ffiffi
ruffieffi $L&ru
effieMe
seru$&Lffi ruffi ffi ru
qr ffioxrfixx ffimr?drn{ax? lb {"#..ts"$"g't "U"t Lr ry .* f,#, X'qh.$d "kX
Seretes*s F fgB +4a *-s**-*IL ru&d il frtHflE$tra f; "6 {,F i I}: * rh"* ffi Ss {"F ""L } lFrwm*o*
L3
KATA PENGANTAR Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT, telah tersusun Renstra.
Renstra ini disusun berdasarkan atas surat Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Rl, No. 516-1lSEl(KU.01/1 1,2A15 Tanggal 17 November 2015,
yang mengharuskan setiap pengadilan di bawah Mahkamah Agung Rl untuk melakukan penyusunan Renstra tahun 2015 - 2019 sehingga mempunyai indikator dan target kinerja yang relevan serta terukur pada setiap tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
Dengan tersusunnya Renstra
ini,
diharapkan adanya peningkatan
transparansi dan akuntabilitas kinerja di Lingkungan Pengadilan Agama Simalungun
dalarn menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta tersediannya dokumen Rencana Strategis Pengadilan Agama Simalungun Tahun 2015-2A19 yang lebih akuntabel. Pengadilan Agama Simalungun adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang berada di Propinsi Sumatera Utara.
Renstra ini telah diupayakan penyusuilannya secara optimal, namun kami menyadari apabila masih ada kekurangannya, maka tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan di sesuaikan dengan kebutuhan mendesak/ prioritas dan kebijakan pimpinan Pengadilan Agama Simalungun, semoga Renstra ini benar-
benar bermanfaat dalam mendukung visi Pengadilan Agama Simalungun yaitu
Mendukung Terwujudnya Peradilan yang Agung
di Lingkungan
Pengadilan
Agama Simalungun.
<{.,sr .,.
.:)
gun,
'19
Mei 2016
DAFTAR ISI Halaman t I
&/a*a i-UiiS,Liiiini ilriiin TJnna.6+dv
u
Daftar Isi.............
BAB
I
D Tr rr ii,fi"i1 ii ^
BAB
III
PENDAHULUAN
L
A. Latar Belakang B. Maksud dan Tujuan
't
l fliTfarlq rrnr.lr! a r.T a c"l'Tt L7 I Nrl I E\rt) iir-ir\\-rrrrari
i,
A.
a J
2
?)
Rencana Strategis 2015 - 2019
1'. Visi dan Misi
J
2.
Tuiuan dan Sasaran Strateeis
6
B. Matrik Rencana Strategis C. Matrik Kinerja dan Pendanaan 2AL5-2419
I
PENUTUP
11
u
10
A.
LATAR BELAKANG
Undang Undang Dasar Negar"a F.epublik lndonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen menyatakan dengan tegas sifat dan karakter kekuasaan kehakiman bahwa "Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan"(pasal 24 ayat 1). Di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
juga dikemukakan bahwa,"Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasar"kan Pancasila dan Undang Undang Dasar l'{egara Republik
lndonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik lndonesia(pasal 1 aYat 1).
24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen menyatakan bahwa "Kekuasaan Pasal
kehakiman ditakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yarlg berada di bawahnya datam Liingkungan Peradilan lJmum, Lingkungan Peradilan
Agama, Lingkungaii Peradiian Miiiter, Liiigkungaii Peiaciiian Tata Usaha tiegara, dan oteh sebuah Mahkamah Konstitusi".
Sebagai implementasi dari pasal 24 ayal (2) Undang-Undang Dasar tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana dalam pasal 13 ayat (1) undang-undang tersebut dinyatakan bahwa organisasi, administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan peradilan di
bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, dan sejak saat itu peraciiian Agama beracia ciaiam saiu aiap ciaiam iingkungan kekuasaan Mahkamah Agung,
peran dan fungsi perencanaan lembaga yudisial negara yang mengarah kepada akuntabilitas merupakan landasan yang ideal dalam mewujudkan cita-
cita kehidupan berbangsa dan bernegara dalam sektor penegakan hukum dan keadilan.
Salah satu unsur pokok dari penjabaran Sistem Akuntabilitas adalah penyusunan Rencana $trategi {Renstra). Rencana Strategis merupakan sekumpulan cita-cita yang terencana dan terukur yang disusun dalam jangka waktu tertentu untuk waktu yang akan datang dengan berdasarkan pertimbangan kebutuhan dan tuntutan.
ini,
diharapkan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja di Lingkungan Pengadilan Agama Simalungun dalam
Renstra
menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta tersedianya dokumen Rencana
Strategis Pengadilan Agama Simalungun Tahun 2015-2019 yang lebih akuntabel. Pengadilan Agama Simalungun adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang berada di Propinsi sumatera utara.
Rencana strategis Pengadilan Agama Simalungun tahun 2015-2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan
peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program
yang
ditetaoakan. dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun' serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan'
B.
MAKSUD DAN TUJUAN penyusunan rencana strategis Pengadilan Agama Simalungun Tahun 2015-2019 mempunyai maksud sebagai berikut:
1. Memberikan suatu perencanaan yang komprehensif dan terpadu untuk memastikan tercapainya tujuan dan hasil yang diharapkan dengan adanya gambaran yang jelas tentang rencana kinerja.
2.
Dengan adanya Renstra ini diharapkan Pengadilan Simalungun dapat melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya secara efisien dan efektif serta sesuai dengan aspirasi yang diharapkan masyarakat'
3.
nelavanan hukum terhadap masyarakat dapat diberikan secara maksimal
Adapun tujuan penyusunan renstra
:
-
1. Rencana Strategis Pengadilan Agama Simalungun tahun 2015 2019 merupakan acuan dalam tugas penyelenggaraan hukum dan keadilan.
Renstra ini juga dapat digunakan masyarakat dalam berpartisipasi dalam pembangunan di Pengadilan Agama Simalungun.
2. Dengan Renstra ini pula. diharapkan unit-unit kerja dilin-okungan Pengadilan Agama Simalungun memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015ZA1g, sehingga visi dan misi Pengadilan Agama Simalungun dapat terwujud
dengan baik.
A.
Rencana Strategis
Rencana strategis Pengadilan Agama Simalungun tahun 2A15-2019 diar-ahkan untuk nnerespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapakan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai
pcdcman dan tolok ukur kincrja Pengadilan Tinggi Agama ltJledan diselarasl
dengan Pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam Pembangunan Jangka Panjang {2005-2025) dan Pembangunan Jangka menengah (PJM} tahun 2015-2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015-2419. rl^= r. Ivttit
a
Msi
merupakan cara pandang
jauh kedepan untuk
mewujudkan
tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Simalungun. Msi Pengadilan Agama Simalungun mengacu pada Mahkamah Agung Rl adalah sebagai berikut:
"TERYI'UJUDNYA PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN YAHG AGUNG"
Misi
Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visl yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.
Misi Pengadilan Agama Simalungun 2015 - 2019. adalah sebagai berikut
:
1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan
2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan 3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan Penjelasan ketiga misi Pengadilan Agama Simalungun yang digagas, dalam rangka memastikan "Tenrujudnya Pengadilan Agama Simalungun yang Agung' adalah sebagai berikut
:
a. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan
Proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel merupakan faktor penting untuk meningkatkan keperffiyaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya untuk meningkatkan kepercayaan pencari keadilan akan dilakukan dengan mengefektifkan proses peradilan yang pasti, transparan dan
akuntabel melalui penataan ulang manajemen perkara, upaya pembatasan
perkara, dan transparansi kinerja melalui manajemen perkara berbasis Informasi Teknologi.
b. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan
Tugas Pengadilan Agama adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan Pengadilan Agama Simalungun mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Adalah keharusan bagi setiap Pengadilan Agama untuk meningkatkan pelayanan
publik
dan
memberikan jaminan proses peradilan yang adil. Keadilan. bagi oara oencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil
menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua
belah pihak. Perbaikan yang akan dilakukan oleh Pengadilan Agama
Simalungun, selain menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan pelayanan
administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil. Sebagai contoh adalah adanya pengumuman jadwal sidang secara terbuka dan pemberian salinan putusan, sebagai bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan.
c. Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap Keadilan pengadilan Agama Simalungun memiliki wilayah hukum yang cukup luas dan tidak sedikit penduduk dengan tingkat pendidikan yang rendah dan wilayah
yang sulit terjangkau sehingga mengakibatkan rentang kendali yang sangat luas. Bagi masyarakat miskin untuk mendaoatkan oelayanan tidak mamou membayar pendamping sehingga tidak jarang mereka tidak mendapatkan keadilan itu sendiri dtambah lokasi tempat tinggal yang tidak terjangkau"
Pengadilan Agama melalui mekanisme bantuan hukum berupaya memfasilitasi masyarakat miskin tersebut dengan meningkatkan akses peradilan melalui pembebasan biaya perkara/ prodeo, sidang keliling/ zitting plaats dan pos pelayanan hukum (posyankum). 2. Tujuan dan Sasaran Strategis
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Agama Simalungun. Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Simalungun adalah sebagai berikut : 1. Terwujudnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel
2.
Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi
3. Tenrvujudnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan 4. Terwujudnya sistem manajemen sistem informasi yang terintegrasi
dan
menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel
S. Terwujudnya
pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara
optimal baik internal maupun eksternal
6.
Terwujudnya transparansi penglolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif
7.
Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang
akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019,
Sasaran Strategis
Terwujudnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel
a. b.
Persentase Produklifitas memutus perkare Persentase penyelesaian perkara tepat waktu
c. Persentase d.
penurunan tunggakan perkara
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
nlteningtiitkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi
a.
Persentase keberhasilan penyelesaian perkara melalui mediasi
b'. Pei-serrtase percepataii penyeiesaian pei-kai-a meiaiui pengatui'an panggilan/ delegasi Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
a.
Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/ prodeo
b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui sidang
keliling/sitting
plaats baik didalam negeri maupun diluar negeri
ferwuJudnya sistem manajemen sistem intbrmasi yang terintegrasi
cian
menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel
-
lntegrasi informasi perkara secara elektronik
Terwuiudnya pelaksanaan Pengawasan kinerja optimal baik internal maupun eksternal
peradilan secara
a. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan yang ditindaklanjuti c. Persentase penurunan pelanggaran kode etik oleh aparat peradilan
Terurufdn),
nsi penglolaan SDIIJ! lennbaga peradilan berdasarkan
parameter obyektif
a.
Persentase jabatan yang sudah memenuhi standar kompetensi
b.
sesuai dengan Parameter Persentase hakim yang tetah memiliki sertifikasi spesialisasi keahlian
c.
Persentase pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi
iJieiringkatnya pengeioiaan
i..r
rafi ajeria
i iem baga peia,i
ii
a
n $ecai-a aku ntabei,
efektif dan efisien
Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima
Persentase peningkatan produktifitas SDM (SKP dan penilaian prestasi kerja)
Persentase tercapainya target kegiatan prioritas yang mendukung peiayanan prima peraciiian
g1
:es*f hPbh
s()
so
ss
f,{
()O rn$
;s*ss Loxc)ro
;s oo
;<
bs
C\l
f\l
ro
sXss
sc)
so
ss c)o Lo
*o c{
so
s
(\l
ss OO rorf,
so
ss
s()
o)Ec\(') o GI o Z
6
tu z.
c\
-o
o o)=C\IO) TI
u E
v tt- rr,xoLo o z o(\ o)=c\o) { !-
(o
IU
(9 u.
(\I
sXslq r1r)=(llf)
o $t o)=No, F
F E}
€, 6|
rleff lo :<
cf
o)=c{o) d$ ll
$E
Lo
)e o e{
E l{
C$ .(sh $l<
HT -:<
sllsg
+
'R
='
a .? g.
ul
z
E
a o F :C
,t
=
r P 6:< =ol{$ --g{IIA
E h EE F=G! NE2 P, g 6 i
E
VL
co
{in
h
aYr,EC .r-
Fg 6-E ,l1
ttt
(l)-(l)fi
o)
L
(t)ooodO-O-[L(L5 dro dd
r
E8
(ocf/)o
aoaa+ dfrd-.)
,AIA'A',\>
UI
gH'
$
6666$ fi:gYnl
(,
>cfit
h 6[Uv
o ()
o !t
so
\r
r
o
(f r
q
'= '=E E$ G 68(5 (J
Et5fi a +JO()-c r._= p 5 zg6 EEE&E tu o(t)oc oooo=
E * P#!
g,
6h w6
-o ^\
o\
OO rJ)
C{
o \e,
c)
N
sc)
E E E'=
9ire9;
I9.8 dri a-L:
H
_v. .E
I
cEE CC (6(6 ldlz* 'ro'ffitr
E
o o $ l-
r/Jld)-Ll oo (l)(I)(D
([
€s#E
c)
o (r, E
$
P'8PE.E a:$^c E H EE E
(I,
llt-
(,
o-
'6 $
-Y'== i:hrZgo
+E gs SEEES E \w-L
E t-
13
.c ,6
LU
fiSfiPE EE$i#g !L
(q t-
E}
o g
a
g.
i-
a
z z1$ gE
U}
E
t{ = di
o,
o IU L
a ox.,,,..
a w
o z.
9.E6 Ek(5
9-Ai6 o--o Y o_(I,
cLCa= L IJ-
c
(tr
:f (,, lc c(u
u, i-tt,
Z fi
a$c
6 (EL
(5
(t, rL
c
€c(E =(o; r'io
EEg oo(s
l-- o- E
-A C i.L, m ()-E
A.=
$cn EO' Lg
!E P
'5_ .-i
d
6E*
gIt
(I)EO)'=O COC=;
.E E
A
_H: E Sqcrs
(U=CG =F11 l<-)c(tr.E istE iuvt J;
EE I(EFg --o c
N
p#E fiL
(f)
tt{/)b(5
66b*al,gR
r,U)jg(/,k(s ,-cu/F LJ "c$ s) (n.(U(l)c cc'E(E Gtr:fiEro ,\!
E
g -?
€ P ; P lYc .J- d) (U ="=E.;o e)!txlo
F tS
6 E€ E Ti F
FE.Ei,6.:
\r
r.*Hnr ororu
sss looro @(o$
ss ro
ro
$$x
;ele;e rr}oro
ss t()
rr)
##r o)o)u
ae;qee rfj o
€C',
('l
cl
q]
\r
lf)
oao\t
sss rf)o|f)
ss ltr) 60,
@(f)v
\o
\o
\o o\
x rorr)= o)o)u
c J
e
g.=E
o
iu-
q)
J
E
-\<
E
t-
dN6 clz=
'F tu
-c (s T'
tY.
EPSJ €c=6 (E(sI::=
C
(5
c
7
(u ($
-o (s
8E8_8. oooE
o U'
|/)f,l/)lu (o(E$t
(s
- 666(s aaa
c
($
(,)
th
o o o E
o lc t-
CI
.s
.!)
o
€f) -o
-v J
valtL
#Es o- lco(u .r-
o
E C(U-C
.go
ai -Y(szi
=pE##
o
s)
-L-
q)
o (g
tU
?
.ryolc
o o-
G(Uts U)ao gE t(u-E
&E fr /f,O= a!Y f/)(gY PL
x;io
E fr
J
:J L
(u
E
's
(n
'lcl
(E
($g EoL
G
c E
([
a ($ i-
(,)
o_E$ t-
;o .:y. LL
$
o,
6o-
O(5
'-@
(l1d
(5(o o.L CY ,fi O) (E '--
ag C$ (s() gs
oo or oo-oa o tt) io Es (5(5 $ Hg c $ Pb -oc o C ^o (,, $ .= ue. ;o o t-($ 6 IL ta o- o- Y(L t(I)
o-
g,
(D
(U
Hfle
aD
-L
,0)
C(5J
(go)A
(E(EL' .=-ofi,
gb v
L
b(tr = oEb
gEE$
s Eg=E
E'E oooo = l- o- o.
-ggb.E
:f,jz';iF
E o-
H.H
.=a; t(l)s(r .E'6'EE cc$-Y,
$ E L o.
-Y
P
WL
a* E
C
-c
g=8,8
(6cl/)= OC r-A.(f,(UC.=E
o
C
L
a=
(J Lq
(t'
c
ac
o, ?+ta c $ E-
(u
(E
o J) a EE o (u
FE fro-a S
o(Et+(6 dJ(Jc
Fooo([fz o- o--o
o o o
o
(s
psf; 6 q{
5
.a3 (o
J
o
($
ro
o-
-c (E
\o lr)
o
l(
o
r (s C o ro o tt) rl, r TL ($ (l} o (L a (L
(-)-
oooQ) o-tLtl o {t} ir u
FEE (6(5EOcoE=
E o o-
o)
cD:f:fx C=Ci:
*'#P=
E
r o a E .E
PEE (sd)
E qE
o *E
rf)
\o
rr} 60)
o(f)$
=(l) -
\o ol
\o
rr)(}1r)
,86
ur,
c(U (E
(,, C
= -Y J
ro l-
o E
6)
c(s
cr, c(6 rU:
bE 'co o- o=E
rfo
(t)
o (\l o $l
I I
is i(E la i13
t(E l= lE
!c l$ i6
iC l(!}
l.:c IL
lo iE
Io-
lo.
t-s
la
od c)
ri 00
(a() tc, dq ll., rt)
coo so
GO
d
6"j
o ';@
1\
$] Cl
CrO
e"j
to !o
r.*
\foq Lri rrl r{-) t-
1r)q i{-l u?
GI
F*
$i
lo I
I I
I I
l!,i}
I
o (\I
I
c,i
c.i
sa {= ()
(f}o
(.iq
rE-
= o
(u {g
{E
--
E'T
g)
g
€
FI
C',
O)
e.i
(a
+ Ci
coq -40 q
q (o
o $t
-f
o,
(.)
o
(}
riq (o(o
if)(o (o o,
o (\t
{
d() o Cr
c!o LO()
c!o ulo
(o
(f
1r}tr)
#,o litro
$t
.;o
lr)q
t*-
IJ l
8E OL/
F*
6.j ff,
I
i
SO triQ ro9tr)
Lri Q roY r.* to
O
c.i ca
(f)
l('l
o t*
$l
F o II
RP lo 6
E+ .==
v:
(rl
o (\I I
EC {u (S c (r,
E.s
OC >(E J5 -)z d o 'o
l(d!
=o Ex
(f
o fit
z
U}
(u
a
lo
!l {.:
z
* g E
-9.
e
trG lu +, i:tE P'6, Y(,
o-g
= $
I t
6t
c(l
C
tl
o
- -v. E,0) (ttl-
= -_tu tstr (E(sE lE 96 t(E 9a>lqt:) !L +LJT IU lot -$i{r.-c= io tu 6 5'ffi to ql IL AA.-'i\"4f r^= =ts ua
i--
E
igE,ne EE:=g*-EEi 8.. s P e : E * gE E sg'Eg is i= * € Eg € E S t'fi d
TE
(E
0{ tr,
EE itot-o E
IAEE i*iuk
L
a-j!Lr-Ja\
C!
8E Or
-9
.a=4 EE H=
E
Ets EE o E E -fr 6.E l'=o)(E(tr = tt--E=oqE
SE€8Efr58
d9 r'- Y
(o rr, r.j cr) oo() t$ (f
oq F.
LO
(o
6to $()
()q i\ i.f)
o9 (o :1
C\I
c{
q" ro
s8 Eo
s8 5o
oo -io (o
(o
.q
$l
O,
^-o U
CO
EB (o
(o
c\l
(oo rooq e.i
c)
I
do (o
OU (o to c{
l.r)
cr)
.{:
tt,
Ol
OO
^'o tsP o"
^- c) CfH
q-
do o rf) d €
(fJ C! o, ni
s(0 r.(}
(o
flo
<jo c) o ol
do ()
ui(} r.-
O (t)
ol
dq ri (f)
I
oo oo ((,q (r}o
to c{
f.j
o
c)o (oq lf, (}
()O
$()
co
LO
ii
C\
I
c{ (\t i
C\I
(E(E=(5 F,-!U-
(Uq=.L\/LL
(,
L
(Er-O0-
a _i^
l-
lp f I0) E
l'$' g
6 ls Itr o-
r
E(u :$
(= 5 L o
=f,IJLC =(5$
-&'6
C
.lz(6 <.L olo) o, CL
i
5-EF
f-CE.:
g, =(E
EKSF o'o (/)u-
P_
=hc -r m:
*EEEEESE L-Y tr)tLiJ>(LTL -
C
(s
-t3
C
g mt gE cE FE,pHE.,, Cl)'= tE A ? Lre.&
gbhEod)
=
fl-o-'J)C->< f'r
,dH OY Gr
c16 NE (5C
(U
*{sE :gE (s
!1, (s a
bhE o-(/)tr-
C6-
tsE CE
fit^ -y. x_ c OD.L =
c$o)
J><
I
C
(trk (UEc
q* 6 6,'= P 6 9b6b
F
44<E ^A-l,t
c]
ts8 a ri!'
I
o! I
EI
ol Orl
€(;)
gE
8E rto
rf)
{o,
o,
o)o oo dq (f L{}
oo do (o s ri o)
+ o)o oo()
oo do (o n
(oq om
cr,
.f
F
oo do o
C!
o(fC) 6q m(o
tJ)
q
(o
o (}oc>
(f,
ro cDo q
ui f*
c.i (\I(f) lq
() oj
-c ($=
(f)
l( g
rfiJ E fo-E '(6ccu)
(5(U
4
E8E;
$ e a# E E'.8 E oooo
(f)(LTLO.(L
,.€ E SE E
H* # 6 =Ps fi -i_ H:E E HE e E$ P 'e C
(sh
6Hc v!(6 g BE
H
.lP -p ? II-o 14 IJ- <{"
Rencana strategis Pengadilan Agama Simalungun tahun ZA1F,-zAfi diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan,
titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapakan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan,
Rencana stretegis Pengadilan Agama Simalungun harus terus rlieannnr .ne'Vo-n uq.r {ari.-;taVLt u,lrj uioslllf/ulll(,ll\(,ur rY<,rr\Lu Vant-taLlcr r\srvqr\Lu. !-!anr"ran sr*.ruqat r!^r,mi[ria^ i,it;iaiii\iciii rnao*ra isiibiici ini iiii karei{a* ai-qji;ii(ii *arhrrlra iE;iuua\ci \icaii
kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu petaksana
pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.
Dengan Renstra ini pula, diharapkan Pengadilan Agama Simalungun memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran
program selama lima tahun yaitu 2015-2019, sehingga visi dan misi Pengadilan J---t L-^".,.1,,J J----* oi*-!, ,rui5fiila oililaruilguu uapat tt,twujuu ut ilgatt L-:rualE. ^ --*-
t4
PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN N O11,,!OR :W2-A1 5r2541OT.00ru120 1 6
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN REVIUW RENCANA STRATEGIS 2015.2019 PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN
Menimbang
.
4,.
b.
bahwa untuk
melaksanakan Undang-Undang No.25 Tahun 20A4 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (2015-2019) dan Rencana Pembangunan jangka Panjang Tahun (2010-2035); bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah Tahun 2A15 dan Penetapan Kinerja Tahun 2016 Pengadilan Agama Simalungun perlu mereviu Rencana Strategis Tahun 201 5-2A19; Bahwa untuk mereviu Rencana Strategis perlu membentuk Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis Tahun 2A15-2419;
d.
bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusunan Reviu tersebut.
Mengingat
:
1.
2.
3.
Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
48
Tahun
Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 3 Tahun 2009; Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 50 Tahun 2009;
4.
Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 51 Tahun 2009;
q
Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nornor
I
Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah;
6.
Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 7 Tahun
2005 tentang Rencana Pembangunan Menengah Nasional Tahun 2A04 7.
Jangka
- 2AA9;
Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor g Tahun 2045 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, cian Taia Kerja Kemenierian Negara Repubiik lndonesia;
8.
Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
g.
Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor Tahun 2005 tentang
10.
11.
14 Kepaniteraan Mahkamah Agung;
lnstruksi Presiden Republik lndonesia Nomor 1
13
7 Tahun
999 tentang Akuntabilitas lnstansi Pemerintah;
lnstruksi Presiden Republik lndonesia Nomor 5 Tahun 2044 tentang Percepatan Pemberantasan Koru psi ;
12.
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9 M.PAN/5/20O7 tentang Pedoman umum Penetapan inciikaior Kinerja uiama cii Lingkungan lnstansi Pemerintah.
TTEf,TII'TII{}I/Al,I ttt I- ttt l, r L, t
Menetapkan
Pertama
fvrr
tt
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN REVIUW RENCANA STRATEGIS 2015.2019 PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN. Menunjuk tim kerja untuk pelaksanaan penyusunan Reviu Rencana Strategis 2015-2A19 Mahkamah Agung Republik lndonesia;
Kedua
Tim kerja menjalankan tugas sesuai Pembinaan Ketua/lffakil Ketua Pengacliian Agama Simaiungun, Paniiera cjan Sekreiaris maupun hakim di lingkungan Pengadilan Agama Simalungun ;
Ketiga
Setelah selesai dari tim penyusunan Reviu Rencana Strategis 20152A19 PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN, melapor kepada ,l^L,,^ rt--*^J:t^/t ^^*rri*-t, r\t,[ui1 r$ilgaruilalr ,1Uculla 'Jllilaruilguil ,
Keempat
Semua biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Tahun Anggaran 2O16;
Kelima
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Simalungun : 19 Mei 2016
199203.1.007
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada: a. Ketua Pengadilan TinggiAgama Medan ; b. Hakim Pengawas Bidang Umum ; Hakim Pengawas Kepaniteraan ; d. Yang bersangkutan.
c.
LAMPiRAN
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN
NoMoR
: W2-A5/2541OT.00/V12016
TANGGAL :
19 Mei2016
Pembina
:
Kctua PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN
Penanggung Jawab
:
1.
Panitera PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN.
2. Sekretaris PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN.
Pengarah
:
1. Hakim Pengawas Bidang
Anggota
:
1. Panitera Muda Hukum
2. Kasuhag Umumdan Keuangan 3. Kasubag Kepegawaian, Organisasidan Tata Laksana
4. Kasubag Perencanaan, Pelaporan dan lT Sekretariat
: Operator Staf
Ketua, I-AN AGAMA SIMALUNGUN
H
231.199203.1 .007
