yang Wajar Tanpa Pengecualian

DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BANDUNG

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2013 - 2018

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 VISI DAN MISI SKPD Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang

B

diinginkan pada akhir periode perencanaan. Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi ke depan, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota

A

Bandung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pengelolaan Keuangan

B

dan Aset Daerah dituntut untuk dapat menjawab tuntutan pembaharuan sistem pendapatan daerah terutama di bidang penerimaan pengelolaan keuangan dan aset daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, sehingga Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah daerah dapat dikelola secara tertib, taat pada peraturan

perundang-undangan,

efisien,

ekonomis,

efektif,

transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat. Untuk itu, disusun visi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung sebagai berikut : “Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Aset di Kota Bandung

yang Wajar Tanpa Pengecualian”

IV - 1

IV



Dari pernyataan visi tersebut di atas, terdapat 3 (tiga) unsur, yaitu sebagai berikut : 1. Pengelolaan Keuangan 2. Pengelolaan Aset 3. Wajar Tanpa Pengecualian

Pernyataan visi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang Wajar Tanpa Pengecualian artinya dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien,

B

ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab sebagai wujud

pertanggungjawaban

kewenangan

pengelolaan

keuangan dan aset daerah dalam rangka mendukung Kota

A

Bandung yang Nyaman, Unggul dan Sejahtera.

Sejalan

dengan

itu,

maka

pernyataan

visi

dapat

B

dijelaskan bahwa Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan,

efisien,

bertanggung

jawab

ekonomis, sebagai

efektif, wujud

transparan,

dan

pertanggungjawaban

kewenangan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam rangka mendukung Visi Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, dan Sejahtera.

Sedangkan

Misi

adalah

rumusan

umum

mengenai

upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya, dan bagaimana melakukannya. Misi adalah tindakan nyata yang harus dilaksanakan oleh organisasi agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal organisasi dan IV - 2

IV



mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh dimasa mendatang. Sejalan dengan hal tersebut, maka Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung merumuskan pernyataan misi sebagai berikut : 1.

Misi

pertama,

mewujudkan

anggaran

daerah

yang

berbasis kinerja dan tepat waktu. 2.

Misi

kedua,

mewujudkan

penatausahaan

keuangan

daerah sesuai peraturan perundangan. 3.

Misi ketiga, mewujudkan penatausahaan aset daerah

B

sesuai peraturan perundangan. 4.

Misi

keempat,

mewujudkan

laporan

keuangan

dan

kinerja yang transparan dan akuntabel.

A

Untuk dapat merealisasikan Visi dan Misi tersebut diatas, sesuai karakteristik tugas pokok dan fungsi yang diemban, maka nilai-nilai dalam kehidupan organisasi Dinas

B

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung yang harus dikembangkan, adalah: 1.

Komitmen, memiliki keyakinan dan loyalitas terhadap tujuan organisasi dengansenantiasa melakukan upaya terbaik dalam mencapai tujuan organisasi dengan penuh rasa tanggung jawab.

2.

Integritas, sikap dasar dan sikap mental yang konsisten, teguh dan tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur, kebenaran dan keyakinan.

3.

Ketulusan,

selalu

bekerja

dalam

kesungguhan

dan

keikhlasan serta senantiasa menjaga kebersihan hati. Dengan adanya komitmen, integritas dan ketulusan segenap aparatur di lingkungan Dinas Pengelolaan Keuangan dan

Aset

Daerah

Kota

Bandung

dalam

tugasnya, diharapkan visi dan misi

melaksanakan

Dinas Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung dapat tercapai.

IV - 3

IV



4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD Pernyataan visi dan misi dicapai melalui pencapaian tujuan. Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi organisasi. Tujuan yang merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, adalah hasil akhir yang akan dicapai pada jangka waktu tertentu.

Dalam hal ini

penetapan jangka waktu pencapaian tujuan adalah tahun 2013 sampai dengan tahun 2018. Penetapan tujuan harus dapat menggambarkan isu-isu strategis yang ingin dicapai oleh

semua

unit-unit

kerja

dalam

suatu

organisasi.

Penetapan tujuan tidaklah mutlak harus terukur atau kuantitatif, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang

jelas

mengenai

apa

yang

akan

dicapai

dimasa

mendatang.

B A B

Penjabaran dari tujuan secara lebih spesifik dan terukur dirumuskan ke dalam sasaran. Sasaran merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi.

Oleh karena itu, sasaran harus

lebih fokus, bersifat spesifik, terinci dan dapat diukur. Pernyataan

tujuan

dan

sasaran

Dinas

Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung berdasarkan rumusan misi beserta indikator kinerja sasaran sebagai tolok ukur kinerja adalah sebagai berikut :

IV - 4

IV

RENCANA STRATEGIS DPKAD TAHUN 2013 - 2018

TABEL IV.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD MISI 1 : mewujudkan anggaran daerah yang berbasis kinerja dan tepat waktu. NO

TUJUAN

SASARAN

(1)

(2)

1.

2.

INDIKATOR

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-

SASARAN

1

2

3

4

5

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Meningkatnya ketepatan waktu penyampaian dan kualitas Raperda APBD

Tingkat ketepatan waktu Penyampaian RAPBD

Membangun Meningkatkan perekonomian kota sinergitas yang kokoh pembiayaan pusat, provinsi, daerah

program/kegiatan yang pendanaannya melibatkan APBN, APBD Propinsi Jawa Barat dan APBD Kota Bandung

Meningkatkan kualitas penganggaran sesuai aturan jadwal waktu dan dokumen perencanaan

Minggu I Otober Tahun sebelum nya

-

Minggu Minggu I I Otober Otober Tahun Tahun sebelum sebelum nya nya

-

1

Minggu Minggu I I Otober Otober Tahun Tahun sebelum sebelum nya nya

-

1

IV - 6


MISI 2 : mewujudkan penatausahaan keuangan sesuai peraturan perundangan. NO

TUJUAN

SASARAN

(1)

(2)

(3)

1.

Terwujudnya

Meningkatnya

penatausahaan

penatausahaan

keuangan daerah

keuangan sesuai

sesuai peraturan

peraturan

perundangan yang

perundangan

INDIKATOR


SASARAN

1

2

3

4

5

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

80 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Prosentase waktu penyelesaian SP2D 2 hari

berlaku

IV - 7


MISI 3 : mewujudkan penatausahaan aset sesuai peraturan perundangan. NO

TUJUAN

SASARAN

(1)

(2)

(3)

1.

INDIKATOR SASARAN

1

2

3

4

5

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

80 %

100 %

100 %

100 %

100 %

20 %

25 %

40 %

60 %

75 %

14 %

16 %

18 %

20 %

23 %

Terwujudnya

Meningkatnya

Prosentase

penatausahaan

penatausahaan

kesesuaian data

aset daerah sesuai

aset daerah

rincian Total BMD

peraturan

sesuai peraturan

dengan aktiva

perundangan yang

perundangan

tetap di Neraca

berlaku


Pemerintah Kota Prosentase tanah milik Pemerintah Kota Bandung bersertifikat Mewujudkan

Ruang terbuka

Pengelolaan

hijau (RTH) kota

Lingkungan

yang efektif

Hidup

menunjang fungsi

berkelanjutan

hidroorologi

IV - 8


MISI 4 : mewujudkan laporan keuangan dan kinerja yang transparan dan akuntabel. NO

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

(1)

(2)

(3)

(4)

1.

Terlaksana-

Terwujudnya

nya

Pemerintahan yang

Reformasi

bersih dan bebas

birokrasi

KKN Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE1

2

3

4

5

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

WDP

WTP

WTP

WTP

WTP

B

B

B

A

A

CC

CC

B

B

A

80 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Meningkatnya

Nilai Evaluasi AKIP

Kapasitas dan

Prosentase Temuan

Akuntabilitas

Pengelolaan Anggaran

Kineja birokrasi

BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti Prosentase Tertib Administrasi Barang / Aset Daerah

IV - 9



4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN SKPD Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut DPKAD

Kota

Bandung

mempunyai

beberapa

faktor

penghambat dan pendorong antara lain : 1. Landasan

hukum

kelembagaan

Dinas

Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah; 2. Kewenangan perumusan kebijakan teknis operasional

B

bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah; 3. Kewenangan pelaksanaan tugas teknis penganggaran; 4. Kewenangan pelaksanaan tugas teknis perbendaharaan;

A

5. Kewenangan pelaksanaan tugas teknis pemberdayaan

B

aset; 6. Kewenangan pelaksanaan tugas teknis akuntansi; 7. Landasan hukum pengelolaan keuangan dan aset daerah; 8. Jumlah SDM aparatur yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi cukup memadai; 9. Jumlah anggaran yang cukup memadai; 10. Tersedianya sarana dan prasarana kerja. 11. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sistem perencanaan pembangunan nasional, pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan aset daerah dan sistem pelaporan; 12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung Tahun 2013 - 2018; 13. Tuntutan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah; 14. Tuntutan

kebutuhan

adanya

akuntabilitas

kinerja

instansi pemerintah; 15. Tuntutan penerapan anggaran berbasis kinerja;

II - 17

IV



16. Kuantitas SDM pengelola keuangan dan aset pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung cukup memadai; 17. Pengembangan teknologi informasi; Dari berbagai macam penghambat dan pendorong di atas dapat digabungkan dalam kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman terhadap pelayanan yang diberikan oleh DPKAD Kota Bandung. Penentuan Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman

B

pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota

A

Bandung dapat diuraikan sebagai berikut : No

Kekuatan Faktor

No

Internal

Kelemahan Faktor Internal

1

Tugas pokok dan fungsi

1

Beban Kerja

2

Peraturan Perundangan-

2

Sarana dan Prasarana

undangan

yang belum memadai

3

Sumber Daya Manusia

3

Akurasi Data

4

SIM / SIMDA Keuangan

4

Lemahnya penerapan

dan SIMDA Barang

B

sangsi

IV

Berdasarkan data dasar yang telah diperoleh selama ini terdapat beberapa peluang dan tantangan ekternal yang berpengaruh terhadap pencapaian rencana strategis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung untuk tahun 2013 - 2018, yaitu:

II - 18



No

Peluang Ekternal

No

Tantangan Ekternal

1

Pemanfaatan/pengaman

1

Menurunnya

an aset

kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah

2

Tersedianya anggaran

2

yang memadai

Kurangnya pemahaman dari masyarakat/SKPD terhadap aturan/ketentuan

3

Kerjasama dengan pihak

3

ketiga (BPN/BPKP)

Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengurusan administrasi pertanahan

4

B

Laporan Keuangan WTP

4

Birokrasi yang dirasakan berbelit-belit

A B

Dari berbagai macam kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dimaksud, apabila digabungkan maka dihasilkan analisis sebagai berikut : Kekuatan vs Peluang : 1. Peraturan perundang-undangan merupakan acuan dalam melaksanakan

tugas

pokok

fungsi

organisasi

dalam

pengelolaan keuangan dan aset daerah disesuaikan dengan anggaran yang tersedia; 2. Memberdayakan SDM secara maksimal sehingga tugas pokok dan fungsi dapat berjalan lancar melalui kerjasama yang

harmonis

dengan

phak

terkait

sehingga

dapat

meminimalisir kesalahan. Kekuatan vs Tantangan : 1. Meningkatkan produktivitas sumber daya manusia dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPKAD; II - 19

IV



2. Dengan IPTEK akan menyederhanakan proses birokrasi dan akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah; 3. Sosialisasi

peraturan

perundang-undangan

akan

membantu pemahaman masyarakat / SKPD terhadap aturan

dan

membantu

ketentuan

yang

telah

masyarakat/SKPD

pengelolaan

keuangan

yang

ditetapkan

menyadari sesuai

dan

pentingnya

ketentuan

dan

B

pengurusan administrasi pertanahan. Kelemahan vs Peluang : 1. Data yang akurat dapat memprediksi anggaran yang dibutuhkan; 2. Pemenuhan sarana dan prasarana untuk meningkatkan

A B

kinerja dan pelayanan publik; 3. Penerapan

sangsi

masyarakat/SKPD

akan

meningkatkan

akan

pentingnya

kesadaran pengurusan

administrasi pertanahan; 4. Kerjasama

dengan

pihak

ketiga

akan

membantu

meringankan beban kerja (pelaksanaan tupoksi). Kelemahan vs Tantangan : 1. Dengan

sarana

meningkatkan

dan

prasarana

kinerja

yang

sehingga

memadai

akan

menumbuhkan

kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah; 2. Penyederhanaan birokrasi dan penerapan sangsi akan menumbuhkan

kesadaran

pengurusan

administrasi

masyarakat/SKPD

terhadap

pertanahan/pengelolaan

keuangan; 3. Pelaksanaan sosialisasi akan memberikan pemahaman terhadap aturan dan ketentuan yang ditetapkan. II - 20

IV



Dari

perbandingan

antara

Kekuatan,

Kelemahan,

Peluang dan Ancaman pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kota Bandung, maka didapatkan gambaran umum mengenai pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi tugas pokok dan fungsi DPKAD yaitu sebagai berikut : 1.

Peraturan

perundang-undangan

merupakan

acuan

dalam melaksanakan tugas pokok fungsi organisasi dalam

pengelolaan

keuangan

dan

aset

daerah

B

disesuaikan dengan anggaran yang tersedia; 2.

Memberdayakan SDM secara maksimal sehingga tugas pokok

dan

fungsi

dapat

berjalan

lancar

melalui

A

kerjasama yang harmonis dengan phak terkait sehingga dapat meminimalisir kesalahan; 3.

Meningkatkan

produktivitas

sumber

daya

manusia

B

dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPKAD; 4.

Dengan IPTEK akan menyederhanakan proses birokrasi dan akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah;

5.

Sosialisasi

peraturan

perundang-undangan

akan

membantu pemahaman masyarakat / SKPD terhadap aturan

dan

membantu pengelolaan

ketentuan

yang

masyarakat/SKPD keuangan

yang

telah

ditetapkan

menyadari sesuai

dan

pentingnya

ketentuan

dan

pengurusan administrasi pertanahan; 6.

Data yang akurat dapat memprediksi anggaran yang dibutuhkan;

7.

Pemenuhan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan publik; II - 21

IV



8.

Penerapan

sangsi

masyarakat/SKPD

akan akan

meningkatkan pentingnya

kesadaran pengurusan

administrasi pertanahan; 9.

Kerjasama

dengan

pihak

ketiga

akan

membantu

meringankan beban kerja (pelaksanaan tupoksi). 10. Dengan sarana dan prasarana yang memadai akan meningkatkan

kinerja

sehingga

menumbuhkan

kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah; 11. Penyederhanaan birokrasi dan penerapan sangsi akan

B

menumbuhkan kesadaran masyarakat/SKPD terhadap pengurusan

administrasi

pertanahan/pengelolaan

keuangan; dan

A

12. Pelaksanaan sosialisasi akan memberikan pemahaman

B

terhadap aturan dan ketentuan yang ditetapkan.

IV

II - 22



Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan programprogram.

Sesuai

dengan

tujuan

dan

sasaran

Dinas

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung, maka strategi yang akan dilakukan dalam periode 2014 - 2018 adalah sebagai berikut : 1.

Meningkatkan

proses

penyusunan

penganggaran

berdasarkan

dan

pendekatan

kualitas kerangka

B

pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja; 2.

Meningkatkan

penatausahaan

keuangan

dan

aset

A

daerah; 3.

Meningkatkan proses penyusunan dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Kebijakan

pada

dasarnya

merupakan

B

ketentuan-

ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan

pedoman,

pegangan

atau

petunjuk

dalam

pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah. Kebijakan yang ditetapkan dalam periode 2013 - 2018 adalah sebagai berikut : 1.

Penerapan penyusunan penganggaran sesuai jadual;

2.

Penerapan penyusunan penganggaran sesuai dengan dokumen perencanaan, analisa standar belanja dan standar satuan harga;

IV - 11

IV



3.

Dilakukan review dan pemutakhiran terhadap seluruh produk

hukum

daerah

yang

berkaitan

dengan

pengelolaan keuangan dan aset daerah beserta pedoman teknis pelaksanaannya; 4.

Optimalisasi penggunaan teknologi informasi;

5.

Peningkatan kompetensi pengelola keuangan dan aset daerah;

6.

Peningkatan pemanfaatan aset;

7.

Peningkatan

pengamanan

aset

dan

penyelesaian

sengketa; 8.

Penerapan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai jadual sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

B A B IV

IV - 12

IV - 1

yang Wajar Tanpa Pengecualian

Recommend Documents