PENGARUH REFORMASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA JAKARTA SETIABUDI SATU Oleh : Andika Satriyo Universitas Pembangunan Nasional “ Veteran “ Jakarta ABSTRAK Sejak dilakukannya pembaharuan perpajakan nasional (tax reform) pemerintah secara terus menerus berupaya menyempurnakan sistem perpajakan nasional untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain dilakukan terhadap kebijakan perpajakan dan undang – undang, perbaikan juga mencakup reformasi administrasi perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah reformasi administrasi perpajakan dari aspek struktur organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi dan budaya organisasi yang dilakukan Direktorat Jendral Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta setiabudi satu dengan mengambil 100 sampel dari Wajib Pajak pribadi. dengan menyebarkan kuesioner sebagai data primer. Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini diambil secara Random sampling. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda menggunakan alat bantu SPSS 13.0. Uji hipotesis yang digunakan adalah secara parsial dan simultan. Hasil penelitian secara parsial struktur organisasi mempunyai t hitung < t tabel, yaitu 1,356 < 1,9845 dapat diketahui tidak terdapat pengaruh antara struktur organisasi terhadap kepatuhan wajib pajak. Prosedur organisasi dengan t hitung > t tabel , yaitu 2,346 > 1,9845, strategi organisasi t hitung > t tabel , yaitu 2,247 > 1,9845, dan budaya organisasi mempunyai t hitung > t tabel, yaitu 3,322 > 1,9845 mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara simultan menunjukkan bahwa nilai F hitung = 15,100 > F tabel = 2,33 dapat diketahui struktur organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi dan budaya organisasi mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil dari koefisien determinasi (R Adjusted) sebesar 0,363. Hal ini berarti 36,3% tingkat kepatuhan wajib pajak ditentukan oleh adanya reformasi administrasi perpajakan atau 63,7% (100 – 38,9%) ditentukan oleh faktor lain. Berarti penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif antara reformasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Kata kunci : reformasi administrasi perpajakan, kepatuhan wajib pajak
1
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Pajak merupakan komponen penting penerimaan negara. Begitu besarnya kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara sehingga penerimaan pajak dapat mempengaruhi jalannya roda pemerintahan. Pengelolaan pajak di negara kita berkembang dengan dinamis melalui perubahan seperti organisasi, sistem, sarana dan prasarana kerja, peraturan maupun aparat yang mengelola pajak, telah memberikan kontribusi yang meningkat bagi penerimaan negara. Reformasi perpajakan lebih banyak diartikan sebagai kebutuhan akan regulasi perpajakan yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat dengan tarif pajak progresif, tetapi tidak tampak adanya upaya perubahan jaminan manfaat bagi wajib pajak dari pembayaran pajaknya. Ketiadaan jaminan ini menyebabkan kurang terjadinya perubahan kesadaran membayar pajak. Reformasi
perpajakan
dan
birokrasi
perpajakan
seharusnya
diletakkan dalam kerangka reformasi anggaran (budgeting reform) secara menyeluruh dengan orientasi pada kepentingan rakyat sebagai pembayar pajak. Pemerintah perlu segera mengimplementasikan reformasi perpajakan, baik reformasi kebijakan perpajakan maupun reformasi administrasi perpajakan karena reformasi perpajakan menjadi elemen terpenting untuk mengubah citra sistem perpajakan Indonesia di kalangan dunia usaha di dalam maupun di luar negeri. Pengelolaan perpajakan
yang
penerimaan mencakup
pajak
reformasi
dilakukan kebijakan
melalui dan
reformasi
administrasi.
Pemerintah melaksanakan reformasi perpajakan ini sebenarnya adalah untuk meningkatkan tax ratio. Namun tujuan itu tidak akan tercapai hanya dengan perubahan undang – undang saja. Harus disertai pembenahan administrasi yang dapat menumbuhkan kepatuhan wajib pajak dengan mengubah persepsi dan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Selain untuk
2
meningkatkan tax ratio. Tujuan reformasi dan modernisasi adalah memberikan pelayanan yang lebih baik, nyaman, ramah, mudah, efisien, tidak berbelit – belit sehingga wajib pajak tidak beranggapan bahwa membayar pajak itu merupakan hal yang berbelit – belit yang harus dihindari. Direktorat Jendral perpajakan menggulirkan reformasi administrasi perpajakan jangka menengah (3-5 tahun) dengan tujuan tercapainya, tingkat kepatuhan
yang
tinggi,
tingkat
kepercayaan
terhadap administrasi
perpajakan yang tinggi, dan produktivitas pegawai yang tinggi. Program dan kegiatan reformasi administrasi perpajakan memiliki ciri yang khusus antara lain struktur organisasi berdasarkan fungsi, perbaikan pelayanan bagi setiap wajib
pajak melalui pembentukan complaint center untuk
menampung keberatan wajib pajak. Prosedur organisasi melalui perbaikan pelayanan satu pintu melalui
Account Representative yang bertanggung jawab secara khusus melayani dan
mengawasi
administrasi
perpajakan
beberapa
wajib
pajak,
penyederhanaan prosedur administrasi, meningkatkan standar waktu, kualitas pelayanan dan pemeriksaan pajak dengan dukungan teknologi informasi modern dalam memberikan pelayanan, pengawasan, pemeriksaan dan penagihan pajak. Strategi organisasi dengan kampanye sadar dan peduli pajak, simplifikasi administrasi perpajakan, intensifikasi penerimaan pajak. Budaya organisasi melalui perbaikan program penerapan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (good governance) dicirikan oleh adanya kode etik pegawai. Pemberian Tunjangan Kegiatan Tambahan (TKT) kepada pegawai pajak, fasilitas perkantoran modern. Penerapan reformasi itu adalah dengan membuka Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar yang membawahi dua Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar atau Large Taxpayer Office (LTO) pada tahun 2002. dengan reformasi perpajakan, khususnya administrasi, sejak 2002 dilakukan modernisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terjadi perubahan paradigma
3
unit operasional Ditjen Pajak. Saat itu, dibentuk unit KPP Wajib Pajak Besar
(Large Taxpayer Office, LTO), sebagai embrio atau cikal bakalnya. Kemudian hal yang sama dikembangkan lagi pada 2003 dan 2004 dengan model KPP madya (Medium Taxpayers Office, MTO), yang diterapkan di KPP khusus (BUMN, PMA, Badan dan Orang Asing, dan Perusahaan Masuk Bursa). Selanjutnya pada 2005 dengan model KPP Pratama (Small
Taxpayer Office, STO) pada tahun 2006 dilakukan modernisasi Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak dan pembentukan satu KPP Madya di seluruh Kanwil Direktorat Jenderal Pajak sehingga pada tahun 2009, penerapan sistem administrasi perpajakan modern sampai dengan pembentukan KPP Pratama, direncanakan sudah dapat beroperasi di seluruh Indonesia. Sistem administrasi perpajakan yang baik merupakan faktor kunci keberhasilan pelaksanaan kebijakan perpajakan. Selain itu, visi yang jelas dan definitif serta rencana dan strategi yang tepat juga mutlak diperlukan untuk mengawal keberhasilan penerimaan pajak. Singkatnya, definisi yang jelas tentang pembaruan sistem administrasi perpajakan serta rencana dan strategi yang dirancang secara rinci dan cermat merupakan faktor yang sangat menentukan tercapainya realisasi penerimaan pajak yang sesuai dengan kebutuhan.
Lessons (2000) mengemukakan bahwa pembaharuan perpajakan pada umunya diarahkan untuk dapat mencapai beberapa sasaran, seperti (1) menghasilkan penerimaan dalam jumlah yang cukup, stabil, fleksibel dan berkelanjutan, (2) mengurangi beban inefisiensi dari perpajakan atau meningkatkan efisiensi ekonomi, (3) memperingan beban kelompok yang kurang mampu dan mendesain Struktur pajak menjadi lebih adil baik secara vertikal maupun horizontal (4) memperkuat adminitrasi perpajakan dan meminimalisasi biaya adminitrasi dan kepatuhan. Penelitian yang dilakukan oleh Nasucha (2004) hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi administrasi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Teknik penentuan sampel dilakukan pengelompokan berdasarkan wilayah kerja Ditjen pajak yang
4
terdiri dari 19 kantor wilayah. Analisa data hasil penelitian regresi linier berganda menggunakan skala likret’s yang masing-masing terdiri dari pilihan bersifat ordinal, maka sebelumnya diuji dahulu instrumen penelitian dengan menguji validitas, reabilitas dan internal konsistensi. Kepatuhan wajib pajak (tax complience) dapat di identifikasi dari kepatuhan wajib Pajak dalam mendftarkan diri, kepatuhan menyetorkan kembali surat pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. isu kepatuhan menjadi penting karena ketidak patuhan secara bersamaan akan menimbulkan upaya menghindarkan pajak yang mengakibatkan berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas negara. Pada hakekatnya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kondisi sistem administrasi perpajakan
meliputu tax
service dan tax enforcement. Perbaikan
administrasi perpajakan diharapkan dapat mendorong kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka terpacu untuk meneliti “Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Setiabudi Satu Satu”” 1.2. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : a. Apakah struktur organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi, budaya organisasi secara parsial mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. b. Apakah struktur organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi, budaya organisasi secara simultan mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
5
1.3. Tujuan Penelitian Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka yang diharapkan dari tujuan penelitian ini adalah : Sesuai dilakukannya
dengan
perumusan
masalah
diatas,
maka
tujuan
penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris
bahwa Struktur organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi, budaya organisasi mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial maupun secara simultan.
1.4. Manfaat Penelitian Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan diatas, penulis mengharapkan agar hasilnya dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan antara lain : a. Bagi Direktorat Jenderal Pajak Sebagai masukan yang berguna untuk mempertimbangkan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan – kebijakan selanjutnya yang berkaitan langsung dengan pelayanan pajak kepada para wajib pajak. b. Bagi peneliti Menambah wawasan dan kemampuan analisis yang lebih luas tentang reformasi administrasi perpajakan. c. Bagi peneliti lainnya dan masyarakat Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah informasi dan wawasan bagi yang membutuhkan tentang administrasi perpajakan.
6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Hasil Penelitian Terdahulu Penelitian yang dilakukan oleh Tjaraka (1999) mengenai analisa reformasi perpajakan dalam kaitannya dengan peningkatan penerimaan pajak negara di jawa timur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel bebas yaitu PDRB Jawa Timur dan Variabel Dummy atau reformasi perpajakan baik secara parsial maupun secara simultan memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap penerimaan pajak di Jawa timur. Teknik pengumpulan data menggunakan data skunder berupa data time series. data diolah menggunakan alat bantu berupa program SPSS.
Sofyan (2005) melakukan penelitian menguji pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP dilingkungan Kanwil Dirjen Pajak Wajib pajak besar. variabel modernisasi struktur organisasi memberikan kontribusi pengaruh yang sangat besar, diikuti kemudian variabel modernisasi prosedur organisasi. dan variabel strategi organisasi dan modernisasi budaya organisasi memberikan pengaruh yang lebih rendah. Analisa data hasil penelitian regresi linier berganda menggunakan skala likret’s. Metode pengambilan sampel menggunakan sampel acak terstratifikasi (stratified random
sampling). Winardi (2003) melakukan penelitian mengenai analisis persepsi aparat
pajak
mengenai
peranan
administrasi
perpajakan
dalam
meningkatkan kepatuhan wajib pajak Hotel dan Restoran di DKI Jakarta, berdasarkan analisis statistik bahwa pelaksanaan administrasi perpajakan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah statistik deskripsi dan kolerasi dengan sampel 115 orang (pegawai) yang bertugas di Suku Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya. Instrumen penelitian untuk mengumpulkan
7
data adalah kuesioner. Teknik analisis data menggunakan uji regresi linier,
Product Moment dari pearson dan uji Parametrik nilai T Penelitian yang dilakukan oleh Nasucha (2004) hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi administrasi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. reformasi administrasi reformasi prosedur organisasi mempunyai pengaruh yang terbesar, kemudian reformasi
struktur organisasi, budaya organisasi dan strategi organisasi.
Teknik penentuan sampel dilakukan pengelompokan berdasarkan wilayah kerja Ditjen pajak yang terdiri dari 19 kantor wilayah. Analisa data hasil penelitian regresi linier berganda menggunakan skala likret’s yang masingmasing terdiri dari pilihan bersifat ordinal.
2.2
Landasan Teori
2.2.1 Perpajakan 2.2.1.1
Pengertian Umum Pajak Menurut Soemitro (2003 : 1), Pajak adalah iuran rakyat kepada
kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut Soeparman (2005 : 10), Pajak adalah iuran wajib,
berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma – norma hukum, guna menutup biaya produksi barang – barang dan jasa – jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Menurut Adriani (2005) yang dikutip oleh Santoso, menyatakan bahwa Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan)
yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk,
dan yang gunanya adalah untuk membiayai
pengeluaran – pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.
8
Dari pengertian – pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa ciri – ciri yang melekat pada pengertian pajak, yaitu : a. Pajak peralihan kekayaan dari orang atau badan ke pemerintah. b. Pajak dipungut berdasarkan undang – undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan. c. Dalam
pembayaran
pajak
tidak
dapat
ditunjukkan
adanya
kontraprestasi langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah. d. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. e. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran – pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai investasi publik. f. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintah. g. Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung.
2.2.1.2. Fungsi Pajak Dilihat dari definisi pajak diatas, pajak mempunyai fungsi untuk yaitu : a. Fungsi Penerimaan (Budgetair) Pajak berfungsi sebagi alat untuk mengumpulkan dana yang diperlukan pemerintah untuk membiayai pengeluaran belanja negara yang berguna untuk kepentingan masyarakat b. Fungsi Mengatur (Reguler) Pajak berfungsi sebagi alat untuk memberikan kepastian hukum terutama dalam menyusun undang – undang dan perlu diusahakan agar ketentuan yang dirumuskan jangan sampai dapat menimbulkan interprestasi yang berbeda antara fiskus dan wajib pajak.
9
2.2.1.3. Syarat Pemungutan Pajak a.
Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan) sesuai dengan tujuan Hukum , Yakni
mencapai
keadilan,
undang
–
undang
dan
pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam arti perundangundangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing–masing. Sementara Adil dalam Pelaksanaanya, yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak (WP) untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran
dan
mengajukan
banding
kepada
Majelis
Pertimbangan Pajak. b.
Pemungutan pajak harus berdasarkan undang – undang (syarat Yuridis) Pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 ayat 2. hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.
c.
Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomi) Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi ataupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
d.
Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansial) Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
e.
Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana Sistem pemungutan perpajakan yaang sederhana akan memudahkan dan mendorong
masyarakat dalam
memenuhi
kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi dalam undang – undang perpajakan yang baru.
10
2.2.1.4. Tata Cara Pemungutan Pajak 2.2.1.4.1. Sistem Pemungutan Pajak Hasil pemungutan pajak sedapat mungkin cukup untuk menutup sebagian dari pengeluaran – pengeluaran negara sesuai dengan fungsi budgetair. Sistem pemungutan pajak ini dapat dibagi menjadi :
a. Official Assessment System Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi
wewenang
kepada
pemerintah
(fiskus)
untuk
menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri dari Official Assessment System ini adalah : 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus. 2) Wajib Pajak bersifat pasif. 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
b. Self Assessment System Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Ciri dari Self Assessment System ini yaitu : 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri. 2) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
c. With Holding System
11
Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk mendorong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.
2.2.1.4.2. Asas – Asas Pemungutan Pajak Asas – asas pemungutan pajak sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith dalam buku An Inquiri into the Nature and Cause of the
Wealth of Nations menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada :
a. Equality Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau ability to pay dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil dimaksudkan bahwa setiap wajib pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya dan manfaat yang diminta.
b. Certainty Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang – wenang. Oleh karena itu, wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.
c. Convenience Kapan Wajib Pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat – saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak sebagai contoh pada saat Wajib Pajak memperoleh penghasilan. Sistem pemungutan pajak ini disebut Pay as You Earn.
d. Economy Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang dipikul Wajib Pajak.
12
2.2.1.5. Pengertian Wajib Pajak Orang Pribadi Pengertian Wajib Pajak Orang Pribadi sebagaimana diterangkan dalam undang-undang KUP Pasal 1 adalah Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak tertentu. Sementara itu, menurut ketentuan undang-undang pajak penghasilan, maka setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan diatas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dalam setahun, akan dikukuhkan sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi dan kepadanya akan diberikan NPWP. Sifat NPWP ini adalah untuk seumur hidup dan berlaku untuk Wajib Pajak berserta anggota keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Bagi orang pribadi yang telah dikukuhkan sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi, maka kepadanya berlaku kewajiban perpajakan sebagaimana yang telah disebutkan dalam kartu NPWP. 2.2.1.6.
Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Melalui ketetapan yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak (2005 :6) ada beberapa hak dan kewajiban yang dimiliki oleh wajib pajak antara lain : a. Hak Wajib Pajak 1. Mengajukan surat keberatan dan banding, menerima tanda bukti pemasukan, pembetulan dan mengajukan permohonan penundaan penundaan pemasukan surat pemberitahuan 2. Meminta pengembalian kelebihan pajak 3. Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi serta pembetulan surat ketetapan yang salah 4. Memberi kuasa orang lain untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. 5. Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak.
13
6. Apabila wajib pajak dipotong oleh pemberi kerja, wajib pajak berhak meminta bukti pemotongan PPh Pasal 21 kepada pemotong pajak, mengajukan surat dan permohonan pajak. b. Kewajiban Wajib Pajak menurut Mardiasmo (2004 : 37) adalah 1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP 2. Menghitung dan membayar sendiri Pajak dengan benar 3. Menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan
2.2.2.
Reformasi Administrasi Perpajakan
2.2.2.1
Pengertian Reformasi Perpajakan Reformasi perpajakan adalah perubahan yang mendasar disegala aspek perpajakan. Reformasi perpajakan yang sekarang menjadi prioritas menyangkut modernisasi administrasi perpajakan jangka menengah (tiga hingga enam tahun) dengan tujuan tercapainya, pertama, tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi.
Kedua, kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi. Dan ketiga, produktivitas aparat perpajakan yang tinggi. Sebagaimana kondisi masyarakat yang selalu berubah dan tuntutan adanya reformasi disemua bidang, kondisi dan situasi yang terjadi didalam proses pemberian pelayanan maupun penerapan administrasi kepada wajib pajak juga mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Saat ini wajib pajak sudah semakin kritis dalam melihat setiap perubahan kebijakan pemerintah terutama dalam bidang fiskal. Kondisi ini mau tidak mau mengharuskan Direktorat Jendral Perpajakan untuk melakukan reformasi dibidang perpajakan. Sebagaimana yang menjadi sasaran sejak tahun 2002, bahwa reformasi perpajakan secara komperhensif sebagai satu kesatuan dilakukan terhadap tiga bidang pokok atau utama secara langsung menyentuh pilar perpajakan, yaitu a. Bidang administrasi, yakni melalui modernisasi administrasi perpajakan.
14
b. Bidang peraturan, dengan melakukan amandemen terhadap UndangUndang perpajakan. c. Bidang pengawasan, membangun bank data perpajakan nasional. Reformasi perpajakan yang didukung pemerintah telah membuat kebijakan perpajakan baru dengan mengubah Undang – Undang. Selama ini pemerintah telah mengalami empat tahap reformasi perpajakan, diantaranya adalah : a. Undang – Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang – Undang ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 1984. b. Undang – Undang No. 9 Tahun 1994 Tentang perubahan atas Undang – Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. c. Undang – Undang No. 16 Tahun 2000 Tentang perubahan kedua atas Undang – Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. d. Undang – Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang – Undang ini berlaku sejak 1 Januari 2008.
2.2.2.2. Pengertian Administrasi Pajak (Tax Administration) Administrasi menurut pendapat A. Dunsire yang telah dikutip oleh Donovan dan Jackson (1991), Administrasi diartikan sebagai arahan,
kegiatan,
implementasi,
mengarahkan,
penciptaan
prinsip-prinsip
implementasi kebijakan, kegiatan melakukan analisis, menyeimbangkan dan
mempresentasikan
kebijakan,
sebagai
keputusan,
pekerjaan
pertimbangan-pertimbangan
individual
dan
kelompokdalam
menghasilkan barang dan jasa publik, dan sebagai arena bidang kerja akademik dan teoritis.
15
Menurut Ensiklopedi perpajakan yang ditulis oleh Sophar
Lumbantoruan, “administrasi perpajakan (Tax Administration) ialah cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan perpajakan. Administrasi pajak dalam arti sempit merupakan penatausahaan dan pelayanan atas hak-hak dan kewajiban-kewajiban pembayaran pajak, baik penatausahaan dan pelayanan yang dilakukan di kantor pajak maupun ditempat wajib pajak, sedangkan administrasi pajak dalam arti luas meliputi fungsi, sistem dan organisasi atau kelembagaan. Sebagai suatu fungsi, administrasi perpajakan meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian perpajakan. Sebagai suatu sistem, administrasi perpajakan merupakan seperangkat unsur (subsistem) yaitu peraturan perundang- undangan, sarana dan prasarana, dan wajib pajak yang saling berkaitan yang secara bersama-sama menjalankan fungsi dan tugasnya untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan sebagai lembaga administrasi perpajakan merupakan institusi yang mengelola sistem dan mengelola proses perpajakan yang terwujud pada kantor pusat, wilayah, dan pelayanan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia juga merupakan salah satu tolak ukur kinerja administrasi pajak. Administrasi perpajakan memegang peranan yang sangat penting karena seharusnya bukan saja sebagai perangkat
laws enforcement, tetapi lebih penting daripada itu, sebagai service point yang memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sekaligus pusat informasi perpajakan. Pemberdayaan administrasi pajak seharusnya juga dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan penelitian untuk mengetahui apa – apa sajakah yang sebenarnya menjadi leverage , yaitu tindakan dan perubahan dalam struktur yang dapat mengarah pada perbaikan, peningkatan
(improvements)
yang
signifikan
dan
berlangsung
selamanya. Sering kali, pengungkit mengikuti prinsip ekonomi di mana hasil terbaik tidak datang dari usaha berskala besar, tetapi dari tindakan
16
kecil yang terfokus. Oleh karena itu, ‘reformasi’ perpajakan yang hanya terfokus pada pengadopsian atau penggunaan teknologi yang canggih (yang membutuhkan biaya yang sangat besar) tidak akan berarti apa – apa jika perbaikan mental model sumber daya manusianya tidak diperbaiki. Pembaruan sistem administrasi perpajakan harus disusun dengan sebaik – baiknya sehingga menjadi instrumen yang mampu bekerja secara efektif dan efisien. Menurut Carlos A. Silvani (1992), administrasi perpajakan dikatakan efektif apabila mampu mengatasi masalah – masalah berikut : a. Wajib Pajak yang tidak terdaftar atau unregistered taxpayers Ini artinya, sejauh mana administrasi pajak mampu mendeteksi dan mengambil tindakan terhadap masyarakat yang belum terdaftar sebagai wajib pajak walaupun seharusnya yang bersangkutan sudah memenuhi ketentuan untuk menjadi wajib pajak. b.
Wajib Pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau
stopfiling taxpayers Yaitu wajib pajak yang sudah terdaftar di administrasi kantor pajak, tetapi tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan. Administrasi pajak dituntut untuk dapat mengumpulkan data sekaligus menindaklanjutinya dengan meminimalkan kasus. c.
Penyelundup pajak atau tax evaders Yaitu wajib pajak yang melaporkan pajak lebih kecil dari yang seharusnya menurut ketentuan perundang – undangan perpajakan. Sistem self assessment yang sekarang berlaku memang rentan menyebabkan terjadinya modus kejahatan seperti ini, karena sangat tergantung dari kejujuran wajib pajak.
d.
Penunggak pajak atau delinquent taxpayers Dari tahun ke tahun selalu ada tunggakan pajak yang terjadi, bahkan menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat.
17
Permasalahan ini seolah sudah menjadi benang kusut yang selalu dihadapi oleh otoritas pajak setiap tahunnya. Menurut Musgrave dalam Nasucha (2004) agar dapat dihasilkan administrasi perpajakan yang efisien dan efektif, tersedianya berbagai pilihan teknologi dan prosedur administrasi yang tepat, Sejauh mana audit dan penegakan hukum dijalankan, Peningkatan kepatuhan bisa dicapai. Aparat pajak dalam menjalankan fungsi pemeriksaan akan sangat terbantu ketika membutuhkan sejumlah data yang diperlukan. Demikian juga masyarakat, dapat mempunyai akses yang luas karena tersedianya suatu sistem informasi perpajakan yang akurat. Selanjutnya akses yang luas tersebut dapat menjamin terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik yang pada gilirannya akan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
2.2.2.3. Reformasi Administrasi Perpajakan Menurut Nasucha (2004) reformasi administrasi perpajakan
adalah penyempurnaan kinerja administrasi, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar efisien dan ekomomis dan cepat. Agar reformasi administrasi perpajakan dapat berhasil, dibutuhkan: (1) struktur pajak disederhanakan untuk kemudahan, kepatuhan, dan administrasi, (2) strategi reformasi yang cocok harus dikembangkan, (3) komitmen politik yang kuat terhadap peningkatan administrasi perpajakan. Pallechio (1995) dalam Ott (2001) seperti dikutip Nasucha elemen
dasar reformasi administrasi perpajakan dinyatakan syarat syarat sebagai berikut: (1) komitmen politik yang berkelanjutan; (2) staf yang mampuberkonsentrasi terhadap pekerjaan dalam jangka panjang; (3) strategi yang tepat dan didefinisikan dengan baik karena tidak ada strategi yang cocok untuk semua negara; (4) pendidikan dan pelatihan pegawai; (5) tersedia dana dan sumber daya lain yang cukup.
18
Eke (2001) dalam Nasucha (2004) keberhasilan reformasi
administrasi perpajakan kedepan adalah kapasitas administrasi perpajakan dalam mengimpleentasikan struktur perpajakan secara perpajakan secara efisien dan efektif. Hal ini meliputi pengembangan sumber daya manusia, teknologi informasi, strukutur organisasi, proses dan prosedur serta sumber daya finansial dan intensif yang cukup. Mengenai reformasi administrasi, Gerald E. Caiden (1969) seperti dikutip
oleh Soesilo
Zuhar,
mengemukakan
bahwa
reformasi
administrasi didefiniskan sebagai: “the artificial inducement of administration transformation against resistance.” Definisi dari Caiden ini mengandung beberapa implikasi: reformasi administrasi merupakan kegiatan yang dibuat oleh manusia (manmade) tidak bersifat eksidental, otomatis maupun alamiah, (2) reformasi administrasi merupakan suatu proses, (3) resistensi beriringan dengan proses reformasi administrasi. Dengan mengacu kepada prinsip – prinsip good governance
felber (2003) dalam penelitian nasucha (2004) reformasi administrasi perpajakan dengan mengedepankan tujuan penerimaan negara dan mendorong tingkat kepatuhan sukarela, mengarah ke hal – hal berikut, 1. Partisipasi masyarakat yang tertib sosial karena pajak pada hakekatnya dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. 2. Landasan dan kepastian hukum pengenaan, pemungutan, dan penarikan pajak. 3. Transparansi baik dari administrasi perpajakan, masyarakat yang membayar pajak maupun pihak yang terkait dengan sistem perpajakan. 4. Responsiveness, yaitu peka dan fleksibel terhadap pertumbuhan sosial, politik, hukum, ekonomi dan kebutuhan publik. 5. Keadilan dalam sistem perpajakan. 6. Adanya visi stategik dari administrator pajak. 7. Prinsip efektivitas dan efisienasi. 8. Profesionalisme dalam proses perpajakan.
19
9. Akuntabilitas dan dipertanggung jawabkan kepada masyarakat. 10. Supervisi yang sehat.
2.2.3. Dimensi Reformasi Adminitrasi Perpajakan Penerapan sistem administrasi perpajakan modern melalui program dan kegiatan dalam kerangka reformasi administrasi perpajakan jangka menengah berikut ini diuraikan dalam dimensi-dimensi sistem administrasi perpajakan. Dengan mendasarkan pada teori Caiden (1991), menurut Nasucha, empat dimensi reformasi administrasi perpajakan, yaitu 2.2.3.1 Struktur Organisasi a. Pengertian Struktur Organisasi Mengutip Adi wisatra (1998), dalam penelitian sofyan (2005)
bahwa struktur organisasi adalah unsur yang berkaitan dengan polapola peran yang sudah ditentukan dan hubungan antar peran, alokasi kegiatan kepada sub unit-sub unit terpisah, pendistribusian wewenang di antara posisi administratif, dan jaringan komunikasi formal. Menurut Robinson dalam penelitian Nasucha (2004) Struktur
organisasi mengandung pengertian tentang bagaimana tugas kerja akan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal. Menurut Amirullah dan Budiyono (2004) struktur organisasi
dapat didefenisikan sebagai suatu sistem jaringan kerja terhadap tugas – tugas, sitem pelaporan, dan komunikasi yang menghubungkan secara bersama pekerjaan individual dan kelompok. oleh karena itu, sebuah stuktur organisasi hendaknya mengalokasikan pekerjaan melalui sebuah divisi pekerjaan dan menyediakan koordinasi dari hasilhasil kinerja sehingga sasaran organisasi terlaksana dengan baik.
20
2.2.3.2 Prosedur Organisasi a. Pengertian Prosedur Organisasi
Lazzaro (2000) prosedur organisasi adalah perincian langkah – langkah dari sistem dan rangkaian kegiatan yang saling berhubungan erat satu sama lainnya untuk mencapai tujuan tertentu. Sofyan (2005) Prosedur organisasi berkaitan dengan proses komunikasi, pengambilan keputusan, Pemilihan prestasi, sosialisasi dan karier. sedangkan pembahasan dan pemahaman prosedur organisasi berpijak pada aktivitas organisasi yang dilakukan secara teratur. Schein (1977) dalam penelitian Nascuha (2004) menyatakan bahwa sosialisasi organisasi
adalah proses mempelajari sesuatu,
proses tentang sesuatu yang di indoktrinasi, dan proses sesuatu yang dipelajari tentang apa yang terpenting dalam sebuah organisasi atau sub unit yang berada didalamnya 2.2.3.3. Strategi Organisasi a. Pengertiaan Strategi Organisasi
Ariyanto
(2007)
mengutip
dari
“Advanced
Strategic
Management” strategi organisasi pada dasarnya untuk menciptakan “ fit “ atau “ macth “ antara kapabilitas internal organisasi dan peluang eksternal. Alat analisis untuk menciptakan “fit” atau “match”adalah
analisis
SWOT
(Stenghts,Weaknessess,Opportunities,Treats
- kekuatan, kelemahan,
kesempatan, ancaman ) Sofyan (2005) Strategi organisasi dipandang sebagai siasat, sikap pandangan dan tindakan yang bertujuan memanfaatkan segala keadaan, faktor, peluang, dan sumber daya yang ada sedemikian rupa sehingga tujuan organisasi dapat dicapai dengan berhasil dan selamat. Strategi berkembang dari waktu ke waktu sebagai pola arus keputusan yang bermakna.
21
Robbins
(1990)
menyebutkan
dimensi
strategi
yang
memperlihatkan yang banyak implikasinya terhadap struktur organisasi diantaranya.
Inovasi,
sampai
sejauhmana
organisasi
dapat
memperkenalkan suatu produk atau jasa yang baru. Deferensiasi, menciptakan kesetiaan kepada pelanggan dengan cara memenuhi kebutuhan tertentu secara khusus. Breadth, memperluas pasar yang dilayani. Cost Control, memeperhatikan sejauh mana organisasi mampu mengontrol biaya secara ketat 2.2.3.4. Budaya Organisasi a. Pengertian Budaya Organisasi
Schermerhon (2001) Cultur atau budaya mengandung pengertian sebagai seperangkat kepercayaan, nilai dan pola prilaku yang dapat diterima oleh sekelompok orang. Shcein (2001) menyatakan budaya organisasi didefenisikan sebagai sistem penyebaran kepercayaan dan nilai – nilai yang berkembang
dan
mengarahkan
prilaku
anggota
–
anggota
organisasinya. Suatu budaya yang kuat dapat mencapai hasil yang sama tanpa perlu dokumentasi tertulis. Sofyan (2005) Budaya organisasi didefenisikan sebagai sistem
penyebaran kepercayaan dan nilai – nilai yang berkembang dalam organisasi dan mengarahkan prilaku anggota – anggotanya. P.Robbins dan A.judge (2008) kultur organisasi (Organizational
Culture) mengacu pada sebuah sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan suatu organisasi dari organisasi – organisasi lainnya.
22
2.2.4. Kepatuhan Wajib Pajak 2.2.4.1
Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak Menurut Ismawan (2001) agar tercapainya kepatuhan sukarela
ada beberapa faktor diantaranya pelayanan yang baik, Prosedur yang sederhana dan mudah, pemantauan kepatuhan dan verifikasi yang efektif. Gunadi (2005:4) pengertian kepatuhan wajib pajak (Tax compliance) adalah bahwa wajib pajaknya sesuai dengan aturan – aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan , investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun adminitrasi Menurut Zain ( 2003 : 31 ) Kepatuhan wajib pajak adalah suatu
iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, yang tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya. Ada dua macam kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material : a. Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan undang – undang perpajakan. b. Kepatuhan Material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perapajakan , yakni sesuai isi undang – undang perpajakan. Menurut Soemitro, secara umum teori tentang kepatuhan dapat digolongkan dalam teori paksaan dan teori konsensus. menurut Teori paksaan, orang mematuhi hukum karena adanya unsur paksaan dari kekuasaan yang bersifat legal dari penguasa. Teori ini didasarkan pada asumsi bahwa paksaan fisik yang merupakan monopoli penguasa adalah
23
dasar terciptanya suatu ketertiban sebagai tujuan hukum. Sedangkan dari Teori Konsensus, dasar legalitas hukum. Teori inilah yang sejalan dengan upaya mewujudkan kepatuhan sukarela wajib pajak.
2.2.4.2. Manfaat Sebagai Wajib Pajak Patuh Sebagai wajib pajak patuh, wajib pajak memperoleh banyak manfaat selain mendapatkan pengembalian pendahuluan restitusi juga merupakan
citra
manajemen.
artinya
penyelesaian
permohonan
restitusinya dalam jangka waktu tidak lebih dari satu bulan untuk PPN dan tiga bulan untuk PPh tanpa pemeriksaan pajak sebagaimana lazimnya. Memperoleh status wajib pajak patuh, butuh pengelolaan kewjiban perpajakan yang baik. Prosedur penyelesaian permohonan restitusi dilakukan sebagai berikut : a.
Wajib pajak patuh dapat mengajukan permohonan pengembalian Kelebihan
pembayaran
pajak
dengan
menggunakan
Surat
Pemberitahuan atau surat tersendiri, dan kepadanya diterbitkan Surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak b.
Wajib pajak patuh yang tidak menghendaki diterbitkan surat keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan pajak harus membuat pernyataan tertulis bersamaan dengan permohonannya.
c.
Setelah melakukan penelitian, kepala kantor pelayanan pajak menerbitkan
Surat
Keputusan
Pengembalian
Pendahuluan
Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lambat tiga bulan untuk Pajak Penghasilan dan satu bulan untuk Pajak Pertambahan Nilai, sejak permohonan d.
diterima dengan lengkap.
Apabila setelah lewat jangka waktu tersebut di atas, surat Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) belum
diterbitkan
menerbitkan
Surat
maka
kepala
Keputusan
kantor
pelayanan
Pengembalian
pajak
Pendahuluan
Kelebihan Pajak, paling lama tujuh hari kerja setelah jangka waktu tersebut berakhir.
24
2.2.4.3. Kriteria Wajib Pajak Patuh Wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak sebagai wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu
dimaksud
dalam
keputusan
Mentri
Keuangan
Nomor
544/KMK.04/2000 tentang kriteria wajib pajak patuh yang dapat diberikan pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana diubah dengan Keputusan Mentri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003, bahwa kriteria wajib pajak diantaranya sebagai berikut : a. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT Tahunan dalam 2 terakhir b. Dalam tahun terakhir Penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berurut – urut c. SPT masa tanggal terlambat terlambat itu disampaikan tidak lewat batas dari batas waktu penyampaian SPT masa berikutnya d. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh perizinan untuk menunda pembayaran pajak, Tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan SPT yang diterbitkan untuk 2 masa Pajak terakhir. e. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan dalam waktu 10 tahun f. Dalam laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau badan pengawas keuangan dan pembangunan harus dengan pendapat wajar tanpa
pengecualian
atau
dengan
pengecualian
sepanjang
pengecualian tidak mempengaruhi laba rugi fiskal. Laporan audit harus disusun dalam bentuk panjang (Long Form Report), Menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal. g. Dalam hal laporan keuangan wajib pajak tidak diaudit oleh Akuntan Publik, maka wajib pajak harus mengajukan permohonan tertulis paling lambat 3 bulan sebelum tahun buku berakhir, untuk dapat ditetapkan
sebagai
wajib
pajak
patuh
ditambah
syarat
menyelenggarakan pembukuan selama 2 tahun terakhir dan wajib
25
pajak pernah dilakukan pemeriksaan Pajak. Apabila dalam 2 tahun terakhir terhadap wajib pajak pemeriksaan Pajak, maka koreksi untuk pajak terutang tidak lebih dari 10%. Wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melakasanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan dan peraturan pelaksanaan yang berlaku. Predikat wajib pajak patuh mengandung arti disiplin dan taat, tidak sama dengan wajib pajak yang berpredikat pembayar pajak dalam jumlah yang besar. Karena pembayar Pajak terbesar belum tentu memenuhi kriteria sebagai wajib pajak patuh meskipun memberikan kontribusi besar pada negara jika masih memiliki tunggakan maupun keterlambatan penyetoran dan pelaporan pajaknya.
2.2.4.4.
Kriteria Wajib Pajak Tidak Patuh Surat penetapan wajib pajak Patuh dicabut oleh Kepala Kantor wilayah setelah mempertimbangkan usulan Kepala Kantor Pelayanan Pajak, dalam hal memenuhi kriteria pembatalan yaitu : a. Terhadap wajib pajak tersebut dilakukan tindakan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan; b. Wajib pajak terlambat menyampaikan SPT Masa lebih dari 3 ( tiga ) masa pajak untuk semua jenis Pajak. c. Dalam hal wajib pajak terlambat menyampaikan SPT masa tidak lebih 3 (tiga) masa Pajak, terdapat penyampaian SPT masa berikutnya. d. Wajib pajak terlambat menyampaikan SPT masa untuk 2 (dua) masa pajak lebih berturut- turut untuk semua jenis Pajak. e. Dalam suatu masa pajak, ternyata tidak memenuhi kriteria “ tidak pernah
dijatuhi
hukuman
karena melakukan
tindak
pidana
perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir” sejak masa pajak yang bersangkutan.
26
2.2.4.5
Kepatuhan Psikologis Kepatuhan wajib pajak adalah suatu yang menunjukkan ketaatan serta kesadaran yang dimiliki oleh wajib untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Erard dan Feinstin (1994) dikutip Nasucha, menggunakan
teori psikologi dalam kepatuhan wajib pajak, yaitu rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah. a. Penyuluhan Pajak Peranan penyuluhan sesungguhnya sangat fundamental. optimalisasi
penyuluhan
perpajakan
adalah
bagian
dari
upaya
mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang 1945 yaitu membangun suatu masyarakat khususnya masyarakat wajib pajak yang cerdas jujur dan benar- benar menyadari peranannya didalam pembangunan bangsa dan negara. upaya yang dilakukan
Direktorat
Jendral
Perpajakan
yang
berusaha
untuk
mencerdaskan masyarakat melalui penyampaian informasi perubahan perpajakan dan penyuluhan perpajakan yaitu dengan penyusunan konsep anatara lain program, sistem, dan metode yang sistematis, dan konferhensif, tingkatkan kualitas sumber daya manusianya dengan diklat penyuluhan perpajakan, termasuk peningkatan pengetahuan dan kemapuan sebagai Publik Relation. b. Pelayanan Pajak Terdapat 4 (empat) karakteristik pelayanan yang dapat diberikan oleh KPP kepada wajib pajak yaitu : 1. Tidak berwujud (Intandibility) Suatu jasa atau pelayanan mempunyai sifat tidak berwujud, tidak dapat dipisahkan dan dinikmati sebelum dibeli oleh pelanggan atau wajib pajak. 2. Tidak dapat dipisahkan. Dihasilkan atau dirasakan pada waktu bersamaan dan apabila dikehendaki oleh pelanggan untuk diserahkan
27
kepada pelanggan lainnya, maka dia akan tetap merupakan bagian dari jasa tersebut. 3. Bervariasi (Variability) Pelayanan senantiasa mengalami perubahan tergantung dari siapa penyedia jasa, penerima jasa dan kondisi dimana jasa tersebut diberikan. 4. Tidak tahan lama (Perishability) Daya tahan suatu pelayanan tergantung suatu system yang diciptakan oleh berbagai faktor. c. Pemeriksaan Pajak Konsep pemerikasaan pajak merupakan salah satu hak yang dimiliki fiskus sesuai pasal 29 UU KUP. Pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa pajak yang telah memiliki tanda pengenal pemeriksa dilengkapi dengan surat pemerintah pemeriksaaan yang diperlihatkan kepada wajib pajak yang diperiksa, pasal 1 angka UUD KUP menegaskan bahwa yang dimaksud pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lain untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakannya dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan.
2.2.5. Pengaruh
Struktur
organisasi,
Prosedur
organisasi,
Strategi
organisasi, Budaya organisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 2.2.5.1. Pengaruh Struktur organisasi terhadap kepatuhan wajib pajak Menurut Robinson dalam penelitian Nasucha (2004), menyatakan bahwa struktur organisasi mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. pengaruh ini ditunjukkan dengan rencana formal untuk menciptakan pembagian kerja yang efisien dari koordinasi yang efektif dari kegiatan – kegiatan anggota organisasi. Hal ini dipertegas oleh Zain (2003:31) kepatuhan wajib pajak adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, yang tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham dan berusaha untuk memahami semua
28
ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya. 2.2.5.2
Pengaruh prosedur organisasi terhadap kepatuhan wajib pajak
Lazzaro (2000) prosedur organisasi adalah perincian langkah – langkah dari sistem dan rangkaian kegiatan yang saling berhubungan erat satu sama lainnya untuk mencapai tujuan tertentu. Prosedur organisai mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. didukung dengan pernyataan Soemitro, secara umum teori tentang kepatuhan dapat digolongkan dalam teori paksaan dan teori konsensus. menurut teori paksaan, orang mematuhi hukum karena adanya unsur paksaan dari kekuasaan yang bersifat legal dari penguasa. Teori ini didasarkan pada asumsi bahwa paksaan fisik yang merupakan monopoli penguasa adalah dasar terciptanya suatu ketertiban sebagai tujuan hukum. Sedangkan dari Teori konsensus , dasar legalitas hukum. Teori inilah yang sejalan dengan upaya mewujudkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Menurut Ismawan (2001) agar tercapainya kepatuhan sukarela ada beberapa faktor diantaranya, pelayanan yang baik, prosedur yang sederhana dan mudah, pemantauan kepatuhan dan verifikasi yang efektif. 2.2.5.3
Pengaruh Strategi Organisasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sofyan (2005) Strategi organisasi dipandang sebagai siasat, sikap pandangan dan tindakan yang bertujuan memanfaatkan segala keadaan, faktor, peluang, dan sumber daya yang ada sedemikian rupa sehingga tujuan organisasi dapat dicapai dengan berhasil dan selamat. Dari pernyataan diatas strategi organisasi mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan dapat diketahui melalui penyampaian informasi perpajakan dan penyuluhan perpajakan yaitu dengan penyusunan konsep anatara lain program, sistem, dan metode yang sistematis, dan konferhensif, tingkatkan kualitas sumber daya manusianya dengan
29
diklat penyuluhan perpajakan, Simplifikasi administrasi perpajakan, Intensifikasi penerimaan pajak. untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. didukung penelitian Zain ( 2003 : 31 ) Kepatuhan wajib pajak adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, yang tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan. 2.2.5.4
Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Marcus sofyan (2005) Budaya organisasi didefenisikan sebagai sistem penyebaran kepercayaan dan nilai – nilai yang berkembang dalam organisasi dan mengarahkan prilaku anggota – anggotanya.
Stephen P.Robbins dan timoty A.judge (2008) kultur organisasi (Organizational Culture ) mengacu pada sebuah sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan suatu organisasi dari organisasi – organisasi lainnya. Budaya organisasi mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan dapat diketahui melalui, penyiapan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan profesional, antara lain melalui pelaksanaan fit and
proper test secara ketat, penempatan pegawai yang disesuaikan dengan kapasitas dan kapabilitasnya, reorganisasi, kaderisasi, pelatihan dan pogram pengembangan self capacity, reward and punishmen, reformasi, nilai, moral, dan komitmen terhadap tugas. Didukung pernyataan
Soemitro, tentang kepatuhan Teori Konsensus berdasarkan legalitas hukum. Teori inilah yang sejalan dengan upaya mewujudkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah suatu yang menunjukkan ketaatan serta kesadaran yang dimiliki oleh wajib untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.
30
2.3. Kerangka Pemikiran
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Reformasi Administrasi Perpajakan Stuktur Organisasi
Prosedur Organisasi
Strategi Organisasi
Budaya Organisasi
Analisis Regresi berganda Kepatuhan Wajib Pajak
Aspek Psikologis Penyuluhan Pajak
Pelayanan Pajak
Pemeriksaan Pajak
2.4. Hipotesis Berdasarkan penelitian terdahulu, landasan teori, maka hipotesis ini : Ha1 = Struktur organisasi mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Ha2 = Prosedur organisasi mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib Pajak. Ha3 = Strategi organisasi mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib Pajak. Ha4 = Budaya organisasi mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Ha5 = Struktur organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi dan budaya organisasi mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib
31
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
3.1. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 3.1.1. Definisi Operasional Definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah : a.
Struktur Organisasi adalah tentang bagaimana tugas kerja akan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal.
b.
Prosedur Organisasi adalah adalah perincian langkah – langkah dari sistem dan rangkaian kegiatan yang saling berhubungan erat satu sama lainnya untuk mencapai tujuan tertentu.
c.
Strategi Organisasi adalah siasat, sikap pandangan dan tindakan yang bertujuan memanfaatkan segala keadaan, faktor, peluang, dan sumber daya yang ada sedemikian rupa sehingga tujuan organisasi dapat dicapai dengan berhasil dan selamat.
d.
Budaya Organisasi adalah sistem penyebaran kepercayaan dan nilai – nilai yang berkembang dan mengarahkan prilaku anggota – anggota organisasinya. Suatu budaya yang kuat dapat mencapai hasil yang sama tanpa perlu dokumentasi tertulis.
e. Kepatuhan wajib pajak psikologis adalah suatu yang menunjukkan ketaatan serta kesadaran yang dimiliki oleh wajib untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.
3.1.2. Pengukuran Variabel Dalam penelitian ini pengukuran variabel yang digunakan adalah: a. Variabel bebas atau independen Variabel Independen atau variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah (X1) Struktur organisasi dalam hal ini, diukur dengan pembenahan fungsi pelayanan dan pemeriksaan, pendelegasian otoritas
32
kegiatan pelayanan dan pemeriksaan, sistem pelaporan secara rutin, jalur pengawasan tugas dan pemeriksaan. (X2) Prosedur organisasi dalam hal ini, diukur dengan perubahan metode pelayanan dan pemeriksaan, inovasi proses, perubahan metode operasi, informasi. (X3) Strategi organisasi dalam hal ini, diukur dengan Strategi finansial, dan non finansial. (X4) Budaya organisasi dalam hal ini, diukur dengan nilai, norma, iklim organisasi, dan komitmen terhadap tugas. b. Variabel terikat atau dependen (Y) Kepatuhan wajib pajak diukur dari aspek psikologis dengan penyuluhan, pelayanan, dan pemeriksaan. Pengukuran unsur reformasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi dilakukan dengan menggunakan kuesioner.
skala
interval
(Likkert)
dimana
komponen
yang
dipergunakan pertanyaan dengan kategori. SS
: Sangat Setuju dengan skor 5
S
: Setuju dengan skor 4
KS
: Kurang Setuju dengan skor 3
TS
: Tidak Setuju dengan skor 2
STS
: Sangat Tidak Setuju dengan skor 1
Tabel pengukuran Variabel 3.1 VAriabel
X1
Sub variabel
dimensi
indikator
Struktur
Pembenahan fungsi a. Pembagian tugas yang
Organisasi
pelayanan dan
jelas,
pemeriksaan
b. Spesifikasi tugas dan tanggung jawab, c. kemudahan jalur penyelesaian
33
butir pertanyaan
1,2,3
Pendelegasian
a. Petunjuk komunikasi
otoritas kegiatan
b. Penyesuaian
4,5,6
komunikasi c. Otoritas formal melalui pengambilan keputusan Sistem pelaporan secara rutin
a. Monitor aktivitas
7,8
pelayanan dan pemeriksaan b. Evaluasi program pelayanan dan pemeriksaan a Tindakan pelanggaran
Jalur pengawasan
X2
displin
tugas
b. Pememberian sanksi
Prosedur
Perubahan metode
a. Penyederhanaan
Organisasi
pelayanan dan
Prosedur
pemeriksaan
9,10
11,12
b. Penilaian prestasi pegawai
Inovasi Proses
a. Pelayanan dan pemeriksaan melalui komputerisasi
Perubahan metode operasi
13,14
a. Penyederhanaan formulir b. Waktu, volume pelayanan dan pemeriksaan
15,16,17,18
c. Fasilitas yang memadai Informasi
a. Informasi internal
34
19
X3
Strategi
Strategi finansial
Organisasi
a. Biaya perunit b. Jumlah formulir
20,21,22,23 ,24
c. Biaya sosialisasi dan penyuluhan c. Perbandingan pelayanan dan pemeriksaan dengan pemintaan publik
Strategi non
a. Sumber dana
finansial
b. Penggunaan dana
25,26
operasional X4
Budaya
Nilai dan norma
a. Pemahaman misi dan
Organisasi
27,28,29
tanggung jawab organisasi b. Tugas dan tanggung jawab dengan prosedur organisasi Iklim organisasi
30,31,32,
dan komitmen
a. Pandangan terhadap
terhadap tugas
pelaksanaan pekerjaan b. dentitas pekerjaan c. Kesesuaian tugas dan tanggung jawab
Y
Kepatuhan
Penyuluhan
a. Informasi perpajakan
Psikologis
b. Sosialisasi perubahan
Wajib pajak
33,34,35,
dan nformasi Pelayanan
perpajakan
Pemeriksaan
a.Prosedur pelayanan b.Komunikasi antara WP dan Aparat pajak a.Cara pemeriksaan
35
36,37,
b.Tujuan dan dualisme
38,39,40
pemeriksaan c. Pelanggaran pajak
3.2. Teknik Penentuan Populasi dan Sampel 3.2.1. Populasi Populasi penelitian ini adalah wajib pajak yang berada dalam satu KPP modern salah satunya yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jakarta Setiabudi satu. 3.2.2. Sampel Dalam menentukan sampel menggunakan metode
random
sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang memberikan kesempatan yang sama kepada populasi untuk dijadikan sampel. Sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 responden. kriteria pemilihan sampel adalah wajib pajak pribadi yang telah terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Setiabudi Satu.
3.3. Teknik Pengumpulan Data 3.3.1. Jenis Data Data Primer merupakan data yang dikumpulkan sendiri oleh perorangan atau organisasi langsung melalui obyeknya. Dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dan kuesioner. Wawancara dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Setiabudi Satu. kuesioner diberikan langsung kepada wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu.
36
3.3.2. Sumber Data Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini berasal dari obyek penelitian yaitu pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Setiabudi satu yang beralamat di Jalan HR Rasuna Said Blok B Kav. 8 Jakarta Selatan.
3.3.3. Pengumpulan Data Pengumpulan data serta bahan – bahan dalam penelitian ini dilakukan melalui : a. Penelitian Kepustakaan ( Library Research) Adalah dengan cara membaca dan mempelajari buku–buku dan sumber–sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian. b. Penelitian Lapangan (Field Research) Adalah suatu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan penelitian langsung dilapangan. Langkah – langkah yang ditempuh untuk penelitian ini antara lain; 1) Observasi atau tinjauan Melakukan tinjauan langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta setiabudi satu untuk mendapatkan gambaran di lingkungan KPP yang berhubungan dengan reformasi administrasi perpajakan. 2) Wawancara atau interview Mengadakan wawancara dengan pihak yang terkait pada KPP yakni Seksi Pengawasan dan Konsultasi 1, Seksi Pengolahan Data dan Informasi, serta Seksi Pelayanan untuk mendapatkan informasi dari pihak intern. 3) Kuesioner atau angket Kuesioner atau angket adalah suatu cara pengumpulan data dengan menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden, tekhnik ini
37
memberikan tanggung jawab kepada responden untuk membaca dan menjawab pertanyaan.
3.4. Teknik Analisis dan Uji Hipotesis 3.4.1. Uji Kualitas Data 3.4.1.1. Uji Validitas Uji validitas bertujuan untuk menentukan apakah kuesioner yang digunakan dalam penelitian dapat mengukur atribut yang dimaksud. Dengan menggunakan prosedur seleksi item dengan cara menguji karakteristik masing – masing item yang menjadi bagian tes yang bersangkutan, item – item yang tidak memenuhi syarat kualitas tidak dapat diikutkan menjadi bagian tes. 3.4.1.2. Uji Reliabilitas Uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah kuesioner dapat memberikan ukuran yang konstan atau tidak. Dalam penelitian ini pengujian reliabilitas dilakukan dengan internal consistency, yaitu dilakukan dengan cara mencobakan instrumen sekali saja, kemudian yang diperoleh dianalisis dengan teknik tertentu. Teknik yang digunakan adalah teknik koefisien Alpha Cronbach’s. Koefisien ini merupakan koefisien reliabilitas yang paling sering digunakan karena koefisien ini menggambarkan varians dari item – item baik untuk format benar atau salah atau bukan seperti format skala likert. Tabel 3.2 Kategori Penilaian Tinggi Rendahnya Reliabilitas Instrumen Interval Koefisien
Tingkat Reliabilitas
0,00 – 0,20
Sangat Rendah
0,20 – 0,40
Rendah
0,40 – 0,60
Cukup
0,60 – 0,80
Tinggi
0,80 – 1,00
Sangat Tinggi
Sumber : Sugiono, 2005 : 282
38
3.4.1.3
Uji Normalitas Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel independen dan variabel dependennya memiliki distribusi data normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Pengujian normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov – Smirnov dalam program SPSS. Dalam pengambilan keputusannya adalah apabila Sigma lebih besar daripada alpha ( α ). Dimana dalam penelitian ini alpha (α) yang digunakan adalah sebesar 0.05 (5%).
3.4.2.
Uji Asumsi BLUE (Best Linear Unbiased Estimator) Didalam persamaan regresi berganda harus bersifat BLUE, artinya bahwa pengambilan keputusan melalui uji F dan uji t tidak boleh bias. untuk menghasilkan keputusan yang BLUE, maka harus dilakukan uji multikolinieritas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas. a. Multikolinieritas Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam persamaan
regresi
ditemukan
adanya
korelasi
antar
variabel
independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Uji multikolinieritas dilakukan dengan menggunakan nilai Variance Inflation Factor (VIF). Multikolinieritas terjadi jika nilai Variance Inflation Factor (VIF) melebihi 10, jika nilai
Variance Inflation Factor (VIF) kurang dari 10 menunjukkan bahwa korelasi antar variabel independen masih bisa ditolerir. b. Autokorelasi Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui adanya korelasi antar pengganggu (error term) pada suatu periode dengan kesalahan pada periode sebelumnya yang biasanya terjadi karena menggunakan data time series.
39
Uji autokorelasi dilakukan dengan menghitung nilai Durbin Watson (DW). Jika Durbin Watson (DW) berkisar antara -2 sampai +2 menunjukkan bahwa modal regresi tidak terjadi autokorelasi. c. Heteroskedastisitas Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Menurut Santoso (2002:301) eteksi adanya heteroskedastisitas adalah : 1. Nilai profitabilitas > 0,05 berarti bebas dari heteroskedastisitas 2. Nilai profitabilitas < 0,05 berarti terkena heteroskedastisitas.
3.4.3 Teknik Analisis Data Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara reformasi adminitrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak digunakan metode regresi linier berganda dan untuk mempermudah pelaksanaan perhitungan maka penelitian ini akan menggunakan alat bantu SPSS (Statistical
Product and Service Solutions) for windows version 13.0 3.4.3.1 Regresi Linier Berganda Persamaan regresi linier berganda dengan menggunakan 4 (empat) variabel independen dapat dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut; Y = a + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 + b4 X4 + e Dimana : Y
= Kepatuhan wajib pajak
X1
= Struktur organisasi
X2
= Prosedur organisasi
X3
= Strategi organisasi
X4
= budaya organisasi
a
= Konstanta
40
b1, b2, b3, b4 = Koefisien regresi untuk masing–masing variabel independen e
= Standart Eror
3.4.4. Uji Hipotesis Untuk menjawab hipotesis yang telah dibuat dapat digunakan metode analisis sebagai berikut : 3.4.4.1.
Pengujian Individu atau Parsial (uji t) Uji hipotesis dengan uji t yaitu dengan mencari membandingkan dengan t
tabel ,
t
hitung
dan
apakah variabel independen secara
parsial memiliki pengaruh yang signifikan atau tidak dengan variabel dependen. Rumusan hipotesis dalam pengujian ini adalah sebagai berikut : Ho1 = Struktur organisasi tidak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Ha1 = Struktur
organisasi
mempunyai
pengaruh
terhadap
kepatuhan wajib pajak. Ho2 = Prosedur Organisasi tidak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Ha2 = Prosedur
organisasi
mempunyai
pengaruh
terhadap
kepatuhan wajib pajak. Ho3 = Strategi organisasi tidak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Ha3 = Strategi organisasi mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Ho4 = Budaya organisasi tidak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Ha4 = Budaya organisasi mempunyai pengaruh terhadap terhadap kepatuhan wajib pajak. Kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis adalah a. - Jika thitung > ttabel, maka Ho ditolak (ada pengaruh yang signifikan)
41
- Jika thitung < ttabel, maka Ho diterima (tidak ada pengaruh) b. Berdasarkan dasar signifikansi, kriterianya adalah - Jika signifikansi > 0,05 maka Ho diterima. - Jika signifikansi < 0,05 maka Ho ditolak. 3.4.4.2.
Pengujian Menyeluruh atau Simultan (uji F) Uji hipotesis dengan uji F yaitu dengan mencari F membandingkan dengan F
tabel ,
hitung
dan
apakah variabel independen secara
simultan memiliki pengaruh yang signifikan atau tidak dengan variabel dependen. Rumusan hipotesis dalam pengujian ini adalah sebagai berikut Ho5 = Struktur organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi dan budaya organisasi tidak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Ha5 = Struktur organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi dan budaya organisasi mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis adalah a. - Jika Fhitung > Ftabel, maka Ho ditolak (ada pengaruh yang signifikan) - Jika Fhitung < Ftabel, maka Ho diterima (tidak ada pengaruh) b. Berdasarkan dasar signifikansi, kriterianya adalah - Jika signifikansi > 0,05 maka Ho diterima. - Jika signifikansi < 0,05 maka Ho ditolak.
3.4.4.3.
Uji Koefisien Determinasi ( R2 ) Koefisien Determinasi (R2) berguna untuk mengukur seberapa besar peranan
variabel
independen
secara
simultan
perubahan yang terjadi pada variabel dependen.
42
mempengaruhi
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 4.1. Deskripsi Objek Penelitian 4.1.1. Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Setiabudi Satu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Setiabudi Satu merupakan reorganisasi dari kantor pelayanan pajak Jakarta Setibudi yang dipecah menjadi dua kantor, yaitu Kantor Pelayanan Pajak Setiabudi satu dan kantor pelayanan pajak setiabudi dua berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 443/KMK.01/2001 tanggal 01 Juli 2001. selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 55/KMK.01/2007 tanggal 31Mei 2007 tentang perubahan atas PMK Nomor 132.01/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jendral Pajak, Kantor pelayanan pajak pratama jakarta setiabudi dipecah menjadi kantor pelayanan pajak setiabudi satu (Kode 011) dan kantor pelayanan pajak setiabudi tiga (Kode 63) dimana willayah kerjanya hanya melingkupi 2 kelurahan Setiabudi, yaitu kelurahan Karet dan kelurahan Karet Kuningan.
4.1.2 Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Setiabudi Satu Menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan kelas dunia, yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat.. a. Fiskal Menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan Undang – undang perpajakan dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi.
43
b. Ekonomi Mendukung
kebijaksanaan
pemerintah
dalam
mengatasi
permasalahan ekonomi bangsa dengan kebijaksanaan perpajakan yang
minimizing distortion. c. Politik Mendukung proses demokratisasi bangsa dimana hak –hak masyarakat untuk mnyatakan pendapat dan keinginannya harus dihormati, dilayani, dan diakomondasikan pemerintah. d. Kelembagaan Senantiasa memperbaharui diri, selaras dengan aspirasi masyarakat dan teknokrasi perpajakan serta administrasi perpajakan mutakhir. 4.1.3. Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Setiabudi Satu Sebagai pihak pelaksana dari Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Satu memiliki tugas yang terungkap dengan jelas dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 55/KMK.01/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pajak yaitu melaksanakan sebagian tugas pokok Departemen Keuangan di bidang penerimaan negara yang berasal dari pajak sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak yang dihimpun harus mampu memenuhi harapan masyarakat sebagai pendukung kemandirian pembiayaan pemerintah, dan dilaksanakan dengan efektif dan efisien sehingga cost of collection dan cost of compillance dapat ditekan serendah mungkin serta mampu mencegah tax evasion dan tax avoidance secara optimal.
44
4.2 Derkripsi Hasil Penelitian 4.2.1 Reformasi Administrasi Perpajakan Kantor Pelayanan Pajak ( KPP ) Pratama Jakarta Setia Budi Satu. Direktorat Jenderal Pajak telah memulai beberapa langkah reformasi administrasi perpajakan yang menjadi landasan bagi terciptanya administrasi perpajakan yang modern efisien dan dipercaya masyarakat pada kantor pelayanan pajak diantaranya adalah ;
4.2.1.1. Reformasi Struktur Organisasi Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta SetiaBudi Satu. Sebagai wujud pembenahan fungsi pelayanan, pengawasan dan pemeriksaan, Kemudian
Pendelegasian
otoritas kegiatan,
sistem
pelaporan secara rutin, jalur pengawasan tugas dan pemeriksaan. Struktur organisasi yang berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor443/KMK.01/2001 disusun menurut jenis pajak. Sistem administrasi
perpajakan
modern
struktur organisasi
dirancang dengan paradigma berdasarkan fungsi dengan pemisahan fungsi yang jelas antara Kanwil dan KPP, dimana KPP bertanggung jawab melaksanakan fungsi pelayanan, pengawasan, penagihan dan pemeriksaan, sedangkan Kanwil bertanggung jawab melaksanakan fungsi pengawasan pelaksanaan operasional. Perubahan atau reformasi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Prtama Setiabudi Satu diantarnya perubahan struktur organisasi yang dilakukan yaitu dari fungsi organisasi menjadi seksi organisasi sehingga perbaikan pelayanan bagi setiap wajib pajak melalui pembentukan lebih efisien dan efektif, spesifikasi tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan sehingga pekerjaan lebih cepat selesai,
45
penyesuaian
komunikasi
dalam
pendelegasian
otoritas
kegiatan
pelayanan dan pemeriksaan.
4.2.1.2. Reformasi Prosedur Organisasi Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta SetiaBudi Satu. Posedur organisasi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Prtama Jakarta Setiabudi Satu diantarnya penyederhanaan prosedur untuk mengisi formulir Surat Setoran Pajak, dan pelaporan pajak. Untuk mengakses suatu pelayanan dan pemeriksaan melalui program komputerisasi, seperti pelaporan pajak (e – reporting, e – SPT on line) kemudian untuk mempercepat
pelayanan kepada wajib pajak yaitu
dengan menambah petugas dan counter pelayanan. Selalu memberikan informasi yang berguna bagi wajib pajak, seperti penunjukan Account Respentative, memberikan fasilitas yang memadai untuk para wajib pajak, untuk menampung saran dari wajib pajak dibentuk tempat pelayanan terpadu. Intensitas volume pelayanan dan pemeriksaan berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4.2.1.3. Reformasi Strategi Organisasi Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta SetiaBudi Satu. Strategi organisasi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Prtama Setiabudi Satu diantarnya dengan Kampanye dan sosialisasi perpajakan sebagai bagian dari good governance framework melalui berbagai pihak, seperti perguruan tinggi, dan juga melalui media masa, portal website, serta pemasangan billboard di tempat-tempat strategi dan meningkatkan
kinerja
penyuluhan
sebagai
information
service,
simplifikasi administrasi perpajakan, Intensifikasi penerimaan pajak. Mengembangkan mekanisme internal quality control atas pelaksanaan pelayanan dan pemeriksaan, melaksanakan pelatihan tentang metode dan teknik pelayanan prima, membangun sistem komunikasi yang
46
efektif. Untuk mempermudah wajib pajak dalam menyetorkan dan melaporkan pajak para pegawai pajak ditempatkan pada tempat yang sesuai, dimana potensi pajaknya masih kurang. Dengan dukungan teknologi informasi mempercepat proses pelayanan dan pemeriksaan dimana basis data dikembangkan dalam jaringan online. Merancang, mengusulkan dan merealisasikan kebutuhan investasi sehubungan dengan reorganisasi dan penerapan sistem administrasi perpajakan modern.
4.2.1.4. Perubahan Budaya Organisasi Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta SetiaBudi Satu. Perubahan atau reformasi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Prtama Setiabudi Satu diantarnya Pembentukan Komite Kode Etik
berdasarkan
Keputusan
Menteri
Keuangan
Nomor
223/KMK.03/2002 tanggal 14 Mei 2002 yaitu dengan meningkatkan efektivitas, penyiapan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan profesional, antara lain melalui pelaksanaan fit and proper test secara ketat, penempatan pegawai yang disesuaikan dengan kapasitas dan kapabilitasnya, reorganisasi, kaderisasi, pelatihan dan pogram pengembangan self capacity, reward and punishmen, reformasi nilai, moral pegawai pajak, disiplin waktu berkaiatan dengan pekerjaan dan komitmen dan tanggung jawab terhadap tugas. Pegawai pajak mengetahui dengan jelas mengenai pemahaman misi dan visi organisasi.
4.2.1.5. Kepatuhan Aspek Psikologis Tanggapan dari wajib pajak dalam mendapatkan penyuluhan Informasi perpajakan, memahami informasi perpajakan dan sosialisasi perubahan
perundang – undangan yang disampaikan pegawai pajak
cukup baik, terkadang ada saja yang menaggapinya biasa saja. Dalam hal pelayanan dan komunikasi wajib pajak dengan pegawai menanggapinya
47
harus ditingkatkan lagi sehingga wajib pajak merasa nyaman dan akhirnya dapat meningkatkan kepatuhan. Untuk Prosedur pemeriksaan dari aspek kesederhanaan, kecepatan, sikap petugas, berjalan dengan semestinya. sarana dan prasarana sangat memadai. dalam hal prosedur pelaporan dan penyetoran pajak wajib pajak merasakan lebih mudah dan lebih cepat.
4.2.2. Demografi Responden kuesioner Responden dalam penelitian ini adalah para wajib pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Setia Budi Satu. Penyebaran kuesioner ditujukan kepada karyawan yang berwenang mengurus bidang perpajakan pada perusahaan tersebut (kewenangannya adalah menghitung, menyetorkan pajak, mengisi serta melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) ke KPP) seperti manager atau staf pada bagian pajak. Dibawah ini adalah data atau gambaran umum mengenai responden yang menjadi sampel dari penelitian ini adalah sebagai berikut : Tabel 4.6 Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Jenis Kelamin
Jumlah
Persentase
Laki - Laki
53
53 %
Perempuan
47
47 %
Total
100
100%
Sumber : Hasil olahan Kuesioner Berdasarkan tabel 4.6 diatas, jumlah responden laki – laki sebesar 53,00% atau 53 orang dan responden perempuan sebesar 47,00% atau 47 orang dari total sampel yang disebarkan sebanyak 100 sampel.
48
Tabel 4.7 Deskripsi Responden Berdasarkan umur Umur
Jumlah
Persentase
< 25 Tahun
29
29 %
26 – 30 Tahun
30
30 %
31 – 35 Tahun
22
22 %
36 – 40 tahun
13
13 %
> 40 Tahun
6
6%
Total
100
100 %
Sumber : Hasil olahan kuesioner Berdasarkan tabel 4.7 diatas menunjukkan responden yang umurnya kurang dari 25 tahun adalah sebesar 29% atau 29 orang, 30 % atau 30 orang untuk umur 26 – 30 tahun, 22% atau 22 orang untuk umur 31 – 35 tahun, 13 % atau 13 orang untuk umur 36 – 40 tahun, dan 6 % atau 6 orang untuk umur lebih dari 40 tahun. Tabel 4.8 Deskripsi Responden Berdasarkan Tingkat Jabatan
Jabatan
Jumlah
Persentase
Direktur
1
1%
Manager
3
3%
Staf Bagian Perpajakan
9
9%
Karyawan
87
87%
Total
100
100%
Sumber : Hasil olahan kuesioner Berdasarkan tabel 4.8 menunjukkan bahwa 87 orang atau 87% yang menjabat sebagai Karyawan, Staf bagian perpajakan, sebanyak 9
49
orang atau 9%, Manager sebanyak 3 orang atau 3%, dan Direktur sebanyak 1 orang atau 1 % dari total 100 responden. Tabel 4.9 Deskripsi Responden Berdasarkan kriteria Wajib pajak Wajib Pajak
Jumlah
Persentase
Pribadi
100
100%
Sumber : Hasil olahan kuesioner Berdasarkan tabel 4.9 menunjukkan responden wajib pajak pribadi adalah sebesar 100 %. Atau 100 wajib pajak pribadi. Tabel 4.10 Deskripsi Responden Berdasarkan Pengalaman Kerja Lama Kerja
Jumlah
Persentase
< 2 Tahun
19
19%
2 – 3 Tahun
25
25%
3 – 4 Tahun
14
14%
4 – 5 Tahun
9
9%
< 5 Tahun
33
33%
Total
100
100%
Sumber : Hasil olahan kuesioner Berdasarkan tabel 4.10 diatas menunjukkan bahwa sebanyak 19 orang atau 19% yang mempunyai pengalaman kurang dari 2 tahun, 25 orang atau 25 % yang mempunyai pengalaman kerja 2 hingga 3 tahun, 14 orang atau 14 % yang mempunyai pengalaman kerja 3 hingga 4 tahun, 14 orang atau 14% yang mempunyai pengalaman kerja 4 – 5 tahun, dan 33 orang atau 33% yang mempunyai pengalaman kerja lebih dari 5 tahun.
50
Tabel 4.11 Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir Pendidikan Terakhir
Jumlah
Persentase
SMA/Sederajat
0
0%
D3
35
35 %
S1
62
62 %
S2
3
3%
S3
0
0%
Total
100
100 %
Sumber : Hasil olahan kuesioner Berdasarkan tabel 4.11 kelompok responden untuk pendidikan terakhir terbanyak adalah S1 sebesar 62,% atau 62 orang, sedangkan kelompok pendidikan lainnya adalah D3 sebanyak 35 orang atau 35%, dan S2 sebanyak 3 % atau 3 orang.
4.2.3. Uji Validitas dan Reliabilitas 4.2.3.1. Uji Validitas Tabel 4.12 Validitas Pernyataan Variabel Struktur Organisasi (X1)
Pernyataan
R hitung
rtabel
Keterangan
1
0,612
0,468
Valid
2
0,683
0,468
Valid
3
0,634
0,468
Valid
4
0,646
0,468
Valid
5
0,704
0,468
Valid
6
0,780
0,468
Valid
7
0,616
0,468
Valid
8
0,548
0,468
Valid
51
9
0,612
0,468
Valid
10
0,774
0,468
Valid
Sumber : hasil olahan kuesioner Tabel 4.13 Validitas Pernyataan Variabel ProsedurOrganisasi (X1) Pernyataan
r hitung
rtabel
Keterangan
11
0,601
0,468
Valid
12
0,570
0,468
Valid
13
0,784
0,468
Valid
14
0,552
0,468
Valid
15
0,736
0,468
Valid
16
0,716
0,468
Valid
17
0,780
0,468
Valid
18
0,663
0,468
Valid
19
0,650
0,468
Valid
Sumber : Hasil olahan kuesioner Tabel 4.14 Validitas Pernyataan Variabel Strategi Organisasi (X3) Pernyataan
r hitung
rtabel
Keterangan
20
0,662
0,468
Valid
21
0,653
0,468
Valid
22
0,636
0,468
Valid
23
0,653
0,468
Valid
24
0,649
0,468
Valid
25
0,696
0,468
Valid
26
0,596
0,468
Valid
Tabel 4.15 Validitas Pernyataan Variabel Budaya Organisasi (X4) Pernyataan
r hitung
rtabel
Keterangan
27
0,527
0,468
Valid
28
0,556
0,468
Valid
29
0,621
0,468
Valid
30
0,702
0,468
Valid
52
31
0,502
0,468
Valid
32
0,592
0,468
Valid
Sumber : Hasil olahan kuesioner Tabel 4.16 Validitas Pernyataan Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Pernyataan
r hitung
rtabel
Keterangan
33
0,553
0,468
Valid
34
0,535
0,468
Valid
35
0,646
0,468
Valid
36
0,536
0,468
Valid
37
0,804
0,468
Valid
38
0,767
0,468
Valid
39
0,544
0,468
Valid
40
0,873
0,468
Valid
Sumber : Hasil olahan kuesioner
4.2.3.2. Uji Reabilitas Tabel 4.17 Reability data Masing – Masing Variabel Cronbach's
N
Alpha
of Items
Struktur Organisasi
0,899
11
Prosedur Organisasi
0,895
10
Strategi Organisasi
0,849
8
Budaya Organisasi
0,818
6
Kepatuhan Wajib pajak
0,867
10
Sumber : Sugiono, 2005 : 282
Tabel 4.17 menunjukkan reliabilitas dari variabel struktur organisasi didapatkan sebesar 0,899 dari 11 pertanyaan. Reliabilitas dari variabel Prosedur organisasi didapatkan sebesar 0,895 dari 10 pertanyaan, Reliabilitas dari variabel Strategi organisasi didapatkan sebesar 0,849 dari 8 pertanyaan.
Reliabilitas dari variabel Budaya
organisasi didapatkan sebesar 0,818 dari 6 pertanyaan. Reliabilitas dari
53
variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 0,867 dari 10 pertanyaan. Dalam hal ini semua variabel ini mempunyai tingkat kehandalan atau reliabilitas yang sangat tinggi atau hasil pengukuran relatif konsisten. Dalam hal ini variabel ini mempunyai tingkat kehandalan atau reliabilitas yang sangat tinggi atau hasil pengukuran relatif konsisten.
4.2.3.3. Uji Normalitas Data Gambar 4.1
Sumber : Data primer diolah menggunakan SPSS Gambar normal P-P Plot diatas adalah garis lurus melintang dari pojok kiri bawah ke kanan atas membentuk arah diagonal sehingga dapat disebut sebagai garis acuan normalitas. Pada gambar diatas, terlihat data yang diwakili dengan titik – titik tersebar disekitar garis acuan. Dengan demikian berdasarkan hasil pengujian normalitas data terbukti bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal.
54
4.3.
Analisis dan Pengujian Hipotesis.
4.3.1 Uji Asumsi BLUE a. Multikolinearitas Tabel 4.18 Coefficients(a)
Collinearity Statistics Tolerance
VIF
,799
1,252
,831
1,204
,714
1,401
,728
1,373
a Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
Dari tabel 4.18 diatas, dapat diketahui bahwa nilai Variance
Inflation Factor (VIF) dari masing-masing variable independen tidak memiliki nilai yang lebih dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak mengandung multikolinieritas.
Santoso (2002:301) b. Autokorelasi Tabel 4.19 Model Summary Model
R
1
,623(a)
Durbin-Watson 1,333
b Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
Dari tabel 4.19 diketahui bahwa nilai Durbin Watson (DW) diperoleh sebesar 1,347, karena nilai Dubin Watson berkisar antara -2 sampai +2, hal ini menunjukkan bahwa persamaan regresi dalam penelitian ini tidak terjadi autokorelasi. Santoso (2002:302)
55
c. Heteroskedastisitas Tabel 4.20 Correlations
Spearman's rhoStruktur Organisasi Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N Prosedur Organisasi Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N Strategi Organisasi Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N Budaya Organisasi Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N Kepatuhan W ajib Pajak Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N
Struktur Prosedur Strategi Budaya Kepatuhan Organisasi Organisasi Organisasi Organisasi W ajib Pajak 1,000 ** ,313 ** ,400 ** ,309 ** ,329 . ,001 ,000 ,002 ,001 100 100 100 100 100 ** ,313 1,000 ** ,275 ** ,342 ** ,315 ,001 . ,006 ,000 ,001 100 100 100 100 100 ** ,400 ** ,275 1,000 ** ,464 ** ,423 ,000 ,006 . ,000 ,000 100 100 100 100 100 ** ,309 ** ,342 ** ,464 1,000 ** ,441 ,002 ,000 ,000 . ,000 100 100 100 100 100 ** ,329 ** ,315 ** ,423 ** ,441 1,000 ,001 ,001 ,000 ,000 . 100 100 100 100 100
**.Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Hasil uji heteroskedastisitas pada tabel 4.20 menunjukkan struktur organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi, dan budaya organisasi sebesar 0,001, 0,00, 0,00 dan 0,00, karena tingkat signifikansi koefisien korelasi Ranking Spearman untuk semua variabel independen terhadap hasil residu lebih rendah dari 0,05 sehingga persamaan regresi dalam penelitian ini semua variabel bebas dari heteroskedastisitas.
4.3.2. Analisis Regresi Linear Berganda a. Analisa Deskriptif Tabel 4.21
Descriptive Statistics Kepatuhan Wajib Pajak Struktur Organisasi Prosedur Organisasi Strategi Organisasi Budaya Organisasi
Mean 32,76 38,61 35,55 27,06 25,45
56
Std. Deviation N 4,085 4,481 4,646 4,180 3,574
100 100 100 100 100
Dari tabel 4.21 diketahui bahwa jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 100. Selain itu, tabel 4.21 menunjukkan bahwa
rata-rata kepatuhan wajib pajak adalah 32,76 dibagi
dengan jumlah pertanyaan tentang kepatuhan wajib pajak 8 pertanyaan hasilnya adalah 4 maka nilai rata – rata jawaban responden tentang kepatuhan wajib pajak adalah 4 atau setuju. Rata-rata ukuran struktur organisasi adalah 38,61 kemudian dibagi dengan jumlah 10 pertanyaan hasilnya adalah 3,8 sehingga dapat diketahui rata – rata jawaban responden tentang struktur organisasi adalah 3 atau kurang setuju. Prosedur organisasi mempunyai
nilai rata-rata 35,55
kemudian dibagi dengan jumlah 9 pertanyaan maka dapat diketahui hasilnya adalah 3,95 dibulatkan 4 dapat diketahui rata – rata jawaban responden tentang prosedur organisasi adalah 4 atau setuju. Rata – rata ukuran dibagi
strategi organisasi sebesar 27,06 kemudian
dengan jumlah 7 pertanyaan sehingga dapat diketahui hasilnya
adalah 3,86 sehingga dapat diketahui rata – rata jawaban responden tentang Strategi organisasi bernilai 3 atau kurang setuju. Rata – rata ukuran budaya organisasi menunjukan sebesar 25,45 kemudian dibagi dengan jumlah 6 pertanyaan sehingga dapat diketahui rata – rata jawaban responden tentang budaya organisasi adalah bernilai 4,1 atau setuju. b. Analisa Regresi Berganda Tabel 4.22 Coefficients(a)
Model
tandardized Uns Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
B 1
(Constant)
Std. Error
Beta
7,296
3,551
struktur organisasi
,111
,082
,122
prosedur organisasi
,182
,077
,207
strategi organisasi
,209
,093
,213
budaya organisasi
,357
,107
,312
a Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak
57
Dari tabel 4.22 diatas dapat diketahui bahwa persamaan regresi linier berganda adalah : Y = 7,296+ 0,111 X1 + 0,182 X2 + 0,209 X3 + 0, 357 X4 Konstanta sebesar 7,296 memberi pengertian bahwa jika struktur organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi, dan budaya organisasi berkesinambungan tehadap kepatuhan wajib pajak adalah konstanta atau sama dengan nol ( 0 ), maka kepatuhan sebesar 7,296 satuan. Sedangkan struktur organisasi mempunyai koefisien regresi sebesar 0,111 mempunyai arti bila terjadi perubahan struktur organisasi terhadap kepatuhan sebesar 1 satuan, maka akan terjadi 0,111 satuan dengan asumsi variabel lainnya konstan atau tetap. Sedangkan prosedur organisasi mempunyai koefisien regresi sebesar 0,182 mempunyai arti bila terjadi perubahan prosedur organisasi terhadap kepatuhan sebesar 1 satuan, maka akan terjadi 0,182 satuan dengan asumsi variabel lainnya konstan atau tetap Sedangkan strategi organisasi mempunyai koefisien regresi sebesar 0,209 mempunyai arti bila terjadi perubahan strategi organisasi terhadap kepatuhan sebesar 1 satuan, maka akan terjadi 0,209 satuan dengan asumsi variabel lainnya konstan atau tetap. Sedangkan budaya organisasi mempunyai koefisien regresi sebesar 0,357 mempunyai arti bila terjadi perubahan budaya organisasi terhadap kepatuhan sebesar 1 satuan, maka akan terjadi 0,357 satuan dengan asumsi variabel lainnya konstan atau tetap
58
4.3.3. Pengujian Hipotesis a. Pengujian Parsial ( uji t ) Tabel 4.23
a Coefficients
Model 1
B (Constant) Struktur Organisasi Prosedur Organisasi Strategi Organisasi Budaya Organisasi
Unstandardized Coefficients Std. Error 7,296 3,551 ,111 ,082 ,182 ,077 ,209 ,093 ,357 ,107
Standardized Coefficients Beta t ,122 ,207 ,213 ,312
Collinearity Statistics Tolerance VIF
Sig. 2,055 1,356 2,346 2,247 3,322
,043 ,178 ,021 ,027 ,001
,799 ,831 ,714 ,728
a. Dependent Variable: Kepatuhan W ajib Pajak
Dari tabel 4.23 diatas dapat diketahui bahwa struktur organisasi mempunyai t
hitung
< t
tabel,
yaitu 1,356 < 1,9845 dengan tingkat
signifikansi sebesar 0,178 > 0.05, hal ini berarti bahwa Ho diterima dan Ha ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa struktur organisasi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Prosedur organisasi mempunyai t
hitung
> t
tabel ,
yaitu 2,346 >
1,9845 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,021 < 0.05, hal ini berarti bahwa Ho ditolak dan Ha diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa prosedur organisasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Strategi organisasi mempunyai t hitung > t tabel, yaitu 2,247 > 1,9845 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,027 < 0.05, hal ini berarti bahwa Ho ditolak dan Ha diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa strategi organisasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Budaya organisasi mempunyai t hitung > t tabel, yaitu 3,322 > 1,9845 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,001 < 0.05, hal ini berarti bahwa Ho diterima dan Ha ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa budaya
59
1,252 1,204 1,401 1,373
organisasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. b. Pengujian Simultan ( uji F ) Tabel 4.24 ANOVA(b)
Model 1
Sum of Squares Regression
df
Mean Square
642,194
4
160,548
Residual
1010,046
95
10,632
Total
1652,240
99
F
Sig.
15,100
,000(a)
a Predictors: (Constant), , Struktur Organisasi, Prosedur Organisasi, Strategi Organisasi, Budaya Organisasi b Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
Berdasarkan tabel 4.24 uji ANOVA (Analysis of Varians) atau uji F, menunjukkan bahwa nilai F
hitung
= 15,100 > F
tabel
= 2,33 dengan dk
penyebut ( 100 – 4 – 1) tingkat signifikansi sebesar 0,000, < 0,05 hal ini berarti bahwa Ho ditolak dan Ha diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa skruktur organisasi, prosedur organisasi, dan budaya organisasi secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. c. Koefisien Determinasi (R2) Tabel 4.25 Model Summary(b)
Model 1
R ,623(a)
R Square ,389
Adjusted R
Std. Error of
Square
the Estimate
,363
3,261
a Predictors: (Constant), , Struktur Organisasi, Prosedur Organisasi, Strategi Organisasi, Budaya Organisasi b Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
60
Tabel 4.25 hasil koefisien determinasi menunjukkan bahwa nilai R Square adjusted (R) adalah sebesar 0,363. hal ini berarti bahwa pengaruh struktur organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi dan budaya organisasi terhadap kepatuhan wajib pajak adalah 36,3% dan sisanya 63,7% (100% - 36,3% = 63,7%) dipengaruhi oleh faktor-faktor lain misalnya pelayanan, sosialisasi, dan pemeriksaan pajak dipengaruhi oleh faktorfaktor lain lebih dominan misalnya, sanksi dan pemeriksaan pajak.
4.4.
Pembahasan Hasil uji hipotesis secara parsial (Uji t) variabel struktur organisasi (X1) tidak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dikarenakan kerja sama dan komunikasi antar seksi organisasi tidak berjalan baik, solusi yang dilakukan meningkatkan kerjasama antar seksi organisasi dan perbaikan kinerja aparat perpajakan lebih ditingkatkan kembai. Hasil ini bertentangan dengan penelitian Nascuha (2004). Kenyataannya bahwa dari wajib pajak tidak terlalu memperdulikan dengan struktur organisasi publik tetapi lebih peduli bagaimana memberikan pelayanan yang sebaik – baiknya kepada mereka. Sedangkan
variabel
prosedur organisasi
(X2) mempunyai
pengaruh terhadap kepatuhan disebabkan prosedur yang dilaksanakan sudah sesuai dan tidak berbelit – belit sehingga wajib pajak untuk melapor dan menyetorkan mudah, untuk mengakses suatu pelayanan dan pemeriksaan melalui program komputerisasi, seperti pelaporan pajak (e – reporting, e – SPT on line) kemudian untuk mempercepat pelayanan kepada wajib pajak sehingga dapat meningkatkan dan mendorong wajib pajak untuk patuh. Penelitian ini sesuai dengan Nasucha (2004). Kemudian dari variabel strategi organisasi (X3) yang dilaksanakan tepat dengan Kampanye dan sosialisasi perpajakan sebagai bagian dari good governance framework melalui berbagai pihak, sehingga kegiatan tersebut dapat menigkatkan kepatuhan wajib pajak. Sesuai dengan penelitian Nasucha (2004). Budaya organisasi (X4) dalam hal tanggung jawab, moral dan etika berorganisasi,
61
disiplin waktu berkaiatan dengan pekerjaan dan komitmen dan tanggung jawab terhadap tugas cukup baik. Hal itu mendorong kepatuhan wajib pajak. Sesuai dengan penelitian Nasucha (2004). Pengaruh reformasi administrasi perpajakan dalam hal ini variabel struktur organisasi, variabel prosedur organisasi, variabel strategi organisasi, variabel budaya organisasi secara simultan (Uji F) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, Maka hipotesis penelitian ini dapat diterima. penelitian ini mendukung hasil penelitian Sofyan (2005) dan Nasucha (2004). Hasil Koefisien Determinasi menunjukkan bahwa nilai R Square adjusted (R) adalah sebesar 0,363. hal ini berarti bahwa pengaruh struktur organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi dan budaya organisasi terhadap kepatuhan wajib pajak adalah 36,3% dan sisanya 63,7% (100% 36,3% = 63,7%) dipengaruhi oleh faktor-faktor lain lebih dominan misalnya, Sanksi perpajakan apabila sanksi sesuai ketentuan umum perpajakan diberlakukan dengan tegas, tanggapan wajib pajak untuk menyetorkan, membayar pajak tepat waktu sehingga akan meningatkan kepatuhan wajib pajak. dan pemeriksaan yang sesuai prosedur yang berlaku umum dan transparan akan mendorong wajib pajak untuk patuh.
62
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 5.1. Kesimpulan Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh reformasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap 100 sampel Wajib Pajak didapat hasil penelitian sebagai berikut : 1. Secara parsial struktur organisasi (X1) mempunyai t
hitung
tabel ,
yaitu
1,356 < 1,9845 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,178 > 0.05, hal ini berarti bahwa Ho diterima dan Ha ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa struktur organisasi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Struktur organisasi (X1) tidak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dikarenakan kerja sama dan komunikasi antar seksi organisasi tidak berjalan baik, kenyataannya bahwa dari wajib pajak tidak terlalu memperdulikan dengan struktur organisasi publik tetapi lebih peduli bagaimana memberikan pelayanan yang sebaik – baiknya kepada mereka. 2. Prosedur organisasi mempunyai t
hitung
> t
tabel,
yaitu 2,346 > 1,9845
dengan tingkat signifikansi sebesar 0,021 < 0.05, hal ini berarti bahwa Ho ditolak dan Ha diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa prosedur organisasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 3. Strategi organisasi mempunyai t
hitung
> t
tabel ,
yaitu 2,247 > 1,9845
dengan tingkat signifikansi sebesar 0,027 < 0.05, hal ini berarti bahwa Ho ditolak dan Ha diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa strategi organisasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 4. Budaya organisasi mempunyai t
hitung
> t
tabel ,
yaitu 3,322 > 1,9845
dengan tingkat signifikansi sebesar 0,001 < 0.05, hal ini berarti bahwa
63
Ho diterima dan Ha ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 5. Secara simultan dari uji ANOVA (Analysis of Varians) atau uji F, menunjukkan bahwa nilai F
hitung
= 15,100 > F
tabel
= 2,33 dengan dk
penyebut ( 100 – 4 – 1) tingkat signifikansi sebesar 0,000, < 0,05 hal ini berarti bahwa Ho ditolak dan Ha diterima pengaruh reformasi administrasi perpajakan dalam hal ini variabel struktur organisasi, variabel prosedur organisasi, variabel strategi organisasi, variabel budaya organisasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 6. Melalui uji koefisien determinasi (R) adjusted adalah sebesar 0,363. hal ini berarti bahwa pengaruh struktur organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi dan budaya organisasi terhadap kepatuhan wajib pajak adalah 36,3% dan sisanya 63,7 % (100% - 38,9% = 63,7 %) dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang lebih dominan misalnya sanksi perpajakan, dan pemeriksaan pajak. Sanksi sesuai ketentuan umum perpajakan diberlakukan dengan tegas, tanggapan wajib pajak untuk menyetorkan, membayar pajak tepat waktu sehingga akan meningatkan kepatuhan wajib pajak. dan pemeriksaan yang sesuai dengan prosedur dan transparan akan mendorong wajib pajak untuk patuh.
5.2. Saran Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah diuraikan, maka dapat disarankan hal-hal sebagai berikut: a. Bagi wajib pajak dan masyarakat umum hendaknya tidak hanya berasumsi bahwa reformasi administrasi perpajakan dipengaruhi oleh struktur organisasi, strategi organisasi, prosedur organisasi, dan budaya organisasi, tetapi juga harus memandang faktor-faktor lain yang lebih dominan juga mempengaruhi reformasi administrasi perpajakan seperti sanksi perpajakan yang tegas, tanggapan wajib pajak untuk menyetorkan, membayar pajak
64
tepat waktu meningkat sehingga akan meningatkan kepatuhan wajib pajak.dan pemeriksaan perpajakan yang sesuai dengan prosedur dan transparan akan mendorong wajib pajak untuk patuh. b. Untuk memperbaiki struktur organisasi yaitu ; 1. Meningkatkan kerjasama antar seksi organisasi dan perbaikan kinerja aparat perpajakan. 2. Memperbaiki jalur struktur organisasi dengan merubah fungsi menjadi seksi dan lebih dipersingkat sehingga prosedur pelayanan bagi setiap wajib pajak lebih efisien dan efektif. 3. Spesifikasi tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang
berlaku umum, 4. Penyesuaian komunikasi dalam pendelegasian otoritas kegiatan pelayanan dan pemeriksaan. c. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan sebaiknya memperluas lingkup penelitian dengan menambah obyek penelitian yaitu melakukan penelitian bukan hanya di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, tetapi di wilayah yang lebih luas antara lain di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya, Kantor Wilayah Pajak dan Direktorat Jendral Perpajakan. menambah indikator reformasi administrasi perpajakan, serta menambah sampel seperti wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan, dan menambah periode pengamatan lebih dari satu tahun.
65
DAFTAR PUSTAKA Faktor – faktor yang Ancok, Djamaludin, 1994, disarikan dari tulisannya : “Faktor Mempengaruhi Kegairahan Membayar Pajak Pajak””, Prospektif, Vol. 6 No. 1, hal 27 – 28. Anonim, 2005, Pedoman Penyusunan Usulan Penelitian dan Skripsi Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “ Veteran “ Jakarta. B. Boediono, 2001, Pelayanan Prima Bagi Perpajakan Perpajakan, Rineka Cipta, Jakarta. Fidel, 2008, pajak penghasilan dan pembahasan Undang – Undang 36 tahun 2008, Carofing publising, Jakarta Gunadi, 2003, Keberhasilan Pajak Tergantung Partisipasi Masyarakat Masyarakat,www. perfectif.net/artikel/view.asp Kotler, Philip, 2004, Manajemen Pemasaran Pemasaran, Edisi Milenium – Bahasa Indonesia, PT INDEKS Kelompok Gramedia, Jakarta. Nasucha, Chaizi, 2004, Pengaruh Reformasi Adminitrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pajak, Fakultas Pasca Sarjana Universitas Padjajaran, Bandung Mardiasmo, 2003, Perpajakan, Edisi Revisi, Penerbit Andi, Yogyakarta. Pandiangan, Liberti, 2007, Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan Berdasarkan UU Terbaru, PT Alex Media Komputindo, Jakarta. Prabowo, Yusdianto, 2004, Akuntansi Perpajakan Terapan Edisi Revisi, PT Grasindo, Jakarta Sekaran, Uma, 2006, Research Methods For Business, Edisi Keempat, Salemba Empat, Jakarta. Suandy, Erly, 2005, Hukum Pajak, Edisi Ketiga, Salemba Empat, Jakarta. Sugiono, 2005, Statistik untuk Penelitian Penelitian, Cetakan Ke-7, Alfabeta, Bandung. Sofyan, Marcus, Taufan, 2000, Pengaruh Penerapan Sistem Adminitrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor wilayah Direktorat Jendral Pajak Wajib Pajak Besar Besar, STAN, Tanggerang
66
Edisi Pertama pengantar Sule, Erni Tisnawati dan Saefulah, Kurniawan,2005,Edisi manajemen Prenanda Media, jakarta Uyanto, Stanislaus S, 2006, Pedoman Analisis Data dengan SPSS SPSS, Graha Ilmu, Yogyakarta. Waluyo, 2005, Perpajakan Indonesia, Edisi kelima, Salemba Empat, Jakarta. Winardi, 2002, Analisa Persepsi Aparat Pajak mengenai Adminitrasi Perpajakan Dalam Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran Di DKI Jakarta Jakarta, Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta Amirullah, Budiyono Haris,2004, pengantar manajemen manajemen, Graha ilmu Yogyakarta
67
