KEJAKSAAN NEGERI LABUHA
SELAMAT DATANG PARA PESERTA PENYULUHAN HUKUM
Pengertian PAKEM ( Pengawasan Aliran Kepercayan )
Dapat di istilahkan :
Aliran Kepercayaan atau istilah lain
Aliran Kebatinan
Aliran Kepercayaan Masyarakat mencakup
Aliran Keagamaan Meliputi Sekse Keagamaan, Gerakan Keagamaan, Pengelompokan Jema’ah Keagamaan
Kepercayan-Kepercayaan Budaya. Aliran-Aliran Kebatinan, Kejiwaan, Kerohanian/Kepercayaan terhadap Tuhan Yg.Maha Esa.
Mistik Kejawen. Pedukunan / Peramalan, Para Normal, Metafisika.
Pakem meliputi pengawasan :
Metafisika/ ajaran ttg. Sangkaan paraning dumadi. Mistika / manunggaling kawulo Gusti. Etika / ajaran ttg. Baik buruk sesuatu perbuatan. Okultisme / ajaran yang menggunakan kekuatan magis. Spiritisme / ajaran yang mengadakan hub. Dgn. Roh. Hypnotisme / magnotisme. Klenik-isme. Perdukunan / Peramalan. Kejiwaan / Kerohanian. Dll.
Klasifikasi aliran kebatinan ada 5 yaitu :
Dilihat dari Segi Bentuk Aliran. Dilihat dari Segi Kawasan Kegiatan. Dilihat dari Segi Esensi Eksistensi. Dilihat dari Segi kerukunan beragama. Dilihat dari Segi Usaha Perjuangan
Bentuk Aliran
Individu. Kelompok. Departementalisasi. Relasi.
Weweng dan Tugas Pengawasan Aliran Kepercayaan Secara Formal di bebankan kepada Instansi Kejaksaan Agung RI berdasarkan 1. Pasal 27 ayat 3 UURI No: 5 Th. 1991 ttg. Kejaksaan Republik Indonesia.
2 Diubah dengan pasal 30 ayat 3 UURI No: 16 Th. 2004
Dlm. Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan : 1.
2. 3. 4.
5.
6.
Meningkatkan Kesadaran Hukum Masy. Pengamanan Kebijakan Penegakan Hkum. Pengawasan Peredaran Barang Cetakan. Pengawasan Aliran Kepercayaan. Pencegahan Penyalahgunaan dan / Penodaan Agama. Penelitian dan Pengembangan Hukum secara Statistik Kriminal.
Langka-Langkah Pengawasan 1. Secara Preventif dan Represif -
Preventif Sifatnya -------- Aktif ofentif mencegah timbulnya ekses dan terjadinya kasus-kasus negatif mengenai aliran kepercayaan keagamaan. Tujuan-----------Mencegah jangan sampai timbul/terjadi kasus aliran kepercayaan / keagamaan yang bersifat negatif dengan jalan melalui --- komunikasi dialog, konsultasi, pertemuan.
Represif Sifatnya---Aktif defensif, menangkal dan menanggulangi kasus yang sudah terjadi. Tujuan -----mengungkapkan dan menangani secara tepat tuntas, sedini mungkin kasus aliran keagamaan / kepercayaan dgn jalan. Pertama dilakukan : - Mengumpulkkan data dan Informasi - Mendeteksi. - Mengidentifikasi permasalahan. - Pelakunya sponsornya. - Motivasinya. - Latar belakang masalah. - Sumber keuangan - Dan Pendukungnya dsb
Kedua Melakukan Pengkajian, analisa dan Perkiraan
Tugas Represif perlu dilakukan kerjasama secara fungsional dengan kedinasan
Dgn Kepolisian. Dgn. Departeman Agama. Kesbanglimas. Satpol PP. Pemerintah Daerah. Departemen P dan K.
2.
Terbuka dan Tertutup. Melakukan Penyelidikan, Pengamanan dan Pengalangan terhadap Aliran Kepercayaan dgn cara :
1.
2. 3. 4.
5. 6. 7. 8. 9.
10.
Apakah Menyimpang dr Sila Ketuhanan Yg. Mh. Esa. Merusak, menodai kemurnian Ajaran Agama. Mengadakan propaganda anti agama. Menjadikan Orang tidak memeluk agama. Menimbulkan masalah Sara. Menghampat kerukuman antar agama. Melakukan khotbah yang ekstrim. Menyimpang dan menyalahgunakan aliran keagamaan. Mencegah aliran kepercayaan. Dll yang sifatnya negatif.
3. Secara Edukatif dan Persuasif Yg. Diarahkan kepada Usaha-Usaha
Menghilangkan Hambatan, tantangan ancaman dan gangguan. Mencegah timbulnya konflik sosial intern. Mendorong terciptanya situasi kerukunan. - Baik antar Agama. - Baik antar Golongan. - Baik antar Suku.
Bagaimana cara Penindakannya ? 0
Secara Administrasi. -
-
Memanggil untk di introgasi / konsulatasi. Pernyataan tertulis untk menghentikan. Peringatan keras. Perintah Penghentian aktivitas / Kegiatan. Pelanggaran peredaran barang cetakan.
0 Secara Operasional : Penutupan Lokasi. - Penyitaan Sarana, Alat Perlengkapan, Buku Dll. - Penghentian Kegiatan di tempat. -
0. Secara Yustisial. - Penyidikan. - Pemeriksaan. - Penuntutan. - dan Persidangan
Tolak Ukur Penindakan Terhdp. Kegiatan Keagamaan dan Kepercayaan
Melanggar Peraturan Per Undang-Undangaan. Menyimpang/berlawanan dgn. Pancasila. Merusak, Menodai, Menyimpang dari Kemurnian ajaran Agama. Melanggar Norma Susila, Adat Istiadat, Tata Krama Masy. Setempat. Merusak/ membahayakan kerukunan Intern/antar umat beragama. Menimbulkan masalah sara. Propaganda Agama. Dll.
Perlu dilakukan koordinasi antar Pejabat Negara
Untuk mewujudkan keserasian dan keterpaduan dalam rumusan sikap dan tindakan antar Pejabat Negara. Guna mendapatkan kebijaksanaan terpadu sesama Instansi/Pejabat Negara. Menghindari terjadinya sikap pro dan kontra sesama Instansi Pejabat Negara. Dgn. Adanya koordinasi dan konsultasi tsb. Unt. Dijadikan pegangan dan pedoman dlm. Penanganan kasus-kasus serupa.
Selain koordinasi dengan Pejabat Negara juga perlu dilakukan koordinasi dengan Badan-Badan Keagamaan lainnya
MUI. DGI. MAWI. WALUBI. PERISADA. HINDU. HPK. FORUM KOMUNIKASI ANTAR UMAT BERAGAMA.
Tindakan Pidana Agama
UU No: 1/PNPS/1965 mengatur ttg. Pencegahan Penyalahgunaan dan/ Penodaan Agama.
Maksudnya yaitu 1. Pertama-tama untuk mencegah agar jangan sampai terjadi penyelewengan dari ajaran-ajaran agama yang di anggap sebagai ajaran pokok oleh para ulama dari agama yang bersangkutan. 2. Untuk melingdungi ketentraman beragama dari penodaan.penghinaan serta ajaran untuk tidak memeluk agama.
Delik-Delik Penyelewengan Agama 1. 2. 3. 4.
1.
2. 3.
Penyimpangan terhdp. Penafsiran ajaran agama. Misalnya : Shalat lima waktu hanya dilakukan masing-masing dua rakaat. Mengurangkan rukun islam dari yang lima. Naik haji tidak perlu ke mekkah Al Mukarramah. Dll
Penyimpangan terhdp. Perbuatan kegiatan-kegiatan Keagamaan. Misalnya : Menanam satu aliran kepercayaan masyarakat sebagai agama. Mempergunakan istilah agama dlm. Menjalankan kegiatan ajaran kepercayaan. Melakukan upacara ibadah oleh aliran Kepercayaan yang menyerupai upacara ibadah agama yg. Bersangkutan.
DELIK-DELIK AGAMA Uu No. 1 / PNPS / 1965
Delik Penyelewengan Agama Psl.1, 2, 3 )
Penyelewengan terhdp Penafsiran ajaran pokok agama. Penyelewengan terhdp. Perbuatan kegiatan keagamaan. Diber peringatan keras lebih dahulu dgn. Skep bersama Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Kejaksaan Agung. Organisasi / Aliran Kepercayaan dilarang kegiatannya. Proses pemidanaan bila tidak mengindahkan Peringatan dan larangan. Ancaman hukuman maksimal 5 Tahun Penjara.
Delik Anti Agama Pasal 4 a,b
Delik Penodaan / Penghinaan agama. Delik Agar orang tidak memeluk agama. Langsung diproses sebagai tindak pidana melalui Pemeriksaan Penyidikan dan Penuntutan di Pengadilan. Ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara.
Tindak Pidana Agama dalam UU No: 1 / PNPS / 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama mengandung 2 Macam Tindak Pidana : 1. 2.
Pelanggaran pasal 1. Pelanggaran pasal 4 ( pasal 156 a KUHP )
Pelanggar pasal 1 dapat dilakukan dengan cara 1.
2.
3.
Peringatan keras untuk menghentikan kegiatan / perbuatan. Melakukan Pembubaran organisasi / Aliran Kepercayaan sebagai aliran yang terlarang. Melakukan proses pemidanaan.
Larangan terhadap pasal 4 ( Pasal 156 a KUHP ) Barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan perbuatan a. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang di anut di Indonesia. b. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersedikan ke Tuhanan Yang Maha Esa.
SUSUNAN TIM PKEM DI DAERAH Ketua / Anggota Wakil / Anggota Sek. / Anggota Anggota
: Kepala Kejaksaan Negeri. : Kepala Seksi Intelijen. : Seksi Sospol Kejari. : 1. Pemkab. 2. Kodim. 3. Polres. 4. Dep.Agama Kab. 5. Dep. P dan K
Tugas Tim Pakem
Menerima dan Menganalisa laporan dan atau informasi ttg. Aliran Kepercayaan Masy. Meneliti dan Menilai secara cermat perkembangan suatu aliran kepercayaan untuk mengetahui dampak-dampaknya. Mengajukan laporan dan saran sesuai dgn. Jenjang wewenang dan tanggung jawab. Dapat mengambil langkah-langkah preventip dan preventip sesuai dgn. Ketentuan perundangundangan yang berlaku.
FUNGSI TIM PAKEM
Menyelenggarakan rapat baik secara berkala maupun sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. Menyelenggarakan pertemuan, konsultasi dgn instansi dan badan-badan lainnya yang di pandang perlu. Mengadakan pertemuan dengan Penganut Aliran Kepercayaan yang di pandang perlu.
SEKIAN TERIMA KASIH
