Seri Masyarakat
Buku Pegangan Pemberantasan Perdagangan Orang
Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan 2008 1
Pengarah: Sri Pardina Pudiastuti
Penyusun (menurut abjad): Andy Sutejo - Saung Bogor Anto Ikayadi - YKAI Bdarudidin Nur - LPA NTB Budi Rahardjo - Impact Indonesia Catrinna - YPI DKI Edy Hartono - LPPA Jawa Tengah Endah Khodijah - PPSW Sukabumi Farid Ma’ruf - KNPP Suma Mihardja - Konsorsium CAPIL Hendra Jamal - KNPP Hari Sadewo - UNICEF Ismangil - KNPP Meiliani Yuliasari - LPA Papuan Jabar Prioyono Adi Nugroho - LPA Jawa Timur Rita Hastuti - Kakak Surakarta Rusdjiono - LPA Probolinggo Seirindah Nur - FA Surabaya Suprapto - FA Cirebon Winny Isnaini - LPA Tulungagung Vici Yulian - FA NAD Buku ini dapat digandakan dan disebarluaskan dengan bebas selama tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. Gambar sampul oleh Pandan, peserta anak Lokakarya Pemberantasan Perdagangan Orang.
2
Seri Masyarakat
Buku Pegangan Pemberantasan Perdagangan Orang
Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan 2008 3
APAKAH PERDAGANGAN ORANG ITU? Perdagangan orang adalah kejahatan kemanusiaan yang terjadi apabila serangkaian proses cara dan tujuan seperti tergambar di bawah ini: PROSES
+
CARA
+
Ancaman atau
Penerimaan
termasuk Pelacuran atau
Penculikan atau Pemalsuan atau Penipuan atau Penyalahgunaan Kekuasaan atau Jeratan Hutang 12
untuk
Pengiriman atau Pemindahan atau
dengan
atau Pengangkutan atau Penampungan atau
EKSPLOITASI
Penggunaan Kekerasan atau
Perekrutan
TUJUAN
Kerja Palsa atau Perbudakan atau Kekerasan Seksual atau Transplantasi Organ
Apabila salah satu dari proses, salah satu dari cara dan salah satu dari tujuan di atas terpenuhi, maka sudah bisa dikelompokkan sebagai tindak pidana perdagangan orang. Khusus apabila korbannya adalah anak (usia di bawah 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan), meskipun tidak memenuhi cara-cara di atas, sudah merupakan tindak pidana perdagangan orang.
13
Contoh Kasus: Siti dari Jawa Timur berangkat menjadi TKW melalui sponsor Pak Dedi. Pak Dedi sering bertandang ke rumah dan mendorong Siti untuk mau menjadi TKW. Siti memilih Pak Dedi, sebab menurutnya dapat memberangkatkan lebih cepat dibandingkan melalui Dinas Tenaga Kerja. Saat pemberangkatan ke Jakarta, semua dokumen pribadi (KTP) dan uang Siti dipegang Pak Dedi dengan alasan agar aman. Sesampai di Jakarta, ternyata Siti tidak dapat menghubungi dan dihubungi keluarganya. Siti akhirnya berangkat dengan menyepakati gaji sebesar Rp. 5 juta/bulan, dengan tidak digaji selama 6 bulan pertama sebagai ganti biaya di penampungan. Tetapi pada kenyataannya dia tidak digaji selama 9 bulan (lebih panjang 3 bulan dari kesepakatan) dan setelah bulan
14
Dari contoh di atas, maka kisah Siti tersebut sudah dapat disebut tindak pidana perdagangan orang (PTPPO) dengan melihat: 1. Proses: Terjadi perekrutan, penampungan. 2. Cara:
pemindahan,
Terjadi bujuk rayu untuk menjadi TKW yang berangkat secara ilegal; ada penipuan - sebab informasi yang diberikan oleh sponsor tidak benar; ada penjeratan hutang dengan istilah ganti biaya penampungan; ada penipuan sebab gaji tidak sesuai perjanjian.
3. Tujuan: Ada eksploitasi mengingat jam kerja lebih dari 8 jam sehari, tidak digaji selama 3 bulan dan juga terjadi penggajian yang tidak adil.
15
BAGAIMANA KETENTUAN PIDANANYA? Pelaku perdagangan orang akan dijerat dengan menggunakan Undang-undang PTPPO yang menyebutkan ketentuan pidana secara terperinci sesuai dengan bentuk kejahatan dan peran yang diambil oleh pelaku. Dalam Undang-undang PTPPO, secara garis besar bentuk pidana yang ditetapkan bagi pelaku adalah sebagai berikut: •
Bagi orang yang terbukti melakukan tindak pidana perdagangan orang diancam diancam hukuman paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, ditambah denda paling sedikit Rp. 120 juta, dan paling banyak Rp. 600 juta.
•
Jika korbannya meninggal, maka ancamannya menjadi lebih berat. Pidana penjara minimal 5 (lima) tahun dan paling lama seumur hidup, ditambah dengan pidana denda paling sedikit Rp. 200 juta, dan paling banyak Rp. 5 milyar.
16
Perlu diingat !!! Baru merencanakan atau melakukan pemufakatan untuk menjalankan perdagangan orang saja, sudah dapat dijerat dengan Undang-undang PTPPO.
17
SIAPA PELAKU PERDAGANGAN ORANG? Semua jenis pelaku tindak pidana perdagangan orang dapa dikenakan hukuman seperti yang disebutkan di atas. Pelaku bisa menjalankannya secara langsung atau tidak langsung. Karena itu perdagangan orang bisa saja dilakukan oleh: • Orang yang menjalankan dan membantu proses perekrutan, penampungan, pemindahan, pengiriman, dan pengangkutan terhadap korban. (rekruter, tekong, sponsor, calo, makelar, kafil, dan sebagainya). • Orang yang melakukan dan membantu penyekapan, penipuan, penculikan, penjeratan hutang, ancaman dan penggunaan kekerasan terhadap korban (agen tenaga kerja, germo, mafioso, mami, bos besar, PT, dan sebagainya) • Orang yang melakukan eksploitasi terhadap korban (majikan, germo, mucikari, mami, bos jermal, tuan, pemangsa anak, dan sebagainya) • Orang atau kelompok (petugas, pejabat, biro jasa) yang terlibat dalam pembuatan dokumen palsu (pemalsuan nama, pemalsuan umur, alamat, 18
status perkawinan) termasuk yang memberikan keterangan palsu (saksi palsu) untuk pembuatan dokumen tersebut. • Orang yang menghalangi proses pengusutan tindak pidana perdagangan orang, termasuk yang menyembunyikan atau membantu pelaku menghindari tuntutan hukum. Semua orang bisa menjadi pelaku. Bahkan orang terdekat sekalipun, yang seharusnya melindungi, antara lain: •
Orang tua.
•
Tetatngga.
•
Pacar.
•
Teman.
•
Suami/istri.
•
Kakak/adik.
•
Saudara dan Sanak Kerabat.
•
Aparat (Camat, Lurah, RW, RT, Polisi, Bidan, dan lain-lain).
•
Tokoh masyarakat.
Untuk itu kita harus WASPADA! 19
BAGAIMANA CARA KERJANYA? Mereka yang melakukan praktek perdagangan orang seringkali menyamarkan kejahatannya dengan berbagai tipu muslihat: Memberikan hutang dengan syarat-syarat tertentu yang memaksa orang tersebut/keluarganya untuk terus menerus bekerja sebagai pelunasan hutang. Menjanjikan pengiriman Tenaga Kerja ke kota, ke luar kota atau ke luar negeri. Menjadi PRT, menculik dan mengaku sebagai ibunya. Menggunakan kedok atau penyalahgunaan kesempatan dalam kegiatan resemi seperti: •
Duta seni/budaya/kontes kecantikan.
•
Mencarikan pekerjaan yang menarik dengan gaji menggiurkan.
•
Pendidikan/pemagangan kerja.
•
Pertukaran pelajar/pemuda.
•
Perjalanan “religius”. 20
•
Pencarian model/bintang film/artis.
•
Mencari pengantin.
•
Pengangkatan anak.
Faktor-faktor yang mendorong perdagangan orang antara lain:
terjadinya
•
Kemiskinan.
•
Perempuan barang.
•
Anak dianggap sebagai budak.
•
Pendidikan dan keterampialn rendah.
•
Perilaku konsumtif dan modis.
•
Keluara yang tidak harmonis.
•
Pernikahan dan perceraia usia dini.
•
Masyarakat yang tidak peduli dan kurangnya informasi tentang perdagangan orang.
•
Norma-norma sosial yang merugikan seperti lamaran pertama harus diterima.
tidak
21
dihargai,
dianggap
•
Mental aparat yang mendiamkan.
•
Masyarakat yang asertif (menerima sebagai hal yang wajar).
Sebagai akibatnya, jumlah perdagangan orang tidak juga menurun sebagaimana dapat dilihat pada data pada tabel berikut.
Tahun
Kasus
Pelaku
2004
76
2005
Korban Dewasa
Anak
83
103
-
71
83
125
18
2006
84
155
496
129
2007
123
139
210
71
2008 Sumber: Bareskrim - Mabes Polri, 2008
22
APA AKIBAT PERDAGANGAN ORANG? Secara fisik: • • • • •
Luka ringan hingga berat Cacat Kehamilan yang tidak dikehendaki Terkena penyakit menular, penyakit kelamin, HIV, AIDS Kematian
Secara psikologis: • • • • •
Rendah diri Merasa tidak berguna Ketakutan yang berlebihan Trauma Gangguan jiwa/stress
Secara seksual: •
Hilang keperawanan
Secara sosial: •
Terkucil dari masyarakat
Berikut ini adalah contoh-contoh kasus: 23
Kasus Eksploitasi Seksual Pasca bencana di suatu daerah, banyak datang orang luar memberikan bantuan. Namun ada suatu kelompok pemuda yang datang ke satu wilayah dengan modus berjualan dari rumah ke rumah. Kemudian mereka melakukan pendekatan dengan salah satu perempuan muda. Mereka kemudian berpacaran. Si Pemuda tersebut menunjukkan perilaku yang baik. Namun, akhirnya mereka kawin lari karena pihak keluarga wanita tidak menyetujui hubungan tersebut. Akhirnya pemuda tersebut membawa pasangannya ke provinsi lain. Sesampainya di sana ternyata perempuan tersebut dijadikan pelacur, padahal saat itu dia sedangang hamil tua. Akhirnya dia mencoba melarikan diri dan bertemu dengan LBH. Dia disembunyikan karena suaminya terus mencari dengan maksud anak yang lahir nantinya akan dijual ke Negeri Jiran dan ibunya akan dijadikan pelacur. Proses pemulangan begitu sulit, oleh karenanya dia diminta menunggu sampai melahirkan baru kemudian dikembalikan ke daerahnya. Diduga, suaminya adalah anggota suatu jaringan perdagangan orang. 24
Proses: Pemindahan, penampungan Cara:
Penipuan, penyekapan
Tujuan: Eksploitasi (pelacuran)
25
Kasus Pemindahan atau Pentransplantasian Organ dan Jaringan Tubuh Di Kota B, sebuah keluarga telah kehilangan anaknya selama 1 minggu. Anak itu hilang saat pulang dari sekolahnya. Ada orang yang melihat anak tersebut dipaksa oleh 2 orang naik sepeda motor. Minggu berikutnya keluarga tersebut menemukan anak itu berada di Kota C dengan kondisi sudah tidak bernyawa lagi dan organ-organ tubuhnya sudah tidak ada lagi.
26
Proses: Pemindahan Cara:
Penculikan
Tujuan: Transplantasi organ
27
BAGAIMANA CARA MENCEGAHNYA? Mengatasi perdagangan orang memang membutuhkan perhatian dan dukungan dari semua lapisan masyarakat, misalnya melalui: •
Keluarga (penguatan fungsi keluarga, sehingga terbentuk keluarga harmonis).
•
Masyarakat agar lebih kritis dan waspada terhadap bujuk rayu yang menawarkan pekerjaan bagus, mudah dan dengan gaji besar.
•
Tekad aparat dan masyarakat untuk tidak memalsukan identitas/keterangan pribadi (misalnya memalsukan usia untuk menikah, bekerja atau alasan-alasan apapun).
•
Memastikan mengenai benar-benar tersedianya pekerjaan di daerah, dalam negeri maupun di luar negeri yang ditawarkan.
•
Kesadaran untuk tidak menelan mentahmentah informasi yang diterima (termasuk dari perangkat desa, orang yang mengakuaku tokoh masyarakat/agama). 28
•
Segera melaporkan kepada pihak yang berwajib jika mengetahui adanya indikasi perdagangan orang.
•
Pemberian sangsi terhadap aparat yang mendiamkan/membantu pihak-pihak yang memalsukan dokumen akan terkena sangsi sangat berat.
•
Penegakan hukum.
•
Pencerahan oleh tokoh masyarakat dan tokoh agama akan dampak negatif dari norma-norma sosial yang berlaku di daerah setempat.
29
ALUR PUSAT PELAYANAN TERPADU
Peranserta Masyarakat
Pelayanan Terpadu
Pelayanan untuk Perempuan dan Anak
Identifikasi kasus (perdagangan orang ataukah bukan), wawancarara
Reahibilitasi (pemulihan, penyembuhan, perlindungan)
Bantuan Hukum (pendampingan, pembelaan)
Pemulangan
Reintegrasi (penyatuan kembali kepada masyarakat)
30
APA PERAN MASYARAKAT? Masyarakat berperan serta membantu upaya pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang. Masyarakat memberikan informasi dan/atau melaporkan adanya tindak pidana perdagangan orang kepada penegak hukum atau pihak yang berwajib, lembaga layanan lain seperti Telpon Sahabat Anak (TESA) 129. Selain itu, masyarakat juga bisa ikut serta membantu menyelamatkan korban dengan merujuk korban ke pusat-pusat layanan seperti Pusat Pelayanan Terpadu (PPT). Kalau ada korban kita harus bagaimana? Kita harus segera melaporkan kasus tersebut ke instansi yang terkait di wilayah tersebut agar korban dapat segera dibantu. Jangan menunda-nunda laporan apabila mlihat adanya korban. Mungkin nasib dan nyawa korban akan sangat tergantung kepada uluran tangan anda yang mengetahui kejadian tersebut. Semakin cepat penanganan, pada umumnya akan semakin baik bagi penyelamatan korban. 31
Bagaimana cara pandang kita terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana perdagangan orang? Terhadap anak, kita harus menempatkannya dalam kerangka pikir sebagai berikut: •
Anak harus dianggap terpaksa atau dipaksa untuk menjadi pelaku, bukan semata-mata karena kemauan sendiri.
•
Anak dianggap sebagai korban, seperti salah pengasuhan, salah didik, tekanan teman sebaya, lingkungan masyarakat yang tidak memihak kepada anak.
•
Walaupun anak sebagai pelaku, dia berhak mendapat perlakuan khusus dan tetap dilindungi hak-haknya.
•
Sangsi yang diberikan lebih diarahkan kepada pembinaan, bimbingan dan pemngembalian kepada keluarga danmasyarakat (sesuai dengan restorative justice). 32
Untuk anak yang menjadi korban ataupun saksi, kita harus menempatkannya dalam perlindungan sesuai UU Perlindungan Saksi dan Korban yang terdiri dari: •
Pengamanan bagi korban dan saksi (Rumah Aman/Shelter).
•
Pendampingan korban dengan tenaga hukum, kesehatan dan psikologi.
•
Kerahasiaan identitas korban.
•
Perlindungan anak dalam bentuk pemenuhan hak-haknya.
•
Pemulihan fisik (kesehatan), (kejiwaan), ekonomi dan sosial.
•
Pemulangan ke daerah asal.
•
Reintegrasi (penyatuan kembali) dengan keluarga dan masyarakat.
33
psikis
KEMANA KITA HARUS MENGADU? • Pusat Pelayanan Terpadu (PPT; dan sejenisnya termasuk P2TP2A - Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak, Women and Children Crisis Centre - WCCC) umumnya berada di Provinsi dan Kabupaten/Kota. • PPT yang berbasis rumah sakit, seperti yang ada di Rumah Sakita Bhayangkara dan Rumah Sakit lainnya yang menampung rujukan korban anak dan perempuan. • Lembaga Perlindugan Anak (LPA), di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota. • Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI maupun KPAI Daerah). • Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI). • Lemabaga Sawadaya Masyarakat (LSM) atau Lembaga Bantuan Hukum (LBH) terkait yang menangani anak dan perempuan. • Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di Ruang Pelayanan Khusus (RPK) pada Kepolisian Resort (Polres), Wilayah (Polwil) atau Daerah (Polda). • Instansi yang menangani Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak atau Sosial. 34
• Children Centre di daerah korban bencana. • Telepon Sahabat Abak 129 (TESA 129). Anda juga dapat menghubungi lembaga-lembaga mitra perlindungan berikut ini:
Anda juga bisa menghubungi nomor-nomor darurat berikut: (021) 129 110 118
-
TESA (Telepon Sahabat Anak) Jakarta Kepolisian (laporan) Ambulans (tindakan medis) 35
Berantas Perdagangan Orang Sekarang Juga !!!
38
