September 2007

Produced monthly by United Nations Information Centre (UNIC) Jakarta

KEMISKINAN DAPAT DIATASI MENURUT PEMENANG NOBEL, PROF. MUHAMMAD YUNUS Pemenang Nobel Professor Muhammad Yunus percaya bahwa kemiskinan dapat diatasi bila kami menaruh kepercayaan pada kaum tidak mampu. Berbicara pada 9 Agustus dalam diskusi gabungan antara PBB dan Kedutaan Besar Bangladesh, Prof. Muhammad Yunus, Pendiri sekaligus Direktur Manajemen Bank Grameen, menjelaskan kepada forum tentang bagaimana beliau mendapatkan metode yang sederhana namun efektif untuk mengurangi kemiskinan. “Pada pertengahan 1970an, rakyat Bangladesh baru saja merdeka dari Pakistan dan menderita karena kelaparan. Mereka tidak mampu memiliki rumah yang nyaman karena kemiskinan yang ekstrim. Saya memutuskan untuk menemui kaum miskin di dekat universitas saya untuk mendengar permasalahan mereka,” ujar Prof. Yunus. “Masyarakat yang paling membutuhkan tidak dapat membebaskan diri mereka dari kemiskinan karena kurangnya modal dan eksploitasi. Kurangnya uang tunai memaksa mereka menganyam kursi dari bambu sebagai mata pencaharian dan meminjam uang dari tengkulak. Bagaimanapun, mereka dipaksa untuk menjual hasil kerja mereka kepada tengkulak dengan harga sangat rendah, di lain pihak mereka harus mengembalikan pinjaman dengan bunga kredit yang sangat tinggi.” Prof. Yunus menemukan bahwa setiap orang ternyata hanya memerlukan 5 Dhaka untuk membebaskan diri dari jeratan hutang dan memulai usaha secara mandiri. Karena itu, Beliau meminjamkan dana tunai sebesar US $27 kepada 42 perempuan miskin di pedesaan. “Pada umumnya perempuan akan menyalurkan hasil dari uang tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya, yang akhirnya melepaskan mereka dari lingkaran kemiskinan,” kata Beliau. Pada saat ini, Bank Grameen memberikan pinjaman bunga rendah tanpa ada syarat agunan, referensi maupun kontrak mengikat kepada orang-orang miskin di Bangladesh. Bank tersebut tetap mengejar pinjaman bermasalah namun tidak memeriksa maupun mengontrol cara para nasabahnya memanfaatkan ...

Volume 5 / September 2007

pinjaman itu. Grameen, kata Prof. Yunus, berupaya memperlihatkan bahwa masyarakat miskin, terutama perempuan, dapat dipercayai dalam mengembalikan pinjaman. Selain menemui para pejabat PBB, Prof. Yunus juga bertemu dengan pejabat senior pemerintahan, LSM serta media. Hingga kini, kisah sukses Bank Grameen telah diketahui dan disebarkan di seluruh dunia.

Tak ada lagi Ribuan Pulau tak bernama berkat bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa Indonesia telah memasukkan daftar nama dan koordinat pulaupulau ke PBB dengan tujuan memperkuat kedaulatan wilayahnya and memperkecil resiko perselisihan dengan negara tetangga. Ribuan pulau lainnya segera akan dikenal sebagai Indonesia yang telah memutuskan untuk menamai 4.981 pulau lain yang tak bernama. Indonesia akan memulai proses pemberian nama atas 8.742 pulaupulau tak dikenal di 19 provinsi pada bulan September. Indonesia diperkirakan memiliki lebih dari 17 ribu pulau, mulai dari Sabang hingga Merauke (Barat ke Timur) dan dari Rote hingga Miangas (Selatan ke Utara). Kantor Perwakilan Tetap Indonesia di New York menyatakan bahwa daftar nama telah diberikan pada waktu konferensi The United Nations Group of Experts on Geographical Names (UNCGEGN) ke-24 di markas besar PBB di New York tanggal 17 Agustus. Penerimaan nama-nama oleh UNCGEGN mengkonfirmasikan bahwa penamaan yang dilakukan telah berdasarkan standar internasional. Saut P. Hutagalung, juru bicara Kementrian Perikanan dan Kelautan mengatakan bahwa Indonesia harus segera menyelesaikan proses penamaan atas pulaupulaunya dikarenakan banyaknya perselisihan mengenai batas laut dengan negara tetangga.

SEKRETARIS-JENDRAL MENGANGKAT BO ASPLUND ASAL SWEDIA SEBAGAI DEPUTI UTUSAN KHUSUS UNTUK AFGHANISTAN Sekretaris-Jendral PBB Ban Ki-moon pada hari Kamis (16 Agustus 2007) telah mengangkatan Bo Asplund asal Swedia sebagai Deputi Utusan Khusus untuk Afghanistan. Bo Asplund juga akan menjabat sebagai Kepala Perwakilan PBB serta sebagai Koordinator Humaniter PBB di Afghanistan. Sebelumnya, Bo Asplund menjabat sebagai Kepala Perwakilan serta Koordinator Humaniter PBB dan Kepala Representatif UNDP (United Nations Development Programme) di Indonesia sejak tahun 2001. Asplund juga menjabat sebagai Deputi Asisten Administrator di Kantor Regional UNDP untuk Negara-negara Arab di Kantor Pusat PBB di New York, Wakil Kepala Perwakilan senior UNDP di Sudan, serta Kepala Perwakilan dan Kepala Representatif UNDP di Aljazair. Pada awal karirnya, Asplund memegang beberapa jabatan dalam Pemerintahan Swedia, termasuk di Kementerian Luar Negeri di Stockholm, dan ditugaskan sebagai diplomat di Cili serta Utusan Swedia untuk PBB. Asplund memiliki gelar master dalam bidang Ekonomi Internasional dari Columbia University’s School of International and Public Affairs; gelar master dan sarjana dalam ilmu ekonomi, politik dan statistika dari University of Lund (Swedia); serta Certificat d’Etudes Politiques dari Institut d’Etudes Politiques di Paris.

QUOTABLE QUOTES Hak Asasi Perempuan menjadi Fokus Saya bangga bahwa selama 25 tahun masa kerja komite – perempuan Indonesia telah bekerja bersama dan berkontribusi bagi pencapaian CEDAW. Isu-isu mengenai perempuan telah diintegrasikan kedalam program pembangunan pemerintah saya. Situasi perempuan Indonesia sangat dinamis dan beberapa perubahan signifikan telah terjadi di negara ini. Pemerintah baru kami didirikan atas dasar demokrasi, pembangunan ekonomi, hak asasi manusia dan desentralisasi kekuasaan. Era reformasi baru-baru ini telah memberikan kesempatan bagi perempuan untuk menyuarakan pikiran mereka. Saat ini kami telah memiliki Presiden perempuan Indonesia pertama. Sejak laporan terakhir kami pada tahun 1998, kami telah mencapai banyak kemajuan. Indonesia telah memutuskan untuk mencapai kemajuan yang signifikan dalam pelaksanaan CEDAW. Tapi kemajuan ini harus diteruskan dengan dukungan dari komunitas internasional. Sebagian besar dari masalah yang berdampak pada perempuan – kemiskinan dan perdagangan perempuan – adalah isu-isu internasional dan kami membutuhkan dukungan masyarakat internasional untuk mengatasinya. Tentang Legislasi Kami berkolaborasi dengan kelompok dari provinsi untuk melaksanakan legislasi tanpa membedakan gender dan melihat kembali legislasi yang lalu. Kami juga menyingkirkan halangan-halangan bagi perempuan untuk berpartisipasi lebih jauh dalam kehidupan umum. Pencapaian legislatif kami yang terakhir termasuk undang-undang tahun 2004 yang mencegah kekerasan terhadap perempuan dan memberikan hukuman pada para pelakunya. Pada tahun 2005 Indonesia meratifikasi konvensi ekonomi dan sosial serta konvensi hak untuk berpolitik. Tahun 2006 kami menerapkan undang-undang organisasi mengenai kewarganegaraan dan populasi guna mengurangi diskriminasi. Anggota Komite CEDAW Glenda Simms mengatakan, “Perdagangan manusia adalah tindakan yang sangat kejam. Selama perempuan masih termarjinalisasi dan miskin mereka akan terus diperdagangkan. Mengapa para ibu mengorbankan anak perempuan mereka? Penyebabnya adalah kemiskinan. Ini adalah bentuk paling ekstrim dari degradasi.” Tentang Hukum Syariah dan Islam Hukum Syariah di Indonesia tidak seperti paham fundamental Taliban atau Timur Tengah. Jilbab tidak

diwajibkan, hanya sebagai pilihan, dan banyak perempuan yang tidak mengenakannya. Mungkin ada area konflik seperti Aceh tapi bahkan para ahli asing perempuan tidak mengenakannya saat berada disana. Kami tidak memotong tangan orang yang mencuri, walaupun ada kelompok-kelompok yang menginginkan hukum Syariah ditetapkan lebih ketat. Di Indonesia kami tidak menerapkan sunat terhadap perempuan tetapi ada kelompok tertentu yang menginginkannya – kami berpendapat bahwa itu bukanlah Muslim. Ada upaya keras untuk melihat kembali hukum lokal yang melarang para gadis keluar rumah di malam hari dan membatasi aktivitas dan pakaian mereka dan kami harap hal ini akan membaik seiring dengan berjalannya waktu. Lima persen (5%) dari target pemerintah lokal adalah untuk memperbaiki posisi perempuan sebagai bagian dari kesetaraan gender. Tapi dalam prakteknya masih banyak tantangan yang harus dihadapi sebelum kami dapat mencapai target 5% tersbeut. Pertanyaannya adalah, apa yang dilihat oleh tiap pemerintah sebagai perbaikan kondisi perempuan? Hukum Syariah melihatnya secara berbeda. Tentang Perdagangan Manusia

sebagai individu.

Kami berusaha untuk menghapuskan perdagangan manusia dengan Undangundang No. 27 Tahun 2007. Sebagai contoh, sekarang Kepala Daerah yang mengeluarkan KTP palsu akan diberi sangsi lebih berat, dan orang-orang yang terlibat dalam jaringan perdagangan manusia dapat disidang seseorang yangbertanggungjawab secara

Dalam 5 tahun kedepan sebanyak 2,5 juta sertifikat akan dikeluarkan dalam rangka menghentikan perdagangan manusia. Para pelaku biasanya memilih perempuan karena mereka merupakan sasaran empuk dan mereka sering melakukan kekerasan terhadap para perempuan tersebut. Pada hari pertama Tsunami, banyak orang berusaha memanipulasi bencana itu dan menggunakannya untuk memperdagangkan anak-anak. Kami membangun pusat-pusat penanganan trauma untuk mengatasi hal ini – tahun lalu kami telah membangun tiga pusat penanganan trauma dan 17 lainnya sedang dalam tahap pembangunan. Kami juga membuat satu badan untuk memonitor pergerakan para buruh migran di luar negeri dan kami meningkatkan kewaspadaan atas mereka. Lalu Sudarmadi, Deputi Menteri untuk Kesejahteraan Keluarga dan Badan Pemberdayaan Koordinasi Nasional untuk Perencanaan Keluarga mengatakan, “Kami diharuskan oleh hukum untuk memberikan akte kelahiran secara cuma-cuma bagi keluarga yang tidak mampu, namun masih menemui kesulitan untuk merancang undang-undang-nya.”

Perserikatan Bangsa-Bangsa merilis situs internet baru mengenai Perubahan Iklim Situs internet Perserikatan BangsaBangsa yang baru, “Gateway to the UN System’s Work on Climate Change”, yang menyoroti pekerjaan-pekerjaan dari berbagai bagian dari sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berhubungan dengan Perubahan Iklim telah dirilis. Situs internet baru ini memudahkan para pemakai internet untuk mendapatkan informasi mengenai perubahan iklim dari berbagai sistem di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Alamat situs internetnya http://www.un.org/climatechange.

adalah

Dalam rangka mengumpulkan negaranegara anggota untuk mencapai kesepakatan bersama untuk membawa perubahan iklim ke tingkat internasional, Perserikatan BangsaBangsa bekerja untuk memberikan informasi terbaru mengenai perubahan iklim, mengembangkan proyek di kalangan masyarakat umum agar dapat menyesuaikan diri akan akibat dari perubahan iklim dan mencari solusi untuk mengurangi emisi gas yang dapat mengakibatkan perubahan iklim. Portal baru mengenai perubahan iklim memudahkan mengakses laporan dari forum antar pemerintah mengenai perubahan iklim, perkembangan terbaru mengenai usaha untuk mencapai kesepakatan internasional baru tentang perubahan iklim, berita, sama seperti informasi tentang peristiwa-peristiwan yang berhubungan dengan perubahan iklim di masa yang akan datang, proyek di lapangan dan berita terbaru tentang perubahan iklim bagi para pemuda. Informasi mengenai kegiatan yang akan diadakan pada tgl 24 September dapat dilihat di: http://www.un.org/climatechange/2007highlevel. Untuk informasi lebih lanjut hubungi Dan Shepard, UN Department of Public Information, tel 212 963 9495, Email: [email protected]. (http://www.un.org/News/Press/docs//2007/envd ev947.doc.htm)

UNIC DIARY

10 Agustus – UNIC Jakarta mengadakan persiapan pertemuan untuk Kampanye Bangkit dan Suarakan yang akan diadakan pada tanggal 17 Oktober 2007. Pertemuan ini dihadiri oleh unsur pemerintah, NGO, dan Badan PBB lainnya. 15 Agustus – Direktur UNIC menghadiri kuliah umum oleh Prof. Joseph E. Stigltitz dengan tema Global Economics and Politics of Climate Change di Departemen Luar Negri.

16 Agustus – “Pengakuan Hukum terhadap Hak-hak Masyarakat Adat di Indonesia termasuk Hak Pelaksanaan Kegiatan Adat yang Berkontribusi bagi Perlindungan Lingkungan” adalah tema untuk memperingati Hari Masyarakat Adat Internasional. Acara ini menarik perhatian sejumlah 122 orang dari Institusi Pemerintah, Badan PBB, NGO, Institusi Pendidikan, dan media. Direktur UNIC membacakan Surat Sekjen PBB tentang Hari Masyarakat Adat Internasional.

KAMPANYE BANGKIT DAN SUARAKAN 17 Oktober 2007 Dapatkah Indonesia memobilisasi lebih banyak dibanding tahun lalu? Dapat saja bila seluruh lapisan menyadari peran serta kontribusi mereka Badan-badan PBB Organisasi Masyarakat Madani Media Pemerintah & Pemerintah Daerah Sektor Swasta

22 Agustus – UNIC Jakarta memasukkan PSA tentang Kemiskinan dan PBB dalam cyberspace. Tujuannya adalah untuk menjangkau sebanyak mungkin orang (terutama para pemuda) dalam isu kemiskinan. YOU TUBE saat ini digunakan oleh orang-orang, khususnya para pemuda, untuk mengekspresikan aktivitas, hobi, dan pemikiran mereka. PSA ini dapat disaksikan melalui: 1. http://www.youtube.com/watch?v=G332LD6sBqQ 2. http://www.youtube.com/watch?v=2hQHCKG2u7Q

Untuk keterangan lebih lanjut: www.standagainstpoverty.org www.gelangputih.or.id www.undp.or.id/mdg atau email kami ke: [email protected]

INCOMING PUBLICATIONS

UNCTAD Handbook of Statistics 2006 Data-data penting untuk menganalisa perdagangan dunia, investasi, aliran keuangan internasional dan pembangunan. Informasi statistik yang terpercaya seringkali menjadi langkah pertama dalam mempersiapkan rekomendasi atau mengambil keputusan yang akan digunakan dalam menjalankan negara selama bertahun-tahun, dalam upaya untuk berintegrasi ke dalam ekonomi dunia dan meningkatkan standar kehidupan untuk warga negara mereka. Diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa penjualan No. E/F.07.II.D.2, ISBN 978-92-1-012063-0, ISSN 0251-9461

Best Practices and Recommendations for Improving the Effectiveness of United Nations Sanctions Berdasarkan Laporan Kelompok Kerja Informal tentang Isu-isu Umum mengenai Sanksi Dewan Keamanan PBB (terdapat dalam dokumen S/2006/997) yang diterbitkan pada tanggal 22 Desember 2006 oleh Dewan Keamanan PBB.

Legislative History of the Convention on the Rights of the Child Buku ini, terdiri dari 2 volume, menyediakan data komprehensif tentang sejarah legislatif Konvensi Hak-hak Anak dan Protokol Opsional. Diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa penjualan No. E.07.XIV.3 ISBN 978-92-1-154177-9 2 Volume dan 1 CD-Rom (Tidak dijual terpisah)

The Least Developed Countries Report 2007 Laporan ini meneliti bagaimana keputusan nasional dan internasional dan mempromosikan pembelajaran teknologi serta inovasi yang lebih efektif di negara-negara miskin. Laporan ini memperluas dan memperdalam analisis dalam The Least Developed Countries Report 2006. Diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa penjualan No. E.07.II.D.8 ISBN 978-92-1-112717-1, ISSN 0257-7550

OBSERVANCES SEPTEMBER 08 (Hari Buku Internasional), 16 (Hari Penyelamatan/Perbaikan Lapisan Ozon Internasional), 21 (Hari Perdamaian Internasional, Hari Maritim Dunia – Minggu Terakhir di Bulan September) OKTOBER 01 (a. Hari Manula/Lanjut Usia Internasional, b. Hari Habitat se-Dunia – Senin pertama), 05 (Hari Guru se-Dunia), 09 (Hari Pos se-Dunia), 10 (a. Hari Kesehatan Mental se-Dunia, b. Hari Pengurangan Bencana Alam Internasional – Rabu Minggu kedua), 16 (Hari Pangan se-Dunia), 17 (Hari Pemberantasan Kemiskinan se-Dunia), 24 (a. Hari Perserikatan Bangsa-Bangsa, b. Hari Informasi Pembangunan se-Dunia)

This e-Newsletter is for information only This is NOT an official record

You may reproduce any material but please credit the source. Do you have any comments or views about this e-Newsletter? Please send it to [email protected] Published by the: United Nations Information Centre – Jakarta in collaboration with the United Nations Communication Group in Indonesia For further information, please visit: www.unic-jakarta.org / www.un.or.id