Sekretariat : Jl. Ciumbuleuit No. 94 Bandung Tlp. : (022) psw. 107 Fax : (022) ,

A

MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN KETETAPAN MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN No. 07/MPM/IX/2015 TENTANG PENGKLASIFIKASIAN ASPIRASI

Menimbang

: a. bahwa salah satu kewajiban lembaga di dalam PM UNPAR adalah memperjuangkan aspirasi mahasiswa sesuai fungsi dan kedudukan. b. bahwa aspirasi dalam PM UNPAR masih dirasa terabaikan sehingga dibutuhkan kejelasan dan koordinasi antar lembaga di dalam PM UNPAR. c. bahwa untuk memberikan dasar hokum dan pedoman yang pasti bagi setiap lembaga di dalam PM UNPAR dalam mewujudkan tertib penindaklanjutan aspirasi.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.155/U/Kep/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi; 3. Statuta Universitas Katolik Parahyangan 2005; 4. Peraturan Rektor Universitas Katolik Parahyangan No.III/PRT/2008-01/04 tentang Organisasi Kemahasiswaan; 5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persatuan Mahasiswa Unversitas Katolik Parahyangan periode 2015/2016; 6. Ketetapan Majelis Perwakilan Mahasiswa No. 04/MPM/VII/2015 tentang Penjatuhan Sanksi.

-------------------------------------------- MEMUTUSKAN -------------------------------------------Menetapkan :

KETETAPAN UNIVERSITAS

MAJELIS

PERWAKILAN

KATOLIK

PARAHYANGAN

MAHASISWA TENTANG

PENGKLASIFIKASIAN ASPIRASI

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Sekretariat : Jl. Ciumbuleuit No. 94 Bandung 40141 Tlp. : (022) 2032655 psw. 107 Fax : (022) 2031110, E-mail : [email protected]

A

MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN Pasal 1 (1) Pengklasifikasian adalah proses penyusunan secara sistematis dan terpadu. (2) Aspirasi adalah harapan, kehendak, dan kebutuhan mahasiswa di dalam lingkup Universitas Katolik Parahyangan. (3) Penindaklanjutan adalah tanggapan terhadap aspirasi dalam bentuk eksekusi, penolakan atau koordinasi dengan lembaga lain sesuai dengan fungsi dan kedudukannya. (4) Pemberi aspirasi adalah anggota PM UNPAR dan/atau lembaga dalam PM UNPAR. (5) Penindak lanjut aspirasi adalah lembaga yang berfungsi dan berkedudukan sesuai dengan aspirasi yang bersangkutan. (6) Majelis Perwakilan Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan yang selanjutnya disingkat dengan MPM UNPAR adalah lembaga tertinggi dalam Persatuan Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan yang memiliki fungsi legislasi dan yudisial. (7) Lembaga Kepresidenan Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan yang selanjutnya disingkat dengan LKM UNPAR adalah lembaga eksekutif tertinggi di dalam Persatuan Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan. (8) Himpunan Mahasiswa Program Studi Universitas Katolik Parahyangan yang selanjutnya disingkat dengan HMPS UNPAR adalah lembaga eksekutif yang menjadi wadah untuk menghimpun mahasiswa dari program studi. (9) Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan yang selanjutnya disingkat UKM UNPAR adalah lembaga eksekutif yang menjadi wadah kegiatan dan kreasi mahasiswa Unpar dalam bidang minat, bakat, dan kegemaran di tingkat Universitas. (10) Pihak Universitas adalah rektor beserta jajarannya. (11) Pihak Fakultas adalah dekan beserta jajarannya. (12) Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat oleh Yayasan Universitas Katolik Parahyangan untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

Bagian kedua Kedudukan lembaga berwenang

Pasal 2 (1) MPM UNPAR berkewajiban untuk menindaklanjuti: a. aspirasi yang berkaitan dengan regulasi tingkat Universitas; b. kebutuhan pemberi aspirasi yang perlu disampaikan kepada pihak Universitas. (2) Ketentuan yang ada di dalam ayat (1) huruf b tidak meliputi ranah kegiatan kemahasiswaan. (3) MPM UNPAR dapat menerima aspirasi di luar ketentuan ayat (1) untuk selanjutnya dikoordinasikan dengan lembaga yang berwenang.


A

MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

Pasal 3 (1) LKM UNPAR berkewajiban untuk menindaklanjuti aspirasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan di tingkat Universitas. (2) LKM UNPAR dapat menerima aspirasi di luar ketentuan ayat (1) untuk selanjutnya dikoordinasikan dengan lembaga yang berwenang.

Pasal 4 (1) HMPS UNPAR berkewajiban untuk menindaklanjuti: a. aspirasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan dan regulasi di tingkat Fakultas dan/atau Program Studi; b. kebutuhan pemberi aspirasi yang perlu disampaikan kepada pihak Fakultas. (2) HMPS UNPAR dapat menerima aspirasi di luar ketentuan ayat (1) untuk selanjutnya dikoordinasikan dengan lembaga yang berwenang.

Pasal 5 (1) UKM UNPAR berkewajiban untuk menindaklanjuti aspirasi yang berkaitan dengan minat, bakat, dan kegemaran sesuai dengan bidangnya di tingkat Universitas. (2) UKM UNPAR dapat menerima aspirasi di luar ketentuan ayat (1) untuk selanjutnya dikoordinasikan dengan lembaga yang berwenang.

Bagian ketiga Bentuk-Bentuk Aspirasi

Pasal 6 Bentuk-bentuk aspirasi meliputi: a.

akademik;

b.

sarana dan Prasarana;

c.

kinerja pihak Universitas, pihak Fakultas, dan tenaga kependidikan;

d.

kegiatan Kemahasiswaan;

e.

pembentukan lembaga;

f.

keuangan;

g.

dan lain lain.


A

MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN Pasal 7 Tidak termasuk aspirasi apabila bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan yang berlaku di lingkungan UNPAR.

BAB II PROSEDUR, JANGKA WAKTU, DAN PENINDAKLANJUTAN

Pasal 8 (1) Penerima aspirasi dapat menerima aspirasi baik secara lisan maupun tertulis. (2) Penerima aspirasi yang menerima aspirasi secara lisan harus menuliskan aspirasi tersebut sebagai laporan penerimaan aspirasi. (3) Jangka waktu penindaklanjutan aspirasi dimulai sejak tanggal aspirasi diterima.

Pasal 9 (1) Pihak penerima aspirasi yang sesuai kewenangannya diwajibkan menindaklanjuti aspirasi selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak aspirasi diterima. (2) Pihak penerima aspirasi di luar kewenangannya wajib melakukan koordinasi kepada pihak yang berwenang selambat-lambatnya 2 hari kerja sejak aspirasi diterima. (3) Pihak yang berwenang wajib menindaklanjuti aspirasi yang dikoordinasikan selambatlambatnya 7 hari kerja sejak terjadi koordinasi. (4) Apabila terjadi koordinasi sebagaimana diatur dalam ayat (2), pihak penerima aspirasi wajib menginformasikan kepada pemberi aspirasi bahwa aspirasi terkait telah dikoordinasikan dengan pihak lain.

Pasal 10 (1) Penerima aspirasi wajib menginformasikan hasil penindaklanjutan aspirasi kepada pemberi aspirasi paling lambat 2 hari kerja sejak aspirasi. (2) Aspirasi yang berdampak kepada khalayak umum wajib dipublikasikan melalui media massa, media sosial, dan/atau forum terbuka.

BAB III KETENTUAN SANKSI


A

MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN Pasal 11 (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam ketetapan ini dapat dikenakan sanksi berupa: a. teguran lisan; b. Surat Peringatan 1; c. Surat Peringatan 2; d. pembekuan; e. Surat Peringatan 3; dan f. pembubaran. (2) Mekanisme pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur berdasarkan Ketetapan Majelis Perwakilan Mahasiswa No.04/MPM/VII/2015 tentang Penjatuhan Sanksi.

BAB IV ATURAN TAMBAHAN Pasal 12 Ketentuan dalam ketetapan ini, tidak membuat para pihak dilarang untuk saling membantu dalam menindaklanjuti aspirasi.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13 Segala mekanisme yang belum diatur dalam Ketetapan MPM UNPAR No. 06/MPM/VIII/2015 akan diatur oleh lembaga yang bersangkutan, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan lain yang berlaku di lingkungan UNPAR.

BAB VI PENUTUP

Pasal 14 Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


A

MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN Ditetapkankan di Bandung, Tanggal 8 September 2015


Ketua Majelis Perwakilan Mahasiswa

Muhamad Yodi Nugraha 2012200188


A

MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN PASAL PENJELAS ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 1 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelas Ayat (8) Cukup jelas Ayat (9) Cukup jelas Ayat (10) Cukup jelas Ayat (11) Cukup jelas Ayat (12) Cukup jelas

Pasal 2 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Yang dimaksud dengan kegiatan kemahasiswaan adalah kegiatan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab lembaga eksekutif sesuai kedudukannya. Ayat (3) Cukup jelas


A


Pasal 3 Ayat (1) Ketentuan dalam ketetapan MPM UNPAR ini, tidak membuat para pihak dilarang untuk saling membantu dalam menindaklanjuti aspirasi. Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 4 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas


Pasal 6 Cukup jelas

Pasal 7 Cukup jelas

Pasal 8 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas


A

MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN Pasal 9 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas



Pasal 12 Cukup jelas




Sekretariat : Jl. Ciumbuleuit No. 94 Bandung Tlp. : (022) psw. 107 Fax : (022) ,

Recommend Documents