CMYK
PANTON PANTON KEURAKAN GEUKARANG LE : BRAMUS SALAM ‘ALAIKOM KEU WAREH NGON RAKAN SEUREUTA SEUKALIAN SYEDARA LINGKA SAMBOET SALEUM LON WAHE E RAKAN KEU HAI NELAYAN DINOE LON MEUHABA GEUPEUSAPAT DROE BAK BALE PASI ATO POSISI SABE – SABE ANGGOTA BERKEMBANG BEURITA DI BINEH PASI BULEK ITALI AKAN DI TEUKA MEUNAN GEUPEUGAH LE TEUKU SUPRIADI NGO ITALI BANTUAN DI MEUK BA BEUDOH NELAYAN BAK JUMAT PAGI KUMPUL DI PASI BAK BALE TUHA
JR H
Email:
[email protected] website: www.ti.or.id
GRATIS
MEDIA MONITORING REKONSTRUKSI ACEH
>TERBIT
16 HALAMAN >
EDISI. 11 >15 - 31 MARET 2007
ABEH MEUSAPAT UREUNG DI PASI TEUKU SUPRIADI BUKA ACARA ‘OH LHEUH GEUPEUGAH KEUHAI YANG DIBANTU NIBAK UROE SABTU BULEK KA TEUKA BULEK PIH TROEK TEUPAT NGON WATEE BAK JEUM POH LHEE LEWAT SIGEUTU PADUM NA KEUH JIOH BULEK DI DATANG DARI SEUBEURANG NANGGROE ITALY BULEK DIJAK EU UREUNG NELAYAN TAWAR BANTUAN BOT LABI – LABI WAHE SYEDARA KAOM NELAYAN BEU GEOT PEUTIMANG BEU SABE BAGI BEK LAGEE NYANG KA – KA TANGIENG TERJADI WATEE NEUBAGI LE KEU SYEDARA MENYO LAGEE NYAN CARA NEUBAGI UREUNG TII NA LAM DESA BEU INGAT – INGAT BEK ROH KORUPSI AWAK TII KUREK BEURITA MEUNYO DI TEUMEUNG SEB NGOEN BUKTI SAYANG UREUENG BAGI DI JOEK BAK JAKSA PEULOM GAMPOENG SAGOE GEUCHIK KA BARO BEUGOET NEU ATO RAKYAT JEULATA NEUPILEH ANGGOTA NYANG HAN KORUPSI BEK NEUPEUMEURI GASIEN NGOEN KAYA UREUNG GASIEN NGOEN HARTAWAN BEU SABAN- SABAN PEUTIMANG DESA MEUHAN NEUPATEH HABA LON MUPROE NYAN GAMPONG SAGOE ALAMAT BICAH DUA MEUMADA KEUH OEH NOE HABA KEURAKAN PEUMEU’AH LON TUAN KADANG NA GASA MAKLUM DI ULON KON SIDROE PEUNGARANG KEURIJA NELAYAN DALAM UROE KHA LEWAT TABLOID JROH LON PEU EK PESAN NAMA LON TUAN KA LHEUH GEUDATA BAK TII KANA GEUSIMPAN ALAMAT LON TUAN GEURASIA Januari 2007, SAGOE GLE TRIENGGADENG
salam redaksi Dua talkshow
D
I pertengahan Maret tahun ini, Transparency International (TI) Indonesia memfasilitasi dua acara dialog di media elektronik. Pertama dilangsungkan di Radio Prima FM, Banda Aceh pada Selasa sore, 13 Maret lalu. Dalam acara interaktif ini, sengaja dipilih tema sesuai laporan utama Jroh edisi kali ini yakni masalah air bersih di kota Banda Aceh, dan khususnya di Meuraxa. Dalam talkshow ini, kami menghadirkan tiga narasumber yakni Direktur Teknik PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh, Teuku Zahrian Ulfah, Sekretaris Camat Meuraxa Bahtiar, dan Komite pemantau Meuraxa binaan TII, Fadhil Muhammad. Tema ini dianggap menarik karena air bersih di daerah korban tsunami saat ini menjadi kebutuhan yang mendesak mengingat sulitnya didapat. Besoknya dilangsungkan talkshow di TVRI Aceh pada Rabu sore, 14 Maret 2007 lalu. Tema yang dipilih berbeda yakni reformasi birokrasi dalam upaya pencegahan korupsi di Banda Aceh. Untuk membahas itu, telah hadir Walikota Banda Aceh Ir Mawardy Nurdin MengSc, Pembantu Rektor I Unsyiah Prof. Dr. Syamsul Rizal M. Eng, dan Jonni Oeyoen selaku Project Officer Pakta Integritas TII. Tema yang dipilih dipandang menarik karena sejak akhir Februari 2007 lalu telah dibuka Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) di Banda Aceh. Upaya walikota untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik, dianggap merupakan momentum untuk melakukan reformasi birokrasi dan menerapkan Pakta Integritas. Hal itu terlihat dari komentar pemirsa secara interaktif tentang keinginan masyarakat agar daerahnya terbebas korupsi.
Saleum jroh sebenar-benar jroh
Sebagian besar warga korban tsunami di sejumlah kecamatan dalam Kota Banda Aceh masih kesulitan mendapatkan air bersih. Pasokan air bersih bantuan NGO kini sudah tidak mengalir lagi. Saluran pipa PDAM pun masih terhambat kendala teknis pembebasan tanah. Oleh: Muhammad Purna ULUHAN
selama ini memasok air bersih
P
juga sudah menghentikan keg-
warga tam-
iatannya itu. Kami tidak tahu
pak mengerumuni se-
mengapa Word Vision tidak lagi
buah mobil
mengantar air bersih kesini,
pick-up
jenis L-300 yang pe-
keluh salah satu warga.
nuh dengan jeriken,
Kalau diamati dengan teliti,
beberapa warga terli-
tidak ada alasan warga terse-
hat menjinjing timba
but mengeluh air. Pasalnya, di
di tangannya, dan sebagiannya
beberapa tempat terlihat tower
lagi memegang jeriken kosong.
besar yang dibuat khusus tem-
Di antara kerumunan itu, ter -
pat penampungan air. Ironisn-
lihat seorang laki-laki bertopi
ya.
biru sedang mengutip lembaran
keadaan kosong. Tempat pe-
uang Rp.10.000 dari masing-
nampungan ini sudah kering
masing warga. Sementara dua
sejak Word Vision tidak lagi
orang lainnya terlihat sibuk
memasukkan air ke sini, kami
menuang air dari jeriken yang
sangat sedih, kami sangat mem-
ada di bak belakang mobil ke
butuhkan air, tutur Anisah
timba dan jeriken warga.
dengan mata berkaca-kaca.
Tower -tower
itu
dalam
Mobil itu adalah agen air ber -
Dalam kondisi saat ini, bagin-
sih yang sengaja datang menjual
ya lebih mudah mendapatkan
air untuk kebutuhan rumah
air mata ketimbang air bersih.
tangga. Kami sudah lama ber-
Masih keterangan warga, se-
langganan air dengan agen-agen
lain mobil angkutan pribadi,
seperti ini, itu pun sering tidak
juga ada mobil tanki milik Di-
cukup, kata Asni, salah satu
nas Kimpraswil Kota Banda
warga yang baru siap membeli air
Aceh yang datang memasok air
di mobil tersebut. Penuturan
ke daerah itu. Anehnya, petu-
senada juga disampaikan warga
gas di mobil dinas tersebut bu-
lain yang senasib dengan Asni.
kannya memberikan air dengan
Selama ini kami sangat sulit
cuma-cuma, melainkan memu-
mendapatkan air, sehingga kami
ngut biaya dari warga.
harus beli air dari mobil-mobil yang masuk, tutur Aisyah.
Meskipun biaya kutipannya itu tidak terlalu besar, namun
Berdasarkan keterangan se-
warga harus membayar setiap
jumlah warga di Kecamatan
kali air didatangkan. Walau-
Meuraxa, Kota Banda Aceh, mere-
pun mobil itu milik dinas, kami
ka sudah lama didera krisis air
juga harus memberikan uang
bersih, sehingga mereka dengan
rokok untuk sopirnya, kalau
sangat berat harus membeli air
uang rokok mereka tidak dise-
bersih meskipun cukup mahal.
diakan, airnya pasti tidak lan-
Sepuluh ribu bukanlah jumlah
car, ungkap seorang laki-laki
yang sedikit buat kami, apa lagi
yang enggan namanya dipub-
pengeluaran itu setiap hari, se-
likasi. Namun, warga tidak
bulan sudah berapa? tanya Ab-
menyebutkan jumlah pungutun
dullah dengan nada pilu.
itu. T idak terlalu besar me-
Kondisi ini semakin berat
mang, hanya sekadar uang
dirasakan setelah penyulingan
rokok untuk sopirnya, sekalian
air bersih yang dibangun pemer-
juga untuk memperlancar uru-
intah Turki tidak lagi beropera-
san, tambah laki-laki itu sam-
si, selain itu Word Vision yang
bil tersenyum.
n
AIDIL MASHENDRA
HALAMAN
2
SURAT PEMBACA Tanggapan dari Rekompak
3.
Terhadap berita yang dimuat di tabloid Jroh edisi 08 tanggal 1-15 Februari 2007 yang berjudul “Berebut Jabatan, Berebut Bantuan”, kami dari Rekompak hendak memberikan beberapa catatan sebagai berikut: 1.
2.
Kami telah bersilaturahmi dan mengklarifikasi kepada TII (Transparansi Internasional Indonesia) kantor Meulaboh pada Rabu 21 Februari 2007 lalu atas pemberitaan tersebut. Kami sampaikan ucapan terimakasih telah memuat berita yang menyangkut permasalahan di Desa Alue Bata. Kami sepakat untuk melanjutkan proses kerjasama dalam mewujudkan proses transparansi dan keterbukaan yang sudah barang tentu media (JROH) berperan penting. Kami membaca dan menelaah baik-baik berita tersebut. Memang benar ada beberapa kejadian/ hal di Desa Alue Bata. Kronologis itu kami dapatkan dari tim Fasrum kami yang menangani Desa Alue Bata dan hasil beberapa kali kunjungan dari Koordinator Kabupaten Nagan Raya. Bahwa tim kami mendapati beberapa hal yang membuat terlambatnya kami menangani Desa Alue Bata. Dan hal itu terjadi di masyarakat itu sendiri, atau di luar kekuasaan kami.
4.
5.
Ada kalimat “Pihak (dalam hal ini Rekompak) lebih memilih data yang diajukan Keucik. Namun saudara Rianto tidak pernah mengatakan hal itu. Saudara Rianto hanya mengatakan bahwa “Kami menerima data dari tim kami di Alue Bata”. Dan itu memang benar karena Asmandat sebelum menerima data dari sebuah tim (tim manapun itu) maka dia belum bisa verifikasi ke lapangan apalagi bertemu dengan seorang keucik. Karena seorang Asmandat banyak bekerja di kantor untuk pengolahan data base setiap desa untuk dilaporkan baik ke DMC, PMC maupun World Bank. Dan Asmandat pun dalam menerima data setiap desa pasti mendapatkannya dari masingmasing tim Fasrum yang menangani desa tersebut. Tidak pernah dari orang lain. Ada kalimat, “Sebenarnya pihaknya sudah ingin keluar dari Alue Bata”. Saudara Rianto juga mengklarifikasi bahwa dia hanya mengatakan “Sayang sekali kalau kami harus meninggalkan Desa Alue Bata gara-gara adanya kesalahpahaman (konflik internal) diantara masyarakat dalam proses pembangunan desa”. Ada kalimat “tidak benar bahwa ada Pokja tandingan seperti yang diutarakan Bustami”. Hal itu bermula dari pertanyaan JROH bahwa ada “Panitia Penetapan Rumah” yang baru dan “Panitia penetapan rumah yang lama” tidak
6.
7.
pernah difungsikan. Saudara Rianto menanggapi hal itu dengan mengatakan bahwa dia tidak mengetahui itu dan akan menanyakan hal itu kepada tim Fasrum kami yang menangani Desa Alue Bata. Kami melihat dua foto di halaman itu yang menggambarkan tiga buah rumah yang sudah jadi. Ini tidak benar sama sekali, karena di desa Alue Bata belum pada tahap pembangunan (rekonstruksi). Sekarang ini Desa Alue Bata baru tercapai kesepakatan bersama melalui proses uji publik dalam penetapan penerima hibah dan telah terbentuk KP baik untuk rekons maupun rehab, dan untuk rekon sudah ada pada tahap verifikasi DTPP (Dokumen Teknis Pembangunan Perumahan). Kami juga telah mengadakan pertemuan dengan tim kami di Alue Bata, bahwa hal ini harus segera diklarifikasi kepada masyarakat agar tidak terjadi hal-hal yang dapat menghambat kembali pembangunan di desa Alue Bata. Dudi Sadikin ST, Koordinator Re-Kompak Nagan Raya Jl. Meulaboh A, Desa Kuala Baru, Kuala, Kabupaten Nagan Raya Contact Person: 0813-21204660
REDAKSI: Terimakasih atas pelurusan berita dari Rekompak, kami mohon maaf atas pemberitaan kami sebelumnya yang mungkin kurang teliti.
Seorang Siswi SD sedang membaca Jroh di Desa, Batee, Pidie.
SUSUNAN TIM MEDIA: Penanggung Jawab/Pimpinan Umum: Rizal Malik Pimpinan Redaksi: Mochamad B Winoto Redaktur Pelaksana: Tony Alexander, Wakil Redaktur: Fadjar Pratikto Reporter: M Istijar, Aceh Jaya: Muhammad, Banda Aceh: Muhammad Purna. Nagan Raya/Meulaboh: Jaka Rasyid. Distribusi: Vera Deniza; Amir Yunus Sirkulasi: Masyarakat Partisipatif (Aceh Jaya) Paska Pidie (Pidie) Paska Bireuen (Bireuen) GeRAK (Banda Aceh) GeRAK (Aceh Barat), Papan - Meulaboh. REDAKSI: Menerima Artikel Opini dari luar yang berkaitan dengan proses Rekonstruksi dan Rehabilitasi Aceh atau tentang upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Aceh. Panjang tulisan maksimal 8.500 karakter. Tulisan yang dimuat akan mendapat honor yang memadai. Artikel bisa dikiram ke Alamat Redaksi Jroh: Transparency International (TI) Indonesia Jln T Iskandar Jl. T Iskandar Km.5 (M Nuri) Lam Ujong, Meunasah Baet, Aceh Besar Phone/Fax: +62(0) 651-22 780, atau email:
[email protected]
HALAMAN
3
Duh.... Sudah Susah Tercemar Lagi Bukan hanya sulit mendapatkan air bersih, sumber-sumber air yang ada di daerah bekas deraan tsunami pun ternyata sudah terkontaminasi logam berat dan bahan organik berbahaya. Satu-satunya yang kini bisa Oleh:Muhammad Purna/Aidil diperoleh tidak memenuhi standar untuk dikonsumsi, rasan- dilakukan warga untuk meMashendra Belum lama ini masyarakat Aceh dikejutkan dengan hasil hasil penelitian awal yang dilakukan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedalda) Aceh. Betapa tidak, dari penelitian itu ditemukan adanya pencemaran bahan organik seperti amoniak, nitrit, sulfat dan lainnya pada sumur penduduk di daerah-daerah bekas tsunami di Aceh. Termasuk di sejumlah kawasan korban tsunami di Kota Banda Aceh. Sudah pasti air yang tercemar logam berat dan bahan organik itu tidak baik digunakan, apalagi untuk diminum, karena berbahaya bagi kesehatan. Kenyataan tersebut disampaikan Kepala Bapedalda Aceh, Ir Teuku Said Mustafa, seperti dikutip Serambi. Namun, informasi tersebut baru diberitahukan secara terbatas oleh lembaga ini kepada pemilik sumur, sedangkan informasi secara meluas belum dilakukan karena mereka tak punya anggaran jika muncul tuntutan dari masyarakat untuk penanggulangan dampak dari pencemaran itu. Padahal, dampak yang ditimbulkannya terhadap kesehatan cukup mengkhawatirkan meski kadang efeknya baru terasa dalam jangka pendek. Masalahnya bukan hanya tercemar, selama ini untuk memenuhi kebutuhan air bersih saja warga sudah kerepotan. Sejak tsunami melanda Aceh hingga sekarang, warga Meuraxa, Banda Aceh, misalnya, mengandalkan air bersih dari bantuan sejumlah NGO, seperti World Vision, IRD di Desa Punge Jurong, dan Care di Desa Surien. Sebanyak 15.000 liter air dipasok dua kali seminggu ke desa-desa dengan mobil tangki. Jumlah itu masih belum mencukupi dibanding kebutuhan riil warga. Apalagi sudah banyak warga yang sebelumnya tinggal di barak, kini sudah menempati rumah barunya. Pada masa tanggap darurat, pasokan air ke daerah pinggir pantai itu memang cukup besar. Beberapa NGO memasok air secara rutin. Seiring dengan berlalunya waktu, pemasok sudah mulai berkurang. World Vision sendiri sudah mengakhiri program air bersih di Banda Aceh. Di Desa Cot Lamkueh dan Blang Oi, malah sudah lama tidak mendapat bantuan air bersih. Warga Blang Oi hanya memamfaatkan air sumur dan air yang ada di masjid. Di Desa Ulee Lheue kebutuhan air bersih diambil dari pabrik olahan air asin ke air tawar bantuan Bulan Sabit, sementara untuk kebutuhan yang disuplai tidak ada hingga sekarang. Upaya untuk mengatasi ketergantungan air bersih yang dialami warga Meuraxa memang pernah diupayakan. Care, World Vision, IOM dan beberapa NGO pernah memberikan bantuan alat pompa air kepada warga, namun air yang
ya asin. Beberapa sumur bor bahkan terbengkalai karena tidak bisa dimanfaatkan. People Crisis Center (PPC) juga pernah membantu alat penjernih air di Lampaseh Aceh, akan tetapi sampai saat ini tidak dapat dioperasikan. Begitu juga bantuan sumur bor dari Departemen Pertambagan RI di Gampong Pie belum bisa berfungsi. Koordinator pelaksana lapangan Word Vision di Banda Aceh, Dadang, yang dikonfirmasi menjelaskan, Word Vision sudah menyetop suplai air bersih ke Meuraxa sejak Desember 2006. Ini dilakukan karena program Word Vision di tahun 2007 terfokus pada penyelesaian pembangunan rumah. Suplai air bersih ke Meuraxa sudah kami stop sejak Desember 2006, tapi kami sudah minta bantu BRR dan Unicef untuk melanjutkannya, tambah Dadang kepada Jroh. Dadang juga mengakui tentang adanya keluhan masyarakat pasca penghentian suplai air bersih oleh Word Vision. Menurutnya, bukan hanya di Meuraxa, tapi juga ada beberapa daerah lain yang sudah dihentikan pasokan air bersih seperti, Peukan Bada, Lhoknga, Leupung dan Baitussalam. Namun, menurutnya, Word Vision tidak dapat berbuat banyak, karena program ditahun 2007 terfokus pada penyelesaian pembangunan rumah yang masih tertunda.
menuhi kebutuhan air bersih adalah membeli air bersih dari pemasok, yang harganya cukup mahal. Hal itu terpaksa dilakukan warga untuk mengatasi kebutuhan dasar itu. Apalagi kucuran air bersih dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) masih belum ada kepastian kapan bisa mengalir ke daerah itu. Sudah setahun lalu, PDAM yang bekerja sama dengan Japan International Cooperation System (JICS) berjanji akan mengalirkan air bersih ke daerah itu. Kenyataanya hingga kini, masih bermasalah dengan pemasangan pipa air yang menuju ke arah kecamatan Meuraxa, dan juga kecamatan lainnya di kota Banda Aceh, seperti Jayabaru dan Kutaraja. Setahun lalu, JICS telah mempresentasikan rencana pembangunan proyek jaringan pipa PDAM. Banyak faktor yang menyebabkan secara teknis proyek penyaluran air bersih ini tidak bisa selesai sesuai dengan waktu yang ditargetkan. Selain disebabkan parahnya kerusakan pipa-pipa sebelumnya akibat tsunami, juga masih banyak saluran pipa baru yang belum terpasang. Masalahnya terkait dengan ganti rugi pembebasan tanah. Proyek pipanisasi yang didanai oleh lembaga donor dari Jepang ini tidak akan diteruskan sebelum persoalan tanah ini diselesaikan.
AIDIL MASHENDRA
Instalasi Pengolahan Air Bersih di Lambaro.
AIDIL MASHENDRA
Sebagian warga yang tanahnya dilewati saluran pipa masih belum sepakat soal ganti rugi tanah yang ditawarkan. Sementara PDAM mengerjakan di tanah yang sudah bebas, sambil menunggu pembebasan tanah lainnya. Dengan adanya masalah pembebasan tanah, pipa yang sudah dipasang sejak Mei 2006 ini belum mencapai 50% dari rencana sepanjang 172 km. Masalahnya, Proyek JICS akan berakhir akhir Maret 2007 ini meskipun UNICEF sudah memastikan akan melanjutkan pembangunan pipa itu dengan kucuran dana Rp 3 miliar. BRR juga berencana akan mendukung proyek penyaluran air ini. Masalah lainnya yang menyebabkan tersendatnya pasokan air bersih dari PDAM adalah masih belum sempurnanya fungsi WTP (Water Trietmen Plan) atau Instalasi Pengolahan Air (IPA) di Lambaro, Aceh Besar. Proyek yang didanai oleh Swiss Development Cooperations (SDC) sebesar Rp 37 miliar itu malah sekarang sedang bermasalah. Pasalnya, travo listrik milik PLN yang disewa dan ditempatkan PDAM pada unit WTP itu belum lama ini meledak, sehingga kemacetan suplai air akan berlangsung lebih lama meski sudah berusaha diatasi Sedang ditangani Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Daroy Kota Banda Aceh Ir. Syamsul Bahri kepada Jroh mengatakan kesulitan air bersih di Meuraxa sedang dalam penanganan PDAM Kota Banda Aceh. Selama ini untuk membagun jaringan pipa baru memang terkendala dengan pembebasan tanah warga sepanjang jalan Sultan Iskandar Muda Banda Aceh. Untuk itu pihak PDAM sedang berkerja sama dengan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias untuk membangun
saluran pipa baru. Sedangkan sumber air diambil dari PDAM Tirta Montala yang ada di Ingin Jaya. Saluran pipa baru ini akan disambung melalui jalan SoekarnoHatta melintasi Keutapang, Geuceu, masuk Jaya Baru dan berakhir ke Ulee Lhee. Kalau proyek ini sudah selesai, yang akan mendapatkan manfaat bukan hanya masyarakat Meuraxa. Akan tetapi air bersih ini juga dapat dimanfaatkan oleh warga disepanjang saluran pipa tersebut, jelas Syamsul Bahri. Juru Bicara BRR Tuwanku Mirza Keumala yang dikonfirmasi melalui telepon selularnya, membenarkan adanya kerja sama antara BRR dan PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh untuk membangun saluran pipa baru guna mengatasi masalah kebutuhan air bersih yang dikeluhkan warga. Saluran itu sedang dirancang, dalam waktu dekat pemasangannya akan dilaksanakan, kita berharap masyarakat dapat bersabar sampai pipa itu selesai, kata Mirza. Ditanya apa yang akan dilakukan BRR untuk menjawab keluhan warga sebelum pipa baru itu selesai, Mirza mengakui tidak dapat memberikan keterangan teknis karena dirinya sedang ada acara.Saya tidak dapat memberikan keterangan sekarang, karena itu sangat teknis. Saat ini saya sedang ada acara, jelasnya singkat. Berdasarkan pantauan Jroh awal Maret ini, kondisi air bersih di Kecamatan Meuraxa memang cukup memprihatinkan. Warga harus pandai-pandai menghemat air. Terkadang air yang mereka beli hanya cukup untuk dikonsumsi, sedangkan untuk membersihkan badan, dan mencuci pakaian, terpaksa menggunakan air sumur yang tercemar dam agak asin karena berdekatan dengan laut. Apakah rencana PDAM dan BRR akan segera terwujud? Kita tunggu saja. ■
HALAMAN
4
Menunggu Keberanian Penegak Hukum Kasus korupsi pengadaan buku BRR yang diduga melibatkan Achyarmansyah Lubis dan Hendrawan Diandi, masih belum jelas kabar penanganannya. Ada kekhawatiran kasus tersebut sengaja dipetieskan. Oleh: Aidil Mashendra/ percetakan buku BRR, tandas paran, tandas mereka. Karena Fadjar Pratikto Abdullah dari GeRAK Aceh. itulah, sejumlah elemen masyaMenjelang peringatan hari Keadaan itulah yang mem- rakat dan LSM dalam pertenjadi Badan Rehabilitasi dan buat sejumlah LSM yang me- gahan Maret ini mengadakan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias naruh perhatian pada kasus aksi untuk mendorong aparat kedua, komitmen lembaga pe- korupsi di BRR, memberikan penegak hukum supaya berani merintah ini dalam memberan- pernyataan bersama. Mereka melanjutkan kasus ini ke meja tas korupsi di lingkungan ker- menilai dengan belum tuntas- hijau. janya kembali diragukan kese- nya penanganan kasus ini mem- Sebelumnya dugaan korupsi riusannya. Salah satu con- buktikan bahwa kinerja apara- ini sempat diadvokasi GeRAK tohnya, tersangka kasus dug- tur penegak hukum di Aceh, Aceh dengan mengirimkan beraan korupsi dalam pengadaan terutama pihak Kejati Provinsi kas kepada Polda Aceh pada 31 buku berjudul Membangun NAD belum memuaskan publik. Juli 2006 dan kepada Kejati Tanah Harapan yakni Pjs KuaBelum adanya titik terang atas Aceh pada 16 Agustus 2006. sa Pengguna Anggaran BRR, kasus buku ini membuktikan Pihak yang diduga terlibat adAchyarmansyah Lubis, masih bila penuntasan kasus korupsi alah Widjajanto, Kepala Sekremendapat jabatan. Pada 4 Ok- di Aceh masih membutuhkan tariat Pimpinan; Ahcyarmantober 2006. Dia menduduki ja- jangka waktu yang begitu lama- syah Lubis selaku Pjs.Kuasa batan Penasihat Bidang Pen- , demikian pernyataan yang Pengguna Anggaran BRR, dan gelola Aset BRR. didukung GeRAK Aceh, SORAK, Hendrawan Diandi, ketua panKasus yang sudah berjalan GeRAK Aceh Besar, Forum LSM itia tender pengadaan buku laphampir setengah tahun ini juga Aceh, Katahati Institute, JK- oran setahun BRR. Mereka didianggap masih belum jelas tin- MA, LBH Banda Aceh, Kobar anggap melanggar UU Nomor dak lanjutnya. Sejak Kejaksaan GB Aceh, HMI dan sejumlah No 31/1999 jo UU Nomor 20/ Tinggi Aceh menetapkan Ach- organisasi mahasiswa. 2001 tentang Tindak Pidana yarmansyah dan Hendrawan Menurut mereka, korupsi Korupsi; dan Keppres Nomor Diandi sebagai tersangka pada dalam pengadaan buku itu ad- 80/2003 tentang Pedoman Pel13 September 2006 lalu, hing- alah kasus indikasi korupsi aksanaan Pengadaan Barang ga kini belum ada langkah hu- pertama yang ditangani apara- dan Jasa Pemerintah. Namun kum yang konkret untuk mem- tur penegak hukum. Oleh sudah hampir setahun kasus bawa kasus dugaan korupsi ini karenanya, sangat menyedih- ini tak jelas kelanjutannya. ke meja hijau. Bahkan ada ke- kan apabila kasus yang di- Pihak Polda dan Kejaksaan san kasus ini sengaja dipeties- indikasikan juga melibatkan Tinggi Aceh yang menangani kan. Kami mendesak aparat orang-orang besar lainnya di kasus ini pun belum bisa mempenegak hukum baik kepolisian tubuh BRR NAD-Nias lenyap berikan keterangan mengenai maupun kejaksaan untuk seg- begitu saja. Seharusnya, kasus posisi hukumnya. Begitu juga era menuntaskan secara hu- ini menjadi prioritas dan seg- dengan pimpinan BRR Aceh kum kasus dugaan mark-up era dituntaskan secara trans- Nias. Juru Bicara BRR, Tu-
DOK: SERAMBI INDONESIA
wanku Mirza Keumala tidak mau memberikan keterangan berkaitan dengan proses hukum ini. Masalah ini kan sudah sepenuhnya ditangani oleh aparat penegak hukum, jadi berikan kesempatan kepada mereka untuk memproses kasus ini, jelasnya kepada Jroh. Selama belum ada keputu-
san hukum yang mengikat, menurutnya, tersangka termasuk Achyarmansyah masih diberi kesempatan bekerja di BRR. Lagi pula, lanjutnya, kontrak stafnya itu dengan BRR masih belum habis. Jika tersangka sudah dipastikan bersalah oleh pengadilan, BRR baru akan memberikan sanksi.
■
Berawal dari Surat Keberatan Kisruh cetak-mencetak buku BRR ini sebetulnya bermula dari sepucuk surat yang berasal dari Kepala BRR Perwakilan Jakarta, Anwar Muhammad. Ia keberatan atas penandatanganan kontrak pada 14 Juli 2006 yang ditujukan kepada Achyarmansyah Lubis. Dalam surat tersebut, Anwar Muhammad menyatakan bahwa harga cetak buku 1 tahun BRR yang berjudul Membangun Tanah Harapan, sebanyak 600 eksemplar, harga persatuannya Rp 627.000 (sudah termasuk Ppn), yang dicetak oleh PT. Wahana Multiguna Mandiri. Kalau dibandingkan harga kedua percetakan tersebut, paling tidak ada sekitar Rp.
291.700.000 uang dari hasil mark-up buku BRR itu. Tetapi, ini baru kemungkinan dari dua kali proyek percetakan saja, karena berdasarkan data KPPN Banda Aceh, dalam kurun waktu Desember 2005 sampai Juni 2006, lembaga itu telah mencetak buku sebanyak 6 kali, dengan menghabiskan biaya Rp 1.343.047.500 (belum termasuk Ppn). Proyek pengadaan buku itu melibatkan tiga percetakan yakni PT Patriot Pembaharuan Jaya, PT Rizky Grafis dan PT. Wahana Multiguna Mandiri. PT Patriot Pembaruan Jaya dan PT. Rizky Grafis masingmasing mendapat 1 kali proyek, dan PT. Wahana Multiguna Mandiri empat kali proyek per-
cetakan. Munculnya perusahaan percetakan di luar Aceh ini diyakini akibat perbuatan main tunjuk secara langsung tanpa melalui proses tender seperti yang disyaratkan dalam Keppres 80/2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Milik Pemerintah. Salah satu kejanggalan dari buku yang dicetak ini adalah tidak dicantumkannya nama percetakan yang mencetak buku tersebut. Hal ini diduga sebagai upaya untuk menyamarkan percetakan mana yang telah mencetak buku tersebut, sehingga sulit untuk membedakan hasil percetakan ketiga perusahaan tersebut. Padahal secara kasat mata barangnya adalah sama,
hanya harganya berbeda. Selain penunjukan langsung, kejanggalan lain yang patut diduga adalah terjadinya indikasi penyalahgunaan prosedur dalam pengadaan barang yakni tidak adanya dokumen kontrak antara BRR dengan perusahaan percetakan, padahal berdasarkan dokumen SP2D dari KPPN Banda Aceh, dana ini telah dicairkan. Dengan kata lain uang mengalir lebih dulu, kontrak menyusul belakangan. Pantas saja Kepala BRR Perwakilan Jakarta enggan menandatangani kontrak dengan alasan ada ketidakwajaran harga buku yang dicetak oleh PT Wahana Multiguna Mandiri. n
Harga tersebut dinilai terlalu tinggi dan di luar kewajaran. Hal mana jika dibandingkan dengan biaya cetak buku yang sama dan dalam jumlah yang sama yakni 600 eksemplar, yang dicetak PT Rizky Grafis, harga per eksemplarnya cuma Rp. 245.000 (sudah termasuk Ppn). Singkat kata, buku yang sama, jumlah yang sama, tetapi perbedaan harganya sangat mencolok. BUKU “MEMBANGUN TANAH HARAPAN”
EKS
ANGGARAN
PT. Rizky Grafis PT. Wahana Multiguna Mandiri 250
600 600 Rp. 123.750.000
Rp. 145.200.000 Rp. 245.000 (termasuk Ppn) Rp. 376.200.000 Rp. 627.000 (termasuk Ppn) Rp. 495.000 (termasuk Ppn)Rp. 250.000
Total Mark-up (Rp. 382.000 X 600 + Rp. 250.000 X 250)
HARGA PER EKS
MARK-UP
Rp. 382.000
Rp. 291.700.000 ■ Sumber: Gerak Aceh
HALAMAN 5
Babak Baru Proyek Pembangunan Sekolah Kasus telantarnya proyek pembangunan gedung sekolah SDN Cot Lheue Rheng, Pidie, kini memasuki babak baru. Save The Children telah mengambil tindakan hukum yang ditujukan kepada kontraktornya.
Para Siswa SDN Cot Lheue Rheng di Sekolah sementara.
Oleh: Yusrizal/ Paska Pidie IAM -diam Save The
d
Children (STC) melancarkan teguran keras kepada Direktur Utama CV Hamdani Barona, kontraktor yang mengerjakan proyek pembangunan gedung SD Negeri Cot Lheue Rheng, Trienggadeng, Pidie. Teguran itu disampaikan melalui pengacaranya, kantor Advokat dan Konsultan Hukum Adhanto, Hasibuan & Wiatmaja- Medan pada 20 Februari 2007. Dalam pemberitahuan tersebut, kantor pengacara itu menegaskan akan mengambil alih secara hukum lokasi proyek tersebut setelah tanggal 5 Maret 2007 sebagaimana ditentukan oleh kliennya. Selain itu, mereka akan melakukan tindakan hukum untuk pengembalian uang muka sebesar 30% yang dibayarkan kepada sang kontraktor dan biaya-biaya lain yang timbul menurut kliennya. Khususnya biaya-biaya tes beton dan desain penguatan yang dilakukan pihak klien. Langkah hukum tersebut terpaksa dilakukan mengingat proyek pembangunan gedung SD Negeri Cot Lheue Rheng, Kemukiman Pangwa, Trienggadeng, sudah hampir setahun telantar. Proyek yang sebelumnya dijadwalkan akan selesai dalam waktu kurang dari tiga bulan tersebut, kenyataannya masih terbengkalai sampai sekarang. Padahal proyek itu mulai dikerjakan sejak Februari 2006. Faktor teknis ditingkat kontraktor dianggap sebagai masalahnya. Kalau ke lokasi proyek tersebut, yang terlihat memang hanya seonggokan bangunan yang sudah lama tak tersentuh tangan tukang bangunan. Pemandangan lain yang bisa dilihat, adalah keberadaan anak-anak
sekolah yang masih terus belajar di tempat darurat. Tiga kelas diselenggarakan di rumah dinas guru setempat, sedangkan tiga kelas yang lain terpaksa belajar di bawah tenda. Yang belajar di bawah tenda, setiap hari harus berjuang melawan sengatan matahari. Kasihan anak-anak, mereka masih lugu-lugu. Jangankan anak-anak, kami para guru saja kadang-kadang tidak tahan, ujar seorang guru kepada Jroh, Selasa lalu. Molornya pembangunan sekolah itu sempat menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Pidie, khususnya Dinas Pendidikan Nasional dan Bappeda setempat. Utusan dari Diknas bahkan sudah beberapa kali datang ke kantor STC untuk memastikan kelanjutan proyek pembangunan itu. Namun, mereka tidak mendapatkan kepastian akan dimulainya pekerjaan itu. Kepedihan yang dirasakan siswa-siswi SDN Cot Lheue Rheng berawal dari keinginan STC untuk membangun kembali sekolah tersebut yang rusak akibat gempa dan tsunami dua
FOTO: AGUS SARWONO
tahun lalu. Waktu itu sempat ada usulan agar kelas yang rusaknya tidak parah agar direhab saja, atau kalau mau dibangun baru ilakukan secara bertahap. Artinya, dibangun tiga kelas dulu kemudian dilanjutkan tiga kelas lainnya. Itu untuk menghindari anak-anak belajar di bawah tenda, karena kebetulan ada rumah dinas guru yang bisa dimanfaatkan. Demi alasan keamanan, STC mensyaratkan harus dibongkar semua baru dibangun. Pada Februari 2006, dimulailah proyek itu yang pengerjaanya dipercayakan kepada pemenang tender, yakni CV Hamdani Barona. Anggaran pembangunan gedung ini mencapai Rp 709.222.000 yang akan diselesaikan dalam jangka waktu 90 hari. Di saat pekerjaan tahap pertama dilakukan, yaitu pembangunan fondasi, tibatiba lembaga itu melayangkan surat perintah penghentian pekerjaan konstruksi gedung. Atas surat tertanggal 6 Maret 2006, CV Hamdani Barona melalui Marzuki Saleh selaku kuasa direkturnya melayang-
kan surat sanggahan yang menolak penghentian pekerjaan yang dianggapnya sepihak. Sejak saat itulah pembangunan gedung sekolah itu berlarut-larut. Pada 19 Juni 2006, STC kembali mengirimkan surat kepada pihak kontraktor yang isinya berupa permintaan inspeksi ke lokasi proyek. Prioritas inspeksi yang akan dilakukan oleh pengawas independen itu adalah menyangkut kedalaman dan kualitas pondasi serta kualitas pasangan besi tulangan di dalam kolom dan slof. Ini sesuai dengan kontrak bahwa sebelum pembayaran tahap berikutnya, maka STC harus terlebih dulu melakukan inspeksi lapangan. Hasil tes laboratorium ter hadap tindakan inspeksi yang dilakukan tim yang melibatkan juga para ahli dari Unsyiah pada 6 Juli dan 31 Agustus 2006, menunjukkan bahwa kualitas beton fondasi tidak sesuai dengan dengan spesifikasi desain di dalam kontrak. Hasil tes ini disampaikan kepada kontraktor dengan surat tertanggal 22 November 2006. Pihak kontraktor diminta untuk membangun kembali pondasi dengan biaya sendiri. Sebelumnya pada September 2006, kontraktor sempat mengirimkan surat kepada STC untuk memastikan kelanjutan pekerjaan bangunan gedung sekolah itu. Demi menunjang kelanjutan proyek ini, kontraktor mengaku bersedia memperbaiki segala pekerjaan bila ada yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis dan gambar. Juga bersedia dipanggil kapan saja untuk mengklarifikasi. Surat ini tampaknya merupakan tindak lanjut terhadap desakan dari Keuchik Gampong Cot Lheue Rheng, bersama masyarakat, dewan guru, dan wali murid. Kesediaan kontraktor untuk melakukan penguatan (retrofitting) dengan menggunakan biaya sendiri ternyata belum cukup bagi STC. Setelah kami bersedia untuk melakukan perbaikan dengan biaya sendiri, mereka mencari alasan lain, jelas Marzuki Saleh, sang kontraktor kepada Jroh. Tak heran jika CV. Hamdani Barona merasa dipermainkan ketika pihaknya sempat diharuskan untuk melakukan penjadwalan ulang serta membuat gambar baru dan menyiapkan garansi bank sebesar 30% dari harga kontrak yang disepakati. Ini gila namanya, kenapa
harus kami yang menyiapkan gambar baru. Itu kan kewajiban mereka sebagai owner proyek ini, atau paling tidak konsultannya. Kami kan pelaksana di lapangan, urusan gambar itu bukan urusan kami, tambah Bustami, asisten teknik CV. Hamdani Barona. Menyangkut penyediaan bank garansi pihak kontraktor juga menolak mentah-mentah. Bagaimana kami harus menyetor bank garansi lagi, padahal pekerjaan kita di lapangan nilainya sudah sama atau lebih dari 30%, kata Marzuki Saleh. Sebaliknya kontraktor juga mensyaratkan semua pengeluaran yang digunakan selama penghentian pekerjaan harus dihitung dan kelebihannya menjadi tanggungjawab lembaga itu. Kedongkolan pihak kontraktor semakin menjadi-jadi ketika STC kembali menyuratinya. Surat tertanggal 26 Januari 2007 itu isinya berupa pemutusan hubungan kerja dengan CV. Hamdani Barona. Dalam surat itu juga disebutkan agar kontraktor segera mengosongkan lokasi pekerjaan di SDN Cot Lheue Rheng, dan menyerahkannya ke lembaga itu dalam jangka waktu 7 hari. Jika tidak diindahkan maka lembaga itu akan menyelesaikan melalui jalur hukum. Surat yang disampaikan oleh pengacara STC, dalam hal ini kantor Advokat dan Konsultan Hukum Adhanto, Hasibuan & Wiatmaja tersebut ditanggapi dingin oleh sang kontraktor. Kami tidak takut dengan isi surat tersebut, selama ini pun Save the Children dipenutup suratnya selalu diakhiri dengan ancaman pemutusan kontrak, kata kuasa direktur CV. Hamdani Barona, Marzuki Saleh. Rencana jalur hukum yang akan ditempuh STC untuk menyelesaikan persoalan ini juga disambut oleh kontraktor itu dengan senang hati. Meski demikian, pihak kontraktor menyayangkan sikap STC selama ini yang tidak pernah mengajak mereka ber musyawarah. Semuannya hanya dilakoni dengan surat menyurat. Kita bekerja seperti orang pacaran jarak jauh tapi mau putus, bulan ini datang surat, eh bulan depan terima surat lagi, keluh Bustami lagi. Kalau ada inisiatif dari kontraktor untuk bertemu langsung dengan petinggi lembaga itu, lanjutnya, paling hanya ditemui staf biasa. ■
Tanggapan Save the Children SAVE
the Children (STC)
gajukan gugatan terhadap pi-
sedang meneruskan upaya
hak yang melakukan pelang-
hukum terhadap sejumlah
garan, sesuai ketentuan hu-
kontraktor yang telah gagal
kum yang berlaku. Save the
memenuhi persyaratan kon-
Children tidak dapat mem-
trak dan gagal menyelesaikan
berikan tanggapan lebih lan-
masalah ini secara damai.
jut, mengingat kasus ini
Kami menyadari bahwa ada
masih berlangsung dan bersi-
gugatan balik yang sedang
fat rahasia, demikian pern-
dipertimbangkan terhadap
yataan pihak STC kepada
pihak kami. Kami akan men-
Jroh.
Bangunan Sekolah yang belum jadi.
FOTO: AGUS SARWONO
HALAMAN
6
Tak Kenal Lelah untuk Mendapatkan Rumah Akibat masalah administrasi kependudukan, seorang korban tsunami dari Trienggadeng tak bisa mendapatkan bantuan rumah. Setelah sekian lama berjuang, akhirnya dia dipastikan akan menerima bantuan dari Moslem Aid.
li mengadukan perihal nasibnya. Saat ada laporan dari komite bahwa nasib Ansari kembali digantung. Alhasil, TI Indonesia, Paska Pidie, dan komite sepakat untuk melakukan langkah-langkah yang dianggap
kan rumah terletak di per -
dirinya sebagai salah satu ca-
batasan Desa Sagoe dengan
lon penerima bantuan rumah.
Persoalan muncul karena
gembira. Meskipun belum ada
gkan TI Indonesia dan Paska
meskipun letak rumahnya di
kejelasan tentang bantuan ru-
Pidie akan melakukan pembic-
mah kepada saya, tetapi sikap
araan dengan pihak kecamatan
terdaftar sebagai penduduk
dari TI Indonesia dan Paska Pi-
dan lembaga pemberi bantuan.
Desa Keude, dengan alasan
die yang mau mendengarkan se-
Kebetulan Moslem Aid yang
lebih dekat mengurusnya.
luruh keluh kesah saya, hati
menjadi sasaran mereka su-
saya sudah sangat bahagia,
paya mau membantu mencari
tuturnya.
jalan keluar untuk menyelesai-
lak mendaftarkan nama Ansa-
Dalam pertemuan itu, ada
ri sebagai calon penerima ru-
desakan kepada Camat Trieng-
Lewat pembicaraan yang in-
mah bantuan dikarenakan le-
gadeng untuk memperhati-
tens akhirnya nama Ansari ber -
tak fisik bangunan miliknya
kan masalah Ansari, dan juga
hasil masuk dalam daftar nama
berada di Desa Sagoe. Sedan-
mendesak kepada
calon penerima rumah bantu-
gkan aparat Desa Sagoe juga
ua desa dimaksud agar saling
an di Desa Sagoe. Ia sudah
menolak mendaftarkan dirin-
berkoordinasi, sehingga tidak
melapor ke Desa Keude bahwa
ya karena ia ber -KTP Desa
melalaikan hak warganya se-
dirinya akan mendapatkan ru-
Keude Saya merasa geram dan
bagai korban tsunami yang
mah bantuan di Desa Sagoe.
keuchik ked-
kan masalah ini.
juga memerlukan rumah.
Ansari pun berharap tidak
tian dari kedua pihak. Apa
Dengan demikian, secara
ada lagi korban tsunami yang
salahnya untuk saling koordi-
tidak langsung pertemuan pub-
mengalami nasib seperti dirin-
nasi, masyarakat pasti tidak
lik tersebut merekomendasikan
ya. Sudah cukup lama dan me-
kepada camat dan
di
lelahkan, dia bergelut dengan
na semua mereka tahu,
kedua desa yang bersangkutan
perasaan kecewa. Tak lupa juga
kalau saya ini be-
untuk memprioritaskan nama
ia mengucapkan terima kasih
nar -benar kor -
Ansari sebagai calon penerima
kepada TI Indonesia, Paska Pi-
bantuan rumah.
die, dan komite. Kini ia mera-
akan ada yang protes kare-
ban tsuna-
keuchik
Kalau di kemudian hari ada
Ansari, warga Desa Keude Yang akhirnya mendapat rumah.
FOTO: YUSRIZAL
mi, tuturnya. Waktu itu, Ansari terus beru-
sa sangat lega. O... ya, kalau
akan
cafe saya ini nanti sudah siap,
memberikan bantuan di salah
jangan malu-malu untuk mam-
satu desa tersebut, nama dia
pir, ajaknya.
BRR
❞
akan mendekati
Desa Sagoe, dia secara resmi
sedih karena tidak ada penger -
W
keuchik, sedan-
Alhamdulillah, saya sangat
buat pihak Desa Keude meno-
AJAH
Akhirnya disepakati, komite
Desa Keude Trienggadeng.
Keadaan itulah yang mem-
Oleh: Yusrizal/Paska Pidie
perlu.
atau
NGO
yang
akan didaftarkan. Dan kalau
Bersamaan dengan kepas-
sudah terdaftar di Desa Sagoe
tian mendapat rumah, Ansari
sebagai penerima bantuan, dia
yang baru menikah beberapa
wajib melapor ke Desa Keude,
bulan lalu, juga mendapat se-
begitu juga sebaliknya. Itu un-
cercah harapan. Meski upaya-
tuk menghindari penerimaan
nya untuk membangkitkan kem-
rumah ganda.
bali usaha menjahitnya yang
Ansari, 35
saha agar dirinya mendapatkan
Ansari sempat kecewa juga
tahun, kini selalu
bantuan rumah. Saya sudah
ketika namanya kembali dito-
Belem
berseri. Setelah m-
melapor ke mana-mana, tapi
lak sebagai penerima bantuan
mendapat tawaran dari teman
hancur akibat tsunami gagal, lama
ini
dia
justru
enunggu hampir
tidak ada hasilnya. Apalagi dari
rumah. Padahal, saat itu BRR
dekatnya yang memiliki modal
setahun lebih, sekarang kor -
informasi beberapa warga, me-
dan Moslem Aid sedang menda-
untuk membuka café istilah
ban tsunami ini sudah ter -
mang hubungan bilateral antara
ta nama-nama calon penerima
kerennya warung kopi di Desa
daftar sebagai salah seorang
pemerintah kedua desa berteta-
bantuan di Desa Sagoe. Na-
Sagoe. Rencananya warung
penerima bantuan rumah dari
ngga tersebut kurang harmonis.
mun, dia tidak menyerah begi-
kopi itu akan dibuka pada April
Moslem Aid di Desa Sagoe,
Ini katanya berlangsung semen-
tu saja. Ia kembali mengisi
tahun ini. Selamat Bung Ansa-
Trienggadeng, Pidie. Sebelum-
jak Desa Sagoe memisahkan diri
pengaduan masyarakat yang
ri!
nya ia sempat frustrasi keti-
dari Desa Keude. Akibat masalah
disediakan komite dan kemba-
berkembang dan maju. ■
ka ia kesulitan mendapatkan
administrasi kependudukan
bantuan rumah akibat masa-
inilah, BRR maupun NGO tidak
lah administrasi kependudu-
mau memberinya bantuan ru-
kan.
mah.
Lelaki ini diketahui memi-
Belakangan, Ansari mendapat
liki kartu tanda penduduk
kabar bahwa Transparency Inter -
(KTP) di Desa Keude, Trieng-
national (TI) Indonesia dan Pas-
gadeng, namun dia bertempat
ka Pidie akan mengadakan Per -
tinggal di Desa Sagoe. Saya
temuan Konsultasi Publik di
asli Desa Sagoe dan bertem-
Trienggadeng. Atas nasihat seor -
pat tinggal sekaligus tempat
ang anggota komite pemantau di
usaha di Desa Sagoe, ujarn-
desanya bernama Mainiar, dia
ya kepada
disuruh menyampaikan unek-
Jroh, Selasa lalu.
Toko usaha menjahit mil-
uneknya dalam acara tersebut.
iknya yang sekaligus dijadi-
Siapa tahu ada jalan ke luarn-
Ansari berharap tidak ada lagi korban tsunami yang mengalami nasib seperti dirinya. Soalnya, sudah cukup lama dan melelahkan dia bergelut dengan perasaan kecewa untuk mendapatkan rumah bantuan yang menjadi haknya sebagai korban tsunami.
ya, ujarnya dalam hati. Dia langsung setuju untuk menghadiri acara mediasi itu pada September 2006. Sebelumnya ia sempat mengisi
form
pengaduan masyarakat
(FPM) yang disedikan komite. Di dalam acara itulah Ansari mengungkapkan kekecewaanya kepada Kepala Desa Sagoe dan Keude yang tidak mau mendaftarkan
form
Semoga
usahanya
bisa
FOTO: YUSRIZAL
HALAMAN
7
Mendorong Pakta Integritas di Tiga Daerah Untuk memperkenalkan konsep dan penerapan Pakta Integritas dalam pengadaan barang/jasa di pemerintahan Kota Banda Aceh, Pemkab Pidie, dan Bireuen, Transparency International (TI) Indonesia mengadakan semiloka di Hotel Sulthan Banda Aceh pada 5-7 Maret 2007. Oleh: Fadjar P EBANYAK
S
gadaan Barang/Jasa Publik Bappenas yang mengulas sistem 32 peserta
yang terdiri atas para pejabat dan staf pemer intahan
Kota
pengadaan barang/jasa pemer intah. Dalam kesempatan ini, Adhi
Banda
Kustiadi dari TI Indonesia juga
Aceh, Pemkab Pidie, dan
memberikan materi tentang
Bireuen, ikut dalam semiloka
Pakta Integritas, substansi dan
penerapan Pakta Integritas yang
implementasinya dalam upaya
dilaksanakan TI Indonesia di
pencegahan korupsi.
Hotel Sulthan, Banda Aceh.
Lukman Sukarma menjabar-
Acara semiloka ini dimulai
kan tentang sistem dan mekan-
dengan sambutan pembukaan
isme kerja koordinasi, monitor -
yang disampaikan Winoto, Pro-
ing, dan evaluasi (Kormonev)
ject Coordinator TII Program Aceh
dalam pelaksanaan pengadaan
pada Senin malam, 5 Maret, yang
barang dan jasa dalam kerang-
dilanjutkan dengan perkenalan
ka percepatan pemberantasan
masing-masing peserta, fasilita-
korupsi. Disinggung juga pelak-
tor, dan panitia. Esok paginya,
saan oakta Integritas di Kemen-
kegiatan dilanjutkan dengan dis-
terian Negara PAN.
kusi dan tanya jawab.
Sedangkan Emin Adhi secara
Dalam diskusi sesi pertama,
khusus membahas hal-hal yang
hadir Dr Lukman Sukarma
terkait dengan sistem pengada-
MSc, Asisten Deputy Penataan
an barang/jasa pemerintah,
dan Evaluasi Pemberantasan
sampai perlunya penandatan-
Korupsi, Kementerian PAN yang
ganan Pakta Integritas oleh
berbicara tentang Penerapan
para pihak yang terlibat lang-
Pakta Integritas dan Inpres No-
sung dalam pengadaan itu. Ked-
mor 5 Tahun 2004. Sesi kedua,
ua materi di atas diperkuat
diisi oleh Emin Adhi Muhaimin
dengan pemaparan Adhi Kus-
SSi, MT, Kasubag TU Pusat
tiadi tentang Pakta Integritas
Pengembangan Kebijakan Pen-
yang sudah dikembangkan oleh
FOTO: AGUS SARWONO TI Indonesia. Hari terakhir, kegiatan dilan-
peserta dari daerah lain dalam sidang pleno untuk dikritisi.
nesia kepada
Jroh.
Hal senada disampaikan pe-
jutkan dengan diskusi kelom-
Dengan pelatihan dan wor -
serta semiloka, Ir. Aspar MM
pok per kabupaten. Setiap kel-
kshop ini, kami berharap adan-
dari Pemkab Pidie. Pejabat Ba-
ompok didampingi oleh seorang
ya pemahaman secara men-
wasda ini mengaku mendapat
fasilitator, dua di antaranya
dalam oleh peserta terhadap
banyak pembelajaran dan man-
dari Korda TII Solok. Dalam
prinsip-prinsip dasar Pakta In-
faat dari pelatihan tentang Pa-
sesi ini, para peserta diminta
tegritas dalam Pengadaan Ba-
kta Integritas ini. Saya ber -
mengidentifikasi masalah (titik
rang/Jasa. Selain itu, dan ini
harap, ke depan, pengadaan
rawan korupsi), penyusunan
yang lebih penting adalah adan-
barang dan jasa di lingkungan
rencana tindak Pemda, dan
ya
tindak
Pemkab Pidie dan daerah lain
penyusunan agenda penerapan
dalam rangka penerapan Pakta
sesuai dengan prosedur dan
Pakta Integritas di daerahnya
Integritas di daerahnya, jelas
jauh dari penyimpangan, tan-
masing-masing. Hasil diskusi
Jonni Oeyoen, Aceh Project Of-
dasnya kepada
itu kemudian dibahas bersama
ficer Pakta Integritas TI Indo-
meliput kegiatan itu.
agenda
rencana
Aceh TV
yang
n
Pertemuan Publik Tingkat Kecamatan
Dari Perbaiki Rumah hingga Jalan Konsultasi publik digelar lagi di Banda Aceh untuk menyerap aspirasi dan kritik masyarakat terhadap proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascatsunami yang sedang berjalan.
FOTO: AGUS SARWONO
Oleh: Fadjar NTUK kesekian kalinya digelar konsultasi publik di tiga kecamatan di Kota Banda Aceh yakni Meuraxa, Jayabaru, dan Kutaraja. Pertemuan yang melibatkan warga, aparat pemerintah desa dan kecamatan, serta para pihak yang terlibat dalam rekonstruksi Aceh ini dilakukan secara maraton, dengan topik bahasan yang berbeda-beda d isetiap kecamatan. Diawali dengan konsultasi publik di barak Desa Blang Oi, Meuraxa pada 8 Maret 2007 lalu. Sekitar 60 peserta dari 16 desa yang masing-masing diwakili oleh 4 orang hadir dalam kegiatan ini. Di antaranya para keuchik, imum meunasah, tuha peut, tokoh pemuda, imum
U
mukim, dan pejabat dari Kecamatan Meuraxa yang diwakili oleh Bahtiar MD selaku Sekcam dan Cut Agam, Kaur Pemerintahan. Tak ketinggalan hadar juga Pranata Putra dari BRR Aceh-Nias Regional I, Adek (Saifulsyah) dari P2KP, serta dari Word Vision, dan Uplink. Acara dibuka dan dimoderatori oleh Muhammad Dahlan selaku tenaga lapangan Transparency Internacional (TI) Indonesia di Banda Aceh. Setelah memberikan gambaran tentang alur kerja pelaporan kasus yang muncul di kecamatan Meuraxa, acara diserahkan ke forum. Sekcam Meuraxa kembali menekankan pentingnya koordinasi dalam kegiatan rekonstruksi Aceh. Disebutkan ada banyak kasus yang berpangkal pada lemahnya koordinasi, misalnya dalam
pembuatan drainase di sejumlah desa port PLN untuk dapat memasang ya akan bertanggungjawab atas yang dibiayai sejumlah NGO. meteran listrik secara gratis di rumahmasalah saluran air yang dibangunSejumlah warga mengeluhkan ma- rumah warga korban tsunami yang nya. Untuk itu, pihaknya akan mesalah yang terjadi dalam pembangunan mulai menempati rumah barunya. Kangecek kembali proyek drainase yang kembali di daerahnya. Syahril, ketua laupun ada kutipan mungkin lebih pada sudah dibuatnya serta melakukan Komite Meuraxa mempersoalkan pen- penggantian biaya kabel baru yang koordinasi dengan lembaga lain, sugutipan dana pemasangan listrik pada mereka pasang, karena sebagian inpaya tidak lagi terjadi tumpah tindih. Ia warga, dan sulitnya mendapatkan air stalasi listrik rumah warga dinggap juga menegaskan keberadaan papan bersih. Ada juga warga yang menany- menggunakan kabel yang tidak stánpengumuman proyek sebagai syarat akan rumah bantuan Jenggala yang dar. Soal air bersih, BRR juga akan utama dalam setiap menjalankan kegdianggap tidak memenuhi standar, berusaha membantu agar masalah iatannya meski kadang di tengah jalan, serta overlap pembangunan drainase pembebasan tanah bisa berjalan denpapan informasi itu bisa hilang. dan jalan yang dibiayai oleh BRR, gan lancar sehingga saluran pipa Besoknya, konsultasi Publik juga P2KP, Word Vision, dan Dinas PU. PDAM bisa segera dipasang. dilangsungkan di sebuah meunasah Warga jua mendesak perlunya dibuat Tumpang tindih Desa Geuceu Meunara, Kutaraja, papan pengumuman dalam setiap Berkaitan dengan tumpang tindih Banda Aceh yang diikuti sekitar 40 proyek yang ada di desanya. pembangunan drainase, Adek dari peserta. Seperti di Meuraxa, selain Menanggapi masalah tersebut, Pra- P2KP menegaskan bahwa lembaganwarga dan perwakilan aparat desa, nata Putra dari BRR mengakui hadir juga Pranata Putra dari adanya permasalahan yang BRR serta Adek dan bebermuncul di wilayah kerjanya. apa staff dari P2KP dalam Disebutkan pihaknya sudah kegiatan tersebut. Dalam keberusaha berkoordinasi densempatan itu sejumlah wargan NGO yang memberikan ga mengeluhkan masalah bantuan rumah yang diangyang muncul dalam kegiatan gap warga perlu diperbaiki, rehab rekons di desanya Namur hasilnya Belem memasing-masing. Di antaranmuaskan. Karena itu ia memya masalah pembangunan inta TII untuk membantu menjalan bantuan BRR di Desa jadi mediator untuk memperBitai yang dianggap tidak setemukan sejumlah NGO itu suai kesepakatan, serta materkait program perbaikan salah penyaluran bantuan yang akan dilakukan BRR. ekonomi dari P2KP. PenjelaBegitu juga dalam masan narasumber dari BRR salah listrik, menurut Pranadan P2KP cukup memuasta, BRR telah mensukan warga. ■ Konsultasi Publik di Kutaraja. FOTO: AGUS SARWONO
HALAMAN 8
Draf Qanun tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Partisipasi Masyarakat SEJAK awal Januari 2007 lalu, Transparency International (TI) Indonesia bekerjasama dengan sejumlah LSM seperti GeRAK Aceh, SORAK, MISPI serta beberapa akademisi dari Fakultas Hukum Unsyiah seperti Dr. Husni Jalil SH, dan Edy Purnama SH mempersiapkan rancangan Qanun tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan Partisipasi Masyarakat. Qanun ini dianggap prioritas oleh sejumlah kalangan, karena akan menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan korupsi di Aceh. Selain menggelar seminar, tim ini telah menyelenggarakan Diskusi dengan Kelompok Terfokus (Focus Group Discution/FGD) di Hotel Oasis Banda Aceh pada 28 Februari sampai 1 Maret 2007 lalu yang melibatkan perwakilan dari sektor bisnis/usaha, kelompok perempuan, LSM/masyarakat sipil dan masyarakat. Adapun yang dibahas dalam FGD tersebut yaitu Naskah Akademis untuk mendapatkan masukan sekaligus sosialisasi Qanun tersebut. Masukan dari FGD tersebut telah dimasukan dalam rancangan Qanun. Selanjutnya, akan dilaksanakan konsultasi publik di beberapa daerah dengan membahas rancangan Qanun dan akan melibatkan berbagai pihak. Untuk konsultasi publik akan bekerjasama dengan mitra TII yaitu Paska Pidie, Paska Bireun, Masyarakat Partisipatif dan GeRAK Aceh Barat. Setelah dua bulan bekerja, tim ini sudah menghasilkan naskah akademik dan draf Qanun Aceh ini. Berikut adalah rancangan Qanun tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Partisipasi Masyarakat.
RANCANGAN QANUN ACEH NOMOR
TAHUN 2007
TENTANG
TRANSPARANSI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA’ALA
GUBERNUR ACEH, Menimbang: a.
b.
c.
d.
e.
bahwa dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat sejalan dengan perubahan paradigma pemerintahan, maka terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan diperlukan adanya transparansi dan partisipasi masyarakat; bahwa Pemerintahan Aceh merupakan Organisasi Publik yang dijalankan oleh Lembaga Eksekutif dan diawasi oleh Lembaga Legislatif yang senantiasa menerbitkan kebijakan-kebijakan yang berdampak langsung maupun tidak langsung; bahwa dalam pengambilan kebijakan yang berdampak langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat, wajib mengikutkan/melibatkan atau memberi kesempatan kepada masyarakat untuk secara terbuka menyampaikan aspirasinya; bahwa keterlibatan/partisipasi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kebijakan publik, akan membangun kemitraan antara pemerintah dan masyarakat untuk secara bersama-sama bertanggung jawab terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan; bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d di atas, maka perlu diatur prosedur tentang transparansi dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang ditetapkan dengan Qanun.
Mengingat: 1. 2.
3.
4.
5.
6.
7.
Pasal 28 F; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25); Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103); Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501); Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699); Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472); Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Lembaran Negara Nomor 3821); Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874); Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881); Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 3886); Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3887); Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893). Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai perubahan dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633); Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban, Serta Bentuk Dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3660); Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838); Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelengaraan Negara (Turunan UU No. 28/1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih Dan Bebas KKN) (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866); Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Pertanggung
21.
22.
Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022); Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027); Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH dan GUBERNUR ACEH MEMUTUSKAN :
Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG TRANSPARANSI PENYELENGGARAAN PEMERIN TAHAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
5.
6.
7.
8.
9.
10.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
11.
Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan: 1. Aceh adalah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, selanjutnya disebut Aceh yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur. 2. Kabupaten/Kota adalah bagian dari Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. 3. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing. 4. Pemerintahan kabupaten/kota adalah
12.
13.
14.
15. 16.
17. 18.
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota dan Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten/kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing. Pemerintah Daerah Aceh selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat daerah Aceh. Gubernur adalah kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemerintah kabupaten/kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terdiri atas bupati/walikota dan perangkat daerah kabupaten/kota. Bupati/walikota adalah kepala pemerintah kabupaten/kota yang dipilih melalui suatu proses demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh disingkat DPRA adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten/kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Qanun Aceh adalah Peraturan Perundangundangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. Qanun kabupaten/kota adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kabupaten/kota di Aceh. Transparansi adalah keadaan dimana setiap orang berhak mengetahui setiap proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan sampai hasil audit. Keterbukaan adalah sikap mental, yang mendukung sistem pelaksanaaan pemerintahan yang transparan, yang ciri-cirinya adalah kesediaan untuk memberikan informasi yang benar dan terbuka terhadap masukan atau permintaan orang lain. Prosedur adalah urutan langkah-langkah mulai dari proses perencanaan sampai selesainya pelaksanaan dari setiap kegiatan. Prosedur berdampak publik adalah segala prosedur pengelolaan pemerintahan di lingkungan Pemerintahan Aceh dan DPRA, serta lembaga-lembaga lainnya yang menggunakan dana pemerintah. Rapat adalah kegiatan pertemuan yang menghasilkan suatu keputusan, rekomendasi, kebijakan. Rapat kebijakan publik adalah rapat di lingkungan Pemerintah Aceh, DPRA/DPRK, BUMD, BUMN, asosiasi/himpunan, yang berdampak pada warga Aceh.
HALAMAN
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Informasi adalah semua bentuk komunikasi baik berupa fakta-fakta, data ataupun opini dengan menggunakan media dalam bentuk tulisan, angka grafik, maupun audio visual. Informasi publik adalah segala sesuatu yang dapat dikomunikasikan atau yang dapat menerangkan suatu hal dengan sendirinya dalam bentuk format apapun, atau pernyataan lisan pejabat badan publik yang berwenang, yang dihasilkan, dikelola, atau dihimpun dari sumbersumber lain, sehingga dimiliki oleh suatu badan publik yang dapat diakses oleh masyarakat. Badan publik adalah penyelenggara Pemerintahan Aceh, legislatif dan lembagalembaga lain yang menggunakan dana atau melakukan perjanjian kerja dengan pemerintah serta lembaga-lembaga yang menerima dan menggunakan dana dari Pemerintah dan Pemerintah Aceh. Komisi Transparansi dan Partisipasi adalah Lembaga independen yang berfungsi melakukan penyelesaian sengketa melalui proses mediasi dan atau judikasi yang berkaitan dengan hak setiap orang atas informasi di Aceh. Pejabat dokumentasi dan informasi adalah pegawai negeri sipil/pejabat yang secara khusus bertanggungjawab terhadap penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi di lembaganya masing-masing. Pemohon atau peminta informasi adalah setiap masyarakat dan atau subyek hukum yang cakap dalam melakukan perbuatan hukum yang meminta informasi sebagaimana diatur dalam qanun ini. Masyarakat adalah orang per orang, anggota masyarakat, kelompok masyarakat, yang bersifat sosiologis, fungsional serta badan hukum yang ada dan berdomisili di Aceh yang peduli terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan secara aktif setiap warga atau kelompok masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, perumusan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan daerah dalam penyelanggaraan pemerintahan, pembangunan serta pembinaan masyarakat. Kebijakan Daerah adalah aturan, arahan, acuan ketentuan dan pedoman dalam penyelengaraan Pemerintah Aceh yang dituangkan dalam Qanun Aceh, Peraturan Gubernur Aceh, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Aceh. Sengketa Informasi adalah perselisihan antara Pemohon/peminta informasi dengan Badan Publik atau Pejabat Dokumentasi dan Informasi dan sengketa ini terjadi apabila adanya pengaduan dan atau keberatan dari pemohon/peminta informasi. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa informasi Publik antara Badan Publik dan Pemohon/peminta informasi melalui Komisi Transparansi dan Partisipasi yang bertindak sebagai pihak ketiga yang netral dan tidak memihak untuk membantu memfasilitasi penyelesaian sengketa informasi publik dengan cara musyawarah untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak yang bersengketa. Ajudikasi adalah cara penyelesaian sengketa informasi publik antara Badan Publik dan pemohon/peminta informasi melalui Komisi Transparansi dan Partisipasi yang bertindak sebagai pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketa informasi publik dengan cara mengeluarkan putusan setelah mendengar, memeriksa dan menganalisis fakta-fakta dan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak. BAB II AZAS Pasal 2
Qanun ini disusun berdasarkan atas azas : a. keislaman; b. kepastian hukum; c. kepentingan umum; d. keterbukaan timbal balik; e. efektivitas; f. transparansi; g. partisipasi; h. keseimbangan; dan i. akuntabilitas; Bab III HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT Bagian Pertama Hak Pasal 3 Setiap warga masyarakat berhak : a. memperoleh informasi tentang kebijakan publik; b. berpartisipasi dalam perumusan dan pentapan kebijakan publik; c. mendengarkan, mengetahui, mengusul-
d. e. 1. 2.
3. 4. 5. 6.
kan, mengikuti, menolak dan menrima dalam proses perumusan dan penetapan kebijakan publik; menyampaikan dan menyebarluaskan informasi dalam rangka proses transparansi dan partisipasi berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu dalam perumusan/penyusunan visi dan misi daerah; Perumusan dan penyusunan visi dan misi daerah; Perumusan dan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Strategi, Pola Dasar dan Program Perencanaan Daerah), serta Program Perencanaan Tahunan Daerah; Penyusunan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Penyusunan dan revisi rencana tata ruang daerah; Pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaskanaan suatu kebijakan atau program. Dan lain-lain perumusan keputusan/kebijakan publik yang berkaitan dengan kepentingan rakyat banyak. Bagian Kedua Kewajiban Pasal 4
Bagian Kedua Ketersediaan Informasi Pasal 7 (1) (2)
(3)
Masyarakat dalam melaksanakan partisipasi wajib berlaku tertib dan mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB IV INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI MASYARAKAT Bagian Pertama Penyampaian Informasi Pasal 5 (1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Setiap proses perumusan kebijakan dan hasilnya wajib diinformasikan kepada masyarakat, melalui media massa, media daerah, surat kepada camat, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan lainnya. Aspek-aspek informasi kebijakan publik yang wajib disampaikan kepada masyarakat adalah : a. Informasi yang berkaitan dengan pros es perencanaan pembangunan, peren canaan anggaran, pemanfaatan ang garan, visi, misi, strategi pembangunan daerah, dan perencanaan tahunan mulai dari tingkat gampong, kecama tan, maupun kabupaten. b. Khusus untuk informasi APBA/APBK mulai dari hasil pembahasan di tingkat Eksekutif, proses penganggaran sam pai penetapan APBA/APBK; c. Laporan Keterangan Petanggungjawa ban Gubernur/Bupati/Walikota; d. Informasi perencanaan tata ruang mu lai dari awal pelaksanaan sampai pada hasil penetapan tata ruang; e. Pelaksanaan proyek pembangunan baik fisik maupun non fisik dari hasil pengalokasian kegiatan, pengalokasian dana, penunjukan panitia lelang dan proses lelang sampai pemenang lelang disampaikan kepada masyarakat; f. Proses pengawasan dimulai dari pe rencanaan objek yang diawasi, pelak sanaan, sampai hasil audit; g. Nama badan publik terkait; h. Struktur Organiassi serta tugas pokok dan fungsi badan publik i. Perjanjian kerjasama dengan pihak ke tiga dan proses administrasi yang di lakukan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki; j. Prosedur dan tata cara untuk mendap atkan informasi publik di badan publik yang bersangkutan; Kewajiban penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat dan dengan cara yang dapat menjamin masyarakat luas mudah menjangkau dan mendapatkannya. Dalam hal kontrak kerja atau kesepakatan yang dibuat oleh Pemerintah Aceh/Kabupaten/Kota maka kewajiban transparansi harus dicantumkan dalam kontrak kerja atau kesepakatan yang dibuat tersebut. Tata cara penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota.
4. 5.
1. 2.
3.
(1)
(2)
(3)
(1) (2)
(3)
Untuk menilai kinerja pelayanan informasi badan publik, setiap badan publik wajib mendokumentasikan dan menyampaikan laporannya kepada Kepala Daerah dnegan tembusannya disampaikan kepada Komisi Transparansi dan Partisipasi. Berdasarkan tembusan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh Komisi Transparansi dan Partisipasi setiap 3 (tiga) bulan sekali rekapnya disampaikan kepada Kepala Daerah dan DPRA/DPRK. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat terbuka untuk umum yang memuat hal-hal sebagai berkut: a. Kegiatan informasi yang dilaksanakan oleh badan publik; b. Jumlah permintaan informasi yangdi terima; c. Waktu yang diperlukan badan publik dalam memenuhi setiap permintaan in formasi; d. Jumlah penolakan permintaan informasi; e. Alasan penolakan permintaan informasi; Pasal 9
a. b.
Untuk mewujudkan pelayanan informasi publik yang jelas, cepat, tepat waktu, murah dan sederhana maka setiap badan publik wajib : Menunjuk pejabat dokumentasi dan informasi; Membuat dan memiliki sistem penyediaan informasi yang dapat mewujudkan ketersediaan dan pelayanan secara jelas, cepat, tepat waktu, murah dansederhana; Bagian Ketiga Informasi Yang Dikecualikan Pasal 10
a.
1. 2.
3. 4.
1. 2.
Setiap badan publik wajib membuka akses informasi bagi setiap orang untuk mendapatkan informasi publik, kecuali : informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada orang dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi publik yang : Mengungkapkan identitas informan, pelapor pengadu, saksi dan/atau korban yang mengetahui adanya kejahatan, atau; Mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penangfanan kegiatan kriminal dan terorisme, atau; Membahayakan keselamatan dan kehidupan petugas penegak hukum dan/atau keluarganya, atau; Membahayakan keamanan peralatan, sarana/prasarana penegakan hukum; b. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada orang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan per lindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat; c. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada orang merugikan strategi pertahanan dan keamanan na sional yaitu : Informasi tentang intelijen taktik, strategi pertahanan dan keamanan negara dalam kaitan dengan ancaman luar negeri; Dokumen yang memuat tentang strategi pelaksanaan peperangan;
Data perkiraan kemampuan militer negara lain; Jumlah dan komposisi satuan tempur dan rencana pengembangannya; Keadaan pangkalan tempur; d. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada orang dapat me langgar kerahasiaan pribadi yaitu infor masi yang : Mengungkapkan riwayat, kondisi dan perawatan kesehatan fisik, psikiatrik, psikologik seseorang; Mengungkapkan kondisi keuangan, aset, pendapatan, rekening bank seseorang kecuali sudah diumumkan dalam lembaran negara; Mengungkapkan tentang hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabuilitas, intelektualitas atau rekomendasi kemampuan seseorang. BAB V PARTISIPASI MASYARAKAT Bagian Pertama Pelibatan Masyarakat Pasal 11
Pasal 8
Pasal 6 Apabila kewajiban dan batasan penyampain informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (4) tidak dicantumkan, maka diberlakukan ketentuan penyampaian informasi wajib dan setiap aspek yang terkait dalam kontrak atau kerjasama dapat diperoleh informasinya oleh subyek hukum secara menyeluruh.
Badan Publik wajib menyediakan informasi publik setiap saat Informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi antara lain : a. Daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaannya tidak termasuk informasi yang berada dalam kategori pengecualian; b. Hasil keputsuan badan publik dan per timbangannya; c. Seluruh kebijakan yang ada berkut do kumen pendukungnya; d. Rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan badan publik; e. Perjanjian-perjanjian dengan pihak ke tiga; f. Pendapat-pendapat badan publik; g. Prosedur pelayanan publik yang mem pengaruhi hak-hak dan kewajiban masyarakat; h. Laporan mengenai akses informasi publik sebagaimana diatur dalam qanun ini; Apabila suatu informasi telah dinaytakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan permintaan, ataupun selalu melalui mekanisme keberatan, sebagaimana diatur dalam qanun ini, maka informasi tersebut wajib dimasukkan dalam daftar informasi yang wajib tersedia sebagaimana diatur dalam ayat (1)
3.
9
Setiap warga masyarakat berhak berpartisipasi dalam perumusan kebijakan publik. Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyampaian pikiran dan pendapat ataupun audiensi, melalui surat, petisi, dengar pendapat, dan melalui orang pribadi, organsaisi sosial, Lembaga Swadaya Masyarakat. Untuk penyampaian pikiran dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun mekanismenya sebagai berikut : a. Pengumuman Kebijakan publik yang akan diambil dan penyampaian konsep nya kepada masyarakat luas secara efisien dan efektif b. Penyampaian jadwal dan agenda peru musan kebijakan publik yang akan diambil, serta prosedur dan media penyampaian aspirasi; c. Periode dan menakinsme tanggapan masyarakat; d. Periode penyampaian aspirasi masyarakat; e. Periode perumusan tanggapan masyarakat; f. Penyampaian tanggapan kepada masyarakat yang memberikan pendapt atau aspirasi; g. Periode kesempatan pengajuan kebe ratan masyarakat terhadap tanggapan yang diberikan; h. Periode kesempatan masyarakat un tuk menyampaikan pengaduan karena tidak dilakukannya pelibatannya masyarakat; i. Periode perumusan kebijakan final dan hasilnya; j. Periode pembahasan kebijakan publik di DPRA/DPRK dengan melampirkan semua dokumen terkait termasuk aspirasi masyarkat dan tanggapan terhadap aspirasi masyarakat; k. Kesempatan akhir masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya dalam pem bahasan di DPRA/DPRK; l. Penetapan kebijakan publik; m. Pengumuman kebijakan publik; n. Sosialisasi kebijakan publik. Pasal 12
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Agar partisipasi masyarakat dapat berjalan efektif, Pemerintah Aceh/Kabupaten/Kota dan DPRA/DPRK wajib mengumumkan secara luas dan terbuka prosedur pelibatan masyarakat secara menyeluruh. Tenggang waktu pengumuman dan jadwal masyarkat untuk menyampaikan partisipasinya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sedemikian rupa, sehingga cukup waktu bagi masyarkat untuk mempersiapkan, baik pikiran dan pendapatnya sebelum proses perumusan. Terhadap perumusan dan penetapan keputusan/kebijakan publik tahunan yang terprogram secara pasti dan berkala, seperti pembahasan APBA/APBK, dan lain-lain, jadwal waktu penyampaian partisipasi disampaikan setiap tahun. Terhadap proses perumusan dan pentapan keputusan/kebijakan publik tahunan yang tidak terprogram secara pasti, pengumuman jadwal waktu pelibatan masyarakat dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum aara pembahasan dimulai; Dalam hal keadaan darurat sepert terjadinya bencana alam dan lain-lain yangmengharuskan pengambilan keputusan cepat, maka alasan-alasan diambilnya keputusan tersebut harus diinformasikan selambatlambatnya 1 (satu) bulan setelah keputusan diambil. Bagian Kedua Dokumentasi Proses Partisipasi Pasal 13
(1)
Semua dokumen terkait dnegan proses
HALAMAN
10
pelibatan masyarakat seperti konsep dan hasil final kebijakan publik, publikasi prosedur dan tanggapan terhadap aspirasi masyarakat, bukti pendapat masyarakat, tanggapan terhadap pendapat masyarakat, keberatan masyarakat terhadap keberatan yang diberikan dan notulensi pengambilan keputusan harus didokumentasikan dan menjadi dokumen yang terbuka untuk umum. (2) Badan Publik atau Instansi terkait wajib menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada suatu lembaga dokumentasi, informasi, dan/atau kearsipan.
(4)
Bagian Ketiga Proses Pengambilan Kebijakan Dalam Lingkungan Badan Usaha Milik Daerah Pasal 18 (1)
(2) BAB VI PROSEDUR YANG WAJIB DIINFORMASIKAN KEPADA MASYARAKAT Bagian Pertama Prosedur Dalam Lingkungan Pemerintah Aceh Pasal 14 (1)
(2)
(3)
Segala prosedur yang berkaitan dengan aspek pelayanan umum harus dilakukan dengan transparan dan partispatif, lokakarya kecamatan, lokakarya Kabupaten/ Kota, sampai pada rencana penyusunan anggaran, perencanaan tata ruang/tata guna lahan, serta prosedur pemanfaatan asset daerah harus ditetapkan secara transparan dan partisipatif dengan maksud meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Untuk memenuhi hak masyarakat atas informasi yang utuh, badan publik di lingkungan pemerintahan daerah dan non pemerintahan berkewajiban membuat pertimbangan-pertimbangan secara tertulis dari setiap kebijakan yang diambil. Pertimbangan sebagaimana yang dimaksud ayat (2) setidak-tidaknya memuat pertimbangan ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan nasional dan atau pertimbangan-pertimbangan lain yang menjadi dasar pemikiran dalam pengambilan suatu kebijakan;
(3)
(4)
(2)
(3)
(4)
Seluruh rapat DPRA/DPRK pada dasarnya terbuka untuk umum. Yang dimaksudkan dengan rapat DPRA/ DPRK adalah semua rapat yang diselenggarakan dalam lingkungan DPRA/DPRK, yang meliputi ; Rapat Panitia Musyawarah, Rapat Panitia Anggaran, Rapat Paripurna, Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi, dan Rapat Panitia Khusus serta Rapat dengar pendapat. Rapat-rapat sebagaimana dimaksud ayat (2) harus mempunyi jadwal yang jelas minimal 2 minggu sebelumnya dan harus diumumkan melalui papan pengumuman DPRA/DPRK, media massa dan disediakan humas DPRA/DPRK. Risalah rapat harus disampaikan kepada seluruh anggota DPRA/DPRK, Pemerintah Daerah dan bagi masyarakat yang membutuhkan.
Dalam melaksanakan rapat yang berkaitan dengan pemanfaatan fasilitas umum harus melibatkan seluruh unsur yang ada di dalam masyarakat. Jaminan informasi dalam pertimbangan hasil-hasil keputusan secara aktif disediakan dan dapat disampaikan kepada masyarakat; Pemberlakuan kebijakan BUMN dan BUMD, berupa aspek-asp prosedur, pengambilan keputusan wajib diinformasikan disosialisasikan kepada masyarakat. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) juga berlaku bagi organisasi pemerintah dan badan usaha milik swasta.
BAB VIII PROSEDUR MENDAPATKAN INFORMASI, PENGAJUAN KEBERATAN DAN PENGADUAN Bagian Pertama Prosedur Pasal 19 (1) (2)
(3)
Bagian Kedua Prosedur Dalam Lingkungan DPRA/DPRK Pasal 15 (1)
pi tidak dapat memberikan masukan atau pendapatnya. Segala bentuk keputusan dan laporan harus dapat diakses oleh masyarakat.
Permintaan informasi oleh masyarakat tidak perlu mencantumkan kepentingan mendapatkan informasi. Pemenuhan permintaan informasi oleh masyarakat harus dapat diberikan dalam waktu selambat- lambatnya 7(tujuh) hari kerja setelah permintaan. Apabila dalam 7(tujuh) hari kerja belum dapat dipenuhi harus diberitahukan kepada masyarakat disertai alasan, setelah itu pejabat badan publik yang bersangkutan harus memenuhi permohonan tersebut dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja ke depan. Bagian Kedua Keberatan Pasal 20
(1) a. b. c. d. e. f. g. (2)
BAB VII PROSES PENGAMBILAN KEBIJAKAN Bagian Pertama Proses Pengambilan Kebijakan Dalam Lingkungan Pemerintah Aceh Pasal 16
Setiap pemohon informasi dapat mengajukan keberatan dalam hal: Tidak diidentifikasi tahapan perumusan kebijakan publik; Permintaan informasi ditolak, kecuali sebagaimana diatur dalam Pasal 10; Tidak tersedia informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5; Tidak dipenuhi permintaan informasi, tanpa dilandasi dengan alasan berdasarkan peraturan yang berlaku; Permintaan informasi tidak ditanggapi sebagaimana mestinya; Pengenaan biaya yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku; Penyampaian informasi yang melebihi waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (3) Alasan-alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup kemungkinan pemohon dan pejabat terkait untuk menyelesaikan permasalahan/keberatan tersebut secara musyawarah dan hasilnya secara tertulis disampaikan kepada Komisi Transparansi dan Partisipasi.
a. b. c. d. e. (2)
(3)
(4)
(5)
(6)
gajukan terhadap; Tidak setuju dengan prosedur partisipasi masyarakat; Tidak pernah atau tidak diberi kesempatan menyampaikan pendapat; Tidak pernah ada tanggapan terhadap pendapat yang disampaikan; Tidak setuju dengan tanggapan yang diberikan; Tidak pernah ada proses partisipasi masyarakat. Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Gubernur/ Bupati/Walikota melalui Komisi Transparansi dan Partisipasi. Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah pengaduan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komisi Transparansi dan Partisipasi meneliti pengaduan dari masyarakat dan kemudian disampaikan secara tertulis kepada pejabat terkait. Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya pengaduan yang disampaikan Komisi Transparansi dan Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pimpinan Unit Kerja dan/atau Badan Publik harus memberikan tanggapan kepada pihak yang mengajukan pengaduan dengan tembusan kepada Komisi Transparansi dan Partisipasi. Apabila tanggapan tersebut tidak memuaskan pihak yang mengajukan pengaduan, maka yang bersangkutan dapat menyampaikan pengaduannya kepada Komisi Transparansi dan Partisipasi paling lama setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggapan diterima. Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima keberatan dari pihak yang menerima pengaduan, Komisi Transparansi dan Partisipasi setelah melakukan konsultasi dengan Gubernur/Bupati/Walikota dapat mengundang para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara musyawarah.
(2)
(3)
(4)
Rapat di lingkungan pemerintah daerah jika menyangkut kebijakan publik harus merupakan rapat terbuka untuk umum. Apabila ada kebijakan khusus dari pemerintah pusat atau daerah, harus dipublikasikan melalui media massa dan disediakan informasinya melalui Kantor Informasi dan Komunikasi Daerah untuk dapat diakses oleh masyarakat. Rapat-rapat pemerintah baik Pusat maupun pemerintah Aceh yang diselenggarakan di Kabupaten/Kota, apabila tidak diatur secara khusus oleh pemerintah pusat dan Aceh diperlakukan sama dengan rapat-rapat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Pada proses pengambilan keputusan yang erat kaitannya dengan kepentingan umum, maka rapat tersebut harus melibatkan unsur masyarakat. Bagian Kedua Proses Pengambilan Ke bijakan Dalam Lingkungan DPRA/DPRK Pasal 17
(1) (2) (3)
Rapat di lingkungan DPRA/DPRK membahas kepentingan publik harus melibatkan masyarakat umum secara aktif. Mekanisme Rapat DPRA/DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Tata Tertib DPRA/DPRK. Dalam rapat terbuka untuk umum jika bukan rapat dengar pendapat atau konsultasi publik maka masyarakat dapat hadir teta-
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Keberatan diajukan kepada atasan dan pejabat dokumentasi dari informasi terkait secara tertulis yang ditembuskan kepada Komisi Transparansi dan Partisipasi. Keberatan diajukan oleh pemohon dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukan alasanalasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1). Atasan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberi tanggapan yang diajukan oleh pemohon dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keberatan tersebut. Apabila tanggapan atasan pejabat badan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap pada sikap dan putusan sebagaimana yang dilakukan bawahannya, maka tanggapan harus disertai dengan alasan-alasan tertulis, tembusannya disampaikan kepada Komisi Transparansi dan Partisipasi. Apabila tanggapan atasan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memuaskan pemohon, maka upaya keberatan dapat diajukan kepada Komisi Transparansi dan Partisipasi sesuai dengan kewenangannya. Bagian Ketiga Pengaduan Pasal 22
(1)
Setiap anggota masyarakat berhak men-
Pasal 27 (1)
(2)
(3) (4) (5)
(1)
(2)
Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (5) dan Pasal 22 ayat (6) dibentuk Komisi Transparansi dan Partisipasi. Komisi Transparansi dan Partisipasi berkedudukan di Aceh/Kabupaten/Kota.
Anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi dipilih oleh DPRA/DPRK atas usulan masyarakat dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota. DPRA/DPRK memilih calon anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi yang diusulkan setelah melakukan konsultasi publik yang diawali dengan uji kelayakan dan kepatutan. Pilihan DPRA/DPRK wajib disertai penjelasan. Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) dilakukan secara transparan dan partisipatif. Anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi diangkat setiap (tiga) tahun sekali dan tidak dapat diangkat kembali untuk period berikutnya. Pasal 28
(1) a. b. c. (2)
a. b.
BAB IX KOMISI TPANSPARANSI DAN PARTISIPASI Bagian Pertama Pembentukan dan Kedudukan Pasal 23
c. (3)
(4)
Bagian Kedua Susunan Pasal 24
Anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi berhenti dari jabatannya karena : Telah habis masa jabatan; Mengundurkan diri, atau; Meninggal dunia Anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi diberhentikan sebelum habis masa jabatannya oleh Kepala Daerah atau persetujuan DPRA/DPRK apabila : Terbukti telah melakukan tindak pidana, yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Sakit jasmani atau rohani atau sebab lain yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan tugas selama 1 (satu) tahun penuh; Tidak mengikuti rapat penyelesaian sengketa berturut-turut sebanyak 6 (enam) kali rapat/sidang Anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi dapat diberhentikan sementara apabila sedang berada dalam proses penyidikan pidana yang diancaman hukumannya 5 (lima) tahun atau lebih. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan c dilaporkan oleh Komisi Transparansi dan Partisipasi kepada Gubernur/Bupati/Walikota secara tertulis, tembusannya disampaikan kepada ketua DPRA/DPRK. Pasal 29
(1) (2)
(3) (4)
(5)
Komisi Transparansi dan Partisipasi terdiri dari 5(lima) orang anggota. Komisi Transparansi dan Partisipasi dipimpin oleh seorang Ketua merangkap anggota dan didampingi oleh seorang sekretaris merangkap anggota. Ketua dan sekretaris dipilih dari dan oleh anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi. Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan musyawarah diantara masing-masing anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi, apabila tidak tercapai kesepakat dilakukan pemungutan suara. Dalam menjalankan tugasnya Komisi Transparansi dan Partisipi dan Partisipasi didukung oleh staf sekretariat.
Anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b dan c dilakukan penggantian berdasarkan hasil musyawarah anggota KomisiTransparansi dan Partisipasi dengan berpedoman kepada rangking hasil seleksi DPRA/DPRK. Bagian Kelima Tugas dan Fungsi Pasal 30 (1) a. b.
Pasal 21 (1)
(3)
mal 7 (tujuh) orang terdiri dari unsur legislatif, eksekutif, Lembaga Swadya Masyarakat, Perguruan Tinggi, Majelis Adat Aceh, Majelis Permusyawaratan Ulama dan wartawan. Calon anggota Komisi yang diajukan berdasarkan hasil seleksi maksimal berjumlah 10 (sepuluh) orang dan disertai dengan penjelasan tertulis.
Bagian Ketiga Pengangkatan dan Pemberhentian Pasal 25 Untuk dapat diangkat sebagai anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : a. Warga Negara, Indonesia berusia minimal 25 Tahun. b. Menjalankan syariat agamanya. c. Sehat jasmani dan rohani. d. Pendidikan minimal strata 1 (S1) e. Memiliki Integritas dan tidak sedang terpidana. f. Tidak sedang menjadi Anggota Pengurus partai politik. g. Bukan anggota TNI/POLRI atau PNS aktif. h. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih kecuali jika dipidana dengan alasan pertentangan ldeologis dan politik. i. j.
Memiliki pemahaman dibidang hak asasi manusia dan kebijakan publik. Bersedia bekerja penuh waktu. Pasal 26
(1)
(2)
Untuk menetapkan calon anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi dibentuk panitia seleksi calon yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota. Jumlah panitia seleksi calon Komisi maksi-
c.
(2)
(3)
Komisi Transparansi dan Partisipasi mempunyai tugas : mengawasi dan memfasilitasi proses transparansi dan partisipasi ; memfasilitasi proses penyelesaian sengketa/masalah yang berkaitan dengan transparansi dan paitsipasi ; mempublikasikan dan menyediakan informasi tentang kegiatan yang berhuhungan dengan transparansi dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penyelesaian sengketa/masalah yang berkaitan dengan transparansi dan partisipasi penyelenggaraan pemerintahan dilakukan melalui proses mediasi dan ajudikasi; Setiap penyelesaian sengketa/masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komisi Transparansi dan Partisipasi wajib membuat Berita Acara, Pasal 31
Komisi Transparansi dan Partisipasi mempunyai fungsi : a. melakukan pengawasan terhadap kewajiban badan publik sebagaimana diatur dalam qanun ini; b. mengkaji, mendorong dan mengembangkan kapasitas badan publik untuk melaksanakan transparansi dan partisipasi. c. memantau pelaksanaan dan efektifitas qanun ini; d. memantau traasparansi dan partisipasi proses pembuatan dan pelaksanaan qanun yang berlaku. e. memantau pelaksanaan kebijakan publik. f. melakukan evaluasi terhadap peng gunaan hak masyarakat dan pelaksa naan kewajiban badan publik yang dia tur dalam qanun ini untuk dijadikan
HALAMAN
bahan bagi penyempurnaan kebija kan tentang transparansi dan partisi pasi di masa mendatang; g. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan berbagai pihak yang berke pentingan mengenai berbagai per masalahan menyangkut pelaksanaan Qanun ini baik dalam forum khusus yang diadakan secara rutin maupun dalam acara lain sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan pe raturan perundang-undangan yang berlaku; h. Merumuskan dan mengusulkan ber bagai masukan yang merupakan as pirasi masyarakat dalam rangka pe laksanaan transparansi dan partisipa si penyelenggaraan pemerintahan; i. Melakukan evaluasi terhadap meka nisme penyebarluasan informasi pub lik yang wajib diberikan secara berka la tanpa adanya permintaan (proaktif) oleh badan publik terkait dan memberi kan masukan agar mekanisme dimak sud menjadi lebih baik.
(3)
(2)
Komisi Transparansi dan Partisipasi dalam pe!aksanaan tugas bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kepada Gubernur/Bupati/Walikota. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. Laporan penyelesaian kasus; b. Laporan tahunan, yaitu laporan yang memuat Kinerja Komisi dan LembagaLembagaPublik lainnya yang ber hubungan dengan transparansi dan partisipasi.
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
BAB X TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA Pasal 34 (1)
(2)
(3)
(4)
Penyelesaian sengketan informasi atau keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) dan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6), dilaksanakan oleh Komisi Transparansi dan Partisipasi melalui proses mediasi. Dalam pelaksanaan proses Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Transparansi dan Partisipasi mengundang para pihak yang bersengketa untuk melakukan musyawarah guna mencari kesepakatan kedua belah pihak. Apabila kedua belah pihak yang bersengketa dapat menerima hasil musyawarah yang difasilitasi oleh Komisi Transparansi dan Partisipasi, maka sengketa informasi dinyatakan selesai dan Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh Komisi Transparansi dan Partisipasi dituangkan dalam Berita Acara yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan Komisi Transparansi dan Partisipasi.
(2)
Apabila proses mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) tidak dicapai kesepakatan, maka penyelesaian selanjutnya dilakukan melalui proses Ajudikasi. Proses ajudikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui beber apa tahapan, sebagai berikut : a. menetapkan jadwal penyelesaian sengketa. b. mengundang para pihak yang ber sengketa untuk datang pada tanggal yang ditentukan guna memberikan ke terangan mengenai duduk persoalan
Para pihak yang bersengketa dengan sengaja tidak memenuhi atau melaksanakan putusan yang telah ditetapkan oleh Komisi Transparan dan Partisipasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf h, diberikan peringatan secara tertulis berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masingnya selama 3 (tiga) hari. Bagi Pejabat Publik/Pegawai Negeri Sipil pemberian peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Daerah selaku pembina Kepegawaian di Daerah. Bagi pemohon informasi/masyarakat pemberian peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur/Bupati/Walikota selaku Pelaksana Qanun.
(1)
(3)
(2)
(3)
(4)
(5)
Komisi Transparansi dan Partisipasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak sesuai dengan kewenangannya dapat dituntut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan-ketentuan yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, secara internal diatur dalam Kode Etik Komisi Transparansi dan Partisipasi. Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Komisi Transparansi dan Partisipasi dan berlaku setelah disahkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota. BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 42
(1)
(2)
Pasal 38 Apabila setelah 7 (tujuh) hari sejak peringatan ketiga (terakhir) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) ternyata peringatan tersebut tidak diindahkan oleh salah satu pihak atau para pihak yang bersengketa, maka selanjutnya dilakukan proses pemeriksaan atau penyidikan. Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat publik/Pegawai Negeri Sipil, maka berdasarkan persetujuan Gubernur/Bupati/ Walikota dilakukan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Daerah. Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemohon informasi/masyarakat, maka berdasarkan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota dilakukan penyidikan yang dilaksanakan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) atau pejabat penyidik yang berwenang.
Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawas Daerah menyatakan bahwa pejabat publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dengan sengaja melalaikan atau tidak memenuhi atau tidak melaksanakan putusan yang ditetapkan oleh Komisi Transparansi dan Partisipasi maka kepadanya dapat diberikan hukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila pemohon informasi/masyarakat dengan sengaja melalaikan atau tidak memenuhi atau melaksanakan putusan yang ditetapkan oleh Komisi Transparansi dan Partisipasi, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Setiap orang atau Badan Hukum dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tugas Komisi Transparansi dan Partisipasi sesuai dengan kewenangannya, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Barang siapa dengan sengaja melanggar kewajiban transparansi dan menghalangi kegiatan partisipasi masyarakat sebagaimana diatur dalam Qanun ini, diancam dengan Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah). Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3), dan ayat (4) merupakan tindak pidana pelanggaran.
Setiap orang atau Badan Hukum yang memberikan keterangan palsu, baik lisan maupun tulisan kepada Komisi Transparansi dan Partisipasi diancam dengan pidana kurungan sebagimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Setiap orang yang dengan sengaja dan dengan melawan hukum menghancurkan, merusak, membinasakan, membuat sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, atau menghilangkan segala macam informasi publik, diancam dengan hukuman pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 41
Bagian Kedua Sanksi Pidana Pasal 39
Pasal 35 (1)
(2)
(2)
Pasal 33 (1)
(1)
(1)
BAB XI KETENTUAN SANKSI Bagian Pertama Sanksi Administratif Pasal 37
ayat (3) diteruskan kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Umum Polisi Republik Indonesia.
Pasal 40
Setiap penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35 hasilnya dilaporkan oleh Komisi Transparansi dan Partisipasi kepada Gubernur/ Bupati/Walikota dan DPRA/DPRK.
Bagian Keenam Wewenang Pasal 32 Komisi Transparansi dan Partisipasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya mempunyai wewenang : a. Meminta informasi dari pejabat yang bertanggung jawab di bidang penye diaan dan pelayanan informasi pada badan publik dengan dengan pembe ritahuan secara tertulis terlebih dahulu; b. Meminta data atau bahan-bahan yang relevan yang dimiliki oleh badan publik yang terkait dengan kewajiban se bagaimana diatur dalam Qanun ini; c. Membahas masalah-masalah yang terjadi dalam kebijakan badan publik, baik telah yang sedang, maupun yang akan dilaksanakan dengan mengun dang serta menghadirkan berbagai pi hak terkait d. Memfasilitasi penyelesaian masalah/ sengketa yang menyangkut penye lenggaraan transparansi dan partisi pasi. e. Memberikan usulan atau rekomenda si kepada badan publik tentang penye lenggaraan transparansi dan partisi pasi yang ditembuskan kepada kepa la daerah dan DPRA/DPRK.
atau sengketa yang terjadi. melakukan dialog dengan para pihak. mengumpulkan data dan fakta serta bukti-bukti terhadap hal yang di sengketakan. e. mendengarkan keterangan saksi (kalau ada). f. melakukan analisis terhadap data dan fakta serta bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak. g. kesimpulan hasil proses penyelesaian sengketa. h. mengeluarkan putusan hasil penyele saian sengketa. Setiap tahapan proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai dari huruf b sampai dengan huruf h dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan. Pasal 36 c. d.
(3)
(4)
BAB XIII PERLINDUNGAN SAKSI Pasal 43 (1)
(2)
Setiap orang yang memberikan informasi mengenai pelanggaran terhadap ketentuan Qanun ini wajib dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap orang yang termasuk kategori pada ayat (1), memiliki hak-hak sebagaimana diatur dalam undang-undang perlindungan saksi.
BAB XIV ANGGARAN DAN BIAYA PENYEDIAAN INFORMASI Bagian Pertama Anggaran Pasal 44 (1)
(2)
(3)
Selain Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana sebagimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dan ayat (4) dapat juga dilaksanakan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Aceh yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan tugas penyidikan berwenang : a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pi dana. b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melaku kan pemeriksaan. c. menyuruh berhenti seseorang ter sangka dari kegiatannya dan meme riksa tanda pengenal diri tersangka. d. melakukan penyitaan benda dan atau surat. e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang. f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. g. mendatangkan orang ahli yang diper lukan dalam hubungannya dengan pe meriksaan perkara. h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberiktahukan hal tersebut kepa da penuntut umum, tersangka dan ke luarganya. i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan; Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini membuat Berita Acara setiap tindakan tentang : a. pemeriksaan tersangka; b. memasuki rumah; c. penyitaan barang; d. pemeriksaan surat; e. pemeriksaan saksi; f. pemeriksaan ditempat kejadian; Berita acara sebagaimana diamksud pada
11
Anggaran terhadap pelaksanaan Qanun ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Besarnya anggaran Komisi Transparansi dan Partisipasi yang berasal dari APBA/ APBK disusun berdasarkan rencana anggaran biaya operasional yang wajar dan pantas, diajukan setiap tahun anggaran oleh Komisi Transparansi dan Partisipasi kepada Gubernur/Bupati/Walikota. Biaya operasional yang ditanggung APBA/ APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi biaya sekretariat, alat tulis kantor, insentif anggota Komisi, biaya perjalanan dinas, dan biaya operasional lainnya. Bagian Kedua Biaya Penyediaan Informasi Pasal 45
(1)
(2)
Badan publik terkait dapat membebani setiap orang yang meminta penjelasan dengan biaya pengadaan dan pengiriman iformasi yang diminta sebagaimana biaya yang berlaku secara umum. Badan usaha/perusahaan yang meminta informasi dapat dikenakan biaya tambahan pencarian informasi selain biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 46
(1) (2)
Komisi Transparansi dibentuk selambatlambatnya 6 bulan sejak diundangkan Qanun ini. Sebelum melaksanakan tugasnya Komisi Transparansi dan Partisipasi wajib menyusun Peraturan Tata Tertib Komisi Transparansi dan Partisipasi. BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 47 Pada saat berlaku Qanun ini, maka segala ketentuan yang telah ada sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tetap berlaku. BAB XVII KETENTUAN PENUTUP Pasal 48
(1)
(2)
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota. Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat menegetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Aceh.
Disahkan di Banda Aceh, Pada tanggal GUBERNUR ACEH,
Drh. Irwandi Yusuf, M.Sc. Diundangkan di Banda Aceh Pada tanggal SEKRETARIS DAERAH ACEH,
Husni Bahri TOB, S.H.,M.Hum. CATATAN: Kami sangat berharap masukan dari semua kalangan masyarakat Aceh atas draf Qanun yang masih dalam proses perbaikan ini. Masukan bisa diberikan secara tertulis melalui email:
[email protected], atau dikirim ke alamat kantor TI Indonesia di Jl. T. Iskandar Km. 5 (M. Nuri), Lam Ujong, Meunasah Baet, Krueng Barona Jaya-Aceh Besar. Telpon: (0651)22780. Contact person: Cut Halimah 08126972744
HALAMAN
12
Pasangan Independen Kembali Menang Pelaksanaan Pilkada langsung putaran kedua di Kabupaten Aceh Barat telah usai. Pasangan Ramli MSFuadri menang telak mengalahkan rival politiknya Ir IskandarChudri Yunus SH. Hasil ini menambah deretan angka kemenangan pasangan dari unsur independen. Oleh: M Istijar/ Meulaboh MINGGU
diperkirakan hanya 1,36 persen. Sedangkan Senin (5/3) pagi, Komite
(4/5) pagi, udara
Independen Pemilihan (KIP) Aceh Barat
di Meulaboh terlihat cerah.
mencatat, pasangan Ramli MS Fuadri
Matahari terlihat menyi-
memperoleh suara 14.116 suara (79,11
nari bumi Meulaboh dan
persen). Perolehan angka ini jauh jika
sekitar Aceh Barat. Dalam
dibandingkan pasangan lawannya, Is-
kondisi itu, terlihat satu-persatu war -
kandarChudri Yunus, yang hanya mem-
ga Desa Ujong Baroh, Kecamatan Jo-
peroleh suara 3.594 suara atau seband-
han Pahlawan berduyung-duyung ke
ing dengan 20,29 persen. Pasangan Ram-
Tempat Pemilihan Suara (TPS) di Lapan-
liFuadri tercatat unggul hampir di se-
gan Kecamatan Johan Pahlawan. Hari
luruh kecamatan seperti Kecamatan
itu, ditempat yang berbeda ribuan
Sungaimas, Woyla Timur, Woyla Barat,
masyarakat Aceh Barat melakukan hal
Woyla, Bubon, Pante Cermen, Samati-
yang sama: berbondong-bondong men-
ga, Arongan Lambalek, Johan Pahlawan
trackrecord
yang cukup bersih. Rusli
liki dosa politik masa lalu, Rusli-
datangi TPS. Tujuannya hanya satu;
(Meulaboh), Meureubo, dan Kaway XVI.
merupakan mantan anggota GAM (Ger -
Fuadri memiliki keinginan yang cukup
memilih bupati baru Aceh Barat peri-
Sebenarnya kemenangan pasangan
akan Aceh Merdeka), sementara Fuadri
besar dalam memberantas korupsi,
yang
merupakan mantan aktifis mahasiswa
ujarnya.
Pilkadal putaran kedua di Kabupat-
mengejutkan bagi masyarakat Aceh Bar -
dan gerakan pro-demokrasi di Aceh. Se-
Afrizal melanjutkan, besarnya harapan
en Aceh Barat berlangsung serentak di
at. Sebelum pelaksanaan Pilkada puta-
dangkan lawannya, Iskandar adalah
itu dikarenakan pasangan Rusli-Fuadri
11 kecamatan dalam wilayah itu, Ming-
ran kedua diselenggarakan, kemenan-
mantan Kepala Dinas Pertanian Pemda
telah berjanji kepada para aktivis LSM dan
gu (4/3). Pada Pilkada kali ini, hanya
gan RamliFuadri telah diprediksikan
Aceh Barat.
mahasiswa, untuk menciptakan pemer -
dua calon pasangan dari unsur inde-
banyak kalangan. Hal itu terlihat keti-
penden yakni Ramli MS - Fuadri dan Ir
ka pelaksanaan kampanye Pilkadal pu-
Korupsi)
men-
rizal mencontohkan, Rusli-Fuadri telah
Iskandar Chudri Yunus SH yang ber -
taran
kedua akhir Februari lalu. Pada
gungkapkan, pasangan Rusli-Fuadri di-
berjanji akan membentuk lembaga yang
tarung. Pada pemilihan sebelumnya,
kesempatan kampanye yang diberikan
nilai memiliki komitmen yang cukup
independen dalam mengawasi kinerja
dua pasangan ini memperoleh suara
KIP Aceh Barat tersebut, hanya pasan-
tinggi terhadap perubahan di Aceh Bar -
aparatur Pemda. Lembaga ini nantinya
terbanyak, namun tidak mencapai per -
gan Ramli-Fuadri saja yang terlihat
at. Afrizal mengatakan, peluang untuk
seperti KPK (Komisi Pemberantasan Ko-
syaratan 25 persen plus 1.
memanfaatkan momen kampanye.
memperkecil praktik korupsi di Aceh
rupsi). Fuadri juga telah sepakat untuk
Dalam perhitungan sementara Pilka-
Setidaknya dalam pelaksanaan kam-
Barat dibawa kepemimpinan Rusli-
membakukan
da kedua ini, pasangan independen
panye hari pertama yang digelar KIP Aceh
Fuadri cukup besar. Selain tidak memi-
masyarakat, ujarnya. ***
Ramli MSFuadri unggul dalam perole-
Barat di gedung Diklat SKB Meulaboh
han suara. Setidaknya hasil dalam per -
dan aula Panti Suci Hati Meulaboh. Dari
M
ode 20072012 pada putaran kedua.
quick qount)
RamliFuadri
ini
bukan
hal
yang di-
dua pasangan kandidat yang dijadwal-
lakukan E-Card, sebuah LSM lokal di
kan hadir, hanya pasangan Ramli
Aceh, menunjukkan pasangan Ramli-
Fuadri yang terlihat memenuhi undan-
Fuadri unggul setelah mengantongi 72,3
gan KIP. Sedangkan pasangan Iskandar
persen suara. Sementara pasangan Is-
Chudri Yunus tak terlihat batang hi-
kandar -Chudri Yunus hanya mengan-
dungnya. Tidak jelas alasan ketidakda-
hitungan cepat (
tongi 23,7 persen. Empat persen suara
tangan mereka. Dari situlah, banyak
dinyatakan rusak. Perhitungan cepat
kalangan memprediksikan, pasangan
ini dilakukan di 55 dari 444 TPS yang
RamliFuadri bakal menang.
Baleho Kampanye Pilkadasung, di Aceh Barat.
Aktifis Gerak (Gerakan Rakyat Anti Aceh
Barat
Afrizal
FOTO ISTIJAR
intahan yang bersih di Aceh Barat. Af-
lembaga
pengaduan
Berjalan Lancar EMENTARA S itu, pelaksanaan
gu lalu, tim Uni Eropa menyebar -
Pilkadal putaran kedua di
kan 12 personel dalam dua kabupat-
Aceh Barat, Minggu (4/3) lalu
en itu. Semua personel berhasil
terbilang lancar. Hasil pan-
melakukan pemantauan di 60 TPS
tauan JROH pada pelaksanaan pe-
di Kabupaten Aceh Barat dan Abdya
milihan menunjukan masyarakat
(Aceh Barat Daya). Hasil peman-
benar -benar memanfaatkan
tauan di 60 TPS itu, prosesnya ber -
tersebar di sejumlah kecamatan di Aceh
Faktor lain dari kemenangan ini ad-
Barat. Kepada wartawan Elly Supriadi
alah latar -belakang kedua figur ini yang
Koordinator E-Card mengatakan, data
cukup bagus. Meski kedua-duanya me-
pilkadal ini. Sejak pagi hari, ribuan
jalan lancar dan sukses, katanya.
yang dikirim relawan E-Card sebanyak
wakili unsur independen, tetapi pasan-
warga berbondong-bondong menda-
Ford memuji masyarakat di dua
100,
gan Rusli-Fuadri dianggap memiliki
tangi TPS di desa/kelurahan mas-
daerah tersebut sangat antusias
ing-masing. Di Kota Meulaboh
mengikuti pelaksanaan pemungutan
sendiri, misalnya, menjelang siang
suara.
dengan
sampel
kerusakan
FOTO ISTIJAR
moment
seluruh TPS sudah menuntaskan
Namun Ford menyesalkan
te-
pencoblosan. Tapi, kotak suara di
muan kecurangan pada hari H di
masing-masing TPS baru dibuka un-
Kecamatan Samatiga, Aceh Barat
tuk dilanjutkan dengan penghitun-
menyangkut oknum atau kalangan
gan suara tepat pukul 14.00 WIB.
tertentu yang seharusnya tidak mel-
Penghitungan suara baru selesai se-
ibatkan diri dalam pesta demokrasi
kitar pukul 17.00 WIB.
tersebut. Untuk itu, pihaknya akan
Ketua Tim Pemantau Uni Eropa
melakukan evaluasi secara men-
untuk Pilkada Aceh, Glyn Ford men-
dalam dan memusyawarahkan ber -
yatakan pelaksanaan pilkada bu-
sama dengan Panwaslih serta KIP
pati/wakil bupati putaran II yang
sejauhmana ekses dari kecurangan
berlangsung serentak di Aceh Barat
tersebut. Terhadap temuan itu,
berjalan lancar dan sukses. Kami
kita juga akan memberi laporan
optimis pilkada kedua daerah suk-
kepada pihakpihak berkompoten,
ses. Untuk sementara kami simpul-
ujarnya.
kan pesta demokrasi lancar, ujarn-
Selain menemukan adanya pihak
ya dalam konferensi pers, Minggu (4/
atau oknum dari kalangan tertentu
3) sore di Meuligo Hotel Meulaboh.
yang seharusnya tidak melibatkan
Pada Pilkada ini, Tim Pemantau
diri dalam pesta demokrasi itu, tim
Uni Eropa ikut terjun lansung dalam
tersebut juga menemukan kekuran-
memantau proses pelaksanaan pes-
gan, seperti adanya warga yang
ta demokrasi lima tahunan itu. Ford
sudah melakukan pencoblosan tidak
mengatakan, sepanjang hari Ming-
menggunakan tinta di jarinya. ***
HALAMAN 13
Mimpi Indah yang Terpenuhi Tidak semua bantuan rumah yang dibangun BRR dikomplain warga. Di sejumlah desa, lembaga pemerintah ini malah dipuji karena mampu memenuhi harapan masyarakat. Salah satunya di Desa Babah Lueng, Nagan Raya. Oleh: M. Istijar/Aguswandi (Gerak Aceh Barat) AMIS siang (8/3), wajah
Teuku Safrizal (53), warga Desa Babah Lueng, Kecamatan Darul Makmur (atau kecamatan persiapan Kuala Baroh), Nagan Raya, terlihat bahagia. Dia merasa sudah terlepas dari beban hidup yang menimpanya akibat bencana tsunami dua tahun silam. Bayangan akan kehancuran akibat gelombang mematikan yang menerjang desanya itu perlahan-lahan hilang ditelan waktu. Pasalnya, bersama istri dan anaknya, sebentar lagi Safrizal sudah bisa tinggal di rumah permanen tipe 36. Tanpa mengeluarkan satu rupiah pun. Dalam benaknya, bangunan permanen yang akan ditempatinya menjadi rumah masa depan di hari tuanya. Padahal sebelumnya, dia per-
K
Nias Bidang Perumahan dan Permukiman Kantor Nagan Raya. Tidak seperti di daerah lain, bantuan rumah yang dibangun BRR di daerah ini justru mendapat pujian dari warga. Tidak ada hambatan. Janji awal 2007 bisa ditempati, ternyata terwujud, ujar Safrizal. Meski belum serah terima kunci, namun sudah ada beberapa warga yang mulai menempati. Di Desa Babah Lueng, BRR Nagan Raya membangun sekitar 109 rumah. Sedangkan secara keseluruhan di Nagan Raya, BRR mengaku telah membangun sekitar 817 rumah. Pembangunan ini dimulai sekitar pertengahan 2006 lalu. Proses pengerjaan rumah dilakukan lebih dari setengah tahun. Awal tahun ini, para penerima rumah bantuan mulai menempati rumah tersebut. Meski menurut pihak Asisten Perumahan dan Permukiman (Asperkim) BRR Nagan Raya, acara serah terima dilakukan pada pertengahan Maret ini. Selain rumah, BRR juga membangun saluran pembuangan air (drainase) dan jalan menuju desa tersebut. Selain di Babah Lueng, kerja terbilang sukses yang dilakukan BRR juga terjadi di Desa Kuala Tripa. Meski sebelumnya terjadi kecemburuan sosial antara penerima bantuan dari KKSP (Education and Information Center for Children
lantaran rumah bantuan KKSP hanya semipermanen. Namun, proses rekonstruksi yang dilakukan BRR cukup lancar. Setidaknya di desa ini BRR lembaga yang diketuai Kuntoro Mangkusubroto telah membangun sekitar 119 rumah. Proses pembangunan dilakukan pada akhir 2005. Awalnya BRR menerima proposal permohonan bantuan rumah dari warga setempat. Tentu saja, sebagai lembaga resmi pemerintah dalam membangun kembali Aceh, BRR memiliki tanggung jawab untuk memenuhi harapan itu. Proposal permohonan rumah itu diresponsnya. Selanjutnya Asperkim mendata ulang sekaligus dilakukan verifikasi data. Menurut Ir Faisal, Koordinator Asperkim BRR Nagan Raya, dari hasil verifikasi tersebut, diputusRights),
FOTO: ISTIJAR
nah pesimis menjalani hidup. Terjangan gelombang pasang tsunami membuat rumah kesayangannya hancur. Tak tahu harus dengan apa untuk membangun rumah baru. Untuk bisa terus bertahan hidup, dia masih belum mampu berpikir. Apa yang dirasakan Safrizal juga menjadi harapan warga Desa Babah Lueng lainnya. Harapan itu telah dipenuhi Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-
Seorang pekerja sedang menyiapkan bangunan bantuan BRR.
kan sebanyak 109 kepala keluarga (KK) dinyatakan lolos dan berhak mendapatkan rumah bantuan. Dalam penentuan KK yang dianggap berhak, Asperkim menggunakan SK tahun 2006. Di dalam dokumen itu diterangkan bahwa yang berhak menerima bantuan rumah hanya KK utama saja. Faisal mengatakan, setelah tim rekonstruksi BRR memutuskan angka tersebut, mereka melakukan uji publik. Caranya, nama-nama yang dianggap berhak menerima bantuan rumah ditempel di setiap lokasi umum. Misalnya di balai desa dan kedai kopi. Setelah proses uji publik selesai, BRR segera mengadakan tender. Dari beberapa kontraktor yang ikut tender, akhirnya BRR menentukan delapan kontraktor yang dianggap memenuhi persyaratan. Di antaranya, CV Muda Jaya, CV Indah Kiat, CV Ivra Arja Brig, CV Tuah Sejati, dan CV Atramita Niaga Utama.
FOTO: ISTIJAR
Semuanya merupakan kontraktor lokal, kata Faisal kepada Jroh di kantornya. Proses pembangunan berjalan lancar. Meski terdapat satu dua kontraktor yang terbilang lalai, namun pengerjaan rumah sesuai target yang ditentukan pihak BRR. Proses rekonstruksi yang berjalan lancar ini disambut baik oleh masyarakat setempat. Nama BRR pun menjadi harum. Menurut Teuku Safrizal, dirinya sangat berterima kasih kepada BRR yang telah memberikan bantuan dan mengerjakan proyek rekonstruksi sesuai dengan janji. Ya bisa senang tinggal di rumah sendiri, ujarnya. Lebih menyenangkan lagi, dalam proses pembangunan kompleks perumahan tersebut, BRR menampung keluhan dan keinginan masyarakat. Hal itu yang ditengarai masyarakat setempat, sebagai lancarnya proses rekonstruksi yang dilakukan BRR untuk masyarakat Desa Babah Lueng. n
Siap Terima Kunci Seperti ingin mencatat kisah sukses di Darul Makmur, Nagan Raya, pembangunan rumah BRR di Kecamatan Kuala juga dianggap sukses. Di kecamatan ini, BRR juga telah membangun sebanyak 297 rumah. Tipe rumahnya sama yakni 36. “Sekarang proses pembangunan fisiknya telah selesai.Cuma saja tinggal proses pembangunan drainase dan jalan. Ini merupakan proyek tahun 2006 lalu,” ujar Ir Faisal, Koordinator Asisten Perumahan dan Pemukiman (Asperkim) Kantor Nagan Raya kepada Jroh di ruang kerjanya. Meski pembangunan rumah itu belum selesai sepenuhnya, beberapa warga sudah ada yang meminta agar bisa menempati terlebih dahulu. Alasannya karena mereka telah merasa bosan tinggal di rumah famili dan barak. “Rencananya, Maret ini atau April, kita akan serah terima. Semoga tidak ada ham-
batan apa-apa, sehingga warga bisa menempati rumah mereka,” ungkapnya. Proses pengerjaannya dilakukan oleh sekitar 28 kontraktor lokal. Setiap kontraktor diberikan kewajiban untuk menyelesaikan pembangunan rumah antara sepuluh hingga 20 rumah. Berdasarkan pantauan Jroh di lapangan, terlihat beberapa pekerja sedang mengerjakan pembangunan. Bangunan sudah hampir jadi. Tiang tengah penyanggah bangunan serta dinding sudah berdiri tegak. Bahkan terdapat beberapa rumah yang sudah selesai proses pengecatannya. Hanya saja, beberapa jalur setapak yang masih terlihat belum di semen, sehingga masih seperti jalan tanah. Di depan bangunan rumah-rumah tersebut terlihat saluran air (drainase). “Sebentar lagi juga selesai,” ujar seorang pekerja yang menyebut dirinya bernama Mardi. n FOTO: ISTIJAR
HALAMAN 14
Ketika Guru Sering Membolos Lantaran kepala sekolah dan para guru tidak mengajar. Proses belajar mengajar di sekolah yang berada di Desa Sumur Batu, Kecamatan Meurebo, Aceh Barat terbengkalai. Puluhan anak usia sekolah terlantas, dan Dinas Pendidikan pun masih berdiam diri. Oleh: M Istijar/ Aguswandi (Gerak Aceh Barat) ELASA
S
(6/3) pagi, Sah-
rudi
Budiman
dan berakhir pukul 13.00 WIB. Pasalnya, waktu belajarnya di sekolah ini sangat ditentukan tingkat-hadiran para guru. Jika
(13),
gurunya hadir, maka proses be-
siswa SLTPN 03, Kaway
lajar -mengajar akan dilakukan.
XVI,
Kecamatan
Jika gurunya tidak hadir, para
Meurebo, Aceh Barat,
murid terpaksa pulang ke ru-
telah siap belajar. Ber -
mah. Jamnya tergantung guru
sama beberapa rekannya, dia
datang, kalau datangnya jam
sudah menunggu di depan hala-
10.00, ya mulainya jam 10.00.
man sekolah. Saat itu baru
kalau datangnya pagi, ya mu-
pukul 07.50 WIB. Maklum, lon-
lainya pagi, ujar Budi menge-
ceng berbunyi pukul 08.00 WIB.
luh.
Lantaran lonceng belum berbunyi,
Budi
bersama
Hasil informasi yang dikum-
kawan-
pulkan JROH, jumlah guru
kawannya bercanda dan tertawa.
yang mengajar di SLTP 03,
Sepuluh menit telah berlalu.
Kaway XVI hanya empat orang,
Angka jarum pendek jam sudah
ditambah satu orang kepala
menunjukan pukul 08.00 WIB.
sekolah. Dari empat orang guru
Namun, bunyi lonceng tanda
itu, guru berstatus pegawai
dimulainya proses belajar -men-
negeri hanya satu orang. Sisan-
gajar pun belum terdengar.
ya guru berstatus honor e r.
Tiga puluh menit kemudian.
Hampir semuanya para guru
Kondisinya tetap sama yakni
bertempat tinggal di Meulaboh
lonceng belum ditabuh. Hingga
dan Jeuram, dimana jaraknya
jarum pendek jam menunjukan
sekitar 25 KM hingga 30 KM.
angka 10.00 WIB, lonceng
Jika dilihat dari sisi ideal, jum-
sekolahnya pun belum juga ber-
lah guru tersebut sangat jauh
bunyi. Bukan lantaran lonceng
dari ideal.
sekolahnya rusak. Ternyata hari
Yang menyedihkan, lantaran
itu tidak ada guru yang mem-
sering bolosnya para guru, jum-
bunyikan lonceng tersebut, dan
lah murid semakin hari semakin
yang mengajar mereka. Akhirn-
menyusut. Sebelum enam bulan
ya, Budi memutuskan untuk
lalu, jumlah muridnya masih
pulang kembali ke rumahnya.
sekitar 97 orang, yang terbagi
Jaraknya tidak jauh, hanya 300
dalam tiga kelas. Namun saat ini,
meter dari lokasi tempat dia ber-
jumlah murid tercatat hanya
sekolah.
tinggal sekitar 17 orang. Sisan-
Itulah gambaran kondisi
ya sebagian dipindahkan oleh
sekolah SLTPN 03, Kaway XVI,
orang tuanya ke sekolah yang
Desa Sumur Batu, Kecamatan
jaraknya sekitar 20 KM dari desa
Meurebo, Aceh Jaya. Letak desa
mereka. Dan sebagian lagi ber-
ditengah-tengah hutan karet
henti sekolah karena kondisi
dan sawit, perbukitan Kaway
sekolah seperti itu.
XVI. Jaraknya, sekitar 30 KM
Lantaran sering bolosnya
dari pusat kota Meulaboh. Ter -
para guru, warga setempat be-
pencil. Ya bisa dikatakan demi-
serta
kian. Jangankan kendaraan
gin anak kami tetap sekolah,
umum. Jalan untuk masuk
ujar M Deli Yusuf, salah seor -
menuju ke lokasi pun sulit.
ang warga setempat. Deli sendiri
Tanah lumpur, dan bebatuan.
memiliki dua anak yang masih
Lantaran alasan itu, para guru
berusia sekolah. Yang pertama
meninggalkan lokasi sekolah.
Zulbaedah (13) siswa SLTP 03
keucik
jengkel. Kami in-
Menurut penuturan para
Kaway XVI kelas satu, dan Saf-
siswa, dalam satu bulan, wak-
rizal (7), siswa SD Kuta Baroh
tu proses belajar -mengajar yang
kelas dua. Lantaran tidak me-
efektif hanya sekitar 10 hari.
miliki dana cukup, maka Deli
Itupun waktu belajarnya tidak
tidak
seperti sekolah normal yang
anaknya ke luar kota. Ya masih
mulai belajar pukul 08.00 WIB
tetap bersekolah disini. Pada-
bisa
menyekolahkan
FOTO: ISTIJAR
Para siswa yang terlantar, tidak bisa masuk Sekolah.
hal, saya ingin anak saya terus
FOTO: ISTIJAR
Sebelumnya, kepala sekolah
didikan Menengah Dinas Pendid-
SLTP 03 Kaway XVI dijabat oleh
ikan Aceh Barat. Menurut Tham-
Lantaran keadaan ini terus
Hasan Basri Spd. Namun entah
ren, pernah dia mendapatkan in-
terjadi, pernah suatu ketika
alasan apa, Hasan Basri dimu-
formasi bahwa Marjuki dan para
masyarakat sekitar marah. Pi-
tasi ke sekolah lain, dan di-
guru sering bolos mengajar. Set-
hak sekolah ditegur. Tetapi
gantikan oleh Marjuki. Menurut
keucik
elah itu, pihak Dinas Pendidikan
hasilnya, tetap saja para guru
setempat, sebagai kepala
menegurnya. Saya sudah kata-
dan kepala sekolah sering bo-
sekolah, Marjuki memiliki kewa-
kan kepada Marjuki, bahwa dia
los. Saya sudah tegur kepala
jiban untuk mengaktifkan proses
memiliki kewajiban untuk men-
sekolah. Tetapi alasan kepala
belajar-mengajar. Bukan malah
gelola sekolah di sana, ujarnya.
sekolah, jaraknya jauh, ujar
sebaliknya. Selama pak Hasan
Namun Thamren mengakui,
Lidan, Keucik setempat.
yang menjadi kepala sekolahnya,
bahwa terganggunya proses be-
bersekolah, ujarnya.
Sebenarnya untuk standar
meski waktu dulu masih konflik,
lajar -mengajar lantaran para
tingkat desa atau gampong, fa-
sekolah ini tetap aktif, bahkan
guru sering bolos terjadi sejak
silitas sekolah cukup memadai.
terbilang bagus prestasinya. Tetapi
proses mutasi kepala sekolah.
Setidaknya, di desa ini ada dua
setelah Marjuki, malah sebalikn-
Awalnya, Marjuki menduduki
sekolah, yakni SD dan SMP.
ya, ujarnya.
Kepala Sekolah di SLTP Peunaga
Karena itu, kedua sekolah
Anehnya, pihak Dinas Pen-
Cut Ujong, Meurebo. Namun
tersebut menjadi harapan bagi
didikan Aceh Barat hanya
karena terjadi mutasi, maka
pendidikan anak-anak di desa
mengetahui Marjuki dan para
Marjuki dipindahkan ke SLTP 03
itu. Tak heran, jika terjadi se-
guru SLTP 03 Kaway XVI itu ak-
Kaway XVI. Tetapi meski telah
suatu pada sekolah, masyarakat
tif mengajar. Hal itu dilihat dari
mutasi, Marjuki tetap menjabat
tidak tinggal diam. Salah satu-
laporan kegiatan yang diterima
sebagai kepala sekolah di Peuna-
nya, kurangnya berfungsi seko-
Dinas Pendidikan dari sekolah
ga, Cut Ujong, ujarnya. Agar
lah tersebut. Menurut
SLTP 03 Kaway XVI. Yang kami
kondisi ini tidak berlarut-larut,
setempat, kondisi kurang ber -
tahu mereka (para guru) aktif
Dinas Pendidikan berjanji untuk
fungsinya sekolah SLTP terse-
mengajar. Kami malah tidak
menyelesaikan masalah yang
but terjadi sejak 6 bulan lalu
tahu, kalau para guru itu rajin
merugikan anak didik ini. Ben-
atau setelah adanya mutasi ke-
bolos, ujar Drs Thamren, Kepa-
tuknya, Kami akan menegur
pala sekolah.
la Seksi Kurikulum Bidang Pen-
kembali Marjuki, ujarnya. ***
keucik
Nasib Serupa di Sekolah Dasar Malang betul masyarakat yang tinggal di daerah terpencil. Selain luput dari perhatian pemerintah, seringkali juga tidak memiliki sarana-prasarana yang memadai. Salah satunya sekolah. Namun anehnya, di Desa Sumur Batu ini, sarana sekolah ada. Tetapi gurunya malah sering bolos. Itu juga terjadi di Sekolah Dasar setempat. Untuk SD ini, bangunan fisiknya malah lebih memprihatinkan. Ketika JROH menyambangi lokasi itu, terlihat bangunan sekolah dibiarkan terbengkalai. Sebagian besar ruangan kelas sudah tidak bisa terpakai. Lantai dan langit-langitnya sudah rusak. Hal sama juga terlihat pada fasilitas sekolah, seperti kursi dan papan tulis. Sebagian besar sudah tidak ada. Menurut warga setempat yang menyekolahkan anaknya di SD tersebut, dalam seminggu, hanya satu atau dua hari saja anaknya mendapatkan pelajaran dari para guru. Selebihnya, ya terpaksa libur. “Karena tidak ada guru,” ujar Bustamam, warga setempat. Padahal, dia dan warga lainnya sangat berharap sekolah dasar itu aktif. “Saya ingin anak saya belajar dan menjadi
pintar. Tetapi kalau kondisinya para gurunya sering bolos, anak saya harus sekolah di mana,” keluhnya. Sering bolosnya para guru di SD Kuta Baroh juga diakui Dinas Pendidikan Aceh Barat. “Ya kami tahu. Alasan para guru karena jauh,” ujar
Kondisi SD Kuta Baroh.
Drs Thamren, Kepala Seksi Kurikulum Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Aceh Barat. Sebagian besar guru bertempat tinggal di Meulaboh, dimana jaraknya sekitar 30 KM dari desa ini. Duh nasib. ***
FOTO: ISTIJAR
HALAMAN 15
Terdampar Hingga di Myanmar Banyak kisah memilukan dalam pembagian boat dari Departemen Sosial untuk nelayan di Aceh Barat. Salah satunya kisah Hermawi dan tiga ABK. Mereka terdampar hingga perairan lepas Myanmar. Karena tak ada kabar, mereka sempat dinyatakan tewas oleh pihak keluarganya. Oleh: M Istijar/ Gerak Aceh Barat INGGU
M
pagi sepuluh
bulan lalu, Hermawi
cul gelombang besar. Hujan
ya senang bukan kepalang. Dia
turun disertai petir. Kondisi
berenang sekuat tenaga untuk
menjadi sangat menakutkan.
menggapai daratan. Tetapi say-
Suasan menjadi gelap, ujar
ang, di pulau itu tidak ada ke-
Hermawi.
hidupan. Tidak ada tetumbuhan
(30) bersama tiga
Hampir satu jam Hermawi
yang hidup. Hanya pasir dan be-
awak kapal (ABK)
dan tiga ABKnya bertarung
batuan karang saja. Meski
yakni Bustami, Fen-
melawan gempuran gelombang
demikian, semangat mempertah-
di dan Yadi Zamar mempersiap-
ombak. Hantaman ombak yang
ankan hidup Hermawi dan tiga
kan semua peralatan melaut.
dasyat ke boat Hermawi mem-
ABKnya itu besar.
Selain memoles boat pemberi-
buat boat oleng. Mesin boat
Semangat hidup yang besar
an Departemen Sosial (Depsos),
mati. Air laut masuk ke dalam
membuat Hermawi berpikir ter-
semua perlengkapan nelayan
boat. Karena tidak kuat mena-
us untuk bisa bertahan. Makan-
dan logistik pun tidak lupa
han ombak, papan-papan boat
an
dicek. Maklum, sekali melaut,
pecah. Boat bocor dan terbelah
tenggelam di tengah laut ber -
Hermawi menghabiskan waktu
dua. Perlahan-lahan boat te-
sama boatnya. Tidak ada yang
sekitar satu minggu.
nggelam. Saat itu, yang ada di
bisa dimakan. Semua hanya
pikiran Hermawi hanya dua;
batu, ujarnya. Jiwa nelayan
hidup atau mati.
membuat Hermawi tidak keha-
Setelah semua dianggap komplit. Perlahan-lahan Hermawi
yang
dimilikinya
telah
melepas tali pengikat boat dari
Menurut Hermawi, setelah
bisan akal untuk mencari se-
pelabuhan TPI (Tempat Penjua-
boat tenggelam, dia hanya men-
suatu yang bisa dimakan. Yang
lan Ikan) Meulaboh, Aceh Bar -
gandalkan sebatang kayu boat
ada saat itu hanya kepiting.
at. Boat tersebut bermesin
yang patah. Sebagai pawang,
Dari pada tidak ada makanan,
Chiang Chay, produk China,
dirinya memiliki kewajiban un-
akhirnya kepiting yang dima-
dengan kekuatan mesin 6 GT.
tuk menyelamatkan tiga ABKn-
kan, ujarnya. Tetapi jangan
Perlahan-lahan boat yang diberi
ya. Saat itu kita langsung ber -
dibayangkan kepiting matang.
nama KM Pinoqio itu, menelu-
pegangan erat satu sama lain.
Kepiting yang dimakan hanya
suri perairan laut Barat Aceh.
Sempat satu ABK lepas, terus
kepiting mentah. Setelah di-
Saat itu, cuaca terbilang cer -
langsung saya tarik, sehingga
tangkap, oleh mereka, kepiting-
ah. Tidak ada tanda-tanda akan
kembali berpegangan tangan,
kepiting itu dipecahkan. Kemu-
ada gelombang besar.
ujar Hermawi.
dian dagingnya dijemur hingga
Sebagai pawang (kapten)
Setelah beberapa jam, hujan
boat, Hermawi terus meyakin-
akhirnya reda. Air laut kemba-
kan tiga ABKnya dalam men-
li normal. Karena boatnya
garungi lautan lepas guna
Hermawi diatas Boat miliknya.
FOTO: ISTIJAR
kering. Setelah kering baru di-
orang melayu. Jadi komunika-
mulai memproses pembebasan
makan.
si yang kami lakukan meng-
Hermawi dan tiga ABKnya.
Lebih mengharukan lagi,
gunakan bahasa melayu, ujar -
Waktu proses tersebut laman-
tenggelam, Hermawi dan tiga
untuk minum, mereka hanya
nya. Setelah ditanya sana-sini,
ya hampir tiga bulan. Memasu-
menangkap ikan. Hari pertama
ABKnya terapung di tengah laut.
mengandalkan air hujan. Car -
mereka dibawa ke kantor imi-
ki bulan ke tujuh, akhirnya
dilalui dengan selamat. Gelom-
Dia tidak mengetahui di mana
anya? Setiap hujan, air kami
grasi Myanmar. Hermawi juga
Hermawi mendapatkan paspor
bang pasang tidak terjadi. Laut
posisinya saat itu. Dia hanya
tampung dengan baju. Setelah
tidak mengetahui persis nama
dari kedutaan besar Indonesia
pantai Barat Aceh tenang. Hari
mengikuti kemana arus ombak
itu kami minum, ujarnya. Dari
daerahnya. Di sini, keempat
di Myanmar. Setelah itu baru
kedua, Hermawi melewati ujung
bergerak.
Jangan tanya per -
hari ke hari, mereka menanti
nelayan Aceh Barat ditahan
kami dibebaskan dan tinggal di
pulau Sabang. Saat itu dia be-
soalan lapar dan haus. Yang
keajaiban Tuhan. Seperti seor -
hampir selama enam bulan.
kantor kedutaan menunggu
rada di laut pantai Timur Aceh.
ada saat itu kami hanya pasrah,
ang tahanan menanti pembe-
Alasannya karena tidak memi-
proses pemulangan ke Aceh,
Saat itu pun perasaan buruk
ujarnya. Itu terjadi sehari penuh.
basan, setiap hari dia gores
liki paspor. Layaknya seorang
ujarnya.
tidak melintas dibenaknya. Set-
Siang keesokan harinya, Her -
dinding batu dengan angka.
tahanan imigrasi, mereka tidak
Setelah waktu yang ditentu-
elah menjelang siang, tiba-tiba
mawi melihat ada daratan. Ben-
Dimana sebagai penunjuk wak-
diperbolehkan keluar dari ruang
kan, akhirnya Hermawi dan
cuaca tidak bersahabat. Air
tuknya pulau kecil. Secercah
tu yang telah dilaluinya. Kon-
tahanan.
ABK-nya mendapatkan tiket
laut yang awalnya tenang tiba-
harapan untuk bisa bertahan
disi itu dialami mereka selama
tiba berubah 180 derajat. Mun-
hidup tiba-tiba muncul. Hatin-
hampir satu bulan tiga hari.
FOTO: ISTIJAR
Setelah hampir tiga bulan
pulang ke Aceh. Lanjur yang
mendekam di kantor tahanan
ditempuh adalah lewat laut dan
Menanjak hari berikutnya,
imigrasi Myanmar, datang petu-
udara. Kami dari Myanmar
secercah harapan datang. Tan-
gas dari kantor kedutaan besar
naik kapal laut turun di Pinang
pa disengaja, kapal patroli an-
Indonesia. Hermawi menjelas-
Malaysia. Setelah itu baru naik
gkatan laut Myanmar meng-
kan semua peristiwa yang dial-
pesawat ke Aceh, ujarnya. Set-
hampiri pulau yang didiami
ami kepada petugas tersebut.
elah dua hari perjalanan, Her -
Hermawi cs. Beruntung satu
Setelah mendapatkan penjela-
mawi cs bisa kembali ke kelu-
dari beberapa polisi patroli itu
san, akhirnya petugas imigrasi
arganya di Aceh Barat. ***
Sempat Dianggap Tewas
TERDAMPARNYA
Hermawi di perairan Myan-
percaya suaminya masih hidup. Namun lant-
mar merupakan duka bagi keluarganya. Istri,
aran tidak ada kabar hingga memasuki bulan
Marliana (26) dan dua anaknya, Putri Salsabi-
ketujuh, Marlina menganggap suaminya itu
lah (2) serta Eva Efiana (10) sangat terpukul.
telah meninggal dunia. Anggapan telah men-
Marliana menceritakan, selama terdamparn-
inggal suaminya itu semakin kuat setelah para
ya suaminya itu, dia harus banting tulang un-
nelayan Aceh Barat memberikan bantuan. Ada
tuk menghidupi kedua anaknya. Semua pe-
berupa uang dan sembako.
kerjaan yang mampu dikerjakan dan bisa
Saat itu, saya sempat berkeinginan untuk
menghasilkan uang diambil. Karena saya
mengadakan tahlilan (pengajian), ujarnya
bergantung pada suami. Setelah suami din-
kepada JROH. Namun entah mengapa tahli-
yatakan hilang, saya bingung. Saat itu saya
lan tidak dilakukannya.
hanya bisa jadi tukang cuci, ujarnya.
Setelah sekian lama menunggu kepastian,
Jangan ditanya berapa penghasilan Marli-
Marlina mendapat kabar bahwa suaminya
na dari buruh nyuci tersebut. Hanya mampu
masih hidup dan masih berada di Myanmar.
untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Yang
Saat itu saya senang banget. Tetapi juga bin-
menjadikan Marlina pening kepala adalah, bi-
gung. Bagaimana cara untuk bisa memulang-
aya sekolah Eva. Maklum Eva sudah kelas 5
kan suami saya, ujarnya. Setelah menunggu
SD. Untuk menutupi biaya sekolah itu, Mar -
hampir satu minggu, akhirnya Hermawi bisa
lina menjual semua perhiasannya. Mulai dari
kembali ke Tanah Air dengan selamat berte-
kalung, anting dan cincin. Saat itu, dia masih
mu keluarganya. ***
CMYK HALAMAN 16
Belasan Siswa Dua Tahun Belajar di Tenda
S
ELAIN minimnya fasilitas, sekolah ini juga kekurangan guru. Jumlah guru yang ada hanya lima orang. Satu guru berstatus pegawai negeri. Sisanya guru honorer. Sebanyak 17 siswa MIN Arongan di Desa Drien Rampak, Kecamatan Arongan Lambalek, Aceh Barat, terpaksa belajar di tenda dan berlantaikan tanah. Kondisi memprihatinkan ini berlangsung sejak tsunami melanda dua tahun silam. Kondisi Madrasah Ibtidaiah Negeri (MIN) Arongan di Aceh Barat sangat memprihatinkan sejak digempur tsunami pada 26 Desember 2004. Tempat belajar mereka saat ini hanya berupa tenda bekas para pengungsi, bantuan dari Komisi Tinggi PBB untuk Urusan Pengungsi (United Nation High Committee for Reffuge/UNHCR). Jangan tanya ada pemisahan ruangan untuk setiap jenjang kelas. Pemisahan ruang hanya sebatas kursi dan meja tempat mereka belajar saja. Jika hujan besar turun dari langit, sudah bisa ditebak, tempat belajar-mengajar itu bocor dan lantai tanah digenangi air. Tak ayal, semua siswa berharap agar setiap hari sekolah, hujan tidak turun di lokasi tempat mereka belajar. “Ya, kami hanya pasrah saja,” ujar Farida SAg, kepala MIN tersebut kepada Jroh, Senin lalu. Farida bercerita, lantaran minimnya fasilitas belajar di MIN tersebut, semakin hari jumlah murid di sekolah itu makin menurun. Sebelumnya ketika beberapa saat tsunami melanda, jumlah siswa masih tercatat 129 siswa. Namun, setelah dua tahun tsunami, jumlahnya kini hanya tinggal 17 siswa. “Jadi setiap kelas hanya ada dua hingga empat orang siswa,” ungkap Farida. Pernah suatu ketika tenda sekolah mereka “diobrak-abrik” kawanan sapi. Selain ruang belajar jadi berantakan, juga dipenuhi kotoran sapi. “Setelah itu baru kami pagari dengan kawat berduri di sekeliling tenda agar sapi tidak masuk ke dalam tenda,” tuturnya. Selain minimnya fasilitas, sekolah ini juga kekurangan guru. Jumlah guru yang ada hanya lima orang. Satu guru berstatus pegawai negeri. Sisanya guru honorer. Bukan tanpa usaha para guru untuk meminta bantuan agar bangunan sekolah itu bisa segera dibangun. Sudah beberapa kali pihak Departemen Agama (Depag) atau Dinas Pendidikan Aceh Barat mendatangi mereka, tetapi belum ada kepastian. “Ya mereka hanya bilang sabar aja dulu,” ujar Farida. Pernah suatu ketika UNHCR menjanjikan kepada mereka untuk membangunkan gedung sekolah. Tetapi hingga saat ini belum ada realisasinya. Untuk pindah ke lokasi yang lebih bagus, pihak sekolah pernah ditawari oleh pihak kecamatan setempat. Namun, hasilnya tetap saja: hanya tinggal janji semata. Setelah dua tahun siswa di MIN itu belajar di tenda seadanya itu, pihak Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias menawarkan proses pembangunan gedung sekolah. Tawaran itu di desa tetangga: Alue Bata. Masih wilayah administrasi Kecamatan Arongan Lambalek. Sayangnya, proses pembangunan tersebut tidak jelas waktunya. Pihak sekolah pun tidak diberi tahu mengenai kepastian pembangunan gedung sekolah itu. “Dari keterangan yang kami peroleh, saat ini baru proses tender,” ujar Farida. Ketidakjelasan itu, membuat proses belajar-mengajar para siswa MIN Arongan terus dilanjutkan di bawah tenda yang alakadarnya. Kita khawatir, mutu yang dicapai kelak pun alakadarnya juga. ■ m. istijar
