SIARAN PERS BADAN PEMERIKSA KEUANGAN. BPK: Wajar Dengan Pengecualian atas LKPP Tahun 2012

SIARAN PERS BADAN PEMERIKSA KEUANGAN BPK: Wajar Dengan Pengecualian atas LKPP Tahun 2012 Jakarta, Selasa (11 Juni 2013) – Memenuhi Pasal 17 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK), Drs. Hadi Poernomo, Ak. menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2012 kepada DPR RI dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta pada hari ini (11/6). Dalam penyampaian LHP LKPP tersebut, hadir pula Wakil Ketua dan Anggota BPK serta pejabat pelaksana BPK. LKPP merupakan bentuk pertangungjawaban pelaksanaan APBN oleh Pemerintah Pusat. LKPP Tahun 2012 meliputi dari Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2012 dan 2011, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan. Sebelum LKPP Tahun 2012 dibahas DPR sebagai pertanggungjawaban APBN Tahun 2012, LKPP tersebut diperiksa BPK. Setelah BPK menerima LKPP tersebut dari Pemerintah, BPK memeriksa LKPP tersebut dan menyampaikan LHP atas LKPP tersebut kepada DPR, DPD, dan juga Pemerintah Pusat. LHP LKPP Tahun 2012 terdiri dari enam buku, yaitu: (1) Ringkasan Eksekutif Hasil Pemeriksan atas LKPP Tahun 2012; (2) LHP atas LKPP Tahun 2012; (3) LHP Sistem Pengendalian Intern (SPI) LKPP Tahun 2012; (4) LHP atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan LKPP Tahun 2012; (5) Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2007-2011; dan (6) Laporan Tambahan berupa Laporan Hasil Reviu atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal Tahun 2012. BPK memberikan opini “Wajar Dengan Pengecualian” (WDP) atas LKPP Tahun 2012. Opini WDP tersebut sama dengan opini BPK untuk LKPP Tahun 2011. Pengecualian (qualification) pada LKPP Tahun 2012 meliputi empat hal sebagai berikut: 1. Untung atau rugi selisih kurs dari seluruh transaksi yang menggunakan mata uang asing belum dilakukan sesuai Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan terkait yang berpengaruh pada realisasi penerimaan dan/atau belanja; 2. Kelemahan penganggaran dan penggunaan Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Bantuan Sosial, yaitu: a. Kelemahan pengendalian dan pelaksanaan revisi DIPA sehingga realisasi belanja melampaui DIPA sebesar Rp11,37 triliun untuk selain Belanja Pegawai; b. Belanja Barang dan Belanja Modal yang melanggar ketentuan perundang-undangan dan berindikasi merugikan negara sebesar Rp546,01 miliar, termasuk yang belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp240,16 miliar dan c. Pembayaran Belanja Barang dan Belanja Modal di akhir tahun sebesar Rp1,31 triliun tidak sesuai realisasi fisik; d. Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp1,91 triliun masih mengendap di rekening pihak ketiga dan/atau rekening penampungan kementerian negara/lembaga dan tidak disetor ke kas negara; dan e. Penggunaan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp269,98 miliar tidak sesuai dengan sasaran. 3. Aset eks-BPPN sebesar Rp8,79 triliun belum ditelusuri keberadaannya dan aset properti eks kelolaan PT PPA sebesar Rp1,12 triliun belum diselesaikan penilaiannya; dan 4. Saldo anggaran lebih (SAL) pada akhir tahun 2012 yang dilaporkan berbeda dengan keberadaan fisik SAL tersebut sebesar Rp8,15 miliar, penambahan fisik SAL sebesar Rp33,49 miliar tidak dapat dijelaskan, serta koreksi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp30,89 miliar tidak didukung dokumen sumber yang memadai . Selain menyampaikan opini dan alasan pengecualian di atas, BPK melaporkan 12 temuan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dalam LHP SPI LKPP Tahun 2012 dan lima temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam LHP Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan LKPP Tahun 2012. Rincian temuan tersebut dapat dilihat pada Lampiran 1. Berkaitan dengan temuan kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut di atas, BPK merekomendasikan kepada Pemerintah untuk menindaklanjuti delapan rekomendasi BPK dalam LHP LKPP Tahun 2011 dan 16 rekomendasi terkait temuan pemeriksaan LKPP Tahun 2012. Rincian rekomendasi BPK dapat dilihat pada Lampiran 2. Mengingat LKPP merupakan konsolidasian dari Laporan Keuangan Kementerian Negar/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK BUN), LHP LKPP juga merupakan gabungan dari LHP LKKL dan LK BUN. Perkembangan opini atas LKKL dan LK BUN dari Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2012 dapat dilihat sebagai berikut. Informasi lebih lanjut: Rati Dewi Puspita Purba, Kepala Bagian Hubungan Lembaga dan Media. Telp. 021 25549000 Ext. 1200, Fax. 021 57854097 Email : [email protected]

SIARAN PERS BADAN PEMERIKSA KEUANGAN Opini

Tahun 2008

2009

2010

2011

2012

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

35

45

53

67

69

Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

30

26

29

18

22

Tidak Memberikan Pendapat (TMP)

18

8

2

2

2

-

-

-

-

-

83

79

84

87

93

Tidak Wajar (TW) Jumlah LKKL dan LKBUN

Keterangan : - *) Jumlah entitas pelaporan adalah 94, satu diantaranya yaitu Badan Pengelola Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam belum selesai diperiksa. Rincian dari opini atas LKKL dan LKBUN tersebut dapat dilihat pada Lampiran 3;

BPK juga melaporkan pemantauan tindak lanjut rekomendasi BPK atas pemeriksaan LKPP tahun-tahun sebelumnya. Hasil pemantauan tindak lanjut menunjukkan bahwa dari 33 rekomendasi BPK pada pemeriksaan LKPP Tahun 2007-2010 yang belum selesai ditindaklanjuti, empat telah ditindaklanjuti, 17 rekomendasi masih dalam proses tindak lanjut, dan 12 rekomendasi menjadi tindak lanjut pada LHP LKPP Tahun 2011 karena merupakan temuan yang berulang. Hasil reviu atas pelaksanaan transparansi fiskal yang dilakukan atas pemenuhan 45 kriteria dalam empat unsur utama yaitu: (1) kejelasan peran dan tanggung jawab pemerintah; (2) proses anggaran yang terbuka; (3) ketersediaan informasi bagi publik; dan (4) keyakinan atas integritas data yang dilaporkan. Hasil reviu menunjukan pemerintah sudah memenuhi 21 kriteria, belum sepenuhnya memenuhi 23 kriteria, dan tidak memenuhi sebanyak satu kriteria.

BIRO HUMAS DAN LUAR NEGERI

Informasi lebih lanjut: Rati Dewi Puspita Purba, Kepala Bagian Hubungan Lembaga dan Media. Telp. 021 25549000 Ext. 1200, Fax. 021 57854097 Email : [email protected]

SIARAN PERS BADAN PEMERIKSA KEUANGAN Lampiran 1 I. Temuan BPK Terkait Kelemahan SPI LKPP Tahun 2012 A. Pendapatan Negara dan Hibah Pengelolaan PPh Migas tidak optimal dan penggunaan tarif pajak dalam perhitungan PPh dan bagi hasil migas tidak konsisten; B. Belanja 1. Pemerintah belum menetapkan kebijakan dan kriteria yang jelas untuk memastikan ketepatan sasaran realisasi belanja subsidi energi; 2. Sistem pengendalian belanja akhir tahun tidak berjalan secara efektif; 3. Pengendalian atas pelaksanaan revisi DIPA belum memadai sehingga terjadi pagu minus atas belanja non pegawai; 4. Penganggaran dan pengendapan dana belanja bantuan sosial tidak sesuai ketentuan dan adanya penyaluran dana bantuan sosial tidak sesuai sasaran; C. Pembiayaan Penarikan pinjaman luar negeri sebesar Rp2,23 triliun belum didukung dokumen alokasi anggaran TA 2012; D. Aset 1. Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) belum optimal melakukan monitoring atas rekening yang dikelola kementerian dan lembaga; 2. Kelemahan dalam pencatatan dan penatausahaan aset tetap; 3. Pemerintah belum menelusuri keberadaan aset Eks BPPN dan belum melakukan penilaian atas aset Eks BPPN; 4. BRR NAD-Nias belum menyusun laporan keuangan per tanggal pengakhiran tugas (16 April 2009) dan koreksi nilai aset oleh Tim Likuidasi BRR tidak dapat diyakini kewajarannya; E. Ekuitas 1. Kebijakan dan metode perhitungan selisih kurs sehingga pendapatan lainnya sebesar Rp2,09 triliun, belanja lainnya sebesar Rp282,39 miliar dan selisih kurs pada kas sebesar (Rp499,08 miliar) tidak wajar; 2. Catatan dan fisik SAL masih berbeda, penambahan fisik dan koreksi pencatatan SiLPA belum dapat diyakini kewajarannya. II. Temuan BPK Terkait Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan LKPP Tahun 2012 A. Pendapatan Negara dan Hibah Pendapatan hibah langsung belum dilaporkan kepada Bendahara Umum Negara; B. Belanja Penganggaran belanja barang dan belanja modal tidak sesuai ketentuan dan penggunaan belanja pada 72 kementerian negara/lembaga berindikasi merugikan negara sebesar Rp546,01 miliar; C. Aset Penjualan kondensat bagian negara oleh PT TPPI tidak sesuai kontrak; D. Investasi 1. Persetujuan pembayaran kenaikan kuota ke-14 atas keanggotaan Indonesia pada IMF belum jelas sumber pendanaannya; dan 2. Pemerintah belum menetapkan status pengelolaan keuangan SKK Migas (eks BP Migas) dan pembayaran untuk biaya operasionalnya selama TA 2012 sebesar Rp1,60 triliun tidak melalui mekanisme APBN.

Informasi lebih lanjut: Rati Dewi Puspita Purba, Kepala Bagian Hubungan Lembaga dan Media. Telp. 021 25549000 Ext. 1200, Fax. 021 57854097 Email : [email protected]

SIARAN PERS BADAN PEMERIKSA KEUANGAN Lampiran 2 Rekomendasi BPK A. Rekomendasi BPK dalam LHP LKPP Tahun 2011 1. Segera mempercepat finalisasi tindak lanjut rekomendasi BPK terdahulu terkait amandemen PSC sektor migas dan/atau amandemen tax treaty; 2. Mengoptimalkan verifikasi atas ketepatan klasifikasi anggaran dan memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran penggunaan anggaran; 3. Membuat aturan tentang penggunaan dan pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial; 4. Memetakan seluruh Aset Tetap yang belum dilakukan IP dan menyelesaikan IP atas Aset Tetap tersebut dan melakukan upaya pengamanan aset dengan menertibkan pemanfaatan aset negara oleh pihak ketiga dan memproses sertifikat seluruh aset tanah milik Negara; 5. Melakukan identifikasi, verifikasi, dan penertiban terhadap rekening-rekening yang tidak terdata pada BUN; 6. Menelusuri keberadaan dokumen sumber aset eks BPPN berdasarkan hasil pemetaan dan melakukan inventarisasi, perhitungan, dan penilaian atas aset eks BPPN yang belum dilakukan IP dan segera menyelesaikan masalah aset eks BPPN terkait aset properti yang dokumen kepemilikannya dikuasai oleh BI; 7. Menyempurnakan peraturan, sistem, dan aplikasi perhitungan selisih kurs; dan 8. Segera menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK terkait SAL pada tahun-tahun sebelumnya B. Rekomendasi BPK dalam LHP LKPP Tahun 2012 1. Mengendalikan ketepatan sasaran belanja subsidi, dengan menetapkan kriteria dan indikator ketepatan sasaran belanja subsidi BBM, mengembangkan sistem pengawasan pendistribusian BBM dan pengendalian penyaluran BBM bersubsidi di SPBU, dan menetapkan pelanggan golongan tarif dasar listrik yang dapat disubsidi sesuai dengan tujuan subsidi; 2. Melakukan evaluasi penerapan peraturan mengenai realisasi belanja akhir tahun; menyusun peraturan dan petunjuk teknis penganggaran kembali atas belanja akhir tahun yang dilanjutkan pada tahun berikutnya; menyusun peraturan pertanggungjawaban dan pelaporan pengelolaan bank garansi terkait realisasi belanja akhir tahun oleh BUN/Kuasa BUN; menyusun kebijakan atas perlakukan akuntansi transaksi-transaksi terkait realisasi belanja akhir tahun; menginstruksikan kepada seluruh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk mematuhi ketentuan-ketentuan terkait realisasi belanja akhir tahun; dan mempercepat penyusunan dan pengesahan dokumen anggaran belanja modal; 3. Memperbaiki peraturan terkait dengan mekanisme, pengelolaan, dan pengendalian revisi DIPA beserta sistem informasinya; 4. Menyusun sistem perencanaan dan penganggaran atas penarikan pinjaman yang mengakomodasikan penerbitan SP3 atas NoD Tahun Anggaran yang lalu; 5. Segera melakukan penjualan melalui lelang terbuka atas aset-aset eks BPPN yang telah berstatus free and clear; 6. Menyelesaikan tugas yang belum terselesaikan oleh Tim Likuidasi BRR, memverifikasi ulang belanja modal dan belanja bantuan sosial yang diidentifikasikan menambah jumlah aset; dan segera menuntaskan pertanggungjawaban atas pengelolaan aset BRR NAD-Nias; 7. Menetapkan aturan saksi yang jelas dan tegas terhadap KL yang tidak melaporkan hibah langsung yang diterimanya; 8. Menginstruksikan pimpinan KL untuk menginvestarisasi dan mencatat seluruh aset tetap yang diperoleh dari belanja selain belanja modal; 9. Menginstruksikan pimpinan KL untuk melakukan penagihan denda dan kerugian negara kepada pihak yang bertanggungjawab; 10. Menginstruksikan pimpinan KL untuk memberikan sanksi dan melakukan upaya hukum terkait indikasi tindakan melawan hukum dan merugikan negara; 11. Memberikan sanksi kepada pejabat pada instansi terkait yang terbukti lalai dalam proses penunjukan PT TPPI dan pengelolaan penjualan kondensat bagian negara; 12. Segera melakukan upaya pengamanan piutang negara dengan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin tertagihnya piutang negara kepada PT TPPI; 13. Meminta persetujuan DPR atas LoC yang sudah disampaikan ke IMF termasuk penyediaan dananya; 14. Menetapkan status pengelolaan keuangan SKK Migas; 15. Menetapkan sumber dan mekanisme pendanaan SKK Migas melalui mekanisme APBN; dan 16. Mengusulkan undang-undang yang mengatur tentang fungsi dan tugas BP MIGAS sebagaimana diamanatkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Informasi lebih lanjut: Rati Dewi Puspita Purba, Kepala Bagian Hubungan Lembaga dan Media. Telp. 021 25549000 Ext. 1200, Fax. 021 57854097 Email : [email protected]

SIARAN PERS BADAN PEMERIKSA KEUANGAN Lampiran 3 OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA (LKKL) TAHUN 2012 1. Opini WTP No

BA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

001 002 004 005 007 011 015 019 020 034 035 036 041 042 047 050 051 052 054

20

055

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

057 064 065 066 068 074 075 077 078 080 084 086 087 088 089 090 093 095 100 103 104 105

Kementerian Lembaga/Negara Majelis Permusyawaratan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Badan Pemeriksa Keuangan Mahkamah Agung Sekretariat Negara Kementerian Luar Negeri Kementerian Keuangan Kementerian Perindustrian Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat Kementerian Badan Usaha Milik Negara Kementerian Riset dan Teknologi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Badan Intelijen Negara Lembaga Sandi Negara Dewan Ketahanan Nasional Badan Pusat Statistik Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Perpustakaan Nasional Lembaga Ketahanan Nasional Badan Koordinasi Penanaman Modal Badan Narkotika Nasional Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Mahkamah Konstitusi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Badan Tenaga Nuklir Nasional Badan Standarisasi Nasional Lembaga Administrasi Negara Arsip Nasional Republik Indonesia Badan Kepegawaian Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Kementerian Perdagangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dewan Perwakilan Daerah Komisi Yudisial Badan Nasional Penanggulangan Bencana Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo

Informasi lebih lanjut: Rati Dewi Puspita Purba, Kepala Bagian Hubungan Lembaga dan Media. Telp. 021 25549000 Ext. 1200, Fax. 021 57854097 Email : [email protected]

Opini BPK atas LKKL 2012 WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP

SIARAN PERS BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

106 107 108 110 114 999.04 999.05 999.08 006 010 012 013 024 025 027 029 032 033 043 044 056 060 067 999.01 999.02 999.03 999.07

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Badan SAR Nasional Komisi Pengawas Persaingan Usaha Ombudsman RI Sekretariat Kabinet Penerusan Pinjaman Transfer ke Daerah Belanja Lain-lain Kejaksaan Agung Kementerian Dalam Negeri Kementerian Pertahanan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Kesehatan Kementerian Agama Kementerian Sosial Kementerian Kehutanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Pekerjaan Umum Kementerian Lingkungan Hidup Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Badan Pertanahan Nasional Kepolisian Negara RI Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Pengelolaan Utang Pengelolaan Hibah Investasi Pemerintah Belanja Subsidi

WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP-DPP WTP-DPP WTP-DPP WTP-DPP WTP-DPP WTP-DPP WTP-DPP WTP-DPP WTP-DPP WTP-DPP WTP-DPP WTP-DPP WTP-DPP WTP-DPP WTP-DPP WTP-DPP WTP-DPP WTP-DPP WTP-DPP

2. Opini WDP No

BA

Kementerian Lembaga/Negara

1 2 3 4 5

018 022 023 026 040

6

048

7 8 9 10 11

059 076 079 081 082

12

083

13 14 15 16 17 18

085 091 092 109 111 113

Kementerian Pertanian Kementerian Perhubungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kementerian Komunikasi dan Informatika Komisi Pemilihan Umum Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Badan Informasi Geopasial (Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional) Badan Pengawas Tenaga Nuklir Kementerian Perumahan Rakyat Kementerian Pemuda dan Olahraga Badan Pengembangan Wilayah Suramadu Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

Informasi lebih lanjut: Rati Dewi Puspita Purba, Kepala Bagian Hubungan Lembaga dan Media. Telp. 021 25549000 Ext. 1200, Fax. 021 57854097 Email : [email protected]

Opini BPK atas LKKL 2012 WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP

SIARAN PERS BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 19 20

115 116

21

117

22

Badan Pengawas Pemilihan Umum Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Bendahara Umum Negara

WDP WDP WDP WDP

3. Opini TMP No

BA

1

063

2

118

Kementerian Lembaga/Negara Badan Pengawasan Obat dan Makanan Badan Pengusahaan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang

Opini BPK atas LKKL 2012 TMP TMP

4. Lainnya No

BA

1

112

Kementerian Lembaga/Negara Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

Informasi lebih lanjut: Rati Dewi Puspita Purba, Kepala Bagian Hubungan Lembaga dan Media. Telp. 021 25549000 Ext. 1200, Fax. 021 57854097 Email : [email protected]

Opini BPK atas LKKL 2012 Belum selesai diperiksa