Siapa memfitnah siapa?

Siapa memfitnah siapa? On Tuesday, April 26, 2016 4:41 PM, Chan CT <[email protected]> wrote:

Bung Jack yb, Disinilah nampak jelas ada sesuatu yang perlu diteliti dan dipelajari lebih lanjut secara serius dan sekasama oleh ahli-ahli sejarah-politik anak bangsa ini, kenapa bisa terjadi G30S yang berdarah-darah itu? Mengapa pihak AD merasa difitnah, sebaliknya pihak PKI juga difitnah! Lalu siapa yang memfitnah siapa sesungguhnya??? Siapa sesungguhnya yang bermain dibelakang layar itu, ... yang nampak jelas ada “KEKUATAN” yang ketika itu mengadu domba, memperuncing kontradiksi antara kekuatan AD yang dituduh kanan dan hendak melancarkan kudeta disatu pihak dengan kekuatan PKI dan Soekarnois yang jelas hendak membela dan mempertahankan kekuasaan Presiden Soekarno itu??? Coba sekarang kita perhatikan perjalanan sejarah bangsa ini, bukankah kenyataan pernah terjadi usaha kudeta yang dilakukan tentara? Siauw Giok Tjhan dalam bukunya “G30S dan Kejahatan Negara” begitu juga Buku Dr. Subandrio “Kesaksianku Tentang G30S” cukup jelas menguraikan telah terjadi usaha kudeta AD terhadap Pemerintah dimasa itu. Pertama, Peristiwa 3 Juli 1946, di mana sebagian Angkatan Darat dibawah pimpinan seorang Panglima Resimen Yogyakarta, dan ternyata Soeharto semula juga terlibat dalam usaha mendukung upaya penculikan Perdana Menteri Sjahrir dan Menteri Pertahanan Amir Syarifuddin. Peristiwa penculikan ini mengakibatkan Jenderal Sudarsono dituntut dan dihukum. Demikian juga beberapa tokoh politik seperti Achmad Subardjo, Iwa Kusumasumantri dan Mohamad Yamin oleh Mahkamah Agung dinyatakan bersalah melakukan makar. Kedua, Peristiwa Madiun, 19 September 1948. Peristiwa yang dimulai dengan penculikan seorang panglima Divisi Solo - Kolonel Sutarto, berlarut menjadi Peristiwa Madiun setelah ada pertemuan di belakang layar di Sarangan antara Perdana Menteri Mohamad Hatta dengan seorang tokoh OSS Amerika Serikat, yang bermaksud melenyapkan PKI dari bumi Indonesia.

1

PKI menyatakan Peristiwa Madiun sebagai Provokasi Madiun, karena menurutnya ini adalah sebuah kompromi politik yang dilakukan Hatta untuk mendapatkan penyelesaian dengan Belanda. Amerika Serikat dikatakan bersedia mendukung keinginan RI untuk mendesak Belanda menerima kemerdekaan Indonesia bilamana pemerintah RI mengganyang komunisme dan PKI. Penelitian sejarah membuktikan, bahwa di kota Madiun ketika itu pada bulan September 1948, tidak ada bendera Merah-Putih yang diturunkan, seperti dikabarkan. Tidak ada pembentukan negara Soviet di sana. Penjara-penjara juga tidak dipenuhi oleh para tawanan baru yang terdiri tentara yang dilucuti senjatanya dan ditangkap oleh pasukan bersenjata PKI. Akan tetapi Hatta dengan tuduhan bahwa PKI telah melakukan pemberontakan di Madiun mengerahkan seluruh kekuatan Angkatan Bersenjata untuk menumpas “pemberontakan PKI” tersebut. Akibat penumpasan ganas ini, banyak tokoh PKI tewas, dibunuh tanpa proses pengadilan apapun. Di antara yang dibunuh adalah Musso, Amir Syarifuddin, Maruto Darusman, Suripno dan Oei Gee Hwat. Kecuali Musso yang tewas dalam pertempuran, para tokoh lainnya dibunuh atas perintah Kolonel Gatot Subroto sebagai Gubernur Militer. Hatta di kemudian hari pada tahun 1978 dalam buku Bung Hatta Menjawab menyatakan bahwa pembunuhan itu dilakukan tanpa sepengetahuannya sebagai Perdana Menteri. Dan Hatta-pun mengakui bahwa secara hukum, para tokoh PKI itu seharusnya diadili terlebih dahulu sebelum ditembak mati. Dari keterangan Hatta pada tahun 1978, bisa disimpulkan bahwa ia ingin mencuci tangan atas kesalahan besar dalam membunuh para patriot sejati Indonesia. Akan tetapi dalam hal Peristiwa Madiun, pemerintah Hatta menangkap dan menahan puluhan ribu orang dari berbagai organisasi massa, buruh dan tani. Mereka ditahan tanpa proses hukum apapun, karena memang mereka tidak terlibat dan pemerintah tidak memiliki landasan hukum untuk mengadili mereka. Sejarah menunjukkan bahwa pada umumnya para tahanan politik Peristiwa Madiun yang dituduh komunis itu, begitu bebas segera menyusun kekuatan bersenjata untuk melanjutkan perjuangan melawan agresi Belanda. Para pejuang yang dituduh sebagai pengikut PKI ini dan yang harus meringkuk dalam penjara dengan tuduhan melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Republik Indonesia, justru menunjukkan keberaniannya melawan Belanda tanpa kompromi dan tidak pernah menyerah terhadap segala rintangan yang dihadapi.

2

Keberanian dan kegigihan mereka dalam membela Republik Indonesia mendorong Panglima Besar RI, Jendral Sudirman untuk segera merehabilitasi orang-orang yang dituduh komunis dan ditahan oleh pemerintah Hatta. Ketiga, Peristiwa 17 Oktober 1952, jenderal Nasution dan Angkatan Darat mengadakan demonstrasi pada tanggal 17 Oktober 1952 dengan mengarahkan meriam ke gedung parlemen yang sedang bersidang dan Istana Merdeka. Pimpinan Angkatan Darat menuntut Presiden Sukarno untuk membubarkan parlemen. Presiden Sukarno menolak tuntutan pimpinan Angkatan Darat. Sebagai respons, ia melakukan retooling dalam tubuh Angkatan Darat dari pusat sampai ke daerah. Banyak perwira Angkatan Darat, termasuk Kolonel Nasution yang pada waktu itu menjadi KSAD diturunkan dari posisi-posisi yang dijabatnya. Banyak perwira Angkatan Darat yang mengalami proses retooling ini merasa dikhianati oleh Nasution sehingga ia kehilangan dukungan setia dari banyak perwira bawahannya. Keempat, Peristiwa 27 Juni 1955, upaya para perwira Angkatan Darat untuk menggagalkan pelantikan Kolonel Bambang Utoyo sebagai KSADA pada bulan Juni 1955. Pemboikotan itu terjadi karena Kolonel Bambang Utoyo dianggap pengikut setia PNI dan PNI-lah yang telah memaksakan pengangkatan Bambang Utoyo sebagai KSAD. Pertentangan antara PNI dan Angkatan Darat ini ternyata menyebabkan Kabinet Alis Sastroamidjojo pertama jatuh. Kelima, Kontradiksi diantara perwira-perwira AD menjadi lebih runcing ketika para panglima daerah diberi keleluasaan untuk mencari dana dengan cara melakukan perdagangan dengan luar negeri. Terbentuklah berbagai dewan, antara lain Dewan Banteng, Dewan Gajah, Dewan Garuda. Ini menjadi basis pemberontakan PRRI-Permesta yang dipimpin oleh Masyumi dan PSI. Pada tahun 1958 pemerintah bersikap tegas. Kekuatan bersenjata pemberontak juga ditindas dengan operasi militer. Tokoh-tokoh Masyumi dan PSI yang mendirikan pemerintah tandingan ditangkap. Seperti diketahui, keterlibatan Amerika Serikat dalam mendukung pemberontakan ini terungkap setelah Alan Pope, penerbang pesawat Amerika Serikat ditembak jatuh di atas kota Ambon dan ditangkap. Taiwan ternyata menjadi pangkalan pesawat-pesawat Amerika Serikat yang mendukung pemberontakan PRRI-Permesta tersebut. Ber-peti-peti perlengkapan bersenjata yang berasal dari Amerika Serikat untuk kelompok pemberontak di Sumatra didrop oleh pesawat-pesawat yang berpangkalan di

3

Taiwan. Perlu diperhatikan bahwa sikap tegas Sukarno terhadap pemberontakan PRRI/Permesta tidak melibatkan penangkapan massal, apalagi pembunuhan massal. Hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat yang jelas terbukti mendukung pemberontakan PRRI-Permesta pun tidak terganggu. Sebaliknya, Presiden Sukarno mengeluarkan amnesty, mengampuni anggota maupun tokoh-tokoh kedua partai tersebut dibebaskan. Hanya tokoh utama yang harus bertanggungjawab saja menantikan proses pengadilan tetap ditahan. Jumlah tahanan politik di massa itu kemudian bertambah dengan penahanan tokoh-tokoh PSI yang dianggap terlibat dalam upaya membunuh Presiden Sukarno, termasuk Sutan Sjahrir, Subadio, Anak Agung Gde dan Sultan Hamid. Keenam, G30S, Kontradiksi antara perwira menengah dan atas makin meruncing. Ini memudahkan pengaturan politik untuk mengubah kontradiksi menjadi sebuah aksi militer. Terjadi penculikan dan pembunuhan beberapa jendral senior Angkatan Darat yang dilakukan oleh perwira-perwira muda. Tentu sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut, sebenarnya apa dan dimana masalah G30S ini, siapa sesungguhnya yang mendalangi dan apa tujuan menangkap 7 jenderal itu sesungguhnya? Yang PASTI dan sangat tidak masuk akal kalau PKI adalah DALANG G30S sdebagaimana dituduhkan Soeharto, ... Tidak ada KEPENTINGAN PKI untuk menggebuk Dewan Jenderal yang dikatakan hendak melancarkan kudeta sebagaimana dibocorkan Surat Gilchrist itu. Kenapa PKI harus turut campur untuk menggagalkan usaha Dewan Jenderal kudeta? Biarkan saja diselesaikan Pemerintah Soekarno, sebagai Panglima Tertinggi yang mestinya berkemampuan membenahi masalah kontradiksi intern ABRI nya. Apalagi ternyata masalah Dewan Jenderal ini sudah lebih dahulu diketahui Subandrio dan disampaikan pada Presiden Soekarno, bahkan ada susunan Kabinet baru yang akan dibentuk Dewan Jenderal itu. Sehubungan dengan rencana Dewean Jenderal ini, Presiden Soekarno juga sudah memanggil jenderal Yani untuk menghadap, di 1 Oktober 1965 pagi, beberapa jam sebelum Yani ditangkap dan dibunuh. Begitu cerita Subandrio dalam bukunya “Kesaksianku”. Dan, ... kalau melihat KENYATAAN yang terjadi setelah G30S diletupkan, subuh 1 Oktober 1965 itu, pasukan yang bergerak melancarkan G30S, dibawah pimpinan Untung, Latief dan Supardjo itu, mereka justru tetap TUNDUK pada perintah Presiden Soekarno, Panglima Tertinggi untuk mengheentikan segala gerakan dan tunggu Perintah selanjutnya dari Presiden Soekarno. Sebaliknya jenderal Soeharto sebagai panglima KOSTRAD yang membangkang, bukan saja gerak menindas pasukan G30S di Halim lebih digencarkan, tapi juga melarang jenderal Pranoto menghadap Presiden Soekarno atas penetapan KSAD

4

menggantikan jenderal Yani yang sudah meninggal. Jadi, jenderal Soeharto sudah BETUL-BETUL mbalelo, menghianati Panglima Tertinggi Soekarno yang ketika itu masih dalam posisi yang sah dan mutlak harus dituruti perintahnya! Kenyataan-kenyataan yang saya aujukan terjadi dalam perjalanan sejarah bangsa ini, NYATA TERJADI, bukan lagi FITNAH atau mengada-ada sesuatu yang tiada, ...! Lalu, siapa yang memfitnah siapa sesungguhnya??? Salam, ChanCT

From: Jacky Mardono Tjokrodiredjo <[email protected]> Date: 2016-04-23 10:25 GMT+07:00 Subject: Re: Kisah2 Tantang G30S/PKI (2)

Pada tgl. 5 Oktober 1965, dengan kalimat yang ter-bata2 dan penuh haru, pak Nas telah melapas 7 (tujuh) jenazah Perwira TNI-AD, yang menjadi koban penculikan dan pembunuhan oleh G30S. Untuk ini silahkan klik : http://bironaskahpidato.blogspot.co.id/2013/11/isi-pidato-jenderal-abdul-haris. html Walau film tidak selesai, namun teks lengkap dapat dibaca dibawah posting ini. Pada kesempatan tersebut, pak Nas antara lain mengucapkan kata2 : "Fitnah......, fitnah berkali-kali, fitnah lebih jahat dari pada pembunuhan, kita semua difirnah, dan saudara2 telah dibunuh, ..........." Fitnah yang ditujukan kepada mereka, adalah sebagaimana tercantum dalam pengumuman pertama oleh G30S/PKI. Isi fitnah tersebut antara lain : 1. Para korban adalah antek CIA. 2. Para korban adalah koruptor dan hidup ber-foya2. 3. para korbab akan melakukan coup terhadap Pemerintahan Sukarno. 5

Namun demikian pak Nas menekankan : "Jangan kita dendam hati. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Iman kepadaNya meneguhkan kita, karena Dia perintahkan kita semua berkewajiban untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, dan Dialah pula yang menjanjikan, bahwa akan sukses". Apabila sekarang ada issue, adanya pelanggaran HAM terhadap mereka yang terlibat G30S, kita wajib menyikapi issue tersebut dengan penuh kewaspadaan. Pelanggaran HAM yang dianggap telah terjadi tersebut, akibat perbuatan sengaja, atau ekses dari dendam terhadap arogansi PKI, pada masa "Orde Lama". Petunjuk2 bahwa PKI telah menyiapkan terjadinya G30S adalah : 1. Mengusulkan dibentuknya "Angkatan ke 5", yang nantinya akan dijadikan sayap militer PKI. 2. Sejalan dengan gagasan membentuk Angkatan ke 5, PKI menginfiltrsi OPR di-daerah2 konflik. 3. Pada saat terjadi peristiwa G30S/PKI, ex OPR inilah yang dijadikan kekuatan inti "Basuka" (Barisan Sukarno). 4. Ajaran bung Karno pada tahun 1926, adalah "Isme2" yang mempengaruhi perjuangan bangsa Indonesia, yakni : Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme. Namun entah mengapa ajaran tersebut diplintir menjadi "Nasakom", yang artinya Golongan Nasionalis, Golongan Agama dan Golongan Komunis. Pengertian Nasakom dalam golongan2 ini, ditentang oleh Men/Pangad A Yani. Karena bila diartikan sebagai golongan2, mempunyai potensi akan adanya "machts vorming/pembentukan kekuatan", yang akan dilanjutkan menjadi "machts aanwending/ penggunaan kekuatan". Apabila terjadi machts aanwending berlakukah teori "survival of the fittest". Oleh karena itu PKI menyatakan, bahwa Panca Sila hanya alat pemersatu.

6

Setelah persatuan tercapai, Panca Sila dapat ditinggalkan. Men/Pangad A Yani menerima, ketika "Nasakom Bersatu" diganti dengan "Nasakom Jiwaku". Demikian sekedar urun rembug. Wassalam, Jacky Mardono.

http://bironaskahpidato.blogspot.co.id/2013/11/isi-pidato-jenderal-abdul-haris.html

Isi Pidato Jenderal Abdul Haris Nasution Saat Melepas Tujuh Jenazah Pahlawan Revolusi untuk Dimakamkan Biro Naskah Pidato - Seperti telah kita ketahui bersama, pada tanggal 1 Oktober dini hari pada Tahun 1965, Indonesia diguncang peristiwa penculikan 6 orang perwira tinggi dan 1 orang perwira pertama Angkatan Darat. Gerakan penculikan itu biasa disebut dengan G 30S/PKI (Gderakan 30 September/PKI) atau Gestok (Gerakan satu Oktober). Dari 7 orang perwira tinggi yang menjadi target, 1 orang berhasil meloloskan diri, yaitu Jenderal A. H. Nasution (tetapi seorang ajudannya ikut diculik). Sementara 6 perwira tinggi lainnya dibunuh dan mayatnya dipendam dalam sumur lubang buaya. Beberapa hari kemudian, mayat para jenderal tersebut berhasil ditemukan. Berikut isi pidato Jenderal Abdul Haris Nasution saat melepas tujuh jenazah Pahlawan Revolusi untuk dimakamkan. Ketujuh korban konspirasi politik ini terdiri dari 6 perwira tinggi dan 1 orang perwira pertama.

Para prajurit sekalian, Kawan kawan sekalian, Terutama rekan rekan yang sekarang kami sedang lepaskan.

7

Bissmillahirrahmanirrahiim... Hari ini hari angkatan bersenjata kita, hari yang selalu gemilang. tapi yang kali ini, hari yang dihinakan, oleh fitnahan, dihinakan oleh penghianatan, dihinakan oleh penganiayaan.Tetapi hari angkatan bersenjata kita, kita setiap prajurit tetap rayakan dalam hati sanubari kita, dengan tekad kita, dengan nama Allah yang maha kuasa, bahwa kita akan tetap menegakkan kejujuran, kebenaran, keadilan. Jendral Suprapto, Jendral Hartono, Haryono, Jendral Parman, Jendral Panjaitan, Jendral Sutoyo, Letnan Tendean, Kamu semua mendahului kami, kami semua yang kamu tinggalkan punya kewajiban meneruskan perjuangan kita, meneruskan tugas angkatan bersenjata kita, meneruskan perjuangan TNI kita, meneruskan tugas yang suci. Kamu semua, tidak ada yang lebih tahu dari pada kami yang di sini, daripada saya sejak 20 tahun kita selalu bersama sama membela negara kita, perjuangan kemerdekaan kita, membela pemimpin besar kita, membela cita-cita rakyat kita. Saya tahu, kamu manusia, tentu ada kekurangan, kesalahan kita semua demikian, tapi saya tahu kamu semua, lewat 20 tahun penuh memberikan semua darma baktimu semua yang ada padamu untuk cita-cita yang tinggi itu. Dan karena itu, kamu, biarpun, hendak dicemarkan, hendak difitnah, bahwa kamu penghianat, justru disini kami semua, saksi yang hidup, kamu adalah telah berjuang, sesuai dengan kewajiban kita semua, menegakan keadilan, kebenaran, kemerdekaan. Tidak ada yang ragu-ragu. Kami semua sedia juga, mengikuti jalan kamu, jika memang fitnah mereka itu benar, kami akan buktikan. Rekan rekan, adik adik saya sekalian. Saya sekarang sebagai yang tertua, dalam TNI yang tinggal bersama lainnya, akan meneruskan perjuangan kamu, membela kehormatan kamu. Menghadaplah sebagai pahlawan. Pahlawan dalam hati kami seluruh TNI. Sebagai pahlawan, menghadaplah kepada asal mula kita, yang menciptakan kita, ALLAH SWT. Karena akhirnya Dia-lah Panglima Kita Yang Paling Tertinggi. Dia-lah yang menentukan segala sesuatu, juga atas diri kita semua. Tetapi dengan keimanan ini juga, kami semua

8

yakin, bahwa yang benar akan tetap menang, dan yang tidak benar akan tetap hancur. Fitnah, fitnah berkali kali. Fitnah, lebih jahat dari pembunuhan, fitnah lebih jahat dari pembunuhan. Kita semua difitnah, dan saudara-saudara telah dibunuh. Kita diperlakukan demikian. Tapi jangan kita, jangan kita dendam hati. Iman kepada Allah SWT, iman kepada-Nya, mengukuhkan kita, karena Dia perintahkan. Kita semua berkewajiban, untuk menegakan keadilan dan kebenaran.

9