SETIA BUDI ARTIKEL ILMIAH Bidang Studi : Ilmu Hukum Judul Artikel PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ASUSILA YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM TNI - AD Oleh : SETIA BUDI NIM. 12100027
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SLAMET RIYADI SURAKARTA 2016
i
ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji fakto-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana asusila yang dilakukan oleh oknum TNIAD. dan untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan aparat penegak hukum untuk menanggulangi tindak pidana asusila yang dilakukan oleh oknum TNI-AD. Latar belakang penelitian ini adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai alat pertahanan negara berfungsi sebagai penangkal dan penindak terhadap setiap ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan,Keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa serta pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan, dan sebagai garda terdepan bangsa Indonesia TNI harus menjadi tauladan dalam sikap dan perbuatanya sehari hari,oleh karena itu setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan dan menghindari perbuatan tercela apalagi melanggar disiplin militer, kitab undang-undang disiplin militer ataupun undang-undang hukum pidana umum. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Yuridis Sosiologis atau Empiris. Pengumpulan data diperoleh dengan menggunakan dokumentasi yaitu berupa buku-buku,laporan penelitian,catatan,majalah,koran dan sumber-sumber lain dibidang hukum yang berhubungan masalah yang diteliti.wawancara dengan aparat penegak hukum. Analisa data yang dipergunakan yakni dengan tehnik kualitatif kemudian disajikan secara Deskriptif. Hasil penelitian ini diketahui bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana asusila yang dilakukan oleh oknum TNI Angkatan Darat diantaranya faktor keimanan,faktor lingkungan yang kurang baik, faktor pergaulan yang bebas, faktor teknologi yang modern dan peranan korban. Upaya penyelesaian tindak pidana asusila yang dilakukan oleh oknum TNI Angkatan Darat adalah melalui tindakan prefentif, yaitu memberikan penyuluhan hukum dan keagamaan yang dilakukan setiap pertemuan anggota yang bekerjasama dengan pihak Kumdam,Polisi Militer serta Bintal Dam disetiap satuan kususnya Angkatan Darat. Melalui tindakan represif yaitu meliputi penegak hukum dengan cara penindakan secara langsung berdasarkan laporan kejahatan asusila yang meliputi penangkapan, pemeriksaan, penyidikan hingga langkah tegas sesuai dengan tindak pidana asusila yang dilakukanya apabila pelaku terbukti melakukan kejahatan maka akan ditindak lanjuti menurut hukum yang berlaku, namun terlebih dahulu tetap memperhatikan dan mempertimbangkan aspek manfaat yang terjadi.
ii
DAFTAR ISI
Halaman Judul..................................................................................................
i
Abstrak .............................................................................................................
ii
Daftar Isi...........................................................................................................
iii
A.
B.
PENDAHULUAN...................................................................................
1
1.
Latar Belakang .................................................................................
1
2.
Perumusan Masalah .........................................................................
4
Pembahasan .............................................................................................
5
1. Pengertian Umum Tentang Tindak Pidana Kesusilaan..................
5
2. Penanganan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Oknum TNI Menurut KUHPM...…………………………………..................
6
3. Penyelesaian Menurut Hukum Acara Pada Peradilan Militer……
9
4. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Asusila Yang Dilakukan Oleh Oknum TNI-AD....................................... Kesimpulan ...................................................................................................... Daftar Pustaka
iii
13 16
A.
PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Masalah Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum.yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan bernegara yang aman dan tentram, karena itu setiap warga Negara berkewajiban menjamin keamanan dan ketertiban,dan setiap warga Negara sama kedudukanya dimuka hukum,kehidupan yang aman dan tentram terlihat dalam penegasan keadilan yang berdasarkan hukum sebagai salah satu upaya terciptanya tujuan nasional. Tujuan nasional yaitu melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta ikut melaksanakan ketertiban dunia
yang berdasarkan kemerdekaan, perdamean abadi dan
keadilan sosial maka dibutuhkan tersedianya sumber daya manusia yang mandiri dan berkualitas. Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai alat pertahanan negara berfungsi sebagai penangkal dan penindak terhadap setiap ancaman militer dan
ancaman
bersenjata
dari
luar
dan
dalam
negeri
terhadap
kedaulatan,Keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa serta pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan, dan sebagai garda terdepan bangsa Indonesia TNI harus menjadi tauladan dalam sikap dan perbuatanya sehari hari,oleh karena itu setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan dan menghindari perbuatan tercela
1
2
apalagi melanggar disiplin militer, kitab undang-undang disiplin militer ataupun undang-undang hukum pidana umum. Begitu pentingnya peran TNI di masyarakat maka anggota TNI yang terpilih dari masyarakat / Warga Negara yang telah diseleksi dan diserahkan tugas-tugas khusus maka TNI dalam bersikap harus sesuai dengan Sapta Marga,Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai surat keputusan (Skep) Menteri Pertahanan dan Keamanan Nomor Skep /B / 911/ XI / 1972 tanggal 10 Nopember 1972 menerangkan bahwa Delapan Wajib TNI sebagai arahan atau kewajiban bagi anggota TNI dalam bersikap mapun berbuat , yaitu anggota TNI harus bersikap ramah tamah terhadab rakyat,bersikap sopan santun terhadab rakyat,menjunjung tinggi kehormatan wanita,menjaga kehormatan diri di muka umum,anggota TNI senantiasa menjadi contoh dalam sikap dan kesederhanaanya,dalam tindakanya tidak boleh merugikan rakyat apalagi menyakiti hati rakyat,serta menjadi pelopor usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya. Apabila seorang anggota TNI melakukan tindakan tidak terpuji apalagi melakukan tindak pidana maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Seperti asas equality before the law bahwa apapun kedudukan serta profesi apapun seseorang teteplah sama kedudukanya dimuka hukum. Dengan demikian anggota TNI yang melakukan tindak pidana akan tetap diproses sesuai hukum yang berlaku.penegakan hukum tidak memandang siapapun. Berdasarkan kekuasaan kehakiman apabila ada anggota TNI yang
3
melanggar maka diadili oleh pengadilan militer. peradilan militer merupakan sarana pembinaan anggota TNI, agar citra TNI tetap baik dimata masyarakat karena bagaimanapun militer adalah bagian dari masyarakat atau bangsa Indonesia ini. Anggota TNI dianggap sebagai tauladan bagi masyarakat ,maka segala perbuatan dari anggota TNI dinilai oleh masyarakat. Masih adanya anggota TNI yang melakukan tindak pidana Asusila, kekerasan dalam rumah tangga, penyalah gunaan narkotika, penganiayaan, Disersi, maupun penggelapan serta tindak pidana lainya. Rekapitulasi tindak pidana ini menjadi bukti bahwa anggota TNI masih banyak yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Berdasarkan kenyataan bahwa masih cukup banyak terjadi pelanggaran pasal 281 KUHP tentang kejahatan terhadap kesusilaan yang dilakukan oleh oknum TNI Dengan demikian penulis menganggap penting untuk meneliti faktor penyebab terjadinya tindak pidana Asusila yang dilakukan oleh oknum TNI – AD serta upaya untuk menanggulangi tindak pidana asusila yang dilakukan oleh oknum TNI
4
2. Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat ditentukan perumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut : 1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana asusila yang dilakukan oleh oknum TNI-AD 2. Bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana asusila yang dilakukan oleh oknum TNI-AD
5
B.
Pembahasan 1.
Pengertian Umum Tentang Tindak Pidana Kesusilaan
a.
Pengertian Kesusilaan Kesusilaan pada umunya mengenai adat kebiasaan yang baik dalam berhubungan antara anggota masyarakat, tetapi yang khususnya sedikit banyak mengenai kelainan atau seks seseorang manusia. definisi ini mengemukakan adanya unsur adat kebiasaan yang baik dalam hubungan antara masyarakat, tetapi yang sedikit banyak menyangkut tentang kebutuhan seks manusia.
b.
Perzinahan Menurut Pasal 284 KUHP Dalam ketentuan pasal 27 BW pada dasarnya mempunyai ketentuan yang sama dengan ketentuan pada pasal 2 Undang-undang Perkawinan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi : “Pada asasnya dalam perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”, karena pasal ini sudah mencakup ketentuan tersebut pasal 27 BW maka berdasarkan pasal 66 Undang-undang perkawinan , pasal 284 KUHP harus dibaca tanpa menyebutkan pasal 27 BW lagi. Jadi jika seorang pria sudah kawin,melakukan persetubuhan dengan seorang wanita yang bukan istrinya,maka ia telah melakukan delik perzinahan,tanpa mempersoalkan pasal 27 BW berlaku baginya, Makna dari pasal 284 KUHP ini adalah bahwa hanya pelaku
6
persetubuhan yang sudah terikat perkawinan yang dapat disebut sebagai pelaku. Jika keduanya sudah terikat perkawinan,maka keduanya adalah pelaku. Jika salah satu saja yang sudah terikat perkawinan, maka yang belum terikat perkawinan itu disebut sebagai peserta Zina sedangkan jika persetubuhan itu dilakukan oleh dua orang dimana ke dua orang tersebut sama-sama belum terikat suatu perkawinan, maka tidak ada pelaku Zina diantara mereka.
2.
Penanganan Tindak Pidana Yang di lakukan Oleh Oknum TNI Menurut KUHPM a..
Penyelesaian Menurut KUHPM Penyelesaian/Penanganan menurut istilah kamus Bahasa Indonesia artinya suatu proses, perbuatan atau cara penyelesaian. Dalam berbagai arti seperti pemecahan masalah. Hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia harus dilaksanakan. Dalam hal terjadi pelanggaran hukum atau sengketa, pelaksanaan atau pencegahan hukum itu diserahkan kepada penguasa, dalam hal ini kekuasaan kehakiman Dalam penyelesaian hukum khususnya dalam perkara pidana yang diterapakan dalam pengadilan,dalam hal ini pengadilan militer oleh majelis hakim mengacu pada KUHPM, KUHP dan proses beracaranya pada Undang-undang No 31 tahun 1997. Selain itu juga menggunakan aturan lain yang berlaku dalam peraturan perundang-
7
undangan di indonesia, seperti Undang-undang. Majelis Hakim dalam memutus suatu perkara harus berdasarkan hukum yang ada. sebagaimana asas hukum pidana apabila undang-undang telah mengatur secara khusus tentang tindak pidana maka boleh mengesampingkan KUHP yang sifatnya umum, yang disebut dengan asas lex spesialis derogat lege generali. Pada upaya penyelesaian perkara atau kasus secara hukum menurut UU No.4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, pasal 2 menyebutkan penyelenggara kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan : Umum, Agama, Militer, Tata Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi. pada perkara pidana dengan terdakwa anggota TNI maka diselesaikan dalam Pengadilan Militer. Dalam sistem Peradilan Militer di kenal adanya 4 (empat ) Tahapan dalam proses penyelesaian perkara pidana yaitu : Tahap Penyidikan, Tahap Penuntutan, Tahap Pemeriksaan dipersidangan serta tahap Pelaksanaan Putusan / Eksekusi. Guna mewujutkan tercapainya Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 4 ayat (2) jo Pasal 5 ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka salah satu yang harus menjadi perhatian mulai dari tahap penyidikan, penuntutan sampai saat berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan
8
Militer adalah ‘’Meneliti kelengkapan berkas perkara mengenai syarat Formal dan syarat Material’’ Dalam proses penyelesaian perkara kasus asusila khususnya perzinahan, selain memeriksa atau meneliti persyaratan formal dan Materiil seperti perkara pidana yang dapat dituntut karena jabatan, maka dalam tindak pidana ( Delik ) aduan, harus diperhatikan salah satu syarat formal yang sangat penting yaitu harus ada surat pengaduan dari pihak yang berhak mengadu/ pihak yang merasa dirugikan. Dalam perkara perzinahan ( pasal 284 KUHP) pihakpihak yang berhak mengadu adalah suami atau istri yang merasa tercemar atau dirugikan. a.
Persyaratan Formal Persyaratan formal dalam berkas perkara adalah suatu kelengkapan berkas perkara sesuai dengan bentuk dan hasil dari penyidikan, biasanya berbentuk dokumen atau suratsurat yang menyebutkan kejadian atau suatu peristiwa,setatus dan lain-lain.
b.
Persyaratan Material Persyaratan Material adalah suatu uraian fakta tentang rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh tersangka,secara cermat,jelas
dan
lengkap,apakah
rangkaian
perbuatan
tersangka tersebut sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana.
9
Bahwa sehubungan dengan syarat pengaduan dalam perkara Perzinahan (pasal 284 KUHP), maka hal-hal yang perlu diperhatikan adalah memenuhi apa yang dimaksud dengan pengaduan dalam perkara perzinahan, siapa siapa yang berhak mengadu serta siapa yang dapat diajukan, kapan tenggang waktu hak mengadu serta bagaimana cara penarikan pengaduan, dan bagaimana bentuk pengaduan.
3. Penyelesaian Menurut Hukum Acara Pada Peradilan Militer Hukum acara pada peradilan Militer yang diatur dalam Undangundang Nomor 31 tahun 1997 disusun berdasarkan pendekatan kesisteman dengan memadukan berbagai konsepsi hukum acara pidana nasional yang antara lain tertuang dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 dengan berbagai kekhususan acara yang bersumber dari asas dan ciri-ciri tata kehidupan Tentara Nasional Indonesia, yaitu : 1) Asas kesatuan Komando. Dalam kehidupan Militer dengan struktur organisasinya, seorang komandan mempunyai kedudukan sentral dan bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya. Oleh karena itu seorang komandan diberi wewenang penyerahan perkara dalam perkara pidana, sesuai dengan asas kesatuan komando tersebut diatas, dalam Hukum Acara pidana Militer tidak dikenal adanya pra peradilan dan pra penuntutan.
10
2) Asas Komandan bertanggung jawab terhadap anak buahnya Dalam tata kehidupan dan ciri-ciri organisasi Angkatan Bersenjata, komandan berfungsi sebagai pimpinan, guru, bapak, dan pelatih sehingga seorang komandan harus bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya. 3) Asas kepentingan Militer. Untuk menyelenggarakan pertahanan dan keamanan negara, kepentingan militer diutamakan melebihi dari pada kepentingan golongan dan perorangan, namun khusus dalam proses peradilan kepentingan militer selalu di seimbangkan dengan kepentingan hukum. Berdasarkan pendekatan kesisteman, sepanjang tidak bertentangan dengan asas dan ciri-ciri tata kehidupan angkatan bersenjata, berbagai konsepsi dan rumusan hukum acara pidana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 yaitu muatanya mencakup : 1) Tahap Penyidikan Atasan yang berhak menghukum, Polisi Militer dan Oditur adalah Penyidik. Namun kewenangan penyidikan yang ada pada atasan yang berhak menghukum tidak dilaksanakan sendiri, tetapi dilaksanakan oleh penyidik Polisi Militer dan / atau Oditur. Dalam hal penyelidikan pelaksanaanya dilakukan oleh Penyidik Polisi Militer. Atasan yang berhak menghukum dan perwira Penyerah Perkara mempunyai kewenangan penahanan, yang pelaksanaan penahananya hanya dilaksanakan di rumah tahanan Militer,
11
karena dilingkungan peradilan militer hanya dikenal satu jenis penahanan yaitu penahanan di rumah tahanan militer.
2) Tahap penyerahan perkara Wewenang penyerahan perkara kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum ada pada perwira penyerah perkara, dalam hukum acara pidana militer, tahap penuntutan termasuk tahap penyerahan perkara,dan pelaksanaan penuntutan dilakukan oleh Oditur yang secara teknis yuridis bertanggung jawab kepada Oditur Jenderal, sedangkan secara operasional justisial bertanggung jawab kepada Perwira Penyerah Perkara. 3) Tahap pemeriksaan dalam persidangan Dalam pemeriksaan perkara pidana dikenal adanya acara pemeriksaan biasa, cepat, Khusus dan koneksitas. Acara pemeriksaan cepat adalah acara untuk memeriksa perkara lalu lintas dan angkutan umum. Acara pemeriksaan khusus adalah acara pemeriksaan pada pengadilan militer pertempuran, yang merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakir untuk perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit di daerah pertempuran yang hanya dapat diajukan permintaan kasasi. Acara pemeriksaan Koneksitas adalah tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk yustisiabel peradilan militer dan yustisiabel peradilan umum, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali apabila
12
menurut keputusan menteri dengan persetujuan Meteri kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, hakim bebas menentukan siapa yang akan di periksa terlebih dahulu. Pada asasnya sidang terbuka untuk umum, kecuali untuk pemeriksaan perkara kesusilaan, sidang dinyatakan tertutup. Pada prinsipnya pengadilan bersidang dengan hakim mejelis kecuali dalam acara pemeriksaan cepat. Terhadap tindak pidana militer tertentu, Hukum Acara Pidana Militer mengenai peradilan in Absensia yaitu untuk perkara desersi. Hal tersebut berkaitan dengan kepentingan komando dalam hal kesiapan kesatuan, sehingga tidak hadirnya prajurit secara tidak sah, perlu segera ditentukan status hukumnya.
13
4.
Faktor-Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana asusila yang dilakukan oleh oknum TNI-AD 1. Faktor Keimanan Penyebab
terjadinya
suatu
kejahatan
ditentukan
pada
persoalan
keharmonisan rumah tangga maupun agama atau hubungan antara manusia dengan tuhan. Menurut teori ini semakin jauh hubungan seseorang dengan tuhanya melaluai perantara agama yang dianutnya maka semakin dekat pula maksud seseorang untuk melakukan kejahatan. Jika seseorang tidak memahami betul agamanya akan menyebabkan imanya menjadi lemah. Kalau sudah demikian keadaanya maka mudah sekali seseorang itu melakukan keburukan. Masalah keimanan dan ketakwaan merupakan aspek esensial yang berpengaruh terhadap sikap, perilaku dan tindakan anggota TNI Angkatan Darat dalam kehidupan sehari-hari. Anggota TNI Angkatan Darat yang mempunyai dasar keimanan dan ketakwaan yang kuat yang ditandai dengan ketaatan dalam menjalankan ajaran agama yang dianutnya mempunyai kecenderungan lebih taat terhadap aturan yang berlaku sehingga akan menjauhi perbuatan yang dilarang dalam agama maupun perbuatan yang dilarang dalam aturan TNI.
2. Faktor Lingkungan Sosial Kejahatan Asusila adalah merupakan tindakan manusia terhadap manusia lainya didalam masyarakat. Oleh karena itu manusia adalah anggota dari
14
masyarakat, maka kejahatan asusila tidak dapat dipisahkan dari masyarakat setempat. Lingkungan sosial tempat hidup seseorang banyak berpengaruh dalam membentuk tingkah laku seseorang untuk menjadi baik maupun menjadi kriminal, sebab pengaruh sosialisasi seseorang tidak akan lepas dari pengaruh lingkungan,
3. Faktor Pergaulan Selain faktor lingkungan sosial yang mendukung terjadinya tindakan asusila pergaulanpun juga mendukung tindak Pidana Asusila yang dimaksud, dimana seorang anggota TNI Angkatan Darat memiliki teman yang mempunyai akses yang memudahkan dia untuk mengakses dunia maya seperti vidio porno,sehingga menyebabkan anggota TNI Angkatan Darat ini tidak bisa menahan tindakanya karena ada rasa ingin tahu dari dalam setelah melihat vidio tersebut. dimana dia mempunyai seorang pacar yang cantik yang keseharianya berpakaian sexsi yang dapat mengundang pria melakukan tindakan asusila. sehingga Oknum tersebut melakukan perbutan asusila terhadap pacarnya. 4. Faktor Teknologi Adanya perkembangan teknologi yang modern tentunya membawa pengaruh bagi kehidupan. Pengaruh tersebut meliputi dua sisi yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif. Dampak pengaruh globalisasi tersebut kita kembalikan kepada diri kita sendiri sebagai generasi muda agar tetap menjaga etika dan budaya, agar kita tidak terkena dampak negatif globalisasi. Namun informasi yang tidak tersaring membuat tidak kreatif, prilaku konsumtif dan membuat sikap menutup diri serta berpikir sempit, hal tersebut menimbulkan meniru perilaku yang buruk mudah
15
terpengaruh oleh hal yang tidak sesuai dengan kebiasaan atau kebudayaan suatu negara yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada. Sehingga sebagai anggota TNI maupun generasi muda kita harus pandai menyaring ataupun menggunakan teknologi yang semakin canggih saat ini. 5.
Peran Korban Peran Korban atau sikap korban sangat menentukan seseorang untuk
melakukan kejahatan terhadapnya termasuk di dalamnya kejahatan asusila. bahwa “ternyata korbanlah yang kerap kali merangsang untuk melakukan kejahatan dan membuat orang menjadi jahat
16
KESIMPULAN Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa : 1.
Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana asusila yang dilakukan oleh oknum TNI Angkatan Darat diantaranya : a). Faktor keimanan dan Faktor ketakwaan, b) faktor lingkungan yang kurang baik, c) faktor pergaulan yang bebas, d) faktor teknologi yang modern, dan e) peranan korban.
17
DAFTAR PUSTAKA Andi Zainal Abidin Farid, 1981, Bunga Rampai Hukum Pidana, Jakarta, Akademika presindo. Anwar, H.A.K. , 1994 Hukum Pidana Bagian Kusus, Bandung, Cipta Adtiya Bhakti. Bonger.
W.A., 1982, Pelaksanaan Pidana Pemasyarakatan, Jogjakarta,Liberty.
Penjara
Dengan
Sistem
Chazawi, Adami 2002, Pelajaran Hukum pidana I, Jakarta: Raja Grafindo Persada ____________, 2005, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, Jakarta : Raja Grafindo persada. Fadillah Agus, 1997. Hukum Humaniter Suatu Perspektif, Jakarta, Pusat Study Hukum Humaniter Fakultas hukum Usakti. Hamzah, Andi, 2005, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta : Rineka Cipta ___________, 2009. Delik – Delik tertentu ( Spesiale Delicten) Di Dalam KUHP, Jakarta : Sinar Grafika Lamintang, P,A,F, 1984, Dasar Hukum Pidana, Jakarta : Aksara Baru. Mulya Suma Perwata, 2007. Hukum Acara peradilan Militer, Bandung, Alumnus Press. Marpaung,
Leden, 2008. Kejahatan terhadap Prefensinya, Jakarta : Sinar Grafika.
Kesusilaan
Dan Masalah
Moeljatno, 1986, Azas – Azas Hukum Pidana, Jakarta : Bumi Aksara. _________, 1999, KUHP, Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Jakarta : Bumi Aksara. Porwadarminta, W.J.S, 1990, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai pustaka. S.R. Sianturi, 1983, Tindak pidana Di KUHP Berikut Urainya, Jakarta : AHM – PTHM Sjarif Amiroeddin, 1996. Hukum Disiplin Militer Indonesia, Jakarta : Rinika Cipta.
18
Undang – Undang Republik Indonesia No 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer UU No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer UU No 3 Pnps Tahun 1965 Jo UU No 23 Pnps Tahun 1965 Tentang Berlakunya UU Militer bagi Ta, Ba, Pa Polri UU No 20 Tahun 1982 tentang Pertahanan Keamanan Negara
19
I. Setematika Skripsi BAB I PENDAHULUAN A. Latar belakang masalah B. Pembatasan Masalah C. Perumusan Masalah D. Tujuan penelitian E. Manfaat penelitian BAB II LANDASAN TEORI A. Pengertian Hukum Pidana Militer B. Penyelesaian Hukum pidana Militer C. Pengertian Umum tentang Tindak Pidana D. Pengertian Tentang Delik E. Jenis Delik Kesusilaan Menurut KUHP F.Tentara Nasional Indonesia BAB III METODE PENELITIAN A. Lokasi Penelitian B. Jenis Dan Sumber Data C. Sifat Penelitian D. Tehnik Pengumpulan Data E. Tehnik Analisa Data F. Jalanya Penelitian G. Metode Analisis
20
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Asusila Yang Dilakukan Oleh Oknum TNI - Angkata Darat B. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Asusila Yang Dilakukan Oleh Oknum TNI – Angkatan Darat BAB V PENUTUP A. Kesimpulan B. Saran – Saran DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN LAMPIRAN
21
