PENGANTAR
Pembahasan MSDM yang lebih menekankan pada unsur manusia sebagai individu tidaklah cukup tanpa dilengkapi pembahasan manusia sebagai kelompok sosial.
Kelompok sosial adalah himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama dan diantara mereka saling berinteraksi. Setiap anggota kelompok sadar bahwa dia merupakan sebagian dari kelompok yang bersangkutan Ada hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan anggota yang lain. Ada faktor yang dimiliki bersama sebagai pengikat sehingga hubungan antar mereka menjadi erat, seperyti suku, agama, nasib dan sebagainya Berstruktur, berkaidah, dan mempunyai pola perilaku. Bersistem dan berproses.
Setiap karyawan dapat membentuk atau bergabung dalam suatu kelompok. Mereka mendapat manfaat atau keun-tungan dengan menjadi anggota suatu kelompok. Kelompok tersebut dapat berbentuk kelompok formal maupun kelompok informal. Kelompok informal dalam perusahaan akan memberikan status, perhatian, bantuan, dsb Kelompok formal (Serikat Pekerja) bermanfaat dalam tujuan untuk berhubungan dengan pihak perusahaan/ pemilik yang menyangkut hubungan kerja maupun kondisi kerja.
HUBUNGAN KERJA
Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.
PERJANJIAN KERJA Konkrit
HUBUNGAN KERJA Abstrak
Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak
Syarat sahnya perjanjian kerja, yakni : 1.
2.
3. 4.
adanya kesepakatan antara para pihak (tidak ada paksaan, penyesatan/kekhilafan atau penipuan): pihak-pihak yang bersangkutan mempunyai kemampuan atau kecakapan untuk (bertindak) melakukan perbuatan hukum (cakap usia dan tidak dibawah perwalian); ada (obyek) pekerjaan yang diperjanjikan; dan (causa) pekerjaan yang diperjanjikan tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 52 ayat (1) UUK).
BATASAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Adalah sistem hubungan yang dinamis antara pelaku proses produksi yang terdiri dari unsur pengusaha, buruh, dan pemerintah
Bersifat dinamis, dalam arti bahwa bentuk, sifat dan mekanisme hubungan industrial dipengaruhi oleh lingkungannya sebagai supra sistem, dan sistem yang lain spt; sosial, ekonomi, politik, budaya, hukum dsb baik yang berdimensi lokal, nasional, maupun internasional
HIP
Suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/ buruh dan pemerintah yang didasarkan pada nilainilai Pancasila dan UUD RI Tahun 1945
HIP =HUBUNGAN KEMITRAAN
Mitra dalam proses produksi yang berarti pekerja dan pengusaha bekerja sama sebaik-baiknya dalam mencapai target produksi yang telah ditentukan; Mitra dalam menikmati hasil perusahaan yang berarti pekerja dapat ikut menikmati hasil perusahaan berupa peningkatan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dan pengusaha dapat lebih mengembangkan usahanya; Mitra dalam tanggung jawab yang berarti pekerja dan pengusaha bersama-sama bertanggung jawab tidak hanya untuk kemajuan perusahaan, tetapi juga kepada pekerja dan keluarganya, masyarakat dan lingkungan, nusa dan bangsa, serta tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa,
FUNGSI PELAKU HI Pemerintah Menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan dan melakukan penindakan terhadap peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan
Pekerja/Serikat Pekerja Menjalankan pekerjaan sesuai kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilan, dan keahlian serta ikut memajukan perusahaan dan Memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya. Pengusaha dan Organisasi Pengusaha Menciptakan kemitraan, menghembangkan usaha, memperluas lapangan kerja, dan memberikan kesejahteraan pekerja secara terbuka, berkedadilan dan demokratis.
HUBUNGAN INDUSTRIAL
SARANA HI
Serikat Pekerja/ Buruh Lembaga Kerjasama Bipartit
Organisasi Pengusaha
Lembaga Kerjasama Tripartit
Peraturan Perusahaan
Per-UU Ketenagakerjaan
Perjanian Kerja Bersama Lembaga PPHI
TUJUAN HI Kelancaran Proses Produksi
Menghindari Keputusan Sepihak
Mencipyakan Ketenangan berusaha
Meningkatkan Kesejahteraan Buruh
Serikat Pekerja/Buruh
Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh Serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB) dibentuk oleh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang pekerja/buruh. SP/SB, federasi dan konfederasi SP/SB bertujuan memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya.
ORGANISASI PENGUSAHA
Setiap pengusaha berhak membentuk dan menjadi anggota organisasi pengusaha. Ketentuan mengenai organisasi pengusaha diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menciptakan kemitraan, menghembangkan usaha, memperluas lapangan kerja, dan memberikan kesejahteraan pekerja secara terbuka, berkeadilan dan demokratis.
LEMBAGA KERJASAMA BIPARTIT
Wajib dibentuk di setiap perusahaan yang mempekerjakan 50 orang/lebih Lembaga kerja sama bipartit berfungsi sebagai forum komunikasi, dan konsultasi mengenai hal ketenagakerjaan di perusahaan. Keanggotaan terdiri dari unsur pengusaha dan unsur perwakilan pekerja. Anggota Bipartit ditunjuk berdasarkan kesepakatan dan keahlian. Hasil kerja Lembaga Bipartit menjadi masukan bagi semua pihak dalam usaha untuk menciptakan ketenangan kerja, ketenangan usaha, produktivitas kerja dan peningkatan kesejahteraan
L K TRIPARTIT
Lembaga kerja sama tripartit memberikan pertimbangan, saran, dan pendapat kepada pemerintah dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan. Terdapat di tingkat nasional, provinsi dan Kabupaten/Kota Keanggotaan terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha dan Serikat Pekerja.
PERATURAN PERUSAHAAN
Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan dengan memperhatikan saran dan pertimbangan dari wakil pekerja/buruh atau pengurus serikat pekerja/serikat buruh. Pengusaha mempekerjakan sekurang-kurangnya 10 orang, wajib membuat peraturan perusahaan dengan memperhatikan saran wakil pekerja Memuat sekurang-kurangnya:
Hak dan kewajiban pengusaha Hak dan kewajiban pekerja Syarat kerja Tata tertib perusahaan Jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan
Kewajiban membuat peraturan perusahaan tidak berlaku bagi perusahaan yang telah memiliki perjanjian kerja bersama.
Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
PKB dibuat oleh satu/beberapa Serikat Pekerja dengan pengusaha secara musyawarah PKB memuat sekurang-kurangnya; Hak dan kewajiban pengusaha Hak dan kewajiban pekerja serta Serikat Pekerja Syarat kerja Tata tertib perusahaan Jangka waktu berlakunya PKB Tanda tangan pihak pembuat PKB
ISU-ISU DALAM PKB ISU NORMATIF •Upah Minimum •Cuti •PHK •Jamsostek •Kerja kontrak •Perjanjian kerja
ISU NON NORMATIF •kenaikan gaji/bonus, •tunjangan makan, •pembayaran insentif •tunjangan transportasi •Uang kehadiran •Katering
Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib dilaksanakan oleh pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh secara musyawarah untuk mufakat. Dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka para pihak wajib menyelesaikan melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diatur dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004
UU NO 2 TAHUN 2004 undang-undang ini mengatur penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang disebabkan oleh: Perbedaan pendapat atau kepentingan keadaan ketenagakerjaan yang belum diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama atau peraturan perundang-undangan; Kelalaian atau ketidakpatuhan salah satu atau para pihak dalam melaksanakan ketentuan normatif yang telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama atau peraturan perundang-undangan; Pengakhiran hubungan kerja; Perbedaan pendapat antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban keserikatpekerjaan.
POKOK-POKOK DALAM UU NO 2 TH 2004
pengaturan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang terjadi baik di perusahaan swasta maupun perusahaan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara. pihak yang berperkara adalah pekerja/buruh secara perorangan maupun organisasi serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha atau organisasi pengusaha. Pihak yang berperkara dapat juga terjadi antara serikat Pekerja/serikat buruh dengan serikat pekerja/serikat buruh lain dalam satu perusahaan. setiap perselisihan hubungan industrial pada awalnya diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh para pihak yang berselisih (bipartit). dalam hal perundingan oleh para pihak yang berselisih (bipartit) gagal, maka salah satu pihak atau kedua belah pihak mencatatkan persel isihannya pada instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan setempat.
Penyelesaian perselisihan yang sudah dicatat di instansi yg bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, dpt diselesaikan melalui konsiliasi atau arbitrase, sebelum diajukan ke pengadialan HI dapat dilakukan mediasi dalam hal mediasi atau konsiliasi tidak mencapai kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian bersama, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial. penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui arbitrase dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak dan tidak dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial karena putusan arbitrase bersifat akhir dan tetap, kecuali dalam hal -hal tertentu dapat diajukan pembatalan ke Mahkamah Agung.
Jenis Perselisihan Hubungan Industrial
a. Perselisihan hak; b. Perselisihan kepentingan; c. Perselisihan pemutusan hubungan kerja; d. Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.
PENYELESAIANNYA (BIPARTIT / MEDIASI)
Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat Mediasi Hubungan Industrial adalah perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral.
KONSILIASI
Konsiliasi Hubungan Industrial adalah penyelesaian perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja atau perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih konsiliator yang netral, dengan memberikan anjuran tertulis kpd pihak yang berselisih.
ARBITRASE
Arbitrase Hubungan Industrial adalah penyelesaian suatu perselisihan kepentingan, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan, di luar Pengadilan Hubungan Industrial melalui kesepakatan tertulis dari para pihak yang berselisih yang putusannya mengikat para pihak dan bersifat final.
PERATURAN PER UU AN
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3989); Undang Undang RI Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Undang-Undang RI , Nomor 2 Tahun 2004, Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
