SELAMAT DATANG PESERTA PEMBINAAN HUKUM DALAM RANGKA PENINGKATAN PENATAAN PERATURAN PERUNDAANG-UNDANGAN BAGI SEKRETARIS PADA SKPD KABUPATEN BANGGAI LUWUK, 23 JUNI 2010
1
Bagian Hukum Dan Perundang-Undangan Setda Kab. Banggai
11/4/2010
2
Bagian Hukum Dan Perundang-Undangan Setda Kab. Banggai
11/4/2010
DASAR HUKUM Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah.
3
Bagian Hukum Dan Perundang-Undangan Setda Kab. Banggai
11/4/2010
Prosedur penyusunan produk hukum daerah adalah rangkaian kegiatan penyusuan produk hukum daerah sejak perencanaan sampai dengan penetapan.
4
Produk hukum daerah adalah peraturan daerah yang diterbitkan oleh kepala daerah dalam rangka pengaturan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Bagian Hukum Dan Perundang-Undangan Setda Kab. Banggai
Program legislasi daerah atau prolegda adalah instrumen perencanaan pembentukan produk hukum daerah yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.
11/4/2010
SIFAT PRODUK HUKUM DAERAH
Mengatur (regelling). Penetapan (beschikking ).
5
Bagian Hukum Dan Perundang-Undangan Setda Kab. Banggai
11/4/2010
Produk Hukum Bersifat Pengaturan Peraturan Daerah (Perda) Peraturan Bupati Peraturan Bersama Kepala Daerah
6
Bagian Hukum Dan Perundang-Undangan Setda Kab. Banggai
11/4/2010
Keputusan Bupati Instruksi Bupati 7
Bagian Hukum Dan Perundang-Undangan Setda Kab. Banggai
11/4/2010
II. PROSEDUR PENYUSUNAN Program Legislasi Daerah
Disusun produk hukum daerah 8
Bagian Hukum Dan Perundang-Undangan Setda Kab. Banggai
11/4/2010
SKPD menyusun rancangan produk hukum daerah atau didelegasikan kepada Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Setda Banggai.
Dibentuk Tim Antar SKPD. Tim diketuai oleh Pimpinan SKPD pemrakarsa penyusunan rancangan produk hukum daerah yang ditunjuk oleh Bupati dan Sekretaris Tim Kabag Hukum dan Perundang-Undangan Setda Banggai.
9
Bagian Hukum Dan Perundang-Undangan Setda Kab. Banggai
11/4/2010
Rancangan produk hukum daerah yang telah dibahas harus diparaf kordinasi oleh Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan dan Pimpian SKPD terkait.
Pimpinan SKPD Pemrakarasa menyampaikan Rancangan Produk Hukum Daerah tersebut kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 10
Bagian Hukum Dan Perundang-Undangan Setda Kab. Banggai
11/4/2010
Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan produk hukum daerah yang telah diparaf koordinasi.
11
Dalam hal terjadi perubahan/ penyempurnaan rancangan produk hukum daerah tersebut dikembalikan oleh Sekab kepada pimpinan SKPD pemrakarsa.
Bagian Hukum Dan Perundang-Undangan Setda Kab. Banggai
Hasil penyempurnaan yg telah dilakukan oleh pimpinan SKPD disampaikan kembali kepada Bupati melalui Sekab., setelah dilakukan paraf koordinasi.
11/4/2010
Rancangan Perda tersebut kemudian disampaikan kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan.
12
Bagian Hukum Dan Perundang-Undangan Setda Kab. Banggai
Untuk pembahasan di DPRD Bupati membentuk Tim Asistensi yang diketuai oleh Sekretaris Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
11/4/2010
Pembahasan Rancangan Perda inisiatif DPRD dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah atau Pimpinan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya.
13
Bagian Hukum Dan Perundang-Undangan Setda Kab. Banggai
Pembahasan Rancangan peraturan daerah di DPRD, baik atas inisiatif pemerintah daerah maupun atas inisiatif DPRD, dibentuk Tim Asistensi dengan Sekretariat berada di Bagian Hukum dan Perundang-Undangan.
11/4/2010
Pimpinan SKPD menyusun produk hukum daerah yang bersifat penetapan yang ditandatangani oleh Bupati dilakukan sesuai dengan tugas pokoknya masingmasing.
14
Produk hukum yangh bersifat penetapan tersebut diajukan kepada Sekab setelah mendapatkan paraf koordinasi dari Bagian Hukum dan PerundangUndangan.
Bagian Hukum Dan Perundang-Undangan Setda Kab. Banggai
Penandatanganan keputusan tersebut dapat didelegasikan kepada Sekretaris Daerah.
11/4/2010
Penomoran produk hukum daerah dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai.
Penomoran produk hukum daerah yang bersifat pengaturan diberi nomor bulat.
Penomoran produk hukum daerah yang bersifat penetapan diberi nomor kode klasifikasi. 15
Bagian Hukum Dan Perundang-Undangan Setda Kab. Banggai
11/4/2010
Produk Hukum dalam bentuk peraturan daerah yang telah ditetapkan dan telah diberi nomor harus diundangkan dalam lembaran daerah.
16
Produk Hukum dalam bentuk peraturan daerah yang telah ditetapkan dan telah diberi nomor harus diumukan dalam Berita Daerah.
Bagian Hukum Dan Perundang-Undangan Setda Kab. Banggai
Pengundangannya dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten.
Pengundangannnya dapat didelegasikan kepada Kepala Bagian Hukum dan Perundangundangan.
11/4/2010
SEKIAN TERIMA KASIH 17
Bagian Hukum Dan Perundang-Undangan Setda Kab. Banggai
11/4/2010
