PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
KECAMATAN CIKANCUNG Jalan Raya Cinangka – Ciluluk No. 06 Cikancung Bandung 40396 Telp/Fax (022) 7948228
PERWWWWWRPP PERATURAN CAMAT CIKANCUNG NOMOR : 050/Kep. 09/III/Kec/2014 TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN CIKANCUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2010-2015 CAMAT CIKANCUNG KABUPATEN BANDUNG Menimbang
Mengingat
: a.
bahwa untuk menjabarkan lebih lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra)
b.
bahwa berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat 14 UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
c.
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung 2005-2025.
: 1.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Bersih yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
1
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10 .
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004, tentang Transparansi dan Partisifasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);
11 .
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007, tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
12 .
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007, tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kebupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007, tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 12);
13 .
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007, tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 21);
2
14 .
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2007, tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 22);
15 .
Peraturan Daerah Kabuoaten Bandung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Tahun 2007 sampai Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 seri 3);
MEMUTUSKAN
Menetapkan
:
PERATURAN STRATEGIS
CAMAT CAMAT
CIKANCUNG
TENTANG
RENCANA
CIKANCUNG
KABUPATEN
BANDUNG
Kecamatan
Cikancung
Kabupaten
TAHUN 2010-1015 PERTAMA
:
Rencana
Strategis
Bandung
Tahun
2010-2015
adalah
sebagaimana
telah
dinyatakan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan
dari
Peraturan
Camat
Cikancung
Cikancung
Kabupaten
Kabupaten Bandung ini. KEDUA
:
Rencana
Strategis
Kecamatan
Bandung Tahun 2010-2015 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA memuat visi, misi, strategis, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung serta berpedoman kepada RPJM Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2002-2025. KETIGA
:
Peraturan Camat Cikancung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Cikancung Pada tanggal : 30 Januari 2014 CAMAT CIKANCUNG,
3
MAKSUM, S.Sos Pembina Tk.I NIP. 19640722 198403 1 002
KATA PENGANTAR
Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Allah S.W.T yang telah memberi rahmat karunia-Nya atas terselesaikannya Penyusunan Rencana trategis SKPD Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015. Rencana Strategis Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015 adalah sebagai implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunan Renstra Kecamatan Cikancung ini berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025. Rencana
Strategis
Kecamatan
Cikancung
pada
hakikatnya
adalah
komitmen bersama yang lahir dari nilai dan norma organisasi melalui proses dan pemahaman
yang
menerus) dan
bersifat
dilakukan
incremental
berdasarkan
(senantiasa sudut
meningkat
pandang
tentang
dan
terus
apa
yang
diharapkan di masa depan. Rencana Strategis Kecamatan Cikancung ini, semoga menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi para karyawan Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung,
didalam melaksanakan tugas Pokok dan
fungsinya. Amin.
CAMAT CIKANCUNG,
4
MAKSUM, S.Sos Pembina Tk.I NIP. 19640722 198403 1 002
DAFTAR
ISI
DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Dasar Hukum Penyusunan C. Hubungan Antar Dokumen D. Sistematis Penulisan E. Maksud dan Tujuan BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH A. Aspek Geografi dan Demografi B. Aspek Kesejahteraan Masyarakat C. Aspek Pelayanan Umum D. Aspek Daya Saing Daerah BAB III ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS A. Permasalahan Pembangunan B. Isu Strategis BAB IV PENYAJIAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN A. VISI B.
MISI
C. Tujuan dan Sasaran BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BAB VI PENETAPAN INDIKATOR KINERJA BAB VII P E N U T U P
5
BAB I PENDAHULUAN
A.
LATAR BELAKANG Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 7
Tahun
2001
tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung, yang dalam implementasinya telah mengalami perubahan paradigma yaitu berubahnya pola sentralisasi kekuasaan. Hal ini mengandung arti bahwa tanggungjawab aparat akan lebih besar sebagai dampak dari pola desentralisasi yang lebih meningkatkan peran aparat daerah untuk mencapai tujuan. Selanjutnya untuk lebih meningkatkan pelaksanaan otonomi daerah, dikeluarkan SK Bupati Bandung No. 41 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Wilayah Kabupaten Bandung, dalam pasal 3 tercantum bahwa camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Bupati untuk menangani sebagian urusan OTDA dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi pengkoordinasian : -
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
-
Upaya Penyelenggaraan Ketentraman, dan Ketertiban Umum
-
Penegakan Peraturan Perundang-Undangan
-
Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
-
Penyelenggaraan pemerintah tingkat kecamatan
-
Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan
-
Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa/kelurahan.
Berdasarkan Keputusan Bupati Bandung No. 60
Tahun
2011 tentang
Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat, kewenangan camat sebagaimana ketentuan pada Bab
II
pasal 2 dan 3 kewenangan camat
berasal dari kewenangan kabupaten yang merupakan kewenangan Bupati, kemudian disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi kecamatan, meliputi 25 bidang dan 356 rincian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat yaitu : 1. Bidang Pendidikan 2. Bidang Kesehatan
6
3. Bidang Lingkungan Hidup 4. Bidang Pekerjaan Umum 5. Bidang Penataan Ruang 6. Bidang Perencanaan Pembangunan 7. Bidang Perumahan 8. Bidang Kepemudaan dan Olah Raga 9. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 10.Bidang Kependudukan dan Catata Sipil 11.Bidang Ketenagakerjaan 12.Bidang Ketahanan Pangan 13.Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 14.Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 15.Bidang Perhubungan 16.Bidang Komunikasi dan Informasi 17.Bidang Pertanahan 18.Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 19.Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 20.Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 21.Bidang Sosial 22.Bidang Kebudayaan 23.Bidang Statistik 24.Bidang Kearsipan 25.Bidang Perpustakaan B.
DASAR HUKUM PENYUSUNAN 1.
Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2.
Undang-Undang No. 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3.
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
4.
Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan
5.
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13
Tahun
2006 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah.
7
C. Peraturan Daerah No 8
Tahun
2005 tentang Tata Cara Penyusunan
Perencanaan Pembangunan Daerah.
C.
HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN Hubungan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya, yaitu selain memperhatikan
rancangan
awal
RPJMD
Kabupaten
Bandung,
juga
memperhatikan dokumen perencanaan lainnya seperti RUTR Kabupaten Bandung, maupun Desa-desa se-Kecamatan Cikancung Strata Kecamatan Cikancung dengan memperhatikan arah kebijakan umum Kabupaten Bandung untuk 5 (lima) tahun kedepan. D.
SISTEMATIS PENULISAN Sistematikan Naskah Renstra Kecamatan Cikancung 2010-2015 disusun sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN Bab ini berisi Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan Antar Dokumen, Maksud dan tujuan Kecamatan Cikancung. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH Bab ini berisi Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum dan Aspek Daya Saing Daerah Kecamatan Cikancung. BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN Bab ini berisi Kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu dan Kerangka Pendanaan Kecamatan Cikancung. BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS Bab ini berisi permasalahan pembangunan dan isu strategi Kecamatan Cikancung BAB V PENYAJIAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN Bab ini berisi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kecamatan Cikancung BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN BAB IX BAB X
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA PENUTUP
8
E.
MAKSUD DAN TUJUAN Berdasarkan hal tersebut di atas, disusun Renstra SKPD ini dengan maksud sebagai berikut : i. untuk menyiapkan rancangan dokumen RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015 yang merupakan acuan resmi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah, DPRD dan masyarakat dalam menentukan prioritas program lima tahun yang digunakan sebagai pedoman dalam rencana kerja pemerintah daerah tahunan. ii. Memudahkan seluruh jajaran aparat kecamatan dalam menilai dan memahami arah kebijakan dan program camat selama 5 (lima) tahun. Tujuan dari penyusunan Renstra SKPD yaitu : a. Merupakan bagian dari rencana strategi yang berkedudukan sebagai dokumen perencanaan di tingkat kecamatan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan sekaligus sebagai alat pengukur kinerja. b. Merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai dalam kurun waktu masa tertentu. c. Memudahkan seluruh jajaran aparat kecamatan dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu. d. Sebagai tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap SKPD.
9
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH A.
ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI Kecamatan Cikancung sebagai salah satu Kecamatan dari 31 kecamatan yang ada di wilayah kabupaten Bandung, secara topografis merupakan daerah yang relatif datar yang memiliki ketinggian antara 689 m – 1.100 m di atas permukaan laut, dengan curah hujan rata-rata 1.803 mm/tahun dengan suhu udara minimal 220C maksimal 240C. Sebagai salah satu daerah industri tekstil yang berada di wilayah Bandung Selatan,
Kecamatan
Cikancung
memiliki
jarak
orbitrasi
dari
pusat
pemerintahan Kabupaten Bandung 54 km dan dari pusat pemerintahan Propinsi Jawa Barat 35 km. Luas Wilayah Kecamatan Cikancung adalah 3.932,871 Ha yang terdiri dari 1.099,555 Ha merupakan areal sawah dan sisanya 2.833,316 Ha merupakan tanah darat, dari luas tersebut Wilayah Cikancung terbagi habis dalam 9 Desa. Secara Administrasi Kecamatan Cikancung memiliki batas – batas sebagai berikut : - Sebelah Utara : Kecamatan Cicalengka dan Rancaekek - Sebelah Timur : Kecamatan Cicalengka - Sebelah Selatan
: Kabupaten Garut
- Sebelah Barat : Kecamatan Paseh Adapun wilayah Kerja Kecamatan Cikancung sebagai Perangkat Daerah meliputi 9 Desa yang terdiri dari : 1.
Desa Mandalasari
2.
Desa Cikancung
3.
Desa Cihanyir
4.
Desa Mekarlaksana
5.
Desa Srirahayu
6.
Desa Ciluluk
7.
Desa Tanjunglaya
8.
Desa Cikasungka
10
9.
Desa Hegarmanah
dari 9 Desa tersebut terdiri dari 33 dusun, 98 RW dan 326 RT. Jumlah Penduduk Kecamatan Cikancung sampai dengan akhir Tahun 2010 tercatat sebanyak 75.068 Orang, dan 1.790 Kepala Keluarga. Untuk lebih jelasnya keadaan jumlah Penduduk Kecamatan Cikancung dapat dilihat pada tabel berikut ini :
JUMLAH RW, RT DAN PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN N O
DESA
RW
RT
LAKI-LAKI
PEREMPUA N
JUMLAH
1
Mandalasari
14
47
4.145
3.980
8.125
2
Cikancung
10
32
4.272
3.800
8.072
3
Cihanyir
12
38
3.929
4.116
8.045
4
Mekarlaksana
9
34
3.274
3.165
6.439
5
Srirahayu
13
31
4.956
4.841
9.797
6
Ciluluk
11
40
5.546
5.041
10.587
7
Tanjunglaya
12
41
5.643
4.842
10.485
8
Cikasungka
12
44
6.382
6.087
12.469
9
Hegarmanah
11
48
5.337
5.069
10.406
104
355
43.484
40.941
84.425
Jumlah
B.
KET
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Sumber penghidupan bagi penduduk adalah dari sektor pertanian, sektor industri, sektor perdagangan dan jasa. Di sektor industri menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat Cikancung, lahan pertanian berkurang sehingga penurunan produksi yang menyebabkan penduduk beralih ke sektor industri. Jumlah industri besar, menengah dan kecil sampai dengan akhir tahun 2014 sebanyak 446 buah. JUMLAH PENDUDUK MENURUT MATA PENCAHARIAN NO
MATA PENCAHARIAN
JUMLAH
1.
Petani Pemilik
4.690
2.
Petani Penggarap
6.316
3.
Buruh Tani
8.827
4.
Peternak
5.
Wiraswasta / Pedagang
6.
Pegawai Negeri
KETERANGAN
708 4.715 717 11
7.
Pegawai Swasta
8.
TNI / POLRI
9.
Pensiunan
10.
Buruh Pabrik
11.
Pekerja Lainnya
6.744 171 74 6.744 -
Dari tabel tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa penduduk Kecamatan Cikancung pada umumnya mata pencahariannya bergerak di bidang buruh pabrik dan pertanian namun sektor yang lainnya pun terus berkembang seperti industri manufaktur dan sektor jasa lainnya.
C.
ASPEK PELAYANAN UMUM Stabilitas politik di wilayah Kecamatan Cikancung sampai dengan akhir tahun 2013 cukup kondusif, hal ini ditandai dengan tidak terjadi konflik baik SARA maupun Politik Keadaan sosial masyarakat di Wilayah Kecamatan Cikancung dapat dilihat dari agama yang dianut, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sumber – sumber pembangunan dan sikap serta tingkah laku masyarakat dalam kehidupan sehari – hari. Agama mempunyai kedudukan yang penting dalam kehidupan sosial masyarakat yang mempunyai peranan dalam membentuk watak dan kepribadian, pendidikan keagamaan dilakukan oleh tokoh – tokoh agama, melalui pendidikan formal seperti madrasah maupun pendidikan non formal seperti pondok pesantren. Potensi penduduk Cikancung menurut agama yang dianut dapat dilhat pada tabel berikut ini : NO
AGAMA YANG DIANUT
JUMLAH
1.
Islam
2.
Katholik
3.
Protestan
4.
Hindu
-
5.
Budha
-
6.
Kepercayaan Kepada Yang Maha
-
83.226 170
Esa
12
Dalam Bidang Pendidikan, guna mendukung program Wajardikdas 9 Tahun di Wilayah Kecamatan Cikancung telah dilakukan berbagai kegiatan diantaranya sosialisasi program kepada masyarakat baik melalui jalur formal maupun pembinaan informal yang dilakukan kepada masyarakat. Secara umum untuk menunjang keberhasilan program di Bidang Pendidikan diperlukan sarana pendidikan baik negeri maupun swasta di Wilayah Kecamatan Cikancung dapat dilihat pada tabel berikut ini : NO
BANGUNAN
JUMLAH
1.
Jumlah SD
45 Buah
2.
Jumlah MI
5 Buah
3.
Jumlah SLTP
4 Buah
4.
Jumlah Mts.
1 Buah
5.
Jumlah SLTA
5 Buah
6.
Jumlah MA
- Buah
Berdasarkan Peraturan Daerah No. 22 Tahun 2007, tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan, maka dalam implementasinya telah mengalami perubahan paradigma yaitu berubahnya sentralisasi kekuasaan. Hal ini mengandung arti bahwa tanggung jawab aparat akan lebih besar sebagai dampak dari pola desentralisasi yang lebih meningkatkan peran aparat daerah untuk mencapai tujuan selanjutnya agar lebih meningkatkan pelaksanaan
otonomi
daerah
dengan
Peraturan
Bupati
Bandung
No. 7 Tahun 2008 tentang Rincian tugas, fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Bandung. Dalam melaksanakannya kegiatan pemerintahan dan memberikan pelayanan publik di Kecamatan Cikancung didukung oleh 9 (sembilan) desa dengan luas wilayah 3.932,871 Ha, dengan jumlah penduduk berjumlah 84.425 orang serta jumlah laki-laki 43.484 orang dan perempuan 40.941 orang.
13
BAB III ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
A.
PERMASALAHAN PEMBANGUNAN
1.
Sub Kegiatan Pembinaan Kesehatan Masyarakat Permasalahan yang masih dihadapi dalam sub kegiatan pembinaan kesehatan masyarakat adalah kesadaran masyarakat terhadap wawasan kesehatan masih rendah. Upaya-upaya yang dilakukan: Sosialisasi dan pembinaan kesehatan masyarakat, baik melalui penyuluhan, KIE maupun pertemuan lain, Memfasilitasi kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait, Memberdayakan forum kecamatan sehat dan satgas desa sehat.
2. Sub
Kegiatan
Pengembangan
Partisipasi
Masyarakat
Dalam
Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik Permasalahan yang dihadapi dalam sub kegiatan pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik,
belum
optimalnya
proses
demokratisasi
dalam
menampung
aspirasi masyaraat. Upaya-upaya yang dilakukan: Memfasilitasi pelaksanaan pra-musrenbang dan musrenbang tingkat kecamatan maupun desa, Penyelenggaraan bintek musrenbang ditingkat kecamatan dan desa, Penajaman hasil musrenbang tingkat kecamatan dan desa akan analisa kebutuhan prioritas. 3. Sub Kegiatan Peningkatan Peranserta dan Kesetaran Gender Dalam Pembangunan Permasalahan yang dihadapi dalam sub kegiatan peningkatan peranserta dan kesetaraan gender dalam pembangunan, rendahnya akses perempuan dalam kegiatan pembangunan karena faktor budaya setempat. Upaya-upaya yang dilakukan:
14
a.
Pemberdayaan kelembagaan PKK dalam setiap kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan melalui peranan pokja-pokja dalam PKK,
b.
Advokasi dan pembinaan kepada tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama.
4. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Swakarsa Permasalahan yang dihadapi dalam sub kegiatan peningkatan kapasitas aparatur dalam rangka pelaksanaan sistem swakarsa, masih rendahnya kesadaran kepatuhan hukum terhadap peraturan daerah dan produk hukum lainnya. Upaya-upaya yang dilakukan: a.
Fasilitasi
kegiatan
sosialisasi
produk-produk
hukum dengan SKPD terkait, b.
Bekerjasama dengan kapolsek dan danramil melaksanakan pembinaan kepada masyarakat,
c.
Pembinaan kepada anggota satlinmas.
5. Sub Kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa Permasalahan yang dihadapi dalam sub kegiatan pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa, belum optimalnya peran dan fungsi kelompok masyarakat. Upaya-upaya yang dilakukan: a.
Melaksanakan
pembinaan
dan, b.
Fasilitasi
kegiatan
pelatihan/pembekalan. 6. Sub
Kegiatan
Intensifikasi
dan
Eksentifikasi
Sumber-sumber
Pendapatan Daerah Permasalahan yang dihadapi dalam sub kegiatan intensifikasi dan eksentifikasi
sumber-sumber
pendapatan
daerah,
belum
optimalnya
kinerja birokrasi yang transparan. Upaya-upaya yang dilakukan: a.
Sosialisasi
dan
inventarisasi data pengembangan potensi sumber pendapatan daerah di wilayah kecamatan, b.
Melaksanakan koordinasi dengan SKPD terkait,
c.
Fasilitasi
dan
pembinaan birokrasi pelayanan publik.
15
7. Sub Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan Permasalahan yang dihadapi dalam sub kegiatan pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan, rendahnya kualitas SDM lembaga
dan
organisasi
masyarakat
pedesaan.
Upaya-upaya
yang
dilakukan: Melaksanakan pembinaan kepada lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan seperti LKMD, RT/RW, Mengadakan pelatihan dan penyegaran, penguatan kelembagaan.
8. Sub Kegiatan Pelaksanaan Keterampilan Manajemen BUMDES Permasalahan yang dihadapi dalam sub kegiatan pelaksanaan keterampilan
manajemen
BUMDES,
rendahnya
manajemen
dalam
pengelolaan BUMDES. Upaya-upaya yang dilakukan: Melaksanakan inventarisasi data keberadaan BUMDES dimasing-masing desa, Melaksanakan pembinaan dan penggalian potensi pemanfaatan sumber daya lokal/produk unggulan desa, Mengadakan pelatihan penguatan keberdayaan BUMDES. 9. Sub Kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat Permasalahan yang dihadapi dalam sub kegiatan pembinaan kelompok masyarakat, belum optimalnya peran dan fungsi kelompok masyarakat terhadap akses penyelenggaraan pembangunan. Upaya-upaya yang
dilakukan:
Melaksanakan
pembinaan
dan
fasilitasi
kegiatan
pelatihan/pembekalan kelompok masyarakat. 10.
Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat
akan Nilai-nilai Luhur Budaya bangsa Permasalahan yang dihadapi dalam sub kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Menurunnya kesadaran
kecintaan terhadap
nilai-nilai luhur budaya bangsa dan
kehidupan masyarakat. Upaya-upaya yang dilakukan: Melaksanakan inventarisasi data potensi keberdayaan lembaga seni dan budaya, Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pengembangan keberdayaan lembaga seni dan budaya.
16
11.
Sub Kegiatan Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa
Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa Permasalahan yang dihadapi dalam sub kegiatan pelatihan aparat pemerintahan desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa. Belum optimalnya kinerja dan kualitas pelayanan publik pemerintahan desa. Upaya-upaya yang dilakukan: Melaksanakan pembinaan dan penguatan keberdayaan masyarakat aparat pemerintahan desa, Melaksanakan pelatihan dan penyegaran bagi aparat pemewrintahan desa.
B.
ISU STRATEGIS Rencana strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. RENSTRA memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainagar mampu memenuhi keinginan stake holder dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, baik nasional maupun global. Analisis terhadap lingkungan organisasi, baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (strategis), kelenahan (weakness), peluang (opportunities) dan tantangan (threats) yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain bahwa RENSTRA yang disusun oleh suatu instansi pemerintah, setidaknya mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi dan mengarahkan anggota organisasi dalam mengambil keputusan dengan masa depannya, membangun obsesi dan prosedur untuk mencapainya dan menentukan keberhasilan dan kegagalannya. Dengan visi, misi dan strategis yang jelas dan tepat, maka diharapkan instansi pemerintahan akan dapat menjelaskan dengan potensi peluang dan kendala yang diharapkan.
2. Tujuan dan Sasaran Strategis
17
Strategis pencapaian tujuan dan sasaran strategis merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan program dan kegiatan dengan mempertimbangkan sumber daya organisasi dan lingkungan yang dihadapi dan akan dilakukan setiap tahunnya. a.
Terwujudnya pemberdayaan seluruh potensi masyarakat pada tahun
2014. b. Terciptanya pelayanan prima dalam pelayanan public pada tahun 2014.
3. Strategis Pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis Strategis pencapaian tujuan dan sasaran strategis merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan program dan kegiatan dengan mempertimbangkan sumber daya organisasi dan lingkungan yang dihadapi dan akan dilakukan setiap tahunnya. Dalam kurun waktu tahun 2014 program dan kegiatan yang direncanakan di Wilayah Kecamatan Cikancung adalah sebagai berikut :
18
PROGRAM 1. Pelayanan
KEGIATAN
Administrasi
Perkantoran
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan jasa kebersihan kantor 4. Penyediaan ATK 5. Barang cetakan atau penggandaan 6. Penyediaan
Komponen
Instalasi
Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 7. Penyediaan
Peralatan
dan
Perlengkapan Kantor 8. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 9. Penyediaan
Bahan
Bacaan
dan
Peraturan Perundang-Undangan 10. Penyediaan makanan dan minuman 11. Rapat-rapat
Koordinasi
dan
konsultasi Dalam daerah 12. Rapat-rapat
Koordinasi
dan
konsultasi Luar daerah 13. Penunjang
Perayaan
Hari-Hari
Bersejarah 2. Peningkatan
Sarana
dan 1. Pengadaan
Prasarana Aparatur
Kendaraan
Dinas/Operasional 2. Pengadaan Meubelair 3. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 4. Pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional 5. Rehab Sedang / Berat gedung kantor 6. Rehab Sedang / Berat Rumah Dinas Jabatan 3. Peningkatan Disiplin Aparatur
1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya. 2. Pengadaan
Pakaian
Hari-hari
Tertentu 4. Program Peningkatan Kapasitas 1. Sosialisasi Sumber Daya Aparatur
Peraturan
Perundang-
Undangan 2. Bimbingan
Teknis
Implementasi
Peraturan Perundang-Undangan 5. Program Pengembangan
19
Peningkatan 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Sistem
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung No. 7 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Bandung dan Keputusan Bupati Bandung No. 8 Tahun 2004 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bandung,
Bupati
maka
Kepada
sebagai
Camat
Dilingkungan
implementasinya
dari
Pemerintah
Kabupaten
kegiatan-kegiatan
sub-sub
kegiatan yang akan nampak pada uraian selanjutnya di dalam akuntabilitas kinerja.
20
BAB IV VISI, MISI TUJUAN DAN SASARAN Renstra Kecamatan Cikancung meliputi visi, misi kemudian penetapan tujuan dan strategi pencapaian melalui kebijakan dan program-program yang telah ditetapkan pada setiap tahunnya selama 5 (lima) tahun kedepan. Seluruh kegiatan tahunan tentunya harus mempunyai komitmen dalam upaya mewujudkan visi dan misi kecamatan. A.
Visi Dalam
melaksanakan
penyelenggarakan
kegiatan
pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan di kecamatan, Kecamatan Cikancung memiliki visi yaitu:
“Terwujudnya Masyarakat Cikancung Yang Mandiri dan Berdaya Saing. Melalui Pelayanan Prima, Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan” B.
Misi Mewujudkan visi tersebut dirumuskan ke dalam misi, jadi misi yang akan menjadi arahan dalam implementasi Kecamatan Cikancung adalah: 1.
Meningkatkan
kompetensi
dan
profesionalisme
aparatur dalam memfasilitasi pemberdayaan masyarakat, 2.
Meningkatkan
pelayanan
prima
dalam
pelayanan
publik, 3.
Memberdayakan
dan
meningkatkan
kualitas
SDM
berdasarkan iman dan taqwa. 4.
Menitikberatkan kepada Pembangunan Pedesaan Yang Berwawasan Lingkungan.
5.
Melestarikan Lingkungan Pedesaan Supaya Tetap Hijau dan Produktif.
C.
Tujuan dan Sasaran 1.
Tujuan Dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dalam pencapaian sasaran diperlukan rencana strategi berupa: a. Meningkatkan Kewibawaan Aparatur Pemerintah Kecamatan. b. Mewujudkan Pelayanan Publik dan Prima. Meningkatkan pembangunan yang berfokus. c. Meningkatkan Kualitas SDM Berlandaskan Iman dan Taqwa. d. Meningkatkan Pembangunan Pedesaan yang Berwawasan Lingkungan.
21
e. Terwujudnya Kelestarian Lingkungan Pedesaan Yang Tetap Hijau dan Produktif.
2.
Sasaran
1. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan
INDIKATOR SASARAN
SATUA N
TARGET TAHUNAN 2010
2011
2012
2013
2014
2015
- Terlaksananya Kebutuhan Alat dan Bahan Pembersih.
Jenis
34
34
38
42
46
51
- Terlaksananya Kebutuhan Alat Tulis Kantor.
Jenis
50
50
55
60
65
70
- Tersedianya Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan.
Jenis
9
-
11
13
15
17
- Terselenggaranya penyediaan makanan dan minuman rapat
Box
1.320
990
1.352
1.385
2.117
2.221
- Terselenggaranya pembayaran Sukwan
OB
24
24
24
24
24
24
- Tersedianya Suku Cadang dan Bahan Bakar Minyak
Unit
1 Mobil 6 Motor
1 Mobil 6 Motor
1 Mobil 6 Motor
1 Mobil 6 Motor
1 Mobil 6 Motor
1 Mobil 6 Motor
- Terselenggaranya Pengadaan Pakaian Hari-hari Tertentu
Stell
27
30
33
36
39
42
2. Terwujudnya Pelayanan yang Mudah, Murah, Cepat dan Akurat
INDIKATOR SASARAN
SATUA N
TARGET TAHUNAN 2010
2011
2012
2013
2014
2015
- Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan.
Jenis
12
12
14
16
18
20
- Terselenggaranya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Jenis
10
12
14
16
18
20
22
Kantor - Terselenggaranya Penyediaan Meubelair - Terselenggaranya Pelaporan Realisasi Anggaran
Jenis
2
3
4
5
6
8
Kegiata n
2
-
2
3
4
5
3. Pengimplementasian Peraturan Perundang-Undangan
INDIKATOR SASARAN
- Terselenggaranya Bimbingan Teknis Penerapan dan Penegakan Peraturan PerundangUndangan. 4. Terkendalinya
SATUA N Orang
Dampak
TARGET TAHUNAN 2010
2011
2012
2013
2014
2015
30
34
40
44
48
52
Pembangunan
Pedesaan
yang
Berwawasan
Lingkungan
INDIKATOR SASARAN
SATUA N
TARGET TAHUNAN 2010
2011
2012
2013
2014
2015
- Terselenggaranya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Kecamatan.
Orang
30
34
40
44
48
52
- Terselenggaranya Sosialisasi Bidang Ekonomi.
Orang
30
34
40
44
48
52
- Terselenggaranya Sosialisasi Bidang Agama. 5. Terjaganya Kelestarian Lingkungan Pedesaan yang Tetap Hijau dan Produktif
INDIKATOR SASARAN
- Terselenggaranya Sosialisasi Bidang Pendidikan
SATUA N Orang
TARGET TAHUNAN 2010
2011
2012
2013
2014
2015
30
34
40
44
48
52
23
- Terselenggaranya Pendataan/ Optimalisasi Monografi
BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 1.
STRATEGI 1.1 Analisis Lingkungan Sebelum menginjak pada penetapan cara yang akan ditempuh guna tercapaianya sasaran
untuk mewujudkan tujuan yang telah
ditetapkan, maka terlebih dahulu akan dilakukan análisis lingkungan guna menilai faktor-faktor yang akan mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, adapun faktor-faktor yang dimaksud adalah sebagai berikut : a.
Lingkungan Eksternal 1) Peluang •
Keberadaan UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
•
Pelibatan Masyarakat dalam proses perumusan kebijakan publik.
•
Kerjasama pembangunan antar daerah dengan Kabupaten Bandung.
•
Kerjasama dengan pengusaha swasta dalam pembangunan infrastruktur dan lingkungan kabupaten.
•
Penciptaan kebijakan yang kondusif.
•
Pembuatan
kebijakan
dalam
rangka
penataan
dan
pengembangan Pertanian dan Sektor Informal lainnya. •
Transfaransi
terhadap
produk
yang
dihasilkan
oleh
Pemerintah Kabupaten.
24
•
Adanya sumber-sumber pendanaan lainnya (diluar ABD dan APN)
yang
akan
dimanfaatkan
dalam
mendorong
pembangunan. 2) Ancaman •
Sangsi Pidana kepada Kepala Daerah dan Perangkat Daerah lainnya yang melakukan penyimpangan terhadap APBD.
•
Munculnya potensi ketidakpuasan yang mengarah kepada tindakan anarkis (sebagai potensi konflik yang tinggi)
•
Wujud kerjasama antar daerah secara lebih kongkrit dan nyata membutuhkan waktu yang relative lama.
•
Tidak adanya investor masuk.
•
Banyaknya kebijakan yang terkoreksi.
•
Inkonsistrensi
antara
perencanaan
dan
pelaksanaan
penganggaran. • c.
Faktor netralitas PNS dalam berpolitik praktis.
Lingkungan Internal 1) Kekuatan •
Memiliki kewenangan yang sangat strategis dalam bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan
•
SDM secara kuantitatif sangat memadai.
•
Tersedianya sarana prasarana kantor dalam mendukung tugas pokok dan fungsi dalam Pelayanan Masyarakat.
•
Adanya ketersediaan dana yang senantiasa mendukung tugas pokok dan fungsi Kecamatan Cikancung
•
Dimilikinya pengalaman dalam menghasilkan berbagai produk perencanaan pembangunan monitoring dan evaluasi data statistik pembangunan.
•
Dimilikinya
pengalaman
dalam
menjalankan
tugas-tugas
diluar tupoksi utama organisasi. 2) Kelemahan •
Masih kentalnya budaya PNS yang selalu menunggu perintah, kurang inovatif dan kurang kreatif.
•
Belum meratanya tingkat kopetensi SDM dalam mengemban mandat kewenangan organisasi yang sangat strategis.
25
•
Sudah tidak memadainya beberapa sarana pendukung kantor dalam menunjang kelancaran fungsi organisasi.
•
Manajemen
keuangan
organisasi
relatif
masih
kurang
terkelola secara optimal. •
Beberapat bentuk produk yang dihasilkan relativ kurang begitu berfungsi (kualitas produk yang dihasilkan relatif kurang optimal)
•
Penyampaian
rencana
tahunan
seringkali
mengalami
keterlambatan. •
Pelaksanaan fungsi pokok organisasi seringkali kurang fokus.
1.2 Penetapan Strategi Berdasarkan hasil análisis terhadap faktor-faktor lingkungan strategi yang dihadapi, maka strategi yang ditetapkan guna mewujudkan tujuan melalui pencapaian beberapan sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :
a.
Strategi integrasi kebelakang dan pengembangan produk. ♦ Penetapan strategi integrasi kebelakang dimaksudkan untuk mengandalikan sumber-sumber informasi yang akan dijadikan vahan masukan untuk penyusunan produk perencanaan, dan pengendalian tersebut harus dikelola secara konstruktif dan melembaga
tanpa
harus
mengurangi
atau
bahkan
menghilangkan kualitas partisipasi aktif warga kabupaten dalam turut memikirkan kemajuan Kabupaten Bandung. ♦ Selain itu kaitan dengan pengembangan produk adalah dimaksud untuk
memperbaiki
produk
perencanaan
yang
ada
atau
mengembangkan produk perencanaan yang baru, baik yang akan maupun tanpa dilengkapi dengan kekuatan hukum yang diharapkan dapat dijadikan pedoman/rujukan (road map) bagi Pemerintah Kabupaten Bandung sendiri. Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan Organisasi lainnya (termasuk masyarakat dan Dunia Usaha) sesuai dengan fungsi dan potensi yang dimiliki
26
untuk
dapat
terlihat
dalam
pembangunan
di
Kabupaten
Bandung. b.
Strategi Integrasi Kedepan Penetapan
strategi
integrasi
kedepan
dimaksud
untuk
mengendalikan konsistensi pelaksanaan rencana yang telah disiapkan sebelumnya,
disamping
juga
untuk
mengantisipasi
munculnya
berbagai ekses negative sebagai bentuk konsekuensi dari penerapan suatu rencana yang telah ditetapkan dan dijalankan. c.
Strategi Penguatan Ke Dalam Penetapan strategi penguatan kedalam dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi SDM baik dalam teknis perencanaan, penganggaran maupun dalam pengendalian program pembangunan menjaga kualitas dan kuantitas sarana prasarana kantor dalam mendukung
perencanaan
manajemen
keuangan
dan
pengendalian
organisasi
dalam
serta
memperbaiki
mendukung
eksistensi
organisasi.
2.
KEBIJAKAN Berdasarkan
hasil
formulasi
strategi
yang
telah
dikembangkan
dan
ditetapkan, maka kebijakan yang diletakkan adalah sebagai berikut : 1.
Kebijakan Eksternal a.
Perencanaan Menyiapan
rencana
pembangunan
daerah
yang
partisipatif
dan
responsif dengan tetap memperhatikan keserasian dan/atau keselarasan antara kepentingan local dan kepentingan yang lebih luas.
b.
Pengendalian
27
Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi dalam menjaga konsistensi pelaksanaan rencana guna mendukung pencapaian sasaran yang telah ditetapkan atau direncanakan dengan tetap mengedepankan pola koordinasi yang intensif. 2.
Kebijakan Internal a.
Kompetensi Meningkatkan
kompetensi
SDM
baik
dalam
teknis
perencanaan,
penganggaran maupun dalam pengendalian program pembangunan melalui kerjasama dengan pihak-pihak dan/atau lembaga yang memiliki kompetensi dalam mendukung tupoksi Kecamatan Cikancung. b.
Pengelolaan Keuangan Memeperbaiki manajemen keuangan organisasi dengan mendasarkan pada
prinsip
kehati-hatian,
kedisiplinan
dan
kepatuhan
terhadap
ketentuan aturan yang berlaku. c.
Sarana Prasarana Kantor Menjaga kecukupan sarana prasarana kantor baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
f. Meningkatkan KISS (Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, Sinergi) Meningkatkan koordinasi internal dengan seksi-seksi yang ada di kecamatan dan external dengan SKPD se-Kabupaten Bandung.
BAB VI PENETAPAN INDIKATOR KINERJA Penetapan Indikator Kinerja menurut tugas pokok yaitu melaksanakan Kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagaimana urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, yang berfungsi sebagai berikut : 1.
Mengkoordinasikan
kegiatan
Mengkoordinasikan
upaya
pemberdyaan masyarakat; 2.
penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; 3.
Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturanperundang-undangan;
28
4.
Mengkoordinasikan
pemeliharaan
prasarana dan fasilitas pelayanan umum; 5.
Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
6.
Membina
penyelenggaraan
pemerintahan desa dan/atau keluarahan; dan 7.
Melaksanakan
pelayanan
masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa atau Kelurahan; INDIKATOR KINERJA N O 1.
2.
3.
URAIAN Sasaran I - Terlaksananya Kebutuhan Alat dan Bahan Pembersih - Terlaksananya Kebutuhan Alat Tulis Kantor - Tersedianya Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan - Terselenggaranya Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat - Terselenggaranya Pembayaran Sukwan - Tersedianya Suku Cadang dan Bahan Bakar Minyak. - Terselenggaranya Pengedaan Pakaian Harihari Tertentu. Sasaran II - Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan. - Terselenggaranya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. - Terselenggaranya Penyediaan Meubelair. - Terselenggaranya Pelaporan Realisasi Anggaran Terselenggaranya Kegiatan Musrenbang Kecamatan dan Desa-desa setiap tahun
ALASAN
DASAR HUKUM
Sebagai penunjang Peningkatan Kualitas Pelayanan Guna Meningkatkan Kompetensi dan Profesionalisme Aparatur Dalam Memfasilitasi Pemberdayaan Masyarakat sehingga Kewibawaan Aparatur Kecamatan Meningkat
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
Untuk mewujudkan pelayanan yang Mudah, Murah, Cepat dan Akurat (Pelayanan Prima)
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
Sebagai pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan agar lebih Terarah, Tepat Sasaran, Tepat Waktu yang bersinergi baik antar sektor maupun wilayah dan mendorong pelaksanaan Pembangunan yang lebih partisipatif dan
- UU No. 25 Tahun 2004 - PP No. 8 Tahun 2008
29
berkeadilan N O 4.
URAIAN
ALASAN
DASAR HUKUM
Terselenggaranya Koordinasi baik dengan tingkat kabupaten, dengan unsur MUSPIKA dengan Kepala UPT/UPTD maupun desa. Terselenggaranya fasiltas baik dengan tingkat kabupaten, dengan unsur MUSPIKA, dengan Kepala UPT/UPTD maupun dengan desa Terselenggaranya Sosialisasi Bidang Kesehatan
Pelaksanaan Pelimpahan Keputusan sebagian kewenangan Bupati Bupati kepada Camat. Bandung No. 8 Tahun 2008
Untuk Peningkatan IPM
Pelaksanaan Pengendalian KDH
7.
Terselenggaranya Sosialisasi Bidang Pendidikan
Untuk Peningkatan IPM
Pelaksanaan Pengendalian KDH
8.
Terselenggaranya Sosialisasi Bidang Ekonomi
Untuk Peningkatan IPM
Pelaksanaan Pengendalian KDH
9.
Terselenggaranya Sosialisasi/ Mengendalikan Bintek Lingkungan Hidup Pembangunan agar tidak merusak lingkungan dan menjaga agar lingkungan pedesaan di Kecamatan Cikancung lestari, tetap hijau dan produktif Terlaksananya pemeliharaan Menjaga agar jalan tetap ringan jalan kabupaten di layak digunakan. Kecamatan Cikancung di bawah 1 KM Terlaksananya pemeliharaan Drainase/TPT di ringan dan normalisasi Kecamatan Cikancung Drainase/ TPT di Wilayah terpelihara Kecamatan Cikancung Terlaksananya Perawatan Lampu PJU Tetap nyala Tiang dan Lampu PJU Max 10 titik.
5.
6.
10 . 11 . 12 .
Pelaksanaan Pelimpahan Keputusan sebagian kewenangan Bupati Bupati kepada Camat. Bandung No. 8 Tahun 2008
13 .
Terlaksananya Pembangunan Agar jelas batas Tugu Batas Kecamatan Kecamatan Cikancung dengan kecamatan lain
14 .
Terealisasinya Target Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan KK setiap tahun Terealisasinya Target Retribusi Sewa Alat Berat (Stoom Walls) setiap tahun
15 . 16 .
Pelaksanaan Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat
Pelaksanaan Pengendalian KDH
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Keputusan Bupati No. 8 Tahun 2004
Pelaksanaan Pelimpahan Keputusan sebagian kewenangan Bupati No. 8 Bupati kepada Camat Tahun 2004
Terealisasinya Target Pelaksanaan Pelimpahan Keputusan Retribusi Ijin Mendirikan sebagian kewenangan Bupati No. 8 Bangunan (IMB) Rumah Bupati kepada Camat Tahun 2004 Tinggal 250 m² kebawah untuk jenis Usaha 150 m² kebawah setiap tahun.
30
17 .
Terealisasinya Retribusi Ijin Pelaksanaan Pelimpahan Keputusan Gangguan (HO) 200 m² sebagian kewenangan Bupati No. 8 kebawah setiap tahun. Bupati kepada Camat Tahun 2004
BAB VII PENUTUP
Renstra Kecamatan Cikancung Tahun 2010-2015 merupakan acuan bagi seluruh Unit Kerja yang ada di lingkungan Kecamatan Cikancung dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasin sehingga diharapkan dapat tercapai secara sinergi dalam pelaksanaanya. Terutama dalam mendukung sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025. Untukitu terkait dengan hal tersebut perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut : 1.
Dalam Renstra Kecamatan Cikancung 2010-2015 telah ditetapkan rumusan pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Kecamatan Cikancung dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025.
2.
Renstra Kecamatan Cikancung Tahun 2010-2015 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Camat Cikancung, dan dalam pelaksanaan sehari-hari dibantu oleh Sekretaris Camat, Kepala Seksi (Seksi Pemerintahan, Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Seksi Sosial dan Budaya, Seksi Pemeliharaan Prasarana Umum) dan Kasubag (Kepala Sub Bagian Program, Kepala Sub Bagian Keuangan, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian) yang ada dilingkungan Kecamatan Cikancung.
3.
Renstra Kecamatan Cikancung Tahun 2010-2015 harus dijadikan pedoman dalam penyiapan Rencana Kerja Kecamatan Cikancung (Renja Kecamatan Cikancung) untuk setiap tahunnya dengan tetap mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung.
4.
Dalam mendukung penyiapan Rancangan APBD Kabupaten Bandung, keberadaan Renja Kecamatan Cikancung harus dijadikan pedoman penyiapan Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Cikancung (RKA-Kecamatan Cikancung).
5.
Apabila ada kebijaksanaan Panganggaran untuk Kecamatan Cikancung dan di luar dari Renstra ini maka akan dilakukan perbaikan.
6.
Hasil pelaksanaan tahunan Renstra-SKPD Kecamatan Cikancung Tahun 2010-2015 yang tercermin dari Renja-SKPD Kecamatan Cikancung, harus dipertanggungjawabkan secara sistematis dan melembaga dengan menggunakan format pelaporan sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku.
CAMAT CIKANCUNG,
31
MAKSUM, S.Sos Pembina NIP. 19640722 198403 1 002
32
