An Introduction. Patparganj: Pearson Education, 2004. Davidson, Scott. Hak Asasi Manusia : Sejarah, Teori dan Praktek dalam Pergaulan Internasional. Grafiti, Jakarta, 1994. Dokumen Piagam PBB dan Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia PBB Dokumen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dokumen Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Ilias Bantekas & Susan Nash. International Criminal Law. London-Sydney-Portland, Oregon: Cavendish Publishing Limited, 2003. James W. Nickel. Hak Asasi Manusia: Making Sense of Human rights. Refleksi Filosofis atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996. Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (Penyunting/Editor), Hukum Hak Asasi
15
Manusia, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008. Komnas HAM. Keadilan Dalam Masa Transisi. Jakarta: Komnas HAM, 2001. Manfred Nowak. Pengantar pada Rezim HAM Internasional. Pustaka Hak Asasi Manusia Raoul Wallendberg Institute, Martinus Nijhoff Publishers, 2003. Muladi. Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat. Bandung, Refika Aditama. 2009 Naomi Roht-Arriaza. Impunity and Human Rights in International Law and Practice. New York: Oxford University Press, 1995. Peter Baehr et al. (eds). Instrumen Internasional Pokok Hak-Hak Asasi Manusia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001. Rhona K.M. Smith. Textbook On International Human Rights. Oxford University Press, 2007. Safroedin Bahar, Konteks Kenegaraan HAM, Pustaka Sinar Harapan, 2001 Satya Arinanto. Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik Di Indonesia. Jakarta: PS HTN FH UI, 2003. Steven R. Ratner and Jason S Abrams. Accountability for Human Rights Atrocities in International Law. Beyond the Nuremberg Legacy. Second Edition. New York: Oxford University Press, 2001.
16
