SERUAN PRESIDEN R.I. 1. Aktifkan kembali Posyandu 2. Periksakan ibu hamil minimal 4 kali selama masa kehamilan 3. Berikan imunisasi lengkap kepada bayi 4. Timbanglah bayi dan balita setiap bulan 5. Berantaslah jentik nyamuk dengan 3 M plus 6. jagalah lingkungan agar tetap bersih 7. Ikuti program Keluarga Berencana 60
Mediakom No.XXII/FEBRUARI/2010
Etalase Susunan REDAKSI
Mediakom Penanggung Jawab drg. Tritarayati,SH Redaktur Dyah Yuniar Setiawati, SKM, MPS Drs. Sumardi Editor/Penyunting Dra. Hikmandari A., M.Ed drg. Anitasari SM. Prawito, SKM, MM Busroni S.IP Dra. Isti Ratnariningsih, MARS Mety Setiowati, SKM Aji Muhawarman, ST DesainGrafis dan Fotografer Resty Kiantini, SKM, M.Kes Dewi Indah Sari, SE, MM Sri Wahyuni, S.Sos, MM Giri Inayah, S.Sos. R. Yanti Ruchiati Wayang Mas Jendra, S.Sn Sekretariat Agus Tarsono Waspodo Purwanto Sudirman, Hambali Yan Zefrial Alamat Redaksi Pusat Komunikasi Publik Gedung Kementerian Kesehatan RI Blok A, Ruang 107 Jl. HR Rasuna Said Blok X5 Kav. 4-9 Jakarta 12950 Telepon 021-5201590; 021-52907416-9 Fax 021- 5223002; 021-52960661 Email
[email protected] kontak@ puskom.depkes.go.id Call Center 021-500567, 021-30413700 Redaksi menerima naskah dari pembaca: dapat dikirim ke alamat email redaksi
Rapor Hijau Kementerian Kesehatan
drg. Tritarayati, SH
W
aktu kerja 100 hari Kementerian Kesehatan telah usai, tepatnya 1 Februari 2010 yang lalu. Menkes dr. Endang R Sedyaningsih, MPH, Dr.PH beserta jajaranya tak kenal lelah untuk bekerja keras, berkoordinasi dan bersinergi untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Kini, kerja keras itu telah membuahkan hasil yang cukup menggembirakan, yaitu nilai hijau. Nilai yang menggambarkan keberhasilan pencapaian program pembangunan. Warna hijau berarti semua yang menjadi program kerja 100 hari Kementerian Kesehatan tercapai 100%. “Ini merupakan keberhasilan bersama” kata Menkes pada suatu kesempatan. Nilai hijau dari Unit Kepresidenan Pengawasan, Pengendalian Program Pembangunan (UKP4) ini tentu menjadi kebanggaan bersama. Sehingga dapat menjadi modal dasar bagi Kementerian Kesehatan untuk melaksanakan pembangunan kesehatan 4 tahun kedepan. Sebab, masih banyak yang harus mendapat perhatian. Mulai dari pelayanan kesehatan kepada rakyat miskin yang belum optimal. Penyakit menular yang masih mengintai kesehatan masyarakat, sehingga harus terus diwaspadai. Pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat yang masih banyak menemui kendala dilapangan. Semua ini menjadi tantangan berat yang harus diubah menjadi peluang untuk mensukseskannya. Tugas berat ini membutuhkan ketekunan, kesungguhan dan keikhlasan para pelakunya, baik dari Kementerian Kesehatan maupun mitra kerjanya. Para pelaku ini harus berbagi peran sesuai dengan fokusnya masing-masing. Membangun sinergisme peran, sehingga tidak terjadi tumpang tindih. Untuk itu forum komunikasi diantara para pelaku menjadi penting keberadaannya. Kami yakin dengan spirit kebersamaan ini, setiap masalah akan menemukan solusinya. Selain itu, mengawali tahun 2010 banyak peristiwa penting yang tidak boleh luput dari perhatian kita. Diantaranya, hasil sidang Executive Board di Geneva, bantuan Indonesia untuk bencana gempa di Haiti, Kisah Bilqis dan Umi yang sangat layak menjadi pelajaran hidup kita, regestrasi jamu, sertifikasi kematian dan bantuan operasional kesehatan. Mediakom, bulan Februari 2010 ini telah berusia 4 tahun. Usia balita dari Mediakom yang masih harus banyak belajar menyajikan berita kesehatan yang enak dibaca dan mudah dipahami. Oleh karena itu masukan dan dukungan dari para pembaca sangat kami butuhkan. Sebagai penanggung jawab Mediakom yang baru menyampaikan salam kenal dan selamat membaca...! Akhirnya, kami mengucapkan selamat bekerja, semoga dua bulan yang kita lalui pada tahun 2010 dapat memberi pencerahan untuk berkarya lebih baik lagi. Semoga Allah SWT selalu membimbingNya. l Redaksi No.XXII/FEBRUARI/2010 Mediakom
Daftar Isi 13
8 11
21
15
27 25 29
Cover: Kunjungan kerja Menkes bersama Gubernur DKI di Cilincing Jakarta. Foto: Wayang Mas Jendra
3
Etalase
4
Daftar Isi
6
Surat Pembaca
7
Info Sehat
Tips Agar Tak Tertular Flu di Kantor Tertawa & Menangis Sama Manfaatnya Pisang Sejuta Manfaat Mata Bening Berkat Multivitamin Kenali Manfaat Herba
12 Ragam
Program Gerakan Seribu Jamban
Mediakom No.XXII/FEBRUARI/2010
Menkes Lantik 37 Pejabat Eselon II Kemkes RI
15 Media Utama
Rapor Hijau untuk Kementerian Kesehatan Visi, Misi, Strategi dan Sasaran Pembangunan Kesehatan 2010-2014 Endang R. Sedyaningsih Pimpin Delegasi RI Pada Sidang ke-126 Badan Eksekutif WHO
25 Stop Press Saintifikasi Jamu Berbasis Pelayanan
Kesehatan dan Pengembangan Model Registrasi Kematian Posyandu Memberikan Kontribusi Besar dalam Pencapaian Cakupan Imunisasi Butuh Tindakan Preventif Atasi Perdagangan Orang di Indramayu
Daftar Isi 40
44
35 42
46
56
48
Seluruh Puskesmas Akan Dapat BOK
32 Peristiwa
Penanggulangan Daerah Bermasalah Kesehatan Bilqis Menunggu Keajaiban Cangkok Hati Di Rsup Doktor Kariadi Kasus Ummi Bisa Menjadi Pelajaran Indonesia Kirim Tim Kesehatan dan Obat- obatan Bantu Korban Gempa Haiti
42 Potret
Demi anak, Widi tetap menyusui
44 Nasional
Menkes Sosialisasikan Program BOK di Yogyakarta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah Wajib Menggunakan Obat Generik
48 Daerah
Sejarah Baru RS Paru dr HA Rotinsulu
dr. Edi Sampurno, Sp.P.MM, Direktur Utama RS Paru Rotinsulu: ”Pelayanan Kami Sama Semua” Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) K.H.M Nasiruddin Al Mansyur, Bupati Kebumen: “Pendekatan Kemasyarakatan Lebih Mengena”
56 Siapa Dia Dr. Faiq Bahfen, SH:
Staf Ahli Menkes Bidang Medico Legal Dra. Sri Indrawaty, Apt, M.Kes: Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Triono Soendoro, dr, M.Sc, M.Phil, Ph.D: Staf Ahli Menkes Bidang Perlindungan Faktor Risiko Kesehatan
58 Lentera
Tak Cukup Pakta Integritas Sosok Pemimpin No.XXII/FEBRUARI/2010 Mediakom
Surat Pembaca
Mohon Penjelasan SKTM Saya ingin bertanya tetang surat keterangan tidak mampu (SKTM). Anak tetangga saya menderita penyakit usus melilit harus operasi dua kali. Sekarang sudah diperbolehkan pulang, dengan catatan masih ada tindakkan operasi lagi berikutnya. Biaya operasi dan perawatan selama 12 hari sudah mencapai 22 juta lebih. Jumlah ini menurut saya terlalu besar, sebab tetangga tergolong orang yg tidak mampu. Kondisi fisiknya lemah karena menderita komplikasi jantung. Mereka tidak mempunyai uang untuk biaya anaknya. Uang yang ada dari pinjaman Rp 2 juta sudah habis untuk biaya penebusan
Mediakom No.XXII/FEBRUARI/2010
obat selama perawatan. Saat diperbolehkan pulang, masih diminta mengeluarkan uang sekitar 25% dari total biaya rumah sakit. Mereka dari awal masuk rumah sakit sudah menggunakan SKTM. Pertanyaan saya mengapa masih harus dikenakan biaya, padahal selama perawatan sudah harus mengeluarkan biaya untuk menebus obat-obatan. Sedangkan untuk saat ini mereka sudah tidak mempunyai uang lagi, bagaimana mereka harus membayar?. Kalau tidak membayar pasien ditahan ? Mohon informasi mengenai penggunaan SKTM ini. Terima kasih. Budi, Jakarta. JAWAB: Peserta dengan SKTM, apabila hasil verikasinya miskin dapat ditanggung 25% sampai dengan pembebasan,
dengan membuat pernyataan di atas materai dan disetujui oleh Dinas Kesehatan. Obat-obatan yang dijamin adalah obat generik dan apabila generiknya tidak ada, maka harus ada persetujuan Komite Medik Rumah Sakit, sehingga pasien SKTM verifikasi miskin tidak perlu beli obat lagi. SKTM dengan verifikasi kurang mampu, kontribusi 50% dan bila dalam perjalanannya tidak dapat membayar 50% minta persertujuan ke Dinas Kesehatan dengan surat pengantar dari rumah sakit. RS juga harus dapat melihat kondisi keluarga pasien, masuk kriteria seperti apa, miskin atau kurang mampu. Sehingga dapat memberi informasi bahwa ternyata ada kesalahan verifikasi pada pasien miskin. Informasi ini disampaikan ke Dinas Kesehatan untuk ditindaklanjuti dengan surat pernyataan oleh keluarga pasiennya. l
Info Sehat Tips Agar Tak Tertular Flu di Kantor
M
emasuki musim penghujan, banyak orang yang merasa daya tahan tubuhnya menurun. Akibatnya, mereka mudah tertular penyakit banyak diderita di musim penghujan, yaitu flu. Virus influenza bisa terbawa hingga 6 kaki (182.88 cm) dari lokasi tempat tetesan mukosa yang terjatuh saat seseorang yang sakit flu bersin atau batuk. Jika seseorang yang sedang sakit flu bersin ke tangannya, kemudian ia memencet tombol lift, atau membuka gagang pintu, atau menggunakan handset telepon, maka virus-virus influenza bisa menyebar lewat medium tersebut. Siapa pun yang menyentuh medium tersebut sesudahnya, lalu mendekatkan tangan ke wajahnya, bisa dibilang akan tertular. Apalagi jika kondisi badan orang tersebut sedang tidak sehat. Orang yang sedang stres memiliki kemungkinan terjangkit lebih tinggi, karena pada saat tersebut kondisi pertahanan tubuhnya sedang turun. Supaya virus influenza tidak hinggap dan mengganggu pekerjaan, hindarilah sumber penularannya sebaik mungkin. Berikut tips pencegahan yang bisa Anda lakukan: • Jika Anda tahu sedang menderita flu atau penyakit menular lainnya, lebih baik tinggal di rumah sebisa mungkin. • Beristirahatlah sebisa mungkin dan makan makanan yang seimbang, termasuk banyak buah dan sayuran. Nutrisi yang tepat akan membantu daya tahan tubuh. • Tutup mulut dan hidung dengan tisu atau sapu tangan ketika batuk atau bersin. • Jika tak ada tisu atau sapu tangan di sekitar Anda saat ingin batuk atau bersin, dekatkan siku Anda. Sebaiknya jangan menutupnya dengan telapak tangan agar tidak menyebarkan virus tersebut saat Anda tak sengaja menyentuh tempat-tempat tertentu. • Jika Anda ingin mengelap sisa batuk atau bersin, sebaiknya gunakan cairan pembersih tangan yang berbahan dasar alkohol atau klorin. • Minimalisasi interaksi tatap langsung. • Batasi penggunaan alat yang disentuh banyak orang. Jika memang harus, cucilah tangan Anda sesering mugkin.n (gi- dari berbagai sumber)
Tertawa & Menangis Sama Manfaatnya
T
ertawa, juga menangis, merupakan bagian spektrum emosi yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Beberapa manfaat tertawa dan menangis bagi kesehatan.
Meningkatkan Kekebalan Tubuh
Salah satu bukti manfaat nyata dari tertawa yaitu menjadikan kita lebih santai dan rileks sehingga bisa berpikir jernih. Tertawa, juga menangis, menurut dr. W.M. Roan, seorang psikiater senior di Jakarta, adalah pencerminan emosi manusia, yang merupakan bagian dari spektrum emosi meliputi kesedihan, kegembiraan, kekagetan ketakutan, cinta kasih, kebencian, dan kemarahan. “Tidak hanya manusia, hewan pun bisa menunjukkan perasaan gembira dan sedih dengan berbagai kegiatan dari gerakan. Anjing, misalnya, jika gembira, buntutnya ke atas dan bergoyang-goyang atau kegiatan ototototnya meningkat”, tutur Roan. Dr. Lee Berk, seorang imunolog dari Loma Linda University di California, AS, mengatakan, tertawa bisa mengurangi peredaran dua hormon dalam tubuh,
No.XXII/FEBRUARI/2010 Mediakom
Info Sehat yaitu efinefrin dan kortisol, yang bisa menghalangi proses penyembuhan penyakit. Dalam riset lain dr. Rosemary Cogan dari Texas Tech University menemukan bukti bahwa rasa nyeri atau sakit akan berkurang setelah tertawa. Tidak itu saja, kekebalan tubuh pun bisa meningkat.
Mengapa Kita Tertawa
“Tertawa pada dasarnya sehat kalau dilakukan oleh orang-orang yang normal. Tetapi kalau tawa itu dicetuskan oleh seseorang yang mengalami gangguan jiwa, dengan sendirinya tidak sehat, karena tawa itu untuk bereaksi terhadap halusinasi akan perasaan yang tidak-tidak”, kata Roan. Pada orang normal, menurut Roan, tertawa sebetulnya suatu reaksi terhadap keadaan krisis, berupa suatu perubahan yang tidak terduga. Kondisi itu bisa tercetus dalam keadaan yang mengagetkan, menyenangkan, atau menyedihkan. Krisis itulah yang membuat orang bisa tertawa. Kongkretnya, kalau Anda sedang serius mendengarkan sesuatu, tahu-tahu hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diduga, Anda bisa tertawa terbahakbahak. Kalau Anda merencanakan sesuatu yang baik, tapi suatu saat gagal, Anda bisa menangis.
Melatih Organ-Organ Tubuh
Untuk mencari bukti yang lebih kuat dan akurat tentang manfaat tertawa bagi kesehatan, dr. Cogan melakukan studi eksperimental terhadap dua kelompok mahasiswa. Kelompok pertama mendengarkan kaset lawak dan kelompok kedua mendengarkan kaset kuliah matematika, atau kelompok yang sama sekali tidak mendengarkan apa-apa. Terhadap para “kelinci percobaan” itu sebelum dan sesudahnya dilakukan uji kepekaan terhadap rasa sakit. Ternyata mereka yang mendengarkan kaset lawak memperlihatkan peningkatan kemampuan dalam menahan rasa sakit. Sementara itu, dr. William Fay dari Stanford University
mengatakan, tertawa terbahak-bahak amat bermanfaat bagi orang sehat. Hasil penelitiannya menunjukkan, tertawa terpingkal-pingkal akan menggoyanggoyangkan otot perut, dada, bahu, serta pernafasan, sehingga membuat tubuh seakan-akan sedang jogging di tempat. Sesudah tertawa demikian tubuh terasa rileks dan tenang, sama seperti orang habis berolahraga. Tertawa juga akan melatih diafragma torak, jantung, paru-paru, perut, dan membantu mengusir zat-zat asing dari saluran pernafasan. Disamping itu tertawa sangat ampuh untuk meringankan sakit kepala, sakit pinggang, dan depresi. Ihwal dampak tertawa dalam penyembuhan suatu penyakit, dr. William Frey, seorang pakar biokimia dan direktur Dry Eyes and Tears Research Center di Mineapolis, AS, menyatakan tertawa akan menggerakkan bagian dalam tubuh, mengaktifkan system endokrin sehingga mendorong penyembuhan suatu penyakit. Menurut hipotesisnya, tertawa akan merangsang otak untuk memproduksi hormon tertentu yang pada akhirnya akan memicu pelepasan endokrin (zat pembunuh rasa sakit) yang diproduksi oleh tubuh. Penelitian Prof. Dr. Lucille Namehow, seorang pakar yang menangani proses penuaan dari Connecticut, AS, menyodorkan fakta bahwa tertawa bisa membantu mereka yang sudah tua renta untuk tetap awet tua, sementara yang muda tetap awet muda, serta mempererat hubungan antara anggota keluarga. Sembuh Berkat Menangis dr. William Frey dari jurusan psikiatri di Minnesota University mengakui, terapi sebagian pasiennya dilakukan melalui tontonan film sedih.“Sebagian pasien saya sembuh setelah meneteskan air mata sepuas-puasnya”. Hasil penelitian Frey yang menarik adalah, pria sengaja menahan air matanya agar tampak perkasa dan jantan. “Sebenarnya, pria dan wanita tidak berbeda dalam pengalaman emosinya. Jadi, pria juga bebas untuk menangis agar jiwanya tidak tertekan”, katanya. n (gi- dari berbagai sumber)
Pisang Sejuta Manfaat
P
ernah membayangkan bagaimana rasanya menjadi William bersaudara, pemegang gelar juara berbagai pertandingan tenis putri dunia? Selain skill yang mumpuni, tentunya stamina tubuh yang prima adalah kunci utama bagi mereka untuk tetap unggul di lapangan. Tak jarang Williams bersaudara harus bertanding lebih dari 6 jam. Jika anda cermat memperhatikan, asupan gizi yang menjadi favorit kebanyakan atlet tenis dunia adalah pisang! Ya, pisang penting bagi mereka. Pisang mempu
Mediakom No.XXII/FEBRUARI/2010
Info Sehat Pilih Pisang Berkualitas Terbaik!
Pilihlah pisang yang sudah matang, yang kulitnya hijau kekuning-kuningan dengan bercak coklat atau kuning, sebab ini akan mudah dicerna, dan gula buah diubah menjadi glukosa alami secara cepat diabsorbsi ke dalam peredaran darah, pisang yang mentah akan sulit dicerna.
Kendalikan Penyakit dengan Pisang
dengan mudah diserap tubuh dan mengembalikan energi puncak mereka. Dalam “Medicinal Uses of Bananas” (www.banana.com, 2002) disebutkan, pisang bermanfaat menyembuhkan anemia, menurunkan tekanan darah, tenaga untuk berpikir, kaya serat untuk membantu diet. Kulit pisang dapat digunakan sebagai cream anti nyamuk, membantu sistem syaraf, dapat membantu perokok untuk menghilangkan pengaruh nikotin, stres, mencegah stroke, mengontrol temperatur badan terutama bagi ibu hamil, menetralkan keasaman lambung, dan sebagainya. Kandungan nutrisi buah pisang sangat banyak, terdiri dari mineral, vitamin, karbohidrat, serat, protein, lemak, dan lain-lain, sehingga apabila orang hanya mengonsumsi buah pisang saja, sudah tercukupi secara minimal gizinya.
Tekanan Darah: Buah tropis ini secara ekstrim memiliki kandungan potasium tinggi tetapi rendah garam, menjadikan pisang makanan yang bagus untuk membantu penurunan tekanan darah. Lembaga Food and Drug Administration Amerika memperbolehkan pengusaha pisang untuk membuat klaim bahwa pisang dapat mengurangi resiko tekanan darah dan stroke. Kekuatan Otak : 200 pelajar sekolah Inggris terbantu menyelesaikan ujian akhir dengan makan pisang pada saat sarapan, istirahat dan makan siang karena pisang meningkatkan kekuatan otak. Riset juga menunjukkan kandungan potasium pada pisang membuat pupil lebih aktif sehingga membantu proses belajar. Konstipasi : Pisang tinggi serat, sehingga membantu proses pencernaan dan mengatasi sembelit tanpa harus memakai obat pencahar. Depresi: Berdasarkan survey MIND kepada pasien penderita depresi, menunjukkan pasien merasa lebih baik setelah mengkonsumsi pisang. Ini disebabkan pisang mengandung tryptophan yaitu suatu tipe protein
yang diubah oleh tubuh menjadi serotonin yang membuat efek relax, memperbaiki mood dan secara umum membuah perasaan bahagia. Panas Dalam: Pisang memiiki efek antacid alami dalam tubuh, jadi kalau anda menderita panas dalam cobalah mengkonsumi pisang untuk memicu penyembuhan. Kelebihan berat badan dan stressing pekerjaan: Riset di Institute of Psychologi Austria menemukan bahwa tekanan selama bekerja meninggi jika mengkonsumsi makanan seperti coklat dan snack krispi secara berlebihan. Pada 5.000 pasien rumah sakit, peneliti menemukan pasien paling obesitas rata-rata berada dalam pekerjaan dengan tekanan. Laporan riset menyimpulkan, untuk menghindari kepanikan yang mendorong rakus menkonsumsi makanan, kita perlu mengendalikan kadar gula darah dengan ngemil makanan tinggi karbohidrat setiap dua jam, dan pisang salah satu makanan yang sesuai. Stroke: Berdasarkan riset The New England Journal of Medicine, mengkonsumsi pisang sebagai konsumsi harian menurunkan resiko kematian akibat stroke hingga 40%. Mengontrol Temperatur: Di beberapa negara, pisang dipandang sebagai makanan pendingin yang dapat menurunkan temperatur fisik dan emosional ibu hamil. Di Thailand contohnya, ibu hamil mengkonsumsi pisang untuk memastikan bayi lahir dengan temperatur sejuk. Maag: Pisang digunakan sebagai makanan untuk melawan kerusakan usus karena teksturnya yang lembut. Pisang adalah satu-satunya buah yang dapat dikonsumsi langsung tanpa membahayakan pasien iritasi atau kerusakan usus. Pisang juga menetralkan kelebihan asam dan No.XXII/FEBRUARI/2010 Mediakom
Info Sehat mengurangi iritasi dengan melapisi perut.
Pisang dan Kecantikan
Bubur pisang dicampur dengan sedikit susu dan madu, dioleskan pada wajah setiap hari secara teratur selama 30-40 menit. Basuh dengan air hangat kemudian bilas dengan air dingin atau es, diulang selama 15 hari, akan menghasilkan pengaruh yang menakjubkan pada kulit.
Pisang untuk Mengatur Bobot Badan
Pisang juga mempunyai peranan dalam penurunan berat badan seperti juga untuk menaikkan berat badan. Telah terbukti seseorang kehilangan berat badan dengan berdiet 4 (empat) buah pisang dan 4 (empat) gelas susu non fat atau susu cair per hari sedikitnya 3 hari dalam seminggu, jumlah kalori hanya
1250 dan menu tersebut cukup menyehatkan. Selain itu, diet tersebut membuat kulit wajah tidak berminyak dan bersih. Pada sisi yang lain, mengonsumsi satu gelas banana milk-shake dicampur madu, buahbuahan, kacang, dan mangga sesudah makan, akan menaikkan berat badan.n (gi- dari berbagai sumber)
Mata Bening Berkat Multivitamin
O
rang bijak bilang, mata adalah jendela menuju dunia. Itu sebabnya, kesehatan mata perlu dijaga. Perawatan mata bisa dilakukan dengan mengkonsumsi makanan sehat yang mengandung vitamin tertentu. Sejauh mana sebenarnya hubungan antara makanan dan kesehatan mata?
Mereka Baik untuk Mata
l Jeruk. Kaya vitamin C, berfungsi sebagai antioksidan yang berkhasiat melumpuhkan radikal bebas penyebab penuaan sel, sehingga berguna untuk mencegah katarak. l Anggur. Ekstrak biji anggur mengandung proantosianidin. Lebih kuat dari vitamin C dan E, antioksidan ini bahkan bisa memperbaiki penglihatan dan mengembalikan fungsi retina, terutama yang rusak akibat perdarahan pembuluh darah di mata dan ketidakseimbangan gula darah. l Ubi jalar. UNICEF dan WHO menyarankan agar wanita dan anak-anak mengkonsumsi ubi jalar merah secara rutin, untuk menangkal akibat buruk dari kekurangan vitamin A. l Nenas. Vitamin dan mineral utama yang terkandung dalam nenas adalah vitamin C, B kompleks, beta-karoten (pro-vitamin A), Fe, Mg, Ca, Cu, Zn, Mn dan K. l Ikan laut. Ikan sardin dan tuna adalah sumber 10
Mediakom No.XXII/FEBRUARI/2010
Info Sehat DHA (docosahexaenoid acid), salah satu jenis asam lemak omega 3, yang berperan penting dalam pembentukan retina mata.
Awas Overdosis
Vitamin A juga dikenal sebagai antioksidan penggempur radikal bebas penyebab berbagai penyakit degeneratif. Kadar vitamin A yang tinggi pada wortel (Daucus carota) membantu fungsi retina mata. Bahkan, selama Perang Dunia II, pilot-pilot pesawat tempur Sekutu diperintahkan makan wortel untuk mempertajam penglihatan mereka. Tapi, hati-hati, terlalu banyak mengkonsumsi wortel (50 mg per hari) dalam 10 hari akan membuat warna
Kenali Manfaat Herba Asparagus Oficinalis
Berkhasiat untuk mencegah kanker, penyakit jantung, meningkatkan daya tahan tubuh, menyeimbangkan elektrolit dalam sel, dan menormalkan tekanan darah. Juga berperan sebagai penambah gairah dan kesuburan.
Bawang Putih
Berkhasiat sebagai antibakteria alami, menguatkan jantung, menurunkan kadar kolesterol, dan mencegah kanker.
kulit menjadi jingga kekuningan. Ini disebabkan tubuh tidak mampu menyerap karoten yang berlebih, atau justru tubuh tidak mampu memproses karoten yang terdapat di dalam wortel. Namun, bisa juga karena liver (hati) Anda bermasalah. Kalau sudah begitu, stop dulu makan wortel, tunggu hingga kondisi pulih dalam beberapa hari. Pada bayi overdosis vitamin A juga bisa membuat tulang mereka menjadi rentan dan sangat rapuh. n (gi- dari berbagai sumber)
Bawang Bombai
Jamur Shiitake
Berkhasiat mencegah penggumpalan darah, menurunkan kadar lemak darah, menurunkan kadar gula darah, mengatasi kolesterol, jantung, dan diabetes.
Berkhasiat menurunkan tekanan darah, antikanker, dan antitumor.
Lada
berkhasiat menghangatkan tubuh, mengatasi kembung, dan melancarkan air seni.
Kayu Manis Cina
Berkhasiat mengatasi leher yang kaku dan sakit kepala, demam yang menggigil.
Jagung
Berkhasiat membuang racun sehingga baik untuk pencernaan, membuang racun tubuh, melancarkan air seni, mengatasi hipertensi, kolesterol, diabetes, dan radang kemih.
Jahe
Berkhasiat mengatasi rasa mual, kembung, masalah pencernaan, mengatasi gejala flu.
Pala
Berkhasiat mengatasi kembung, sakit telinga, pusing, sakit kepala, dan muntaber.
Ginseng
Berkhasiat sebagai antikanker, antistres, antipenuaan, menguatkan fungsi jantung, mengatasi impoten, diabetes, pendarahan di luar haid, kelelahan kronik. Beberapa orang yang mengkonsumsi gingseng dapat mengalami bengkak, cegukan, dan gatal pada kulit. n (gi- dari berbagai sumber) No.XXII/FEBRUARI/2010 Mediakom
11
Ragam
Rombongan wartawan kesehatan dan pusat komunikasi publik mendapat penjelasan Bupati Purbalingga tentang pembanggunan kesehatan
Program Gerakan Seribu Jamban
T
ak menyangka, banyak warga Purbalingga tidak mempunyai jamban di rumahnya. Setiap hari mereka membuang hajat dengan memanfaatkan sungai, kolam ikan dan bahkan kebun yang terbuka. Tak merasa risih dan malu karena sudah menjadi kebiasaan. Bahkan ada yang merasa nyaman dengan kebiasaan ”modol di kebun”, istilah buang hajat sembarangan. Menurut data Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Purbalingga hingga th 2005, cakupan jamban keluarga di Purbalingga baru mencapai 52,6%. ‘’Sisanya sebesar 47,4% belum memiliki jamban. Penyebaran masyarakat yang tidak mempunyai jamban merata di seluruh kecamatan, termasuk Kecamatan Purbalingga Kota,’’ kata Kepala DKK Purbalingga dr Dyah Retnani Basuki. Kegiatan membuang hajat di sungai atau kebun, lanjut Dyah, 12
Mediakom No.XXII/FEBRUARI/2010
jelas sangat berisiko menyebarkan berbagai macam penyakit. Karena banyak sungai di Purbalingga yang masih digunakan untuk kegiatan harian masyarakat seperti mandi, mencuci pakaian, piring dan gelas. Dengan demikian, bakteri E-coli, cacing dan thypus abduminalis yang ada pada kotoran manusia akan mudah menular ke orang lain lewat aktifitas membuang hajat di sungai. Sampai akhirnya petaka itu datang. Dua balita meninggal dunia karena wabah diare. Wabah diare terjadi karena air sungai terkontaminasi kotoran 2000 manusia yang membuang hajat ke sungai. Untuk menghentikan wabah ini, maka perilaku membuang hajat di sungai harus total dihentikan dan menggalakkan program jambanisasi Panaruban, salah satu desa yang berhasil mewujudkan program desa sehat mandiri di Kabupaten Purbalingga Kecamatan Bukateja.
Desa berpenduduk 1.894 jiwa ini mampu menyelesaikan berbagai permasalahan kesehatan yang timbul dengan biaya minimal. Apa yang mereka dilakukan? Achmad Mudakir, Kepala Desa Penaruban menyadarkan masyarakat akan pentingnya kesehatan. Setiap saat, kapan saja, dimana saja Ia mengkapayekan pentingnya hidup sehat dengan memberikan stimulan kepada masyarakat untuk membuat jamban sebesar 50%. Sedangkan untuk masyarakat miskin tidak dikenakan biaya. “Hanya dalam waktu enam bulan, sebagian besar masyarakat telah memasang jamban di rumahnya sendiri. Kini setiap warga Desa Penaruban memiliki kloset sendiri di rumahnya sebagai bentuk kesadaran kesehatan. Pencanangan program gerakan 1000 jamban ini dimulai tahun 2004. Berawal dari kasus kematian dua balita di desa lain karena diare. Kemudian masyarakat terdorong berperilaku hidup bersih dan sehat untuk menghindari kejadian diare. Saat itu hanya 10% masyarakat yang memakai jamban. Setelah 4 tahun gerakan 1000 jamban, masyarakat telah
Ragam mempunyai jamban semua. Walau mereka belum menggunakan untuk buang air besar, alasanya belum terbiasa menggunakan jamban. Masyarakat telah terpasung selama bertahun-tahun dengan pola tidak disiplin membuang hajat, tidak menjaga kebersihan dan tidak peduli kesehatan.Ternyata, menyediakan jamban lebih mudah dari pada merubah perilaku. Menurut Ahmad Mubakir, merubah perilaku tidak dapat
dipaksakan, tapi harus dikemas melalui kegiatan kerohanian, misalnya kelompok tadarus (membaca quran secara bergantian). Saat itu ada 15 kelompok yang melakukan tadarusan secara rutin. Setelah tadarusan selesai baru disampaikan informasi kesehatan, termasuk buang air besar di jamban. Ahmad Mubakir dan Chandra mempunyai obsesi membentuk Desa Sehat Mandiri. Ia memberi stimulan sarana kesehatan kepada
Menkes memberikan sambutan pada acara pelantikan pejabat eselon II Kemkes RI
Menkes Lantik 37 Pejabat Eselon II
P
rogram 100 hari bidang kesehatan Kabinet Indonesia Bersatu II, seluruhnya telah dapat dicapai. Kita patut mensyukurinya, namun tugas selanjutnya lebih berat. Pembangunan kesehatan tahun 2010 – 2014 diprioritaskan pada peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan melalui berbagai bidang. Demikian sambutan Menkes dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH,
Dr. PH ketika melantik 37 Pejabat Eselon II Kemeterian Kesehatan, di Jakarta (1/2/2010). Menkes mengatakan, akhir-akhir ini media massa memberitakan pelayanan kesehatan masih banyak dikomplain masyarakat khususnya golongan kurang mampu, baik di Puskesmas ataupun RS. Oleh karena itu, Menkes berharap agar pejabat yang baru dilantik lebih peka terhadap apa yang dibutuhkan masyarakat dan dapat meningkatkan pelayanan kesehatan seperti yang di
4000 warga, berupa sepatu murah untuk ke sawah, masker, sarung tangan, tabung penjernir air dan tudung saji. Melalui kerja keras dan waktu yang panjang mereka memberi penyuluhan, menyadarkan masyarakat untuk hidup sehat secara mandiri, maka hasilnya cukup menggembirakan. Kini, masyarakat telah membuat dan menggunakan jamban untuk buang air besar keluarga secara mandiri.n yanti
idam-idamkan oleh masyarakat. Menkes mengingatkan, reformasi birokrasi merupakan salah satu agenda Kabinet Indonesi Bersatu II yang menjadi prioritas Presiden RI melalui good and clean governance, yang bersifat transparan dan akuntabel. Untuk itu, periode kerja dalam lima tahun mendatang tidak ringan dan membutuhkan kerja sama dari semua pihak intern Kementerian Kesehatan maupun masyarakat, swasta dan dunia usaha sebagai mitra untuk mencapai masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan, tegas Menkes. Menkes berharap kepada para pejabat yang baru dilantik dapat bahu membahu memberikan kontribusinya agar dapat mencapai cita-cita tersebut. Pejabat yang dilantik adalah dr. H. Abdul Rival, M.Kes sebagai Kepala Biro Kepegawaian menggantikan drg. S. R. Mustikowati, M.Kes, dr. Lily S. Sulistyowati, MM sebagai Kepala Pusat Promosi Kesehatan menggantikan dr. Abidinsyah Siregar, DHSM, M.Kes, drg. Tritarayati sebagai Kepala Pusat Komunikasi Publik menggantikan dr. Lily S. Sulistyowati, MM dan Mudjiharto, SKM, MM sebagai Kepala Pusat Penanggulangan Krisis menggantikan dr. Rustam Syarifuddin Pakaya, MPH. dr. Abidinsyah Siregar, DHSM, M.Kes sebagai Sekretaris Inspektorat No.XXII/FEBRUARI/2010 Mediakom
13
Ragam Menkes memberikan ucapan selamat kepada pejabat eselon II baru Kemkes RI
Jenderal menggantikan dr. Hj. Ratna Dewi Umar,M.Kes., dr. Yudhi Prayudha Ishak Djuarsa, MPH sebagai Inspektur I menggantikan Drs. Parulian Parapat, MM, Arsil Rusli, SH, MH sebagai Inspektur III menggantikan dr. Suwandi Makmur, MM, dan Drs. Wiyono Budihardjo, MM sebagai Inspektur IV menggantikan I Gusti Gede Djestawana, SKM. Dr. dr. Sutoto, M.Kes sebagai Sekretaris Ditjen Bina Pelayanan Medik, menggantikan dr. Mulya A. Hasjmi, Sp.B, M.Kes., drg. S. R. Mustikowati, M.Kes sebagai Direktur Bina Yanmed Dasar, menggantikan dr. T. Marwan Nusri MPH, dr. Andi Wahyuningsih Attas, Sp.An sebagai Direktur Bina Yanmed Spesialistik, menggantikan dr. H. Kemas M. Akib Aman, Sp.R, MARS, dr. Irmansyah, Sp.KJ sebagai Direktur Bina Kesehatan Jiwa menggantikan HM Aminullah, Sp.KJ, MM. drg. Setyawaty, M.Kes sebagai Direktur Umum, SDM dan Pendididkan RSUP Fatmawati Jakarta, dr. Harry Trimurjatno, MM sebagai Direktur Keuangan RSUP Fatmawati Jakarta, dr. Priyanti Z. Soepandi, Sp.P(K) sebagai Direktur Utama RSUP Persahabatan Jakarta, dr. Tri Hesty Widyastoeti Marwotosoeko, Sp.M sebagai Direktur Medik dan Keperawatan RSUP Persahabatan Jakarta, dr. 14
Mediakom No.XXII/FEBRUARI/2010
Omo Abdul Madjid, Sp.OG sebagai Direktur Umum dan Operasional RSUPN dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta, dr. Sonar Soni Panigoro, Sp. B.Onk, M.Epid sebagai Direktur Utama RS Kanker Dharmais Jakarta, dr. Rustam Syarifuddin Pakaya, MPH sebagai Direktur SDM dan Pendididkan RS Kanker Dharmais Jakarta, dr. Harjati, MARS sebagai Direktur Keuangan RS Kanker Dharmais Jakarta, Dr. dr. Agus Hadian Rahim, Sp.OT(K), M.Epid, MH.Kes sebagai Direktur SDM dan Pendidikan RSUP dr. Hasan Sadikin Bandung), dr. Hendriani Selina Notosoegondo, Sp.A(K), MARS sebagai Direktur Utama RSUP dr. Kariadi Semarang, dr. Bella Patria Jaya, Sp.KJ sebagai Direktur Utama RS Jiwa Prof. Dr. Soeroyo Magelang, dr. Hj. Chandrawati Husein, Sp.B sebagai Direktur SDM dan Pendidikan RSUP dr. Wahidin Sudirohusudo Makassar. dr. Ina Hernawati, MPH sebagai Direktur Bina Kesehatan Ibu, menggantikan dr. Sri Hermiyanti, M.Sc, DR. Minarto, MS sebagai Direktur Bina Gizi Masyarakat, menggantikan dr. Ina Hernawati, MPH dan dr. Kuwat Sri Hudoyo, MS sebagai Direktur Bina Kesehatan Kerja menggantikan dr. H. Abd. Rival, M.Kes. dr. H. Azimal, M.Kes sebagai Kepala
KKP Kelas I Jakarta dan dr. H. Imam Triyanto, MPH sebagai Kepala KKP Kelas I Surabaya. Drs. Purwadi, Apt, MM, ME sebagai Sekretaris Ditjen Binfar dan Alkes menggantikan Dra. Meinarwati, Apt.,M.Kes dan dr. Setiawan Soeparan, MPH sebagai Direktur Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Ditjen Binfar dan Alkes menggantikan Drs. Purwadi, Apt.MM serta dr. Siswanto, MPH, DTM sebagai Kepala Puslitbang Gizi dan Makanan, Badan Litbangkes menggantikan Sunarno Ranu Widjojo, SKM, MPH. dr. Asjikin Imam Hidayat, MHA sebagai Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan menggantikan dr. Setiawan Soeparan, MPH, Dra. Meinarwati, Apt. M.Kes sebagai Kepala Pusat Pemberdayaan Profesi dan Tenaga Kesehatan Luar Negeri menggantikan dr. Asjikin Imam Hidayat, dr. H. Kemas M. Akib Aman, Sp.R, MARS sebagai Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan, menggantikan Drs. Abdurahman, MPH, Drs. Sulistiono, SKM, MSc. sebagai Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM Kesehatan menggantikan DR. Drs. Ida Bagus Indra Gotama, SKM dan Drs. H. R. Wisnu Hidayat, MSc sebagai Kepala Balai Besar Pelatihan Kesehatan Ciloto menggantikan Drs. H. Sulistiono, SKM, M.Kes. nSmd/Gi
Media Utama
Media Utama
Rapor Hijau untuk Kementerian Kesehatan
K
ementerian Kesehatan mendapat penilaian kinerja dengan rapor berwarna hijau, yang berarti 4 program dan 12 rencana aksi yang menjadi sasaran program kerja 100 hari mencapai target 100 persen. Bahkan ada beberapa rencana aksi yang sudah tercapai 100 persen pada hari ke 50 dan ke 75. Sebelum berakhir masa kerja 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu ( KIB II) yang jatuh pada tanggal 1 Februari 2010, telah membuat Kementerian Kesehatan dan jajarannya mengenjot menyelesaikan target yang telah dicanangkan. Beberapa kali pertemuan untuk membahas pencapaian ini. Sampai pada akhirnya, semua target itu tercapai dengan menggembirakan. Tentu, ini merupakan keberhasilan semua, kata Menkes pada suatu
kesempatan. Diawal kerja 100 hari, Menkes dan jajaranya telah berusaha menterjemahkan paradigma baru dari paradigma BEROBAT GRATIS MENJADI “SEHAT ITU INDAH DAN SEHAT ITU GRATIS” yang dilaksanakan secara komprehensif, sinergis dan integratif melalui peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, peningkatan kesehatan masyarakat, dengan fokus pada preventif dan promotif, penanggulangan penyakit dan peningkatan sumber daya manusia kesehatan terutama di Daerah Terpencil Perbatasan dan Kepulauan (DTPK).
Empat Program 100 Hari Terdapat 4 isu utama dan 12 rencana aksi yang menjadi landasan kerja program 100 hari Kementerian No.XXII/FEBRUARI/2010 Mediakom
15
Media Utama Kesehatan yaitu : 1) Peningkatan pembiayaan kesehatan untuk memberikan jaminan kesehatan masyarakat; 2) Peningkatan kesehatan masyarakat untuk mempercepat pencapaian target MDGs; 3) Pengendalian penyakit dan penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana; 4) Peningkatan ketersediaan, pemerataan dan kualitas tenaga kesehatan terutama di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan dan kepulauan (DTPK).
12 Rencana Aksi Program 100 hari 1) Peningkatan pelayanan kepada 76,4 juta penduduk miskin dalam sistem jaminan kesehatan dengan anggaran sebesar Rp. 4,6 Triliun dengan kegiatan yang meliputi peningkatan akses , peningkatan manajemen dan penyusunan roadmap 2010 – 2014 menuju Jaminan Kesehatan Semesta. 2) Meningkatkan Kesehatan Masyarakat Pedesaan terutama melalui pemantapan fungsi Posyandu, Bidan Desa, dan KB Kesehatan Reproduksi untuk upaya Promotif, dan Preventif. 3) Revitalisasi Permenkes tentang kewajiban menuliskan resep menggunakan obat generik di sarana pelayanan kesehatan pemerintah, melalui pelatihan dan pemantauan secara intensif. 4) Penetapan pembatasan Harga Eceran Tertingggi (HET) Obat Generik Berlogo (OGB). 5) Penanggulangan HIV/ AIDS. 6) Penaggulangan penyakit Tuberkulosis. 7) Penanggulangn Malaria. 8) Peningkatan Universal Child Immunization (UCI) sebesar 98% desa di 5 Provisi (Jatim, Jateng , Jabar, Banten dan DKI) yang merupakan 80% Balita Indonesia. 9) Peningkatan pengawasan obat dan makanan 10) Beroperasinya Balai Pengobatan Haji Indonesia (BPHI) baru di Makkah Arab Saudi untuk memantapkan pelayanan kesehatan haji mulai musim haji tahun 2009. 11) Penanggulangan Bencana. 12) Peningkatan SDM Kesehatan dalam Jumlah, jenis, dan mutu terutama di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan dan kepulauan (DTPK).
16
Mediakom No.XXII/FEBRUARI/2010
Capaian program 100 hari 1) Peningkatan pembiayaan kesehatan untuk memberikan jaminan kesehatan masyarakat terdapat dua target yang hendak dicapai yaitu: a. Masuknya masyarakat miskin penghuni Lapas/ Rutan, panti sosial dan masyarakat miskin akibat korban pasca bencana menjadi peserta Jamkesmas dengan ditandatanginya kesepakatan bersama antara Menkes RI dengan Mendagri, Mensos dan Menhuk dan HAM tanggal 17 Desember 2009. Target tercapai 100%. b. Program pemantapan Jamkesmas di Rumah Sakit, telah dilakukan Seminar/Lokakarya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Jamkesmas dalam upaya peningkatan Manajemen. Saat ini juga seluruh RS yang bekerja sama dengan Jamkesmas sudah dapat melakukan klaim dengan INA-DRG; 100% klaim sudah dibayar sesuai Manlak (pedoman pelaksanaan). Sedang untuk meningkatkan cakupan Jamkesmas telah disusun roadmap kepesertaan semesta Jamkesmas.Target tercapai 100 %
Media Utama 2) Peningkatan kesehatan masyarakat untuk mempercepat pencapaian target MDGs, meliputi : a. Meningkatkan kesehatan masyarakat pedesaan terutama pemantapan fungsi Posyandu, Bidan di Desa, dan KB-Kespro di bidang promotif dan preventif : • Target pendataan ibu hamil di 60.000 desa, telah terdata 65,764 desa, dengan pendataan ibu hamil : 3.212.176 berarti telah terealisasi 100%. Serta penyediaan buku KIA bagi ibu hamil di Prov Jawa dan Bali dan 105 kab/kota. Target tercapai 100%. • Peningkatan advokasi tentang gizi untuk para pengambil keputusan dan masyarakat luas. Telah dicetak sebanyak 4.000 buku kepada 33 Kadinkes Provinsi, 579 Kab/Kota. Target tercapai 100%. • Telah diberikan biaya operasional kepada 241.700 Posyandu di 467 Kabupaten / Kota. Target tercapai 100%. • Telah dilakukan launching penggunaan Kartu Menuju Sehat (KMS) Balita model baru yang membedakan anak laki-laki dan perempuan, di Kantor Depdagri, tanggal 28 Desember 2009, disaksikan Mendagri Gamawan Fauzi dan Ketua Umum Tim Penggerak PKK serta dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK seluruh Indonesia. Target tercapai 100%. • Untuk penanganan gizi buruk, telah dilakukan pencarian secara aktif untuk menemukan kasus gizi buruk dengan melibatkan kader dan pemanfaatan media komunikasi, telah ditemukan 6.351 kasus gizi buruk di 21 provinsi. Target tercapai 100%. • Pengembangan model registrasi kematian, pada tanggal 6 Januari 2010 telah dicanangkan pengembangannya di Kendal, Jawa Tengah mencakup 8 provinsi (Jateng, DKI Jakarta, Lampung, Kalbar, Gorontalo, Papua, Bali dan NTT). Saat ini telah disusun draft SKB antara Kemkes dan Kemdagri untuk kerjasama dalam pelaksanaan Sistem Registrasi Kematian di Indonesia yang akan diubah menjadi “Peraturan Bersama Menteri”. Target telah tercapai 100%. • Peningkatan Upaya Kesehatan Sekolah (UKS) hingga saat ini sebanyak 31.328 UKS (Sekolah Dasar dan MI) di 21 provinsi telah dibina oleh Puskesmas berupa penyuluhan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS), kesehatan gigi, PHBS, dan kegiatan bebas jentik nyamuk. Saat ini sudah mencapai 10.000 UKS. Target tercapai 100%.
b. Dalam rangka penetapan pembatasan Harga Obat Eceran Tertinggi (HET) Obat Generik Berlogo (OGB), telah ditetapkan Keputusan Menkes No. HK.03.1/Menkes/146/2010 tentang Penetapan Eceran Harga tertinggi 9 HET Obat generik berlogo (OGB) dan tetap memberlakukan SK Menkes No. 696/menkes/ per/IV/2007 tentang Penetapan Maksimum rasio HET Obat Branded Generik. Target tercapai 100%. c. Revitalisasi Permenkes tentang kewajiban menuliskan resep dan menggunakan obat generik di sarana pelayanan kesehatan pemerintah, hingga saat ini juga telah dilakukan soft launching pencanangan penggunaan obat generik melalui media elektronik dan pengiriman media promosi ke RS seJabodetabek. Sedangkan untuk SK Menkes tentang kewajiban menuliskan resep dan penggunaan obat generik sudah selesai dengan SK Menkes No. HK 03.01/ Menkes/ 159/I/2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang Pedoman pembinaan dan pengawasan penggunaan obat generik di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah. Target tercapai 100%. No.XXII/FEBRUARI/2010 Mediakom
17
Media Utama Rumah sakit lapangan di daerah bencana
3) Pengendalian penyakit dan penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana antara lain a. Penanggulangan HIV dan AIDS: • Saat ini telah didistribusikan ARV ke 180 rumah sakit dengan jumlah ODHA 16.096 orang. Pendistribusian diagnostik tes ke 24 provinsi. Telah terdistribusi tes pengamanan darah di 33 provinsi dengan 950.000 tes, 100.000 tes surveilens, 341.000 tes diagnostik. • Pusat pengobatan Tuberculosis (TB) di Provinsi Papua. Telah dilaksanakan pelatihan TB bagi petugas HIV di UPK dengan layanan VCT untuk kota Jayapura, Biak Numfor, Mimika, Merauke, Nabire. Pembahasan draft SK Tim TB-HIV di RS Dok 2. Target tercapai 100%. b. Penanggulangan TB : • Tersedianya obat anti TB (OAT) di fasilitas kesehatan pemerintah. Target sudah terdistribusi 102.000 paket OAT di 33 provinsi dan 102.000 18
Mediakom No.XXII/FEBRUARI/2010
paket OAT FDC 1 telah diterima di seluruh kabupaten/kota. Target tercapai 100%. • Tersedianya Pusat Pelayanan TB Multi Drug Resistant (TB-MDR) di RS Persahabatan dan RS Dr. Soetomo Surabaya. Terjaring 156 suspek TB MDR (104%). Sebanyak 49 pasien positif TB MDR diobati (159%). Sebanyak 30 pasien TB MDR telah mendapat pengobatan di Pusat Pelayanan TB MDR (100%). Target tercapai 100%. c. Penanggulangan malaria: kegiatan • pengobatan kepada 312.321pasien (104%) • sebanyak 506.649 kelambu sudah terdistribusi (101%) • screening bagi 155.700 (142%) ibu hamil di wilayah endemis untuk perlindungan terhadap malaria • 500 Pos Malaria Desa telah terintegrasi dengan desa Siaga. Berdasarkan laporan check point H-75 target H-100 diubah dari 450.000 bumil menjadi 110.000 bumil. d. Untuk peningkatan Universal Child Immunization (UCI) di 5 provinsi Jawa (Jatim, Jateng, Jabar, Banten, DKI Jakarta) rata-rata cakupan UCI di 2.080 desa yang melakukan akselerasi adalah 88,57%, dengan rincian: rata-rata cakupan BCG 88,3%; rata-rata cakupan DPT/HB3 89,7%; rata-rata cakupan Polio 4 88,4%; dan rata-rata cakupan Campak 87.9%. Target tercapai. e. Pengawasan obat dan makanan Pengoperasian 22 laboratorium berjalan di 13 Provinsi, prosentase penurunan makanan jajanan
Media Utama
anak mengandung bahan berbahaya (BB) menurun hingga 72,08%. Hingga saat ini telah dilakukan sampling dan KIE di 154 Sekolah Dasar (SD) di Jakarta, Serang, Surabaya, Yogyakarta, Bandung dan Semarang dengan jumlah sampel makanan 683 sampel. Dilakukan koordinasi lintas sektor dengan kepala sekolah, Dinkes, dan Diknas oleh Badan POM. Target Tercapai. f. Operasionalisasi Balai Pengobatan Haji Indonesia (BPHI) Baru di Makkah Arab Saudi. Dari hasil evaluasi BPHI dapat beroperasi dengan baik memberi pelayanan kesehatan kepada jamaah haji. Secara umum pelayanan kesehatan haji tahun ini berjalan baik sebagai indikatornya menurunnya angka kematian jamaah haji. Target tercapai 100%. h. Penanggulangan bencana : • screening balita gizi buruk paska bencana. Pelaksanaan screening di 6 kab/kota di Provinsi Sumatera Barat (Agam, Padang, Pariaman, Padang Pariaman, Kerinci, dan Pesisir Selatan) Jawa Barat. Jumlah balita ter-screening 102.595 dengan hasil gizi buruk 784, gizi kurang 6.009; Telah teridentifikasi sarana medik di 30 RS, 123 puskesmas, 144 pustu dan 146 poskesdes dan 135 rumah dinas dokter dan para medis. Dana rehabilitasi telah diusulkan dari APBN-P, tidak mungkin dialokasikan pada tahun 2009. Telah dilakukan TOT peningkatan SDM di 100 RS yang telah dilaksanakan tanggal 27 januari 2010. Target tercapai 100%. • Penguatan logistik di 9 pusat regional penanggulangan krisis (Medan, Makassar, Surabaya, Palembang, Denpasar, Manado, Banjarmasin, Jakarta, Semarang) 2 sub-regional Penanggulangan Bencana (Padang dan Jayapura). Target tercapai 100%.
4) Peningkatan ketersediaan, pemerataan dan kualitas tenaga kesehatan terutama di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan dan kepulauan (DTPK) : a. Disusunnya Permenkes tentang praktik tenaga kesehatan terpenuhinya tenaga kesehatan strategis (perawat, bidan, sanitarian, ahli gizi, analis kesehatan, asisten apoteker) di DTPK. Telah dilakukan: penyusunan perbaikan materi rancangan, pembahasan rancangan lintas program, pembahasan rancangan lintas sektor, perbaikan rancangan, semi finalisasi rancangan. Target tercapai 100 %. b. Terpenuhinya tenaga kesehatan strategis sebanyak 130 orang dan 5 nakes mengundurkan diri di 35 Puskesmas di DTPK. Perpanjangan kontrak bagi yang berminat melanjutkan pada perencanaan 2010. Target tercapai 100%. 5) Pencapaian kinerja Menteri Kesehatan 100 Hari No.XXII/FEBRUARI/2010 Mediakom
19
Media Utama (sesuai pakta integritas). Beberapa produk yang telah dihasilkan sampai dengan H-100 meliputi Keluarnya Renstra Depkes 2009-2014 dan telah tersusunnya Roadmap Reformasi Kesehatan Masyarakat 2009-2014. Berkaitan dengan peningkatan akses pelayanan air minum dan peningkatan perilaku higienis pada masyarakat yang berpenghasilan rendah, yang telah dilakukan dengan berkoordinasi dengan Kementerian PU sehingga dapat terlaksana: 1). Dibangunnya sarana air minum di 1.382 lokasi; 2). Dibangunnya sarana sanitasi
masyarakat/komunal di 61 lokasi; 3). Dilakukan pemicuan perubahan perilaku Stop BAB sembarangan di 1.382 lokasi; dan 4). Kampanye cuci tangan pakai sabun (CTPS) di 1.382 lokasi. Hasil capaian ini tentu tidak membuat Kementerian Kesehatan terlena atas keberhasilannya, tapi harus menjadi modal untuk melanjutkan pembangunan kesehatan 4 tahun ke depan. Masih banyak hal yang harus diselesaikan, seperti yang sudah dicanangkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014. lPra
Visi, Misi, Strategi dan Sasaran Pembangunan Kesehatan 2010-2014
S
etiap episode pembangunan, harus ada evaluasi. Hasil evaluasi menghasilkan rekomendasi untuk tindak lanjut. Periode 2004-2009 telah menghasilkan banyak kemajuan dalam pembangunan kesehatan. Keberhasilan itu harus berlanjut pada periode berikutnya. Setelah melakukan kajian yang mendalam, maka untuk periade 2010-2014 Kementerian Kesehatan telah merumuskan visi, misi dan strategi pembangunan kesehatan yang telah disesuaikan dengan kebutuhan dan antisipasi perkembangan zaman kedepan.
Visi Masyarakat Sehat Yang Mandiri dan Berkeadilan
Misi 1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melalui pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat madani 20
Mediakom No.XXII/FEBRUARI/2010
2. Melingdungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu, dan berkeadilan 3. Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumberdaya kesehatan 4. Menciptakan tata kelola kepemerintahan yang baik
Strategi 1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, swasta dan masyarakat madani dalam pembangunan kesehatan melalui kerjasama nasional dan global 2. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau, bermutu dan berkeadilan, serta berbasis bukti; dengan pengutamaan pada upaya promotif dan preventif 3. Meningkatkan pembiayaan pembangunan kesehatan, terutama untuk mewujudkan jaminan sosial kesehatan nasional
4. Meningkatkan pengembangan dan pendayagunaan SDM Kesehatan yang merata dan bermutu 5. Meningkatkan ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat dan alat kesehatan serta menjamin keamanan, khasiat, kemanfaatan, dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan 6. Meningkatkan manajemen kesehatan yang akuntabel, transparan, berdayaguna dan berhasilguna untuk memantapkan desentralisasi kesehatan yang bertanggungjawab
Sasaran Sesuai dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, 4 tahun kedepan ada sejumlah indikator pembangunan kesehatan yang hendak dicapai pada tahun 2014 yaitu meningkatnya umur harapan hidup dari 70,7 tahun (2008) menjadi 72,0 tahun.
Media Utama Menurunya angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup dari 228 ( 2008) menjadi 118. Menurunya angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup dari 34 ( 2008) menjadi 24 dan menurunya prevalensi kekurangan gizi ( gizi buruk dan gizi kurang) pada anak balita dari 18,4% menjadi lebih kecil dari 15%.
5 Nilai 1. Pro rakyat 2. Inklusif 3. Responsif (Tanggap sesuai masalah dan kewilayahan) 4. Efektif 5. Bersih
Reformasi Kesehatan 1. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 2. Penanggulangan Daerah Bermasalah Kesehatan (PDBK) 3. Jamkesmas 4. Pelayanan Kesehatan di Daerah Tertinggal Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) 5. Ketersediaan Obat 6. Reformasi Birokrasi 7. World Class Hospital
Prioritas Pembangunan Prioritas pembangunan kesehatan yaitu peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang akan dilakukan melalui : • Peningkatan kesehatan ibu, bayi dan balita
• •
•
•
• •
•
Perbaikan status gizi masyarakat Pengendalian penyakit menular serta tidak menular diikuti penyehatan lingkungan Pemenuhan, pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, keamanan, mutu dan penggunaan obat serta pengawasan obat dan makanan Pengembangan sistem Jaminan Kesehatan Masyarakat Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana dan krisis kesehatan Peningkatan pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier.lSmd
Endang R. Sedyaningsih Pimpin Delegasi RI Pada Sidang ke-126 Badan Eksekutif WHO Menkes bersama delegasi negara lain pada sidang WHO
M
enkes dr. Endang R. Sedyaningsih, MPH, Dr. PH, memimpin Delegasi Republik Indonesia pada Sidang ke-126 Badan Eksekutif Organisasi Kesehatan Dunia (Executive Board WHO) di Jenewa Swiss tanggal 18-23 Januari 2010. Menkes didampingi anggota delegasi, Prof. Dr. Tjandra Yoga Aditama-Dirjen P2PL, Dr. Makarim Wibisono-Staf Khusus Menkes, Dr David Mulyono, Dr. Widjaja Lukito, dr. Untung S Sutarjo-Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran dan No.XXII/FEBRUARI/2010 Mediakom
21
Media Utama drg. Murti Utami-Kepala Biro Umum. Delegasi Indonesia juga didukung penuh Perwakilan Tetap RI (PTRI) dipimpin Dr. Dian Triansyah DjaniWatapri, Dr. Desra Percaya, Acep Somantri, dan A Habib. Kehadiran Menkes Endang R. Sedyaningsih dan anggota Delegasi RI dalam sidang Executive Board (EB) ke-126 sangat penting untuk memperjuangkan resolusi WHA 60.28 (Pandemic Influenza Preparedness: Sharing of Influenza Viruses and Access to Vaccines and Other Benefits) agar tetap berjalan sesuai dengan kesepakatan semula. Selain itu, Menteri Kesehatan Indonesia telah terpilih untuk menjadi salah satu Wakil Ketua. Posisi ini merupakan posisi terhormat yang diberikan kepada Indonesia untuk pertama kalinya selama menjadi anggota EB periode 2007-2010. Dengan dukungan penuh Wakil Tetap RI (Watapri) Jenewa, Delegasi Indonesia menyusun berbagai masukan dan tanggapan terhadap resolusi dan usulan pada pertemuan EB ke-26. Dalam Sidang ke-126 EB-WHO ini, selain terus memperjuangkan kelanjutan pembentukan Framework Virus Sharing dan Benefits Sharing, Indonesia juga berinisiatif untuk
mengajukan rancangan resolusi mengenai “the Improvement of Health through Safe and Environmentally Sound Waste Managemen and Viral Hepatitist”. Pengajuan rancangan resolusi merupakan upaya Indonesia untuk menindaklanjuti keputusan “Bali Declaration on Waste Management for Human Health and Livelihood” yang disepakati pada Sidang ke-9 COP to the Basel Convention di Bali, bulan Juni 2008. Indonesia juga telah menyiapkan beberapa tanggapan resolusi antara lain mengenai Birth defect, Availability, Safety, & Quality Blood Product, Monitoring the achievement of MDGs, food safety dan lain-lain, yang mempunyai dampak besar pada kesehatan di Indonesia. Executive Board merupakan badan eksekutif WHO yang beranggotakan 34 negara anggota, dipilih oleh World Health Assembly (WHA), dengan masa tugas 3 tahun. Menkes RI telah berhasil terpilih sebagai salah satu Wakil Ketua bersama dengan Korea Selatan , Oman dan Paraguay . Sidang EB-WHO yang dipimpin Uganda dimandatkan untuk menyusun keputusan dan kebijakan yang akan dibahas dan ditetapkan
Menkes foto bersama dengan delegasi Indonesia 22
Mediakom No.XXII/FEBRUARI/2010
oleh World Health Assembly (WHA), serta memberikan arahan kepada Dirjen WHO dalam melaksanakan keputusan-keputusan WHA. EB melakukan sidang secara regular, minimal dua kali setiap tahun, pada bulan Januari dan Mei di Jenewa, Swiss. Sebagai anggota EB, Indonesia, mempunyai hak suara untuk diterima usulannya didalam mengusulkan resolusi baru maupun dalam memberikan tanggapan terhadap resolusi yang diajukan oleh anggota EB lainnya. Indonesia terpilih menjadi anggota EB sejak bulan Mei 2007 dan akan berakhir pada bulan Mei 2010 pada sidang WHA ke-63. Hal ini berarti, Indonesia masih memiliki kesempatan satu kali lagi untuk berkontribusi penuh didalam sidang EB. Selama menjadi anggota EB, Indonesia telah banyak memberikan kontribusinya untuk memperjuangkan kemaslahatan negara anggota WHO terutama yang berasal dari negara miskin dan berkembang. Salah satu kontribusi Indonesia yang cukup penting adalah disetujuinya resolusi WHA 60.28 yaitu mengenai Pandemic Influenza Preparedness: Sharing of Influenza Viruses and Access to Vaccines and Other Benefits. Sejak
Media Utama saat itu, eksistensi Indonesia di mata dunia diperhitungkan Disamping pertemuan, Delegasi Indonesia juga melakukan beberapa pertemuan bilateral dengan Menteri Kesehatan negara anggota lainnya yang dianggap dapat memperkuat posisi Indonesia dalam forum EB, antara lain Menkes India, Menkes Bangladesh, Brunei Darussalam dan beberapa organisasi dunia lainnya seperti Director Excutive Global Funds dan lain-lain. WHO COLLABORATIVE CENTRE DI INDONESIA Direktur Jenderal WHO, Dr. Margaret Chan, dalam pertemuannya dengan Menkes RI, Endang Rahayu Sedyaningsih di selasela Sidang Executive Board ke-126 WHO di Jenewa,Swiss, tanggal 18 Januari 2010, mengatakan bahwa WHO mendukung pendirikan WHO Collaborating Center Influenza di Indonesia. “Saya mendukung inisiatif RI untuk mendirikan WHO Collaborating Centre Influenza di Indonesia, dan akan memberikan bantuan untuk mewujudkan inisiatif tersebut”, ujar Margaret Chan. Dukungan Dirjen WHO tersebut memiliki arti penting dalam upaya Indonesia agar negara-negara berkembang juga memiliki kapasitas yang memadai untuk mendiagnosa dan melakukan risk assesment (penilaian risiko) terhadap penyakit berpotensi pandemi seperti H5N1 dan H1N1. Dirjen WHO juga mendukung pembentukan WHO Collaborating Centre untuk Disaster Management di Indonesia. Saat ini telah dibentuk 9 Pusat Disaster Management (Regional Pusat Penanggulangan Krisis), yaitu Sumatera Utara, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan
Sulawesi Utara, dan 2 Sub Regional di Sumatera Barat dan Papua. Dirjen WHO memuji kapasitas Indonesia dalam manajemen bencana sehingga dapat menjadi pusat pelatihan bagi negara-negara lain. Pertemuan bilateral antara Menkes RI dengan Dirjen WHO tersebut merupakan salah satu rangkaian kegiatan di hari pertama Sidang ke-126 Executive Board WHO. PERTUKARAN VIRUS DAN AKSES VAKSIN INFLUENZA DILANJUTKAN Sidang tanggal 20 January 2010, membahas mengenai Pandemic Influenza Preparedness: Sharing of Influenza Viruses and Access to Vaccines and Other Benefits yang pada awalnya mengalami kebekuan atas kelanjutan mekanisme negosiasi virus sharing, berhasil diatasi oleh Delegasi Republik Indonesia melalui beberapai kali pertemuan konsultasi antar negara yang dihadiri 41 negara, baik Negara anggota maupun Negara bukan anggota EB, sehingga akhirnya disepakati oleh seluruh anggota negara EB untuk diadakan pertemuan Open-Ended Working Group pada tanggal 10-12 Mei 2010 di Jenewa. Pada pertemuan tersebut akan
melanjutkan pembahasan isuisu yang masih belum disepakati termasuk isi dari Standard Material Transfer Agreement (SMTA). Hasil pertemuan selanjutnya akan dilaporkan pada sidang WHA ke 63 pada tanggal 17- 22 Mei 2010. Selain itu, rancangan resolusi Indonesia tentang Improvement of Health through Safe and Environmentally Sound Waste Management (sebagai kelanjutan dari Bali Declaration) telah dibahas secara informal dan terdapat indikasi positif untuk memperoleh dukungan seluruh negara anggota Executive Board WHO, baik Negara berkembang maupun Negara maju. BAHAS BERBAGAI MASALAH GLOBAL Sidang Executive Board (EB) WHO ke-126, membahas berbagai masalah kesehatan global antara lain hepatitis, polio, tuberculosis, campak, kusta, pencapaian MDGs di bidang kesehatan, kaitan antara limbah dengan kesehatan, termasuk kesiapan dan kewaspadaan menghadapi pandemi influenza, ujar Menkes. Menurut Menkes RI, sebagian permasalahan kesehatan tersebut No.XXII/FEBRUARI/2010 Mediakom
23
Media Utama telah dibahas draft resolusi/ keputusan yang akan disahkan lebih lanjut di Sidang WHA ke-63 bulan Mei 2010, seperti: hepatitis, kusta, MDGs. Khusus untuk masalah kesiapan dan kewaspadaan menghadapi pandemi influenza (virus sharing dan benefits sharing) hanya disepakati mekanisme/ prosedur untuk melanjutkan perundingan tentang virus sharing dan benefits sharing dan tidak menyinggung sama sekali masalah substansi. Dalam kaitan ini disepakati bahwa masalah virus pandemi influenza baru akan dibahas pada pertemuan Kelompok Kerja negara-negara anggota WHO pada tanggal 10 – 12 Mei 2010 di Jenewa sebagai pertemuan persiapan Sidang WHA ke-63. Dengan demikian adalah tidak benar bahwa pada sidang EB WHO kali ini dibahas dan disepakati masalah pengiriman virus dalam rangka persiapan dan kewaspadaan menghadapi pandemi. Indonesia tetap konsisten memperjuangkan kepentingan nasional dan negara berkembang lain untuk menciptakan mekanisme virus sharing dan benefits sharing yang adil, transparan dan setara. INDONESIA DIPUJI PBB Upaya Indonesia mencapai target Millennium Development Goals (MDGs) di bidang kesehatan mendapat tanggapan positif dari Badan Kesehatan PBB, WHO. “Apresiasi terhadap upaya keras Indonesia itu mencuat saat Dirjen WHO, Margaret Chan dan negara sahabat menanggapi pidato Menkes RI dalam Sidang Executive Board WHO di Jenewa,” ujar Sekretaris Pertama PTRI Jenewa, Achsanul Habib. Menkes Endang Rahayu Sedyaningsih dalam pidatonya menggarisbawahi sejumlah 24
Mediakom No.XXII/FEBRUARI/2010
kemajuan yang dicapai Indonesia untuk memenuhi target MDGs pada tahun 2015. Beberapa tanggapan dari negara sahabat mengakui sejumlah capaian Indonesia dalam mengatasi sejumlah penyakit seperti tingkat kematian ibu melahirkan berkurang 58 persen periode 19902007, sementara tingkat kematian bayi berkurang sekitar 50 persen pada periode yang sama merupakan contoh nyata dari kemajuan di bidang kesehatan. Kemajuan yang signifikan juga nampak dalam upaya Pemerintah RI mengurangi jumlah penderita Tubercolosis dan Malaria, serta HIV/AIDS, yang telah menunjukkan persentase perbaikan yang signifikan dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya. Namun demikian, sebagaimana diakui negara peserta sidang lainnya, delegasi Indonesia juga mengingatkan adanya sejumlah kendala yang masih dialami oleh negara-negara berkembang dalam upaya pencapaian target tersebut. Beberapa kendala tersebut terkait erat dengan tingkat pembangunan sosial dan ekonomi di masing-masing negara, khususnya yang disebabkan oleh kurangnya dukungan sumber daya, krisis kemanusiaan maupun finansial, serta terjadinya konflik dan ketidakstabilan politik. Sidang akhirnya menyepakati usulan Indonesia untuk terus memperkuat komitmen politik, serta kerjasama dan kemitraan antar negara dalam upaya saling mendukung untuk memperkuat kapasitas domestik di bidang ini. PBB APRESIASI INDONESIA BANTU KORBAN BENCANA HAITI Direktur Badan Bantuan Kemanusiaan Perserikatan Bangsabangsa (UN-OCHA) Catherine Bragg dalam Sidang UN-OCHA di Jenewa, Swiss, menyampaikan penghargaan terhadap Indonesia yang bersama masyarakat internasional
menunjukkan komitmennya membantu korban gempa di Haiti. Sidang UN-OCHA itu secara khusus membahas kerja sama bantuan kemanusiaan untuk Haiti. “Saya sampaikan apresiasi dan penghargaan terhadap Indonesia, bersama masyarakat internasional menunjukkan komitmen tinggi terhadap nilai-nilai kemanusiaan melalui bantuannya kepada Haiti,” ujar Catherine Bragg. Duta Besar/ Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa Dian Triansyah Djani, dihadapan hampir seluruh delegasi negara anggota PBB yang hadir dalam sidang itu menegaskan komitmen Indonesia membantu Haiti. Dikatakannya, sebagai negara yang memiliki pengalaman yang cukup luas dalam penanganan bencana khususnya yang terjadi di Indonesia, Pemerintah RI siap untuk membantu dan berbagi pengalamannya untuk mengatasi bencana yang tengah terjadi di negeri tersebut. Dalam sidang yang berbeda, Menkes RI Endang Rahayu Sedyaningsih dalam sesi khusus yang membahas situasi di Haiti di sela-sela Sidang Executive Board ke-126 WHO di Jenewa, juga menggarisbawahi bahwa Pemerintah RI telah menjadi bagian dari upaya internasional untuk menangani situasi pascagempa di Haiti sebagai wujud solidaritas Indonesia. Pernyataan Menkes tersebut disambut positif Dirjen WHO Margaret Chan, seraya menyampaikan pengakuan bahwa Indonesia memiliki kapasitas yang baik dalam penanganan bencana. Komitmen bantuan dan simpati disampaikan Indonesia terhadap korban gempa bumi di Haiti, melalui berbagai sidang PBB di Jenewa itu memperkuat solidaritas masyarakat internasional dalam membantu Pemerintah dan rakyat Haiti yang menjadi korban gempa bumi.nSmd
Stop Press
Menkes menyerahkan panduan sertifikasi kematian kepada Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo di Kendal
Saintifikasi Jamu Berbasis Pelayanan Kesehatan dan Pengembangan Model Registrasi Kematian
M
enkes dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, Dr.PH meresmikan dua peristiwa bersejarah yaitu program Saintifikasi Jamu dalam penelitian berbasis pelayanan kesehatan dan Pengembangan Model Registrasi Kematian di 8 provinsi yakni Jawa Tengah, DKI Jakarta, Lampung, Kalimantan Barat, Gorontalo, Papua, Bali dan Nusa Tenggara Timur di Kendal, Jawa Tengah (6/1/2010). Saintifikasi Jamu adalah upaya dan proses pembuktian ilmiah
jamu melalui penelitian berbasis pelayanan kesehatan. Tujuannya adalah untuk memberikan landasan ilmiah (evidence based) penggunaan jamu secara empiris melalui penelitian berbasis pelayanan kesehatan karena para dokter dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) telah amat kuat keinginannya bersama ilmuwan/ akademisi mengangkat jamu sebagai icon Sehat, Bersama Rakyat. Mendorong terbentuknya jejaring dokter atau dokter gigi dan tenaga kesehatan lainnya sebagai peneliti dalam rangka upaya preventif, promotif dan
paliatif melalui penggunaan jamu. Juga untuk meningkatkan kegiatan penelitian kualitatif terhadap pasien dengan penggunaan jamu. Selain itu untuk meningkatkan penyediaan jamu yang aman, memiliki khasiat nyata yang teruji secara ilmiah, dan dimanfaatkan secara luas baik untuk pengobatan sendiri maupun dalam fasilitas pelayanan kesehatan. Ruang lingkup saintifikasi jamu meliputi upaya preventif, promotif, rehabilitatif dan paliatif. Sedangkan Registrasi Kematian merupakan program 100 hari Kementerian Kesehatan bekerjasama No.XXII/FEBRUARI/2010 Mediakom
25
Stop Press dengan Kementerian Dalam Negeri untuk memantapkan akurasi pengukuran angka kematian ibu, angka kematian bayi serta umur harapan hidup yang merupakan indikator program-program Millenium Development Goals (MDG’s) yang disertai dengan verifikasi sebab kematiannya. Menkes dalam sambutannya mengatakan, Provinsi Jawa Tengah telah menunjukkan komitmen kuat untuk menjadi pionir bagi program saintifikasi jamu. Suatu program baru Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kemkes dengan melibatkan Dinas Kesehatan Jateng, IDI beserta jajaran organisasi wilayah dan kajian keseminatannya (Badan Kajian Kedokteran Tradisional dan Komplementer yang terbentuk pada Muktamar IDI XXVII 2009 Palembang), kalangan universitas khususnya Universitas Diponegoro serta pihak pengusaha, yakni GP Jamu. Menurut Menkes, Jawa Tengah, adalah tempatnya banyak pabrik jamu besar dan gudangnya sekaligus simbol dari eksisnya penjual jamu tradisional yang ribuan jumlahnya. Hal ini harus diapresiasi, dilindungi dan ditingkatkan mutu jamunya. “Jawa Tengah, juga lokasi satusatunya Balai Besar Tanaman Obat dan Obat Tradisional Kemkes di Tawangmangu yang mengkoleksi ribuan tanaman obat tradisional yang berpontensi untuk dikembangkan menjadi devisa Negara. Jawa Tengah juga dikenal sebagai sumber budaya nasional yang merupakan puncak kearifan lokal (local genius) bangsa hingga saat ini, ujar Menkes. Namun disayangkan di Jawa Tengah pula merupakan lokasi dimana jamu diproduksi secara gelap dengan mencampurkan bahan aktif obat yang dapat merugikan kesehatan rakyat. “Kedatangan saya ke Kabupaten Kendal Propinsi Jawa Tengah ini sebagai wujud keinginan kuat 26
Mediakom No.XXII/FEBRUARI/2010
pemerintah untuk bersama-sama bergandeng tangan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal dan Provinsi Jawa Tengah, akademisi/profesi, peneliti dan pengusaha yang tergabung dalam GP Jamu serta seluruh rakyat Jawa Tengah untuk memajukan derajat kesehatan masyarakat setinggitingginya”, ujar Menkes. Hal ini sekaligus untuk bersinergi menuju terwujudnya masyarakat mandiri untuk hidup sehat secara berkeadilan yang merupakan visi Kemkes. Tradisi kerjasama dan sinergi dengan pelbagai pemangku kepentingan ini sesuai dengan tagline/moto Kabinet Indonesia Bersatu II, yakni : Pro-rakyat, Inklusif, Responsif (tanggap sesuai wilayah dan masalah) Efektif dan Bersih. “Dengan dua bidang kepeloporan yakni saintifikasi jamu dalam penelitian berbasis pelayanan kesehatan dan model registrasi kematian, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terbukti berhasil membuat kebijakan pro-rakyat yang responsif, yakni dalam merajut secara inklusif semua potensi bidang kesehatan terkait “, kata Menkes.
Registrasi Kematian
Berkaitan dengan Model Registrasi Kematian, Menkes menyatakan, Badan Litbangkes Kemkes melalui para penelitinya telah berhasil membuat model Registrasi Kematian yakni simulasi pengembangan model statistik vital yang dilengkapi dengan pencatatan penyebab kematian di fasilitas pelayanan kesehatan. ”Propinsi Jawa Tengah menjadi salah satu pionir program tersebut dengan keberhasilan uji coba di Kabupaten Pekalongan dan Kota Solo. Uji coba ini bersama 7 provinsi lainnya, yang dalam waktu dekat akan diterapkan di seluruh Indonesia”, kata Menkes. Selama ini, kata Menkes, cara mendapatkan angka kematian adalah dengan melakukan survey
langsung, yang menurut pengalaman sekitar 40% under reporting atau tidak dilaporkan dibandingkan dengan data sebenarnya. Untuk mendapatkan angka kematian yang akurat dan penyebab kematian yang tepat, diputuskan untuk beralih dari survei langsung ke model statistik vital lengkap dengan pencatatan penyebab kematian, baik kematian ibu, kematian bayi, maupun kematian umum lainnya. Pengalaman di Kabupaten Pekalongan dan Kota Solo menunjukkan kegiatan ini dapat dilakukan dan bisa di-”ekstrapolasi”kan menjadi “life table” lengkap dengan penyebab kematian untuk semua kelompok umur bahkan sampai menghitung umur harapan hidup masyarakat setempat. Analisis penyebab kematian untuk tiap golongan umur dapat dimanfaatkan untuk penajaman program intervensi di kabupaten/kota setempat, sehingga diyakini efektifitas dan efisiensi program kesehatan bisa semakin baik, kata Menkes. Menkes mengharapkan dukungan Kementerian Dalam Negeri dengan program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang dijalankan sehari-hari oleh Pemerintah Daerah provinsi maupun kabupaten/kota, bersama profesi terkait, termasuk para peneliti kesehatan. Ditambahkan, dalam waktu dekat akan dibuat Peraturan Bersama antara Kemdagri dan Kemkes, agar SIAK sebagaimana amanat UU No. 23 Tahun 2006 dapat diikuti dengan pencatatan penyebab kematian oleh tenaga kesehatan kompeten. Secara bertahap model 8 provinsi yang telah disepakati direncanakan untuk disebar-luaskan ke seluruh kabupaten/kota se Indonesia, sehingga nanti semua kematian yang tercatat dapat mendekati 100%, angka yang lebih akurat dibandingkan dengan survey langsung.nSmd, pra, giri
Stop Press
Menkes serahkan bantuan MP-ASI pada masyarakat di Cilincing Jakarta
Posyandu Memberikan Kontribusi Besar dalam Pencapaian Cakupan Imunisasi
K
eberadaan Posyandu sangat mendukung dan mempunyai kontribusi yang besar dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional. Sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dalam upaya preventif dan promotif, keberadaan Posyandu juga memberikan kontribusi yang besar dalam pencapaian cakupan imunisasi. Hasil Riskesdas 20007 menunjukkan bahwa Posyandu merupakan sarana yang digunakan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan imunisasi. Keberhasilan
pelaksanaan imunisasi diukur dengan pencapaian Universal Child Immunization (UCI) Desa/Kelurahan, yang sampai saat ini baru mencapai 68,2% dan target untuk tahun 2014 adalah 100% Desa/Kelurahan. Upaya untuk pencapaiannya adalah melalui Gerakan Akselerasi Imunisasi Nasional-UCI (GAIN-UCI) yang salah satunya adalah melalui Posyandu. Hal itu disampaikan Menkes RI dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH. Dr.PH saat melakukan kunjungan kerja ke Posyandu Matahari I Rw 08 Kelurahan Cilincing, Jakarta Utara, Jum’at, 8 Januari 2010. Turut serta dalam kunjungan kerja Menteri
Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ny. Linda Agum Gumelar, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo dan Ketua Tim Penggerak PKK DKI Jakarta Ny. Tatiek Fauzi Bowo. Pada kesempatan tersebut, Menkes menyerahkan bantuan 1 ton makanan pendamping ASI (MP ASI) untuk Kota Jakarta Utara secara simbolis diberikan kepada 2 anak bawah dua tahun penderita gizi kurang, 10 unit pengolahan air minum rumah tangga untuk 4 Posyandu dan 6 Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Sekolah Dasar, Hygiene kit / PHBS (berupa sabun, No.XXII/FEBRUARI/2010 Mediakom
27
Stop Press odol, sikat gigi) sebanyak 200 paket untuk mendukung kegiatan UKS, 3 set peralatan pendidikan Hygienis sanitasi sekolah serta satu set Posyandu kit (berupa inkubator, stetoskop, dan timbangan berat badan). Menkes mengatakan Posyandu sebagai fokus pemberdayaan di masyarakat telah berkembang dengan pesat, baik dari segi kegiatan maupun sasarannya. Kegiatan posyandu awalnya fokus pada ibu hamil sampai anak usia 5 tahun untuk kepentingan generasi yang akan datang. Seiring meningkatnya usia harapan hidup (UHH) masyarakat Indonesia, maka perlu diperhatikan pula kesehatan generasi tua dengan harapan para lanjut usia dapat hidup sehat dan produktif. Menurut Menkes, kegiatan preventif dan promotif tersebut melibatkan sasaran sekolah-sekolah melalui kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS). Kegiatan ini bertujuan untuk menanamkan pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat baik bagi anak didik, guru maupun lingkungan sekolah. Jadi tidak hanya pelatihan dokter kecil, tetapi juga menjaga lingkungan sekolah yang bersih dan sehat, perilaku hidup bersih dan sehat siswa, guru maupun pengurus sekolah. Pada kesempatan tersebut, Kunjungan kerja Menkes bersama Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo di Cilincing
28
Mediakom No.XXII/FEBRUARI/2010
Menkes saat kunjungan kerja di Cilincing
Menkes juga menjelaskan masalah kasus Demam Berdarah yang perlu diwaspadai, mengingat saat ini sudah memasuki musim hujan. Berdasarkan data Riskesdas 2007, kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) menunjukkan hasil yang mengkhawatirkan hampir ke seluruh Provinsi di Indonesia bahkan ditemukan di daerah yang sebelumnya tidak ditemukan kasus dan bukan daerah endemis DBD. Saat ini masyarakat sudah mulai sadar dan waspada tentang bahaya DBD, serta sadar pentingnya melakukan kegiatan pencegahan. Beberapa tahun terakhir, masyarakat bergerak aktif untuk melakukan pencegahan yang dilaksanakan
secara rutin melalui Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN), ujar Menkes. Hari ini bertepatan dengan Hari Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN), DKI Jakarta dan beberapa daerah, PSN dilakukan secara serentak oleh seluruh masyarakat dan Juru Pemantau Jentik melalui Gerakan Jum’at Bersih. Di akhir sambutannya, Menkes menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Gubernur DKI Jakarta, Tim Penggerak PKK baik Provinsi maupun Kota sampai ke tingkat Kecamatan dan Kelurahan/ Desa, khususnya kepada para kader Posyandu, Tim Pembina UKS serta semua pihak yang telah mendukung dan berperan aktif dalam pembangunan kesehatan, sehingga upaya promotif dan preventif untuk menciptakan agar balita dan generasi penerus Indonesia menjadi tumbuh sehat dan cerdas serta masyarakat mandiri dapat terwujud. Menkes berharap semoga Posyandu, UKS maupun gerakan PSN dapat terus menjadi pencerminan pemberdayaan masyarakat untuk mampu mandiri hidup sehat, kepedulian terhadap sesama, ketegaran perempuan dalam berjuang untuk hidup sehat dan menjadi salah satu wahana menyehatkan bangsa.nSmd
Stop Press
Meraka yang menjadi korban trafficking perlu mendapat perlindungan
Butuh Tindakan Preventif Atasi Perdagangan Orang di Indramayu
P
erdagangan orang di wilayah Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, saat ini sudah memprihatinkan. Karena itu, upaya promotif dan preventif sangat dibutuhkan untuk mencegah perdagangan orang di Indramayu. ‘’Perdagangan orang di Indramayu sudah memprihatinkan, baik yang dilakukan perorangan, sekelompok orang, maupun korporasi,’’ kata Bupati Indramayu Irianto Syaifuddin di sela-sela kunjungan Menkokesra Agung Laksono di Indramayu, kemarin. Oleh karena itu, kata Irianto, Pemerintah Kabupaten Indramayu melakukan berbagai upaya untuk mengurangi kegiatan perdagangan orang salah satunya dengan menerbitkan peraturan daerah (perda) nomor 14 tahun 2005 tentang pencegahan dan
pelarangan perdagangan orang untuk eksploitasi seksual komersial anak. ‘’Perda tersebut sebagai landasan hukum pencegahan, pelarangan dan rehabilitasi integrasi korban perdagangan orang,” kata Irianto. Sebagai tindak lanjut adanya perda tersebut, ujar Irianto, pemerintah daerah telah melakukan berbagai kegiatan diantaranya pembentukan satgas perdagangan orang, pemulangan korban perdagangan orang, rehabilitasi, pembentukan gugus tugas dan rencana daerah serta melakukan penegakan hukum. Untuk mendukung kegiatan tersebut, ujar Irianto, khususnya untuk merehabilitasi korban perdagangan orang pihaknya juga telah mendirikan trauma center yang bersumber dari APBD tahun 2009 sebesar Rp 300 juta.
Sementara itu, Menkokesra memberikan apresiasi besar terhadap upaya yang dilakukan oleh Pemda Indramayu terkait kasus perdagangan orang. Menkokesra menjelaskan bahwa kasus perdagangan orang tidak hanya terjadi di Indramayu melainkan di seluruh Indonesia. ‘’Karena itu butuh dukungan semua pihak dan lintas sektor, karena perdagangan orang fenomenanya seperti gunung es,’’ ujar Menko Kesra. Dalam kunjungan tersebut, Menkokesra didampingi pula Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Agum Gumelar dan Direktur Jendral Bina Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Budihardja serta Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sugiri Syarief. No.XXII/FEBRUARI/2010 Mediakom
29
Stop Press Kunjungan ke Indramayu
Capaian kinerja program 100 hari Kementerian Kesehatan (Kemkes) telah menembus angka 100 persen. Program yang dinilai berhasil itu menyangkut peningkatan kesehatan untukmempercepat Millenium Development Goals (MDG’s). Budihardja mengatakan, hingga hari ke-75 program peningkatan kesehatan sebagai ujung tombak program 100 hari Kemkes sudah berhasil direalisasikan di sejumlah daerah. ‘’Kita bisa rujuk di Indramayu dan Batang, sebagai dua wilayah yang kita evaluasi pelaksanaan program 100 hari tersebut,’’ ujarnya. Khususnya, Batang capaian program tersebut diantaranya, peningkatan pembiayaan kesehatan untuk memberikan jaminas kesehatan masyarakat (jamkesmas). Cakupan penerima jamkesmas sampai tanggal 28 Desember 2009 sebanyak 313.871 orang, total dana Rp3.766.008.000 dan realisasi Rp 2.186.743.019. Disamping itu, dalam pemanfaatan puskesmas, posyandu, bidan desa dan KB kesehatan reproduksi,’’ ujar Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat Kemkes di sela-sela kunjungan program 100 hari Kemkes Budihardja ke Indramayu (Jabar) dan Batang (Jateng), kemarin. Di Indramayu misalnya, lanjut Budihardja, Kemkes bersama departemen terkait lainnya telah membangun trauma center untuk merehabilitasi korban trafficking. ‘’Di sisi lain, kami juga meminta puskesmas untuk melakukan sifat kuratif dan rehabilitatif terhadap korban perdagangan di Indramayu,’’ ujar Budihardja. Di Kabupaten Batang Pemberian biaya operasional posyandu dengan target 1.164 posyandu mencapai sasaran 100 persen hingga tanggal 28 Desember 2009.Penanganan kasus gizi buruk oleh kader posyandu capaian sampai tanggal 28 Desember 2009 mencapai 35 30
Mediakom No.XXII/FEBRUARI/2010
Dirjen Bina Yanmedik dr Budihardja, MPH (kiri) mendampingi Menkokesra dalam kunjungan kerja di Indramayu
kasus. Upaya kesehatan sekolah dari puskesmas dengan target 583 sekolah, capaian hingga 28 Desember 2009 mencapai 61,2 persen atau 357 sekolah. Kemudian, kata Budihardja, di kabupaten Batang (Jawa Tengah) capaian pendataan ibu hamil di 248 desa hingga 28 Desember 2009 sudah mencapai 100 persen, dengan jumlah ibu hamil 4447 ibu. ‘’Data ini sangat penting, agar dapat mengurangi angka kematian ibu hamil,’’ ujarnya. Selanjutnya, ujar Budihardja, di kabupaten Batang juga pemberian biaya operasional Posyandu sudah mencapai 100 persen dengan target 1164 posyandu. ‘’Begitu pula untuk puskesmas perdesaan yang diberikan gratis kepada masyarakat,’’ katanya. Dalam rombongan kunjungan ke Indramayu (Jabar) dan Batang (Jateng) tersebut, hadir pula pimpinan rombongan Menko Kesra Agung Laksono, Menneg Pemberdayaan Perempuan dan Anak Linda Agum Gumelar, dan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sugiri Syarief. Pada kesempatan itu, Menko Kesra mengatakan pihaknya mengapresiasi segala upaya yang dilakukan pemkab Indramayu terkait
pencegahan dan penanggulangan perdagangan orang di Indramayu. ‘’Ini ditunjukkan dengan pembangunan trauma center yang juga dibiayai oleh APBD Indramayu,’’ ujarnya. Adapun, lanjut Menko Kesra, pada 2010, Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri di Jawa Tengah mengalami penurunan yakni dari Rp 1,243 triliun menjadi Rp 1,158 triliun, untuk 29 kabupaten yang terdiri dari 425 kecamatan. Sebelumnya, pada 2009 BLM PNPM Mandiri diberikan untuk 29 kabupaten terdiri dari 403 kecamatan. ‘’Jumlahnya yang diberikan ke kecamatan tetap sama nilainya, namun cakupan kecamatannya dikurangi, karena di kecamatan tersebut sudah mengalami kemajuan,’’ ujar Menko Kesra. Menko Kesra pun meminta, agar pengelola BLM PNPM Mandiri melibatkan kaum perempuan minimal 25 persen dari penerima BLM PNPM Mandiri. ‘’Alasannya, menurut survey YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia), kaum perempuan dinilai bisa mengentaskan kemiskinan dengan mengelola BLM PNPM Mandiri,’’ ujarnya. n
Stop Press
Seluruh Puskesmas Akan Dapat BOK
M
enkes dr.Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH.Dr.PH secara bertahap akan memberi bantuan operasional kesehatan ( BOK) kepada puskesmas yang menjadi ujung tombak terdepan dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Pemberian bantuan tersebut sebesar Rp 1,5 triliun kepada 8.500 Puskemas di seluruh Indonesia. Program BOK diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat miskin. Dari 8.500 Puskesmas di Indonesia, setiap Puskemas mendapat bantuan dana sebesar Rp 10 juta tiap bulan. Dana bantuan hanya diperuntukan sebagai pendukung kegiatan operasional Puskesmas, bukan untuk pengadaan alat kesehatan dan sejenisnya. Bukan pula untuk membayar gaji karyawan Puskesmas. Untuk tahap pertama, Kementerian Kesehatan melalui program ini mencanangkan 300 Puskemas sebagai uji coba awal di wilayah Jawa, Bali, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Maluku dan Papua. Tujuan uji coba ini untuk mengetahui seberapa besar dana operasional yang dibutuhkan setiap Puskesmas, sehingga kegiatan pelayanan kesehatan lebih optimal. Dengan demikian sebagian besar pasien dapat dilayani di puskesmas secara tuntas dan sisanya yang tidak dapat ditangani dirujuk ke rumah sakit. Untuk tahap nasional, Kementerian Kesehatan baru akan memulai memberi dana BOK pada tahun 2011-2014. Dana tersebut berasal dari Block Grand dan APBN.
Secara khusus pemberian bantuan ini untuk menurunkan angka kematian ibu saat melahirkan, angka kematian bayi dan meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Selama ini, memang masih dikeluhkan terbatasnya biaya operasional untuk pelayanan kesehatan di Puskesmas. Sementara, pendanaan yang disiapkan oleh APBN tidak mencukupi. Sedangkan Pemerintah Daerah terkadang kurang memberi prioritas kepada biaya operasional Puskemas melalui dana APBD. Dengan adanya program BOK ini, diharapkam Pemda setempat memberikan subsidi kepada puskesmas sehingga terjadi sinergi pelayanan. Dengan demikian masyarakat akan dapat segera merasakan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan puskesmas. Kepala Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Pondok Gede Kota Bekasi drg Mitra Kristina, menyambut baik program BOK untuk
memberdayakan Puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Menurutnya, program ini sangat dibutuhkan khususnya puskesmas di daerah. Lebih lanjut Kristina, mengatakan program BOK yang baik ini harus dimonitoring pelaksanaannya, sehingga dapat mencapai target yang diinginkan. Oleh sebab itu setiap tahun juga harus dilakukan evaluasi untuk melihat apakah penyaluran bantuan tepat sasaran atau tidak dalam membantu operasional Puskesmas. Kini, masyarakat miskin sangat mengaharapkan perubahan layanan kesehatan yang lebih baik. Melalui program BOK ini masyarakat dapat menikmati pelayanan kesehatan yang memadai. Hal ini juga diamini artis dan presenter Tessa Kaunang. Menurut dia, program kesehatan masa lalu harus terus ditingkatkan, sehingga keluhan masyarakat terhadap ketidakpuasan pelayanan kesehatan berkurang. npra
Salah satu Puskesmas di Jayapura
No.XXII/FEBRUARI/2010 Mediakom
31
Peristiwa
Penanggulangan Daerah Bermasalah Kesehatan
B
anyak masalah kesehatan yang mengiringi pembangunan kesehatan di Indonesia. Mulai dari masalah baru yang muncul belakangan ini, juga masih ada masalah lama yang muncul kembali. Uniknya, masalah itu hadir di berbagai daerah di Indonesia, tapi ada juga yang merata secara umum di seluruh wilayah. Itu semua memerlukan penanggulangan secara komprehensip oleh Kementerian Kesehatan bersama masyarakat. Seluruh masalah itu kemudian dikelompokkan dalam program yang dikenal dengan “penanggulangan daerah bermasalah kesehatan ( PDBK)”. Apa saja kriterianya dan apa saja masalah yang menjadi prioritas?.
Pengertian daerah bermasalah kesehatan (DBK) Apa pengertian daerah bermasalah kesehatan. Pengertian tersebut tidak perlu dipertentangkan, karena saling melengkapi, sehingga memberi pengertian yang utuh tentang daerah bermasalah kesehatan dan upaya penanggulangannya. Adapun pengertian DBK sebagai berikut: 1. Daerah bermasalah kesehatan adalah keadaan atau derajat kesehatan wilayah kabupaten / kota yang digambarkan melalui: a) Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) atau Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dengan pendekatan Indek Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM, 20 indikator komposit); b) Wilayah menurut Kementerian Daerah Tertinggal, c) IPM (Indeks Pembangunan Manusia, Depdagri), dan d) Indeks Kemiskinan (BPS) 2. Jumlah Daerah Tertinggal menurut Kementerian 32
Mediakom No.XXII/FEBRUARI/2010
Daerah Tertinggal adalah sebanyak 183 kabupaten (tidak termasuk kabupaten pemekaran) yang diukur dari dimensi sosial-ekonomi masyarakat, dengan indikator: tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, pendapatan perkapita, tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran; 3. Hasil Riskesdas memungkinkan untuk mediagnosa besaran masalah kesehatan pada tingkat kab/kota yang paling tertinggal di bidang kesehatan, diukur dengan IPKM (Indeks Pembangungan Kesehatan Masyarakat). Dengan demikian, dapat diketahui daerah kab/kota mana yang paling tertinggal di bidang kesehatan, berdasarkan peringkat kab/kota tersebut. Selanjutnya, melalui besaran masalah pada IPKM dengan menggunakan setiap variabel dan dengan cara menghitung jumlah penduduk yang bermasalah berdasarkan proporsi/prevalensinya dapat diungkap berbagai prioritas masalah yang memerlukan intervensi. Kemudian Alternatif intervensi dapat dirumuskan bersama antara tim dengan kab/kota ybs. Perumusan model intervensi yang spesifik lokal dilakukan bersama antara tim PDBK dengan pengelola program setempat.
Kriteria Penanggulangan DBK Untuk menanggulangi daerah bermasalah kesehatan, ada 4 kriteria yang menjadi dasar yaitu besaran masalah, tingkat keparahan, tingkat kesegeraan dan tingkat kemampuan mengatasi masalah kesehatan, secara rinci sebagai berikut: 1. MAGNITUDE, yaitu besaran masalah atau risiko yang terjadi. Misalnya, prevalensi gizi kurang > 18,4%, AKB, prevalensi diare, kemudian dikonversi menjadi angka absolut (jumlah populasi) di setiap wilayah. Tingkat
Peristiwa Masyarakat bangga dengan kartu Jamkesmas
depan, biaya, evaluasi dan kondisi spesifik lokal.
Prioritas masalah DBK
Kampanye cuci tangan pakai sabun
kemiskinan, seperti 3 kluster (<18%, 18-36%, >36% populasi). 2. SEVERITY , yaitu tingkat keparahan kasus. Misalnya kasus gizi kurang, akan menimbulkan masalah dikemudian hari jika tidak segera ditangani, seperti sakit, meninggal, cacat, dll 3. URGENCY, yaitu tingkat kesegeraan dalam mengatasinya. Bila tidak segera ditangani, dan dicegah akan menimbulkan dampak buruk dikemudian hari. Misalnya, gizi buruk dan kurang akan menurunkan tingkat kecerdasan anak; imunisasi, diare, dll yang berkontribusi pada angka kematian bayi (AKB). 4. MANAGEABILITY: Upaya kita dalam mengatasi derajat kesehatan, dengan dukungan ketersediaan sumberdaya, sarana/prasarana, teknologi, SDM lini
Dalam menanggulangi daerah bermasalah kesehatan, telah ditetapkan prioritas masalah kesehatan seperti tercermin pada status kesehatan IPKM yang meliputi: • Masalah gizi antara lain; Balita bergizi buruk dan kurang, balita pendek. • KIA-Pelayanan kesehatan, meliputi pertolongan persalinan, KN-1, imunisasi dan penimbangan. • Penyakit meliputi: malaria, TB, diare, pneumoni, hipertensi, asma, mental dan penyakit gigi-mulut. • Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) meliputi program berhenti merokok dan cuci tangan pakai sabun. • Kesehatan lingkungan meliputi: Sanitasi lingkungan dan akses air bersih. • Masalah SDM meliputi; rasio dokter terhadap penduduk, rasio bidan terhadap penduduk. Selain itu, khusus untuk daerah perbatasan dapat dirumuskan kesenjangan kesehatan dengan daerah di negara tetangga dan kabupaten lainnya di propinsi tersebut, kemudian dirancang intervensi yang harus dilakukan untuk mengatasi kesenjangan tersebut, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Disisi lain, terlihat jelas adanya “transisi epidemiologis” masalah kesehatan ganda yang tercermin yaitu pada 91 No.XXII/FEBRUARI/2010 Mediakom
33
Peristiwa daerah perkotaan yang didominasi oleh penyakit tidak menular (PTM) seperti asma, tensi, kesehatan mental, gilut (gigi-mulut) dengan akses yankes, air bersih dan sanitasi yang lebih baik. Sebaliknya, di 349 kabupaten didominasi oleh penyakit utama pada KIA, Gibur-kur, Kesling, dan penyakit menular (TBC, Malaria). Rasio dokter kota: kab adalah 1: 2844 vs 1: 8180 dan rasio bidan 1: 2871 vs 1: 2024 (PODES 2008).
Penanggulangan DBK Diantara penanggulangan daerah berbahaya kesehatan yaitu dengan menyediakan biaya operasional bagi kegiatan di setiap Kabupaten / Kota melalui Puskesmas baik untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, terutama pelayanan luar gedung dan kegiatan di dalam gedung, agar dapat ditingkatkan pencapaian sasaran sesuai isu strategis 2 yaitu meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau, bermutu dan berkeadilan, serta berbasis bukti; dengan pengutamaan pada upaya promotif dan preventif. Disamping isu strategi 3 yaitu Meningkatkan pembiayaan pembangunan kesehatan, terutama untuk mewujudkan jaminan sosial kesehatan nasional. Untuk meningkatkan keterjangkauan pelayanan, ditanggulangi melalui peluncuran biaya operasional kesehatan (BOK). Sesuai hasil Riskesdas akan menjadi acuan dalam menentukan besaran BOK disetiap wilayah Kabupaten/kota. Khusus alokasi di setiap puskesmas, ditentukan atas dasar perencanaan mikro yang dikoordinir oleh Dinkes Kabupaten/Kota. Dengan demikian, besaran biaya yang akan diterima setiap puskesmas akan berbeda sesuai dengan indikator IPKM di setiap kabupaten/kota terkait. Disamping itu, penetapan alokasi besaran BOK, perkabupaten/kota disesuaikan dengan angka kondisi derajat kesehatan masyarakat (IPKM). Semakin besar masalah kesehatan, semakin tinggi dana BOK. Jika dipadukan dengan angka tingkat kemahalan/kesulitan suatu kabupaten termasuk daerah perbatasan, maka semakin tinggi angka kemahalan, semakin besar dana BOK. Demikian pula, jika angka kemiskinan tinggi, maka semakin besar dana BOK-nya. Sedangkan angka-angka determinan tersebut tersedia pada tingkat kabupaten/kota. Khusus besaran BOK per-puskesmas dihitung dari alokasi per-Kabupaten /kota dengan memperhatikan variasi antar daerah/kecamatan wilayah kerja. Oleh sebab itu, kabupaten / kota harus memiliki data IPKM perwilayah kerja puskesmas. Sedangkan penetapan alokasi per-kabupaten / kota ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Untuk penetapan alokasi per-puskesmas oleh Kepala 34
Mediakom No.XXII/FEBRUARI/2010
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
Mekanisme pemanfaatan BOK Mekanisme pemanfaatan BOK oleh puskesmas setelah Rencana Kegiatan Bulanan (RKB) yang disusun melalui Lokakarya Mini, sudah disetujui oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten. RKB harus mencerminkan seluruh kegiatan puskesmas dengan dukungan seluruh dana dari berbagai sumber dana (APBN, APBD, Lain-lain) sehingga terhindar dari duplikasi anggaran/ pembiayaan. Juga seluruh kegiatan puskesmas dan jaringannya, termasuk bidan di desa. Rencana kegiatan bulanan disampaikan kepada kepala dinas kesehatan kabupaten/ kota bersamaan dengan penyampaian laporan pelaksanaan pelayanan bulanan (bulan lalu), untuk memperoleh persetujuan. Berdasarkan persetujuan kepala dinas kesehatan KabKota tersebut, puskesmas mencairkan dana, khusus untuk bagian kegiatan dengan sumber dari dana BOK. Kepala puskesmas melakukan koordinasi pelaksanaan RKB dengan pihak terkait. BOK hanya digunakan untuk kegiatan operasional yaitu; transportasi petugas kesehatan, membeli bahan habis pakai / obat / bahan makanan untuk tindakan pelayanan termasuk pemeriksaan laboratorium, honorarium, jasa petugas / tenaga masyarakat untuk tindakan pelayanan dan pelatihan tenaga kesehatan di kabupaten. Sedangkan kegiatan pendukung yang memerlukan dana BOK yaitu alat peraga / alat bantu / bahan model untuk penyuluhan kesehatan, alat kesehatan pendukung tindakan pelayanan, pelatihan petugas, penugasan bidan lintas daerah, perjalanan dalam rangka bimbingan teknis propinsi ke kabupaten, kabupaten ke puskesmas dan puskesmas ke desa.
Mekanisme pertanggung jawaban Kepala puskesmas bertanggung jawab atas penggunaan dana BOK di wilayah kerjanya. Kepala puskesmas menetapkan bendahara pengelola BOK. Bendahara pengelola BOK menerima / mengambil dana BOK dari kantor pos, setelah disetujui oleh kepala puskesmas yang memberikan persetujuannya berdasarkan rencana kerja bulanan hasil lokakarya mini puskesmas. Setiap pengambilan dana sebanyak-banyaknya lima hari pelaksanaan kegiatan, jika atas alasan jarak pengambilan menyebabkan mengambil untuk kegiatan lebih dari lima hari, maka harus atas persetujuan kepala puskesmas dengan pengamanan dana yang memadai. Bendahara membayarkan kepada para pelaksana kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKB-
Peristiwa Lokmin. Bendahara mencatat semua penerimaan dan pengeluaran, meminta untuk disimpan semua bukti pembayaran, membuat laporan keuangan kepada kepala puskesmas untuk digunakan oleh kepala puskesmas membuat Laporan sebagai bagian dari Realisasi RKBLokmin. Laporan kepala puskesmas atas pelaksanaan RKBLokmin bulan lalu akan menjadi bahan pertimbangan kepala dinas kesehatan Kab/Kota dalam Menyetujui RKB-Lokmin bulan depan. Semua dokumen RKB-Lokmin dan dokumen keuangan disimpan di puskesmas sebagai dokumen yang siap diaudit sesuai ketentuan.
Meningkatkan kapasitas SDM Selain menyalurkan BOK, peningkatan SDM kesehatan menjadi bagian penting dalam penanggulangan daerah bermasalah kesehatan. Perlunya peningkatan kapasitas SDM kesehatan secara berkala melalui pelatihan dan pengkayaan sesuai dengan kebutuhan lokal. Dinas kesehatan provinsi / kabupaten / kota diharapkan melakukan koordinasi seluruh tenaga kesehatan di wilayahnya sebagai satu team-work, hingga tingkat puskesmas, termasuk tenaga masyarakat. Diharapkan bidan dan perawat sebagai SDM kesehatan
dapat menjadi ujung tombak bagi penurunan indikator kesehatan. Dengan demikian, dinkes kab / kota lebih berfungsi sebagai ‘steering’ membantu puskesmas yang kekurangan tenaga, misalnya dengan detasering dari kabupaten lain di provinsi yang bersangkutan. Untuk mendukung meningkatkan kapasitas SDM kesehatan, perlu pengaturan mendayagunakan tenaga lintas kabupaten/kota bagi propinsi/kab/kota yang memiliki kabupaten dengan ‘stok’ tenaga cukup untuk se-propinsi, tetapi tidak cukup untuk semua kab/kota. Perlu juga pengaturan dan insentif penempatan tenaga kesehatan non-pemerintah ke desa yang masih ada ‘stock’ tenaga kesehatan / bidan yang tidak terserap oleh formasi, tetapi bersedia bertugas ke kab/ kota yang membutuhkan, lintas propinsi/ lintas kab-kota dan lintas kecamatan. Pengaturan dan perlindungan bagi pelaksanaan tugas tambahan di desa (tenaga kesehatan / bidan akan melaksanakan berbagai kegiatan sesuai masalah kesehatan lokal, yang seringkali melewati batasan hukum / regulasi. Disamping itu, perlu memberi apresiasi bagi SDM kesehatan di desa, termasuk harus dirumuskan pola ‘penghargaan’ bagi tenaga kesehatan pasca penugasan khusus, yang berkait dengan ‘kesejahteraan’.lPra
B Bilqis Menunggu Keajaiban Cangkok Hati Di Rsup Doktor Kariadi
ilqis Anindya Passa (17 bulan) seperti anak balita pada umumnya. Kalaupun ada yang membedakan, putri pasangan Dewi Farida (37 th) dan Doni Ardianta Passa ( 33 th) adalah kondisi fisiknya yang makin melemah dan kulitnya hitam, matanya berwarna kuning dan perutnya mengembung. Ia didiagnosis oleh dokter menderita penyakit atresia bilier atau saluran empedu tidak terbentuk/tidak berkembang secara normal dua minggu setelah lahir. Atresia bilier merupakan penyakit langka yang jarang diderita kebanyakan bayi di Indonesia. Kasusnya satu dibanding 15.000 bayi lahir. Akibat penyakitnya itu, Bilqis merasa selalu gatal karena darah yang mengalir di tubuhnya terkontaminasi berbagai racun. Karena organ hatinya tidak lagi berfungsi normal, racun itu tidak bisa dinetralkan oleh empedu. Selain itu, terjadi penyumbatan aliran empedu dari hati ke kandung empedu yang bisa menyebabkan kerusakan hati. Karena itu, ia harus No.XXII/FEBRUARI/2010 Mediakom
35
Peristiwa menjalani operasi transplantasi (cangkok) hati. Sejak Bilqis lahir 20 Agustus 2008, sudah ratusan juta rupiah yang dikeluarkan untuk pengobatan sang bayi. Anak kedua pasangan Dewi Farida dan Doni Ardianta, menghabiskan 60 persen waktunya di rumah sakit. Ia telah menjalani prosedur kasai pada usia 50 hari. Prosedur kasai adalah operasi untuk memotong saluran yang menghubungkan hati ke usus. Dr. Hanifah Oswari, Sp. A (K), dokter yang menangani Bilqis di RSUP Cipto Mangunkusumo Jakarta mengatakan, pada sejumlah pasien tindakan medis ini berhasil memperpanjang kerja hati sehingga pasien bisa berumur puluhan tahun tanpa cangkok hati. Pada kasus Bilqis, prosedur kasai tidak berfungsi lama. Kerja hati Bilqis sudah memburuk sehingga cangkok hati harus segera dilakukan. Menurut dr. Hanifah Oswari, Sp. A (K), jumlah penderita atresia bilier yang ditangani RSCM pada tahun 2002-2003, mencapai 37-38 bayi atau 23 persen dari 162 bayi berpenyakit kuning akibat kelainan fungsi hati. ”Yang dialami Bilqis cuma satu dari banyak kasus serupa di Indonesia. Sebagian besar bayi penderita atresia bilier akhirnya tidak tertolong lantaran tidak punya biaya untuk cangkok hati”, ujar dr. Hanifah. Konsultan penyakit hati pada anak di RSCM ini mengatakan, cangkok hati kala itu belum bisa dilakukan di Indonesia. Sementara cangkok hati di luar negeri membutuhkan biaya miliaran rupiah, ujarnya kepada wartawan. Pasien hanya bisa menjalani prosedur kasai atau penyambungan usus ke hati. Prosedur kasai bisa membuat sebagian pasien berumur panjang. Namun, fungsi hati pada sebagian pasien lainnya semakin memburuk. Saat kondisi mulai memburuk inilah, dibutuhkan cangkok hati seperti yang akan dilakukan kepada Bilqis. 36
Mediakom No.XXII/FEBRUARI/2010
Masyarakat berpartisipasi mengumpulkan dana untuk Bilqis
”Umumnya, pasien datang ke rumah sakit dalam kondisi yang sudah buruk, yakni saat bayi berusia lebih dari dua bulan. Selain itu, orangtua bayi berasal dari keluarga tidak mampu sehingga tak bisa menyediakan uang yang cukup untuk cangkok hati,” ucap Hanifah. Jumlah bayi atresia bilier yang dibawa ke RSCM merupakan sebagian saja karena ada bayi yang tidak sempat dibawa ke rumah sakit. Dr. Hanifah mengatakan, hingga saat ini kasus atresia bilier masih terus dijumpai di RSCM. Namun, solusi cangkok hati belum banyak diambil pasien lantaran biaya yang dibutuhkan tidak sedikit. Bilqis, menurut Hanifah, adalah puncak gunung es kasus atresia bilier di Indonesia.
Penyakit Atresia Bilier
Atresia Bilier adalah suatu keadaan dimana saluran empedu tidak terbentuk atau tidak berkembang secara normal. Fungsi dari sistem empedu adalah membuang limbah metabolik
dari hati dan mengangkut garam empedu yang diperlukan untuk mencerna lemak di dalam usus halus. Pada atresia bilier terjadi penyumbatan aliran empedu dari hati ke kandung empedu. Hal ini bisa menyebabkan kerusakan hati dan sirosis hati, yang jika tidak diobati bisa berakibat fatal. Atresia bilier terjadi karena adanya perkembangan abnormal dari saluran empedu di dalam maupun diluar hati. Tetapi penyebab terjadinya gangguan perkembangan saluran empedu ini tidak diketahui. Atresia bilier ditemukan pada 1 dari 15.000 kelahiran. Gejala biasanya timbul dalam waktu 2 minggu setelah lahir, yaitu berupa air kemih bayi berwarna gelap, tinja berwarna pucat, kulit berwarna kuning, berat badan tidak bertambah atau penambahan berat badan berlangsung lambat, hati membesar. Pada saat usia bayi mencapai 2-3 bulan, akan timbul gejala berikut gangguan pertumbuhan, gatal-gatal , rewel, tekanan darah tinggi pada
Peristiwa vena porta (pembuluh darah yang mengangkut darah dari lambung, usus dan limpa ke hati).
Ibu yang ulet
Dewi Farida juga seperti ibu-ibu pada umumnya yang mendambakan buah hatinya tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat dan cerdas. Tetapi apa daya, anaknya nomor dua mempunyai kelainan bawaan sejak lahir. Sekali dalam sebulan, Bilqis harus dirawat di rumah sakit. Bilqis dirawat 16 hari pada Desember tahun lalu dan 16 hari pada Januari 2010. Hampir semua perawatan dilakukan di unit perawatan intensif (ICU). Mendapati kenyataan bahwa buah hatinya harus dilakukan cangkok hati, padahal dana yang dimilikinya sudah menipis. Sampai kemudian pada 25 Januari, Dewi mulai berpikir mengumpulkan koin untuk biaya cangkok hati anak keduanya itu. Ide ini terinspirasi ketika Prita Mulyasari berhasil mengumpulkan koin untuk membayar hukuman denda ketika kalah berperkara dengan sebuah RS di Tangerang. Di rumahnya di Jalan Kramat Sentiong, Gang Mesjid No. E 87 F, RT 07/06 Kramat Sentiong, Senen Jakarta Pusat, ia memasang poster bertuliskan ” Koin Cinta Bilqis, A Liver to Live Forever”. Selain itu, bersama adiknya Fahrur Jehan Syatah (28 th), Dewi membuka akun facebook dengan nama Koin Cinta Bilqis. ” Kami undang teman-teman untuk bergabung di Facebook ini”, ungkap Fahrur. Namun, berkat bantuan media massa yang memberitakan kasus ini sekaligus kebutuhan uang dalam jumlah besar untuk cangkok hati, koin Bilqis makin berisi. Banyak pihak bersimpati, para tetangga tahu penyakit Bilqis. Donasi untuk Bilqis bahkan sudah mencukupi untuk kebutuhan biaya operasi, membuat kedua orang tua Bilqis semakin mantap untuk membawa anak
mereka melakukan cangkok hati.
Kementerian Kesehatan ulurkan bantuan
Mendengar kegalauan orang tua Bilqis, Dewi dan Doni, Dirjen Bina Pelayanan Medik Kementerian Kesehatan memberikan solusi dengan memberikan rekomendasi operasi cangkok hati Bilqis di RSUP Dr. Kariadi Semarang. Rekomendasi ini didasari pengalaman RS milik Kementerian Kesehatan di Jawa Tengah itu yang berhasil melakukan cangkok hati terhadap seorang bayi laki-laki Ulung Hara Utama (15 bulan) pada 1 Oktober 2006. Tim dokter RSUP Dr. Kariadi Semarang yang dipimpin dr. Yulianto, Sp.BA berhasil melakukan operasi cangkok hati selama 13 jam. Untuk menindaklanjuti rekomendasi itu, Kementerian Kesehatan tanggal 2 Februari 2010 mengirimkan Tim yang terdiri unsurunsur Ditjen Bina Pelayanan Medik, Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan (Pengelola Program Jamkesmas) dan Pusat Komunikasi Publik berkunjung ke rumah orang tua Bilqis di Sentiong Jakarta Pusat. Dalam pertemuan dengan kedua orang tua Bilqis, Tim menyampaikan pesan Menteri Kesehatan dr. Endang R. Sedyaningsih, MPH, Dr. PH bahwa Kementerian Kesehatan siap membantu biaya operasi Bilqis di RSUP Dr. Kariadi Semarang. Selain itu Kementerian Kesehatan juga telah menghubungi pihak RSUP Dr. Kariadi Semarang dan menyatakan telah siap dan akan menyediakan jemputan di Bandara Ahmad Yani Semarang. Usai bersilaturahmi dengan kedua orang tua Bilqis, Tim Kementerian Kesehatan memperoleh kepastian Dewi dan Doni telah siap mebawa anaknya ke RSUP Dr. Kariadi Semarang.
Dirawat di RSUP Dr. Kariadi.
Tanggal 3 Februari 2010, pukul
13.30 Bilqis tiba di RSUP Dr. Kariadi didampingi kedua orang tuanya dan keluarganya. Di RS ini Bilqis akan ditangani tim dokter dari berbagai keahlian. Tim akan dipantau oleh ahli medis dari National University Hospital Singapura yang telah berpengalaman menangani kasus serupa lebih dari 200 kasus. Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi dr. Hendriani Selina, Sp. A (K) mengatakan, biaya operasi pasien akan dibantu pemerintah. Estimasi biaya diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. ” Pihak rumah sakit mendapat kepercayaan dan amanah, jadi kami minta doa kepada seluruh masyarakat agar operasi yang akan dilakukan berjalan sukses, ujar dr. Hendriani. Salah satu anggota Tim operasi cangkok hati RSUP Dr. Kariadi, Prof. dr. Age Soemantri mengatakan kondisi Bilqis membutuhkan penanganan cepat dan tepat. Kendati begitu, operasi akan dilaksanakan setelah melewati beberapa pemeriksaan penunjang diantaranya berat badan ideal, magnetic resonance imaging (MRI), dan kajian sejauh mana organorgan lain jika menerima donor hati. Artinya, sebelum dioperasi, Bilqis harus dipastikan telah terbebas dari berbagai virus, seperti hepatitis A, B, C, Epstein-Barr Virus (EBV), torch dan sebagainya. Bilqis ditempatkan di ruang Merak, di lantai 2. Untuk menjaga kondisi Bilqis supaya tetap stabil, pihak rumah sakit hanya membatasi keluarga terdekat saja yang boleh menengok. Dari pemeriksaan awal Tim Medis RSUP Dr. Kariadi, Bilqis mempunyai golongan darah AB, sedangkan ibunya, Dewi Farida mempunyai golongan darah A. Adapun ayahnya, Doni Ardianta Passa, bergolongan darah B. Salah satu Tim Cangkok Hati, dr. Hirlan memaparkan risiko penolakan jaringan sangat besar ketika memaksakan transplantasi hati dari donor yang berbeda golongan darahnya. Reaksi No.XXII/FEBRUARI/2010 Mediakom
37
Peristiwa penolakan bisa ditandai dengan tingginya suhu badan, naiknya enzim-enzim hati maupun meningkatnya sel darah putih. Tim masih akan terus memeriksa ulang, setelah itu nanti baru ditentukan untuk mencari donor lain ataukah tetap dengan donor dari salah satu orang tuanya dengan risiko yang dihadapi, ujar dr. Hirlan. Tim cangkok hati RSUP Dr. Kariadi, akhirnya memutuskan Dewi Farida, ibunda Bilqis menjadi pendonor hati bagi anaknya. Meski demikian, pelaksanaan operasi masih belum ditentukan. Manurut dr. Hirlan, salah satu anggota tim cangkok hati, setelah melalui penelitian dan diagnosis, timnya telah mampu mengatasi perbedaan golongan darah antara Dewi Farida dan Bilqis. ”Masalah tersebut bisa kami atasi karena ada obat khusus untuk itu. Golongan darah hanya salah satu faktor. Yang terpenting adalah pendonornya sehat”, kata dr. Hirlan. Tim medis terus memantau kondisi kesehatan Bilqis dan Farida untuk persiapan cangkok hati tersebut. Tim medis menjaga kemungkinan adanya virus ebstein yang membahayakan saat operasi dilaksanakan. Tim medis sudah mengirim sampel darah dua orang tersebut ke Amerika Serikat untuk memeriksanya. Segala upaya telah dilakukan
Utusan Menkes mengunjungi rumah Bilqis di Kramat Sentiong, Jakarta
oleh Tim Medis RSUP Dr. Kariadi Semarang untuk kesuksesan operasi Bilqis. Operasi cangkok hati yang akan dilakukan, diperkirakan tanpa transfusi darah. ” Kami akan melakukannya dengan pisau khusus yang mampu mencegah terjadinya pendarahan hebat saat proses operasi ”, kata Ketua Tim Cangkok Hati dr. Yulianto Suwardi. Ia mengatakan, pisau operasi yang dinamakan Harmony Scalpel itu merupakan alat khusus untuk operasi yang sulit. Hingga saat ini, kata dr. Yulianto, RSUP dr. Kariadi telah memiliki dua unit pisau itu. ”Harga alat tersebut cukup mahal, mencapai Rp 500 juta, namun penggunaan Harmony Scalpel dapat menekan risiko yang ditimbulkan dari proses operasi seperti
pendarahan yang berakibat fatal, ujar dr. Yulianto. Hingga kini persiapan operasi cangkok hati Bilqis Anindya Passa mendekati tahap akhir. Tim Medis Cangkok Hati memastikan kondisi Dewi Farida dan Bilqis selaku calon pendonor dan penerima transplantasi hati terus menunjukkan hasil yang menggembirakan. Bahkan, tim medis sudah menyatakan keduanya secara umum sudah siap untuk menjalan operasi cangkok hati, jika berat badan (BB) Bilqis sudah memenuhi persyaratan minimum 9 kg. ” Tim operasi cangkok hati tinggal menunggu BB ideal untuk menjalani operasi transplantasi ini”, kata Prof. dr. Ag. Soemantri. Semoga operasi cangkok hati Bilqis berhasil sukses.n Smd, dari berbagai sumber
Kasus Ummi Bisa Menjadi Pelajaran
P
residen Susilo Bambang Yudhoyono meminta agar penderitaan Ummi Darmianti, 12 tahun, menjadi bagian dari pendidikan masyarakat guna lebih memanfaatkan fasilitas kesehatan yang disediakan oleh Negara. Di sisi lain, pemimpin hingga tingkat desa perlu lebih memperhatikan kondisi masyarakatnya. 38
Mediakom No.XXII/FEBRUARI/2010
Presiden memberikan pernyataan itu di depan Istana Negara, Jakarta (22/1). Mendengar kondisi Ummi, Presiden berkomunikasi dengan Menteri Kesehatan Endang R. Sedyaningsih dan Kepala Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi Barat Ahmad Aziz. Kepada Menkes dan Kepala Dinas, Presiden berpesan agar Ummi segera mendapat perawatan medis sebaik-baiknya. ”Saya mendapat penjelasan kenapa tubuh Ummi
Peristiwa dikerubuti ulat. Itu karena selama ini Ummi menjalani pengobatan pada dukun di kampungnya selama kurang lebih dua tahun, setelah tidak kunjung sembuh bahkan lukanya dikerubuti ulat baru dibawa ke rumah sakit Mamuju ”. Presiden memandang kasus Ummi merupakan pelajaran penting bagi masyarakat. ” Kasus seperti ini karena kurang terbuka ketika mengalami sakit, bahkan Puskesmas atau rumah sakit setempat sering tidak tahu. Sering pula keluarga langsung mencari pengobatan non medis. Setelah keadaannya tidak membaik baru dibawa ke rumah sakit ”, ujar Presiden. Presiden meminta jajaran Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah terus menggiatkan pendidikan masyarakat agar berobat ke instansi yang dipunyai negara seperti Puskesmas dan rumah sakit jika jatuh sakit. ”Memang ada pengobatan alternatif yang bisa ditempuh setelah yang konvensional dijalani tak kunjung sembuh. Mungkin bisa ikhtiar dengan cara lain, tetapi jangan dibalik”, kata Presiden. Terkait hal itu, Presiden juga meminta pemimpin di tingkat lokal dari camat hingga ketua RT/RW untuk meningkatkan kepedulian terhadap warganya. Dengan kepedulian dan pembinaan tersebut, diharapkan setiap rumah tangga memahami apa yang harus dilakukan ketika jatuh sakit. Menurut Presiden, pembiayaan kesehatan yang diperlukan seharusnya tidak menjadi masalah karena Ummi merupakan peserta Jamkesmas.
Kronologis sakitnya Ummi. Ummi, seorang siswi kelas VI SD, Kab. Mamassa, Sulawesi Barat, awalnya menderita bisul di ketiaknya dua tahun yang lalu. Ummi tinggal dan dirawat oleh tantenya, karena ayahnya sudah meninggal dunia dan ibunya sakit-sakitan. Oleh tantenya, Ummi
hanya dibawa berobat ke dukun dan diberikan ramuan daun-daunan. Bisul tidak kunjung sembuh bahkan pecah menjadi luka-luka dan melebar ke dada kanan dan leher kanan. Pada tanggal 14 Januari 2010 dengan bantuan Kepala Desa bersama Tantenya, Ummi dibawa berobat ke Puskesmas Tabulahan yang berjarak 6 km dari rumahnya. Ketika datang di Puskesmas Tabulahan, keluhan utamanya adalah luka borok di ketiak kanan, dada kanan, dan leher kanan. Ketika datang luka borok tidak terawat, kotor, berbau, dan berulat (oleh media disebutkan dikerubuti ulat). Pihak Puskesmas yang menerima pasien Ummi, dr. Helmiyadi melakukan pemeriksaan dan kemudian merujuk ke RSUD Mamuju yang berjarak kurang lebih 100 km (2 ½ jam dengan kendaraan).
Perawatan Ummi di RSUD Mamuju dibiayai Jamkesmas
Penderitaan Ummi, menarik perhatian wartawan sehingga dimuat di berbagai media. Dalam berita disebutkan Ummi (12 tahun) menderita penyakit aneh dan lukanya dikerubuti ulat. Bahkan yang semula dirawat di RSUD Mamuju dibawa pulang karena tidak mempunyai biaya. Atas kejadian tersebut, Pusat Komunikasi Publik Kementerian Kesehatan telah melakukan komunikasi kepada Direktur RSUD Mamuju dr. Titin. Dalam
penjelasannya kepada Puskom Kementerian Kesehatan, dr. Titin mengatakan pasien Ummi, didiagnosa menderita abses dan suspek Limfadenitis sejak 2 tahun yang lalu. Saat ini kondisinya jauh lebih baik setelah mendapat perawatan di RSUD Mamuju dibandingkan pada saat pertama kali datang di rumah sakit tersebut tanggal 14 Januari 2010. ”Sampai saat ini pasien masih dirawat di RSUD Mamuju secara gratis dengan biaya Jamkesmas”, ujar dr.Titin ketika itu. Secara kronologis, dr. Titin mengatakan pengobatan yang diberikan kepada pasien Ummi tanggal 14 – 19 Januari 2010 yaitu infus Ringer Laktat yang berisi Dextrosa 5% 1:1 sebanyak 16 tetes/ menit, Ceftriaxon injeksi 750 mg dalam 12 jam melalui intravena, Metronidazol injeksi 0,5 gram/12 Jam melalui intravena, Antrain injeksi ½ ampul per 8 jam, Lytamin syrup 2 kali sehari sendok teh, diet tinggi kalori tinggi protein (TKTP), rawat luka pagi dan sore. Tanggal 21 Januari hingga 23 Januari infus dihentikan dan diberikan Cefadroxil 500 mg 2x1, Metronidazol 500 mg 3x1, Lytamin syrup, rawat luka pagi sore, diet TKTP dan observasi. Selama perawatan tgl 14 – 19 Januari 2010 ulat di luka masih ada, tanggal 20 Januari hingga 23 Januari ulat tidak ada lagi dan sudah terbentuk granulasi (pembentukan jaringan yang baru). No.XXII/FEBRUARI/2010 Mediakom
39
Peristiwa Tim dokter RSUP Wahidin Sudirohusodo bantu pengobatan Ummi Usai berkomunikasi dengan Presiden, Menkes Endang R. Sedyaningsih minta Direktur Utama RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar membantu penanganan segera Ummi Darmianti (12 tahun). Untuk merespon instruksi Menkes, Direktur Utama RSUP Wahidin Sudirohusodo, Dr. drg. Nurshanty S.A. Sapada, M.Sc., memberangkatkan Tim Reaksi Cepat (TRC) RSUP Dr. Wahidin Sudiro Husodo Makassar, Sulsel, tanggal 22 Januari 2010 ke RSUD Mamuju. Tim terdiri 3 dokter yaitu dr. Khalid Saleh, Sp. PD Ketua Tim, merangkap sebagai dokter spesialis penyakit dalam), dr. Bob Wahyudin, Sp.A. (anggota merangkap sebagai dokter spesialis anak), dr. Agus Spartan (anggota merangkap sebagai dokter spesialis bedah), Jumali (anggota merangkap perawat 118) dan Abd. Salam (sopir ambulance 118). Setelah tiba di Mamuju, ibukota Provinsi Sulawesi Barat tanggal 23 Januari, langsung melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, RSUD Mamuju dan Pemda setempat untuk melakukan langkah-langkah konkrit yang akan dilakukan. Tim Medis RSUP Wahidin Sudirohusodo kemudian melakukan pemeriksaan langsung kepada pasien (anamnesa pasien) dan keluarga, pemeriksaan fisik dan
menilai hasil penunjang yang ada. Berdasarkan hasil pemeriksaan, diputuskan melakukan tes mantoux, pengambilan specimen dan pemberian obat. Selain pemeriksaan, Tim juga mengambil spesimen untuk pemeriksaan lebih lanjut di laboratorium serta melakukan pelacakan kepada keluarga yang kemungkinan menderita penyakit serupa. Untuk memulihkan penyakit Ummi Darmianti, tidak perlu menjalani operasi untuk mengangkat ulat di tubuh pasien. “ Kami menyimpulkan bahwa derita Ummi cukup hanya menjalani pengobatan rutin tanpa harus dilakukan operasi untuk memeriksa tubuh Ummi yang sempat dikerubuti ulat saat hari pertama sejak dirujuk ke RSUD Mamuju”, kata dr. Agus Spartan yang menangani penyakit Ummi di RSUD Mamuju. Agus Spartan menuturkan, penyakit yang diderita Ummi sudah tidak separah seperti yang sempat dilansir melalui media cetak maupun elektronik selama ini.“Kondisi Ummi saat ini sudah cukup baik dan tidak perlu dilakukan operasi. Hanya saja, pasien dianjurkan menjalani pengobatan rutin untuk mencapai kesembuhan secara total”, ujar dr. Agus. Pada tanggal 24 Januari 2010, hasil tes mantoux terhadap Ummi menunjukkan hasil positif, artinya Ummi menderita radang kelenjar yang disebabkan oleh TBC
(Tuberculosis). Sementara itu dr. Khalid Saleh, Ketua Tim Medis RSUP dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar menyatakan perlu waktu enam bulan untuk menyembuhkan Ummi Darmianti. Ia mengatakan, Ummi dapat sembuh dari penyakitnya tetapi membutuhkan waktu yang cukup lama yaitu enam bulan. Itu pun penanganan dan perawatan medis harus dilakukan secara intensif karena penyakit yang dideritanya.“ Sejumlah luka infeksi pada tubuh Ummi sudah mongering, artinya tinggal membutuhkan perawatan agar lukanya sembuh total”, kata dr. Khalid.
Ummi Diizinkan Pulang.
Minggu, 31 Januari 2010 dokter menganggap kesehatan Ummi sudah membaik setelah menjalani perawatan intensif selama 2 minggu di RSUD Mamuju. Wali orang tua Ummi, Asgar mengatakan dokter RSUD Mamuju telah menyampaikan secara resmi kepada keluarga pasien tentang perkembangan kesehatan Ummi.“ Dengan alasan itu, dokter mengizinkan Ummi pulang ke Mamasa”, kata Asgar. Menurut Asgar, dokter yang menangani Ummi merekomendasikan bahwa bocah 12 tahun tersebut tinggal membutuhkan perawatan untuk menyembuhkan penyakit TBC-nya. Perawatan tersebut bisa dilakukan di Puskesmas setempat. nSmd
Indonesia Kirim Tim Kesehatan dan Obat-obatan Bantu Korban Gempa Haiti
P
emerintah Indonesia mengirimkan Bantuan Kemanusian untuk menolong korban gempa bumi di Haiti. Bantuan Kemanusiaan dipimpin Letkol Mardiyono dari Satuan Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana diberangkatkan tanggal 18/01/2010 menggunakan 40
Mediakom No.XXII/FEBRUARI/2010
pesawat Lion Air dari Jakarta menuju Port Au Prince, Haiti, via Honolulu. Bantuan Kemanusiaan terdiri dari Tim Medis dan Tim Reaksi Cepat. Berjumlah 75 orang terdiri dari 30 orang tim medis (Kementerian Kesehatan, RSCM, POLRI, TNI dan PMI), dan 45 orang Tim Reaksi Cepat terdiri 20 orang tim
Peristiwa Tim Indonesia sedang mempersiapkan bantuan untuk bencana Haiti di bandara Halim Perdana Kusuma
SAR, 10 orang tenaga kelistrikan, tenaga konstruksi dan pejabat dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Selain itu Pemerintah Indonesia juga mengirimkan bantuan berupa kantong mayat, bantuan pangan, alat penjernih air, obat-obatan dan satu unit RS Lapangan. Tim Medis dipimpin dr. R. Suhartono, Sp. BV (K) beranggotakan 29 orang (15 orang dari Kementerian Kesehatan (3 orang dari Pusat Penanggulangan Krisis Kementerian Kesehatan, dan 12 orang dari RS Cipto Mangunkusumo), 3 orang dari RS PMI Bogor, 2 dokter dari DVI (Disaster Victim Identification) Kepolisian RI, dan 10 orang dari Puskes TNI (2 dokter spesialis, 2 dokter, 1 apoteker dan 5 tenaga kesehatan lainnya) Tim Medis juga membawa serta bantuan berupa 3 ton obat dan perbekalan kesehatan, 5 ton makanan pendamping air susu ibu (MP-ASI), 1.000 kantong jenazah dan 1 unit RS Lapangan beserta peralatannya. Tim Medis akan membantu korban bencana di Haiti selama 2 pekan.
Gagal capai Haiti
Misi Kemanusiaan RI ke Haiti terpaksa kembali ke tanah air tanpa menjalankan tugas mereka dalam membantu para korban gempa bumi berkekuatan 7.0 skala
richter yang terjadi pada 12 Januari 2010, karena kondisi yang tidak memungkinkan. Jurubicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Tengku Faizasyah menyatakan, misi Indonesia tidak berhasil mendarat di ibukota Haiti, Port Au Pince, namun bantuan kemanusiaan dari Indonesia tersebut berhasil dialihkan ke Republik Dominika. “Berdasarkan pertimbangan yang matang, misi memutuskan untuk mendaratkan bantuan di Republik Dominika untuk kemudian diserahkan kepada salah satu Badan Perserikatan Bangsa (PBB), Wood Food Programe (WFP), kata Faizasyah. Misi kemanusiaan Indonesia yang tiba di Republik Dominika pada 20 Januari 2010, kemudian mempercayakan WFP untuk menjadi sebuah media yang mengantarkan dan mendistribusikan bantuan tersebut melalui jalur darat. Sementara itu pemerintah dan masyarakat Haiti sangat mengapresiasi pemerintah Indonesia, karena dinilai sebagai salah satu negara yang terletak sangat jauh di Asia, namun memiliki solidaritas dengan mengirimkan bantuan kemanusiaan ke daerah bencana yang telah merenggut lebih dari 200.000 korban jiwa.nSmd
No.XXII/FEBRUARI/2010 Mediakom
41
Potret
Demi anak, Widi tetap menyusui
S
ebagai artis yang sibuk, Widi tetap menyusui anaknya. Sejak mulai hamil, ia sudah secara rutin dua minggu sekali, memeriksakan kehamilanya ke dokter. Bahkan sempat mengikuti kelas ASI bersama seorang aktor Dwi Sasono, suami tercinta,. “Saya juga belajar bagaimana proses inisiasi menyusu dini atau IMD”, kenang Widi. Bagi saya sungguh suatu kesempatan yang istimewa berbicara merawat anak. Sebab sebagai public figur, selebritis dan penyanyi biasanya ngomongin album, terus gosip. Sangat jarang diberi kesempatan berbicara tentang subtansi seperti “merawat kehamilan dan menyusui”. Tapi hari ini saya mendapat kesempatan menjadi duta ibu hamil dan berbicara dihadapan temanteman. Tutur Widi mengawali testimoni duta Ibu hamil, pada press briefing kampaye P4K dan buku KIA di Kementerian Kesehatan, 29 Januari 2010. Widi mengaku, sangat tertarik dengan 42
Mediakom No.XXII/FEBRUARI/2010
Potret
informasi yang berkaitan dengan kehamilan. Apalagi setelah memperoleh buku KIA, saya lebih senang lagi. “Ternyata banyak informasi yang saya butuhkan, semua ada dalam buku KIA ini”, sambil mengangkat buku KIA, ujarnya sumringah. Bagi ibu dari Dru Prawiro Sasono, Buku kesehatan Ibu dan Anak, memberi informasi sangat lengkap. Menjelaskan merawat kesehatan ibu sebelum hamil, saat hamil, melahirkan dan setelah melahirkan dengan program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K). Menurut Widi, program P4K ini untuk menjaga kesehatan semua, “ Ibu selamat, bayi sehat, suami siaga”. Untuk menjaga kesehatan ibu bukan hanya tanggung jawab istri, tapi suamipun harus ikut berpartisipasi memelihara kesehatan istri yang sedang hamil, sampai melahirkan dan bersama-sama memelihara kesehatan bayinya. Ternyata, pemain sinetron” Sayekti dan hanafi” ini, menyimpan kenangan manis dari kesungguhanya menyimpan seluruh informasi perkembangan kehamilan. Ia mengaku menjadi hak seorang ibu untuk tahu dan mencari tahu informasi tentang kehamilan,
perkembangan bayi dan ASI. Dia berusaha menggunakan internet dan membeli buku. Tapi bagaimana untuk masyarakat yang tidak mampu ?. Sudah ada buku KIA, gatis lagi…!, katanya. Menurut pengalaman Widi, sangat menyenangkan menghimpun lembaran informasi anak pertama berupa foto hasil pemeriksaan USG dan hasil pemantauan kesehatan kehamilan. Informasi ini lalu disimpan, kemudian untuk bahan pelajaran anak kedua. “Sebab kalau hanya menggunakan ingatan, kurang akurat”, ujarnya. Ketika ditanya, perasaanya terpilih sebagai duta ibu hamil, Widi mengatakan menjadi duta ibu hamil bukan tujuan utama. Tapi terpanggil untuk mempercepat penurunan angka kematian bayi. “Itu alarm buat saya, menjadi lonceng untuk mengundang berkampanye”. Untuk berkampanye, saya sudah pernah melahirkan, merasakan hamil dan merencanakan proses persalinan. Alhamdulillah dengan berbekal pengalaman yang ideal, informasi yang cukup, menjadi bekal kehamilan anak kedua lebih legowo dan lega. Pengalaman ini menjadi bekal untuk bertukar pengalaman perihal hamil, melahirkan dan menyusui dengan masyarakat.
Menurut Widi, penyebaran informasi yang paling mudah dengan buku, sebab gratis, dapat minta di puskesmas. Mau apalagi, semuanya sudah terpadu. Tidak hanya saat hamil, bahkan bukan hanya untuk baca-baca, tapi dalam buku ini ada record kita sendiri sebagai ibu. Suatu saat nanti dapat dilihat anaknya. Kita dapat mengatakan kepada anak ”kalau mau tahu riwayat lahirmu, dari ibu hamil dan segala macamnya, lihat buku ini”, ujarnya. Memang saya sedang hamil, insyaallah ini anak kedua dan yang terakhir. Tidak hamil terus gitu... Kalau predikatnya sebagai duta ibu hamil tidak etis kalau hamil terus. Tapi yang jelas sebagai seorang ibu yang sudah punya anak, dengan senang hati bisa berbagi, kata Widi. Widi, merupakan anggota grup musik AB Three ini, lahir di Jakarta 31 tahun yang lalu ini, sejak kecil telah mengikuti lomba menyanyi. Puncaknya saat memenangkan kontes Asia Bagus Monthly Championship di Singapura tahun 1993. Musisi Younki Sumarno yang tertarik dengan kemampuan vokalnya, kemudian mengajak sulung 3 bersaudara ini membentuk trio bersama Nola dan Lusi, AB Three, 13 Agustus 1993 yang lalu. lPra No.XXII/FEBRUARI/2010 Mediakom
43
Nasional
Kunjungan kerja Menkes bersama kepala Bappenas di Yogyakarta
Menkes Sosialisasikan Program BOK di Yogyakarta
P
rogram Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) merupakan bantuan operasional kesehatan untuk meningkatkan kinerja Puskesmas di bidang pelayanan kesehatan promotive dan preventive yang meliputi KIA-KB, Gizi, Imunisasi, kesehatan lingkungan, promosi kesehatan, pencegahan penyakit, dan pembinaan upaya kesehatan berbasis masyarakat, seperti posyandu dan pos kesehatan desa. Hal itu disampaikan oleh Menkes dr. Endang R Sedyaningsih, MPH, Dr.PH saat melakukan kunjungan kerja, dihadapan peserta pertemuan dengan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X dan para pejabat provinsi Yogyakarta, 27 Januari 2010. Dalam kunjungan tersebut turut hadir Menteri PPN / Kepala Bappenas Prof. Dr. Armida Salsiah Alisjahbana, MA dan Menteri Pendidikan Nasional yang diwakili oleh Kepala Biro Perencanaan. Lebih lanjut dr. Endang menegaskan program BOK merupakan pelumas untuk memperlancar jalannya pelaksanaan program kesehatan di Puskesmas, yaitu untuk mendukung implementasi standar pelayanan 44
Mediakom No.XXII/FEBRUARI/2010
minimal (SPM) dalam percepatan pencapaian sasaran Millenium Development Goals (MDG’s). Untuk tahun 2010 akan dilakukan uji coba pada 300 Puskesmas di 7 kabupaten pada 7regional Jawa-Bali, Sumatera-Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusatenggara dan Papua. Masing-masing Puskesmas akan mendapat alokasi dana Rp 100 juta/ tahun dengan total anggaran Rp 30 milyar. Sedangkan Puskesmas di luar wilayah uji coba mendapat alokasi dana Rp 10 juta / tahun. Selanjutnya tahun 2011, minimal Rp 10 juta / bulan/ puskesmas untuk 8.500 puskesmas sesuai dengan hasil pengkajian yang lebih dalam tentang kriteria unit cost, kata Menkes. Khusus Jamkesmas, Menkes menjelaskan target program 100 hari yaitu; perluasan cakupan Jamkesmas kepada semua penduduk miskin, penduduk miskin korban bencana paska tanggap darurat, para gelandangan, pengemis, anak terlantar, lapas, orang cacat dan penghuni panti asuhan. Selain itu program pemantapan INA-DRG dalam program Jamkesmas di seluruh rumah sakit. Untuk mencapai Jamkesmas semesta 2014, telah disiapkan langkah-langkah pemantapan, dimulai dari pelaksanaan Jamkesmas yang dibiayai pemerintah, menyiapkan dan menata pelaksanaan Jamkes mandiri,
Nasional
Kunjungan kerja Menkes ke Puskesmas Klaten Jawa Tengah
penyiapan kecukupan biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan, penyiapan dan peningkatan SDM Jamkes dan penyiapan perangkat hukum. Selain itu Menkes juga menjelaskan tentang program penanggulangan daerah bermasalah kesehatan, bantuan operasional kesehatan (BOK), indek pembangunan kesehatan masyarakat, Jamkesmas dan strategi pencapaian Jamkesmas semesta 2014. Pada kesempatan tersebut, Dr. Armida memaparkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. Dokumen RPJMN terdiri dari 3 buku yang saling melengkapi. Buku pertama berisi pencapaian sasaran prioritas nasional, dengan tema mewujudkan Indonesia Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan. Buku
kedua berisi Strategi Pembangunan, yaitu mengintegrasikan pembangunan antar bidang sosbud, ekonomi, iptek, politik, hukum dan aparatur, hankam, infrastuktur, wilayah dan tata ruang dan lingkungan hidup. Buku Ke tiga berisi strategi pengembangan wilayah, yaitu mensinergikan pembangunan pusat-daerah dan antar daerah. Sasaran pembangunan kesejahteraan rakyat yang akan dicapai pada tahun 2014 yaitu meningkatnya umur harapan hidup dari 70,7 tahun (2008) menjadi 72,0 tahun. Menurunya angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup dari 228 ( 2008) menjadi 118. Menurunya angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup dari 34 ( 2008) menjadi 24 dan menurunya prevalensi kekurangan gizi ( gizi buruk dan gizi kurang) pada anak
balita dari 18,4% menjadi lebih kecil dari 15%, tegas Armida. Kepala Biro perencanaan Kemendiknas R. Agus Sartono, menjelaskan tiga pilar pembangunan pendidikan di Indonesia, yaitu pemerataan dan perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing keluaran pendidikan, serta peningkatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik pengelolaan pendidikan. Dalam hal Human Development Index (HDI) dinegara-negara Asean, Indonesia masih tertinggal dengan Singapura, Brunai Darussalam, Malaysia, Thailand, Pilipina dan Vietnam. Indonesia masuk urutan ke tiga dari bawah setelah Combadia dan Myanmar. Terkait dengan rasio guru-murid untuk tingkat SD Indonesia masih kalah dengan Malaysia, sedangkan untuk tingkat SMP, Indonesia urutan ke dua setelah Jepang, hanya saja dari sisi penyebaran belum merata, masih menumpuk di daerah perkotaan, “Inilah potret pendidikan Indonesia”, tegas Agus. Sri Sultan menjelaskan hasil pembangunan kesehatan bidang kesehatan di Yogyakarta cukup menggembirakan terlihat dari umur harapan hidup meningkat dari 73,7 tahun 2006 menjadi 74,05 pada tahun 2008. Pada tahun 2008 pula DIY mendapat penghargaan Manggala Bhakti Husada Kartika dari presiden, yaitu penghargaan atas prestasi sebagai provinsi dengan derajat kesehatan terbaik di Indonesia. Meskipun menjadi provinsi terbaik di Indonesia, tapi DIY masih mempunyai masalah. Panyakit jantung dan stroke dalam sepuluh tahun terakhir ini selalu masuk dalam 10 penyakit penyebab kematian tertinggi. Analisis di tahun terakhir dari data seluruh rumah sakit di DIY menunjukan penyakit kardiovaskuler seperti jantung, stroke, hipertensi menempati urutan tertinggi penyebab kematian, tegas Sultan. n Pra No.XXII/FEBRUARI/2010 Mediakom
45
Nasional Dokter sedang memberikan resep obat generik untuk pasien
Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah Wajib Menggunakan Obat Generik
F
asilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah wajib menggunakan obat generik. Untuk kebutuhan Puskesmas dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) lainnya, Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi dan Dinkes Kabupaten Kota wajib menyediakan obat esensial dengan nama generik sesuai kebutuhan. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. HK.02.02/ MENKES/068/I/2010 tanggal 14 Januari 2010. Ketentuan ini diikuti dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Kesehatan No.HK.03.01/ Menkes/146 /I/2010 tanggal 27 Januari 2010 tentang Harga Obat Generik. Hal itu merupakan implementasi program 100 Hari Kementerian Kesehatan. Dalam 100 Hari terdapat 46
Mediakom No.XXII/FEBRUARI/2010
4 program diantaranya peningkatan kesehatan masyarakat untuk mempercepat pencapaian target MDGs (Millenium Development Goals). Salah satu rencana aksinya adalah Revitalisasi Permenkes tentang Kewajiban menuliskan resep dan menggunakan obat generik di sarana pelayanan kesehatan pemerintah. Dalam Permenkes disebutkan, dokter (yang mencakup dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis) yang bertugas di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah wajib menulis resep obat generik bagi semua pasien sesuai indikasi medis. Dokter dapat menulis resep untuk diambil di Apotek atau diluar fasilitas pelayanan kesehatan jika obat generik tidak tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan.
Dokter di RS atau Puskesmas dan UPT lainnya dapat menyetujui penggantian resep obat generik dengan obat generik bermerek/ bermerek dagang jika obat generik tersebut belum tersedia. Apoteker dapat mengganti obat merek dagang/ obat paten dengan obat generik yang sama komponen aktifnya atau obat merek dagang lain atas persetujuan dokter dan/atau pasien. Instalasi farmasi rumah sakit wajib mengelola obat di rumah sakit secara berdaya guna dan berhasil guna. Juga wajib membuat prosedur perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan pemantauan obat yang digunakan fasilitas pelayanan kesehatan. Dinkes Provinsi/Kabupaten/Kota wajib membuat perencanaan, penga daan, penyimpanan, penyediaan, pengelolaan dan pendistribusian obat kepada Puskesmas dan pelayan an kesehatan lain. Untuk pembinaan dan pengawasan, Pemerintah, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dapat memberi peringatan lisan atau tertulis kepada dokter, tenaga kefarmasian dan pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri ini. Peringatan lisan atau tertulis diberikan paling banyak tiga kali dan apabila peringatan tidak dipatuhi, Pemerintah dan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota dapat menjatuhkan sanksi administratif kepegawaian kepada yang bersangkutan. Dalam Permenkes yang disebut obat generik adalah obat dengan nama resmi International Non Propieritary Names (INN) yang ditetapkan dalam Farmakope Indonesia atau buku standar lainnya untuk zat berkhasiat yang dikandungnya. Obat generik bermerek/bernama dagang adalah obat generik dengan nama dagang yang menggunakan nama milik produsen obat yang bersangkutan.
Nasional Sedangkan Obat Esensial adalah obat terpilih yang paling dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat mencakup upaya diagnosis, profilaksis, terapi dan tercantum dalam Daftar Obat Esensial yang ditetapkan oleh menteri.
106 Item Harga Obat Generik Diturunkan
Untuk mempercepat pencapaian target Millenium Development Goals (MDGs) sebagaimana dalam program 100 Hari Kementerian Kesehatan harus didukung oleh akses obat yang aman, berkhasiat, bermutu serta terjamin dalam jenis dan jumlah sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan. Kondisi faktual di lapangan menunjukkan lebih dari 80 item obat generik tidak tersedia di pasar, sehingga terjadi kekosongan obat di unit unit pelayanan kesehatan, terutama di Kab/Kota di Indonesia Timur dan NAD. Sebagian besar obat generik yang tidak tersedia di pasar adalah obat “fast moving” dan “life saving” sehingga sangat mempengaruhi kualitas pelayanan kesehatan. Obat generik yang tidak tersedia di pasar utamanya obat dalam bentuk sediaan injeksi, sirup dan sediaan cairan infus disebabkan biaya distribusi yang tinggi terutama untuk wilayah Indonesia Tengah dan Timur. Untuk menjamin ketersediaan obat secara merata di seluruh wilayah Indonesia, telah dilakukan penilaian kembali dan rasionalisasi harga obat generik serta penetapan harga terhadap 453 item obat generik oleh tim evaluasi, yang meliputi penurunan harga terhadap 106 item, penyesuaian harga terhadap 33 item, sisanya 314 item dengan harga tetap. Dengan demikian hanya 7% obat generik yang mengalami kenaikan harga dibanding terhadap total 453 item obat generik. Ketentuan tersebut diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan No.HK.03.01/Menkes/146 /I/2010 tanggal 27 Januari 2010 tentang
Obat Generik
Harga Obat Generik. Pabrik obat dan/atau Pedagang Besar Farmasi dalam menyalurkan obat generik kepada Pemerintah, Rumah Sakit, Apotek, dan Sarana Pelayanan Kesehatan lainnya harus menggunakan Harga Netto Apotek (HNA) + PPN sebagai harga patokan tertinggi. Mengingat bahwa lebih dari 98% industri farmasi berada di Pulau Jawa dan hanya beberapa ada di Sumatera (Palembang dan Medan), maka dalam rangka menjamin ketersediaan dan pemerataan obat generik di seluruh wilayah NKRI, pabrik obat dan/atau Pedagang Besar Farmasi dalam menyalurkan obat generik kepada Pemerintah, Rumah Sakit, Apotek dan Sarana Kesehatan lainnya dapat menambahkan biaya distribusi maksimum 5% untuk Regional-II, 10% untuk Regional-III dan 20% untuk Regional IV dari HNA + PPN. Regional I meliputi Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D. I. Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Lampung dan Banten. Regional II meliputi Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung dan Nusa Tenggara Barat. Regional III meliputi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara,
Sulawesi Barat dan Gorontalo. Regional IV meliputi Provinsi Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Apotek Rumah Sakit dan Saranan Pelayanan Kesehatan lainnya yang melayani penyerahan obat generik harus menggunakan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebagai harga patokan tertinggi dan dilakukan sesuai peraturan perundangundangan. Jenis obat generik yang ditetapkan harganya dalam keputusan ini meliputi 453 item. Sebagai contoh, ACT (Artesunate tablet 50 mg + Amocliaquine anhydrida tablet 200 mg kemasan 2 blister @ 12 tablet/ kotak harga HNA + PPN sebesar Rp 33.000,- , sedangkan harga HET adalah Rp 41.250,-. Aluminium Hidroksida 200 mg, Magnesium Hidroksida 200 mg, kemasan btl 1000 tablet kunyah HNA+PPN sebesar Rp 30.530,-, HETnya Rp 38.163,-. Antasida DOEN 1 tablet kunyah, kombinasi : Aluminium Hidroksida 200 mg, Magnesium Hidroksida 200 mg, kotak 10x10 tablet kunyah harga HNA+PPN sebesar Rp 9,117,-, sedangkan HETnya Rp 11.396,-. Antimigren : Ergotamin Tartrat 1 mg + Kofein 50 mg kemasan btl 100 tablet harga HNA+PPN Rp 10.280,- dan HET sebesar Rp 12.850,-. Diazepam tablet 2 mg, kemasan btl 1000 tablet harga HNA+PPN sebesar Rp 19.800,- dan HETnya sebesar Rp 24.750,-. nSmd No.XXII/FEBRUARI/2010 Mediakom
47
Daerah
Sejarah Baru RS Paru dr HA Rotinsulu
T
anggal 09/09/09 merupakan hari bersejarah bagi RS Paru Dr HA Rotinsulu Bandung. Pada hari itu, rumah sakit yang awalnya dibangun Pemerintah Belanda tahun 1935 melaksanakan bedah torak yang pertama kali. Menyambut ulang tahunnya yang 39 tahun, Sanatorium Solsana yang berganti nama menjadi Rumah Sakit Paru Cipaganti di tahun 1970 mewujudkan impiannya dalam memberikan penanganan kesehatan terpadu. Operasi torak menjadi tonggak keberhasilan rumah sakit yang berganti nama menjadi Dr.H.A. Rotinsulu –nama seorang direktur rumah sakit dari tahun 1963-1975-- dalam membantu melayani pasiennya. Seperti diketahui, RS Rotinsulu memberikan pelayanan kesehatan perawatan penderita paru, khususnya tuberkulosa paru. 48
Mediakom No.XXII/FEBRUARI/2010
Pasien yang menjadi orang pertama menjalani pembedahan di RSP Dr HA Rotinsulu adalah seorang laki-laki 42 tahun, yang masih aktif bekerja, datang dengan surat rujukan dari seorang dokter spesialis paru. Pada awalnya pasien mengeluh sesak nafas sejak dua bulan yang lalu, disertai batuk berdahak, kadang-kadang disertai demam yang tidak terlalu tinggi. , dan telah dinyatakan menderita tuberculosis paru. Setelah menjalani pengobatan spesifik / OAT. pada follow up selanjutnya, dari pemeriksaan thorak foto, didapatkan gambaran pengembangan paru yang kurang sempurna di bagian lobus bawah paru kiri, disertai adanya akumulasi cairan dan penebalan selaput pembungkus paru. Pasien kemudian dirujuk ke RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu untuk mendapatkan penatalaksanaan selanjutnya.
Daerah Setelah melalui berbagai tahapan pemeriksaan dari tim dokter di RS Paru Dr HA Rotinsulu, dan beberapa kali rapat medis dari berbagai disiplin ilmu, maka diputuskan untuk dilakukan operasi torakotomi dan dekortikasi guna mengembalikan anatomis dan fungsional paru secara maksimal. Kemudian dilakukan serangkaian persiapan menjelang operasi oleh Tim yang terdiri dari dokter-dokter dari bagian Bedah Toraks, Pulmonologi, Ilmu Penyakit Dalam, Anestesiologi, Rehabilitasi Medis, Patologi Anatomi, Patologi Klinik, dan Radiologi, termasuk persiapan mental dari pasien dan keluarganya. Setelah dinyatakan bahwa kondisi pasien dalam keadaan siap, maka diputuskan untuk dilakukan operasi pada tanggal 9 September 2009,
Operasi dimulai pukul 11.00 dengan sayatan pertama di bagian dada sebelah kiri. Proses selanjutnya adalah dilakukan pengelupasan penebalan lapisan selaput paru dan
pembebasan sekat-sekat yang berisi cairan, sehingga bagian paru yang kolaps tampak sedikit demi sedikit mulai mengembang dan setelah pengembangan dinilai cukup baik,
Menkes mengunjungi RS Paru Rotinsulu di Bandung
No.XXII/FEBRUARI/2010 Mediakom
49
Daerah maka Tim bedah thorak yang dipimpin oleh dr. Peter Syarief, SpBTKV dibantu asisten bedah dr. Saladin Tjokronegoro, SpBTKV, dokter anestesi dr. Doddy Tavianto, SpAn (K) KKV , dokter ahli paru: dr. Herudian Ahmadin, SpP dan Perawat Bedah: br. Asep Duriat dan Perawat Anestesi br. Firman, menutup rongga dada pada pukul 16.00, dengan meninggalkan satu buah selang dada yang fungsinya mengeluarkan sisa-sisa darah saat operasi. Hasil penilaian keadaan pasien paska pembedahan oleh dokter ahli anestesi dinyatakan stabil, sudah mulai sadar dan mampu untuk bernafas sendiri, maka selang dan mesin bantu nafas dilepas untuk kemudian pasien dipindahkan ke ruang rawat intensif / ICU. Pasien
dirawat di ICU selama empat hari, pada hari ke lima pasien diketahui tidak terjadi komplikasi. Bedah torak perdana tersebut dapat terselenggara atas kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa dan kerja sama serta dukungan yang baik dari para dokter / perawat di RSP Dr HA Rotinsulu, Bagian Bedah Torak, Bagian Anestesi RS Hasan Sadikin, (yang di fasilitasi oleh Fakultas Kedokteran Unpad), Perhimpunan Bedah TorakKardiovaskuler Indonesia, Dinas Kesehatan Kota Bandung dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung. Selain itu tim yang juga turut mendukung dan berperan dalam kegiatan operasi perdana ini diantaranya: dr H. Edi Sampurno SpP, MM; dr Prayudi SpPD, dr Marina SpRM; dan Dr,dr. Tri Wahyu, SpBTKV,
dr. Edi Sampurno, Sp.P.MM, Direktur Utama RS Paru Rotinsulu:
sebagai Konsultan Bedah Torak. Seluruh pembiayaan operasi tersebut menjadi beban Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, karena pasien masuk perawatan dengan menggunakan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung. Setelah keberhasilan pertama ini, maka Tim Bedah Torak RSP Dr HA Rotinsulu, makin bertambah yakin bahwa dengan dukungan dari semua pihak, maka RSP Dr HA Rotinsulu mampu melakukan pelayanan berarti bagi psaien. Sebab masih banyak pasien yang memerlukan tindakan pembedahan torak untuk memaksimalkan fungsi anatomi dan fisiologis parunya. n Tammy J.Siarif
”Pelayanan Kami Sama Semua”
S
ejak 2004, RS Dr.H.A.Rotinsulu Bandung menjadi RS Paru. Ia memiliki program unggulan biomolekuler dan inpasive, penyakit yang memerlukan tindakan dokter, seperti bedah, endoskopi, pemasangan selang untuk mengalirkan cairan. Seluruhnya dikembangkan di rumah sakit ini. Sejak tahun 2008, RS sudah merekrut dokter spesialis bedah toraks, dr. Peter Syarief. 50
Mediakom No.XXII/FEBRUARI/2010
Daerah Bekerjasama dengan FK Unpad sebagai lahan pendidikan bedah toraks. Mulai September 2009, sudah melaksanakan bedah thorak. Pasien pertama seorang laki-laki umur 42 tahun dari warga miskin daerah (Gakinda). Sebuah upaya yang luhur untuk menolong rakyat miskin menikmati fasilitas kesehatan yang layak dengan biaya dari pemda setempat. Rencananya setiap pekan sekali melakukan bedah thorak. Bagaimana mewujudkan rencana mulia tersebut dan bagaimana persiapanya?. Berikut petikan wawancara Mediakom dengan Direktur Utama RS Paru Rotinsulu dr. Edi Sampurno, Sp.P.MM. Bedah thorak dilakukan untuk jenis penyakit paru seperti apa? Bedah thorak, adalah pembedahan yang indikasinya antara lain tumor dan paru yang tidak mengembang. Pasien lama yang kolaps paru kemudian memerlukan pemasangan selang untuk mengeluarkan cairan. Pasien dengan paru tidak mengembang karena selaput parunya tebal. Oleh karena itu, kami lakukan pembedahan dan selaput paru yang tebal itu dikikis sehingga parunya bisa mengembang. Bagaimana pembedahan penyakit lain? Memang, ini adalah RS Paru. Tapi pasien kami bisa karena sesak nafas. Tentu penyebabnya macammacam. Oleh karena itu, kami juga menyiapkan spesialis anak, penyakit dalam, jantung dengan dokter mitranya sehingga kalau ada penyakit lain dapat memberikan perawatan. Berapa kapasitas tempat tidurnya? Kami ada 100 tempat tidur. 50% nya kelas III. Kunjungan per hari untuk usia lanjut sekitar 70-80 pasien. Kalau hari Senin sekitar 100. Ratarata sekitar 70-80 pasien. Pasien rawat inap sekitar 70-80 pasien juga.
Sedangkan BOR (tingkat hunian tempat tidur) di atas 75%. SDM cukup? Dari segi jumlah cukup. Tapi kualitas perlu ditingkatkan misalnya belum ada anestesi, penyakit dalam kemudian rehabilitasi medik. Kita sudah menyekolahkan dokterdokter umum di sini dengan biaya dari Kemkes (PPSDM Kes). Sekarang Unpad sudah ada patologi klinik, penyakit dalam, radiologi, rehabilitasi medik. Rencana ada yang mau tes ke anestesi Udayana. Berarti 2-3 tahun lagi mereka sudah kembali ke Rotinsulu. Sudah tersedia dokter bedah ? Kita sudah mempunyai dokter bedah thorak. Mereka sudah bekerja di RS Rotinsulu. Prosentase pasien umum dengan Jamkesmas? 40% pasien umum, 10% pengguna Askes, 25% Jamkesmas, 25% Gakin ( keluarga miskin). Ada perbedaan pelayanan terhadap mereka? Kami sebenarnya tidak boleh membedakan. Jadi pelayanannya sama. Banyak sekali orang Gakin dan Jamkesmas lebih senang dengan RS Rotinsulu, karena mereka merasa mendapat pelayanan yang sama dengan pasien umum. Yang membedakan dengan yang lain? Sarana dan prasarananya. Di kelas I ada televisinya, AC, air panas, dsb. Tapi pelayanan sama. Jika kelas III penuh, pasien naik ke kelas II, dan seterusnya. Tapi itu untuk sementara. Kita tidak bisa menolak apalagi dalam keadaan gawat darurat. Itu bahaya kalau ditolak bisa meninggal di perjalanan. Bisa ceritakan suka dukanya? Senangnya kalau program yang
Dari Lumajang, menetap di Bandung. Edi Sampurno, lahir di Lumajang 21 September 1961. Menyelesaikan dokter umum di Fakultas Kedokteran universitas Brawijaya, Malang Jatim tahun 1987. Menyelesaikan Spesialis Paru di fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya tahun 1997. Master Managemen Universitas Padjajaran Bandung tahun 2004. Dr. Edi mengawali karirnya menjadi Ka.Sie Medis dan Perawatan RSTuberkulosa Paruparu (RSTP) Cipaganti tahun 1998, Direktur RSTP Cipaganti tahun 2003 dan Direktur RS Paru Rotinsulu tahun 2004 sampai sekarang. Jadi sudah mengabdi selama 12 tahun. Dr. Edi menjadi direktur ke tujuh setelah dr.H.Marwan. Dalam kepemimpinanya, Ia mengharapkan RS Rotinsulu dapat menjadi rumah sakit paru dengan pelayanan prima. Berorientasi pada kepuasan pelanggan, sehingga dapat meningkatkan sumber pendapatan dan efisiensi anggaran.n pra dicanangkan berhasil, pasien banyak, kemudian kualitas pelayanan bagus. Dukanya kalau pelayanan kita tidak bagus, pasien komplain, pasien berkurang. Ini yang menjadikan kita siang malam berpikir bagaimana memperbaiki pelayanan RS. RS ini dulunya bernama RS Tuberculosa. Tentunya kalau pasien Tb dirawat kemudian kuantitas pelayanan tidak terlalu banyak. Kami sekarang dapat memberi pelayanan pasien dari asma, tumor dsb. Untuk itu, kualitasnya perlu ditingkatkan, begitu juga dengan kualitas SDM.n pra,smd,iwan No.XXII/FEBRUARI/2010 Mediakom
51
Daerah
Dirjen P2PL Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama, disaksikan Wagub Jabar membuka rapat konsultasi teknis program lingkungan sehat di Bandung
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
S
aat ini hampir 30% penduduk Indonesia masih buang air besar sembarangan, baik langsung maupun tidak langsung. Dan 18,1% diantaranya terjadi di perkotaan. Selain itu, pencemaran ke badan air dan lahan diperkirakan sebesar 14.000 ton tinja per hari . Dengan demikian, 75% sumber baku saat ini dalam keadaan tercemar. Penduduk yang memiliki akses terhadap prasarana sarana sanitasi setempat (on-site) yang aman (tangki septik) baru 71,06% di perkotaan dan 32,47% di Perdesaan. Disisi lain, masih ada 98 % Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA) kita masih dioperasikan secara open dumping, dibuang pada lahan terbuka. 52
Mediakom No.XXII/FEBRUARI/2010
Genangan di permukiman dan wilayah strategis di perkotaan makin sering terjadi, diperburuk oleh perubahan pola hujan yang tidak teratur. Sementara jumlah saluran drainase yang mengalir lancar cenderung menurun sepanjang 2004 – 2009. Berbagai fakta memprihatinkan ini memang membutuhkan penanganan khusus. Dari sisi kebijakan, sanitasi memang belum menjadi prioritas pembangunan. Saat ini, mata anggaran untuk sektor sanitasi dibawah rata-rata 1% APBD/APBN. Oleh karena itu, demi mengurangi dampak sanitasi buruk agar tidak semakin meluas, perlu percepatan luar biasa dalam pembangunan fasilitas dan pelayanan sanitasi. Salah satunya adalah Sanitasi To-
tal Berbasis Masyarakat (STBM ). Yaitu program pencerahan masyarakat dengan paradigma baru yang berbasis komunitas. Menitik beratkan pada peningkatan perilaku hygiene dan sanitasi masyarakat, dengan pemberdayaan masyarakat melalui metode pemicu. Pembangunan sanitasi dilakukan melalui tahapan yang berurutan. Setiap tahapan mempunyai sasaran yang harus diselesaikan. Tahap pertama, upaya advokasi yaitu melakukan identifikasi atas kebutuhan masyarakat terhadap layanan sanitasi yang semakin meningkat. Tahap kedua, menyiapkan kelembagaan, sasarannya untuk menciptakan koordinasi, kerjasama dan kolaborasi antar pemangku kepentingan.
Daerah Tahap ketiga penyusunan rencana strategis, yaitu menentukan strategi pengembangan layanan sanitasi dan komponen pendukungnya. Tahap ke empat menyusun memorandum proyek, yaitu meningkatkan akses terhadap sumber pendanaan sanitasi. Tahap kelima, implementasi, sasaranya tersedianya sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan berkelanjutan. Terakhir, pemantauan dan evaluasi, yaitu memastikan pelaksanaan program dapat berjalan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Untuk melaksanakan tahapan pembangunan sanitasi, mulai dari advokasi sampai pemantauan dan evaluasi diperkirakan membutuhkan biaya 55, 636 milyar rupiah. Pemenuhan pembiyaan tersebut ditanggung oleh pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan lembaga donor. STBM merupakan kerja besar, biaya besar dan multisektor. Oleh karena itu, memerlukan dukungan banyak pihak. Semua pihak harus terlibat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Mulai dari pemerintah pusat, daerah, swasta, LSM, profesi, lembaga donor dan masyarakat. Untuk mendukung STBM, kini telah bersinergi dengan program kota sehat. Berdasarkan garis besar target kota sehat prioritas, ada 3 masalah sanitasi yang mendesak untuk mendapat penyelesaian yaitu; 226 kota dengan masalah air limbah, 240 kota dengan masalah persampahan dan 100 kota dengan masalah drainase. Disamping itu, ada kota dengan 3 masalah sanitasi sekaligus, limbah, persampahan dan drainase 57 kota. Sedang gabungan masalah persampahan dan air limbah 330 kota. Untuk menangani hal tersebut diatas, sampai pada tahun 2014, 330 kota sudah mempunyai strategi sanitasi kota dan 162 kota sudah mengimplementasikan investasi sanitasi secara signifikan.npra
No.XXII/FEBRUARI/2010 Mediakom
53
Daerah
K.
K.H.M Nasiruddin Al Mansyur, Bupati Kebumen:
“Pendekatan Kemasyarakatan Lebih Mengena” 54
Mediakom No.XXII/FEBRUARI/2010
H.M. Nasiruddin Al Mansur, Bupati kebumen mengenal betul kebiasaan masyarakat yang belum berperilaku hidup bersih dan sehat.“Modol di kebon”, buang air besar sembarangan, salah satu diantaranya. BAB di kebun, pekarangan rumah, empang, sungai, sawah dan ladang, menjadi kebiasaan sebagian masyarakat wilayah Kebumen. Kebiasaan ini jelas berdampak buruk terhadap kesehatan masyarakat setempat. Sebab kotoran tersebut akan menyebarkan bakteri ecericia coli keberbagai tempat. Apalagi setelah hujan deras yang berakibat banjir. Itulah sebabnya, program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)” dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) yang dicanangkan oleh Kementerian Kesehatan, sangat diperlukan. Program STBM dan PHBS mendorong masyarakat Kebumen untuk hidup bersih dan sehat. Berikut wawancara dengan Bupati Kebumen, K.H.M Nasiruddin Al Mansur, tentang kesadaran hidup bersih dan sehat di masyarakatnya. Seperti apa kondisi kesehatan masyarakat Kebumen sebelum ada program STBM? Kondisi kesehatan masyarakat Kebumen secara umum masih tradisional dengan budaya desa. Ya.., saya bisa membayangkan sendiri. Ada yang BAB ( buang air besar) di tanah lapang, pekarangan, maupun irigasi. Namun setelah adanya program STBM, kemudian juga ada program PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) masyarakat tergugah. Mereka menyadari pentingnya kesehatan. Kesehatan tidak lepas dari lingkungan yang sehat. Lingkungan
Daerah sehat penting untuk anak-anak kita. Agar mereka terbebas dari demam berdarah dan Diare. Selama ini di Kebumen hampir setiap tahun ada kasus DB dan diare. Setelah kami periksa di lapangan, ternyata masalah ada di air, sanitasi, dan budaya cuci tangan yang belum memenuhi ketentuan kesehatan. Untuk itu paradigma masyarakat harus diubah. Alhamdulillah melalui petugas kecamatan, Puskesmas, Posko, PKK dan para tokoh agama dan masyarakat gencar melakukan penyuluhan PHBS. Mereka menjelaskan tentang masalah air, BAB tidak sembarangan dan masalah sanitasi. Bagaimana kondisi masyarakat setelah ada program STBM ? Setelah program STBM yang berlangsung sejak tahun 2005 telah terjadi perubahan drastis. Tahun 2008 lalu ada 10 desa mencanangkan bebas BAB di sembarang tempat. Begitu pula perilaku penggunaan air minum juga berubah. Dulu, mereka menggunakan air sungai, langsung tanpa ada filter terlebih dahulu. Sekarang menggunakan sumur gali. Kalau masih menggunakan sumur yang tradisional, sekarang prosedurnya sudah ada. Untuk masalah sanitasi, sekarang sudah ada Pokja tentang STBM melalui SK Bupati. Kini, di tahun 2009 meningkat menjadi 13 desa yang mencanangkan bebas BAB di sembarang tempat. Mudahmudahan ke depan kesadaran masyarakat lebih termotivasi lagi. Bagaimana keterlibatan pihak swasta atau sektor terkait terhadap program ini? Terutama dari bidang perbankan, LSM, tokoh agama dan tokoh masyarakat sangat bagus. Termasuk Agustus kemarin pihak swasta
mengadakan “gerakan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir pada sebuah SD Negeri Grogol Meningsari Petanahan. Kegiatan ini mendapat dukungan dari perbankan, LSM, tokoh agama, tokoh masyarakat serta para guru dan pramuka. Semangatnya luar biasa. Kendala-kendala apa yang dihadapai dalam program STBM ini? Kendala yang krusial dirasakan tidak ada, karena secara umum sekarang masyarakat pedesaan tingkat intelektual dan pengalaman sudah bagus sehingga responsip. Kemudian kendala yang mungkin mendapat perhatian seluruh pihak adalah yang fanatik terhadap budaya yang lama. BAB sembarangan ( red). Kendala lain adalah geografis, karena Kebumen 70% adalah gunung. Bagaimana rencana kedepan, program apa lagi yang sedang disiapkan ? Memantapkan STBM. Kebumen ini kan wilayahnya luas, mempunyai 460 desa dan kelurahan. Kalau tahun 2008 itu baru 10 Daerah Bebas BAB Sembarangan (ODF), 2009 ada 13 ODF, mudah-mudahan ini dengan melalui B4M dengan bu Menkes ini tingkat kesadaran lebih cepat tumbuh. Apakah ada anggaran yang disiapkan? Ada stimulan melalui ADD (alokasi dana desa). Untuk presentasenya fluktuatif sekali, kira-kira 15%, hanya setiap tahunnya tidak bisa bertambah, tapi berkurang nominalnya. Untuk desa siaga bagaimana? Desa siaga mempunyai tugas responsif kepada masyarakat apabila ada kejadian luar biasa seperti DBD, Cikungunya dll. Jadi masyarakat
sangat responsif sekali dengan adanya desa siaga. Saya pernah malem-malem dapat sms tentang cikungunya di daerah pegunungan, kecamatan ayah. Malam itu juga saya putuskan ke dinkes, paginya kita gerak, kemudian sorenya kita langsung ke lokasi. Dan kurang lebih 3 hari masyarakat sudah tertangani. Selanjutnya, masyarakat juga ada kesadaran yang tinggi, kemudian perilaku masyarakat berubah. Bagaimana penyebaran informasi melalui media ? Kita punya media yang cukup lama, diantaranya yaitu “Selamat Pagi Bupati” itu sudah 8 tahun lebih, tidak pernah absen. Jadi bupati langsung di televisi, wawancara on air dengan masyarakat dan itu yang menunjukan keterbukaan. Jadi karena informasi dan transparansi menyebabkan aspirasi masyarakat kami terbuka, dan kami dari awal sepakat menerima aspirasi masyarakat sepahit apapun, walaupun resikonya harus dicaci maki. Awalnya sedikit alergi ya, tetapi setelah berlangsung sekian tahun lama-lama enjoy aja, bahkan komunikatif gitu. Apa keunggulan STBM ? Keunggulan STBM Kebumen adanya “klinik sanitasi” yang sudah lama tidak terdengar kami kembangkan, mengajak menjadi kader klinik sanitasi. Klinik sanitasi kami banyak menjual macam-macam alat sarana kesehatan, antara lain closed. Berikutnya, penyuluhan untuk memperbaiki budaya masyarakat yang belum sesuai dengan kesehatan. Sebab jika hanya pendekatan kedinasan tidak mengena. Oleh sebab itu ada pendekatan kemasyarakatan melalui ceramah keagamaan. Pendekatan ini cespleng, lebih mengena.nsmd,pra,yuli No.XXII/FEBRUARI/2010 Mediakom
55
Siapa Dia Dr. Faiq Bahfen, SH: Staf Ahli Menkes Bidang Medico Legal
P
ria kelahiran Bandung 59 tahun yang lalu ini, mempunyai keahlian dalam bidang hukum kesehatan. Latar belakang pendidikan bidang hukum menjadi modal dasar kepakarannya dalam bidang hukum kesehatan. Ia menempuh pendidikan Fakultas Hukum UI, Jakarta tahun 1983, Post Graduate Studi Hukum Kesehatan Universiteit van Amsterdam, Amtserdam tahun 1988 dan Studi Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya tahun 2002. Laki-laki yang akrab dipanggil Faiq ini berkarir tidak jauh dari persoalan hukum. Mulai dari Kasubag Persiapan Rancangan Peraturan Perundang-undangan
Biro Hukum dan Humas Setjen Departemen Kesehatan RI Tahun 1989, Kabag Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum dan Humas Setjen Kementerian Kesehatan RI tahun 1999, Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI tahun 2002, Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI tahun 2003, Staf Ahli Menteri Kesehatan Bidang Medico Legal tahun 2006, Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI tahun 2007 dan menjadi Staf Ahli Menteri Kesehatan Bidang Medico Legal lagi tahun 2010. Untuk meneguhkan kepakaran dalam bidang hukum kesehatan,
dosen bagi sejumlah perguruan tinggi ini, telah menulis 35 judul karya tulis yang berkaitan dengan hukum kesehatan. Diantaranya; Pengaturan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat, Mental Health Legislation in Indonesia, Aspek Hukum Penyelenggaraan Praktik Kedokteran, Tanggung Jawab Apoteker, tinjauan berdasarkan Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Aspek Hukum Pelayanan Rumah Sakit. npra
Dra. Sri Indrawaty, Apt, M.Kes: Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
W
anita yang kini menjabat Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat kesehatan di Kementerian Kesehatan ini, mengawali karirnya sebagai Kepala 56
Mediakom No.XXII/FEBRUARI/2010
Seksi Pengaturan Distribusi Obat Ditjen POM selama 10 tahun sampai tahun1995. Sejak itu karir naik dalam waktu yang relatif pendek secara berturut-turut. Dia menjadi Kepala Bagian Informasi Ditjen POM tahun 1995, Kepala Subdit Perizinan
Obat Tradisional Ditjen POM tahun 1998, Kepala Subdit Pantar Harga Obat Probdiag Ditjen POM tahun 2000, Kepala Biro Umum Badan POM tahun 2001, Direktur Obat Asli Indonesia Badan POM tahun 2007, Direktur Standarisasi Obat
Siapa Dia Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen Badan POM tahun 2008 dan Direktur Jenderal Bina kefarmasian dan Alat kesehatan Kementerian Kesehatan tahun 2010. Apoteker yang beralamat rumah di Pondok Kopi Jakarta ini, menyelesaikan pendidikan Sarjana Farmasi Institut Teknologi Bandung (ITB) tahun 1978, Apoteker ITB tahun 1980 dan Pasca Sarjana Kesehatan Masyarakat UI tahun 1999. PNS yang berpangkat Pembina Utama Madya / Gol IVd ini, mempunyai alamat email
[email protected]. Lahir sebagai pemeluk Islam yang taat pada 57 tahun yang lalu di Kota Kembang, Bandung Jawa Barat. npra
Triono Soendoro, dr, M.Sc, M.Phil, Ph.D: Staf Ahli Menkes Bidang Perlindungan Faktor Risiko Kesehatan
P
ria ganteng berkacamata ini, memiliki segudang pengalaman kerja, pelatihan dan pendidikan, serta aktivis berbagai organisasi profesi atau lainnya. Khusus pengalaman kerja, dokter yang sering dipanggil dokter Triono ini mempunyai banyak pengalaman kerja, pernah bekerja di Rumah Sakit Umum Mataram, NTB, Kepala Biro Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Biro Kesejahteran Sosial, Kesehatan dan Gizi, di Bappenas, Kepala Biro Lingkungan, Kelautan, Kedirgantaraan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Bappenas. Pernah juga menjabat Kepala Pusdiklat Kemkes dan Kepala Badan Litbangkes. Disamping itu juga aktif mengajar sebagai dosen luar biasa
di Uiversitas Hasanudin, Universitas Indonesia, Universitas Udayana, John Hopkins University dan pernah
mengajar di Yale University ( USA). Sejak tahun 2009 menjadi Staf Ahli Menkes Bidang Perlindungan Faktor Resiko Kesehatan. Sampai sekarang juga masih menjadi anggota Komisaris Biofarma, Bandung. Sebagai dokter, Triono telah melahirkan banyak karya tulis. Lebih dari 30 karya tulis katagori umum dan lebih 21 karya tulis katagori ilmiah. Ia juga telah mempunyai pengalaman menjadi peneliti bidang kesehatan sejak tahun 1981, bahkan sampai sekarang masih menjadi Coordinator, Multi-centre Case Study ( Action Research), Learning Organization and Systems Thinking Approach, Johns Hopkins University, USA dan Universitas Indonesia, Gajah Mada, Hasanudin dan Mataram. npra
No.XXII/FEBRUARI/2010 Mediakom
57
Lentera
Tak Cukup Pakta Integritas
H
Oleh: Prawito
idup menyimpang, bila ditimbang dengan nurani, sejatinya susah dan tidak nyaman. Ada perasaan bersalah dan merasa dikejar-kejar oleh dosa sendiri. Akan tetapi kondisi seperti ini tidak bertahan lama, hanya beberapa saat saja muncul, lalu menghilang ditelan masa. Apalagi tidak ada kesempatan untuk melakukan perenungan, kontemplasi dan evaluasi diri. Mengapa tidak ada kesempatan ? Banyak alasan, setiap orang punya argumen sendiri-sendiri. Seluruh argumen itu menyebabkan hilangnya nurani sebagai dasar pertimbangan. Untuk itu diperlukan banyak rambu-rambu yang memagari diri kita agar tidak mendekati penyimpangan, diantaranya ialah dengan penandatangan Pakta Integritas. Penandatangan Pakta Integritas, hanya sebagai salah satu alat pengendali diri, agar para penyelenggara negara berhati-hati dan komitmen mengikuti aturan yang berlaku. Berdisiplin menjalankan tugas, tidak menyalah gunakan kekuasaan, sekecil apapun amanah itu. Memang belum ada hasil penelitian yang menggambarkan keterkaitan berkurangnya penyimpangan dengan penandatangan pakta integritas oleh pemegang kekuasaan. Tapi, sebagai upaya preventif, hadirnya pakta integritas perlu mendapat apresiasi, langkah awal membangun pemerintahan yang baik dan bersih. Senin, 4 Januari 2010 seluruh eselon I dan II Kementerian Kesehatan disaksikan Menkes menandatangani pakta integritas. Saat itu, Menkes memberi pengarahan dan berharap agar Kementerian Kesehatan ke depan menjadi lebih baik, bersih dan transparan.Untuk mendukung transparansi,akan diselenggarakan E procurement dalam pengadaan barang dan jasa. Selain itu, akan menyediakan saluran telepon setiap unit satuan kerja yang dapat dihubungi oleh publik. Komitmen untuk perbaikan,bila dilakukan oleh para pemimpin tentu akan berdampak positif pada penyelenggaraan negara. Sebab pemimpin mempunyai pengaruh besar terhadap baikburuknya perilaku para pembatu bawahannya. Pemimpin dapat menjadi penarik gerbong perubahan kearah yang lebih baik. Begitu teorinya, bagaimana faktanya ? Sangat bergantung dari kesungguhan komitmen para pemimpin. Jika para pemimpin mempunyai komitmen yang tinggi, cepat atau lambat pasti perbaikan akan terjadi. Sudah banyak pemimpin yang mampu 58
Mediakom No.XXII/FEBRUARI/2010
tampil menjadi agen perbaikan. Sebaliknya, jika para pemimpin tidak berkomitmen menjadi agen perbaikan, maka berulangkali pakta integritas ditandangani tidak akan berpengaruh apa-apa, sekedar seremonial kering tak bermakna, bahkan hanya menjadi pemanis administrasi tanpa arti. Repotnya lagi, jika pakta integritas hanya dianggap sebagai pemenuhan administrasi kementerian, maka hanya menjadi pertunjukan dan akan segera basi, karena tak ada realisasi. Kini, para pemimpin mulai dari Presiden, menteri, eselon I & II sudah berkomitmen menandatangani pakta intergritas,kemudian akan disusul para eselon dibawahnya. Kita harus mendukung dan berprasangka baik atas ikhtiar ini. Walau dalam perjalanan dan pengalaman selama ini belum memberi pengaruh yang signifikan terhadap perbaikan. Tapi, ikhtiar harus tetap digalakkan sambil memperbaiki kekurangan yang ada selama ini. Oleh sebab itu, berjuang untuk perbaikan tak boleh mudah putus asa, banyak mengeluh, apalagi kecewa lalu menyerah. Memperbaiki,ibarat jalan panjang yang terjal dan berliku. Menyelusuri semak belukar, hutan rimba dan banyak binatang buas. Rintangan dan tantangan silih berganti menghadang, selesai satu masalah, segera muncul masalah baru berikutnya. Sehingga tak mungkin memperbaiki hanya bermodal angan-angan saja. Tapi, memerlukan kerja ikhlas, keras dan cerdas. Bagi siapapun, yang berminat meniti jalan perbaikan harus memahami peta sasaran. Tak semua sasaran harus selesai dalam satu waktu. Memerlukan pentahapan perbaikan. Masing-masing tahapan juga tak mempunyai batas waktu yang jelas, bisa lebih cepat, atau lebih lambat. Sehingga wajib melakukan evaluasi dalam setiap tahapannya, sebelum melangkah pada tahapan berikutnya. Penanda tangan pakta integritas, baru tahap awal dari sebuah perbaikan. Masih banyak tahapan lain yang harus ditempuh. Oleh sebab itu, terlalu naif jika setelah penandatangan pakta integritas, kemudian berharap langsung terjadi perbaikan.Perbaikan tak ada yang instan, memerlukan proses yang panjang dan berkelanjutan. Bisa jadi, umur proses perbaikan lebih panjang dari umur para penggiat perbaikan. Oleh sebab itu upaya perbaikan tak boleh berhenti sampai penanda tangan pakta integritas saja, harus ada tahapan berikutnya. Apa itu ?, mari kita tunggu...! l
Lentera
Sosok Pemimpin
P
emimpin, sosok yang eksotik dan penuh daya tarik. Mirip artis papan atas yang selalu mendapat sambutan hangat para penggemarnya. Tak jauh beda dengan sosok pemimpin. Kalau toh beda, yang membedakan pada unsur penyebab daya tarik. Pemimpin mempunyai daya tarik bukan hanya pada penampilan fisik, suara dan kemampuan menebar pesona, tapi karena faktor esensial keabadian yang akan tetap dikenang oleh rakyatnya, walau telah tiada. Itulah pemimpin, sosok yang penuh keagungan. Pada suatu malam yang temaram di Batam, Sesjen Kementerian Kesehatan dr.Ratna Rosita, MPH, memberi arahan kepada para eselon II,III dan IV yang hadir. Ia menyampaikan dengan suara serak-serak basah, berat penuh penghayatan yang mendalam. Tak banyak menjelaskan tentang teknis program kesehatan, tapi lebih banyak pada sosok pemimpin harapan yang akan menjalankan amanah di Kementerian Kesehatan. Ia menginginkan, para pembantunya adalah para pemimpin yang memahami hakekat sosok pemimpin, diantara pesan yang penulis dapat serap sebagai berikut: Melayani. Pemimpin itu pelayan. Ia melayani staf, anak buah atau rakyatnya dengan sepenuh hati. Merasakan denyut nadi kehidupan yang dilayani dalam suka dan duka. Ia terus berada bersama yang dipimpinnya. Memberi arahan dan solusi dari setiap problem yang dihadapi. Mereka bukan tumpahan kesalahan dan kemarahan, apabila bersalah atau tidak mampu menjalankan tugas.Pemimpin akan membimbing dengan sabar, sampai yang dipimpin mampu dan mandiri berkarya untuk kebaikan diri dan orang lain. Bukan sebaliknya, pemimpin sosok yang meminta pelayanan dari staf, anak buah atau rakyatnya. Teladan.Pemimpin harus menjadi teladan atau contoh.Teladan dalam tutur kata, sikap, perilaku dan dalam berpenampilan. Tutur kata yang keluar dari lisan menentramkan hati, membangkitkan semangat untuk bekerja lebih baik. Jauh dari kata-kata kotor, ketus dan adu domba. Sehingga orang lain selalu merindukan nasehat dan arahannya.
Teladan dalam sikap. Sikap yang terbuka, siap menerima masukan dari orang lain, sekalipun masukan itu datang dari orang yang rendah statusnya. Juga tak merasa dilecehkan, ketika arahan belum mendapat respon dari anak buahnya. Ia akan melakukan interospeksi terlebih dahulu, kemudian memperbaiki diri, baru melakukan pendekatan khusus untuk memberi arahan dan nasehat, sampai arahan itu dimengerti. Teladan dalam rendah hati. Tidak sombong dan Takabur. Pemimpin hadir dengan sederet makna rendah hati.Kalau Ia pintar tidak kemintar, kalau kaya tidak pamer, kalau berkuasa tidak sewenang-wenang, kalau ada usul sesepele apapun usul itu,Ia sabar mendengarkan dan menghargai. Ia lebih banyak mendengar dari pada bicara. Pemimpin akan berpandangan semua orang mempunyai potensi untuk berkontribusi. Tak ada staf yang jelek, tak bermanfaat lalu di marginalkan. Sebab pemimpin yang rendah hati akan mampu menjadi perekat bagi mereka yang lemah, kemudian menjadi kuat atas bimbingannya dan bangkit untuk maju mengapai cita-cita bersama. Bukankah sapu itu kumpulan lidi yang lemah? Teladan dalam penampilan. Penampilan pemimpin sebaiknya menyesuaikan diri dengan yang dipimpinnya. Hal ini untuk mendekatkan jarak psikologis antara pemimpin dan yang dipimpinnya. Melalui pendekatan ini memudahkan terjadi kedekatan emosi. Kedekatan ini akan memudahkan komunikasi dan interaksi, karena tidak ada jarak antara pemimpin dan yang dipimpin. Sebab itu, jauhi perbedaan, apalagi asal beda, dapat ditinggal oleh pengikut. Reformasi birokrasi,bagian penting dari efisiensi dan efektifitas mengelola pekerjaan. Terkadang ada perampingan birokrasi, mutasi, promosi dan non posisi. Pemimpin selalu mampu bekerja pada posisi manapun. Posisi atas, tengah atau bawah. Pemimpin sejati bahkan biasa bekerja tanpa posisi. Ia mampu mengambil posisi yang paling tepat dalam bekerja untuk memberi kemanfaatan yang sebesar-besarnya untuk orang banyak, bukan sekedar untuk kepentingan dirinya sediri.l
No.XXII/FEBRUARI/2010 Mediakom
59
Mediakom No.XXII/FEBRUARI/2010