PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH Jl. Aneka Tambang No. Telp (0511) 4770001-4770002 N0. Fax (0511) 4770009-4770008 BANJARBARU Banjarbaru, 03 Agustus 2015 Kepada Yth. Semua Pimpinan SKPD/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di – TEMPAT
SURAT EDARAN NOMOR 800/1232 -KUMKESJ.1/BKD TENTANG PENERAPAN DISIPLIN JAM KERJA DAN PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Menindaklanjuti Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 028 Tahun 2014 dan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0281/KUM/2015, dimintakan kepada Saudara (i) agar memperhatikan halhal sebagai berikut : 1. Meningkatkan efisiensi, efektifitas/produktivitas kerja, pelayanan yang lebih baik, dan disiplin PNS baik ketaatan terhadap ketentuan jam kerja, apel pagi/apel gabungan, pengisian daftar hadir, dengan melaksanakan secara konsisten sesuai ketentuan yang berlaku. 2. Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) bagi PNS dan CPNS, dapat dikenakan sanksi pemotongan apabila : a. Bagi Pejabat Struktural, dan Pejabat Fungsional : 1) tidak mengikuti apel pagi/apel gabungan tanpa kabar atau alasan yang jelas dan sah kepada atasan langsung, maka TTP-nya dipotong sebesar 2 % / orang / hari setelah dipotong pajak ; 2) tidak hadir masuk kerja tanpa kabar atau alasan yang jelas dan sah kepada atasan langsung, maka TTP-nya dipotong sebesar 3 % / orang / hari setelah dipotong pajak ; b. Bagi PNS Non Struktural, dan Non Fungsional tertentu : 1) tidak mengikuti apel pagi/apel gabungan tanpa kabar atau alasan yang jelas dan sah kepada atasan langsung, maka TTP-nya dipotong sebesar 1 % / orang / hari setelah dipotong pajak ; 2) tidak hadir masuk kerja tanpa kabar atau alasan yang jelas dan sah kepada atasan langsung, maka TTP-nya dipotong sebesar 1,5 % / orang / hari setelah dipotong pajak ;
3. TTP PNS dan CPNS berdasarkan kinerja tidak dibayarkan terhadap PNS atau CPNS yang : a. tidak hadir masuk kerja tanpa kabar atau alasan yang jelas dan sah satu bulan berturut-turut ; b. diberhentikan sementara dari jabatan Negeri ; c. telah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang, maka TTP-nya tidak dibayarkan selama tiga bulan ; d. telah dijatuhi hukuman disiplin dibayarkan selama enam bulan ;
tingkat
berat,
maka
TTP-nya
tidak
e. mengambil cuti besar atau cuti di luar tanggungan Negara ; 4. TTP PNS dan CPNS berdasarkan kinerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan oleh SKPD/Unit Kerja sebelum dimintakan pembayaran terlebih dahulu memperhitungkan sanksi pemotongannya. 5. Terhadap PNS dan CPNS yang tidak ikut apel pagi/apel gabungan, tidak masuk kerja/melanggar ketentuan jam kerja tanpa alasan yang jelas dan sah, disamping kena sanksi pemotongan TTP, juga diproses dan dikenakan sanksi/hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan yang berlaku. 6. Kepada masing-masing pimpinan SKPD/Unit Kerja agar menyampaikan laporan kepada Gubernur Kalimantan Selatan melalui Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana form yang terlampir (form 1 Rekapitulasi Tingkat Kehadiran, form 2 Sanksi Pemotongan Tunjangan Tambahan Penghasilan, form 3 Rekapitulasi Sanksi/Hukuman Disiplin). Demikian disampaikan untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
a.n. Gubernur Kalimantan Selatan Sekretaris Daerah Provinsi,
TTD MUHAMMAD ARSYADI, M.E. Pembina Utama NIP 19591022 198603 1 010
Tembusan : 1. 2. 3. 4. 5.
Menteri Dalam Negeri di Jakarta. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta. Gubernur Kalimantan Selatan sebagai laporan di Banjarmasin. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta. Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin di Banjarbaru.
(Contoh/Form 1)
REKAPITULASI DAFTAR HADIR PEGAWAI NEGERI SIPIL UNIT BULAN
NO
NAMA
: :
NIP
JABATAN
1
S
APEL PAGI
TIDAK MASUK KERJA
JUMLAH
JUMLAH
C
TL
TB
TK
I
S
C
TL
TB
TK
MELANGGAR KETENTUAN JAM KERJA JUMLAH KELUAR TERLAMBAT KANTOR PULANG MASUK PADA LEBIH KERJA JAM AWAL KERJA
1 2 .... dst
KETERANGAN IZIN SAKIT CUTI TUGAS LUAR TANPA KABAR
: : : : :
......................................................................... PIMPINAN SKPD / UNIT KERJA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NAMA PIMPINAN PANGKAT NIP.
(Contoh / Form 2) SANKSI PEMOTONGAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN DINAS/BADAN/BIRO/UNIT KERJA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN BULAN..............................................................
NO
NAMA/NIP
JABATAN
1
2
3
JUMLAH HARI 4
TIDAK APEL PAGI 2%/ORANG/HARI 1%/ORANG/HARI (Rp) (Rp) 5 6
JUMLAH HARI 7
TIDAK MASUK KERJA 3%/ORANG/HARI 2%/ORANG/HARI (Rp) (Rp) 8 9
JUMLAH (Rp) (5+8)/(6+9)
KET
10
11
JUMLAH
......................................................................... PIMPINAN SKPD / UNIT KERJA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NAMA PIMPINAN PANGKAT NIP.
( Contoh / Form 3 ) RAHASIA DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN DI LINGKUNGAN DINAS/BADAN/BIRO/UNIT KERJA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN BULAN..................................... NO 1
KEPUTUSAN PEJABAT
NO / TANGGAL
JENIS HUKUMAN DISIPLIN
2
3
4
YANG DIJATUHI HUKUMAN NAMA/NIP/GOL 5
JAB/PEG
JENIS PELANGGARAN
KET (PP YANG DILANGGAR
6
7
8
......................................................................... PIMPINAN SKPD / UNIT KERJA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NAMA PIMPINAN PANGKAT NIP.
