SILABUS DAN SATUAN ACARA PERKULIAHAN

SILABUS DAN SATUAN ACARA PERKULIAHAN

Nama Mata Kuliah : Hukum Agraria Bobot sks

: 3 SKS

Tim Penyusun

: 1. Prof. Dr. Moch. Bakri, SH, MS 2. Dr. Suhariningsih, SH, SU 3. Dr. Iwan Permadi, SH, MH 4. Imam Koeswahyono, SH, M.Hum 5. Amelia Sri Kusuma Dewi, SH, M.Kn 6. M. Hamidi Masykur, SH, M.Kn 7. Herlindah, SH, M.Kn

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA 2012

1

LEMBAR PENGESAHAN

1. Nama Mata Kuliah

: Hukum Agraria

2. Bobot sks

: 3 SKS

3. Koordinator Penyusun

: Herlindah, SH, M.Kn

4. Anggota Penyusun :

1. Prof. Dr. Moch. Bakri, SH, MS 2. Dr. Suhariningsih, SH, SU 3. Dr. Iwan Permadi, SH, MH 4. Imam Koeswahyono, SH, M.Hum 5. Amelia Sri Kusuma Dewi, SH, M.Kn 6. M. Hamidi Masykur, SH, M.Kn

5. Tanggal Gelar Silabus

: 20 September 2012

6. Bagian

: Perdata

Malang,

24 September 2012

Mengetahui Ketua Bagian Perdata

Koordinator Penyusun,

Siti Hamidah, SH, MM NIP. 19660622 199002 2 001

Herlindah, SH, M.Kn NIP. 19791207 200801 2 010

Mengetahui. Pembantu Dekan I,

Dr. Muchamad Ali Safa'at, SH.MH. NIP. 19760615199903100

2

SILABI

A. IDENTITAS MATA KULIAH NAMA MATA KULIAH : STATUS MATA : KULIAH KODE MATA KULIAH : JUMLAH SKS : PRASYARAT :

HUKUM AGRARIA WAJIB HKT 4006 3 (TIGA) SKS

B. DESKRIPSI MATA KULIAH Mata kuliah ini hendak memberikan ilmu yang komprehensif mengenai hukum agraria positif yang didasarkan pada UUD 1945, beserta peraturan perundang-undangan pelaksananya yaitu: Undnag-undang No.5 Tahun 1960 serta peraturan perundangan lain yang terkait. Diawali dengan pengertian Hukum Agraria dalam arti sempit dan luas, ruang lingkup Agraria, sejarah pengaturan agraria pada masa pemerintahan Hindia Belanda dan pada masa kemerdekaan, azas-azas yang terkandung di dalamnya, hak-hak atas tanah dan ketentuan konversi. Hasil akhir yang diharapkan yakni mahasiswa peserta memperoleh bekal pemahaman hukum agraria positif Indonesia. C. KOMPETENSI MATA KULIAH Mahasiswa mampu memahami asas, teori, dan pengaturan Hukum Agraria hingga mampu menerapkan dalam kasus-kasus yang terjadi. D. LEVEL KOMPETENSI LEVEL KOMPETENSI I

LEVEL KOMPETENSI II

LEVEL KOMPETENSI III

LEVEL KOMPETENSI IV

: PENGANTAR 1. Pengertian Hukum Agraria dalam arti sempit dan luas 2. Ruang Lingkup Hukum Agraria : PERIODESASI HUKUM AGRARIA 1. Sejarah pengaturan agraria pada masa pemerintahan Hindia Belanda 2. Sejarah Pengaturan Agraria pada masa kemerdekaan i. Sebelum berlakunya UUPA ii. Sesudah berlakunya UUPA : ASAS-ASAS HUKUM AGRARIA a. Asas Kebangsaan (pasal 1 UUPA) b. Asas Hak Menguasai Negara (pasal 2 UUPA) c. Asas pengakuan Hak Ulayat (pasal 3 UUPA) d. Asas Hukum Agraria Nasional berdasar hukum adat (pasal 5 UUPA) e. Asas Fungsi Sosial (pasal 6 UUPA) f. Asas Landreform (pasal 7, 10 dan 17 UUPA) g. Asas Tata Guna Tanah (pasal 13, 14 dan 15 UUPA) h. Asas Kepentingan Umum (pasal 18 UUPA) i. Asas Pendaftaran Tanah (pasal 19 UUPA) : HAK-HAK ATAS TANAH a. Hak Atas Tanah yang bersifat tetap 3

LEVEL KOMPETENSI V

1. Hak Milik 2. HGU 3. Hak Guna Bangunan 4. Hak Pakai 5. Hak Pengelolaan b. Hak Atas Tanah yang bersifat sementara 1. Hak Sewa 2. Hak Tanggungan 3. Hak Gadai 4. Hak Bagi Hasil 5. Hak Menumpang c. Hak Atas Tanah yang akan ditetapkan UU Rumah Susun dan Condominium : KONVERSI HAK ATAS TANAH a. Konversi hak-hak barat 1. Hak Eigendom 2. Hak Erfacth 3. Hak Opstal 4. Hak Agrarische Eigendom b. Konversi hak-hak adat 1. Hak menguasai dari desa atas tanah (beschikkingsrecht) 2. Hak-hak individual atas tanah (terkuat dan turun menurun): Perseorangan dan komunal c. Konversi Hak Atas Tanah Swapraja 1.Grant Sultan 2.Grant Controleur 3.Grant Deli Maatschappij 4.Hak konsesi

BAHAN PUSTAKA Buku Ali Achmad Chamzah, 2002, Hukum Pertanahan, Prestasi Pustaka, Jakarta Ali Achmad Chomzah, 2003, Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia), Prestasi Pustaka, Jakarta A.P. Parlindungan, 1993, Komentar Atas UUPA, Mandar Maju, Bandung A.P Parlindungan, 2001, Berakhirnya Hak-hak Atas Tanah Menurut Sistem UUPA, Mandar Maju, Bandung A.P. Parlindungan, 2009, Pendaftaran Tanah di Indonesia, Mandar Maju, Bandung Arie Sukanti Hutagalung dan Markus Gunawan, 2008, Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan, Rajawali Press, Jakarta Bachsan Mustafa, 1985, Hukum Agraria dalam perspektif, Remadja Karya, Bandung Boedi Harsono, 2008, Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan Hukum Tanah, Djambatan, Jakarta Boedi Harsono, 2009, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan dan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta Gunanegara, 2008, Rakyat dan Negara dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan, PT. Tata Nusa, Jakarta 4

Irawan Soerodjo, 2002, Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia, Arkola, Surabaya Maria S.W. Sumardjono, 2005, Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi, Kompas, Jakarta Muchsin, Imam Koeswahyono dan Soimin, 2007, Hukum Agraria Indonesia dalam Perspektif Sejarah, Refika Aditama, Bandung Muhammad Bakri, 2011, Hak Menguasai Tanah oleh Negara (Paradigma Baru untuk Reforma Agraria), UB Press, Malang Oloan Sitorus dan H.M. Zaki Sierrad, 2006, Hukum Agraria di Indonesia Konsep dasar dan Implementasi, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta Suhariningsih, 2009, Tanah terlantar, asas dan pembaharuan Konsep menuju Penertiban, Prestasi Pustaka, Jakarta Peraturan Perundang-undangan Undang-undang Dasar 1945. TAP MPR No.IX Tahun 2001 Undang-undang No.13 Tahun 1946 tentang Desa Perdikan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Undang-undang No.20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Undang-undang 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan Undang-undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Undang-undang No.26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang Undang-undang No.2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum Undang-undang No.20 tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak tanah dan Benda-benda yang ada diatasnya Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Peraturan Pemerintah 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Peraturan Menteri No.5 Tahun 1999 tentang Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Izin Lokasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 3 Tahun 1979 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Permohonan Dan Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat.

5

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP) A. IDENTITAS MATA KULIAH NAMA MATA KULIAH : STATUS MATA : KULIAH KODE MATA KULIAH : JUMLAH SKS : PRASYARAT :

HUKUM AGRARIA WAJIB HKT 4006 3 (TIGA) SKS

B. DESKRIPSI MATA KULIAH Mata kuliah ini hendak memberikan ilmu yang komprehensif mengenai hukum agraria positif yang didasarkan pada UUD 1945, beserta peraturan perundang-undangan pelaksananya yaitu: Undnag-undang No.5 Tahun 1960 serta peraturan perundangan lain yang terkait. Diawali dengan pengertian Hukum Agraria dalam arti sempit dan luas, ruang lingkup Agraria, sejarah pengaturan agraria pada masa pemerintahan Hindia Belanda dan pada masa kemerdekaan, azas-azas yang terkandung di dalamnya, hak-hak atas tanah dan ketentuan konversi. Hasil akhir yang diharapkan yakni mahasiswa peserta memperoleh bekal pemahaman hukum agraria positif Indonesia. C. KOMPETENSI MATA KULIAH Mahasiswa mampu memahami asas, teori, dan pengaturan Hukum Agraria hingga mampu menerapkan dalam kasus-kasus yang terjadi. D. LEVEL KOMPETENSI LEVEL KOMPETENSI I

LEVEL KOMPETENSI II

LEVEL KOMPETENSI III

LEVEL KOMPETENSI IV

: PENGANTAR 3. Pengertian Hukum Agraria dalam arti sempit dan luas 4. Ruang Lingkup Hukum Agraria : PERIODESASI HUKUM AGRARIA 3. Sejarah pengaturan agraria pada masa pemerintahan Hindia Belanda 4. Sejarah Pengaturan Agraria pada masa kemerdekaan iii. Sebelum berlakunya UUPA iv. Sesudah berlakunya UUPA : ASAS-ASAS HUKUM AGRARIA j. Asas Kebangsaan (pasal 1 UUPA) k. Asas Hak Menguasai Negara (pasal 2 UUPA) l. Asas pengakuan Hak Ulayat (pasal 3 UUPA) m. Asas Hukum Agraria Nasional berdasar hukum adat (pasal 5 UUPA) n. Asas Fungsi Sosial (pasal 6 UUPA) o. Asas Landreform (pasal 7, 10 dan 17 UUPA) p. Asas Tata Guna Tanah (pasal 13, 14 dan 15 UUPA) q. Asas Kepentingan Umum (pasal 18 UUPA) r. Asas Pendaftaran Tanah (pasal 19 UUPA) : HAK-HAK ATAS TANAH d. Hak Atas Tanah yang bersifat tetap 6. Hak Milik 6

LEVEL KOMPETENSI V

7. HGU 8. Hak Guna Bangunan 9. Hak Pakai 10. Hak Pengelolaan e. Hak Atas Tanah yang bersifat sementara 6. Hak Sewa 7. Hak Tanggungan 8. Hak Gadai 9. Hak Bagi Hasil 10. Hak Menumpang f. Hak Atas Tanah yang akan ditetapkan UU Rumah Susun dan Condominium : KONVERSI HAK ATAS TANAH d. Konversi hak-hak barat 5. Hak Eigendom 6. Hak Erfacth 7. Hak Opstal 8. Hak Agrarische Eigendom e. Konversi hak-hak adat 3. Hak menguasai dari desa atas tanah (beschikkingsrecht) 4. Hak-hak individual atas tanah (terkuat dan turun menurun): Perseorangan dan komunal f. Konversi Hak Atas Tanah Swapraja 1.Grant Sultan 2.Grant Controleur 3.Grant Deli Maatschappij 4.Hak konsesi

BAHAN PUSTAKA Buku Ali Achmad Chamzah, 2002, Hukum Pertanahan, Prestasi Pustaka, Jakarta Ali Achmad Chomzah, 2003, Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia), Prestasi Pustaka, Jakarta A.P. Parlindungan, 1993, Komentar Atas UUPA, Mandar Maju, Bandung A.P Parlindungan, 2001, Berakhirnya Hak-hak Atas Tanah Menurut Sistem UUPA, Mandar Maju, Bandung A.P. Parlindungan, 2009, Pendaftaran Tanah di Indonesia, Mandar Maju, Bandung Arie Sukanti Hutagalung dan Markus Gunawan, 2008, Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan, Rajawali Press, Jakarta Bachsan Mustafa, 1985, Hukum Agraria dalam perspektif, Remadja Karya, Bandung Boedi Harsono, 2008, Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan Hukum Tanah, Djambatan, Jakarta Boedi Harsono, 2009, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan dan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta Gunanegara, 2008, Rakyat dan Negara dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan, PT. Tata Nusa, Jakarta Irawan Soerodjo, 2002, Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia, Arkola, Surabaya 7

Maria S.W. Sumardjono, 2005, Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi, Kompas, Jakarta Muchsin, Imam Koeswahyono dan Soimin, 2007, Hukum Agraria Indonesia dalam Perspektif Sejarah, Refika Aditama, Bandung Muhammad Bakri, 2011, Hak Menguasai Tanah oleh Negara (Paradigma Baru untuk Reforma Agraria), UB Press, Malang Oloan Sitorus dan H.M. Zaki Sierrad, 2006, Hukum Agraria di Indonesia Konsep dasar dan Implementasi, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta Suhariningsih, 2009, Tanah terlantar, asas dan pembaharuan Konsep menuju Penertiban, Prestasi Pustaka, Jakarta Peraturan Perundang-undangan Undang-undang Dasar 1945. TAP MPR No.IX Tahun 2001 Undang-undang No.13 Tahun 1946 tentang Desa Perdikan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Undang-undang No.20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Undang-undang 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan Undang-undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Undang-undang No.26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang Undang-undang No.2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum Undang-undang No.20 tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak tanah dan Benda-benda yang ada diatasnya Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Peraturan Pemerintah 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Peraturan Menteri No.5 Tahun 1999 tentang Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Izin Lokasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 3 Tahun 1979 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Permohonan Dan Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat.

Mata Kuliah: Hukum Agraria

KONTRAK BELAJAR

Waktu: Minggu I/ Pertemuan ke-1

KONTRAK BELAJAR 1. Pentingnya pembelajaran 2. Penjelasan silabi dan satuan acara perkuliahan 3. Kontrak belajar TUJUAN PEMBELAJARAN: 1. Pengenalan tujuan, maksud pembelajaran dan metode perkuliahan. 2. Ruang lingkup perkuliahan. 3. Kontrak belajar tentang hak, kewajiban dan larangan serta metode evaluasi perkuliahan. INDIKATOR HASIL BELAJAR: 8

Mahasiswa, a. dapat menjelaskan pentingnya, ruang lingkup perkuliahan. b. memahami ruang lingkup perkuliahan. c. melaksanakan hak dan kewajiban dan menghindari larangan yang telah disepakati. METODE PEMBELAJARAN: Diskusi dua arah.

HASIL KESEPAKATAN: 1. Tentang ruang lingkup perkuliahan. 2. Tentang hak dan kewajiban serta larangan-larangan dalam perkuliahan. BAHAN PUSTAKA:

E. 1.

Mata Kuliah: Hukum Agraria

LEVEL KOMPETENSI I PENGANTAR

Waktu: Minggu I & II/ Pertemuan ke-1 dan ke-2

SUB-SUB KOMPETENSI : 1. Pengertian Hukum Agraria dalam arti sempit dan luas 2. Ruang Lingkup Hukum Agraria TUJUAN PEMBELAJARAN: 1. Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan pengertian Hukum Agraria dalam arti sempit dan luas 2. Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan Ruang Lingkup Hukum Agraria INDIKATOR HASIL BELAJAR: 1. Mahasiswa faham dan dapat menjelaskan Pengertian Hukum Agraria dalam arti sempit dan luas serta perbedaan diantara keduanya. 2. Mahasiswa faham Ruang Lingkup Hukum Agraria METODE PEMBELAJARAN: a. Ceramah; b. Diskusi; EVALUASI: Keaktifan mahasiswa dalam berdiskusi (T1) BAHAN PUSTAKA: A.P. Parlindungan, 1993, Komentar Atas UUPA, Mandar Maju, Bandung Ali Achmad Chamzah, 2002, Hukum Pertanahan, Prestasi Pustaka, Jakarta Bachsan Mustafa, 1985, Hukum Agraria dalam perspektif, Remadja Karya, Bandung Boedi Harsono, 2008, Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan Hukum Tanah, Djambatan, Jakarta Boedi Harsono, 2009, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan dan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta Oloan Sitorus dan H.M. Zaki Sierrad, 2006, Hukum Agraria di Indonesia Konsep dasar dan Implementasi, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta

9

E. 2.

Mata Kuliah: Hukum Agraria

LEVEL KOMPETENSI II PERIODESASI HUKUM AGRARIA

Waktu: Minggu III/ Pertemuan ke-3

SUB-SUB KOMPETENSI : 1. Sejarah pengaturan agraria pada masa pemerintahan Hindia Belanda 2. Sejarah Pengaturan Agraria pada masa kemerdekaan a. Sebelum berlakunya UUPA b. Sesudah berlakunya UUPA TUJUAN PEMBELAJARAN: 1. Mahasiswa dapat memahami Sejarah pengaturan agraria pada masa pemerintahan Hindia Belanda 2. Mahasiswa dapat memahami Sejarah Pengaturan Agraria pada masa kemerdekaan (Sebelum dan sesudah berlakunya UUPA) INDIKATOR HASIL BELAJAR: 1. Mahasiswa dapat menjelaskan Sejarah pengaturan agraria pada masa pemerintahan Hindia Belanda 2. Mahasiswa dapat menjelaskan Sejarah Pengaturan Agraria pada masa kemerdekaan (Sebelum dan sesudah berlakunya UUPA) METODE PEMBELAJARAN: Ceramah; Diskusi;

EVALUASI : a. Keaktifan mahasiswa dalam berdiskusi (T1) BAHAN PUSTAKA: A.P. Parlindungan, 1993, Komentar Atas UUPA, Mandar Maju, Bandung Ali Achmad Chamzah, 2002, Hukum Pertanahan, Prestasi Pustaka, Jakarta Arie Sukanti Hutagalung dan Markus Gunawan, 2008, Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan, Rajawali Press, Jakarta Bachsan Mustafa, 1985, Hukum Agraria dalam perspektif, Remadja Karya, Bandung Boedi Harsono, 2008, Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan Hukum Tanah, Djambatan, Jakarta Boedi Harsono, 2009, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan dan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta Maria S.W. Sumardjono, 2005, Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi, Kompas, Jakarta Muchsin, Imam Koeswahyono dan Soimin, 2007, Hukum Agraria Indonesia dalam Perspektif Sejarah, Refika Aditama, Bandung Oloan Sitorus dan H.M. Zaki Sierrad, 2006, Hukum Agraria di Indonesia Konsep dasar dan Implementasi, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta

10

E. 3.

Mata Kuliah: Hukum Agraria

LEVEL KOMPETENSI III ASAS-ASAS HUKUM AGRARIA

Waktu: Minggu IV-VIII/ Pertemuan ke-4, ke-5, ke-6, ke-7 dan ke-8

SUB-SUB KOMPETENSI : a. Asas Kebangsaan (pasal 1 UUPA) b. Asas Hak Menguasai Negara (pasal 2 UUPA) c. Asas pengakuan Hak Ulayat (pasal 3 UUPA) d. Asas Hukum Agraria Nasional berdasar hukum adat (pasal 5 UUPA) e. Asas Fungsi Sosial (pasal 6 UUPA) f. Asas Landreform (pasal 7, 10 dan 17 UUPA) g. Asas Tata Guna Tanah (pasal 13, 14 dan 15 UUPA) h. Asas Kepentingan Umum (pasal 18 UUPA) i. Asas Pendaftaran Tanah (pasal 19 UUPA) TUJUAN PEMBELAJARAN: Mahasiswa dapat memahami Asas Kebangsaan, Asas Hak Menguasai Negara, Asas pengakuan Hak Ulayat, Asas Hukum Agraria Nasional berdasar hukum adat, Asas Fungsi Sosial, Asas Landreform, Asas Tata Guna Tanah, Asas Kepentingan Umum dan Asas Pendaftaran Tanah. INDIKATOR HASIL BELAJAR: Mahasiswa dapat menjelaskan Asas Kebangsaan, Asas Hak Menguasai Negara, Asas pengakuan Hak Ulayat, Asas Hukum Agraria Nasional berdasar hukum adat, Asas Fungsi Sosial, Asas Landreform, Asas Tata Guna Tanah, Asas Kepentingan Umum dan Asas Pendaftaran Tanah. METODE PEMBELAJARAN: a. Review level kompetensi II; b. Membagikan bahan diskusi per kelompok; EVALUASI : a. Tugas kelompok (T1) b. Keaktifan mahasiswa dalam berdiskusi (T1)

11

BAHAN PUSTAKA: A.P. Parlindungan, 1993, Komentar Atas UUPA, Mandar Maju, Bandung A.P Parlindungan, 2001, Berakhirnya Hak-hak Atas Tanah Menurut Sistem UUPA, Mandar Maju, Bandung A.P. Parlindungan, 2009, Pendaftaran Tanah di Indonesia, Mandar Maju, Bandung Arie Sukanti Hutagalung dan Markus Gunawan, 2008, Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan, Rajawali Press, Jakarta Ali Achmad Chamzah, 2002, Hukum Pertanahan, Prestasi Pustaka, Jakarta Bachsan Mustafa, 1985, Hukum Agraria dalam perspektif, Remadja Karya, Bandung Boedi Harsono, 2008, Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan Hukum Tanah, Djambatan, Jakarta Boedi Harsono, 2009, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan dan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta Maria S.W. Sumardjono, 2005, Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi, Kompas, Jakarta Muhammad Bakri, 2011, Hak Menguasai Tanah oleh Negara (Paradigma Baru untuk Reforma Agraria), UB Press, Malang Oloan Sitorus dan H.M. Zaki Sierrad, 2006, Hukum Agraria di Indonesia Konsep dasar dan Implementasi, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta Suhariningsih, 2009, Tanah terlantar, asas dan pembaharuan Konsep menuju Penertiban, Prestasi Pustaka, Jakarta UJIAN TENGAH SEMESTER

E. 4.

Mata Kuliah: Hukum Agraria

LEVEL KOMPETENSI IV HAK-HAK ATAS TANAH

Waktu: Minggu IXXIII/ Pertemuan ke-9, -10, -11, -12 dan -13

SUB-SUB KOMPETENSI : 1. Hak Atas Tanah yang bersifat tetap a. Hak Milik b. HGU c. Hak Guna Bangunan d. Hak Pakai e. Hak Pengelolaan 2. Hak Atas Tanah yang bersifat sementara a. Hak Sewa b. Hak Tanggungan c. Hak Gadai d. Hak Bagi Hasil e. Hak Menumpang 3. Hak Atas Tanah yang akan ditetapkan UU (Rumah Susun dan Condominium) TUJUAN PEMBELAJARAN: 12

1. Mahasiswa dapat memahami tentang Hak Atas Tanah yang bersifat tetap (Hak Milik, HGU, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan Hak Pengelolaan) 2. Mahasiswa dapat memahami tentang Hak Atas Tanah yang bersifat sementara (Hak Sewa, Hak Tanggungan, Hak Gadai, Hak Bagi Hasil dan Hak Menumpang) 3. Mahasiswa dapat memahami Hak Atas Tanah yang akan ditetapkan UU (Rumah Susun dan Condominium) INDIKATOR HASIL BELAJAR: 1. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang Hak Atas Tanah yang bersifat tetap (Hak Milik, HGU, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan Hak Pengelolaan) 2. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang Hak Atas Tanah yang bersifat sementara (Hak Sewa, Hak Tanggungan, Hak Gadai, Hak Bagi Hasil dan Hak Menumpang) 3. Mahasiswa dapat menjelaskan Hak Atas Tanah yang akan ditetapkan UU (Rumah Susun dan Condominium) METODE PEMBELAJARAN: a. Review level kompetensi III; b. Ceramah; c. Diskusi. EVALUASI : a. Tugas kelompok (T1) b. Keaktifan mahasiswa dalam berdiskusi (T1) BAHAN PUSTAKA: A.P. Parlindungan, 1993, Komentar Atas UUPA, Mandar Maju, Bandung A.P. Parlindungan, 1993, Beberapa Masalah Dalam UUPA, Mandar Maju, Bandung Ali Achmad Chamzah, 2002, Hukum Pertanahan, Prestasi Pustaka, Jakarta Arie Sukanti Hutagalung dan Markus Gunawan, 2008, Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan, Rajawali Press, Jakarta Bachsan Mustafa, 1985, Hukum Agraria dalam perspektif, Remadja Karya, Bandung Boedi Harsono, 2008, Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan Hukum Tanah, Djambatan, Jakarta Boedi Harsono, 2009, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan dan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta Irawan Soerodjo, 2002, Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia, Arkola, Surabaya Maria S.W. Sumardjono, 2005, Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi, Kompas, Jakarta Oloan Sitorus dan H.M. Zaki Sierrad, 2006, Hukum Agraria di Indonesia Konsep dasar dan Implementasi, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta

13

E. 5.

Mata Kuliah: Hukum Agraria

LEVEL KOMPETENSI V KONVERSI HAK ATAS TANAH

Waktu: Minggu XIVXVI / Pertemuan ke14, 15 dan 16

SUB-SUB KOMPETENSI : 1. Konversi hak-hak barat a. Hak Eigendom b. Hak Erfacth c. Hak Opstal d. Hak Agrarische Eigendom 2. Konversi hak-hak adat a. Hak menguasai dari desa atas tanah (beschikkingsrecht) b. Hak-hak individual atas tanah (terkuat dan turun menurun): c. Perseorangan dan komunal 3. Konversi Hak Atas Tanah Swapraja a. Grant Sultan b. Grant Controleur c. Grant Deli Maatschappij d. Hak konsesi TUJUAN PEMBELAJARAN: 1. Mahasiswa dapat memahami tentang Konversi hak-hak barat (Hak Eigendom, Hak Erfacth, Hak Opstal dan Hak Agrarische Eigendom). 2. Mahasiswa dapat memahami tentang Konversi hak-hak adat (Hak menguasai dari desa atas tanah (beschikkingsrecht), Hak-hak individual atas tanah (terkuat dan turun menurun) dan Perseorangan dan komunal). 3. Mahasiswa dapat memahami tentang Konversi Hak Atas Tanah Swapraja, Grant Sultan, Grant Controleur, Grant Deli Maatschappij dan Hak konsesi INDIKATOR HASIL BELAJAR: 1. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang Konversi hak-hak barat (Hak Eigendom, Hak Erfacth, Hak Opstal dan Hak Agrarische Eigendom). 2. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang Konversi hak-hak adat (Hak menguasai dari desa atas tanah (beschikkingsrecht), Hak-hak individual atas tanah (terkuat dan turun menurun) dan Perseorangan dan komunal). 3. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang Konversi Hak Atas Tanah Swapraja, Grant Sultan, Grant Controleur, Grant Deli Maatschappij dan Hak konsesi METODE PEMBELAJARAN: a. Review level kompetensi IV; b. Membagikan Bahan diskusi per kelompok; c. Membuat penyelesaian masalah dan mendiskusikannya. EVALUASI : 1. Tugas kelompok (T2) 2. Keaktifan mahasiswa dalam berdiskusi (T2)

14

BAHAN PUSTAKA: A.P. Parlindungan, 1993, Komentar Atas UUPA, Mandar Maju, Bandung Bachsan Mustafa, 1985, Hukum Agraria dalam perspektif, Remadja Karya, Bandung Boedi Harsono, 1970, UUPA Sejarah Penyusunan dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta Boedi Harsono, 2008, Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan Hukum Tanah, Djambatan, Jakarta Boedi Harsono, 2009, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan dan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta

UJIAN AKHIR SEMESTER

* Keterangan : Metode pembelajaran dan evaluasinya dapat berbeda pada masing masing kelas paralel. ** Keterangan: Ujian akhir dapat berbeda pada masing-masing kelas parallel: bisa pembuatan makalah individu atau kelompok atau ujian lisan atau take home examination

15