Selanjutnya penyelangaraan dari Munas yang telah berlangsung dengan lancar dilaporkan sebagai Bab II berikut:

I.

LATAR BELAKANG Sejak didirikan pada tahun 1967 Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) sebagai organisasi yang independen, nirlaba, dan memiliki fungsi koordinatif, telah mengalami beberapa kali perubahan nama sesuai dengan prioritas kegiatannya. Tugas dan fungsi DNIKS tergambar dari visi dan misi organisasi yang merupakan pedoman dan petunjuk bagi pengurus untuk memperbaiki organisasi, melakukan komunikasi, membantu pemberdayaan, pengembangan jaringan kerja dan saling tukar pengalaman antara para anggota atau mitra kerja dalam pemberdayaan masyarakat dan keluarga serta pelayanan kesejahteraan dan pembangunan sosial pada umumnya. Dalam Musyawarah Nasional (Munas) tahun 2009 di Bandung, dalam sidang Organisasi visi DNIKS ditetapkan untuk terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera maju dan adil melalui upaya kesejahteraan dan pembangunan sosial. Sedangkan misinya adalah mendorong partisipasi semua warga negara di dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan memberdayakan semua usaha di bidang pembangunan sosial, meningkatkan programprogram pengembangan keberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh dan untuk semua serta melakukan advokasi kebijakan agar berpijak kepada pengembangan kesejahteraan sosial. Dengan telah dikeluarkannya Undang-Undang No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, maka tugas pokok DNIKS yang dirumuskan hasil Munas di Bandung tahun 2009, disempurnakan kembali sebagai acuan program kerja Badan Pengurus yang telah terbentuk, yaitu mengkoordinasikan organisasi/lembaga sosial; membina organisasi/lembaga sosial; mengembangkan model pelayanan kesejahteraan sosial; menyelenggarakan forum komunikasi dan konsultasi penyelenggaraan sosial dan melakukan advokasi sosial dan anggaran terhadap lembaga/organisasi sosial. Dengan rangka mengakhiri Kepengurusan DNIKS pereode 2009–2013 yang berakhir pada bulan Agustus 2013, maka sesuai dengan Anggaran Dasar DNIKS yang disyahkan pada Munas 2009, maka DNIKS melalui Surat Keputusan Ketua Umum telah membentuk Panita Pengarah dan Paniitia Pelaksana untuk menyelenggarakan Musyawarah Nasional 2013 di Kota Surabaya. Tema Munas DNIKS tahun 2013 yang ditetapkan adalah “Menggalang Pemikiran Pembangunan Kesejahteraan Sosial Menurut Konstitusi” Sesuai Surat Keptusan tersebut maksud diselenggarakannya Munas DNIKS tahun 2013 adalah menyelenggarakan Musyawarah Nasional ke VII DNIKS yang merupakan forum tertinggi dan pelaksanaannya sebagai prasyarat mengakhiri masa bhakti Pengurus DNIKS tahun 2009 – 2013. Tujuan yag ingin dicapai dalam Munas adalah: 1. 2. 3. 4.

Penyampaian pertanggungjawaban Pengurus periode 2009 – 2013 Penyempurnaan/perubahan Anggaran Dasar Penetapan Program Kerja tahun 2013 – 2017 beserta Rekomendasi Memilih Pengurus DNIKS periode 2013 – 2017

Selanjutnya penyelangaraan dari Munas yang telah berlangsung dengan lancar dilaporkan sebagai Bab II berikut:

1

II. PROSES PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH NASIONAL a. HARI PERTAMA, 18 AGUSTUS 2013 1. Upacara Pembukaan Pada upacara Pembukaan Munas VII DNIKS dilakukan serangkaian acara sebagai berikut: -

Menyanyikan Lagu Indonesia Raya

-

Laporan Ketua Pelaksana Munas dr. Damanhuri Rosadi, SKM yang telah menyampaikan tentang latar belakang penyenggaraan Munas VII DNIKS, melaporkan jumlah peserta, yaitu dari sekitar 63 anggota DNIKS yang diundang telah hadir 45 orang, yang terdiri dari 23 orang dari unsur BK3S/LKKS Propinsi dan 22 orang dari unsur Orsos anggota DNIKS. Selain itu telah hadir pula 25 orang yang berasal dari DNIKS serta perorangan dan peninjau.

-

Dalam acara berikutnya diberikan sambutan oleh Menteri Sosial yang diwakili oleh DR. Makmur Sunusi, Staf Ahli Mensos. Dalam sambutannya Mensos menyambut baik Munas ini dan mengharapkan hasil Munas dapat lebih meningkatkan program dan kinerja DNIKS dalam pennggalangan peran masyarakat. Materi sambutan selengkapnya terlampir.

-

Sambutan Ketua Umum DNIKS sekaligus membuka Munas VII DNIKS tahun 2013. Dalam sambutannya Ketua Umum memberikan penghargaan kepada semua pihak yang telah dapat hadir membantu kelancaran Munas. Ketua Umum juga menggaris bawahi tentang agenda yang penting dan mengharapkan partisipasi aktif seluruh peserta.

-

Sebagai Penutup dilakukan Pembacaan Doa oleh Mahmud Fasa (FKPCTI).

2. Pelaksanaan Munas. 2.1. Acara Sidang Pleno I. - Dalam mengawali Sidang Pleno I Ketua Pengarah Munas DR.(HC) Subiakto Tjakrawerdaja telah memimpin acara sidang untuk pemilihan Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Munas yang diambil dari unsur-unsur peserta. Dari proses pemilihan, telah terpilih DR. Asri Wijiastuti, MPD, dari BK3S Propinsi Jawa Timur sebagai Ketua Munas, Dr. Ricardo W. Sastro dari DP-BERSAMA sebagai Sekretaris, Drs. Siswadi MBA, dari DNIKS sebagai Angggota. Selanjutnya acara dilanjutkan dengan pengesahan Pimpinan Munas DNIKS tahun 2013 dan Pimpinan Munas tersebut mendapatkan mandat untuk bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan Munas DNIKS tahun 2013. - Dengan dipimpin oleh Ketua, Sekretaris dan Angota acara dilanjutkan dengan Pengesahan Korum Munas, Pengesahan Tata Tertib Munas dan Sistem/Prosedur Pemilihan Ketua Umum dan Ketua Badan Perwakilan Anggota berdasarkan materi yang sudah disiapkan Panita Pelaksana. - Dalam acara pengesyahan korum berdasarkan daftar kehadiran peserta Munas VII DNIKS tahun 2013 yang lebih dari 50 % plus satu, maka dinyatakan korum telah terpenuhi dan Munas DNIKS tahun 2013 dapat dilanjutkan. SK seperti lampiran 5 a. - Acara selanjutnya adalah pengesahan jadwal acara Munas berdasarkan rancangan jadwal yang sudah disusun. Dalam proses pembahasan rancangan jadwal acara yang disusun akhirnya dapat diterima dengan sedikit perubahan dan menjadi jadwal acara yang mengikat kepada seluruh peserta Munas. SK seperti lampiran 5 b.

2

2.2. Sidang Pleno II. a) Penyampaikan Laporan Pertanggungan Jawab Ketua Umum. -

Sesua jadwal yang disepakati acara Sidang Pleno II diisi dengan penyampaian Laporan Pertanggung Jawaban Ketua Umum DNIKS 2009–2013 yang disampaikan oleh Prof. Dr. Haryono Suyono. Setelah laporan disampaikan acara dilanjutkan dengan penyampaian Pandangan Umum terhadap Laporan Ketua Umum DNIKS oleh para peserta Munas.

-

Dari kesempatan yang diberikan oleh Ketua Sidang terdapat 4 orang yang telah menyampaikan komentar dan pandangan tentang laporan tersebut. Mereka yang telah menyampaikan komentar pada umumnya dapat menerima laporan pertanggung jawaban Ketua Umum DNIKS periode 2009–2013. Ada seorang peserta yang mengusulkan bahwa meskipun laporan dapat diterima, tetapi ada catatan bahwa untuk pelaksanaan program yang belum dapat diselesaikan, maka Pengurus pereode berikutnya perlu melanjutkan penyelesaian program tersebut.

-

Pengesahan Laporan Pengurus DNIKS periode 2009 – 2013. Dengan memperhatikan Anggaran Dasar (AD) DNIKS dan ART DNIKS serta Laporan Pengurus DNIKS periode 2009 – 2013 maupun saran dan pendapat para peserta Munas, seluruh peserta Munas DNIKS tahun 2013 menyatakan menerima serta mengesyahkan Laporan Pengurus DNIKS periode 2009–2013 sebagai keputusan. Dengan telah dinyatakannya laporan diiterima dan ditetapkan sebagai keputusan, maka Pengurus DNIKS periode 2009 – 2013 dinyatakan demisioner.

d) Pembentukan dan Pemilihan Ketua Komisi: Untuk pembentukan Komisi sesuai kerangka acuan perlu dibentuk tiga Komisi, yaitu A. Komisi Organisasi, B. Komisi Program Kerja dan C. Komisi Rekomendasi. Dalam rangka memilih Ketua Komisi, Pimpinan Sidang telah memberi ksempatan kepada peserta untuk menunjuk dari unsur Orsos, BK3S/LKKS dan peserta lainnya. Tiga orang Pengurus DNIKS telah ditetapkan menjadi pendamping dan yang lain dapat menjadi salah satu anggota di ketiga Komisi tersebut. Untuk membagi peserta yang akan duduk di masing-masing Komisi diberikan kesempatan masing-masing unsur untuk memilih. Sebagai hasilnya disepakati sebagai berikut : 

Komisi A: Bid. Organisasi: Ketua DR. Budiharjo, Msi (BK3S DKI Jakarta) yang anggotanya terdiri dari 18 orang (6 orang dari BK3S/LKKS Propinsi, 9 orang dari Orsos, dan 1 orang pendamping serta 2 orang sebagai anggota dari Pengurus DNIKS).



Komisi B: Bid. Program Kerja : Ketua: Gufron Sakaril, (PPDI) anggotanya terdiri dari 17 orang (7 orang dari BK3S/LKKS Propinsi, 8 orang dari Orsos dan 2 orang dari Pengurus DNIKS (satu oarng sebagai pendamping dan satu orang sebagai anggota).



Komisi C: Bid. Rekomendasi : Ketua: Dra. Latifah Iskandar (Yay. Sayap Ibu Pusat) anggotanya terdiri dari 19 orang (9 orang dari BK3S/LKKS Propinsi dan 5 orang dari Orsos dan 1 orang sebagai pendamping dan 4 orang dari Pengurus DNIKS).

3

Dengan telah disyahkannya Pimpinan dan Anggota Komisi, maka sidang diskors untuk istirahan dan dilanjutkan pada pada malam hari setelah makan malam dan langsung dibagi dalam tiga Komisi. Masing-masing Komisi telah memiliki bahan yang disiapkan Panitia untuk bahan pembahasan. Sebelum dilakukan penyampaian materi dijelaskan oleh Pengurus DNIKS yang ditugasi sebagai pendamping untuk menjelaskan pokok-pokok dan proses yang diharapkan. 2.3. Sidang Komisi. 

Komisi A: Bid. Organisasi: Sebagai landasan dalam melaksanakan program kerja DNIKS, perlu ditetapkan dan disahkan Angaran Dasar tahun 2013–2017 dengan memperhatikan Anggaran Dasar 2009-2013 dan masukan yang dikirimkan oleh anggota berdasarkan permintaaan DNIKS sebelum Munas, dalam sidang Komisi telah diperoleh saran dan pendapat para peserta dalam sidang Komisi Organisasi. Hasil Sidang Komisi Organisasi dalam Munas DNIKS tahun 2013–2017 setelah disepakati dalam siding pleno disampaikan dalam Bab III.



Komisi B: Bid. Program Kerja : Sebagai landasan dalam melaksanakan program kerja yang akan dilakukan oleh Pengurus DNIKS, melalui sidang Komisi ini ditetapkan dan disahkan Program Kerja DNIKS tahun 2013 – 2017. Materi pembahasan didasarkan atas bahani yang telah disiapkan serta saran dan pendapat para peserta dalam sidang Komisi. Hasil Sidang Komisi Program Kerja DNIKS tahun 2013 – 2017 setelah dibahasa dalam sidang Pleno disampaikan dalam Bab III.



Komisi C: Bid. Rekomendasi : Sebagai bahan masukan kepada pihak-pihak terkait, maka melalui Komisi ini ditetapkan dan disyahkan Rekomendasi Munas DNIKS tahun 2013. Dengan berdasarkan bahan yang telah disiapkan serta saran maupun pendapat para peserta Munas dalam Sidang Komisi, serta setelah dibahas dalam sidang Pleno, maka telah disusun Rekomendasi seperti disampaikan dalam Bab III.

b. HARI KEDUA, 19 AGUSTUS 2013. Sesuai jadwal, maka dalam Sidang Hari Kedua, dalam Sidang Pleno III dilakukan acara: 1. Pembahasan dan Pengesahan Hasil Sidang Komisi. Dalam Sidang Pleno ini telah dilakukan pembahasan hasil Sidang Komisi A. Organisasi, Komisi B. Program Kerja, maupun Komisi C. Rekomendasi yang dipimpin oleh Pimpinan Munas. Dalam Sidang Pleno tersebut masing-masing Ketua Komisi mulai dari Komisi A s/d Komisi C menyampaikan laporan tentang proses dan hasil sidang Komisi masing-masing. Selanjutnya peserta dari komisi lain diberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan hasil sidang Komisi yang dibahas. Dari paparan yang penting disampaikan oleh Komisi A tentang Organisasi adalah diusulkannya pasal yang mengatur ketentuan pemilihan Ketua Umum. Susunan Badan Pengurus yang pembentukannya dilakukan oleh Ketua Umum yang dipilih dan ditetapkan sebagai formatur melalui Munas, telah diusulkan adanya Wakil Ketua Umum dan dipilih dalam satu paket. Usulan tersebut dapat disepakati semua peserta. Selanjutnya untuk penyajian Komisi B Program Kerja dan Komisi C Rekomendasi pada umumnya berjalan baik tidak mengalami perubahan yang berarti. Setelah masing-masing hasil Sidang Komisi disepakati secara resmi diserahkan kepada Ketua Munas dan ditetapkan sebagai Keputusan Munas. Secara lebih lengkap Proses jalannya Sidang Komisi, hasil dan peserta yang telah duduk dalam Komisi A, Komisi B dan Komisi C dilaporkan sebagai POKOK-POKOK HASIL MUNAS di BAB III.

4

2. Pemilihan Ketua Umum Badan Pengurus DNIKS dan Ketua Badan Perwakilan Anggota (BPA) periode 2013 – 2017. Sebagai akhir puncak kegiatan Munas DNIKS tahun 2013 adalah Pemilihan Ketua Umum DNIKS periode 2013–2017 yang dalam prosesnya sesuai perubahan Anggaran Dasar yang disepakati sekaligus untuk memilih Wakil Ketua Umum. Pemilihan paket Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum dilakukan dalam siding Pleno yang sekaligus ditetapkan sebagai formatur guna membentuk Badan Pengurus DNIKS periode 2013-2017. Selain itu dalam sidang ini juga dilakukan pemilihan Ketua Badan Perwakilan Anggota yang sekaligus akan mengesyahkan wakil yang duduk dalam DPA periode 2013-2107, berdasarkan nama-nama organisasi yang disepakati duduk didalamnya. Dari proses pemilihan pemilihan Ketua Umum, secara aklamasi disepakati Prof. Dr. Haryono Suyono sebagai Ketua Umum Badan Pengurus. Untuk calon Wakil Ketua Umum terdapat 3 orang yang telah diusulkan, yaitu Drs. Siswadi, MBA, Parni Hadi dan Dr. Subiakkto Tjakrawerdaja. Berdasarkan usulan tiga nama tersebut keputusan untuk menjadi Wakil Ketua Umum diserahkan kepada Ketua Umum. Sebagai hasilnya ditetapkan Drs. Siswadi MBA sebagai Wakil Ketua Umum. Sedangkan untuk Ketua BPA disepakati DR. H. Tjuk Kasturi Sukiadi, SE sebagai Ketua periode 2013 – 2017. Selanjutnya hasil pemilihan tersebut ditetapkan dalam Surat Keputusan Munas. Dalam Surat Keputusan tersebut selain menetapkan nama-nama yang bersangkutan, juga menugaskan kepada Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum untuk melengkapi serta menetapkan personalia Badan Pengurus serta Ketua BPA menyesyakan anggota BPA dalam waktu selambatlambatnya 1 (satu) bulan. 3.

Penetapan Pelaksanaan KNKS VIIITahun 2015 dan Munas DNIKS tahun 2017. Sesuai Anggaran Dasar yang disepakati, maka untuk pelaksanaan KNKS VIII tahun 2015 dan Munas DNIKS tahun 2017 perlu ditetapkan tempat pelaksanaan kedua acara tersebut. Dari proses pemberian kesempatan kepada peserta serta mempertimbangkan kinerja LKKS/BKKS Provinsi yang akan menjadi tempat penyelenggaraan acara tersebut, maka oleh Munas telah ditetapkan tempat pelaksanaan KNKS VIII, yaitu di Kota Padang, Propinsi Sumatra Barat dan Munas DNIKS tahun 2017 di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. BK3S atau LKKS setempat akan menjadi tuan rumah dari masing-masing acara yang ditetapkan.

III. POKOK-POKOK HASIL MUNAS. Dari proses jalannya Munas DNIKS tahun 2013, telah dihasilkan beberapa pokok-pokok rumusan dari masing-masing Sidang Komisi, yaitu Komisi Organisasi, Komisi Program Kerja dan Komisi Rekemendasi Munas DNIKS tahun 2013, yang antara lain adalah sbb : A. HASIL SIDANG KOMISI A. ORGANISASI Pembahasan dalam Komisi Organisasi yang membahas Anggaran Dasar DNIKS Tahun 20132017 telah dilakukan oleh peserta yang tergabung dalam Komisi A dengan susunan Ketua, Sekretaris, Pendamping dan anggota seperti tersebut dibawah dan menghasilkan kesepakatan sebagai berikut: 1. Susunan Ketua, Sekretaris dan Anggota : Ketua Sekretaris Anggota Pendamping

: : : :

DR. Budiharjo, MSI (BKKKS DKI Jakarta) DR. Charletty Choesyana, M.Psi (Kowani) Drs. Suranto (YPAB) DR. Subiakto Tjakrawerdaja

5

Daftar yang lain :

Siti Soendari Roediono, SH Ishak Tan Elisabeth Eni Nuriyani DR. Ricardo W Sastro Drs. Dodo Mulyadi, M.Si Mahmud Fasa A.Rahalu Sadriyah L Agus Sundarsamsi Drs. Soemartono H. Oban Sobarna Latifah Agnisa Drs. Agus Diono

2. Hasil yang diperoleh Komisi A: Dalam pembahasan telah disepakati perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut Bab dan Pasal-2 sebagai berikut: 

Bab II - Pasal 4 : DNIKS berasaskan Pancasila - Pasal 6: DNIKS merupakan organisasi nirlaba tingkat nasional yang berbadan hukum dan berbentuk perkumpulan sebagai wadah koordinasi, konsultasi dan advokasi.



Bab III - Pasal 7: Terwujudnya masyarakat Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera, berkeadilan.. - Pasal 8: Ayat (3): Mengembangkan model penyelenggaraan kesejahteraan sosial. - Pasal 8: Ayat (7): Mengoptimalkan jejaring dan kemitraan dibidang kesejahteraan sosial dan pembangunan sosial ditingkat Nasional dan Internasional.



Bab V -



Bab VI -



Pasal 25: ayat 4 Hibah dari orang perseorangan atau organisasi sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Bab X -



Pasal 23: ayat 3 Rapat Kerja Nasional diselenggarakan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali bersamaan dengan Konferensi Nasional Kesejahteraan Sosial.

Bab VII -



Pasal 12: ayat 1 Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BK3S) Provinsi / LKKS. Pasal 17: ayat 1 Hubungan antara DNIKS dengan Anggotanya bersifat kooperatif, kemitraan, koordinatif, konsultatif dan advokatif.

Pasal 29 Peralihan Anggaran Dasar Organisasi terakhir ditetapkan pada Acara Musyawarah Nasional DNIKS yang diselenggarakan pada tanggal 18-19 Agustus 2013 di kota Surabaya Provinsi Jawa Timur

Berkaitan dengan kriteria Ketua Umum disepakati merujuk kepada Ketentuan Anggaran Dasar DNIKS Pasal 21 Ayat (1) yang mengatur:

6

-

-



Ketua Umum Badan Pengurus dipilih oleh peserta Musyawarah Nasional, sebagai anggota Badan Pengurus dipilih dan ditetapkan Ketua Umum Badan Pengurus dengan memperhatikan suara pandangan umum Anggota dalam sidang pleno Munas yang berasal dari wakil-wakil organisasi anggota DNIKS dan perorangan yang memiliki kemampuan, kompetensi dan komitmen terhadap kesejahteraan sosial dan pembangunan sosial. Diamanatkan kepada Badan Pengurus DNIKS Periode 2013-2017 untuk:

a. Menjabarkan BAB-BAB dan Pasal-Pasal dalam Anggaran Rumah Tangga 20132017. b. Menetapkan Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar 2013-2017 didalam Anggaran Rumah Tangga selambat-lambatnya 6 Bulan sesudah Pelaksanaan Musyawarah Nasional DNIKS tahun 2013. Dalam Sidang Pleno Pembahasan hasi sidang Komisi Organisasi pasal yang mengatur pemilihan Ketua Umum ditambahkan tambahan tentang pemilihan Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum dalam satu paket. Demikian hasil pembahasan Komisi A (Organisasi ).

B. HASIL SIDANG KOMISI B. PROGRAM KERJA Pembahasan mengenai Rancangan Pokok - Pokok Program Kerja DNIKS Tahun 2013-2017 telah dilakukan Komisi B dengan susunan Ketua, Sekretaris, Pendamping dan anggota seperti tersebut dibawah dan menghasilkan kesepakatan sebagai berikut: a) Susunan Ketua, Sekretaris dan Anggota : Ketua Sekretaris Anggota Pendamping Peserta

: : : : :

Bp. Gufron Sakaril Ibu Judith Bp. Sahan Bapak Cholis SH MH 1. Bp Rohadi (DNIKS), 2. Ibu Ariyanto (DNIKS, Yysn Asih Budi), 3. Bp Gufroni (PPDI), 4. Bp Slamet Imam W (BK3S), 5. Bp Antonio Pangkey (BK3S Sulut), 6. Ibu Ratna Yuniar (BK3S Kalbar), 7. Bp Husaini (BK3S Kalsel), 8. Bp Sahan (BK3S NTB), 9. Ibu Mariyono Idris (BK3S DKI), 10. Bp Soetomo (BK3S DIY), 11. Bp Hendratmoko (Portupencanak/ Portadin), 12. Ibu Rina (Pertuni), 13. Ibu Farida Hanum (YPAC Nasional), 14. Ibu Judith Simbara (YPAC Nasional), 15. Ibu Tina Hanafiah (Yayasan Santi Rama), 16. Bp Djoko Daljono (LLI),

b) Pokok- Pokok Program Kerja DNIKS Tahun 2013-2017 1) Konsolidasi, revitalisasi, dan pengembangan kapasitas organisasi dan kegiatan organisasi-organisasi anggota, dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan Informasi.

7

2) Advokasi keberadaan, posisi, peran, dan sumber-sumber DNIKS serta organisasiorganisasi anggotanya, baik di pusat maupun di daerah-daerah kepada pemerintah dan lembaga legislatif pusat dan daerah. 3) Advokasi kebijakan kesejahteraan sosial dan hak-hak rakyat yang tidak beruntung akan kehidupan sejahtera, akses terhadap kesempatan, manfaat, sumber-sumber, pelayanan dan sumber-sumber kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan serta jaminan sosial. 4) Pengembangan dan penyelenggaraan jejaring komunikasi, koordinasi, kerjasama dan kemitraan baik dengan organisasi-organisasi, badan-badan atau lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun nir-pemerintah, di pusat maupun di daerahdaerah dan dengan sektor bisnis (melalui program a.l.: Corporate Social Responsibilty), baik lokal, nasional maupun internasional. 5) Penelitian dan pengkajian perundang-undangan dan kebijakan kesejahteraan sosial, serta pengembangan serta diseminasi model-model penyelenggaraan kesejahteraan sosial. 6) Pengembangan dan perluasan serta peningkatan efektifitas pemberdayaan (ekonomi, sosial) warga masyarakat yang tidak beruntung. 7) Pengembangan pengetahuan, wawasan organisasi dan individual jajaran penyelenggaraan dan pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial dari organisasiorganisasi, lembaga-lembaga pelayanan kesejahteraan sosial nir-pemerintah, melalui kegiatan-kegiatan: seminar, sarasehan, lokakarya, pelatihan dan kunjungan kaji banding. 8) Mengadakan program preventif di bidang kesejahteraan sosial. Catatan lain-lain : Disamping Keputusan diatas dalam Sidang Komisi B telah dicatat beberpa hal yang perlu diperhatikan Pangursu dalam melaksanakan program kerja 2013-2017 sebagai berikut:  Masalah kesejahteraan kaum lanjut usia hendaknya dapat lebih diperhatikan, karena jumlahnya cukup banyak, dan tidak semua sejahtera.  Sebaiknya program kegiatan dapat mengerucut pada visi dan misi.  Masalah human trafficking hendaknya mendapatkan perhatian serius.  Membuat program kota yang layak anak.  Membuat program yang diperlukan oleh masyarakat lewat pemberdayaan.  Cara pelatihan pembuatan proposal untuk menangkap peluang CSR yang ada.  DNIKS diharapkan dapat menangkap dana CSR yang ada, serta membuat daftar kontak untuk pendanaan dari lembaga donor.  Pemanfaatan IT secara internal dan ekternal (domestic dan internasional). Program IT (semisal Pusdatin di YPAC Nasional juga On-Line Regular Meetings di Portu Kencana) dapat dimanfaatkan oleh DNIKS dalam meng-update para anggotanyan (via skype, dll).  Isu sosial bukanlah merupakan isu yang cukup “sexy” dalam kegiatan pembangunan dibandingkan dengan isu lingkungan atau isu good governance (tata-kelola pemerintahan yang baik). Karenanya, hendaknya DNIKS dapat berperan untuk menggabungkan isu sosial dengan isu pembangunan lainnya (cross-cutting issues), sehingga target beneficiaries bidang kesejahteraan sosial dapat dimasukkan dalam program lainnya tersebut (semisal: isu disabilitas dimasukkan dalam isu lingkungan dan good governance).  Program CSR dari sektor bisnis (1-3% keuntungan perusahaan) dapat dimanfaatkan untuk kegiatan kesejahteraan sosial melalui Kemitraan (membantu daya beli masyarakat, pinjaman modal kerja: pelatihan, pendidikian, riset), dan melalui Bina Lingkungan (penanganan bencana, pendidikan, kesehatan, memfasilitasi rumah-rumah ibadah, serta

8

 

 

kegiatan pelestarian alam). DNIKS hendakhya lebih berperan untuk memfasilitasi program kemitraan dan lainnya. Program Advokasi hendaknya dapat lebih peduli pada kepentingan daerah. Program DNIKS hendaknya dapat disebarluaskan tidak hanya di TVRI/RRI tapi juga di TV swasta yang lebih banyak pemirsanya. Kemasan program awareness campaign tentang kesejahteraan sosial dan isu terkait lainnya seperti disabilitas, dapat lebih dikomunikasikan pentingnya isu ini ke khalayak luas. DNIKS hendaknya lebih berperan dalam memberikan pelayanan untuk kepentingan anak, perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas. Memberi perhatian pada masyarakat yang termarginalkan untuk mendapatkan kesejahteraan sosial yang inklusif. DNIKS hendaknya lebih berperan dalam mengusahakan bantuan kerjasama tidak saja berdasarkan dana hibah, tetapi juga hal lainnya, misalnya bantuan tehnis, pelatihan, dll.

C. HASIL SIDANG KOMISI C. REKOMENDASI Pembahasan mengenai Rancangan Rekomendasi DNIKS Tahun 2013-2017 telah dilakukan oleh susunan Ketua, Sekretaris, Pendamping dan anggota seperti tersebut dibawah dan menghasilkan kesepakatan sebagai berikut: a) Susunan Ketua, Sekretaris dan Anggota : Ketua Sekretaris Pendamping

: : :

Anggota

:

Ibu Latifah (YSI) Bpk Amin (LK2S Banten) Pak Holil, Pak Parnihadi. Pak Damanhuri, Sri Utami Soedarsono (Notulis)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Maulani A. Rotinsulu (HWDI) Asri Wijiastuti (BK3S Jatim) Rosminah (BK3S Babel) Parlagutan ( LKKS Sumbar) Zaini Aziz (BK3S Aceh) Sahawiyah (IPSPI) Azhar Idris (BK3S Aceh) Rusnani (BK3S Babel) T.Komaruddinsyah (BK3S Kalbar) Kusmartono (BK3S Jateng) Robinson W. Saragih (Soina) Ariani (PPUA Penca) Rientjipto Winoto (YSI) Sofyan Manurung (BK3S DKI Jakarta).

b) Hasil Sidang Komisi C memberikan rekomendasi: 1) Kepada Pemerintah Pusat dan DPR Republik Indonesia 1.1) Supaya segera mengubah paradigma penyelenggaraan kesejahteraan sosial residual karitas menjadi paradigma penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai hak setiap warga negara untuk hidup layak sesuai dengan martabat manusia Indonesia. Untuk itu maka perundang-undangan kesejahteraan sosial yang bukan saja tumpang tindih dan tidak sinkron satu dengan lainnya, perlu di ubah dan dikembalikan sesuai dengan amanat, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 1.2) Supaya segera mengubah dan memperbaiki Undang Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial sehingga benar-benar terintegrasi badanbadan dan program jaminan sosial yang berjalan selama ini. Dengan demikian

9

akan terwujud keterjaminan kehidupan dan kesejahteraan warga Negara, sesuai dengan ketentuan Undang Undang Dasar 1945, yang pada gilirannya dapat mencegah dan menangkal dampak buruk globalisasi, liberalisasi, marketisasi ekonomi dan risiko dampak krisis ekonomi regional dan global. 2) Kepada Pemerintah Daerah dan DPR Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota : 2.1) Supaya memberikan perhatian, kepedulian, dukungan anggaran dan fasilitas yang memadai bagi penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi warga masyarakat yang tidak beruntung yang dilaksanakan oleh dinas sosial dan lembaga-lembaga pelayanan sosial pemerintah dan lembaga kesejahteraan sosial/pelayanan sosial nir-pemerintah. 2.2) Supaya mendukung dan memperkuat partisipasi masyarakat dan sektor usaha lokal dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial/ pelayanan sosial. 3) Perlu memperkokoh eksistensi kelembagaan DNIKS berdasarkan UU no 11 tahun 2009 dan PP Nomor 39 Tahun 2012 dengan memperjuangkan terbitnya KEPRES sebagai penyempurnaan dari Kepmensos No 72 tahun 2010 yang menyatakan bahwa DNIKS sebagai LKKS tingkat pusat. 4) Perlu membangun semangat kerelawanan sosial untuk melawan praktek transaksionalisme 5) Perlu dibentuk KOALISI SOSIAL UNTUK PERUBAHAN (Social coalition for change) untuk konsilidasi seluruh kekuatan yang pro kesejahteraan sosial sebagai modal sosial bangsa (social capital). 6) Perlu membangun kemandirian DNIKS terutama dalam bidang pendanaan, dengan mengupayakan penggalangan dana dan membentuk unit usaha sosial (social enterprises). 7) Perlu peningkatan kampanye kesadaran masyarakat tentang masalah sosial akibat perilaku hidup konsumtif yang berdampak pada kesehatan dan lingkungan. 8) Perlu kesetaraan perlakuan terhadap para disabilitas dan non disabilitas dalam segala hal. 9) Dalam struktur DNIKS perlu dibentuk bidang yang menangani pemasaran program sosial untuk menggalang dana. IV. LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. Kerangka Acuan Munas VII DNIKS 2. SK Ketua Umum DNIKS No.: 1/384/SLL/2013 tentang Panitia Penyelenggaraan Munas VII DNIKS tahun 2013 3. Agenda yang disepakati 4. Tata Tertib 5. SK-SK Hasil Munas DNIKS tahun 2013 : - Surat Keputusan No: 1/432/SK-MUNAS/2013 tertanggal 19 Agustus 2013 tentang Pengesahan Korum Munas - Surat Keputusan No: 2/432/SK-MUNAS/2013 tertanggal 19 Agustus 2013 tentang Pengesahan Jadwal Acara Munas DNIKS tahun 2013 - Surat Keputusan Nomor : 3/432/SK-MUNAS tahun 2013 tertanggal 19 Agustus 2013 tentang Pengesahan Tata Tertib Munas dan Sistem Prosedur pemilihan Ketua Umum Dewan Pengurus, Ketua Dewan Perwakilan Anggota dan Ketua Dewan Penasihat Kehormatan

10

-

-

Surat Keputusan Nomor : 4/432/SK-MUNAS/2013 tanggal 19 Agustus 2013 tentang Pengesahan Pimpinan Munas DNIKS Surat Keputusan No : 5/432/SK-MUNAS/2013 tanggal 19 Agustus 2013 tentang Pengesahan Laporan Pengurus DNIKS periode 2009-2013 Surat Keputusan No : 6/432/SK-MUNAS/2013 tanggal 19 Agustus 2013 tentang Pengesahan Anggaran Dasar DNIKS Surat Keputusan No : 7/432/SK-MUNAS/2013 tanggal 19 Agustus 2013 tentang Pengesahan Program Kerja DNIKS tahun 2013-2017 Surat Keputusan No : 8/432/SK-MUNAS/2013 tanggal 19 Agustus 2013 tentang Pengesahan Rekomendasi Munas DNIKS 2013 Surat Keputusan No : 9/432/SK-MUNAS/2013 tanggal 19 Agustus 2013 tentang Penetapan dan Pengukuhan Ketua Umum Badan Pengurus, Ketua Badan Perwakilan Anggota dan Ketua Badan Pertimbangan DNIKS periode 2013-2017 Surat Keputusan No : 10/432/SK-MUNAS/2013 tanggal 19 Agustus 2013 tentang Penetapan Tempat Pelaksanaan Munas DNIKS tahun 2017 .

V. Daftar Peserta Munas

11

LAMPIRAN 1.

KERANGKA ACUAN MUSYAWARAH NASIONAL VII DEWAN NASIONAL INDONESIA UNTUK KESEJAHTERAAN SOSIAL (DNIKS) TAHUN 2013 TANGGAL, 18 – 19 AGUSTUS 2013 DI HOTEL SANTIKA JL. JEMUR SARI NO. 258 SURABAYA – JAWA TIMUR

TEMA “MENGGALANG PEMIKIRAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MENURUT KONSTITUSI”

Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) Jl. Tanah Abang Timur, 15 Jakarta 10110 Telp. (021) 3844718, Fax : (021) 3450863 Email : [email protected]

12

Kerangka Acuan Musyawarah Nasional (MUNAS) DNIKS ke VII Tahun 2013 di Surabaya, Jawa Timur. a. Pendahuluan Sejak didirikan pada tahun 1967 Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) sebagai organisasi yang independen, nirlaba, dan memiliki fungsi koordinatif, telah mengalami beberapa kali perubahan nama sesuai dengan prioritas kegiatannya. Tugas dan fungsi DNIKS tergambar dari visi dan misi organisasi yang merupakan pedoman dan petunjuk bagi pengurus untuk memperbaiki organisasi, melakukan komunikasi, membantu pemberdayaan, pengembangan jaringan kerja dan saling tukar pengalaman antara para anggota atau mitra kerja dalam pemberdayaan masyarakat dan keluarga serta pelayanan kesejahteraan dan pembangunan sosial pada umumnya. Dalam Musyawarah Nasional (Munas) tahun 2009 di Bandung, dalam sidang Organisasi visi DNIKS ditetapkan untuk terwujudnya masyarakat Indonesai yang sejahtera maju dan adil melalui upaya kesejahteraan dan pembangunan sosial. Sedangkan misinya adalah mendorong partisipasi semua warga negara di dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan memberdayakan semua usaha di bidang pembangunan sosial, meningkatkan program-program pengembangan keberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh dan untuk semua serta melakukan advokasi kebijakan agar berpijak kepada pengembangan kesejahteraan sosial. Dengan telah dikeluarkannya Undang-Undang No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, maka tugas pokok DNIKS yang dirumuskan hasil Munas di Bandung tahun 2009, disempurnakan kembali sebagai acuan program kerja Badan Pengurus yang telah terbentuk, yaitu mengkoordinasikan organisasi/lembaga sosial; membina organisasi/lembaga sosial; mengembangkan model pelayanan kesejahteraan sosial; menyelenggarakan forum komunikasi dan konsultasi penyelenggaraan sosial dan melakukan advokasi sosial dan anggaran terhadap lembaga/organisasi sosial. Dengan akan segera berakhirnya Kepengurusan DNIKS pereode 2009 – 2013 pada bulan Agustus 2013, maka sesuai dengan Anggaran Dasar DNIKS yang disyahkan pada Munas 2009, perlu dilakukan Musyawarah Nasional dan menurut hasil Munas tahun 2009 juga telah ditetapkan bahwa Munas 2013 akan dilaksanakan di Kota Surabaya. b. Maksud, Tujuan dan Tema c. Maksud Menyelenggarakan Musyawarah Nasional ke VII DNIKS yang merupakan forum tertinggi dan dilaksanakan untuk mengakhiri masa bhakti Pengurus DNIKS tahun 2009 – 2013 d. Tujuan i. Penyampaian pertanggungjawaban Pengurus periode 2009 – 2013 ii. Penyempurnaan/perubahan Anggaran Dasar iii. Penetapan Program Kerja tahun 2013 – 2017 iv. Memilih Pengurus DNIKS periode 2013 – 2017 e. TEMA : “ Menggalang Pemikiran Pembangunan Kesejahteraan Sosial Menurut Konstitusi.”

13

VI. Waktu, Tempat, Acara a. Waktu : Hari Minggu – Senin / Tanggal 18 – 19 Agustus 2013 b. Tempat Hotel Santika, Jl. Jemur Sari No.258 Telp. (031) 8484574 – Surabaya, Jawa Timur c. Jadwal Acara (terlampir) VII. PESERTA Musyawarah Nasional dihadiri oleh : 1. Pengurus DNIKS 2. Anggota Biasa (BK3S/LKKS Propvinsi dan Orsosnas) 3. Badan Perwakilan Anggota 4. Anggota Luar Biasa 5. Utusan Pemerintah VIII. Biaya Biaya untuk Munas VII DNIKS berasal dari DNIKS dan anggotanya. Jakarta, 10 Juli 2013 Sekretariat Jenderal DNIKS/ Panitia Pelaksana Munas

14

JADWAL ACARA MUNAS DNIKS KE VII TANGGAL 18 – 19 AGUSTUS 2013 DI SURABAYA, JAWA TIMUR HARI/TGL Minggu 18 Agustus 2013

Senin, 19 Agustus 2013

WAKTU 13.30 – 14.00 14.00 - 15.00

ACARA Pendaftaran Ulang Acara Pembukaan - Menyanyikan Lagu Indonesia Raya - Sambutan Ketua Panitia Pengarah - Pembukaan Resmi oleh Mensos RI - Pemilihan Pimpinan Munas (Ketua, Wk Ketua dan Sekretaris) - Pembacaan Do’a

15.00 – 16.00

Sidang Pleno I - Pengesahan Korum Munas - Pengesahan Jadwal Acara & Tata Tertib Munas

16.00 – 16.30

Rehat

16.30 – 17.30

Sidang Pleno II - Laporan Pertanggungjawaban Ketua Umum DNIKS 2009 – 2013 - Pandangan Umum atas laporan - Pembentukan dan Pemilihan Ketua Komisi

17.30 – 19.00

Ishoma

19.00 – 22.00

Sidang Komisi : - Komisi A : Organisasi - Komisi B : Program Kerja - Komisi C : Rekomendasi

08.00 – 10.00

Sidang Pleno III Pembahasan dan Pengesahan Hasil Sidang Komisi

10.00 – 10.30

Rehat

10.30 – 11.30

Pemilihan Ketua Umum Dewan Pengurus, Ketua Badan Perwakilan Anggota, Ketua Badan Pertimbangan DNIKS masa bhakti 2013 – 2016

11.30 – 12.00

Pengukuhan Ketua Umum dan Ketua Badan Perwakilan Anggota DNIKS Penutup

PENANGGUNG JAWAB Panitia MC Petugas Dr. Subiakto Tjakrawedaja. Dr. Salim Segaf Al Jufri Petugas

Pimpinan Munas

Pimpinan Munas

Ketua Komisi A Ketua Komisi B Ketua Komisi C Pimpinan Munas

Jakarta, 10 Juli 2013

15

LAMPIRAN 2.

SURAT KEPUTUSAN KETUA UMUM DEWAN NASIONAL INDONESIA UNTUK KESEJAHTERAAN SOSIAL (DNIKS) NOMOR : 1/384/SLL/2013 TENTANG PANITIA PENYELENGGARA MUSYAWARAH NASIONAL (MUNAS) KE VII DNIKS TAHUN 2013 Menimbang : a. bahwa untuk membina kelangsungan organisasi serta meningkatkan koordinasi program serta upaya pembangunan di bidang kesejahteraan sosial, maka perlu diselenggarakan Musyawarah Nasional (MUNAS) KE VII DNIKS ; b. bahwa untuk mempersiapkan pelaksanaan MUNAS KE VII DNIKS serta menunjuk pihak yang akan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan MUNAS KE VII, maka perlu dikeluarkan Surat Keputusan Panitia Penyelenggara DNIKS. Memperhatikan : 1. Anggaran Dasar DNIKS Tahun 2009 Bab VI Pasal 19 dan Pasal 23 tentang MUNAS; 2. Hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) DNIKS tanggal 18 – 20 Juli 2011 di Batam, Kepulauan Riau; 3. Hasil Rapat pengurus DNIKS tanggal 30 Januari 2013 di Kantor DNIKS . Menetapkan Pertama Kedua

: : :

Ketiga

:

Keempat

:

Kelima

:

Keenam

:

MEMUTUSKAN Membentuk Panitia Penyelenggara MUNAS KE VII DNIKS tahun 2013; Panitia Penyelenggara MUNAS KE VII DNIKS tahun 2013 terdiri dari Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana, yang nama-nama personalia dan kedudukan dalam Panitia seperti tersebut dalam lampiran dalam Surat Keputusan ini; memberikan tugas kepada Panitia Pengarah untuk memberikan arah pelaksanaan Munas dan menugaskan Panitia Pelaksana untuk melaksanakan kegiatan MUNAS KE VII DNIKS tahun 2013 pada tanggal 18 – 19 Agustus 2013 di Surabaya, Jawa Timur; Panitia Pengarah dan Panitian Pelaksana berkewajiban membuat laporan dan pertanggung jawaban keuangan penyelenggaraan Munas paling lambat satu bulan setelah acara MUNAS KE VII DNIKS; Semua pembiayaan sebagai akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DNIKS bersama seluruh anggotanya berlandaskan prinsip-prinsip kebersamaan dan tanggung jawab yang dimiliki; Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya . Ditetapkan di : Pada tanggal :

Jakarta 11 Februari 2013

Prof. Dr. Haryono Suyono Ketua Umum Tembusan disampaikan kepada : 1. Yth. Bapak Menteri Sosial Republik Indonesia 2. Yth. Bapak Gubernur Provinsi Jawa Timur 3. Yth. Ketua Umum BK3S Provinsi Jawa Timur 4. Yth. Para Anggota Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana 5. Pertinggal

16

Lampiran

:

Surat Keputusan Umum Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) Nomor : 1/384/SLL/2013 tanggal 11 Februari 2013 tentang Panitia Penyelenggara MUNAS KE VII DNIKS tahun 2013. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----SUSUNAN PANITIA MUNAS KE VII DNIKS TANGGAL 18 – 19 AGUSTUS 2013 DI SURABAYA JAWA TIMUR

I.

PENASIHAT 1. Prof. Dr. Haryono Suyono 2. Drs. Sularso

II.

PANITIA PENGARAH 1. Dr (Hc) Subiakto Tjakrawerdaja 2. Drs. Holil Soelaiman, MSW. 3. H. Cholis Hasan, SH., MH. 4. DR. Rohadi Haryanto, M.Sc. 5. Laila Refiana Said 6. Siswadi, MBA. 7. Sri Haryanti

(Ketua) (Wakil Ketua I) (Wakil Ketua II) (Sekretaris) (Wakil Sekretaris) (Anggota) (Anggota)

III. PANITIA PELAKSANA 1. Dr. Damanhuri Rosadi, SKM. 2. DR. Oos Anwas 3. Sekar Pertiwi, SH. 4. Endang Sugiyarti, SE. 5. Dra. Canti Farwati 6. Drs. Chaerudin 7. Rozali 8. Jamhari

(Ketua) (Wakil Ketua) (Sekretaris) (Bendahara) (Pembantu Umum) (Pembantu Umum) (Pembantu Umum) (Pembantu Umum)

Ditetapkan di : Pada tanggal :

Jakarta 11 Februari 2013

Prof. Dr. Haryono Suyono Ketua Umum

17

LAMPIRAN 3. JADWAL ACARA MUNAS DNIKS KE VII TANGGAL 18 – 19 AGUSTUS 2013 SURABAYA, JAWA TIMUR HARI TANGGAL Minggu 18-8-2010

Senin 19-8-2010

WAKTU

ACARA

PETUGAS

13.30 – 14.00

Pendaftaran Ulang

Panitia: Canti, Tiwik, Endang.

14.00 - 15.00

Acara Pembukaan: - Menyanyikan Lagu Indonesia Raya - Laporan Ketua Pelaksana Munas - Sambutan Mensos - Sambutan Ketua DNIKS sekaligus membuka - Pembacaan Do’a

MC (Shinta) Petugas (diiringi organ tunggal) dr. Damanhuri Rosadi Staf Ahli Mensos (Dr. Makmur Sunusi) Prof Dr Haryono Suyono Mahmud Pasha

15.00 – 16.00

Sidang Pleno I - Pengantar Sidang Pleno (sampai terpilih ketua siding & sekretaris) - Pengesahan Korum Munas - Pengesahan Jadwal Acara & Tata Tertib Munas

16.00 – 16.30

Rehat

16.30 – 17.30

Sidang Pleno II - Laporan Pertanggungjawaban Ketua Umum DNIKS 2009 – 2013 - Pandangan Umum Laporan Ketua Umum - Pengesyahan Laporan Ketua Umum - Pembentukan dan Pemilihan Ketua Komisi

17.30 – 19.00 19.00 – 22.00

Ishoma Sidang Komisi *) - Komisi A : Organisasi - Komisi B : Program Kerja - Komisi C : Rekomendasi

08.00 – 10.00


10.00 – 10.30

Rehat

10.30 – 11.30

Pemilihan Ketua Umum Dewan Pengurus, Ketua Badan Perwakilan Anggota, Ketua Badan Pertimbangan DNIKS masa bhakti 2013 – 2017 Pengukuhan Ketua Umum dan Ketua Badan Perwakilan Anggota DNIKS Penutup

11.30 – 12.00

*)PendampingKomisi A: Siswadi, Oos Anwas. Pendamping Komisi B: Cholis Hasan, Laila Refiana. Pendamping Komisi C: Holil Soelaeman, Sri Utami

18

Dr. Subiakto Tjakrawerdaja Pimpinan Munas

Pimpinan Munas


LAMPIRAN 4.

PERATURAN TATA TERTIB MUSYAWARAH NASIONAL (MUNAS) VII DNIKS 2013 BAB I PESERTA DAN PENINJAU Pasal 1 Peserta

Peserta Munas adalah 1. Anggota biasa DNIKS yang terdiri dari BK3S dan Organisasi Sosial nasional 2. Anggota luar biasa 3 Anggota dan Badan Pengurus DNIKS 4 Anggota Badan Perwakilan Anggota Pasal 2 Peninjau adalah organisasi dan perseorangan yang diundang oleh Pengurus DNIKS BAB II HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 3 Hak Peserta rapat memiliki hak sebagai berikut : 1. Anggota Biasa DNIKS dan Majelis DNIKS sebagai satu kesatuan masing-masing mempunyai hak suara 2. Peserta dengan katagori lainnya dan peninjau hanya mempunyai hak bicara Pasal 4 Kewajiban Setiap peserta dan peninjau mempunyai kewajiban : 1. Menghadiri dan mengikuti semua jenis rapat 2. Memelihara dan kelancaran dan ketertiban serta memenuhi ketentuan peraturan tata tertib ini BAB III KORUM DAN TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN Pasal 5 Korum (1) Munas VII DNIKS akan syah bila dihadiri oleh lebih dari setengan dari anggota biasa (2) Dengan memberikan kuasa penuh atau kuasa terbatas, kehadiran anggota dalam rapat anggota, dapat diwakilkan kepada anggota yang lain, dimana anggota biasa hanya dapat mewakili 1 (satu) anggota biasa lainnya (3) Apabila tidak tercapai korum maka rapat dapat ditunda selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) menit dan apabila setelah itu belum memcapai korum juga maka rapat dapat dianggap syah untuk dilanjutkan Pasal 6 Tata Cara Pengambilan Keputusan Pengambilan keputusan diusahakan secara musyawarah untuk mencapai mufakat dan apabila tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

19

BAB IV PIMPINAN SIDANG DAN KOMISI Pasal 7 1. 2.

Pimpinan Sidang Pimpinan siding pleno dilaksanakan oleh Badan Pengurus DNIKS Pimpinan Komisi dipilih diantara anggota komisi. Pasal 8 Komisi

1.

Komisi Munas terdiri dari : - Komisi A : Organisasi - Komisi B : Program Kerja - Komisi C : Rekomendasi

2.

Hasil-hasil siding komisi untuk selanjutnya akan dilaporkan dalam siding pleno BAB V Tata Cara Pemilihan Anggota Badan Pengurus Pasal 9 Tata Cara

1. 2.

Delapan anggota DNIKS dari unsure BKKKS dipilih dari dan oleh kelompok BKKKS. Delapan anggota DNIKS dari unsure organisasi sosial tingkat nasional dipilih dan oleh kelompok organisasi sosial tingkat nasional. 3. Lima anggota DNIKS dari unsure perorangan dipilih oleh formatur sebanyak 3 orang yang terdiri dari satu orang dari unsure organisasi sosial tingkat nasional dan satu orang dari unsure majelis dimisioner. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 10 Penutup (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam peraturan tatatertib ini akan dimusyawarahkan dalam siding. (2) Peraturan tata tertib ini berlaku sejak ditetapkan Di Tetapkan : Pada Tanggal :

20

di Surabaya 17 Agustus 2013

LAMPIRAN 5. SURAT-2 KEPUTUSAN HASIL MUNAS a. SK Pengesahan Korum

MUSYAWARAH NASIONAL 2013 DEWAN NASIONAL INDONESIA UNTUK KESEJAHTERAAN SOSIAL SURAT KEPUTUSAN No.:1/432/SK-MUNAS/2013 tentang PENGESAHAN KORUM MUSYAWARAH NASIONAL Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Musyawarah Nasional (MUNAS) 2013 Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) yang berlangsung tanggal 18 – 19 Agustus 2013 di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur setelah: MENIMBANG

:

MENGINGAT

:

Menetapkan

:

PERTAMA

:

KEDUA

:

bahwa untuk kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) 2013 Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS), maka perlu ditetapkan Korum Munas DNIKS 2013 . 1. Anggaran Dasar DNIKS. 2. Anggaran Rumah Tangga DNIKS. 3. Saran dan Pendapat Para Peserta Munas DNIKS 2013 . MEMUTUSKAN Mengesahkan Korum Munas DNIKS yang terdiri atas: 1. Unsur BKKKS sebanyak 23 orang. 2. Unsur Orsosnas sebanyak 22 orang. 3. Unsur DNIKS/Perorangan sebanyak 25 orang. Dengan nama-nama utusan peserta sebagaimana terlampir. Dengan kehadiran peserta Munas DNIKS 2013 sebagaimana pada diktum PERTAMA, maka Korum Munas DNIKS 2013 dapat terpenuhi dan Munas DNIKS 2013 dapat dilanjutkan. Ditetapkan di Pada Tanggal

: :

Surabaya 18 Agustus 2013

PIMPINAN MUNAS DNIKS Siswadi, MBA. Anggota

Dr. Asri Wijiastuti.M.Pd. Ketua

21

dr. Ricado W. Sastro Sekretaris

Lampiran : Nomor : tentang :

Surat Keputusan 1/432/SK-MUNAS/2013 PENGESAHAN KORUM MUSYAWARAH NASIONAL DNIKS 2013

Nama-nama Utusan Peserta Munas DNIKS 2013 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Nama Drs. H. Zaini Azis, MM Drs. H. Parlagutan Nasution, MSi Sadriah Lahamid, S. Sos. M.Si Drs. Slamet Imam Wakhyudin A Rohim Hambour, MBA Farizal AT Ibu M. Maryono Idris Drs. H. Oban Sobana M.Si Drs. Dodo Mulyadi, M.Si Drs.Soemartono Drs. Soetomo Kartoatmodjo, M.Pd DR. Asri Widjiastuti, M.Pd Drs. Agus Sundarsamsi Ratna Yuniar H. Yuherli S. Sos

Drs. Antonio Pangkey Hj. Robiatul Adawiyah Madji, SE MT. Mathilda Sulu, SH Ny. Rosminah Syamsudin Basyari Gufron Sakaril Mahmud Fasa Damanhuri Rosadi Soepranoto Maulani A. Rotinsulu Bambang Prasetyo Drs. Robinson W. Saragih, M.Si Drs. Harpalis Alwi Ny. Farida Hanum Ny. Soehartinah Hanafiah Drs. Djoko Daldjono

Utusan Peserta LKKS Provinsi NAD BKKKS Provinsi Sumut LKKS Provinsi Sumbar LKKS Provinsi Riau BKKKS Provinsi Jambi LKKS Provinsi Bengkulu BKKKS Provinsi Sumsel LKKS Provinsi Lampung BKKKS Provinsi DKI Jakarta BKKKS Provinsi Jawa Barat LKKS Provinsi Banten LKKS Provinsi Jawa Tengah BKKKS Provinsi DI Yogyakarta BKKKS Provinsi Jawa Timur BKKKS Provinsi Bali BKKKS Provinsi Kalteng BKKKS Provinsi Kaltim BKKKS Provinsi Kalbar BKKKS Provinsi Kalsel LKKS Provinsi Sulsel BKKKS Provinsi Sultra BKKKS Provinsi Sulteng LKKS Provinsi Sulut BKKKS Provinsi NTB BKKKS Provinsi NTT BKKKS Provinsi Maluku BKKKS Provinsi Papua BK3S Kep. Bangka Belitung LKKS Provisi Gorontalo PPDI FKPCTI FNKDI FNKTRI KCVRI HWDI BPOC GERKATIN SOIna PORTURIN YPAC Yayasan Santi Rama LLI

22

Keterangan

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 77 78 79 80 81

Winarti Sukaesih. SH Drs. Suranto DR. Sahawiah Abdullah Mike Parker Siti Soendari Roediono Dra. Latifah Iskandar Dr. Ricardo W. Sastro Rina Prasarani DR. Much. Soedarmadi DR.Hj. Charlety Choesyana,M.Psi Ny. Yanita Wijayatri, SE H. Abdul Mugani, SH Ishak Tan Ir. Hendratmoko, M.Si Dra. Ariani Soekanwa Drs. Agus Diono Drs. Sularso Prof. DR. Haryono Suyono DR (HC) Subiyakto Tjakrawerdaja Drs. Holil Soelaiman, MSW. Moh. Yarman, SE DR. Hotbonar Sinaga DR. BRAy Mooryati Soedibjo H.M. Cholis Hasan, Siswadi,MBA DR.Tjuk Kasturi Sukiadi , SE R.A. Aryanto, SE Parni Hadi DR. Rohadi Haryanto,M.Sc. Dr. Damanhuri Rosadi DR. Laila Refiana Said Sri Haryanti Drg. Sri Utami Soedarsono Trusty Mulyono DR. Oos M. Anwas

Pergeri YKAI GN OTA YPAB IPSPI HIPSI Yay. Bala Keselamatan YPWG Yayasan Sayap Ibu Pusat BERSAMA Yayasaan Bina Swadaya Pertuni Yay. Damandiri Kowani Yayasan Asih Budi Yayasan Amallilah FKKADK Portupencanak PPUA PENCA Yay. Louis Braille Indonesia BPA DNIKS DNIKS DNIKS DNIKS DNIKS DNIKS DNIKS DNIKS DNIKS DNIKS DNIKS DNIKS DNIKS DNIKS DNIKS DNIKS DNIKS DNIKS DNIKS



23


b. SK Jadwal Acara.

MUSYAWARAH NASIONAL 2013 DEWAN NASIONAL INDONESIA UNTUK KESEJAHTERAAN SOSIAL SURAT KEPUTUSAN No.:2/432/SK-MUNAS/2013 tentang PENGESAHAN JADWAL ACARA MUSYAWARAH NASIONAL 2013 DEWAN NASIONAL INDONESIA UNTUK KESEJAHTERAAN SOSIAL (DNIKS) Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Musyawarah Nasional (MUNAS) 2013 Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) yang berlangsung tanggal 18 – 19 Agustus 2013 di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur setelah: MENIMBANG

:

MEMPERHATIKAN

:

Menetapkan

:

PERTAMA KEDUA

: :

bahwa untuk kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan Musyawarah Nasional Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (Munas DNIKS 2013), maka perlu ditetapkan Jadwal Acara Munas DNIKS 2013 1. Anggaran Dasar DNIKS. 2. Anggaran Rumah Tangga DNIKS. 3. Saran dan Pendapat Para Peserta Munas DNIKS 2013. MEMUTUSKAN Mengesahkan Jadwal Acara Munas DNIKS 2013 sebagaimana terlampir. Jadwal Acara Munas DNIKS 2013 ini mengikat kepada seluruh Peserta Munas DNIKS 2013 untuk ditaati. Ditetapkan di Pada Tanggal

: :




24


Lampiran Nomor tentang

: : :

Surat Keputusan 2/432/SK-MUNAS/2013 PENGESAHAN JADWAL ACARA MUNAS 2013 DNIKS JADWAL ACARA MUNAS DNIKS KE VII TANGGAL 18 – 19 AGUSTUS 2013 SURABAYA, JAWA TIMUR

HARI TANGGAL Minggu 18-8-2010

WAKTU 13.30 – 14.00 14.00 - 15.00

Pendaftaran Ulang Acara Pembukaan: - Menyanyikan Lagu Indonesia Raya - Laporan Ketua Pelaksana Munas - Sambutan Mensos - Sambutan Ketua DNIKS sekaligus membuka - Pembacaan Do’a

15.00 – 16.00

Sidang Pleno I - Pengantar Sidang Pleno (sampai terpilih ketua sidang& sekretaris) - Pengesahan Korum Munas - Pengesahan Jadwal Acara & Tata Tertib Munas

16.00 – 16.30

Rehat

16.30 – 17.30

Sidang Pleno II - Laporan Pertanggungjawaban Ketua Umum DNIKS 2009 – 2013 - Pandangan Umum Laporan Ketua Umum - Pengesyahan Laporan Ketua Umum - Pembentukan dan Pemilihan Ketua Komisi

17.30 – 19.00 19.00 – 22.00

Senin 19-8-2010

ACARA

Ishoma Sidang Komisi *) - Komisi A : Organisasi - Komisi B : Program Kerja - Komisi C : Rekomendasi

08.00 – 10.00


10.00 – 10.30

Rehat

10.30 – 11.30

Pemilihan Ketua Umum Dewan Pengurus, Ketua Badan Perwakilan Anggota, Ketua Badan Pertimbangan DNIKS masa bhakti 2013 – 2017 Pengukuhan Ketua Umum dan Ketua Badan Perwakilan Anggota DNIKS Penutup

11.30 – 12.00

*)PendampingKomisi A: Siswadi, Oos Anwas. Pendamping Komisi B: Cholis Hasan, Laila Refiana. Pendamping Komisi C: Holil Soelaeman, Sri Utami

25

PETUGAS Panitia: Canti, Tiwik, Endang. MC (Shinta) Petugas (diiringi organ tunggal) dr. Damanhuri Rosadi Staf Ahli Mensos (Dr. Makmur Sunusi) Prof Dr Haryono Suyono Mahmud Pasha Dr. Subiakto Tjakrawerdaja Pimpinan Munas

Pimpinan Munas


c. SK Pengesahan Tata Tertib.

MUSYAWARAH NASIONAL 2013 DEWAN NASIONAL INDONESIA UNTUK KESEJAHTERAAN SOSIAL SURAT KEPUTUSAN No.:3/432/SK-MUNAS/2013 tentang PENGESAHAN TATA TERTIB MUSYAWARAH NASIONAL DAN SISTEM PROSEDUR PEMILIHAN KETUA UMUM DEWAN PENGURUS, KETUA DEWAN PERWAKILAN ANGGOTA DAN KETUA DEWAN PENASEHAT KEHORMATAN Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Musyawarah Nasional (MUNAS) 2013 Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) yang berlangsung tanggal 18 – 19 Agustus 2013 di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur setelah: MENIMBANG

:

MEMPERHATIKAN

:

bahwa untuk kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan Musyawarah Nasional Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (Munas DNIKS 2013 ) maka perlu ditetapkan Tata Tertib Munas DNIKS 2013 . 1. Anggaran Dasar DNIKS. 2. Anggaran Rumah Tangga DNIKS. 3. Saran dan Pendapat Para Peserta Munas DNIKS 2013. MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

PERTAMA

:

Mengesahkan Tata Tertib Munas 2013 DNIKS sebagaimana terlampir.

KEDUA

:

Tata Tertib Munas DNIKS 2013 ini mengikat kepada seluruh Peserta Munas DNIKS 2013 untuk ditaati. Ditetapkan di Pada Tanggal

: :




26



Surat Keputusan 3/432/SK-MUNAS/2013 PENGESAHAN TATA TERTIB MUNAS DNIKS 2013 PERATURAN TATA TERTIB MUSYAWARAH NASIONAL (MUNAS) VII DNIKS TAHUN 2013 BAB I KETENTUAN MUMUM Pasal 1

(1) Munas DNIKS yang selanjutnya dalam peraturan tata tertib ini disebut Munas adalah merupakan pemegang kekuasaan tertinggi DNIKS, diselenggarakan untuk memenuhi ketentuan Organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) DNIKS . (2) Penyelenggaraan Munas sepenuhnya menjadi tanggung jawab Badan pengurus DNIKS. BAB II TUGAS DAN WEWENANG Pasal 2 Tugas dan wewenang Munas adalah : (1) Menetapkan dan atau mengubah Anggaran Dasar DNIKS (2) Memilih Ketua Badan pengurus dan Ketua Badan Perwakilan Anggota (3) Memberikan pandangan umum laporan pertanggungjawaban Badan pengurus oleh Perwakilan anggota (BK3S/LKKS, Orsosnas, dan Perseorangan) (4) Menetapkan dan mengesahkan renna strategic DNIKS BAB III PESERTA DAN PENINJAU Pasal 3 (4) Peserta Munas terdiri dari : a. Unsur Badan Perwakilan Anggota b. Unsur Badan pengurus c. Unsur Badan Pertimbangan d. Unsus BK3S/LKKS Provisni e. Unsur Orsosnas (5) Jumah peserta dan peninjau MUnas ditetapkan oleh Badan Pengurus (6) Peninjau adalah organisasi dan perorangan yang diundang oleh Badan Pengurus

27

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 4

Peserta Munas berhak : (1) Mengajukan pertanyaan dan mengeluarkan pendapat dan/atau saran baik secara lisan maupun tertulis pada Sidang Pleno dan Sidang Komisi (2) Pertanyaan, pendapat dan /atau saran disampikan secara singkat dan jelas kepada Pimpinan Sidang Pleno dan Sidang Komisi (3) Mempunyai hak memilih dan dipilih sesuai criteria yang ditentukan pada Pasal 22 Peraturan Tata Tertib ini dan system dan prosedur pemilihan Ketua Umum Badan Pengurus dan/atau Ketua Badan Perwakilan Anggota. Pasal 5 (1) Peninjau berhak mengajukan pertanyaan dan mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tertulis pada Sidang Pleno dan Sidang Komisi (2) Pertanyaan, pendapat dan/atau saran disampaikan secara singkat dan jelas kepada Pimpinan Sidang Pleno dan Sidang Komisi Pasal 6 Peserta dan Peninjau berkewajiban : (1) Mematuhi semua peraturan yang dikeluarkan oleh Panitia Pelaksana dan panitia pelaksana dan penitia pengarah (2) Memelihara kelancaran dan ketertiban serta memenuhi ketentuan peraturan tata tertib ini BAB V ALAT- ALAT KELENGKAPAN Pasal 7

Alat kelengkapan Munas terdiri dari : (1) Penanggung jawab Munas (2) Panitia Pengarah Munas (3) Panitia Pelaksana Munas (4) Tim Perumus hasil persidangan Munas

Pasal 8 (1) Penanggungjawb MUnas adalah Ketua Badan pengurus DNIKS sampai penyampaian laporam pertanggungjawaban, kemudian tanggungjawab diserahkan kepada Presidium Munas. (2) Penanggungjawab Munas berkewajiban untuk memelihara kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Munas. Pasal 9 Penitia pengarah MUnas adalah panitia yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum Badan Pengurus DNIKS yang bertugas mempersiapkan rancangan materi Munas dan menetapkan jadwal acara dan peraturan tata tertib Munas. Pasal 10 Panitia pelaksana Munas adalah panitia yang dibentuk berdasarkan keputusan Badan pengurus DNIKS dan bertugas menyelenggarakan Munas agar berjalan dengan tertib, lancer, dan sukses.

28

Pasal 11 (1) Presidium MUnas dibentuk pada siding pleno pertama MUnas yang beranggotakan 3 ( tiga) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang unsure Panitia pengarah dan 1 (satu) orang unsure BK3S Provinsi/panitia pelaksana. (2) Prosidium MUnas berkewajiban memimpin siding pleno Munas. Pasal 12 (3) Komisi-komisi MUnas dibentuk berdasarkan keputusan siding Pleno yang bertugas membahas materi yang menjadi topic bahasan pada amsing-masing komisi dan meleporkan hasilnya pada siding pleno. (4) Komisi-komisi MUnas terdiri dari : a. Komisi Organisasi b. Komisi Rencana Program Kerja c. Komisi Rekomendasi, merupakan hasil-hasil Konferensi Nasional Kesejahteraan Sosial (KNKS) VI Pasal 13 (1) Tim Perumus hasil persidangan MUnas adalah suatu Tim yang dipilih dari dan oleh anggota komisi yang bersangkutan (2) Tim perumus hasil persidangan Munas bertugas merumuskan hasil-hasil persidangan MUnas dan memberikan hasil perumusan tersebut kepada Proisium Munas. BAB V PERSIDANGAN DAN RAPAT-RAPAT Pasal 14 Persidangan dan rapat-rapat terdiri dari : (1) Sidang Pleno (2) Sidang Komisi (3) Rapat Tim Perumusa (4) Rapat Presidium Munas Pasal 15 (1) Sidang Pleno pertama dipimpin oleh 3 (tiga) orang yang terdiri dari : 2 (dua) orang unsure Panitia Pengarah dan 1 (satu) orang unsure BK3S/LKKS Provinsi pelaksana, untuk menghantarkan pengesahan korum, jadwal acara dan peraturan tata tertib Munas serta melaksanakan pemilihan Presidium Munas. (2) Sidang Pleno selanjutnya dipimpin oleh Presidium Munas (3) Peserta Sidang Pleno pada dasarnya adalah bersifat terbuka, kecuali jika dinyatakan tertutup oleh Presidium Munas. Pasal 16 (1) Sidang komisi dipimpin oleh pimpinan sidang komisi yang dipilih dari dan oleh anggota komisi. (2) Sidang komisi berkewajiban : a. Membahas, memusyawarahkan, dan mengambil keputusan terhadap materi komisi b. Melaporkan hasil-hasil siding komisi pada sidang pleno. Pasal 17 Rapat tim perumus momisi dihadiri oleh seluruh anggota tim perumuas dan dipimpin oleh Ketua Tim Permus yang dipilih dalam sidang komisi. Pasal 18 Rapat Presidium dipimpin oleh ketua presidium dan dihadiri oleh ketua dan seluruh anggota presidium.

29

Pasal 19 Pimpinan sidang dan rapat-rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 peraturan tata tertib ini berkewajiban (1) Memimpin jalannya persidangan degan memperhatikan waktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan (2) Berusaha untuk mempersatukan pendapat yang berbeda, menyimpulkan pembicaraan, mendudukkan persoalan yang sebenarnya dan mengembalikan jalannya sidang pada pokok pembicaraan manakala telah keluar dari pokok pembicaraan (3) Apabila dianggap perlu maka sidang dapat ditunda maksimum 1 (satu) jam lamanya, setelah konsultasi dengan presidium Munas. BAB VI KORUM DAN TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN Pasal 20 KORUM (1) Munas dinyatakan sah jika dihadiri lebih dari separoh anggota biasa (2) Dengan memberikan kuasa penuh atau kuasa terbatas, kehadiran anggota dalam Munas dapat diwakilkan kepada anggota yang lain, di mana anggota biasa hanya dapat mewakilkan 1 (satu) anggota biasa lainnya. (3) Apabila tidak tercapai korum, maka sidang/rapat dapat ditunda selambat-lambatnya 1 (satu) jam dan apabila setelah itu belum mencapai korum juga maka sidang/rapat dapat dianggap sah untuk dilanjutkan. Pasal 21 TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN Pengambilan keputusan diusahakan secara musyawarah untuk mencapai mufakat dan apabila tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasakan suara terbanyak. BAB VIII PENUTUP Pasal 22 (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam peraturan tata tertib ini akan dibahas dan ditetapkan dalam Sidang Pleno. (2) Peraturan tata tertib ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di Tetapkan : Pada Tanggal :

di Surabaya 18 Agustus 2013

Pimpinan Sidang Siswadi, MBA. Anggota


30


d. SK Pengesyahan Pimpinan Munas

MUSYAWARAH NASIONAL 2013 DEWAN NASIONAL INDONESIA UNTUK KESEJAHTERAAN SOSIAL SURAT KEPUTUSAN No.:4/432/SK-MUNAS/2013 tentang PENGESAHAN PIMPINAN MUSYAWARAH NASIONAL DEWAN NASIONAL INDONESIA UNTUK KESEJAHTERAAN SOSIAL Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Musyawarah Nasional (MUNAS) 2013 Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) yang berlangsung tanggal 18 – 19 Agustus 2013 di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur setelah: MENIMBANG : Bahwa untuk kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan Musyawarah Nasional Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (Munas DNIKS 2013), maka perlu ditetapkan Pimpinan Munas DNIKS 2013. MEMPERHATIKAN

:

Menetapkan PERTAMA

: :

KEDUA

:

1. 2. 3.

Anggaran Dasar DNIKS. Anggaran Rumah Tangga DNIKS. Saran dan Pendapat Para Peserta Munas DNIKS 2013 MEMUTUSKAN

Mengesahkan Pimpinan Munas DNIKS 2013 sebagai berikut: 1 Dr. Asri Wijiastuti, M.Pd. (Unsur BKKKS). 2 dr. Ricardo W. Sastro (Unsur Orsosnas). 3 Siswadi, MBA. (Unsur DNIKS/Perorangan). Pimpinan Munas DNIKS 2013 bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan Munas DNIKS 2013. Ditetapkan di Pada Tanggal

: :


Pimpinan Sidang Siswadi, MBA. Anggota


31


MUSYAWARAH NASIONAL 2013 DEWAN NASIONAL INDONESIA UNTUK KESEJAHTERAAN SOSIAL SURAT KEPUTUSAN No.:5/432/SK-MUNAS/2013 tentang PENGESAHAN LAPORAN PENGURUS DNIKS PERIODE 2009-2013 Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Musyawarah Nasional (MUNAS) 2013 Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) yang berlangsung tanggal 18 – 19 Agustus 2013 di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur setelah: MENIMBANG

:

MEMPERHATIKAN

:

bahwa salah satu wewenang Munas DNIKS adalah menerima atau menolak laporan pengurus DNIKS, maka perlu disahkan Laporan Pengurus DNIKS Periode 2009-2013. 1. Anggaran Dasar DNIKS. 2. Anggaran Rumah Tangga DNIKS. 3. Laporan Pengurus DNIKS Periode 2009 - 2013. 3. Saran dan Pendapat Para Peserta Munas DNIKS 2013 MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

PERTAMA

:

Menerima Laporan Pengurus DNIKS Periode 2009-2013 sebagaimana terlampir.

KEDUA

:

Pengurus DNIKS Periode 2009-2013 dinyatakan Demisioner. Ditetapkan di Pada Tanggal

: :




32


Lampiran 5 e. Nomor tentang

: : :

Surat Keputusan 5/432/SK-MUNAS/2013 Laporan Pengurus DNIKS Periode 2009-2013

LAPORAN PERTANGGUNGAN JAWAB KETUA UMUM DNIKS PERODE 2009-2013 UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA MUNAS TGL 18-19 AGUSTUS 2013 DI SURABAYA JAWA TIMUR I. PENDAHULUAN. Sesuai dengan Anggaran Dasar DNIKS Hasil Munas di Bandung Tahun 2009, bahwa Badan Pengurus DNIKS pada akhir pereode Kepengurusan berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan program selama masa kepengurusan tahun yang berjalan, yaitu mulai 2009 s/d 2013 kepada Sidang Pleno yang dihadiri oleh seluruh anggota.DNIKD. Laporan tersebut berdasarkan pokok-pokok program kerja yang disusun sebagai kesepakatan Munas di Bandung tahun 2009 serta program kerja tahunan sebagai penyesuaian dari program kerja 4 tahun tersebut. Laporan program kerja selama 4 tahun dari Badan Pengurus ini menjadi bahan pertanggungan jawab terhadap masa kepengurusan berdasarkan hasil Munas tahun 2009 yang telah ditetapkan. Bahan laporan ini disusun juga berdasarkan laporan Badan Pengurus yang telah disampaikan pada setiap awal tahun mulai tahun 2010, 2011, 2012 dan 2013 yang telah menyampaikan pokok-pokok hasil berdasarkan rancangan program tahunan dalam bentuk matrix berdasarkan Program Kerja DNIKS yang disampaikan kepada Badan Perwakilan Angggota sesuai realisiasi kegiatan setiap tahun s/d tahun 2013. Laporan ini dibuat secara sederhana dan menyangkut gambaran kegiatan secara garis besar yang telah dilakukan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan dalam landasan program tahun 2009 s/d tahun 2013. II. LANDASAN PROGRAM KERJA. Tugas DNIKS Undang-Undang No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial serta Visi, Misi dan Pokok-Pokok Program yang ditetapkan sebagai hasil Munas di Bandung tahun 2009, kemudian disempurnakan kembali setelah Badan Pengurus terbentuk diformulasikan sebagai uraian berikut: Tugas DNIKS sebagai LKKS Nasional berdasarkan Pasal 43 UU tentang Kesejahteraan Sosial diatas mempunyai tugas: a. mengkoordinasikan organisasi/lembaga sosial; b. membina organisasi/lembaga sosial; c. mengembangkan model pelayanan kesejahteraan sosial; d. menyelenggarakan forum komunikasi dan konsultasi penyelenggaraan sosial dan e. melakukan advokasi sosial dan anggaran terhadap lembaga/organisasi sosial. Sebagai mana pula telah disepakati dalam Musyawarah Nasional (Munas) tahun 2009 di Bandung DNIKS mempunyai Visi dan Misi serta Pokok-Pokok Program Kerja yang akan dilaksanakan sebagai berikut : Visi

:

terwujudnya masyarakat Indonesai yang sejahtera maju dan adil melalui upaya kesejahteraan dan pembangunan sosial.

Misi : 1) mendorong partisipasi semua warga negara di dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan memberdayakan semua usaha di bidang pembangunan sosial 2) meningkatkan program-program pengemangan keberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh dan untuk semua. 3) Melakukan advokasi kebijakan agar berpijak kepasa pengembangan kesejahteraa sosial.

33

Pokok-Pokok Program Kerja: 1) Peningkatan upaya komunikasi, informasi, edukasi, advokasi dan jejaring untuk pemantapan Budaya Peduli Anak Bangsa. 2) Penguatan posisi dan kemampuan DNIKS serta anggotanya dalam pemberian rekomendasi dan pertimbangan terhadap perumusan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan pembangunan sosial. 3) Peningkatan kapasitas dan perluasan jejaring dalam dan luar negeri bagi pelaksana pelayanan dan pembangunan sosial berbasis keluarga/atau masyarakat sampai tingkat pedesaan. 4) Peningkatan dan perluasan upaya pemberdayaan dan pembangunan sosial yang terpadu, konsisten dan berkesinambungan melalui kemitraan yang intensif da efektif. 5) Peningkatan kemampuan, keterpaduan dan konsolidasi organisasi guna mendoorng kerelawanan dan penghimpunan dana untuk meningkatkan kinerja pemberdayaan dan pelayanan sosial. 6) Perluasan cakupan, mutu da aplikasi hasil penelitian dan pengembangan untuk memperkuat penyelenggaraan pelayanan dan pembangunan sosial, melalui lembaga sosial, generasi muda dan masyarakat madani lainnya. Dengan dasar acuan diatas serta dengan terbitnya Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2010, tentang Pembangunan yang Berkeadilan, maka terjadi penyesuaian pokok-pokok prgoram dengan mensinergikan misi serta peran DNIKS yang diamanatkan Undang-Undang No. 11 tahun 2009 serta perkembangan kebijakan Pemerintah terkait, khsususnya dengan adanya Instruksi Presiden No. 3 tersebut. Apa yang ingin diwujudkan Badan Pengurus sampai akhir tahun 2013, secara lebih sederhana akan dilakukan hal-hal sebagai berikut: 1) mengkoordinasikan, memajukan, memberdayakan dan membela kepentingan organisasiorganisasi sosial anggotanya terutama yang dilakukan oleh Bidang Organisasi; 2) membantu serta mendukung pemerintah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui penyelenggaraan Bidang Perencanaan, Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi 3) mengembangkan forum komunikasi dan konsultasi penyelengaraan kesejahteraan sosial melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi. 4) mengembangkan jejaring dan kemitraan dengan instansi/lembaga kesejahteraan sosial, pemerintah maupun non pemerintah, tingkat nasional maupun internasional oleh Bidang Kerjasama dengan Instansi Pemerintah dan Lembaga Masyarakat; 5) mengembangkan peran dan pelayanan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat dibidang pembangunan social yang dilaksanakan oleh Bidang Relawam dan Pesuli Bencana, Bidang Pemberdayaan Sosial Terpadu dan Bidang Perlindungan Sosial. 6) menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia kesejahteraan social oleh Bidang Pendidikan dan Pemberdayaan Perempuan dan untuk pengelolaan Sekretariat dilakukan program Rutin dan Pembinaan Administrasi Perkantoran. III. REALISASI PELAKSANAAN. Sesuai dengan Bidang Kerja Pengurus dan Pokok-Pokok Kegiatan sertaTujuan dan Sasaran yang ditetapkan, maka realisasi yang telah dicapai dapat dilaporkan sebagai berikut:. 1. Bidang Pembinaan Organisasi. Sesuai pokok-pokok kegiatan yang telah dirancang, yaitu melakukan koordinasi, revitalisasi, pembinaan serta pengembangan kapasitas organisasi atau kelembagaan DNIKS maupun anggotanya, yaitu Orsos maupun BK3S/LKKS Propinsi, maka Bidang Organisasi telah mengambil langkah-langkah dalam penataan dan penguatan organisasi LKKS, dengan membentuk LKKS sesuai landasan UU No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Hal tersebut diawali dengan

34

pembuatan Buku Pedoman yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Umum DNIKS No. 4/190/SLL/2011. Buku Pedoman tersebut telah dicetak dan disebar luaskan ke berbagai Propinsi dan Kabupaten/Kota guna dijadikan pedoman pembentukan atau pengukuhan LKKS Propinsi maupun Kabupaten/Kota. Sampai dengan tahun 2013 sebagian LKKS yang telah merubah noenklatur organiasinya menjadi LKK Propinsi, dan cebagian lagi masih dengan nama BK3S tetapi melalui Keputusan Gubernur organisasi tersebut telah dikukuhkan sebagai LKKS Propinsi. Namanama Provinsi yang telah menjadi LKKS atau tetap BK3S tetapi telah dikukuhkan sebagai LKKS adalah Sumbar dan Gorontalo, Riau Kepulauan, Jambi, Jawa Tengah, Aceh, Lampung, Sulawesi Utara dan Banten, Bangka Belitung, DI Yogyakarta, DKI Jakarta. Daftar terlampir. . Untuk Orsos Nasional pada tahun 2009 s/d tahun 2013 telah dilakukan untuk pemberian dukungan dan pemantapan organisasi antara lain dilakukan dengan menghadiri acara Munas, Rapat Kerja Orsos atau Pertemuan lainnya dari Orsos oleh Ketua Umum DNIKS, Ketua Bidang Organisasi, Ketua Bidang lain atau Sekjen. Acara-2 yang diselenggarakan oleh Orsos dan dapat diikuti oleh Pengurus DNIKS antara lain dilakukan oleh FKKADK, HWDI, PPCI, LLI, Bersama, FKNDI, FKNTRI dan YPAC, Corps Cacat Veteran, IPPSI, Sayap Ibu, Santi Rama Yayasan Amaliah dan Portupencana.. Dalam acara tersebut Ketua Umum atau Pengurus lainnya memberikan sambutan atau pengarahan dalam Munas atau dalam acara pelantikan Pengurus baru yang terbentuk. Selain itu Pimpinan DNIKS dalam rangka mensuseskan acara tersebut seringkali memberikan bantuan atau dukungan untuk penyelenggaraan acara yang dilakukan Orsos ybs. Pimpinan DNIKS selalu berusaha membantu penyelenggaraan atau memberikan sumbangan terhadap pelaksanaan acara yang dilakukan oleh berbagai organisasi tersebut. Dukungan yang diberikan untuk membantu kegiatan Orsos DNIKS dengan menyediakan bantuan dana untuk pembeayaan operasional atau bantuan lainnya sebagai kontribusi DNIKS untuk dalam bentuk dana menurut catatan Bag. Keuangan DNIKS pada tahun 2009 s/d 2013 sesuai kebijakan Ketua Umum dapat dilihat seperti lampiran A. Bantuan tersebut termasuk dukungan untuk menghadiri pertemuan Internasional yang telah oleh organisasi yang bersangkutan.. Pemberian dukungan dan fasilitasi kepada organisasi anggota serta untuk pengembangan kapasitas ORSONAS selama tahun 2012 tersebut belum termasuk dukungan yang diberikan dengan memakai fasilitas Kantor DNIKS untuk kepentingan rapat, latihan, pertemuan dan sebagainya yang telah diberikan kepada YKAI. HWDI, PPCI, PERTUNI, GERGATIN, FKNDI, Asih Budi, dan Portupencanak dsb. 2. Bidang Perencanaan, Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi Bidang, Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, serta Evaluasi dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kesos secara khusus diarahkan kepada penyelenggaraan Orientasi dan Observasi Study Tour (OST) Posdaya. Pelaksanaan OST tahun 2010, 211, 2012 telah dilakukan kepada Pimpinan LKKS Propinsi Sultra, DKI Jakarta, Sumbar, Lampung, Riau dan Riau Kepulauan dan Gorontalo. Kalimantan Selatan Maksud dari OST ini adalah untuk melihat pelaksanaan program pemberdayaan sosial yang ditingkat Posdaya yang telah berjalan baik, khususnya yang dilakukan oleh LKKS Kota Bekasi dan Kota Bogor. Pelaksanaan OST untuk tersebut telah dilakukan di Haryono Center dan DNIKS yang dalam penyelenggaraannya didukung Yayasan Damandiri.. Pelaksanaan OST tersebut umumnya dapat berjalan lancar dan kontribusi peserta adalah membeayai perjalanan dari daerah asal ke Jakarta atau tempat OST dilakukan. Bidang ini juga melakukan kajian tentang Peraturan per UU-an Kebijakan dan ketentuan lainnya, untuk memperluas cakupan dan pengembangan program kesos pada tahun 2012 telah dilakukan dengan menelaah Permensos yang telah dikeluarkan sebagai landasan pelaksanaan akreditasi dan sertifikasi. Permensos yang telah diterbitkan tahun 2010 dan kemudian diperbarui dengan Permensos No. 16 dan No. 17 tahun 2011 menurut para pilar stakeholder yaitu DNIKS,

35

IPSPI, dan IPPSI dianggap telah mengurangi peran dan kontribusi unsur masyarakat dalam penyelenggaraan sertifikasi dan akreditasi. Oleh karena itu unsur-unsur tersebut bersama LKS dan Orsos lainnya telah mengusulkan ke Mensos untuk merevisi Permensos dan mengganti Permensos No. 16 dan 17. Usulan tersebut telah disambut baik oleh Mensos dan selanjutnya DNIKS beserta pilar-2 lainnya serta LKS telah mengadakan beberapa pertemuan dan akhirnya telah menyusun rancangan Permensos pengganti untuk mengatur sertifikasi maupun akreditasi dan disampaikan kepada Menteri Sosial. Dalam rangka untuk memiliki landasan yang lebih kuat dan dapat lebih memperluas program untuk membela kepentingan penyandang masalah sosial melalui peran serta masyarakat, Bidang Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi juga merasakan adanya permasalahan yang mendasar dari sumber penyelenggaraan program Kesejahteraan Sosial, yaitu Undang-Undang No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Oleh karena itu dalam pertemuan awal yang dilaksanakan pada tahun akhir 2012, telah dirasakan perlunya melakukan kajian untuk merevisi Undang-undang No. 11 tahun 2009 tersebut dan mengagendakan untuk dilakukan kajian pada tahun 2013. 3. Bidang Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE). Bidang Komunikasi, Informasi dan Edukasi ditujukan terutama untuk penyebar luasan tentang peraturan perundang-undangan, kebijakan program dan kegiatan pemberdayaan sosial terpadu melalui Posdaya serta kegiatan terkait lainnya yang dilakukan oleh DNIKS dan anggotanya terutama yang menyangkut peran masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Kegiatan yang telah dilasakanakan meliputi:

a. Talkshow di setasiun TV, Siaran radio DFM & Radio lainnya. Kegiatan ini terutama dilakukan untuk memberikan informasi kegiatan DNIKS dan Orsosnas yang dilakukan pada setiap hari Kamis pagi jam 8.00 s/d jam 9.00 pagi. Materi siaran baik berupa rancangan kegiatan yang akan dilakukan dan perlu diketahui khalayak, serta hasil pencapaian program yang telah dilakukan dan di ekspose dengan adanya peringatan hari ulang tahun Orsos yang bersangkutan. Materi siaran seringkali juga berkaitan dengan peringatan Hari Lansia, Hari Penyandang Disabilitas Nasional /Internasional. Semua Orsos umumnya telah memanfaatkan Radio DFM untuk menyampaikan kegiatan program dalam siaran setiap Kamis pagi tersebut, antara lain GNOTA, YKAI, LLI, Sayap Ibu, YPAC, PERTUNI, PPCI, FKKADK, Portupencana, Asih Budi, BK3S DKI Jakarta dan Bersama. Jika tidak bisa datang ke studio yang berlokasi di Kantor Yayasan Damandir di Gd. Granadi Lt. 11 Jl. Rasuna Said Kuningan Jakarta Selayan para pembicara dari Orsos juga sering kali ditelpon untuk siaran wawancana jarak jauh. Selain siaran rutin radio setiap hari Kamis tersebut, siaran radio juga dilakukan kerjasama dengan RRI, yaitu pada saat dilakukan peringatan Hari Penyandang Disabilitas Internasional tahun 2012 dan juga tahun 2013 setelah gerak jalan yang diikuti para Penyandang Disabilitas di Jl. Thamrin dan berakhir di RRI. Untuk TVRI penyiaran kegiatan DNIKS atau Damandiri juga diintegrasikan dalam acara Gemari yang biasanya dilakukan pada Hari Jumat jam 19.00 s/d jam 21.00 di TVRI Jakarta. Acara siaran Gemari juga dilakukan di Stasiun TVRI Yogyakarta, Semarang dan Surabaya sebulan 1 s/d 2 kali. Dalam acara ini kesenian yang dilakukan oleh para penyandang disabilitas juga ditampilkan selain expose tentang program Posdaya yang dilakukan oleh Pemda bersama Perguruan Tinggi.

36

b. Program KIE melalui kunjungan ke daerah Pemberian informasi, sosialisasi untuk penyebar luasan program pemberdayaan sosial terpadu melalui Posdaya terus juga digalakkan melalui kunjungan Ketua Umum DNIKS dan Ketua Bidang Organisasi. Hampir setiap bulan terjadi kunjungan lapangan yang ditujukan untuk meresmikan program/peluncuran kegiatan Posdaya oleh Pemda maupun Perguruan Tinggi atau mencanangkan pengiriman mahasiswa untuk memulai KKN Tematik Posdaya. Dilihat dari cakupan wilayah boleh dikatakan hampir semua Kab/Kota di Jawa telah dijangkau program Posdaya. Wilayah lain yang banyak dikunjungi juga tersebar di wilayah Pulau Sumatra, Bali, NTB/Lombok, Sulawesi maupun Kalimantan.

c. Mengisi, mengembangkan dan menyempurnakan website DNIKS Untuk komunikasi dan penyebarluasan informasi program Kesos terus dijalankan penyampain berita dan kegiatan yang dilakukan oleh Orsos melalui Webside DNIKS. Selain berita dari dalam negeri webside ini juga digunakan untuk menyiarkan berita atau kiriman Newsletter ICSW yang diterima DNIKS. Hasil kunjungan atau laporan kegiatan pimpinan DNIKS di luar negeri juga disiarkan dalam webside dniks.org ini. .

d. Menerbiltan Gempita Sebagai sarana komunikasi dan media informasi program dan kegiatan DNIKS dan Orsos juga diteruskan penerbitan Tabloit GEMPITA. Berita yang disiarkan dalam media ini merupakan aktivitas yang diilakukan oleh Pengurus dan kegiatan peringatan penting yang dilakukan organisasi seperti Acara Peringatan HUT Orsos, Hari Lanjut Usia, Penyandang Disabilitas dsb. Media ini juga digunakan untuk menyiarkan kegiatan kunjungan peserta OST antara lain dengan mewawancara tokoh atau pimpinan LKKS dalam mengunjungi Posdaya. Penerbitan Gempita ini menurut rencana dilakukan setiap empat bulan sekali, tetapi tahun 2012 dan 2013 baru sempat diterbitkan 2 kali karena kesibukan para petugasnya yang juga memiliki aktivitas lainnya.

e. Berpartisipasi dalam Forum Bakohumas yang dikoordinasikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo).

DNIKS sebagai diketahui ikut menjadi anggota Bakohumas untuk menjalin kerjasama dibidang Komunikasi dan Informasi dengan intansi lain yang dikoordinasikan oleh Kementerian Kominfo. Aktifitas Bakohumas frekuensinya cukup tinggi dan Humas DNIKS selalu diundang untuk hadir dalam kegiatan atau acara kunjungan ke daerah-2. Karena kesetersediaan anggaran perjalanan ke daerah yang terbatas, maka petugas Humas DNIKS tidak selalu dapat berpartisipassi dalam acara kunjungan yang dilakukan oleh Bakohumas tersebut. . 4. Bidang Kerjasama dengan Instansi Pemerintah dan Lembaga Masyarakat. Kegiatan dan program dilaksanakan untuk menjalin kerjasama dan pengembangan jejaring kemitraan dengan instansi pemerintah serta lembaga atau organisasi sosial tingkat Nasional maupun Internasional. Kerjasama dengan instansi Pemerintah selalu dibina dengan ikut aktif dalam kepanitian peringatan Hari-2 Besar yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial. DNIKS juga selalu aktif berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian lain dalam membahas program seperti yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Kementerian Daerah Tertinggal, Kementerian Kesehatan, BKKBN, Kantor Menko Kesra termasuk mengikuti Pokja yang dibentuk atau penyusunan materi program yang dikembangkan. Kerjasama dengan lembaga atau organisasi juga dilakukan dengan Orsos lain, Perguruan Tinggi dan Lembaga yang memerlukan sinergi dan kerjasama dengan DNIKS.

37

Dalam upaya menjalin kerjasama antara Pemerintah, Masyarakat, Perguruan tinggi dan mencari model - model pelaksanaan program kesejahteraan social DNIKS telah melakukan serangkaian kegiatan Seminar di Kantor DNIKS dengan Tema Umum “Gerakan Pemberdayaan untuk mendorong Pengentasan Kemiskinan menuju Pencapaian MDGs dalam Perspektif Pembangunan Kesejahteraan Sosial”. Tujuan dilaksanakannya Seminar adalah sebagai wahana dalam menghimpun gagasan dan pemikiran konstruktif, serta saran-saran praktis dalam mendorong gerakan pengentasan kemiskinan melalui pembangunan sosial yang berpusat pada manusia dalam pencapaian sasaran MDGs. Adapun rincian pelaksanaan kegiatan seminar pada tahun 2012 antara lain telah dilaksanakan sebagai berikut a. Pada tanggal 25 Januari 2012 dilakukan dengan tema “Sosialisasi Program Badan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (BALKS) dan Lembaga Sertifikasi Pekerjaan Sosial (LSP)” dengan moderator Dr Rohadi Haryanto, MSc (Sekjen DNIKS). Seminatr tersebur diisi oleh dua orang nara sumber yaitu - Bapak (Alm) Fery Devi Johannes (Ketua BALKS) dg topik bahasan “Profesionalisme LKS dan Urgensi Akreditasi sebagai Akuntabilitas Publik” - Bapak Rudi Saprudin Darwis, S. Sos, M.Si. (Ketua LSPS) yang diwakili oleh Drs. Binsar Siregar, M. Psi dan Ibu Herawati, AKS Anggota LSPS, dengan topik bahasan ”Sertifikasi Pekerjaan Sosial”. b. Seminar pada tanggal 29 Februari 2012 bertema “Strategi Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial” dimoderatori oleh Bapak DR. Oos Anwas (Assisten Direktur Bidang Organisasi dan Promosi DNIKS) diisi oleh dua orang nara sumber, yaitu :. - Bapak Drs. Fordolin Hasugian, M.Si (Dosen Pascasarjana STISIP Widuri Jakarta dengan topik bahasan ”Strategi Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosal” - Ibu Miryam S.V. Nainggolan, Psi, MSW., (Dosen Fakultas Psikologi Universitas Indonesia) dengan topik bahasan ”Dasar-dasar dan Prinsip Penggalangan Dana untuk Pembangunan Kesejahteraan Sosial”, yang dimoderatori oleh Bapak DR. Oos Anwas (Assisten Direktur Bidang Organisasi dan Promosi DNIKS). c. Pada tanggal 18 April 2012 bertema “Model Pemberdayaan Masyarakat dalam CSR” yang dimoderatori Bapak Prof. DR. Haryono Suyono (Ketua Umum DNIKS) diisi oleh dua orang nara sumber : - Bapak Dr. Soni A. Nurhaqim, M.Si. (Dosen Jurusan Kesejahteraan Sosial UNPAD Bandung) dengan topik bahasan “Model Pemberdayaan Masyarakat” - Bapak Drs. Ishartono, MA. (Dosen Jurusan Kesejahteraan Sosial UNPAD Bandung) dengan topik bahasan “Model Pemberdayaan Masyarakat oleh Perusahaan” Program Community Development British Petrolium (BP) Offshore North Java di Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu tahun 2008, d. Seminar pada tanggal 14 Juni 2012 bertema “Pembangunan Kesejahteraan Sosial menurut Ajaran Islam” yang diisi oleh Dr. Waryono Abdul Ghafur (Dosen Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) dengan moderator Dr. Damanhuri Rosadi, SKM, (Wk Sekjen DNIKS). e. Seminar pada tanggal 13 Agustus 2012 bertema “Kesejahteraan Sosial Perspektif ALQur’an” yang diisi oleh Asep Usman Ismail (Dosen Program Studi Kesejahteraan Sosial UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) dengan moderator Dr. Damanhuri Rosadi, SKM, (Wk Sekjen DNIKS).

38

Untuk menjalin kerjasama dalam pembangunan Kesejahteraan Sosial pada tahun 2012 DNIKS telah mengidentifikasi beberapa organisasi yang memiliki potensi untuk menjadi anggota DNIKS. Organisasi tersebut antara lain, Yayasan Amalilah, Yayasan Loius Braille, Portupencanak, FKPKBM, FKKADK, dan PPUAP. Sesuai dengan ketentuan dalam AD/ART dan persyaratan yang telah dipenuhi organisasi2 tersebut telah diajukan ke Badan Perwakilan Anggota untuk menjadi anggota DNIKS dan sebagai hasilnya organisasi2 tersebut telah diterima sebagai anggota DNIKS meskipun ada diantarnya sebagai anggota Luar Biasa, yaitu FKKADK. Dalam tahun 2012 DNIKS juga telah manjadi salah satu pilar dari organisasi yang bergabung dalam KPSI (Konsorsium Pekerjaan Sosial Indonesia), yang anggotanya terdiri dari IPPSI, IPSPI, IPSM, IMKSI, dsb dari pilar Pemerintah diwakili Sekjen Kemensos sebagai anggota dan saat ini menjabat Ketua KPSI. Ditingkat Internasional Kerjasama yang baik juga telah dibina dengan ICSW baik untuk Wilayah Asia Pasific maupun ICSW dunia yang berkedudukan di Negeri Belanda. DNIKS mengikuti GO NGO Forum yag diselenggarakan oleh ICSW Asia Pasific pada mulaitahun 2009, 2019, 2011 dam tahun 2012 yang diselenggarakan di Bangkok. Tahun 2012 DNIKS juga telah diundang oleh NGO China untuk mengukuti Seminar di Beijing dan mengunjungi kegiatan NGO di Propinsi Nanjing dan Guandong. Dari DNIKS telah berangkat Moh Yarman, Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi dan Dr. Rohadi Haryanto, Sekjen DNIKS. DR. Tjuk Kasturi Sukiadi,SE. juga telah mewakili DNIKS dalam pertemuan dasa warsa penyandang disabilitas di Incheon Kore Selatan. Pada tahun 2013 DNIKS juga diundang lagi oleh NGO di Cina untuk mengadakan studi banding dan dihadiri oleh DR. Lila Refiana. Kerjasama dalam penyelenggaraan Seminar Internasional juga telah dilakukan oleh Pengurus DNIKS, baik dalam penyelenggaraan Seminar Kesejahteraan Sosial yang dilakukan di Ht. Sultan di Jakarta, maupun di Hotel Ambarukmo Yogyakarta. Kedua Seminar ini didukung oleh Kemensos dengan dibantu oleh unsur-2 yang tergabung dalam KPSI. Partisipasi Pengurus DNIKS dalam penyelenggaraan Seminar selain duduk dalam Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana juga telah mengisi sebagai salah satu Pembicara, yaitu Prof. Dr. Haryono Suyono, Ketua Umum yang menyampaikan Gerakan Pemberdayaan Sosial berbasis Masyarakat dalam rangka Pencapaian MDGs. DNIKS dan Yayasan Damandiri juga telah membantu dalam memfasilitasi dan mengatur acara kunjungan lapangan yang diselenggarakan dalam Seminar di Yogyakarta untuk melihat kegiatan Posdaya di Kabupaten Kulon Progo dan Bantul. 5. Bidang Relawan dan Peduli Bencana Kegiatan Bidang ini pada tahun 2011 telah diriikan Ikatan Relawan Sosial Indonesia (IRSI) untuk tingkat Nasional yang dipimpin oleh Bp. Parni Hadi. Setelah terbentuk di tingkat Pusat IRSI terus melakukan pengembangan organisasi di Tingkat Propinsi antara lain di Kalsel, Jawa Timur dan DKI Jakarta. Irsi juga telah melakukan pelatihan sumber-daya manusia kesos dalam hal kesiapan dan tanggap/peduli menghadapi bencana. Latihan SDM Kesos dalam kesiapan menghadapi bencana telah dilakukan di Kota Yogyakarta dan Banjarmasin. Pelatihan ini terlaksana berkat kerjasama dengan BK3S Yogya dan Kal Sel. Sebagai materi latihan telah diterbitkan buku Panduan untuk para Relawan dalam menghadapi bencana, khususnya dalam menolong orang tua dan penyandang cacat. Ditingkat kota telah dibentuk IRSI Kota Bekasi. Kegiatan dalam bidang ini yang dilakukan oleh IRSI juga mulai tampak konkrit pada saat terjadinya bencana banjir di DKI Jakarta akhir tahun lalu yang dilakukan oleh para relawan sosial di DKI Jakarta, meskipun organisasi belum resmi terbentuk. Mereka telah menyediakan bantuan dengan mendirikan Posko serta mengunjungi para korban di pengungsian. Bantuan untuk para pengungsi juga berhasil dikumpulkan dengan menghimpun sumbangan dari para dermawan yang ada di DKI Jakarta. Di tingkat International Ketua Umum dan Ketua Irsi juga telah menjadi pembicara kunci dalam Seminar tentang bencana

39

yang dilaksanakan oleh niversitas Gadjah Mada bekerjasama dengan East West Center di Hawai dan BNPB pada bulan Juni 2013. 6. Program Pemberdayaan Sosial Terpadu Guna melakukan Program Pemberdayaan Sosial Terpadu DNIKS telah ikut aktif bersama Yayasan Damandiri dengan mengajak Pengurus BK3S atau LKKS mengembangkan Posdaya. Propinsi yang telah menyambut baik dan telah berinisiatif untik mengembangkan program ini antara lain LKKS/ BK3S dari Propinsi Sumbar, Lampung, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur dan Jambi. Program pemberdayaan dengan sasaran keluarga miskin ini setiap tahun terus berlanjut melalui gerakan yang diprakarsai oleh Yayasan Damandiri bekerjasama dengan pemerintah daerah dan perguruan tinggi sebagai mitra kerjanya. Gerakan pembentiukan Posdaya ini cukup pesat dengan digalakkannya KKN Tematik Posdaya yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi. BK3S Propinsi yang telah terlibat didalam program KKN ini antara lain LKKS Sumbar, BK3S Kaltim dan BK3S Jambi. Sampai tahun 2013 gerakan pembentukan Posdaya melalui KKN telah terbentuk tidak kurang dari 20 ribu Posdaya dengan melibatkan lebih dari 100 Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta. Di wilayah Sumatra pengembangan Posdaya melalui KKN ini yang telah menjangkau di Propinsi Bengkulu, Lampung, Sumatra Selatan, Jambi dan Riau. Dan Bangka Belitung. Sedangkah di wilayah Kalimantan mencakup Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan sebelumnya di Kalimantan Selatan. BK3S Kaliamantan Timur dalam rangka KKN Tematik ini bekerjasama dengan Universitas Widya Gama. Khusus Perguruan Tinggi yang memiliki latar belakang pendidikan agama seperti UIN dan IAIN dibawah koodinasi Universitas Islam Negeri di Malang, telah dikembangkan khusus, Posdaya berbasis Masjid. Sampai tahun 2013 tidak kurang dari 300 Posdaya telah dibentuk dengan berbasis Masjid atau tempat ibadah/pondok pesantren, antara lain di D.I. Yogyakarta, Provinsi JawaTengah, Jawa Barat, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan dan juga Propinsi Riau dan Lampung. 7.

Program Perlindungan Sosial Sejak tahun 2010 program yang diselenggarakan Bidang Perlindungan Sosial ini dilaksanakan terutama melalui kegiatan Pokja P3STG. Kegiatan yang dilakukan merupakan tindak lanjut kegiatan yang berlangsung sebelumnya dan mulai tahun 2011 telah menetapkan Model Pelayanan Penyandang Disabilitas Intelektual (APDI) dalam bentuk pemberian latihan ketrampilan, setelah anak APDI tersebut lulus sekolah tingkat dasar dan lanjut pertama. Model pendidikan seperti bentuk sekolah ketrampilan ini selain dilakukan di sekolah yang dibina oleh Yayasan Asih Budi I dan II, oleh Pokja P3STG dengan bantuan Yayasan Dharmais dicoba untuk diterapkan di sekolah luar biasa yang ada wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur serta Jakarta Barat dan Jakarta Pusat. Model yang telah berhasil dilakukan oleh Bidang Perlindungan Sosial tahun 2012 dan diteruskan tahun 2013 diikuti juga dengan penyelenggaraan bhakti sosial dalam rangka acara peringatan Hari Penyandang Disabilitas Internasional yang diisi dengan pelayanan kesehatan gratis dan bantuan sembako untuk keluarga miskin. Beberapa hari sebelumnya Bidang ini juga telah menyelenggarakan acara gerak jalan yang diikuti anak- penyandang disabilitas di Jl. Thamrin yang berakhir di Studio RRI Jakarta yang dilaksanakan baik tahun 2012 dan 2013 seperti yang telah dilaporkan dalam bidang KIE diatas. . Program latihan ketrampilan untuk kaum penyandang disabilitas yang telah dirancang oleh Bidang Perlindungan Sosial bekerja sama dengan Bidang Pendidikan, yaitu latihan komputer bicara yang diselenggarakan oleh PP Pertuni dengan dukungan DNIKS. Kegiatan yang telah

40

dimulai tahun 2011 dilanjutkan tahun 2012, meskipun DNIKS tidak selalu dapat memberikan dukungan seperti yang diharapkan tetapi selalu berupaya mendudkung kegiatan yang diselenggarakan oleh DPP Pertuni ini tetap berlangsung. Latihan untuk guru sekolah tuna rungu yang dilaksanakan oleh Yayasan Santi Rama pada tahun 2010 telah mendapat dukungan dari DNIKS. Kegiatan telah dirancang untuk dilakukan lagi pada tahun 2011 dan 2012 tetapi belum dapat dilaksanakan karena terjadinya pengangkatan guru bantu di Sekolah tersebut oleh Pemerintah DKI Jakarta menjadi PNS. Sebagai diketahui guru bantu di Santi Rama dari SLB swasta lainnya di DKI Jakarta menyebabkan sekolah2 tersebut kekurangan guru, sehingga menyebabkan untuk sementara rencana latihan belum dapat dilaksanakan. Rencana kegiatan latihan ini diprogramkan lagi pada tahun 2013. Permasalahn pengangkatan guru bantu di SLB swasta yang dirasakan oleh lembaga pendidikan swasta di DKI Jakarta tersebut telah menjadi perhatian Pimpinan DNIKS dan untuk membantu menyelesaikannya telah dikirim surat ke Gubernur DKI Jakarta serta Menteri Pendidikan Nasional. Meskipun reaksi dari Dinas Diknas DKI agak lambat tetapi dalam perkembangan terakhir tampaknya tenaga guru bantu yang diangkat menjadi guru sekolah negeri atau PNS masih diperbolehkan tetap bekerja di SLB swasta yang bersangkutan. 8. Pendidikan dan Latihan dan Pemberdayaan Perempuan. Bidang Pendidikan dan Latihan dan Bidang Pemberdayaan Perempuan tahun 2012 telah merencanakan pengembangan dan pelatihan sumber daya manusia kesejahteraan sosial untuk organisasi sosial atau lembaga non-pemerintah, terutama yang berasal dari penyandang disabilitas wanita dalam bidang wira-usaha. Kegiatan kerjasama kedua bidang ini akan dibantu oleh Yayasan Mustika Ratu untuk memberikan pengetahuan dan ketrampilan wirausaha bagi tuna daksa wanita. Latihan ini meskipun telah disusun rencananya dan mendapat kesanggupan untuk pemberian materi dari Yayasan Mustika Ratu, tetapi masih perlu mendapatkan sumber pembeayaan untuk pelaksanaan. Untuk melaksanakan latihan ini telah diajukan usulan kepada Yayasan Dharmais, tetapi belum disetujui, sehingga latihan ini dirancang kembali untuk dilaksanakan tahun 2013. Meskipun demikian dalam rangka pengembangan wirausaha PPCI dan HWDI telah merancang kegiatan dan juga mengirim tenaga untuk mengikuti latihan ketrampilan yang diselenggarakan oleh Balai Latihan Kerja di Cibinong milik Kementerian Sosial. 9. Program Rutin dan Pembinaan Administrasi Perkantoran Program yang menjadi tanggung jawab Sekretariat DNIKS ini diarahkan untuk mengkonsolidasikan dan memperkuat administrasi serta memantapkan manajemen DNIKS. Secara khusus untuk perkuatan administrasi dilakukan pengaturan kembali ketentuan administrasi perkantoran dan personil yang telah dikeluarkan oleh Sekretaris Jenderal pada tahun 1996. Ketentuan yang diatur oleh Sekjen tersebut dilihat dari subtansi perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan yang telah berlangsung lebih dari 16 tahun. Seperti contoh besarnya uang lembur, beaya lumsum untuk perjalanan dinas perlu disesuikan dengan kondisi yang ada pada saat ini. Kepada pegawai juga diproses untuk mendapatkan jaminan kesehatan oleh Jamsostek yang premi atau iuran dibayar oleh Kantor DNIKS. Pajak yang harus dibayar oleh pegawai juga mulai ditertibkan, meskipun menambah beban karena harus dibayar oleh Kantor DNIKS. Pengaturan disiplin pegawai dan optimalisasi kerja serta perbaikan gaji dan tunjangan/fasilitas pegawai juga dicoba untuk lebih ditingkatkan dengan rangsangan untuk pemberian hadiah bagi yang kinerjanya dapat diandalkan yang dicantumkan dalam peraturan kepegawaian DNIKS. Perbaikan tunjangan transport dan uang makan juga disesuikan dengan perkembangan beaya sehari-hari yang dikeluarkan pegawai. Karena ada ketentuan upah minimum untuk wilayah DKI Jakarta yang cukup tinggi, maka pegawai DNIKS juga telah disesuaikan pendapatannya, sehingga tidak ada yang kurang dari upah minimum. Untuk mereka yang sudah waktunya memasuki usia pensiun ketentuan proses purna bhakti pegawai diatur kembali tidak

41

sampai mencapai umur 60 tahun. Hal ini agar menurunkan produktivitas kerja. Dengan demikian yang sudah pantas memasuki usia pensiun sesuai dengan jenis pekerjaan atau tugas di kantor diberikan kesempatan purna tugas dengan diberikan pesangon. Dengan langkah-langkah tersebut pelaksanaan tugas dapat dilaksanakan dengan lebih effektif dan efisien dan beban untuk gaji pegawai juga dapat lebih dihemat IV. KESIMPULAN Program Kerja tahun 2009-2013 yang telah dirancang oleh Pengurus DNIKS telah dilaksanakan dengan hasil yang cukup menggembirakan meskipun belum optimal. Hampir semua pokok-pokok kegiatan telah dapat terlaksana, meskipun beberapa kegiatan belum terealisir karena keterbatas dukungan dan keterbatasan dana. Kegiatan strategis yang belum terlaksana dimasukkan kembali dalam rencana kegiatan tahun 2013 dan sebagian telah diambil langkah-langkah untuk dimulai. Dalam melaksanakan kegiatan tahun 2009-2013 dapat dilaporkan hambatan utama adalah karena situasi yang makin sulit untuk memperoleh sumber-sumber pembeayaan. Dukungan untuk pelaksanaan program maupun rutin yang digunakan untuk belanja pegawai dan kebutuhan kantor sebagian besar bersal dari Yayasan Damandiri. Laporan dana masuk dan keluar selama 4 tahun seperti Lampiran B. Dukungan dari Kemensos dan lain instansi tampaknya sulit diharapkan dengan situasi anggaran yang makin ketat. Oleh karena itu untuk tahun–tahun selanjutnya diharapkan pencarian sumber dana perlu diintensifkan dengan mencari alternatif sumber dana lainnya yang mungkin dapat diperoleh. Jakarta, Agustus 2013 Ketua Umum Prof. Dr. Haryono Suyono

1. Lampiran A : Daftar Nama Organisasi dan Kegiatan yang Diberi Bantuan Dana DNIKS 2009-2013. 2. Lampiran B: Laporan Keuangan Tahun 2009, 2010, 2011 dan 2012..

42

Lampiran A.

No

DAFTAR NAMA ORGANISASI DAN KEGIATAN YANG DIBERI BANTUAN DANA DNIKS TAHUN 2009 s/d 2013

A 1 2 3 4

Nama Organisasi Anggota DNIKS TAHUN 2009 YPAC PERTUNI KCVRI FKPTG

5

LLI

6 7

PPCI LLI

8

FKPTG

9

BKKKS Sumbar

10

BKKKS Jabar

11 12

PMI YPAC Sumbar

13

Organisasi Lainnya Klien Tunet

14 15

16

Bencana Situ Gintung Yayasan Gema Penca Lain Lain Lain lain

Jenis Kegiatan atau acara yang di bantu

Jumlah Dana

Bantuan pengadaan kursi roda dan terapi (YPAC) Bantuan Biaya Munas ke VIII( PERTUNI) Bantuan untuk Cacat Veteran Bantuan untuk Pemberdayaan FKPTGTriwulan II ( Yayasan Asih Budi) Dukungan dharmais Bantuan untuk Panitia Hari Lanjut Usia Tahun 2009 Bantuan Biaya Rakernas ke VI (PPCI) Bantuan untuk Panitia Sarasehan Lanjut Usia( Dr. Damanhuri Rosadi) Bantuan untuk Pemberdayaan FKPTG Triwulan III ( Yayasan Asih Budi)Dukungan Dharmais Bantuan untuk para Korban Gempa Bumi ( BKKKS Sumbar) Bantuan untuk para Korban Gempa & Banjir ( BKKKS Jabar) Bantuan untuk para Korban Gempa & Banjir (PMI) Bantuan untuk para Korban Gempa & b anjir ( YPAC Sumbar)

Rp. Rp. Rp. Rp.

5.000.000,5.000.000,100.000,15.000.000,-

Rp.

10.000.000,-

Rp. Rp.

5.000.000,10.000.000,-

Rp.

15.000.000,-

Rp.

22.000.000,-

Rp.

10.000.000,-

Rp. Rp.

5.000.000,5.000.000,-

Bantuan untuk berobat mata Klien Tunet ( Ibu Haslinda) Bantuan untu para Korban Bencana Situ Gintung

Rp.

500.000,-

Rp.

10.000.000,-

Bantuan untuk Biaya Diklat Kewirausahaan & Keterampilan Yayasan Gema Pancasila ( Bpk. Mudhofir)

Rp.

5.000.000,-

Bantuan lain- lain

Rp.

3.200.000,-

Rp.

125.800.000,-

TOTAL

43

Lampiran B No B 1 2 3 4

Nama Organisasi Anggota DNIKS TAHUN 2010 FKPTG PPCI

5

PERTUNI YAYASAN SANTI RAMA FKPTG

6

Yayasan Asih Budi

7

HWPCI

8

FKPTG

9 10 11

SOIna HWPCI FKPTG

12

FKPTG

13

FKPTG

14

Organisasi Lainnya Bpk Dhortheis

15 16

Yayasan Putri zamrud Yayasan S.I

17

Penca Keliling


Jumlah Dana

Pemberdayaan anak Tuna Grahita (FKPTG) Sponsor Peneritan Buku Album figure Luar Biasa di Indonesia Pelatihan Komputer Bicara untuk Tuna Netra Semiloka Sistem Pelayanan & Pendidikan Bagi Tuna Rungu Indonesia Bantuan Triwulan I Tahun 2010Pemberdayaan Anak Tuna Grahita (FKPTG) dari yayasan Dharmais Bantuan untuk Semiloka Nasional Tunagrhita

Rp. 15.000.000,Rp. 8.000.000,-

Bantuan untuk Tranportasi Sosialisasi Radio FM Bantuan Triwulan II Tahun 2010 Pemberdayaan Anak Tuna Grahita(FKPTG) dari yayasan Dharmais Bantuan untuk PORNAS ke VI Bantuan untuk Pembelian 5 buah Kursi Roda Bantuan Triwulan III Tahun 2010 Pemberdayaan Anak Tuna Grahita(FKPTG) dari yayasan Dharmais Bantuan Triwulan IV tahun 2010 Pemberdayaan Anak Tuna Grahita(FKPTG) dari yayasan Dharmais Bantuan untuk Forum Komunitas Peduli Tunagrahita dalam Rangka Gerak jalan Bersama ( Ibu Aryanto)

Rp.

Bantuan Pinjaman Biaya Operasi Bapak Dortheis Wopari ( Ka. BK3S Papua) Bantuan Yayasan Putri Zamrud Ciputat ( Sosialisasi Posdaya) Bantuan untuk Korban Musibah Merapi Yogyakarta Bantuan untuk Tranportasi Penca Keliling Indonesia (Imbar B actiar)

Rp. 10.000,000,-

Rp.

500.000,-

Bantuan lain- lain

Rp.

3.600.000,-

Rp. 11.500.000,Rp. 5.000.000,Rp. 15.000.000,Rp. 15.000.000,100.000,-

Rp. 15.000.000,Rp. 10.000.000,Rp. 25.000.000,Rp. 15.000.000,Rp. 15.000.000,Rp.

Rp.

5.000.000,-

5.000.000,-

Rp. 10.000.000,-

Lain Lain 18

Lain- lain TOTAL

Rp. 146.990.000,-

44

Lampiran B No C 1

Nama Organisasi Anggota DNIKS TAHUN 2011 YPAC PUSAT

2

FKPTG

3

FKPTG

4

FKPTG

5

HWPCI

6

FKPTG

7

PERTUNI

8

Yayasan Asih Budi

10

Organisasi Lainnya LP3M UST Yogyakarta PENCA

11

Lain- Lain Lain- lain

9

Jenis Kegiatan atau acara yang di bantu Bantuan ke YPAC PUSAT dalam rangka Pelatihan Bagi Calon Relawan Bantuan untuk Yayasan Asih Budi untuk Pemberdayaan FKPTG (Triwulan I) Dukungan Dharmais Bantuan untuk Yayasan Asih Budi untuk Pemberdayaan FKPTG ( Tri Wulan II) Dukungan Dharmais Bantuan Yayasan Asih Budi Kwartal III dari Dukungan Dharmais Bantuan untuk HWPCI ( Semiloka Nasional Wanita Disabilitis) Bantuan Yayasan Asih Budi ( Pemberdayaan FKPTG) Triwulan IV Bantuan untuk Rakernas PERTUNI tgl 12 s/d 16 Des 2011 di Jakarta Bantuan untuk Yayasan Asih Budi untuk Penyelenggaraan Lokakarya Tentang Tunagrahita tgl 17 Des-2011 di Gedung Femina Jakarta

Jumlah Dana Rp. 2.500.000,Rp. 15.000.000,Rp. 15.000.000,Rp. 15.000.000,Rp. 3.000.000,Rp. 15.000.000,Rp.

3.000.000,-

Rp.

5.000.000,-

Bantuan untuk biaya konsumsi LP3M UST Rp. 3.000.000,Yogyakarta ( Pos Daya) Bantuan untuk Gerak jalan Penca di RRI tgl 4 Rp. 10.000.000,Des 2011 melalui Ketua IRSI Bantuan Lain- Lain

TOTAL

Rp.

6.500.000,-

Rp. 156.990.000,-

45

Lampiran B No D 1 2 3

Nama Organisasi Anggota DNIKS TAHUN 2012 FNKCM FNKDI PORTURIN

4

Yayasan Asih Budi

5 6

Yayasan Asih Budi PERTUNI

7

Organisasi Lainnya Dian Inggrwsati

8 9 10 11

Yayasan Siswa Terpadu (Ibu Lies) GNLP ( Gerakan nasional Lansia Peduli) Yayasan Narindra ( Ibu Trusty) Jos Rizal Mahasiswa Univ Jember Jawa Timur

12

Ridzi salam Ridwan Univ. Pajajaran ICSD

13

Hajbudin Hekmatiar STKS Bandung

14

Lain-Lain Lain- kain


Jumlah Dana

Penyelenggaraan Kongres VII Konsumsi untuk Pengukuhan dan rapat Keberangkatan ke Seoul, Korea Selatan untuk mengikuti Pekan Olah Raga Tuna Rungu Biaya Pelatihan Bagi Penyandang Disibalitas Intelektual Transport Peserta Gerak Jalan HDI Tahun 2012 Biaya Keberangkatan Delegasi ke Sidang Umum WBU-IOCEVI di Bangkok

Rp. 5.000.000,Rp. 5.000.000,Rp. 2.500.000,-

Mengikuti Kontes Miss Deaf International di Ankara , Turkey Renovasi bangunan tempat latihan kerja terkena banjir Peringatan Jambore Nasional Peringatan hari Lansia ( Halun) di TMII Penyelenggaraan Acara Berbuka Puasa dengan Keluarga Penyandang Disabilitas Hadiah Beasiswa bagi Pemenang Penulisan Karya Bhakti Mahasiswa Kesejahteraan Sosial. ( Forum Student ICSD) Juara II Hadiah beasiswa bagi Pemenang Penulisan Karya Bhakti Mahasiswa Kesejahteraan Sosial ( Forum Student ICSD) Juara I Hadiah Bagi Pemenang Penulisan Karya Bhakti Mahasiswa Kesejahteraan Sosial. ( Forum Student ICSD) Juara III

Rp. 2.500.000,-

Bantuan Lain- Lain

Rp.

TOTAL

Rp. 30.000.000,Rp. 5.000.000,Rp. 50.000.000,-

Rp. 5.000.000,Rp. 45.000.000,Rp. 1.000.000,Rp. 3.410.000,Rp. 4.000.000,Rp. 2.210.000,-

500.000,-

Rp.156.990.000,-

46

Lampiran B No C 1 2

Nama Organisasi Jenis Kegiatan atau acara yang di bantu Anggota DNIKS TAHUN 2013 s/d BLN JUNI * Bln Mei 2013 YPAC Penerbitan Buku Ultah HWDI Bantuan Biaya Rakernas HWDI Bln Juni Lain- lain Bantuan Lain - Lain TOTAL

Jumlah Dana

Rp. 5.000.000,Rp. 5.000.000,Rp. 1.000.000,Rp. 6..000.000,-

Jakarta, 31 Juli 2013 Bagian Keuangan DNIKS

47

BAHAN POKOK-POKOK PROGRAM DEWAN NASIONAL INDONESIA UNTUK KESEJAHTERAAN SOSIAL (DNIKS) MASA BAKTI KEPENGURUSAN 2013-2017 I.

PENDAHULUAN 1. Posisi “Bahan Pokok-Pokok Program Kerja DNIKS 2013-2017”, semata-semata disusun sebagai bahan pemikiran dan pertimbangan, untuk memberikan inspirasi dan mendorong semangat Badan Pengurus DNIKS yang baru. Penyusunan bahan ini bukan dimaksudkan untuk menetapkan atau membatasi apa yang perlu dilaksanankan oleh Pengurus Baru, tetapi membantu mengidentifikasi hal-hal perlu dilakukan dan disepakati oleh peserta Munas serta setelah dibahas dan dijadikan mandat oleh anggota untuk dilaksnakan oleh Badan Pengurus DNIKS. 2. Adagium bahwa “Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini” berlaku bagi Program Kerja DNIKS Tahun 2013-2017, sehingga diharapkan rencana dan hasil Program Kerja Tahun 2013-2017 nanti harus lebih baik dari Rencana dan hasil Program Kerja DNIKS Tahun 2009-2013. Hal ini didasarkan pengertian bahwa kemajuan bukan merupakan suatu keniscayaan, meskipun lingkungan (politik, ekonomi dan sosial), tantangan dan permasalahan sosial lebih kompleks dan lebih berat serta tuntutan masyarakat akan kesejahteraan lebih kuat dari pada Tahun 2009-2013. 3. Bahan Pokok-Pokok Program Kerja DNIKS 2013-2017 disusun berdasarkan evaluasi kualitatif tentang kinerja pelaksanaan Program Kerja 2009-2013. Pengurus DNIKS 2009-2013 telah berupaya keras melaksanakan tugas sesuai undang-undang (Nomor : 11 Tahun 2009) dan pokok-pokok program kerja yang telah disusun dan disepakati dalam Munas DNIKS di Bandung Tahun 2009, namun patut diakui bahwa karena beratnya kendala dan tantangan yang dihadapi terutama sekali keterbatasan dana, maka belum semua kegiatan dapat dilaksanakan. 4. Bahan Pokok-Pokok Program Kerja DNIKS 2013-2017 mengantisipasi gelagat perubahan ekonomi, sosial, dan politik dinegeri ini terutama sekali gelagat privatisasi, marketisasi dan liberalisasi, yang cepat atau lambat bakal meminggirkan industri kesejahteraan sosial di negeri ini (yang pada umumnya tidak marketable dan tidak profitable). 5. Pokok-pokok Program Kerja DNIKS 2013-2017 perlu memberikan perhatian khusus kepada ledakan permasalahan sosial baru sejalan dengan globalisasi dan liberalisasi ekonomi dan perdagangan seperti merebaknya wabah HIV/AIDS, penyalahgunaan narkoba, human trafficking, migrant workers, child abuse, domestic violence, dll. Paling tidak untuk mengatasi hal-hal tersebut perlu dimintakan perhatian melalui policy advocacy kepada Pemerintah/Lembaga Legislatif di Tingkat Pusat, dan Pemerintah/ Lembaga Legislatif di Daerah. 6. Pokok-pokok Program Kerja DNIKS 2013-2017 juga perlu mengantisipasi ledakan permasalahan sosial sejalan dengan perubahan demografik serta perbaikan kualitas hidup bangsa Indonesia: seperti, pertumbuhan (jumlah dan proporsi) penduduk berusia lanjut (65 tahun keatas) 7. Pokok-pokok Program Kerja DNIKS 2013-2017 juga perlu memberikan perhatian khusus kepada tidak berdayanya organisasi-organisasi anggota DNIKS baik organisas-organisasi pelayanan sosial tingkat nasional maupun BKKKS/LKKS pada tingkat propinsi oleh karena kebijakan anggaran pemerintah (APBN dan APBD yang tidak membenarkan penyediaan dana bagi kegiatan operasional organisasi nirlaba dan nir-pemerintah di bidang kesejahteraan sosial) serta masih terbatasnya pengakuan dan dukungan politik bagi keberadaan dan peran mereka. 8. Secara khusus perlu adanya perhatian terhadap Undang-undang Nomor 11, Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yang konsep maupun cakupan program belum mencerminkan amanat dari Pancasila dan UUD 1945. Selain itu koordinasi peran serta masyarakat yang ditugaskan kepada LKKS diberbagai tingkatan belum mendapatkan kejelasan bagaiamana lembaga tersebut dapat melaksanakan perannya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

48

II. BAHAN POKOK-POKOK PROGRAM KERJA DNIKS 2013-2017 A. Visi :

B. Misi :

Terwujudnya hak-hak setiap orang akan kehidupan sejahtera, akses terhadap kesempatan dan manfaat untuk mencapai persamaan dan keadilan, dan terselenggaranya sistem jaminan sosial. a. mengkoordinasikan, membina, memberdayakan, memperkuat organisasi-organisasi kesejahteraan sosial atau pelayanan sosial anggota. b. mengadvokasi perundang-undangan dan kebijakan kesejahteraan sosial : keberadaan, kepentingan, posisi dan peran, fasilitas serta sumber-sumber penyelenggraan kesejahteraan sosial organisasi-organisasi anggota, serta hak-hak akan kehidupan sejahtera dan jaminan sosial rakyat yang tidak beruntung c. mengembangkan dan menyelenggarakan jejaring komunikasi, konsultasi, kerjasama dan kemitraan dengan oragnisasi-organisasi, badan-badan dan lembaga-lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial baik pemerintah maupun nir-pemerintah, lokal, nasional dan internasional. d. mengembangkan dan mendisseminasikan model penyelenggraraan kesejahteraan sosial. e. mengembangkan kapasitas management dan teknis organisasi-organisasi anggota.

C. Rancangan Pokok- Pokok Program Kerja DNIKS Tahun 2013-2017 1) Konsolidasi, revitalisasi, dan pengembangan kapasitas organisasi dan kegiatan organisasiorganisasi anggota. 2) Advokasi keberadaan, posisi, peran, dan sumber-sumber DNIKS serta organisasi-organisasi anggotanya, baik di pusat maupun di daerah-daerah kepada pemerintah dan lembaga legislatif pusat dan daerah. 3) Advokasi kebijakan kesejahteraan sosial dan hak-hak rakyat yang tidak beruntung akan kehidupan sejahtera, akses terhadap kesempatan, manfaat, sumber-sumber, pelayanan dan sumber-sumber kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan serta jaminan sosial. 4) Pengembangan dan penyelenggaraan jejaring komunikasi, koordinasi, kerjasama dan kemitraan baik de ngan organisasi-organisasi, badan-badan atau lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun nir-pemerintah, di pusat maupun di daerah-daerah dan dengan sector business, baik lokal, nasional maupun internasional. 5) Penelitian dan pengkajian perundang-undangan dan kebijakan kesejahteraan social, serta pengembangan serta disseminasi model-model penyelenggaraan kesejahteraan sosial. 6) Pengembangan dan perluasan serta peningkatan efektifitas pemberdayaan (ekonomi, sosial) warga masyarakat yang tidak beruntung. 7) Pengembangan pengetahuan, wawasan organisasi dan individual jajaran penyelenggaraan dan pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial dari organisasi-organisasi, lembagalembaga pelayanan kesejahteraan sosial nir-pemerintah, melalui kegiatan-kegiatan: seminar, sarasehan, lokakarya, pelatihan dan kunjungan kaji banding. Surabaya, 18 Agustus 2013 Panitia Pengarah

49

Lampiran 5 f. Pengesyahan Anggaran Dasar

MUSYAWARAH NASIONAL 2013 DEWAN NASIONAL INDONESIA UNTUK KESEJAHTERAAN SOSIAL SURAT KEPUTUSAN No.:6/432/SK-MUNAS/2013 tentang PENGESAHAN ANGGARAN DASAR DNIKS Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Musyawarah Nasional Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (Munas DNIKS 2013) yang berlangsung tanggal 18 – 19 Agustus 2013 di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur setelah: MENIMBANG

:

Bahwa sebagai landasan berpijak dalam melaksanakan mekanisme organisasi, maka perlu ditetapkan Anggaran Dasar DNIKS.

MEMPERHATIKAN

:

1. 2. 3. 4.

Anggaran Dasar DNIKS. Anggaran Rumah Tangga DNIKS. Saran dan Pendapat Para Peserta Munas DNIKS 2013. Hasil Sidang Komisi Organisasi dalam Munas DNIKS 2013. MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

PERTAMA

:

Mengesahkan Anggaran Dasar DNIKS sebagaimana terlampir. Ditetapkan di Pada Tanggal

: :




50



Surat Keputusan 6 /432/SK-MUNAS/2013 PENGESAHAN ANGGARAN DASAR DNIKS ANGGARAN DASAR DEWAN NASIONAL INDONESIA UNTUK KESEJAHTERAAN SOSIAL (DNIKS) MUKADIMAH

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa Bahwa sesungguhnya kemerdekaan Tanah Air dan bangsa Indonesia yang telah diperjuangkan dan dimiliki selama ini adalah merupakan jembatan perwujudan masyarakat Indonesia yang sejahtera, lahir dan batin, dan berkeadilan yang mendapat perlindungan dan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa. Kesejahteraan yang diwujudkan itu adalah keselamatan, ketentraman, kemakmuran lahir dan batin, baik bagi orang-orang sebagai anggota masyarakat maupun bagi seluruh masyarakat. Bahwa setiap orang mempunyai hak atas kesejahteraan sesuai dengan harkat dan martabat manusia, hak konstitusional warga negara serta hak asasi manusia, oleh karena itu setiap orang dan seluruh warga masyarakat berkewajiban mewujudkan keadaan yang sejahtera bagi diri, keluarga, masyarakat dan bangsa. Untuk mencapai dan mewujudkan masyarakat kesejahteraan sosial, atau masyarakat adil dan makmur, materil dan spiritual berdasarkan Pancasila, maka dilaksanakan pembangunan dalam segala bidang kehidupan masyarakat yang telah mendapat landasan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pasal-pasal yang bersangkutan tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial serta hak asasi. Insyaf dan sadar akan kewajiban setiap warga negara sebagai anggota masyarakat untuk turut serta dan berperan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera dan berkeadilan melalui usaha kesejahteraan sosial dan pembangunan sosial dari, oleh, dan untuk semua. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dipandang perlu untuk memantapkan kelembagaan dan peran Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial dalam Usaha Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan Sosial. BAB I NAMA, WAKTU, DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 1 NAMA Organisasi ini bernama Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DNIKS. Pasal 2 WAKTU DNIKS didirikan pada tanggal 17 Juli 1967, berdasarkan Piagam Pendirian Komite Nasional untuk Kesejahteraan Sosial, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Pasal 3 TEMPAT DAN KEDUDUKAN DNIKS berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia

51

BAB II ASAS, SIFAT, DAN BENTUK Pasal 4 ASAS DNIKS berasaskan PANCASILA Pasal 5 SIFAT Bersifat terbuka, independen, mandiri, menjunjung tinggi asas akuntabilitas dan tanggungjawab sosial, kesamaan kesempatan, dan tidak mengenal diskriminasi atas dasar apapun, bergerak di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan pembangunan sosial. Pasal 6 BENTUK DNIKS merupakan organisasi nirlaba tingkat nasional yang berbadan hukum dan berbentuk perkumpulan sebagai wadah koordinasi dan konsultasi dan advokasi. BAB III VISI DAN MISI Pasal 7 VISI Terwujudnya masyarakat Indonesia yang maju mandiri sejahtera, dan berkeadilan

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Pasal 8 MISI Mengkoordinasikan organisasi/lembaga sosial. Membina organisasi/lembaga sosial. Mengembangkan model penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Menyelenggarakan forum komunikasi dan konsultasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Melakukan advokasi sosial dan advokasi anggaran terhadap lembaga/organisasi sosial. Berperan dalam pemberdayaan masyarakat di bidang kesejahteraan sosial dan pembangunan sosial. Mengoptimalkan jejaring dan kemitraan di bidang kesejahteraan sosial dan pembangunan sosial tingkat nasional dan internasional. BAB IV TUJUAN DAN FUNGSI

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Pasal 9 TUJUAN Memberdayakan organisasi anggota dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan pembangunan sosial. Mengefektifkan sistem jaringan kerjasama kemitraan yang melembaga di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan pembangunan sosial. Terlaksananya advokasi efektifkan implementasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Memantapkan forum komunikasi dan konsultasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Pengembangan pusat data dan informasi peran masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Sosialisasi upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

52

1. 2. 3. 4.

Pasal 10 FUNGSI Memperjuangkan kebijakan tentang kesejahteraan sosial dan pembangunan sosial. Mengkoordinasikan upaya kesejahteraan sosial dan pembangunan sosial yang dilaksanakan oleh organisasi anggota DNIKS maupun anggota masyarakat lainnya. Memfasilitasi komunikasi, forum dan jaringan kerja dibidang kesejahteraan sosial dan pembangunan sosial tingkat nasional dan internasional. Memberdayakan dan memajukan organisasi anggotanya serta memfasilitasi bantuan teknis. BAB V KEANGGOTAAN Pasal 11 JENIS ANGGOTA

Anggota DNIKS terdiri atas: 1. Anngota Biasa 2. Anggota Luar Biasa 3. Anggota Kehormatan Pasal 12 ANGGOTA BIASA Anggota biasa DNIKS adalah : 1. Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BKKKS) / Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Propinsi. 2. Organisasi tingkat nasional yang bergerak dibidang kesejahteraan sosial dan pembangunan sosial yang cakupan dan atau wilayah kegiatannya meliputi sekurang–kurangnya 1/3 jumlah provinsi se Indonesia. 3. Organisasi jaringan dan kerjasama dibidang upaya kesejahteraan sosial dan pembangunan sosial. 4. Ketentuan lebih lanjut keanggotaan akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 13 ANGGOTA LUAR BIASA Anggota luar biasa DNIKS adalah organsasi sosial yang memiliki visi yang sama dengan DNIKS tetapi tidak dapat memenuhi ketentuan pasal 12. Pasal 14 ANGGOTA KEHORMATAN Anggota kehormatan adalah perseorangan yang telah berjasa dan berbakti dalam upaya kesejahteraan sosial dan pembangunan sosial. Pasal 15 HAK ANGGOTA Hak Anggota: 1. Anggota biasa mempunyai hak bicara, hak suara, hak memilih dan hak dipilih dalam musyawarah nasional. 2. Anggota luar biasa mempunyai hak bicara dalam musyawarah nasional. 3. Anggota biasa, anggota luar biasa, dan kehormatan dapat memperoleh manfaat akses dari hasil program DNIKS.

53

Pasal 16 KEWAJIBAN ANGGOTA Kewajiban anggota : 1. Anggota biasa dan anggota luar biasa mempunyai kewajiban mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketentuan lain yang dikeluarkan oleh DNIKS. 2. Anggota biasa, anggota luar biasa dan anggota kehormatan yang mempunyai kewajiban memberikan kontribusi dan partisipasi untuk kegiatan bersama. 3. Anggota biasa mempunyai kewajiban membayar iuran tahunan. Pasal 17 HUBUNGAN ANGGOTA 1. Hubungan antara DNIKS dengan anggotanya bersifat kooperatif, kemitraan, koordinatif, konsultatif dan advokatif. 2. Masing – masing anggota bersifat independen dan otonom. BAB VI PERANGKAT ORGANISASI Pasal 18 Perangkat organisasi DNIKS adalah musyawarah nasional, badan perwakilan anggota, badan pengurus, dan badan pertimbangan. Pasal 19 MUSYAWARAH NASIONAL 1. Musyarah nasional adalah pemegang kekuasaan tertinggi. 2. Musyawarah nasional mempunyai wewenang untuk : a. Menerima atau menolak pertanggungjawaban. b. Menetapkan dan atau mengubah Anggaran Dasar. c. Memilih dan memberhentikan Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum Badan Pengurus DNIKS. d. Memilih dan memberhentikan Ketua & Anggota Badan Perwakilan Anggota. e. Menetapkan kebijakan dan program DNIKS 3. Musyawarah nasional dinyatakan sah jika dihadiri lebih dari 2/3 dari anggota biasa 4. Keputusan musyawarah nasional diambil berdasarkan musyawarah mufakat kecuali tidak tercapai pemupakatan, maka diambil melalui suara terbanyak. 5. Kehadiran anggota dalam musyawarah nasional dapat diwakili kepada anggota lain 6. Musyawarah nasional luar biasa dapat diadakan atas usulan: a. Ketua umum Badan Pengurus yang didukung oleh sekurang – kurangnya setengah plus satu dari jumlah anggota BP. b. Badan Perwakilan Anggota yang didukung oleh sekurang – kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota BPA. Pasal 20 BADAN PERWAKILAN ANGGOTA 1. Badan perwakilan anggota selanjutnya disebut badan perwakilan dipilih oleh musyawarah nasional dan beranggotakan wakil – wakil dari organisasi anggota DNIKS dan perorangan, tokoh masyarakat. 2. Anggota badan perwakilan berjumlah ditetapkan 21 ( dua puluh satu ) orang terdiri dari 9 (sembilan) orang wakil organisasi sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (1), 9 (sembilan ) dari unsur wakil organisasi sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (2 ), 3 (tiga) orang dari unsur perseorangan yang memiliki kemampuan, kompetensi, dan komitmen terhadap kesejahteraan sosial dan pembangunan sosial.

54

3. Badan Perwakilan Anggota bertugas : a. Mengesahkan program kerja tahunan badan pengurus. b. Memberikan saran dan mengawasi kinerja badan pengurus. c. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya. 4. Badan perwakilan mempunyai masa jabatan 4 (empat) tahun dan setelah habis masa jabatannya dapat dipilih kembali. 5. Keanggotaan badan perwakilan berakhir bilamana yang bersangkutan habis masa tugas, meninggal dunia, mengundurkan diri atau diberhentikan oleh musyawarah nasional. 6. Badan perwakilan dapat mengisi jabatan lowongan dan mengganti anggotanya sesuai dengan unsurnya. 7. Badan perwakilan bertanggungjawab kepada musyawarah nasional.

1.

2.

3. 4. 5. 6.

Pasal 21 BADAN PENGURUS Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum Badan Pengurus dipilih oleh peserta Musyawarah Nasional. Sebagai anggota Badan Pengurus dipilih dan ditetapkan Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum Badan Pengurus dengan memperhatikan suara pandangan umum Anggota dalam sidang pleno Munas dan berasal dari wakil – wakil organisasi anggota DNIKS dan perorangan yang memiliki kemampuan, kompetensi dan komitmen terhadap kesejahteraan sosial dan pembangunan sosial. Badan Pengurus bertugas: a. Menetapkan Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi. b. Melaksanakan Pokok–pokok Program Kerja Organisasi. c. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya dalam Musyawarah Nasional. Anggota Badan Pengurus memiliki masa jabatan 4 (empat) tahun dan setelah habis masa jabatannya dapat dipilih kembali. Keanggotaan Badan Pengurus berakhir bilamana yang bersangkutan meninggal dunia dan mengundurkan diri. Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum Badan Pengurus dapat mengisi jabatan lowongan dengan melakukan pergantian anggota badan pengurus yang meninggal dan/atau mengundurkan diri. Badan Pengurus bertanggung jawab kepada Musyawarah Nasional.

Pasal 22 BADAN PERTIMBANGAN Badan pertimbangan mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan saran kepada Badan Pengurus. Pasal 23 RAPAT – RAPAT 1. Musyawarah Nasional diselenggarakan 4 (empat) tahun sekali. 2. Musyawarah Nasional Luar Biasa sebagaimana pasal 19 ayat (6) diselenggarakan apabila: a. Adanya keadaan luar biasa dan kebutuhan mendesak yang menyangkut sendi kehidupan organisasi. b. Adanya keinginan mendesak untuk mengubah Anggaran Dasar. 3. Rapat Kerja Nasional diselenggarakan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali bersamaan dengan KNKS. 4. Rapat Badan Perwakilan diselenggarakan bersamaan waktunya dengan Rapat Kerja Nasional Badan Pengurus. 5. Rapat pleno Badan Pengurus diselenggarakan sekurang-kurangnya satu kali dalam 1 (satu) bulan. 6. Rapat pengurus harian Badan Pengurus diselenggarakan sekurang-kuranganya satu kali dalam 1 (satu) bulan. 7. Rapat badan pertimbangan diselenggarakan sekurang- kurangnya satu kali dalam 3 bulan.

55

BAB VII KONFERENSI NASIONAL KESEJAHTERAAN SOSIAL Pasal 24 KONFERENSI NASIONAL 1. Konferensi nasional kesejahteraan sosial bertujuan untuk menghimpun berbagai pandangan sebagai masukan untuk menilai berbagai pertimbangan serta merumuskan rekomendasi kebijakan dibidang kesejahteraan sosial dan pembangunan social. 2. Konferensi nasional kesejahteraan sosial diselenggarakan secara terbuka, diikuti oleh anggota DNIKS dan unsur-unsur masyarakat yang berminat terhadap kesejahteraan sosial dan pembangunan sosial. 3. Konferensi Nasional Kesejahteraan Sosial diselenggarakan 2 (dua) tahun sekali. BAB VII HARTA ORGANISASI Pasal 25 SUMBER DAN JENIS HARTA Harta kekayaan organisasi diperoleh dari: 1. Iuran Tahunan 2. Bantuan Pemerintah 3. Sumbangan yang sah 4. Hibah dari orang perseorangan atau organisasi Sumber lain yang sah dan tidak mengikat Pasal 26 PENGOLAHAN HARTA Pengolahan harta DNIKS dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan transparan. BAB VIII PERUBAHAN ANGGARAN DASAR Pasal 27 PERUBAHAN 1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh musyawarah nasional. 2. Musyawarah nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah jika dihadiri oleh lebih dari dua per tiga jumlah anggota biasa, sebagaimana ditetapkan Pasal 19 ayat 3. BAB IX PEMBUBARAN ORGANISASI Pasal 28 PEMBUBARAN 1. DNIKS dapat dibubarkan apabila angota menilai keberadaannya tidak diperlukan lagi. 2. Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh musyawarah nasional luar biasa yang khusus diselenggarakan untuk itu. 3. Penyelesaian pembubaran diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

56

BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 29 PERALIHAN Peralihan Angaran Dasar Organisasi terakhir ditetapkan pada acara Musyawarah Nasional DNIKS yang diselenggarakan pada tanggal 18-19 Agustus 2013 di Kota Surabaya, Jawa Timur. BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 30 PENUTUP 1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga (ART). 2. Dengan berlakunya Anggaran Dasar ini, maka Anggaran Dasar DNIKS yang berlaku sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi. 3. Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Pada tanggal :


PIMPINAN MUNAS DNIKS VII, Siswadi MBA Anggota

Dr. Asri Wijiastuti, M.Pd. Ketua

57

dr. Ricardo W. Astro Sekretaris

Lampiran 5 g. Pengesyahan Program Kerja.

MUSYAWARAH NASIONAL 2013 DEWAN NASIONAL INDONESIA UNTUK KESEJAHTERAAN SOSIAL SURAT KEPUTUSAN No.:7/432/SK-MUNAS/2013 tentang PENGESAHAN PROGRAM KERJA DNIKS TAHUN 2013-2017 Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Musyawarah Nasional Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (Munas DNIKS 2013) yang berlangsung tanggal 18 – 19 Agustus 2013 di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur setelah: MENIMBANG

:

Bahwa sebagai landasan dalam melaksanakan program kerja organisasi, maka perlu ditetapkan Program kerja DNIKS Tahun 2013-2017.

MEMPERHATIKAN

:

1. 2. 3. 4.

Menetapkan

:

PERTAMA

:

Anggaran Dasar DNIKS. Anggaran Rumah Tangga DNIKS. Saran dan Pendapat Para Peserta Munas DNIKS 2013. Hasil Sidang Komisi Program kerja Munas DNIKS 2013. MEMUTUSKAN

Mengesahkan Program kerja DNIKS Tahun 2013-2017 sebagaimana terlampir. Ditetapkan di : Pada Tanggal

Surabaya : 19 Agustus 2013



58



Surat Keputusan 7/432/SK-MUNAS/2013 PENGESAHAN RENCANA PROGRAM KERJA DNIKS TAHUN 2013-2017

Pokok-pokok Program Kerja DNIKS Tahun 2013-2017 : 1. Konsolidasi, revitalisasi, dan pengembangan kapasitas organisasi dan kegiatan organisasi-organisasi anggota, dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi . 2. Advokasi keberadaan, posisi, peran, an sumber-sumber DNIKS serta organisasi-organisasi anggotanya, baik di pusat maupun di daerah-daerah kepada pemerintah dan lembaga legislative pusat dan daerah. 3. Advokasi kebijakan kesejahteraan social dan hak-hak rakyat yang tidak beruntung akan kehidupan sejahtera, akses terhadap kesempatan, manfaat, sumber-sumber, pelayanan dan sumber-sumber kesejahteraan social, kesehatan, pendidikan serta jaminan social. 4. Pengembangan dan penyelenggaraan jejaring komunikasi, koordinasi, kerjasama dan kemitraan baik dengan organisasi-organisasi, badan-badan atau lembaga-lembaga kesejahteraan social pemerintah maupun nir-pemerintah, di pusat maupun di daerah-daerah dan dengan sector bisnis (melalui program a.l. : Corporate Social Responsibility), baik local, nasional maupun internasional. 5. Penelitian dan pengkajian perundang-undangan dan kebijakan kesejahteraan social, serta pengembangan serta diseminasi model-model penyelenggaraan kesejahteraan social . 6. Pengembangan dan perluasan serta peningkatan efektifitas pemberdayaan (ekonomi, social) warga masyarakat yang tidak beruntung. 7. Pengembangan pengetahuan, wawasan organisasi dan individual jajaran penyelenggaraan dan pelaksanaan pelayanan kesejahteraan social dari organisasi-organisasi, lembaga-lembaga pelayanan kesejahteraan social nir-pemerintah, melalui kegiatan-kegiatan : seminar, sarasehan, lokakrya, pelatihan dan kunjungan kaji banding. 8. Mengadakan program preventif di bidang kesejahteraan social USULAN KELOMPOK : 

Masalah kesejahteraan kaum lanjut usia hendaknya dapat lebih diperhatikan, karena jumlahnya cukup banyak, dan tidak semua sejahtera



Sebaiknya program kegiatan dapat mengerucut pada visi dan misi



Masalah human trafficking hendaknya mendapatkan perhatian serius



Membuat program kota yang layak anak



Membuat program yang diperlukan oleh masyarakat lewat pemberdayaan



Cara pelatihan pembuatan proposal untuk menangkap peluang CSR yang ada



DNIKS diharapkan dapat menangkap dana CSR yang ada, serta membuat daftar kontak untuk pendanaan dari lembaga donor

59



Pemanfaatn IT secara internal dan eksternal (domestic dan internasional). Program IT (semisal Pusdatin di YPAC Nasional juga On-Line Regular Meetings di Portu pencanak) dapat dimanfaatkan oelh DNIKS dalam meng-update para anggotanya (via skype, dll)



Isu sosial bukanlah merupakan isu yang cukup “sexy” dalam kegiatan pembangunan dibandingkan dengan isu lingkungan atau isu good governance (tata-kelola pemerintahan yang bai). Karenanya, hendaknya DNIKS dapat berperan untuk emnggabungkan isu sosial denga isu pembangunan lainnya (cross-cutting issues), sehingga target beneficiaries bidang kesejahtreraan social dapat dimsukkan dalam program lainnya tersebut (semisal: isu disabilitas dimasukkan dalam isu lingkungan dan good governance).



Program CSR dari sector bisnis( 1-3 % keuntungan perusahaan) dapat dimanfaatkan untuk kegiatan kesejahteraan social melalui Kemitraan (membantu daya beli masyarakat, pinjaman modal kerja : pelatihan, pendidikan, riset), dan melalui Bina Lingkungan (Penagnagnan bencana, pendidikan, kesehatan, emfasilitasi rumah-rumah ibadah,serta kegiatan pelestaria alam). DNIKS hendaknya lebih berperan untuk memfasilitasi program kemitraan dan lainnya.



Program advokasi hendaknya dapat elbih [eduli pada kepentingan daerah



Program DNIKS hendaknya dapat disebarluaskan tidak hanya di TVRI/RRI tapi juga di TV swasta yang lebih banyak pemirsanya. Kemasan program awerness campaign tentang kesejahteraan social dan isu terkait lainnya seperti disabilitas, dapat lebih dikomunikasikan pentingnya isu ini ke khalayak luas.



DNIKS hendaknya lebih berperan dalam memberikan pelayanan untuk kepentingan anak, perempuan, lansia. Dan penyandang disabilitas. Memberi perhatian pada masyarakat yang termarginalkan untuk mendapatkan kesejahteraan social yang inklusif.



DNIKS hendaknya lebih berperan dalam mengsahakan bantuan kerjasama tidak saja berdasarkan dana hibah, tetapi juga hal lainnya, misalnya bantuan tehnis, pelatihan, dll.

60

Lampiran 5 h; Rekomendasi.

MUSYAWARAH NASIONAL 2013 DEWAN NASIONAL INDONESIA UNTUK KESEJAHTERAAN SOSIAL SURAT KEPUTUSAN No.:8/432/SK-MUNAS/2013 tentang PENGESAHAN REKOMENDASI MUNAS DNIKS 2013 Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Musyawarah Nasional Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (Munas DNIKS 2013) yang berlangsung tanggal 18 – 19 Agustus 2013 di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur setelah : MENIMBANG

:

Bahwa sebagai bahan masukan kepada pihak-pihak terkait, maka perlu ditetapkan Rekomendasi Munas DNIKS 2013.

MEMPERHATIKAN

:

1. 2. 3. 4.

Anggaran Dasar DNIKS. Anggaran Rumah Tangga DNIKS. Saran dan Pendapat Para Peserta Munas DNIKS 2013. Hasil-hasil Konferensi Nasional Kesejahteraan Sosial 2013. MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

PERTAMA

:

Mengesahkan Hasil-hasil Konferensi Nasional Kesejahteraan Sosial 2013 dan selanjutnya ditetapkan sebagai Rekomendasi Munas DNIKS 2013 sebagaimana terlampir. Ditetapkan di Pada Tanggal

: :




61



Surat Keputusan 8/432/SK-MUNAS/2013 PENGESAHAN REKOMENDASI MUNAS DNIKS 2013

REKOMENDASI MUSYAWARAH NASIONAL KE VII DEWAN NASIONAL INDONESIA UNTUK KESEJAHTERAAN SOSIAL (DNIKS) TANGGAL 18 AGUSTUS 2013\ Memperhatikan, menengarai dan prihatin atas perundang-undangan dan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial sampai sekarang yang bukan saja masih jauh dariamanat Pembukaan, Pasal 28 H dan Bab XIV Undang-Undang dasar 1945, teta[I juga telah terkena dampak buruk globalisasi, liberalisasi dan pasarisasi ekonomi, sehingga kesejahteraann yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia belum terwujud. Sehubungan dengan hal-hal tersebut, Musyawarah Nasional Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) ke VII, tanggal 18 Agustus 2013 di Surabaya menyampaikan rekomendasi 1. Kepada Pemerintah Pusat dan DPR Republik Indonesia 1.1 Supaya segera mengubah paradigm penyelenggaraan kesejahteraan sosial residual karutas menjadi paradigm penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai hak warga negara untuk hidup layak sesuai dengan martabat manusia. Supaya segera mengubah dan memperbaiki perundang-undangan kesejahteraan sosial yang bukan saja tumopang tindih dan tidak sinkron satu dengan lainnya, tetapi juga masih berorientasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial residual/karitas sehingga tidak sesuai dengan amanat Pembukaan, Pasal 28 H dan Bab XVI Undang Undang Dasar 1945.arajat dan segera melaksanakannya Undang Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial sehingga benar-benar terintegrasi badan-badan dan program jaminan sosial yang berjalan selama ini, untuk segera terwujudnya keterjaminan kehidupan dan kesejahteraan warga Negara, sesuai dengan ketentuan Undang Undang dasar 1945. Sehingga dapat mencegah dan menangkalpak buruk globalisasi, liberalisasidan pasarisasi ekonomi dan risiko dampak krisis ekonomi regional dan global. 1.2 Supaya mendukung dan memperkuat kapasitas serta memberikan perhatian dan dukungan alokasi anggaran (APBN dan APBD) dan tenaga professional kepada organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga nir-pemerintah yang berkapasitas dan berkinerja, akuntable, serta telah terakreditasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial bagi warga masyarakat yang tidak beruntung. 1.3 Supaya mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat sipil dan dunia usaha untuk aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan. 2. Kepada Pemerintah Daerah dan DPR Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota : 2.1 Supaya memberikan perhatian, kepedulian, dukungan anggaran dan fasilitas yang memadai bagi penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi wara masyarakat yang tidak beruntung yang dilaksanakan oleh dinas sosial dan lembaga-lembaga pelayanan sosial pemerintah. 2.2 Supaya memberikan perhatian, kepedulian, dukungan anggaran dan fasilitas bagi penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial bagi warga masyarakat yang tidak beruntung yang dilaksanakan oleh organisasi dan lembaga kesejahteraan sosial/pelayanan sosial nir-pemerintah. 2.3 Supaya mendukung dan memperkuat partisipasi masyarakat dan sector usaha local dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial/ pelayanan sosial.

62

3. Kepada sektor usaha 3.1 Supaya berprakarsa dan berperan serta dalam dan memberikan dukungan kepada kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial/ pelayanan sosial oleh pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia yang pada gilirannya dapat menciptakan stabilitas sosial, keaamanan dan kedamaian, suatu lingkungan yang kondusif bagi berlangsungnya kegiatan usaha yang menguntungkan. 4. Kepada Organisasi dan Lembaga kesejahtetaan sosial/pelayanan sosial pemerintah pusat dan daerah. 4.1 Supaya meningkatkan kepasitas, profesionalitas, efektifitas, kinerja, dan akuntabilitas kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, sehingga dirasakan hasil dan manfaatnya oleh para penerima pelayanan, dan memberikan sumbangan kepada pencapaian kesejahteraan yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. 4.2 Supaya meningkatkan komunikasi, koordinasi, kerjasama dan kemitraan dengan lembagalembaga kesejahteraan sosial nir pemerintah pelayanan guna saling tukar pengalaman, praktik terbaik dan pelajaran yang dipelajari guna meningkatkan efektifitas dan kinerja. 5. Kepada Organisasi dan Lembaga kesejahteraan sosial/pelayanan sosial asing dan internasional. 5.1 Supaya mengadakan komunikasi, koordinasi dan kerjasama dengan lembaga-lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial/pelayanan sosial baik pemerintah maupun nir pemerintah untuk membantu meningkatkan kapasitas dan kredibilitas mereka. 5.2 Supaya membantu meningkatkan kapasitas, efektifitas dan akuntabilitas pelayanan organisasi/lembaga kesejahteraan sosial/pelayanan sosial nir pemerintah local melalui alih teknologi pelayanan. 6. Kepada Organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial /pelayanan sosial nir pemerintah anggita dan mitra DNIKS . 6.1 Supaya meningkatkan kapasitas , efektifitas, profesionalitas, akuntabilitas kinerja penyelenggaraan kesejahteraan sosial /pelayanan sosial, melalui penyelenggaraan pelatihan, pertukaran praktik terbaik dan pelajaran yang dipelajari. 6.2 Supaya meningkatkan komunikasi, koordinasi dan kerjasama dengan organisasi/lembaga kesejahteraan sosial/pelayanan sosial pemerintah dan nir pemerintah. 6.3 Supaya memelihara dan meningkatkan kemitraan organisasi, management dan penyelenggaraan kesejahteraan/pelayanan sosial untuk segera terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan. 7. Kepada masyarakat luas Supaya berprakarsa dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial terutama bagi warga masyarakat yang tidak beruntung melalui wadah Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) Surabaya, 18 Agustus 2013 Panitia Pengarah Munas VII DNIKS Tanggal 18 Agustus 2013 di Surabaya

63

Lampiran 5 1. SK Ketua Umum, Wakil Ketua Umum Dan Ketua BPA

MUSYAWARAH NASIONAL 2013 DEWAN NASIONAL INDONESIA UNTUK KESEJAHTERAAN SOSIAL SURAT KEPUTUSAN No.:9/432/SK-MUNAS/2013 tentang PENETAPAN DAN PENGUKUHAN KETUA UMUM BADAN PENGURUS, KETUA BADAN PERWAKILAN ANGGOTA DAN KETUA BADAN PERTIMBANGAN DNIKS PERIODE 2013-2017 Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Musyawarah Nasional Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (Munas DNIKS) berlangsung tanggal 18 – 19 Agustus 2013 di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur setelah:

2013 yang

MENIMBANG

:

Bahwa demi berjalannya roda organisasi untuk periode 2013-2017, maka perlu ditetapkan Ketua Umum, Wakil Ketua Umum Badan Pengurus, Ketua Badan Perwakilan Anggota DNIKS Periode 2013-2017. 1. Anggaran Dasar DNIKS. 2. Anggaran Rumah Tangga DNIKS. 3. Saran dan Pendapat Para Peserta Munas DNIKS 2013. 4. Hasil Sidang Pleno Pemilihan Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus, Ketua Badan Perwakilan Anggota DNIKS Periode 2013-2017.

MEMPERHATIKAN

:

Menetapkan

:

PERTAMA

:

Mengesahkan dan mengukuhkan 1. Prof. DR. Haryono Suyono : sebagai Ketua Umum Badan Pengurus. 2. Siswadi, MBA. : sebagai Wakil Ketua Umum Badan Pengurus 3. DR. H. Tjuk Kasturi Sukiadi,SE : sebagai Ketua Badan Perwakilan Anggota. DNIKS Periode 2013-2017.

KEDUA

:

Menugaskan kepada Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum Badan Pengurus dan Ketua Badan Perwakilan Anggota untuk melengkapi dan menetapkan personalia pengurus dalam selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkan Keputusan ini.

MEMUTUSKAN

Ditetapkan di : Pada Tanggal :




64


Lampiran 5 j. SK Tempat Munas DNIKS 2017.

MUSYAWARAH NASIONAL 2013 DEWAN NASIONAL INDONESIA UNTUK KESEJAHTERAAN SOSIAL SURAT KEPUTUSAN No.:10/432/SK-MUNAS/2013 tentang PENETAPAN TEMPAT PELAKSANAAN MUNAS 2017 DNIKS Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Musyawarah Nasional Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (Munas DNIKS) 2013 yang berlangsung tanggal 18 – 19 Agustus 2013 di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur setelah: MENIMBANG

:

Bahwa untuk mensukseskan pelaksanaan Munas DNIKS tahun 2017, maka perlu ditetapkan tempat pelaksanaan Munas DNIKS tahun 2017. 1. Anggaran Dasar DNIKS. 2. Anggaran Rumah Tangga DNIKS. 3. Saran dan Pendapat Para Peserta Munas 2013 DNIKS.

MEMPERHATIKAN

:

Menetapkan

:

PERTAMA

:

Menetapkan tempat pelaksanaan Munas DNIKS tahun 2017 di Provinsi Kalimantan Selatan

KEDUA

:

Kepada daerah yang ditetapkan dalam diktum PERTAMA di atas, ditugaskan untuk berkonsultasi dan berkoordinasi secara teknis dengan Dewan Pengurus DNIKS serta lembaga-lembaga terkait.

MEMUTUSKAN

Ditetapkan di Pada Tanggal

: :




65


LAMPIRAN 6.

DAFTAR PESERTA MUSYAWARAH NASIONAL (MUNAS) DNIKS KE VII TAHUN 2013

A. BK3S/LKKS PROPINSI NO ASAL BK3S/LKKS PROPINSI 1 2

BKKKS Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam BKKKS Provinsi Sumut

3

LKKS Provinsi Sumbar

4

BKKKS Provinsi Riau

5

LKKS Prop. Kepulauan Riau

6

BKKKS.Provinsi Bengkulu

7

BKKKS Provinsi Sumsel

8

LKKS Provinsi Lampung

9

BKKKS Prov. Jawa Barat

10

LKKS Prop. Jawa Tengah

11

BKKKS Prov. Jawa Timur

12

BKKKS Prov. DKI Jakarta

13

BKKKS Prov. Yogyakarta

14

BKKKS Provinsi Bali

15

BKKKS Prov. Kalimantan Tengah BKKKS Prov. Kalimantan Timur BKKKS Prov. Kalimantan Barat BKKKS Prov. Kalimantan Selatan BKKKS Provinsi Sulawesi Selatan BKKKS Provinsi Sulawesi Tenggara BKKKS Provinsi Sulawesi Tengah

16 17 18 19 20 21

NAMA KETUA UMUM Drs. H. Zaini Aziz (Periode 2010 – 2015) Ny.Hj.Abdulwahab Dalimunte, SH. (tidak aktif) Hj. Nevy Irwan Prayitno (Periode : 2010 – 2015) Dra. Hj. Septiana Promawati Rusli, MM. (Periode 1010 – 2015) Ny. Rekaveny Soerya Respationo (Periode 2010 – 2015) Ny. Diah Nurwiyanti Agusrin, SH. (Periode 2006 – 2011) Ny. HJ. Suzanna Eddy Yusuf, SE., AK. (Periode 2009 – 2012) Ny. Truly Sjahroedin, ZP. (Periode 2007 – 2012)

Drs. H. Zaini Aziz, MM

KEDUDUKAN DALAM ORGANISASI Ketua Umum

Hj. Nevy Irwan Prayitno

Ketua Umum

Sadriah Lahamid. S.Sos.M.Si.

Sekretaris Umum

Ny.Dra.R.Oyamah Sudarna,TM (Periode 2009 – 2014) Ny. Hj. Sri Suhartati Bibit Waluyo (periode 2012 – 2016) DR.H.Tjuk Kasturi Sukiadi,SE (Periode 2009 – 2014) Ny. Sri Hartati (Periode 2010 – 2015) Ny. BRAy. Prabukusumo (Periode 2008 – 2013) Ny.Ny. Ayu Pastika (Periode 2011 – 2016) NY. Dianorintha TH. Sinseng (Periode 2006 – 2011) Drs. Agus Sundarsamsi (Periode 2009 – 2014) Ny. H.Z. Djoemeno

Drs. H. Oban Sabana, M.Si. Drs. Soemartono

Ny. Hj. Nurlatifah Sahid (Periode 2010 -2015) Hj. Apiaty Kamaluddin, M.Si. (Periode 2010 – 2015) H.H.M. Bakri H. Syofyan Farid Lembah, SH., MH. (Plt. Ket. BK3S Sulteng)

66

PESERTA MUNAS

Dr.Hj. Sulastri, M.Si. Drs. Slamet Imam Wakhyudin A.Rohim Hambour, MBA Farizal AT

Sekretaris Umum Ket. Bid. Kominfo & Pengembangan Peran Serta Masyarakat Ketua I Ketua II

DR. Asri Widjiastuti, M.Pd. Sumarni Maryono

Sekretaris I

Drs. Soetomo Kartoatmojo, M.Pd.

Sekretaris

Drs. Agus Sundarsamsi

Ketua

Ratna Yuniar

Ketua Umum

H. Yuherli S. Sos li

Sekretaris

Pengurus

22

BKKKS Provinsi NTB

Hj. Robiatul Adawiyah Majdi, SE. Sahan

23

BKKKS Provinsi NTT

MT. Mathilda Salu, SH.

24

BKKKS Provinsi Papua

DR. Dortheis Wopari, STh.B.A.

25

BKKKS Propinsi Banten

Zaenal

26

BKKKS Propinsi Jambi

27

BKKKS Propinsi Maluku

Hj. Monalisa Zoerman Manap,S.Pd. (Periode 2007 – 2012) Ny. S. Ralahalu

28

LKKS Propinsi Sulawesi Utara

29

BKKKS Kepulauan Bangka Belitung

30 31

LKKS Propinsi Gorontalo Maluku Utara (belum terbentuk) Sulawesi Barat (belum terbentuk) Irian Jaya Barat (belum terbentuk)

32 33

Bhikku DR. Dharma Surya Mahastavira, MSi., MA. (Alm.) (Periode 2009 – 2013) Ny. Rosminah Syamsudin Basyari (Periode 2009 – 2014)

MT. Mathilda Salu, SH.

Ketua Umum

Drs. Dodo Mulyadi, M.Si

Ket. Harian

Drs. Antonio Pangkai

Sekretaris

Ny. Rosminah Syamsudin Ketua Umum Basyari

Belum terbentuk Belum terbentuk Belum terbentuk

B. ORSOS ANGGOTA DNIKS N O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NAMA ORSOS Badan Pembina Olah Raga Cacat (BPOC) Badan Kerjasama Sosial Warga Tama (BERSAMA) Federasi Kesejahteraan Penyandang Cacat (FKPCTI) Federasi Nasional Kesejahteraan Disabilitas Indonesia (FNKDI) Federasi Nasional Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (FNKTRI) Gerakan Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (GERKATIN) Gereja Bala Keselamatan Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia (IPSPI) Korp. Cacat Veteran Indonesia (KCVRI)

NAMA KETUA UMUM Senny Marbun

PESERTA MUNAS

KEDUDUKAN DALAM ORGANISASI

Dr.H.Hadiman,SpKO,SH,MBA

dr. Ricardo W. Sastro

Sekjen

Drs. H. Ismet Mahir

Mahmud Fasa

Sekjen

Dr. Damanhuri Rosadi, SKM.

Dr. Damanhuri Sosadi

Drs. Toto Bintoro,M.Pd. Ir.H. Aprizar Zakaria

Bambang Prasetyo

Sekretaris Umum

Johanes Watilele

Elisabeth Eni Nuryani S.st Maulani A Rostinsulu

Ketua Umum

Maulani Rostinsulu Drs. Tata Sudrajat, M.Si Soepranoto

67

DR. Sahawiah Abdullah Soepranoto

Ketua Ketua Umum

11

Lembaga Lanjut Usia Indonesia (LLI) Persatuan Grontologi Indonesia (PERGERI) Persatuan Olah Raga Tuna Rungu Indonesia (PORTURIN) Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Special Olympic Indonesia (SOIna) Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI) Lembaga Bina Swadaya

DR. Bachtiar Chamsyah

19

Yayasan Pembina Asuhan Bunda (YPAB) Pusat YPAC Pusat

20

12 13 14 15

Drs. Djoko Daljono

Asbid. Bina Pengembangan

Drs. Harpalis Alwi

Ketua Umum

Dr. Tony Hartono Drs. Harpalis Alwi Gufron Sakaril

Gufron Sakaril Drs. Robinson W. Saragih, M.Si

Sekjen

Ny. Sri Soedarsono

Drs. Suranto

Pengurus

Ny. Imbari

Ny, Farida Hanum

Ketua II

Yayasan Santi Rama

Hj.Tina Hanafiah

Suhartinah Hanafiah

Pengawas

21

Yayasan Sayap Ibu Pusat

Ny. Ciptaningsih Utaryo

Dra. Latifah Iskandar

Ketua Umum

22

Ny. Indira S. Pulungan

25

Yayasan Lembaga GN-OTA Yayasan Penyantun Wyata Guna (YPWG) DPP. Persatuan Tuna Netra Indonesia (PERTUNI) KOWANI

26

16 17 18

23

DR. Pudji Hastuti, M.Sc., PH. Dr. Lily I. Rilantono Dr. Bambang Ismawan, Ms

Sri Soedarsono

Siti Soendari Roediono

Drs. Didi Tarsidi, M. Pd

Rina Prasarani

Sekjen

27

Yay. Damandiri

Prof. DR. Haryono Suyono

28

Portupencanak

Ir. Hendarto Hendarmin

29

Yay. Amallilah

Raiyon Suharis Restuningrat

DR.Hj. Charletty Choesyana T.M.Ps. Yanita Wijayantri, SE. DR. Much. Sudarmadi Ir. Hendratmoko, M.Si. H. Abdul Mugani, SH

Ketua

Yayasan Asih Budi

Ny. Prof. Dr. Dewi Motik Pramono Ny. R.A. Aryanto, SE.

30

Forum Komunikasi Pusat Keg. Belajar Masyarakat (FKPKBM) Pusat Pemilihan Umum Akses Penca (PPUA PENCA) ANGGOTA LUAR BIASA Yayasan Louis Braille Indonesia Forum Komunikasi Keluarga Anak Dengan Kecacatan (FKKADK)

Sri Sumarwati Dra. Ariani Soekanwa

Dra. Ariani Soekanwa

Ketua Umum

Drs. Agus Diono

Drs. Agus Diono

Ketua Umum

Ir. Ishak Tan

Ir. Ishak Tan

Ketua Umum

24

31 32 33

Bendahara III Direktur Pelaksana Ketua Umum Pengurus

Jakarta, 18 Agustus 2013

68

Selanjutnya penyelangaraan dari Munas yang telah berlangsung dengan lancar dilaporkan sebagai Bab II berikut:

Recommend Documents