Selamat Natal Tahun Baru 2017 TERMINAL TIRTONADI JADI STANDAR PELAYANAN TERMINAL BUS INDONESIA

EDISI DESEMBER 2016

Segenap Pimpinan dan Staf Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mengucapkan :

Selamat Natal 2016 &

Tahun Baru 2017 TERMINAL TIRTONADI JADI STANDAR PELAYANAN TERMINAL BUS INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

RAKORNIS DITJEN PERHUBUNGAN DARAT: Sinergi Pusat dan Daerah Diperlukan untuk Tingkatkan Pelayanan Transportasi Darat

DIRJEN MENYAPA

Assalamualaikum Wr.Wb. Apa kabar pembaca setia Newsletter infoHUBDAT yang budiman? Semoga di penghujung tahun 2016 ini, rekan-rekan tetap bersemangat dalam memberikan pelayanan jasa transportasi darat bagi masyarakat. Teriring salam hangat dan doa semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT. Pada setiap pergantian tahun, kita memiliki agenda kerja rutin berupa hajatan untuk menyelenggarakan Angkutan Natal 2016 dan Tahun Baru 2017. Tugas ini tentu membutuhkan konsentrasi dan upaya keras kita untuk dapat mengembannya dengan sukses. Belajar dari pengalaman dan catatan pada penyelenggaraan tahun-tahun sebelumnya tentu menjadi bahan bagi kita untuk bekerja lebih keras, lebih cerdas dan bersinergi lebih baik dengan semua pihak dan stakeholder yang terlibat, baik pemerintah maupun swasta, baik tingkat pusat maupun daerah. Pembaca sekalian, memasuki tahun 2017, banyak pekerjaan rumah terkait pelayanan transportasi darat yang menunggu untuk diselesaikan. Salah satunya adalah pengalihan beberapa kewenangan dari daerah ke pusat, terutama tekait penyelenggaraan Terminal Tipe A dan UPPKB. Hal ini merupakan amanah dari UU No 23 Tahun 2014 yang harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Tidak ada suatu pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan, apabila kita mau berusaha keras dan bersungguh-sungguh untuk menyelesaikannya. Sebagai penutup, izinkanlah saya selaku pribadi dan sebagai pimpinan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat untuk mengucapkan selamat Hari Natal bagi saudara-saudara umat Nasrani dan Selamat Tahun Baru 2017 bagi kita semua, dengan harapan dan semangat baru akan melahirkan motivasi baru yang berujung pada karya-karya baru untuk melayani masyarakat dan mengabdi lebih baik bagi bangsa dan negara ini. Di tahun 2017 mendatang, mari kita tingkatkan kinerja kita dengan peduli BARIS (Bersih, Aman, Rapi, Indah, Sehat). Tetap jadikan diri kita pelopor keselamatan berlalu lintas! Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terimakasih atas kerjasama dan kerja keras Saudara-saudara sekalian, semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayahNya pada kita semua. Amin. Wassalamualaikum Wr.Wb.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,

Drs. PUDJI HARTANTO, M. M.

infoHUBDAT

1

info HUBDAT Kolom Redaksi Berpikir Jernih Membangun Transportasi Darat

Pembaca Newsletter infoHUBDAT yang budiman,

Penanggung Jawab : Hary Kriswanto, SH., DESS.

Waktu demikian cepatnya berlalu. Tak terasa tahun 2016 berakhir, dan segera memasuki tahun yang baru yaitu tahun 2017. Pergantian tahun bisa jadi merupakan momen yang tepat untuk mengevaluasi apa saja yang telah kita kerjakan dalam kurun waktu setahun yang lalu, dan merencanakan apa yang akan kita kerjakan di tahun yang baru. Pepatah mengatakan: masa lalu adalah kenangan, masa kini adalah goresan, dan masa depan adalah harapan. Hari ini harus lebih baik dari kemarin, hari esok harus lebih baik dari hari ini.

Redaktur : Baitul Ihwan, SH., DESS. Sugiyatno, S. Sos. Dewanto Purnacandra, ST., MT. Iman Sukandar, S.SiT, MT. Sugianto, ATD., MM. Ahmad Yani, ATD., MT. Farida Makhmudah, S.Sos., M.Si Editor : Rio Susatyo, SH., M.Sc. Riza Faisal, SH., MH. Endy Irawan, SH, MH. Drs. Beni Nurdin Yusuf, MH. Yoyok Harianto, SH., MH. Aprina Ramadhani, S.S. Rusdinal, Amd., M.I.

Para pembaca yang budiman, pada edisi kali ini, Newsletter infoHUBDAT menampilkan Laporan Utama mengenai Peresmian Terminal Penumpang Tipe A Tirtonadi dan Fasilitas Integrasi Antar Moda Transportasi Terminal Tirtonadi – Stasiun Solo Balapan oleh Menteri Perhubungan. Proses pengambil alihan kewenangan mengelola Terminal Tipe A dan Jembatan Timbang dari daerah ke pusat pun kami kupas tuntas. Selain itu pada edisi kali ini, kami sajikan pula laporan kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Ditjen Perhubungan Darat. Kemudian, berbagai kegiatan yang dilakukan oleh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pun telah kami himpun dan kami sajikan kepada pembaca sekalian. Di bagian akhir, kami sajikan rekaman gambar peristiwa dan kegiatan unit kerja terkait melalui bidikan lensa. Semoga apa yang kami sajikan ini dapat memperkaya wawasan dan pengetahuan para pembaca sekalian.

Desain grafis dan fotografer : Arif Pintoko M. Aulia Dharma, SH. Thomas Brima E., Amd. M.I. Sekretariat : Sari Hayu Hutami R, SH. Ely Rusnita, SH. Nurhayati B. Yudha Kurniawan, ST. Subowo Bejo Sri Wahono, Amd., MI. Evi Sudarma Putri, SH. Kurniadi Zaini, SH. Didik Prasetyo, SH. Kun Rani H., SH. Rifai Dyan A., Amd. LLAJ. Achmad Nanang, SH. Rosmala Damayanti

Hakikat pergantian tahun adalah niat untuk melangkah dan melakukan sebuah perubahan ke arah yang lebih baik. Selamat bekerja, teruslah berkarya, berikan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Tidak lupa Redaksi Newsletter infoHUBDAT menyampaikan: Selamat Hari Raya Natal 2016 dan Tahun Baru 2017!

Diterbitkan oleh Humas Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Gedung Karya Lantai 9 Telp./Fax. : (021) 3506141 email : [email protected] website : http://hubdat.dephub.go.id/

ditjenhubdat

2

infoHUBDAT

@hubdat151

Salam Redaksi

daftar isi EDISI DESEMBER 2016 01 Dirjen Menyapa 04 Info UTAMA

Terminal Tirtonadi Jadi Standar Pelayanan Terminal Bus Indonesia RAKORNIS DITJEN PERHUBUNGAN DARAT: Sinergi Pusat dan Daerah Tingkatkan Pelayanan Transportasi Darat Prinsip 4 M Kunci Keberhasilan Pengalihan Terminal Tipe A dan Jembatan Timbang Siapkan Pengelolaan Terminal Tipe A dan Jembatan Timbang, Kemenhub Kumpulkan Petugas Lapangan

18 Info Angkutan Kemenhub Berikan Rating Kepada Perusahaan Otobus

19 Info Umum Forum PPID Ditjen Hubdat: Menuju Pelayanan Informasi Publik yang Inspiratif, Efektif, Efisien, dan Profesional

21 Info Penyeberangan Teknologi Lock Untuk Memperbaiki Kualitas Alur Pelayaran Transportasi Sungai

24 Info SELINTAS

• Membangun Konektivitas Transportasi Untuk Memacu Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

• Optimalkan Terminal Bus Mengwi, Menhub: Dae• • • • • • • • •

rah Lakukan Law Enforcement, Kami Bantu Subsidi Angkutan Dorong Sektor Pariwisata, Kemenhub Kembangkan Pelabuhan Penyeberangan Padangbai Uji Kir, Menhub: Kalau Bisa Dipermudah Mengapa Kita Buat Susah Pangkas Biaya Logistik, Menhub Minta Angkutan Penyeberangan Direvitalisasi Kemenhub Akan Beri Insentif Kapal Ro-Ro Rute Jakarta - Surabaya Menhub Minta Terminal Giwangan Lakukan Perbaikan Pelayanan Menhub Tidak Melarang Om Telolet Om Kemenhub Cabut Ijin Trayek 3 Bus Akap Penguji Kendaraan Bermotor Harus Profesional dan Akuntabel Utamakan Aspek Keselamatan Jelang Natal dan Tahun Baru, Kemenhub Lakukan Pemeriksaan Kelaikan Bus di 10 Terminal

31 Info Peristiwa

Merekam Berbagai Peristiwa yang Terjadi di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Melalui Bidikan Lensa

infoHUBDAT

3

info UTAMA

TERMINAL TIRTONADI JADI STANDAR PELAYANAN TERMINAL BUS INDONESIA Oleh: Tim Redaksi

D

alam sambutannya Menhub minta semua terminal type A “kempling” seperti Terminal Tirtonadi Solo. “Terminal penumpang Tirnonadi akan menjadi standar pelayanan terminal penumpang bus di Indonesia,” demikian disampaikan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, dalam acara peresmian Terminal Penumpang Tipe A Tirtonadi, Solo, Selasa (27/12). Terminal Penumpang Tipe A Tirtonadi Solo dibangun dalam kurun waktu 20092016 dengan total investasi Rp. 186 Miliar yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBD Kota Surakarta.

4

infoHUBDAT

Pembangunan Terminal ini menitikberatkan pada konsep pelayanan penumpang yang terbagi atas zonazona. “Di terminal ini terdapat beberapa zona antara lain, zona 1 utk penumpang bertiket, zona 2 utk zona penumpang belum bertiket, zona 3 sebagai zona perpindahan penumpang serta zona 4 sebagai zona pengendapan kendaraan. Zona-zona tersebut menyerupai konsep pelayanan yang telah dilaksanakan di Bandar Udara dan Stasiun Kereta Api saat ini,” tambah Budi. Ruang tunggu keberangkatan pun sudah disediakan dengan berbagai fasilitas penunjang mulai pendingin ruangan (AC) hingga televisi layar datar.

Terminal yang memiliki luasan sekitar 5 hektar ini memiliki fasilitas yang ramah kepada penumpang berkebutuhan khusus (disable/difable) yaitu fasilitas dua bus dengan desain bagi masyarakat berkebutuhan khusus, kursi roda bahkan kamar mandi khusus. Selain itu di terminal ini juga terdapat jadwal keberangkatan semua bus AKAP yang tercantum dalam layar monitor. Terminal Bus terbesar di Jawa Tengah ini, juga terus meningkatkan layanannya. Salah satu fasilitasnya adalah layar monitor yang menampilkan jadwal keberangkatan semua bus AKAP yang melalui terminal ini dan sistem tiket elektronik atau e-ticketing.

“Dengan adanya layar monitor yg menampilkan jadwal bus-bus maka penumpang dapat mengetahui kapan bus nya berangkat, tidak bertanya-tanya dan dapat mengatur kapan mau berangkat,” ujar Budi. “E-ticketing atau tiket elektronik yang telah di bangun di Tirtonadi akan menjadi proyek percontohan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” lanjutnya E-ticketing ini merupakan upaya pemerintah untuk memudahkan masyarakat dalam membeli tiket bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) sebagaimana juga telah diberlakukan pada moda kereta api. Pengelolaan sistem e-ticketing di Terminal Tirtonadi bekerjasama dengan Organisasi Angkutan Darat (Organda) yang juga menunjuk pihak ketiga untuk menjual tiket bus secara online. “Nantinya masyarakat bisa memesan tiket melalui gerai resmi, loket tiket di terminal, Payment Point Online Bank (PPOB), hingga aplikasi di smartphone,” tambahnya. Selain itu, masyarakat juga bisa memilih operator bus saat pemesanan tiket online. Bahkan, bisa pula memilih tempat duduk layaknya check in online pada angkutan penerbangan. Selain fasilitas tersebut, untuk meningkatkan aksesibilitas antar moda transportasi, telah di bangun pula fasilitas intergrasi moda berupa Skybridge sepanjang 438 meter yang menghubungkan Terminal Tirtonadi dengan Stasiun KA Balapan. “Ini merupakan contoh integrasi fisik antar simpul transportasi yang dibangun nyaman bagi pejalan kaki. Saya juga ingin saudara-saudara kita yang dari klaten atau madiun jika ingin ke Bandara Adi Sumarmo tidak perlu kesulitan moda transportasi” pungkas Budi. (*)

infoHUBDAT

5

info HUBDAT Berpikir Jernih Membangun Transportasi Darat

Terminal Tirtonadi Siap Sambut Penumpang Liburan Natal dan Tahun Baru 2017 Oleh: Tim Redaksi

M

enghadapi liburan hari besar Natal 2016 dan Tahun Baru 2017, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan telah menyiapkan rencana operasi termasuk melakukan rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan di simpul-simpul jalan. Dirjen Perhubungan Darat Pudji Hartanto menjelaskan, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan para pemangku kebijakan dan stakeholder seperti pengusaha otobus, Organda maupun Korlantas Polri untuk mensukseskan

6

infoHUBDAT

angkutan musim liburan Natal 2016 dan Tahun Baru 2017. Telah disiapkan sarana sebanyak 44.871 bus AKAP, AKDP dan bus Pariwisata serta 45 terminal untuk menampung para penumpang yang jumlahnya diperkirakan sebanyak 2.594.030 orang atau meningkat 0,82 persen dibandingkan Natal 2015 dan Tahun Baru 2016 yang mencapai 2.586.787 orang. Mengantisipasi kemacetan di wilayah Jabodetabek, skenario penangannya adalah, di pintu tol: melakukan koordinasi

dengan Kepolisian dan Jasa Marga untuk mengoptimalisasi pembukaan tol gate, sistem jemput bola, penambahan petugas di lapangan serta optimalisasi Gerbang Tol Otomatis (GTO). Lajur jalan tol pada ruas-ruas jalan tertentu akan dilarang untuk di lewati oleh truk-truk dua sumbu atau lebih, kecuali kendaraan yang mengangkut BBM atau sembilan bahan pokok. Sedangkan untuk dipersimpangan yang sering menjadi titik rawan kemacetan, akan dilakukan rekayasa lalu lintas, dan telah dilakukan koordinasi dengan pihak

pengawasan terhadap harga tiket agar calon penumpang tidak dirugikan karena membeli tiket dengan harga lebih mahal dari batas ketantuan. Terminal Tirtonadi Solo diperkirakan menjadi salah satu terminal yang sibuk dalam menghadapi liburan Natal 2016 dan Tahun Baru 2017. Penumpang yang akan tiba di Solo berasal dari wilayah Jakarta, Surabaya, Semarang dan kotakota disekitarnya.

Kepolisian serta Dinas Perhubungan untuk mengantisipasi pasar tumpah di sejumlah daerah serta pengaturan kantong-kantor parkir dan perambuan di sejumlah tempat wisata. Untuk memastikan bahwa kendaraan yang beroperasi pada hari libur Natal 2016 dan Tahun Baru 2017 laik jalan, Ditjen Perhubungan Darat telah melakukan uji kelaikan terhadap angkutan bus sejak 6 Desember 2016. Bukan hanya kendaraannya yang dilakukan pengujian, para pengemudinya juga dilakukan tes uji kesehatan dan tes narkoba. Di sejumlah terminal dilakukan pengawasan terhadap pelayanan masing-masing bus dan pengawasan terhadap jumlah tiket yang dijual agar tidak melebihi kapasitas angkut dan

jumlahnya bisa dihitung. Yang banyak adalah masyarakat yang menggunakan kendaraan umum seperti bus dan kereta. ‘’Oleh karenanya, keberadaan Sky Bridge yang menghubungkan Terminal Bus Tirtonadi dengan Stasiun Kereta Api Solo Balapan, memberikan peranan penting untuk mempermudah dan mempersingkat perpindahan penumpang dari satu moda ke moda lain,’’ jelas Herman.

Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Surakarta, Drs. Yosca Herman Soedradjad, MM. mengatakan, posisi Kota Solo yang berada di tengah-tengah menjadi kota transit dari wilayah Surabaya, Semarang dan Jakarta, bagi penumpang yang akan meneruskan perjalanannya ke Wonogiri, Pacitan, Ponorogo, Madiun, Jogja, Magelang dan kota sekitarnya. Setiap harinya, sekitar 1.000 sampai dengan 1.200 bus masuk ke Terminal Tirtonadi yang membawa sekitar 20.000 penumpang. Jumlah ini akan meningkat pada hari-hari tertentu seperti menjelang Lebaran, Natal dan Tahun Baru maupun pada saat libur panjang. Transportasi yang digunakan oleh masyarakat yang datang ke Solo, bermacam-macam. Ada yang menggunakan kendaraan pribadi, tapi jumlahnya sedikit. Ada juga yang menggunakan pesawat terbang, itu pun

Kepala Dinas Perhubungan Informasi dan Komuikasi Kota Surakarta Yosca Herman Soedradjad

Kondisi terminal yang sangat nyaman dengan lampu penerangan yang maksimal dan pedingin udara yang sejuk, ditambah lagi petugas Dishub yang rutin berpatroli, serta tersedia sejumlah kios yang menyediakan aneka makanan dan mnimuan, membuat penumpang merasa aman dan nyaman di Terminal Tirtonadi. (*) infoHUBDAT

7


Skybridge

Mempersingkat Akses Terminal Bus Tirtonadi dengan Stasiun Kereta Api Solo Balapan Oleh: Tim Redaksi

D

ipenghujung tahun 2016, Kota Solo akan memiliki icon baru, yaitu Sky Bridge. Jembatan dengan dominasi warna biru putih ini akan menghubungkan Terminal bus Tirtonadi dengan Stasiun kereta api Solo Balapan. Kehadirannya akan mempermudah askses pergerakan pengguna moda transportasi kereta maupun bus. Proyek yang dibangun dengan waktu pelaksanaan selama 210 hari dan menelan dana APBN sebesar Rp. 21,5 miliar ini memiliki dimensi lebar 3 meter dengan panjang jembatan 438 meter dan tinggi 3 meter. Sky Bridge ini memang tidak lurus sebagaimana jembatan pada umumnya, namun berbelok, menyesuaikan dengan ketersediaan lahan, karena harus melintasi atau memotong jalan raya yang sudah lebih dulu ada, serta melewati perkampungan dan pemukiman warga. Awalnya pembangunan Sky Bridge ini menemui banyak hambatan, karena harus membongkar beberapa rumah warga. Namun berkat kepiawaian Walikota Solo, FX Hadi Rudyatmo dalam beregosiasi dan meyakinkan masyarakat bahwa keberadaan Sky Bridge ini

8

infoHUBDAT

memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, akhirnya masyarakat memberikan izin, bahkan ada yang dengan suka rela pindah dari lokasi pembangunan Sky Bridge ini. Tiang pancang Sky Bridge terbagi dalam berbagai segmen. Kesemuanya masuk wilayah Kampung Cinderejo, Kelurahan Gilingan. Segmen 1 (Terminal Tirtonadi) sepanjang 88 meter; 7 tiang pancang Segmen 2 (Jl. Tagore) sepanjang 30,5 meter; 4 tiang pancang Segmen 3 (sudut Jl.Tagore-Jl. Setiabudi) sepanjang 35,5 meter; 3 tiang pancang Segmen 4 (Jl. Setiabudi) sepanjang 96,7 meter; 6 tiang pancang Segmen 5 (Jl. Jalak) sepanjang 142,2 meter; 7 tiang pancang Segmen 6 (Jl. Kutilang IV) sepanjang 44 meter; 10 tiang pancang Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Surakarta, Drs. Yosca Herman Soedradjad, M.M. mengatakan, sebagai perbandingan, dari pintu keluar Terminal Bus Tirtonadi ke pintu masuk Stasiun kereta Solo Balapan jika melewati jalan raya yang lama, harus memutar, jaraknya sekitar 1.900 meter

dengan waktu tempuh dengan berjalan kaki sekitar 35 menit. ‘’Nah, dengan adanya Sky Bridge dengan panjang 438 meter ini, waktu tempuhnya hanya 10 menit. Jadi akan semakin mempersingkat dan memudahkan akses dari stasiun ke terminal maupun sebaliknya,’’ kata Herman. Bagian lantai Sky Bridge menggunakan keramik yang tidak licin. Dinding kiri dan kanan bawah menggunakan jelosi sedangkan bagian atasnya menggunakan kaca, dimana setiap 4 kaca permanen ada satu kaca yang bisa dibuka. Ini untuk mempermudah pekerja yang akan membersihkan kaca bagian luar. Bagian atas penopang kanopi menggunakan rangka besi dengan cat biru tua, dimana bagian atapnya menggunakan penutup warna cokelat tua. Di setiap 3 meter terdapat lampu penerangan antik. Nantinya akan ditempatkan beberapa anggota satu-an pengaman yang berpatroli untuk memberikan kenyamanan bagi pengguna. Bagi masyarakat yang membawa barang bawaan cukup banyak dan berat,

nantinya akan disediakan troli seperti yang tersedia di bandara. Troli ini akan ditempatkan di sudut lorong Sky Bridge. Saat ini di sisi kanan kiri pada bagian kaca yang terlihat adalah logo Kementerian Perhubungan. Ke depannya perlu dipikirkan untuk ditambah dengan visual yang menarik yaitu pola Batik, yang menjadi ciri khas Solo sehingga pengguna tidak bosan saat berjalan kaki diatas skybridge yang lumayan panjang dan membuat orang lelah apabila tidak diberi visual atau gambar yang menarik. Meski jembatan penghubung untuk pejalan kaki itu tidak dilengkapi pendingin ruangan atau AC, namun sirkulasi udara di lorong tersebut cukup baik karena terdapat celah lubang angin di sisi kanan dan kiri lorong. (*) Skybridge yang menghubungkan Terminal Tirtonadi dengan Stasiun Solo Balapan

K

epala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Solo Yosca Herman Soedradjad mengemukakan, penerapan tiket tunggal akan dilakukan secara bertahap.

Penerapan Tiket Tunggal di Terminal Tirtonadi Solo Bertahap

“Ya, kita lakukan tidak sekaligus, agar penumpang juga tidak ‘kaget’. Loket tiket tunggal disiapkan, namun agen tiket di terminal juga masih akan dibuka,” ujar Herman di Solo, Kamis (8/12/2016). Ke depan, lanjut Herman pembelian tiket akan diterapkan berbasis aplikasi secara menyeluruh. Penumpang nantinya bisa membeli tiket tidak hanya melalui internet secara online atau membeli di gerai-gerai swalayan mini. Untuk langkah awal, di terminal lanjut Herman, telah disiapkan time table dengan layar cukup besar, sebagai jendela informasi bagi penumpang, mengetahui bus yang akan tiba.‎ Akan Dibangun Lima Lantai Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Solo, Jawa Tengah Yosca Herman Soedradjad mengemukakan, berdasarkan rencana induk, terminal tipe A Tirtonadi akan dibangun hingga lima lantai. “Master plan seperti itu, namun saat ini

9

infoHUBDAT

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menunjukkan Tiket Loket & Boarding Pass Terminal Tirtonadi, Solo (27/12/2016).

baru satu lantai dan masjid dua lantai,” jelas Herman di Solo, Kamis (8/12/2016). Terminal dengan desain dan kenyamanan mirip di bandara ini, menurut Herman, nantinya akan dilengkapi fasilitas pusat belanja dan hotel transit. “Penumpang nantinya sembari

menunggu bus, dapat berjalan-jalan di area pusat belanja atau beristirahat di hotel transit,” ungkap Herman. Menurut Herman, dengan adanya pusat perbelanjaan, terminal bisa berkembang pesat dan berdampak pada peningkatan infoHUBDAT

9


operator bus saat pemesanan tiket online. Bahkan, bisa pula memilih tempat duduk layaknya check in online pada angkutan penerbangan. Seiring rencana penerapan sistem e-ticketing, pengelola Terminal Tirtonadi akan meminta penumpang untuk datang 45 menit sebelum keberangkatan. Ruang tunggu keberangkatan pun sudah disedikan dengan berbagai fasilitas penunjang mulai pendingin ruangan (AC) hingga televisi layar datar. jumlah penumpang juga. Saat ini, sedikitnya 2.000 penumpang masuk ke terminal seluas lima hektar yang dibangun di tengah kota dan buka 24 jam penuh itu. Segera Terapkan E-Ticketing Terminal terbesar di Kota Solo, Tirtonadi, terus meningkatkan layanannya jelang akhir 2016 ini. Salah satunya fasilitas yang akan segera hadir adalah sistem tiket elektronik atau e-ticketing. “Desember ini kami akan mulai,” ujar Kepala Tata Usaha Terminal Tirtonadi Joko Sutrianto di Solo, Rabu (7/12/2016). Pengelolaan sistem e-ticketing di Terminal Tirtonadi bekerjasama dengan

10

infoHUBDAT

Organisasi Angkutan Darat (Organda) yang juga menunjuk pihak ketiga untuk menjual tiket bus secara online. Nantinya masyarakat bisa memesan tiket melalui gerai resmi, loket tiket di terminal, Payment Point Online Bank (PPOB), hingga aplikasi di smartphone. Organda sendiri kata Joko, sudah melakukan sosialiasi kepada masyarakat tentang sistem tiket elektronik. Meski begitu pengelola tetap menyediakan loket tiket di terminal untuk melayani masyarakat yang tidak bisa memesan tiket secara online. Selain itu, masyarakat juga bisa memilih

Bahkan, akan ada skema kompensasi untuk penumpang dari perusahaan otobus bila terjadi keterlambatan pemberangkatan. Persis layaknya kompensasi penumpang pesawat saat terjadi delay penerbangan. Hingga saat ini kata Joko, sudah ada 11 perusahaan otobus (PO) yang siap menerapkan sistem penjualan tiket secara online tahap awal. Diharapkan sisanya bisa siap dan segara menyusul. Terminal Tirtonadi sendiri rencananya akan diresmikan pada pertengahan Desember 2016 ini. Meski begitu, jadwal peresmian masih menunggu perkembangan lebih lanjut.(*)

info UTAMA

RAKORNIS DITJEN PERHUBUNGAN DARAT:

Sinergi Pusat dan Daerah Tingkatkan Pelayanan Transportasi Darat

D

irektorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Tahun 2016 bersama Dinas Perhubungan seluruh Indonesia. Kegiatan yang berlangsung dari 5 hingga 6 oktober 2016 itu untuk menyamakan persepsi semua stakeholder tentang pentingnya keselamatan berlalu lintas. Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Pudji Hartanto Iskandar, usai acara pembukaan Rakornis mengatakan, “Acara ini juga untuk mencari masukan dari dinas-dinas perhubungan terkait berbagai persoalan transportasi darat, utamanya yang terjadi di daerahnya masing-masing.”

Oleh: Tim InfoHUBDAT Menurut Pudji, ada tiga fokus utama yang dibahas dalam Rakornis. Pertama tentang aspek keselamatan di jalan raya. Pelaksanaan uji tipe dan kir kendaraan harus semakin profesional dan memiliki kinerja yang terukur. Kemudian terkait pengelolaan teminal tipe A yang berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan harus diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah pusat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan pemerintah daerah yang merasa sanggup dapat mengelola juga. “Tinggal mekanisme dibuat seperti apa. Yang jelas seluruh aset terminal wajib diserahkan ke pemerintah pusat. Sedangkan pengelolaannya dapat

saja dilakukan oleh pemerintah daerah yang merasa sanggup dan mampu. Tinggal nanti kita bikin persyaratanpersyaratannya,” tutur Pudji. Sedangkan fokus pembahasan Rakornis yang ketiga adalah terkait peningkatan kapasitas dan pelayanan angkutan umum. Sehingga dapat mengurangi para pengguna kendaraan pribadi. Hasil Rakornis Ditjen Perhubungan Darat Sejumlah kesimpulan diperoleh dari Rapat Kordinasi Teknis Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan yang infoHUBDAT

11


dihadiri 684 perwakilan seluruh Dinas Perhubungan Indonesia. Salah satunya terkait pengujian kendaran bermotor. Ada empat poin dan sub poin dalam pelaksanaannya yakni sumber daya manusia (SDM), metode, anggaran, dan material. Untuk SDM, penetapan kompetensi pengujian kendaraan bermotor (PKB) melalui Pemprov kepada Ditjen Hubdat. Selanjutnya kompetensi penguji kendaraan dilakukan diklat dan uji kompetensi serta diperlukan langkahlangkah percepatan pemenuhan personelnya. Untuk pemerintah daerah menurut Dirjen Perhubungan Darat Pudji Hartanto, yang telah memiliki fasilitas PKB, maka wajib merawat dan mengkalibrasi peralatan uji kendaraan bermotornya. “Sedangkan yang belum memiliki fasilitas PKB, wajib melengkapi peralatan dan fasilitas pengujian sesuai ketentuan,” jelasnya. Pemda, lanjut Pudji disebutkan juga harus membangun dan mengintegrasikan SIM PKB untuk pelaksanaan uji kendaraan bermotor. Terkait pengelolaan Terminal Tipe A, Rakornis Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan 2016 menghasilkan kesimpulan yaitu bahwa sepanjang peraturan perundangundangannya memungkinkan, maka Pemerintah daerah bisa mengelola terminal tipe A berdasarkan Asas dekonsentrasi dan atau tugas perbantuan. Namun begitu, penyerahan terminal tipe A, sesuai peraturan, dikembalikan pengelolaannya oleh Kemhub. Seluruh personel baik PNS maupun non PNS mulai 1 Januari 2017 menjadi tanggung jawab Kementerian Perhubungan. Dirjen Perhubungan Darat Pudji Hartanto menyebutkan, sebelum 1 Januari 2017, akan dilakukan koordinasi antara Kemhub dan Dishub pemda untuk kesiapan pengalihannya. “Kementerian Perhubungan sedang menyiapkan tim yang akan datang ke daerah,” ujar Pudji dalam kesimpulan Rakornis tertulisnya. Selanjutnya, pengaturan kendaraan, pada penumpang

12

infoHUBDAT

akan dilakukan pembenahan dengan penerapan zonasi bagi kendaraan. Sirkulasi kendaraan masuk dan keluar terminal, meminimalisasi crossing antara kendaran dan penumpang, penerapan e-gate untuk kendaraan pengganti, dan perbaikan ringan. “Terminal juga akan dilaksanakan ramp check kendaraan dengan menempatkan SDM (sumber daya manusia) penguji dengan penerapan formulir pengecekan,” kata Pudji. Selain terminal tipe A, jembatan timbang juga akan diserahkan ke Kemhub sebelum 1 Januari 2017 dan semua biaya operasional dan personelnya menjadi tanggung jawab pusat. “Retribusi dari jembatan timbang hingga 31 Desember 2016 tetap berjalan dan menjadi pendapatan daerah,” tutur Pudji. ASDP Harus Dioptimalisasi dan Dievaluasi Pemanfaatannya Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) dimana pemanfaatan hasil pembangunan yang sudah diserahterimakan operasinya (BASTO) kepada Pemerintah Daerah harus dilakukan optimalisasi dan evaluasi. Disebutkan sebagai kesimpulan Rakornis Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, sistem penyeberangan ASDP juga dilakukan pembenahan.

“Review terhadap regulasi yang ada, seperti cetak biru pengembangan ASDP dan mekanisme perhitungan tarif,” Pudji dalam kesimpulan Rakornis tertulisnya. Tak hanya itu saja, untuk peningkatan keselamatan dan pelayanan ASDP juga dilaksanakan dengan implementasi regulasi atau kebijakan di bidang ASDP harus didukung sepenuhnya oleh stakeholder terkait. Selain itu untuk peningkatan keselamatan dan pelayanan, memerhatikan pembangunan infrastruktur penunjang seperti pengadaan SBNP, jembatan timbang, portal dan lainnya. Bimbin teknis dan sosialisasi kepada pemda, dan peningkatan SDM. “Diperlukan juga pengembangan dan penerapan teknologi informasi dalam sistem pelayanan yang ada,” ucap Pudji. Terakhir, disebutkan untuk persiapan dan implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25, 27, 28, 29, dan 30 tahun 2016, akan segera dipersiapkan waktu pembahasan tersendiri bersama Ditjen Hubdat, PT ASDP Indonesia Ferry, dan Asosiasi (Gapasdap dan INFA). Rapat Koordinasi Teknis Ditjen Perhubungan Darat ditutup oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada 6 Oktober 2016. Dalam penutupan Rakornis, Menhub mengingatkan bahwa teknologi adalah keniscayaan.

Kalau menolak maka akan terlibas alias ketinggalan. “Dalam usaha mengumpulkan database, diperlukan teknologi,” kata Menhub. Dia menyoroti terkait taksi online, menurutnya pada suatu masa akan tiba penerapan taksi ke arah berteknologi online. “Bisa disampaikan kepada taksi-taksi yang sudah eksisting teknologi informasi harus diserap,” ujar Menhub. Tak hanya itu saja, Menhub juga menyampaikan terkait terminal tipe A dan jembatan timbang yang saat ini masih dikelola daerah dan akan diserahterimakan kembali kepada pemerintah pusat. Penutupan Rakornis ditandai dengan pemukulan gong sebanyak lima kali oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi didampingi Dirjen Perhubungan Darat Pudji Hartanto. (*)

infoHUBDAT

13


PRINSIP 4 M KUNCI KEBERHASILAN PENGALIHAN TERMINAL TIPE A DAN JEMBATAN TIMBANG Oleh: Tim InfoHUBDAT

D

irektur Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdat) Kementerian Perhubungan (Kemhub) Pudji Hartanto menyampaikan, “Kunci keberhasilan pengalihan aset dan personel terminal tipe A dan jembatan timbang dari daerah ke pusat adalah prinsip 4M.” Demikian dikatakan beliau ketika memberikan pengarahan kepada para peserta Rapat Konsolidasi Teknis Petugas Terminal Penumpang Tipe A dan Petugas UPPKB Seluruh Indonesia Tahun 2016 di Hotel RedTop, Jakarta (20/12/2016).

14

infoHUBDAT

Prinsip 4M yang dimaksud beliau adalah man, method, material, money. Artinya bahwa selama proses pengalihan personel, peralatan, pendanaan dan dokumen (P3D) baik terminal penumpang tipe A maupun UPPKB (Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor/Jembatan Timbang) harus memperhatikan prinsip 4 M tersebut. Man merujuk pada sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi. “Dalam manajemen, faktor manusia adalah yang paling menentukan. Manusia yang membuat tujuan dan manusia pula yang melakukan proses untuk mencapai tujuan,” kata Pudji.

Tanpa ada manusia tidak ada proses kerja, sebab pada dasarnya manusia adalah makhluk kerja. Oleh karena itu, manajemen timbul karena adanya orang-orang yang berkerja sama untuk mencapai tujuan. Sedangkan method atau metode adalah suatu tata cara kerja yang memperlancar jalannya pekerjaan organisasi. Sebuah metode daat dinyatakan sebagai penetapan cara pelaksanaan kerja suatu tugas dengan memberikan berbagai pertimbangan-pertimbangan kepada sasaran, fasilitas-fasilitas yang tersedia dan penggunaan waktu, serta uang dan kegiatan usaha.

“Perlu diingat meskipun metode baik, sedangkan orang yang melaksanakannya tidak mengerti atau tidak mempunyai pengalaman maka hasilnya tidak akan memuaskan,” ujar Pudji. Dengan demikian, peranan utama dalam manajemen tetap manusianya sendiri. “Material terdiri dari sarana dan prasarana,” tambah Pudji. “Dalam dunia manajemen untuk mencapai hasil yang lebih baik, selain manusia yang ahli dalam bidangnya juga harus dapat menggunakan bahan/materi-materi sebagai salah satu sarana. Sebab materi dan manusia tidak dapat dipisahkan, tanpa materi tidak akan tercapai hasil yang dikehendaki.” Lebih lanjut Pudji mengatakan bahwa Money atau anggaran merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Uang merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai. Oleh karena itu uang merupakan alat (tools) yang penting untuk mencapai tujuan karena segala sesuatu harus diperhitungkan secara rasional. “Hal ini akan berhubungan dengan berapa uang yang harus disediakan untuk membiayai gaji tenaga kerja, alatalat yang dibutuhkan dan harus dibeli serta berapa hasil yang akan dicapai dari suatu organisasi.”

Kegiatan Rapat Konsolidasi Teknis Petugas Terminal Penumpang Tipe A dan Petugas UPPKB diselenggarakan dengan maksud untuk memberikan gambaran dan persamaan persepsi dalam penyelenggaraan operasional Terminal Penumpang Tipe A dan UPPKB dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Adapun tujuan dari kegiatan ini, antara lain: memberikan pemahaman tugas pokok petugas Terminal Penumpang Tipe A dan UPPKB sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan aturan yang berlaku; memberikan ketegasan untuk tidak melakukan penyimpangan pelaksanaan tugas seperti tindakan melakukan pungutan liar/pungli;

melakukan pengukuhan status petugas terminal dan UPPKB untuk menjadi pegawai Kementerian Perhubungan. “Terkait pungli, saya tegaskan kembali agar nanti setelah status pegawai beralih ke Kementerian Perhubungan, tidak ada lagi penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan tugasnya alias melakukan pungli,” tegas Pudji. Kegiatan yang akan berlangsung selama 2 hari tersebut (20-21/12/2016) diikuti oleh 168 Kepala Dinas Perhubungan Provinsi, Kabupaten/Kota, serta 312 Kepala Terminal Tipe A dan Kepala Jembatan Timbang dari seluruh Indonesia.(*)

infoHUBDAT

15


SIAPKAN PENGELOLAAN TERMINAL TIPE A DAN JEMBATAN TIMBANG, KEMENHUB KUMPULKAN PETUGAS LAPANGAN Oleh: Tim InfoHUBDAT

K

egiatan Rapat Konsolidasi Teknis Petugas Terminal Penumpang Tipe A dan Petugas UPPKB diselenggarakan dengan maksud untuk memberikan gambaran dan persamaan persepsi dalam penyelenggaraan operasional Terminal Penumpang Tipe A dan UPPKB dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Adapun tujuan dari kegiatan ini, antara lain: memberikan pemahaman tugas pokok petugas Terminal Penumpang Tipe A dan UPPKB sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan aturan yang berlaku; memberikan ketegasan untuk tidak melakukan penyimpangan pelaksanaan tugas seperti tindakan melakukan pungutan liar/pungli; melakukan pengukuhan status petugas terminal dan UPPKB untuk menjadi pegawai Kementerian Perhubungan. Dengan ditetapkannya UndangUndang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor yang sebelumnya menjadi urusan yang

16

infoHUBDAT

dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dialihkan menjadi urusan Pemerintah Pusat yaitu Kementerian Perhubungan di mulai pada 2 Oktober 2016 dan disepakati akan efektif beralih awal tahun 2017. Sebanyak 141 UPPKB yang sebelumnya dikelola Provinsi akan diserahkan pengelolaannya kepada pemerintah pusat. Hingga tanggal 13 Desember 2016 tercatat 94 UPPKB telah menandatangani BAST (Berita Acara Serah Terima), 40 UPPKB sedang dalam proses BAST dan 7 UPPKB belum menandatangani BAST. Proses pengalihan personil penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor telah dilaksanakan dan anggaran pengelolaan telah diusulkan pada tahun anggaran 2017. Sebanyak 1.576 PNS dan 511 Non PNS UPPKB seluruh Indonesia akan beralih menjadi PNS pusat. Pengalihan ini tentu mempunyai latar belakang yang baik yaitu bahwa kita semua ingin penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor menjadi lebih efektif

dan efisien sehingga bisa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Penyelenggaraan terminal penumpang dan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor/UPPKB (jembatan timbang) harus memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 134 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan. Dengan mengacu pada regulasi tersebut, terminal penumpang tipe A dapat menjalankan fungsi pelayanan dan UPPKB sebagai fungsi pencatatan, pengawasan dan penindakan pelanggaran muatan angkutan barang di jalan. Untuk itu, Kementerian Perhubungan telah dan akan melakukan langkahlangkah pengalihan urusan penimbangan kendaraan bermotor serta menyiapkan rencana strategis penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor pada masa yang akan datang. Dalam penyempurnaan rencana strategis pengelolaan penimbangan kendaraan bermotor sangat diperlukan pandangan dan masukan serta dukungan nyata dari seluruh pemangku kepentingan agar pelaksanaan dan tujuan penimbangan kendaraan bermotor sesuai dengan yang diharapkan semua pihak. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga mengamanatkan penyelenggaraan terminal tipe A atau terminal induk yang berfungsi melayani kendaraan umum baik secara nasional maupun

internasional seperti angkutan antarkota antarprovinsi dan/atau angkutan lintas batas negara, angkutan antarkota dalam provinsi, angkutan kota dan angkutan pedesaan yang sebelumnya menjadi urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dialihkan menjadi urusan Pemerintah Pusat. Kementerian Perhubungan telah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan di daerah terkait pengalihan penyelenggaraan terminal tipe A dan UPPKB. Sebanyak 143 terminal tipe A akan diserahkan pengelolaannya kepada pemerintah pusat, 96 diantaranya telah menandatangani BAST, dan 47 sedang dalam proses penandatanganan BAST. Proses pengalihan aset dan personil terminal tipe A juga telah berjalan. Berdasarkan data terakhir yang berhasil dihimpun, tercatat sebanyak 1.434 PNS dan 2.103 tenaga Non PNS terminal tipe A seluruh Indonesia akan beralih menjadi pegawai Kementerian Perhubungan. Diharapkan pada awal tahun 2017 penyelenggaraan terminal tipe A sudah dapat dikelola oleh pemerintah pusat.

Penyelenggaraan terminal tipe A dan UPPKB harus didukung oleh ketersediaan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi terminal dan UPPKB. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan operasional di lapangan dapat sesuai dengan peraturan yang berlaku dan terhindar dari adanya perbuatan melanggar hukum seperti misalnya tindakan pungutan liar. Sebagai salah satu upaya dalam meminimalisir terjadinya praktek pungutan liar yang dilakukan oleh petugas di lapangan, perlu dilakukan pengembangan karakter dan kompetensi petugas terminal dan UPPKB yang telah

beralih menjadi pegawai Kementerian Perhubungan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang SDM di Bidang Transportasi, pegawai Kementerian Perhubungan perlu memiliki etos kerja yang tinggi yang meliputi SDM yang prima, profesional dan beretika. Esensi dari Peraturan Pemerintah ini adalah “SDM di bidang transportasi harus memiliki kompetensi di bidang transportasi sesuai dengan jenis kompetensi yang ditetapkan untuk jabatan atau pekerjaan di bidang transportasi yang dilakukan, dimana kompentensi bidang transportasi diperoleh setelah mengikuti Diklat Transportasi”.(*)

infoHUBDAT

17

K

info ANGKUTAN KEMENHUB BERIKAN RATING KEPADA PERUSAHAAN OTOBUS

ementerian Perhubungan dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menyelenggarakan kegiatan pemberian rating pelayanan kepada perusahaan angkutan umum, baik itu perusahaan angkutan antarkota antarprovinsi (AKAP), angkutan pariwisata, maupun angkutan perkotaan. Pada kegiatan yang diselenggarakan pada hari Kamis, 8 Desember 2016, pukul 12.30 WIB di Ballroom Hotel Ritz-Carlton, Pacific Place, Jakarta diumumkan PO yang berhak menerima rating bintang 1 sampai dengan bintang 5. Pemberian peringkat ini didasari atas pemikiran terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Kementerian Perhubungan dalam mengelola angkutan bagi masyarakat, misalkan menurunnya jumlah pengguna bus umum akibat rendahnya kualitas pelayanan dari PO di Indonesia, belum adanya sebuah standardisasi dari PO yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur, dan kurang terinformasinya masyarakat dalam memilih PO yang aman dan nyaman. Markplus sebagai tim penilai telah melakukan penilaian terhadap 13 PO Bus Pelopor Keselamatan, yaitu: Sinar Jaya Megah Langgeng, Big Bird, San Putra Sejahtera, Maju Lancar Prima, Harapan Jaya, Gunung Harta Transport Studio, Sempati Star, Efisiensi, Agra Mas, Perum PPD, Perum DAMRI, Eagle High, dan Transportasi Jakarta. PO yang berpartisipasi dalam pemberian rating ini telah dinilai kualitasnya dari segi keselamatan kendaraan, kenyamanan proses, keramahan SDM, dan kepengusahaan angkutan. Dari aspek keselamatan armada, PO diharapkan selalu memastikan armada yang dikelola selalu dalam standar keselamatan yang telah ditentukan. Dari segi kenyamanan, PO dinilai dari customer journey yang diberikan kepada pelanggan mulai dari pembelian tiket hingga sampai di tempat tujuan. Hal tersebut juga dapat dilihat dari keramahan SDM dalam melayani pengguna jasa transportasi. Dalam segi kepengusahaan angkutan, aspek yang dinilai adalah sistem yang

18

infoHUBDAT

digunakan oleh PO dalam menjalankan aspek bisnis seperti kegiatan penjualan dan pembelian tiket. Dari hasil penilaian yang telah dilakukan, PO Sinar Jaya Megah Langgeng dan PERUM DAMRI mendapatkan rating paling tinggi dari semua PO yang ada. Nilai total yang diraih oleh Sinar Jaya Megah Langgeng adalah 81.43%, sedangkan untuk PERUM DAMRI adalah 81.42%.

“Semoga dengan kegiatan pemberian sertifikat rating perusahaan angkutan umum ini, dapat memberikan semangat dan motivasi bagi seluruh perusahaan angkutan untuk meningkatkan keselamatan, kinerja, dan pelayanan angkutan umum kepada masyarakat serta menjadi pelopor dalam pembinaan angkutan umum di Indonesia,” ucap Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Pudji Hartanto Iskandar, dalam sambutannya.(*)

info UMUM

Forum PPID Ditjen Hubdat: Menuju Pelayanan Informasi Publik yang Inspiratif, Efektif, Efisien, dan Profesional Oleh: Ardian Sukmaji Staf Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat

D

alam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Kementerian Perhubungan telah menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 72 tahun 2010 tentang Standar Prosedur Operasional Layanan Informasi

Publik di Lingkungan Kementerian Perhubungan dan menerbitkan Instruksi Menteri Nomor IM. 6 Tahun 2010 tentang Langkah-langkah Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Perhubungan. Untuk meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan keterpaduan pelayanan informasi

PPID pada unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, dipandang perlu melaksanakan Forum Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan.

infoHUBDAT

19


Pelaksanaan Forum Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat ini merupakan yang kedua kali diselenggarakan. Hingga dengan saat ini di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sudah seluruhnya terbentuk Surat Keputusan (SK) PPID di lingkungan UPT Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Maka melalui terselenggaranya forum ini, diharapkan dapat meningkatkan layanan informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Kementerian Perhubungan yang semakin efektif dan efisien. Forum Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang dilaksanakan di Hotel Salak Tower Bogor, Jawa Barat, 23-25 November 2016 ini dihadiri oleh 60 orang peserta terdiri dari para Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), antara lain : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana, Pembantu PPID Pelaksana dan PPID UPT di Jambi, Palangkaraya, Denpasar, Palu, Merak, Gilimanuk, Lembar, Pagimana, UPT Pelabuhan Penyeberangan Kalabahi, Kariangau, Gorontalo, BPLJSKB Bekasi, dan Dinas Perhubungan kabupaten/kota di lingkungan Provinsi Jawa Barat.

Henny S. Widyaningsih, Komisioner Komisi Informasi Pusat memberikan paparan kepada para peserta Forum PPID Ditjen Perhubungan Darat, Bogor, 24 November 2017.

Tema Forum Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) “Melalui Forum Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kita Tingkatkan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan

Darat Kementerian Perhubungan Yang Inspiratif,Efektif, Efisien dan Profesional”. Tujuan diselenggarakan Forum Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah meningkatkan profesionalisme dan kinerja pemerintah dalam memberikan pemahaman mendalam terkait pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Perhubungan. Oleh karena itu, dipandang perlu dilakukan sosialisasi maupun advokasi secara berkesinambungan kepada masyarakat di lingkup daerah dan nasional mengenai Prosedur Pelayanan Informasi yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan sebagaimana Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 72 Tahun 2010. Narasumber yang memberikan paparan dalam kegiatan tersebut adalah Ibu Henny S. Widyaningsih, Komisioner Komisi Informasi Pusat dengan judul Penguatan PPID Badan Publik dalam Sengketa Informasi Publik. Sedangkan Ibu Dwiyekti Windayani, Kabag Publikasi dan Pelayanan Informasi, Biro Komunikasi dan Informasi Publik memberikan paparan tentang Implementasi Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Perhubungan.(*)

20

infoHUBDAT

info PENYEBERANGAN TEKNOLOGI LOCK

UNTUK MEMPERBAIKI KUALITAS ALUR PELAYARAN TRANSPORTASI SUNGAI (INLAND WATERWAYS) Oleh: Aminuddin Anhar Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Merak

T

ransportasi sungai merupakan transportasi yang sudah digunakan sejak jaman lama di mana hal ini disebabkan karena prasarana transportasi ini memanfaatkan sungai yang sudah ada sehingga dengan hanya menyediakan sedikit prasarana dan sarana tambahan maka manusia dapat menggunakan sungai sebagai prasarana transportasi yang mudah dan murah. Pada saat mengalami

ini, transportasi sungai tantangan berat dari

kompetitor moda lain yaitu moda jalan dan rel kereta api. Akan tetapi dengan keunggulan alaminya maka transportasi sungai akan tetap digunakan dalam waktu yang lama. Hal ini terutama untuk angkutan barang dalam jumlah massal di mana ongkosnya akan lebih murah perunit barang. Transportasi sungai modern saat ini sudah digunakan sejak ratusan tahun lalu di negara negara maju dengan teknologi yang dapat meminimalkan kekurangan utama transportasi sungai pada kondisi tertentu

yaitu pada saat debit air menurun atau kondisi ketinggian air yang berbeda sehingga kapal, perahu atau sampan tidak dapat melayari alur sungai sampai ke hilir sungai. Untuk mengurangi kekurangan tersebut digunakan teknologi Lock. Teknologi ini utamanya berfungsi mengatur ketinggian air sehingga dapat memindahkan kapal dari zona perairan yang lebih rendah/tinggi ke zona air sebaliknya. Teknologi ini menggunakan pintu air atau ponton yang sebagai pembatas zona ketinggian air yang

Gambar: sebuah Pound Lock di Sungai Neckar, Heidelberg, Jerman

infoHUBDAT

21


Contoh sebuah Pound Lock di sebuah kanal di Eropa

berbeda sehingga kapal dapat berpindah dengan mudah ke daerah hulu ataupun hilir sungai ataupun memindahkan kapal melalui sebuah kanal atau terusan. Teknologi ini sebenarnya sudah digunakan sejak lama. Tercatat sejak tahun 960 – 1279 Masehi sudah digunakan di China pada jaman Dinasti Song. Di Eropa pembangunan sistem Lock dimulai tahun 1373 di Belanda menggunakan sistem Pound Lock yang sekarang banyak digunakan di kanal, sungai dan terusan. Di mana pada waktu itu kolam yang dipakai dapat menampung banyak kapal. Kemudian sistem Pound Lock yang sempurna dibangun di Brugges Belgia pada tahun 1396. Untuk penggunaan di skala besar pada sungai sebagai alur pelayaran kapal besar Teknologi Lock digunakan bersamaan penggunaannya dengan bendungan sehingga dapat mengoptimalkan potensi sungai dan terusan sebagai alur pelayaran. Penggunaan teknologi Lock sampai saat ini belum ada karena disebabkan karena belum adanya kajian komperehensif dari berbagai sektor terkait. Kebutuhan alur pelayaran yang dapat digunakan di setiap waktu di Indonesia sebetulnya ada di beberapa daerah di mana pada saat tertentu kondisi sungainya tidak dapat dilayari seperti halnya di sungai - sungai di Kalimantan dan Sumatera. Pada saat musim kemarau kapal - kapal kecil tidak dapat berlayar sampai ke hulu sehingga kebutuhan transportasi barang dan manusia harus melalui jalan yang kondisinya juga kurang bagus.

22

infoHUBDAT

Contoh sebuah Pound Lock di sebuah kanal di Cape Town, Afrika Selatan

Akan tetapi untuk skala pengembangan perbaikan alur pelayaran agar dapat dilayari sepanjang tahun (navigateable) dengan menggunakan teknologi Lock ini akan memakan biaya yang sangat besar investasinya sehingga kurang sesuai skala keekonomiannya dengan nilai barang yang akan dipindahkan dari hilir ke hulu dan sebaliknya.

dari bagian yang lebih tinggi (gambar kedua) sehingga ketika top gate dibuka maka kapal dapat berlayar menuju daerah yang lebih tinggi permukaan airnya. Urutan tata kerja sebuah lock adalah seperti gambar di bawah ini: Pengoperasian secara umum sebuah lock adalah seperti gambar berikut:

Gambar skema umum lock

Secara singkat penjelasan Gambar skema di atas adalah gambar dari atas sebuah Pound Lock pada sebuah sungai, di mana 2 pintu air (bottom gate dan top gate) yang merupakan pintu kedap air (water tight) menutup membatasi bagian sungai yang lebih rendah permukaannya (warna biru muda) dengan bagian sungai yang lebih tinggi permukaannya (warna biru tua) membentuk sebuah kolam. Kemudian air di dalam kolam akan disesuaikan ketinggiannya dengan bagian sungai yang lebih tinggi permukaannya dengan mengalirkan air

Gambar urutan kerja sebuah Lock

Castlefore Lock, sebuah Pound Lock di sebuah kanal di Irlandia.

Urutan tata kerja sebuah lock sebagai berikut: • Nomor 1 dan 2 Sebuah Kapal memasuki kolam lock (dari arah hilir) • Nomor 3 Pintu air bagian bawah (lower gate) menutup • Nomor 4 dan 5 air dari bagian atas dimasukkan ke dalam lock • Nomor 6 Setelah tinggi muka air di dalam lock sama dengan tinggi air di bagian atas maka pintu air bagian atas (upper gate) dibuka • Nomor 7 kapal dapat berlayar ke ba-

gian atas • Nomor 8 dan 9 dari arah hulu kapal masuk ke dalam kolam lock • Nomor 10 Pintu pintu air bagian atas (upper gate)ditutup • Nomor 11 dan 12 tinggi air di dalam kolam Lock disamakan dengan bagian bawah dengan cara dialirkan ke bagian bawah • Nomor 13 Pintu air bagian bawah (lower gate) dibuka • Nomor 14 Kapal dapat bergerak ke arah bawah

Pemanfaatan teknologi lock untuk peningkatan alur pelayaran di sungai saat ini di Indonesia belum ada. Keterbatasan anggaran serta belum adanya kebutuhan mendesak untuk membangun teknologi ini menjadi alasan belum terwujudnya pembangunan pound lock di sungai – sungai di Indonesia. Program pemerintah tentang kanal Cikarang Bekasi Laut dengan mengembangkan sungai Cikarang Bekasi Laut (sodetan sungai Citarum) sepanjang 40 km dari Cikarang yang merupakan daerah industri menuju Bekasi dan langsung ke laut menuju Terminal Peti Kemas di Tanjung Priok dapat menjadi contoh pengembangan fasilitas lock untuk kanal kanal lanjutannya ke daerah industri di sekitarnya yang mempunyai perbedaan ketinggian tanah signifikan. Karena dengan muatan barang yang mempunyai nilai tinggi maka skala ekonomi untuk investasi pengembangan kanal dan fasilitas lock dapat tercapai. (*)

Gambar: sebuah Pound Lock di Terusan Panama

infoHUBDAT

23

info SELINTAS MEMBANGUN KONEKTIVITAS TRANSPORTASI UNTUK MEMACU PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA

Pertumbuhan ekonomi Indonesia ditentukan oleh sejumlah faktor. Di antaranya yang paling penting adalah konektivitas antar daerah dan konektivitas suatu wilayah dalam negeri dengan luar negeri.

dirasa tidak mencukupi. Salah satu jalan adalah memberi peluang bagi swasta untuk bermitra dengan pemerintah guna mewujudkan konektivitas transportasi. Kemitraan ini dilakukan dengan tetap memberi porsi besar pada pengawasan oleh pemerintah sehingga menjamin pelayanan publik terpenuhi. Konektivitas transportasi adalah hal yang dewasa ini mempengaruhi kehidupan dan aktivitas manusia. Ada banyak pihak yang terlibat (stakeholder) dalam penyelenggaraan konektivitas transportasi. Sektor–sektor ekonomi ada yang terkait langsung dan tidak langsung dengan konektivitas transportasi. Perekonomian Indonesia juga tergantung dari adanya konektivitas transportasi.

Konektivitas pasti terkait dengan transportasi. Keterjangkauan daerah di penjuru Indonesia dengan moda transportasi darat, laut, dan udara serta terjaminnya sarana-sarana terkaitseperti Pelabuhan Laut, Bandara, Stasiun KeretaApi, dan lain-lain sudah pasti menumbuhkan perekonomian yang baik.

Oleh karena itu, menurut Budi Karya Sumadi, pihaknya perlu mensosialisasikan sekaligus mendengar masukan dari berbagai pihak tentang konsep dan implementasi dari konektivitas transportasi Kementerian Perhubungan.

“Konektivitas menciptakan kelancaran dan kemudahan perhubungan dan perdagangan nasional” ucap Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

“Itulah yang mendasari diperlukannya Forum Diskusi Publik antara Kementerian Perhubungan dengan stakeholder ini,” ucapnya. (TH/SR/HP)

Berbagai potensi wilayah seperti pariwisata akan semakin terangkat dengan kemudahan perpindahan individu dari satu wilayah ke wilayah lain di Indonesia.

OPTIMALKAN TERMINAL BUS MENGWI, MENHUB: DAERAH LAKUKAN LAW ENFORCEMENT, KAMI BANTU SUBSIDI ANGKUTAN

Kebutuhan logistik masyarakat di wilayah-wilayah Indonesia akan semakin terpenuhi, sehingga berefek pada penekanan perbedaan harga produk pada masing-masing wilayah. Pada akhirnya, efek dari konektivitas yang terjaga ini akan menstimulus pertumbuhan ekonomi. Konektivitas transportasi akan memungkinkan wilayah-wilayah di penjuru Indonesia dapat dijangkau. Arus orang dan logistik di wilayah-wilayah itu akan menegaskan kehadiran negara. Selain itu, kedaulatan Indonesia akan terjaga. Konektivitas perhubungan memerlukan sokongan dana yang besar. APBN

24

infoHUBDAT

kondisinya sudah sangat padat karena berada di tengah kota. Menhub Budi dalam tinjauannya mengatakan Terminal Mengwi ini dibangun untuk mengurangi beban kepadatan di tengah kota Bali, namun ternyata keberadaannya belum berfungsi dengan baik. Perusahaan bus-bus masih enggan untuk pindah dari terminal Ubung. “Untuk itu saya menghimbau Gubernur untuk melakukan law enforcement agar mereka mau dipindahkan kemari,” jelas Menhub Budi. Menhub Budi menjelaskan, kasus yang terjadi di Bali sama dengan yang terjadi di Jakarta dimana para perusahaan Bus di terminal Pulogadung enggan untuk berpindah ke terminal Pulogebang. Lokasi terminal Mengwi yang agak dari pusat kota merupakan salah alasan enggannya perusahaan dan masyarakat untuk berpindah terminal Ubung.

jauh satu bus dari

Ia melanjutkan, pemerintah pusat bersedia memberikan subsidi angkutan umum dari Terminal Mengwi untuk memudahkan aksesibilitas masyarakat menuju ke kota Denpasar dan sekitarnya. “Pemerintah Pusat bersedia menyediakan subsidi angkutan umumnya untuk mendukung law enforcement yang dilakukan daerah,” ujar Menhub Budi. (RDL/TH/BS/BSE)

DORONG SEKTOR PARIWISATA, KEMENHUB KEMBANGKAN PELABUHAN PENYEBERANGAN PADANGBAI

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melakukan tinjauan ke terminal bus Mengwi, Kabupaten Badung, Bali pada Minggu (23/10) untuk melihat kondisi terminal tipe A yang menjadi pusat pelayanan Bus Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) sebagai pengganti terminal bus di Ubung, Denpasar yang

Pengembangan Pelabuhan Padangbai di Kabupaten Karangasem, Bali dapat menjadi salah satu pendorong meningkatnya sektor pariwisata di Bali. Demikian disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat meninjau Pelabuhan Penyeberangan Padangbai, Senin (7/11). Dalam tinjauannya tersebut, Menhub didampingi Dirjen Perhubungan Darat Pudji Hartanto, Bupati Karangasem,

Karangasem. Volume pergerakan baik penumpang maupun kendaraan semakin bertambah. Ia mengatakan, bisa saja diadakan pergerakan rute baru dari Gilimanuk langsung ke Padangbai untuk membantu mengurai kepadatan di pelabuhan Gilimanuk.

IGA Mas Sumatri, dan wakil Bupati Karangasem I Wayan Artha Dipa. Di sana Menhub meninjau salah satu kapal ferry yang sedang sandar yaitu KM Dwihan Bahari dan melihat fasilitas kapal. Menhub juga sempat berdialong singkat dengan para pengemudi yang sedang menunggu kedatangan kapal. “Pelabuhan pariwisata harus terus dikembangkan, karena sektor ini yang menjadi tulang punggung Provinsi Bali. Untuk itu kita harus segera menyelesaikan proses-proses agar pelabuhan ini dapat menjadi bagian dari peningkatan potensi pariwisata khususnya di Kabupaten Karangasem,” jelas Menhub Budi. Menhub menjelaskan, kelebihan volume lalu lintas di bali dapat mengurangi atau merugikan pariwisata. Untuk itu, menurutnya perlu dilakukan upayaupaya baru untuk menghindari hal itu. Ia mengatakan, salah satu pengembangan yang dapat dilakukan adalah mengkaji rute-rute baru untuk meningkatkan pergerakan angkutan di Pelabuhan Penyeberangan Padangbai, yang menjadi salah satu akses mobilitas penumpang maupun barang dari pulau Jawa, Nusa Tenggara dan sekitarnya menuju ke pulau Dewata itu.

“Tadi disampaikan, paling parah terjadi macet di Gilimanuk hingga 2 (dua) jam. Jadi kita akan upayakan cara misalnya, apa bisa langsung dari Gilimanuk ke sini,” ungkapnya. Lebih lanjut Menhub Budi mengatakan, akan menginventarisir pelabuhan penyeberangan yang ada di Bali, termasuk Padangbai untuk mencari bentuk yang ideal terkait pengelolaannya. “Kita akan menginventarisir pelabuhan disini, apakah diserahkan (pengelolaannya) atau diperbaiki. Saya mau tahu sendiri masalahnya apa untuk ditindaklanjuti,” imbuhnya. Tercatat, tren pergerakan penumpang, kendaraan, maupun muatan barang di Pelabuhan Penyeberangan Padangbai terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2015 jumlah penumpang sebesar 715 ribu penumpang turun dan 800 ribu penumpang naik, kendaraan roda dua dan roda empat (277 ribu kendaraan turun dan 312 ribu kendaraan naik), bagasi/barang (957 ribu barang turun dan 1 juta barang naik). (RDL/TH/BS/ BSE)

UJI KIR, MENHUB: KALAU BISA DIPERMUDAH MENGAPA KITA BUAT SUSAH

“Untuk pelabuhan ini, kita akan lebih lakukan banyak reroute. Kalau untuk pengembangan kapasitas, saya pikir saat ini sudah cukup memadai,” imbuhnya. Saya ingin memastikan bagaimana pergerakan angkutan penyeberangan di Padangbai ini. Kalau kita sudah pastikan itu kan kita baru tahu bagaimana cara memberikan dukungan,” ujar Menhub Budi usai melakukan tinjauan. Menhub Budi menilai keberadaan Pelabuhan Penyeberangan Padangbai sangat potensial bagi Kabupaten

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi meminta perusahaan swasta dan Agen Pemegang Merek (APM) dilibatkan dalam kegiatan uji berkala terhadap kendaraan bermotor. Selama ini uji berkala terhadap kendaraan bermotor, khususnya angkutan niaga

baik angkutan barang maupun orang dilakukan oleh pemerintah. Menurutnya ketentuan ini telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. “Awalnya saya berpikir out of the box saja, kita bikin swasta supaya jangan susah, ternyata Undang-Undang Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah mengatakan uji KIR itu bisa dilakukan oleh pemerintah, pemegang merk, dan oleh swasta”, ujar Menhub saat menyampaikan sambutan pada acara Focus Group Discussion dengan tema Profesionalisme Uji Berkala Dalam Meningkatkan Kelaikan Kendaraan Bermotor, Rabu (23/11). Turut hadir pada acara Focus Group Discussion ini Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi Dan Elektronika - Kementerian Perindustrian I Gusti Putu Suryawirawan, Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia Danang Parikesit, Ketua Umum Gaikindo Yohannes Nangoi, Ketua Organda Adrianto Djoko Soetono, dan stakeholder transportasi lainnya. Oleh karena itu Menhub meminta agar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini untuk segera dilakukan. Lebih lanjut dikatakan dengan adanya keterlibatan pemerintah dan swasta maka kegiatan uji berkala online ini akan mempermudah semuanya. “Kalau bisa dipermudah mengapa kita buat susah, KIR itu”, tegas Menhub Budi. Dengan keterlibatan swasta dalam kegiatan uji KIR, nantinya Kementerian Perhubungan bersama pemerintah daerah akan tetap melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan uji KIR, “nanti akan dilakukan random sampling, kalo bener jalan, kalau ga bener kita tutup sekalian operatornya”, kata Menhub. Menhub meminta perusahaan swasta termasuk APM untuk membuat pilot project pelayanan uji KIR sebanyak mungkin. Dengan adanya keterlibatan swasta nantinya maka akan terjadi kompetisi terhadap pelayanan uji KIR antara yang dilakukan pemerintah maupun swasta. infoHUBDAT

25


“(Uji KIR) Pemerintah jika nanti bisa meng-improve diri nanti akan diminati tapi kalau tidak improve dia akan terlibas, bisa membuktikan profesional atau tidak, ini kita tidak mematikan (uji KIR) yang pemerintah, walaupun pihak APM dan swasta ikut melaksanakan pelayanan uji KIR bukan berarti uji KIR yang selama ini sudah dilakukan pemerintah daerah dihentikan atau ditutup, pelayanan itu tetap berlanjut”, jelas Menhub.

PANGKAS BIAYA LOGISTIK, MENHUB MINTA ANGKUTAN PENYEBERANGAN DIREVITALISASI

Para pembicara yang hadir dalam diskusi tersebut yaitu PLT Dirut ASDP Indonesia Ferry (Persero) Faik Fahmi, Ketua Umum ALFI Yukki Nugrahawan, Akademisi Tri Achmadi, dan Moderator dari Bisnis Indonesia Asep Mulyana.

Menurutnya, dengan adanya uji KIR ini maka menjadi kesempatan bagi para pemegang merk untuk memberikan pelayanan kepada konsumennya, ini menjadi wujud tanggung jawab pemegang merk terhadap kelayakan kendaraan. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Pudji Hartanto mengatakan Uji KIR berkala dilakukan untuk menjamin keselamatan bagi pengguna jalan dan menjaga kelestarian lingkungan, sebelum beroperasi di jalan, kendaraan bermotor dipersyaratkan untuk memenuhi persyaratan teknis dan kondisi laik jalan. Uji KIR berkala sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan terhadap mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dilakukan berupa pengujian dan pemeriksaan fisik kendaraan. Pudji mengatakan ada tiga tujuan pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor, “tujuan uji berkala adalah memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor dijalan, melestarikan lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor dijalan, dan memberikan pelayanan umum kepada masyarakat”, kata Pudji. Pudji berharap nantinya pengujian berkala kendaraan bermotor dapat dilaksanakan lebih profesional, efektif dan efisien dan memberikan manfaat nyata bagi kepentingan masyarakat dan sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009. (GD/TH/BS/BSE)

26

infoHUBDAT

Hal itu yang menginisiasi Menhub Budi berasama PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) mengadakan diskusi dengan para stakeholder terkait diantaranya, para pelaku usaha, akademisi dan instansi terkait lainnya.

Lebih lanjut, Menhub budi mengatakan sudah saatnya jalur laut lebih dioptimalkan untuk angkutan logistik dalam rangka mendukung program tol laut. Dalam upaya memangkas biaya logistik nasional, salah satu terobosan yang dilakukan pemerintah yaitu merevitalisasi angkutan laut penyeberangan untuk logistik di Indonesia. Demikian disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada acara diskusi bertema “Memangkas Biaya Logistik dan Mendukung Pariwisata dengan Feri Jarak Jauh” di Jakarta, Selasa (22/11). Menhub Budi mengatakan, penyebab masih tingginya biaya logistik di Indonesia antara lain karena masih bertumpunya angkutan logistik pada angkutan jalan atau truk yang banyak menimbulkan masalah seperti kemacetan dan kerusakan jalan. Untuk itu, angkutan penyeberangan menggunakan kapal feri diharapkan dapat mengalihkan beban jalan dan menjadi solusi mengatasi permasalahan tersebut. “Ada satu kondisi dimana jalan sudah padat dan rusak, banyak kecelakaan. Tetapi tetap diminati. Sementara, di satu sisi masih banyak kapal-kapal tidak terpakai yang mestinya menyelesaikan masalah tapi tidak digunakan,” jelas Menhub Budi. “Sewaktu berkunjung ke Bali, Gubernur Bali komplain kepada saya banyak jalanjalan di Bali rusak akibat banyaknya truk barang yang lewat. Itu dapat menganggu sektor pariwisata di Bali. Untuk itu kita upayakan solusi, truk tersebut dapat dialihkan menggunakan kapal feri,” tambahnya.

Libatkan Swasta Pada kesempatan tersebut Menhub Budi menjelaskan, akan melibatkan pihak swasta, selain PT. ASDP, untuk bersama-sama merevitaliasi angkutan penyeberangan. Bahkan, Menhub Budi menegaskan akan membantu dengan cara memberikan subsidi di rute-rute yang tidak ekonomis. Salah satu upaya revitalisasi angkutan penyeberanan yang segera diwujudkan adalah dengan segera dioperasikannya angkutan feri rute Surabaya – Lembar yang akan dioperasikan PT. ASDP pada 1 Desember 2016. Dengan beroperasinya angkutan feri tersebut diharapkan dapat mengurangi beban dan perawatan jalan raya, efisiensi waktu dan biaya operasional pemeliharaan truk, waktu tempuh yang lebih singkat dan memberikan kepastian layanan transportasi logistik. Selain memangkas biaya logistik, angkutan penyeberangan ini juga dapat mendukung sektor pariwisata, antara lain : mengurangi kemacetan di Bali, menambah rute baru pariwisata dari Surabaya ke Lombok, serta ramah lingkungan. “Kami bersepakat untuk bersama-sama, BUMN dan swasta merevitalisasi fungsifungsi angkutan laut khususnya roro pada hari ini, supaya menjadi angkutan yang dapat menyelesaikan masalah,” tandasnya.(RDL/TH/BS/BSE)

KEMENHUB AKAN BERI INSENTIF KAPAL RO-RO RUTE JAKARTA - SURABAYA

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi akan memberikan insentif bagi kapal Ro-Ro yang melayani rute Jakarta - Surabaya. Hal ini terkait rencana peningkatan fungsi kapal RoRo dari saat ini hanya melayani lintasan jarak dekat, menjadi lebih terintegerasi ke sejumlah titik kota. “Fungsi kapal Ro-Ro akan kita tingkatkan, kapal Ro-Ro akan lebih terintegerasi ke sejumlah titik kota, kalau sekarang praktis hanya di selat-selat, ini dilalukan karena ada suatu masalah banyak truk-truk memadati jalan-jalan yg mengakibatkan jalan rusak, macet, kecelakaan, dsb,” ujarnya. Jika ini dapat diwujudkan, menurut Menhub maka kepadatan truk di jalan raya dapat dikurangi. Dengan kebijakan ini maka nantinya selain pemerintah akan memberikan insentif bagi angkutan jalan raya yang beralih ke angkutan laut, pemerintah juga akan melakukan deregulasi aturan yaitu dengan pembatasan truk yang akan melewati jalan raya. Lebih lanjut Menhub mengatakan kapal Ro-Ro menjadi masa depan logistik antar pulau dari Sumatera hingga Nusatenggara. Dengan menggunakan kapal Ro-Ro maka akan dapat meningkatkan frekuensi pengangkutan oleh truk. “Kemarin dari PT ASDP buat exercise itu antara Surabaya ke Lembar kalo itu sampai 2-3 hari kalau truk lewat darat bisa 3 kali sebulan dengan kapal Ro-Ro bisa 8 kali sebulan,” ucap Menhub. Dengan rencana perpindahan ini Menhub berjanji akan memberikan kemudahan bagi para pengusaha truk. Menhub

berharap pada awal 2017 PT. ASDP sudah melayari rute Jakarta - Surabaya. “Sebenarnya Saya ingin mulai 20 Desember ini, tapi karena sedang persiapan angkutan Natal dan Tahun Baru maka awal 2017 harus sudah jalan,” tegasnya. Hari ini (12/12) Menhub meninjau kesiapan Pelabuhan Merak di Banten dalam menghadapi libur Natal 2016 dan Tahun Baru 2017. Dalam kunjungan tersebut Menhub Budi didampingi Dirjen Perhubungan Darat Pudji Hartanto, dan PLT Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Faik Fahmi. Pada kesempatan itu Menhub sempat meninjau fasilitas terminal pemumpang dan dermaga Pelabuhan Merak. Dari hasil pantauannya dikatakan Menhub bahwa operator Pelabuhan Merak telah siap menghadapi libur Natal 2016 dan Tahun Baru 2017. “Saya menyimpulkan bahwasanya angkutan Natal dan Tahun Baru sudah dipersiapkan dengan baik, ada penambahan kapasitas pelabuhan dan kapal,” kata Menhub Budi. Kesiapan angkutan Natal dan Tahun Baru PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) optimistis layanan angkutan jasa penyeberangan di sepuluh lintasan terpantau nasional dapat terlayani dengan baik selama periode angkutan Natal dan Tahun Baru 2016. Diperkirakan, dari 10 lintasan penyeberangan terpadat yang dipantau, sekitar 3,31 juta orang akan menyeberang atau naik 4,5 persen dibandingkan realisasi periode sama tahun lalu sebesar 3,17 juta orang. Prediksi hari puncak arus berangkat angkutan Natal dan Tahun Baru dari 23-24 Desember 2016, dan 30-31 Desember 2016. Sedangkan puncak arus balik liburan diprediksi pada tanggal 2-3 Januari 2017, dan 8 Januari 2017. Dari 10 lintasan yang terpantau diatas, trafik kendaraan roda dua diperkirakan naik 6,2 persen menjadi 318.658 unit dibandingkan realisasi tahun lalu 299.960 unit. Roda empat naik 5,8 persen menjadii 664.404 unit dibandingkan

realisasi tahun lalu sebanyak 627.720 unit. Adapun kenaikan trip sebanyak 8,1 persen menjadi 19.747 trip tahun ini dibandingkan realisasi tahun lalu 18.254 trip. Beberapa hal lain yang menjadi perhatian, menurut Plt. Dirut PT. ASDP Indonesia Ferry Faik Fahmi adalah kesiapan armada dan dermaga serta pelayanan loket tiket di setiap pelabuhan, mengingat volume pengguna jasa berpotensi mengalami peningkatan. Fasilitas pendukung yang memberikan kenyamanan bagi pengguna jasa, mulai dari toilet, mushola, ruang menyusui, fasilitas angkutan lanjutan di pelabuhan, hingga rambu-rambu penunjuk di dalam pelabuhan. “Kami pastikan jumlah kapasitas angkut kapal memadai tahun ini, dan mempercepat proses bongkar muat di pelabuhan. Sudah diskenariokan, dalam kondisi padat akan dioperasikan kapalkapal berkapasitas besar. Diharapkan tidak terjadi penumpukan penumpang dan kendaraan yang menghambat layanan,” tutup Faik. (GD/TH/BS/BSE)

MENHUB MINTA TERMINAL GIWANGAN LAKUKAN PERBAIKAN PELAYANAN

Untuk memastikan kelayakan sarana dan prasarana transportasi melayani masyarakat di masa libur panjang Natal 2016 dan Tahun Baru 2017, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi hari ini (17/12) turun langsung melakukan pengecekan Terminal Tipe A Giwangan, Yogyakarta. Menurut Menhub, Terminal Giwangan harus melakukan perbaikan pelayanan terutama dalam hal kebersihan terminal. Mendekati masa libur Natal 2016 dan Tahun Baru 2017, jelas Menhub ada tiga hal yang perlu di cek kesiapannya yaitu infoHUBDAT

27


aspek safety, security, dan pelayanan. Terkait safety dan security, katanya saat ini di Terminal Giwangan juga tengah dilakukan uji kelaikan kendaraan angkutan umum (bus). Selain di terminal, Menhub mengatakan bahwa rampcheck juga dilakukan terhadap sarana dan prasarana di pelabuhan, bandar udara, dan kereta api. Hal ini dilakukan untuk memastikan kendaraan angkutan umum yang akan melayani masyarakat dalam kondisi baik demi keselamatan dan keamanan masyarakat pengguna angkutan umum. Lanjut Menhub, nanti juga akan disiapkan tata laksana pergerakan dan manajemen lalu lintas. Terkait manajemen lalu lintas, Menhub akan melakukan pembatasan kendaraan di Tol Brebes Timur, “secara khusus dilakukan rekayasa sebagai contoh di Brexit (pintu tol Brebes Exit), kita akan membatasi jumlah kendaraan yang masuk disitu dengan buka tutup pada jumlah tertentu, kita alihkan ke tempat yang lain,” ujar Menhub. Terkait tarif angkutan umum yang naik pada masa libur panjang, Menhub menegaskan Kemenhub akan melakukan pengawasan, “kan ada tarif bawah tarif atas, kita akan berlakukan, Kemenhub akan mengontrol, kalau ada masalah kita lakukan tindakan,” tegasnya. Menhub menghimbau kepada masyarakat yang akan bepergian dengan angkutan umum untuk melakuakan perencanaan perjalanan dan tetap berhati-hati dengan tidak membawa barang berharga. Menhub juga meminta kepada pengelola bus untuk memperhatikan kesiapan bus dan pengemudi.

Menhub Memastikan Serah Terima Terminal Tipe A Berjalan Baik Dalam waktu dekat Kementerian Perhubungan akan mengambil alih pengelolaan terminal tipe A di seluruh Indonesia. Terkait dengan hal tersebut, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi akan memastikan proses serah terima dan sistem pengelolaan terminal tipe A berjalan dengan baik. “Saya akan memastikan proses serah terima dan sistem pengelolaan terminal tipe A itu berjalan dengan baik dan semua aset tipe A akan diserahterimakan ke pusat, sesuai Undang-Undang ini harus dilakukan,” kata Menhub Budi usai meninjau Terminal Giwangan Yogyakarta, Sabtu (17/12). Menhub Budi menjelaskan meskipun aset berupa terminal diserahkan ke pusat akan tetapi nantinya akan dikembalikan ke daerah untuk dikelola. Dalam hal ini nantinya Kementerian Perhubungan akan mengawasi operasional dan pelayanan di terminal tipe A. “Pemerintah pusat punya kewenangan untuk melakukan investasi, punya kewenangan untuk mengatur termasuk mempromosikan dan memberhentikan petugas-petugas disini (terminal tipe A), jadi ada mekanisme kontrol, fungsi kontrol itu yang diambil pemerintah,” jelas Menhub. (GD/TH/BS/BSE)

MENHUB TIDAK MELARANG OM TELOLET OM

“Bagi pengelola bus mereka harus persiapkan bus secara baik, latihlah pengemudi dengan cara-cara yang baik,” pungkasnya. Direktur Bina Keselamatan, Ditjen Perhubungan Darat Eddi pada kesempatan yang sama menjelaskan bahwa saat ini tengah dilakukan uji kelaikan di 10 terminal bus tipe A di seluruh Indonesia dimana dari 344 bus berhasil ditemukan 125 bus tidak boleh jalan dan sisanya sebanyak 219 bus dinyatakan laik jalan.

28

infoHUBDAT

Menyikapi fenomena di masyarakat tentang permintaan masyarakat kepada sopir bus untuk membunyikan klakson atau yang dikenal dengan “om telolet om”, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyatakan tidak melarang aktifitas tersebut karena menurutnya hal ini adalah suatu kreativitas masyarakat yang luar biasa.

Demikian pernyataan Menhub diselasela Apel Gelar Pasukan Operasi Kepolisian Terpusat “Lilin 2016” di Silang Monas (22/12). Sekali lagi Menhub menegaskan tidak sekali-kali ada keinginan untuk melarang klakson bus yang dikenal dengan “om telolet om”. “Saya bukan melarang, Saya pribadi juga senang musik dan juga senang nada klakson telolet. Yang saya himbau itu jangan di jalan raya karena itu bahaya, tapi kalau di tempat lain boleh, misalnya di terminal bus, jadi tempatnya harus benar, kalo (bus) pada saat diparkir itu bagus sekali,” jelasnya. Menhub Budi mengatakan bahwa fenomena “bus telolet” merupakan kreativitas dan bisa menjadi daya tarik masyarakat menyenangi kembali bus angkutan umum. Untuk lebih mendorong daya tarik tersebut, nantinya akan dibuat suatu kontes sehingga dapat menghibur masyarakat. (GD/TH/BS/BSE)

KEMENHUB CABUT IJIN TRAYEK 3 BUS AKAP

Untuk mempercepat proses operasional Terminal Pulo Gebang yang akan segera diresmikan dan memastikan keselamatan penumpang bus AKAP, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melaksanakan penertiban PO-PO (perusahaan otobus) yang beroperasi di terminal bayangan. “Proses penertiban ini untuk mendukung beroperasinya Terminal Pulo Gebang secara sempurna,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Pudji Hartanto, di Jakarta. “Selama ini masih beroperasinya terminal bayangan karena masih ada PO-PO bus yang mencari penumpang di lokasi tersebut,” tambah Pudji. Dari hasil

penertiban tersebut, 3 (tiga) bus AKAP (Antar Kota Antar Provinsi) dicabut ijin trayeknya. “Dari hasil evaluasi kami dan setelah kami klarifikasi, terdapat 3 bus AKAP dari 2 (dua) PO yang kami cabut ijin trayeknya,” ujar Pudji. “Diharapkan dari penindakan tegas ini menjadi pelajaran bagi PO-PO lain agar tidak melakukan pelanggaran apalagi jika menyangkut keselamatan penumpang,” tandasnya. Selain 2 PO yang dicabut juga terdapat 62 PO lain yang melakukan pelanggaran. Terhadap PO-PO tersebut telah di ambil tindakan tegas berupa peringatan. “Terhadap PO-PO yang telah mendapatkan peringatan, kami sampaikan agar berhati-hati tidak melakukan pelanggaran lagi karena sanksi pencabutan ijin bisa saja diberikan jika mereka melakukan pelanggaran lagi,” kata Pudji (Tim infoHUBDAT).

PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR HARUS PROFESIONAL DAN AKUNTABEL

Dengan memperhatikan perkembangan teknologi otomotif dan teknologi informasi yang berkembang pesat saat ini, mendorong kita untuk dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk kemudahan pencatatan hasil uji dan kecepatan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, sehingga penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor dapat lebih profesional dan akuntabel. Hal tersebut menjadi latar belakang penyelenggaraan Pertemuan Penguji Kendaraan Bermotor yang kaliini mengangkat tema KERJA NYATA MENUJU PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR YANG PROFESIONAL

DAN AKUNTABEL. Dengan tema tersebut diharapkan tumbuh semangat dan kemauan semua struktur yang terlibat dalam penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor, untuk berbenah diri guna memperbaiki kualitas dan mutu hasil pengujian kendaraan bermotor yang dapat dipertanggung jawabkan dimasa-masa yang akan datang. Penguji kendaraan bermotor merupakan insan perhubungan dan ujung tombak Kementerian Perhubungan yang berhadapan langsung dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu kiranya dapat menunjukkan kinerja yang baik di mata masyarakat dengan bekerja secra sungguh-sungguh dan profesional. Acara Pertemuan Penguji Kendaraan Bermotor Seluruh Indonesia ini merupakan agenda tahunan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebagai agenda pembinaan pemerintah terhadap para penguji kendaraan bermotor seperti yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor PM. 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor untuk melakukanpembinaan dan pengawasan kepada para penguji kendaraan bermotor, secara berkala, sekurangkurangnya setahun sekali oleh Direktur Jenderal melalui penyelenggaraan pertemuan penguji tingkat nasional, dan setiap 6 (enam) bulan sekali oleh Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I atau Kepala Dinas yang membidangi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat Provinsimelalui penyelenggaraan pertemuan penguji tingkat Provinsi. Pertemuan ini dilaksanakan selama 2 (dua) hari, 9-10 November 2016 bertempat di Hotel Horison Semarang. Maksud penyelenggaraan Pertemuan Penguji Kendaraan Bermotor Seluruh Indonesia Tahun 2016 ini adalah untuk memberi wadah bagi para penguji yang secara struktural kepegawaian berada dalam lingkungan pemerintah daerah melalui otonominya namun dalam menjalankan tugas, penguji kendaraan bermotor merupakan pejabat fungsional yang memiliki kompetensi untuk

melaksanakan Pengujian Kendaraan Bermotor. Sehingga melalui pertemuan penguji kendaraan bermotor ini, dapat menjadi ajang untuk bertukar informasi, berbagi pengalaman, berdiskusi atas kesulitan-kesulitan yang dihadapi dan memperbaiki kekurangan dengan mencari pola terbaik atas kondisi dan keadaan yang terus berkembang. Sedangkan tujuan diadakannya pertemuan ini adalah agarpelaksanaan pengujian dapat terselenggara dengan baik dan benar sesuai ketentuan, sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan akhirnya jaminan keselamatan terhadap kendaraan secara teknis dapat terwujud, kelestarian lingkungan dapat terjaga dan pelayanan umum yang terbaik dapat diberikan kepada masyarakat. Dalam sambutannya, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Pudji Hartanto mengatakan bahwa terdapat beberapa tantangan yang saat ini dirasa penting dan krusial untuk segera diperbaiki oleh unit pelaksana pengujian kendaraan bermotor milik pemerintah, diantaranya adalah: 1) Masih banyak ditemukan pengujian yang tidak menggunakan alat (pengujian manual) atau alat uji yang ada dalam kondisi rusak dan tidak berfungsi; 2) Kalibrasi alat uji yang tidak dilakukan, sehingga keakuratan hasil alat uji diragukan; 3) Sistem informasi pengujian berkala belum ada; 4) Keterbatasan jumlah sdm penguji kendaraan bermotor dimana tidak sebanding dengan jumlah kendaraan wajib uji; 5) Keterbatasan anggaran daerah untuk investasi alat uji dan peningkatan SDM penguji masih terbatas. Ketika ditanya perihal ketersediaan penguji kendaraan bermotor di daerah oleh seorang awak media, Pudji Hartanto mengatakan bahwa di beberapa daerah jumlah penguji kendaraan bermotor masih kurang, sehingga menyebabkan antrian kendaraan bermotor wajib uji. “Tapi di daerah tertentu yang peralatannya sudah bagus, SDM-nya memenuhi ya tidak masalah,” katanya. Pudji menambahkan bahwa kegiatan ini adalah pelatihan untuk peningkatan kualitas penguji kendaraan bermotor agar lebih profesional dan akuntabel, sehingga pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor menjadi lebih baik. infoHUBDAT

29


“Lulusnya harus betul-betul lulus, jangan karena dilulusin.” Pudji juga menekankan untuk menghentikan segala macam bentuk pungli yang terkait dengan pengujian kendaraan bermotor. “Tidak boleh lagi ada pungli!”, tegasnya. Jika hal tersebut masih terjadi, akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, diberi sanksi yang tegas. Pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten dan kota juga diminta turut mengawasi kegiatan ini. Selain itu masyarakat juga diharapkan turut serta memberantas pungli, mau mengikuti prosedur, tidak lantas kemudian memberi sejumlah uang agar prosesnya bisa dipercepat dan lulus uji. Semua harus mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku.

penumpang Tipe A di seluruh Indonesia. Kegiatan yang dilaksanakan dari 13 s/d 21 Desember 2016 ini pada dasarnya bertujuan untuk memenuhi standar pelayanan minimal yang meliputi unsur keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan, dan keteraturan di jalan. ”Bahwa untuk menjamin penyelenggaraan angkutan umum yang berkeselamatan, perlu dilaksanakan inspeksi terhadap pemenuhan aspek keselamatan Bidang Angkutan Umum,” demikian disampaikan Direktur Pembinaan Keselamatan Perhubungan Darat, Eddi, di sela-sela inspeksi mendadak (sidak) ke terminal Kampung Rambutan, Jakarta (22/12/2016).

Penguji Kendaraan Bermotor di daerah juga dituntut bisa bersaing, standar pelayanan minimum harus terpenuhi, kalau tidak akan tertinggal dengan bengkel umum swasta atau bengkel APM yang telah terkreditasi, karena mereka juga dapat melakukan pengujian kendaraan bermotor.

Pemeriksaan kelaikan bus dilaksanakan di sepuluh terminal yaitu Terminal Daya Makasar, Terminal Kota Medan, Terminal Terpadu Merak, Terminal Leuwipanjang Bandung, Terminal Cicaheum Bandung, Terminal Terboyo Semarang,Terminal Tirtonadi Solo, Terminal Giwangan Yogyakarta, dan Terminal Purabaya, Surabaya. ”Kesepuluh terminal ini dipilih untuk mengantisipasi periode libur sekolah, selain tentunya periode angkutan Natal dan Tahun Baru. Karena anak-anak sedang masa libur sekolah, kami mengantisipasi adanya penambahan kendaraaan. Untuk memastikan kendaraan tambahan tersebut laik jalan, maka perlu diadakan pemeriksaan kelaikan kendaraan tersebut, ” jelasnya.

Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini, selain mengajak seluruh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/ Kota untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor yang lebih professional dan akuntabel serta untuk memberikan motivasi kepada para penguji di seluruh Indonesia agar lebih memahami dan menyadari pentingnya pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor yang baik dan benar sesuai ketentuan sehingga kendaraan bermotor yang diuji dapat lebih terjamin kelaikan jalannya. (Tim infoHUBDAT)

UTAMAKAN ASPEK KESELAMATAN JELANG NATAL DAN TAHUN BARU, KEMENHUB LAKUKAN PEMERIKSAAN KELAIKAN BUS DI 10 TERMINAL Untuk memastikan keselamatan dan kelaikan jalan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan melaksanakan kegiatan ramp check di 10 lokasi terminal

30

infoHUBDAT

Kegiatan Inspeksi (ramp check) Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Bidang Angkutan Umum bertujuan untuk menjamin kelaikan jalan kendaraan / sarana, kesiapan pengemudi, dan ketertiban administrasi sehingga tercapai keselamatan dalam pelayanan angkutan.”Yang menjadi obyek pemeriksaan meliputi 3 unsur. Unsur administrasi terdiri dari SIM Umum, STNK, STUK, Kartu Pengawasan. Unsur

teknis meliputi rem tangan (Hand Brake), speedometer, sabuk keselamatan pengemudi, kaca depan, dan ban. Sedangkan unsur penunjang terdiri dari penghapus kaca (Wiper), lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, kaca spion, klakson, ” kata Eddi. Terkait dengan sanksi yang akan diberikan, Eddi mengatakan, ”Apabila bus melakukan pelanggaran administrasi dan teknis akan dilakukan tindakan Tilang dan dilarang beroperasi. Namun jika melanggar unsur penunjang direkomendasikan boleh beroperasi dengan catatan segera dilengkapi atau dipenuhi.” Pada inspeksi di sepuluh terminal, telah diperiksa 708 bus, hasilnya, sebanyak 435 (61%) boleh berangkat, dan 273 (39%) bus tidak boleh diberangkatkan. Bus-bus tersebut tidak boleh diberangkatkan karena berbagai hal, namun sebagian besar disebabkan karena tidak memenuhi ketentuan teknis, dengan perincian sebagai berikut, sebanyak 49 bus melakukan pelanggaran administrasi (pengemudi tidak memiliki SIM), 172 bus melakukan pelanggaran teknis (rem parkir, speedometer, sabuk keselamatan pengemudi, kaca depan, dan ban), dan 52 bus melanggar unsur penunjang (wiper, lampu-lampu, kaca spion, klakson, dan lain-lain).

Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor harus sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku (PM. No. 133 tahun 2015 tentang pengujian berkala kendaraan bermotor) dengan SDM dan peralatan yang memadai sesuai standar kompetensi maupun standar sertifikasi. Pemeriksaan kelaikan kendaraan di terminal perlu dilakukan secara rutin dan serius oleh petugas yang berkompetensi. Selain itu perlu adanya peningkatan kemampuan SDM petugas pengujian kendaraan bermotor dan petugas terminal dengan mengikuti diklat teknis. (Tim infoHUBDAT)

info PERISTIWA Dialog dan Sosialisasi Taksi Online, Jakarta, 3 Oktober 2016

Rapat Koordinasi Teknis Bidang Perhubungan Darat, Jakarta, 5 Oktober 2016

infoHUBDAT

31

Forum Diskusi Sektor Transportasi Membangun Konektivitas Transportasi Untuk Memacu Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Jakarta, 11 Oktober 2016

The2nd JASIC Forum for South East Asia, Jakarta, 18 Oktober 2016

Dirjen Perhubungan Darat dalam Kongkow Bisnis PAS FM, Jakarta, 19 Oktober 2016

32

infoHUBDAT

Dirjen Perhubungan Darat Hadiri Pameran Logistik di JIEXPO, Jakarta, 19 Oktober 2016

Dirjen Perhubungan Darat dan Sesjen Kemenhub dalam Indonesia Lawyers Club TV One, Jakarta, 19 Oktober 2016

Jumpa Pers Pekan Nasional Keselamatan Jalan 2016, Jakarta, 24 Oktober 2016

infoHUBDAT

33

Pencanangan Gerakan Stop Pungli dan Gathering Pegawai Ditjen Perhubungan Darat, Bogor, 22 Oktober 2016

Sosialisasi Bidang Lalu Lintas, Medan, 25-26 Oktober 2016

Pembinaan dan Sosialisasi Penimbangan Kendaraan Bermotor, Yogyakarta, 27-28 Oktober 2016

34

infoHUBDAT

Pekan Nasional Keselamatan Jalan 2016, Jakarta, 6 November 2016

Pertemuan Penguji Kendaraan Bermotor di Semarang, 9 November 2016

Dirjen Perhubungan Darat Beri Kuliah Umum di STTD, Bekasi, 10 November 2016

infoHUBDAT

35

Forum Perhubungan, Memangkas Biaya Logistik dan Mendukung Pariwisata dengan Ferry Jarak Jauh, 22 November 2016

Forum Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Bogor, 23-25 November 2016

36

infoHUBDAT

Focus Group Discussion Profesionalisme Uji Berkala dalam Meningkatkan Kelaikan Kendaraan Bermotor, Jakarta, 24 November 2016

Rapat Konsolidasi Teknis Petugas Terminal Tipe A dan UPPKB, Jakarta, 20-21 Desember 2016

infoHUBDAT

37

Menteri Perhubungan dan Dirjen Perhubungan Darat Pantau Angkutan Nataru di Cikampek dan Brebes, 23-24 Desember 2016

Kunjungan Kerja Menteri Perhubungan dan Dirjen Perhubungan Darat ke Terminal Pulo Gebang, Jakarta, 4 Desember 2016

Dirjen Perhubungan Darat dalam Acara Awarding Rating PO, Jakarta, 8 Desember 2016

38

infoHUBDAT

Direktur Pembinaan Keselamatan Kunjungi Kabupaten Pidie Jaya Pasca Gempa, Aceh, 14 Desember 2016

Direktur Pembinaan Keselamatan Periksa Kelaikan Kendaraan, Jakarta, 23 Desember 2016

Peresmian Terminal Penumpang Tipe A Tirtonadi dan Fasilitas Integrasi Antar Moda Transportasi Terminal Tirtonadi - Stasiun Solo Balapan, Solo, 26 Desember 2016

infoHUBDAT

39

Soft Launching Pengoperasian Terminal Terpadu Pulo Gebang, Jakarta, 28 Desember 2016

Kunjungan Kerja Dirjen Perhubungan Darat ke Pool Damri, Jakarta, 30 Desember 2016

40

infoHUBDAT

th

Dirjen Perhubungan Darat bersama delegasi The 2 JASIC Forum for South East Asia & The 7 Public and Private Joint Forum in Asian Region, Hotel Borobudur, Jakarta, 18-20 October 2016

nd

Rapat Konsolidasi Teknis Petugas Terminal Tipe A dan Petugas UPPKB Seluruh Indonesia Tahun 2016, Jakarta, 20-21 Desember 2016

Selamat Natal Tahun Baru 2017 TERMINAL TIRTONADI JADI STANDAR PELAYANAN TERMINAL BUS INDONESIA

Recommend Documents