Sekian dan Terima Kasih. Bandung, Juli 2013 Rektor, ttd. Dr. Imam Aschuri,Ir.,M.T

Kata Pengantar Itenas sebagai institusi pendidikan tinggi bertujuan membekali seluruh mahasiswa dengan kemampuan yang mencakup aspek intelektual, emosional dan spiritual guna kesuksesan lulusan di masyarakat. Oleh karena itu, selain membekali mahasiswa dengan kompetensi di bidang kelimuan yang dipilihnya, Itenas berupaya juga mempersiapkan seorang mahasiswa menjadi insan yang mandiri serta mampu mengelola kebutuhan dirinya dengan baik. Institut telah mengembangkan pembelajaran yang komprehensif kepada mahasiswa untuk dapat digali potensinya dan dibina prestasinya, yang mencakup pengembangan kemampuan hardskill melalui Program Sistem Kredit Semester (SKS) dan softskill melalui Program Sistem Kredit Kemahasiswaan (SKK). Kedua program ini di susun dalam satu kurikulum program studi. Implementasi kurikulum setiap program studi di Itenas didukung oleh sistem dan tatakelola adminstrasi akademik, sehingga mahasiswa secara terus menerus dilatih mentaati peraturan dan prosedur administrasi akademik. Dengan demikian, melalui kegiatan yang berulang ini diharapkan lulusan Itenas memiliki watak yang mandiri, disiplin, dan mampu mengelola kebutuhan dirinya dengan baik. Sebagai langkah awal memperkenalkan Itenas secara umum dan secara khusus tentang sistem administrasi dan tata kelola akademik di Itenas, maka setiap mahasiswa baru menerima Buku Pedoman di awal Tahun Ajaran. Buku Pedoman ini bertujuan memberikan pedoman umum bagi mahasiswa baru dan sekaligus menjadi pedoman tentang tatakelola administrasi akademik selama studi di Itenas. Buku Pedoman ini disusun dalam 9 Bab yang terdiri dari ketentuan umum; falsafah, visi, misi dan tujuan; lambang dan himne institut; akreditasi program studi; organ institut; identitas mahasiwa; tata laksana administrasi akademik; fasilitas i

pendukung; dan organisasi kemahasiswaan, serta dilengkapi dengan lampiran tentang Peraturan Akademik, Peraturan Kemahasiswaan, Program Sistem Kredit Kemahasiswaan, Peraturan Yudisium, dan Peraturan Kelulusan Bahasa Inggris. Buku Pedoman diterbitkan setiap awal tahun ajaran dan selalu dilakukan evaluasi untuk kelengkapan dan kemutakhiran informasi. Mulai tahun 2013 buku pedoman berjudul Pedoman Umum Mahasiswa menggantikan buku Pedoman Administrasi Akademik yang digunakan pada Tahun 2012 dan sebelumnya. Buku Pedoman Umum Mahasiswa 2013 ini tidak lagi memuat tabel matakuliah untuk setiap program studi, tetapi terdapat 3 bab baru yaitu tentang lambang dan himne institut, fasilitas pendukung,dan organisasi kema-hasiswaan. Tabel matakuliah akan menjadi bagian dari buku kurikulum setiap program studi. Kami mengharapkan buku Pedoman Umum Mahasiswa ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya selama studi di Itenas dan membantu mahasiwa dalam menyelesaikan studinya. Ucapan terima kasih kami haturkan kepada semua pihak yang telah bekerja sungguh-sungguh dan tekun dalam penyusunan buku pedoman ini. Tidak lupa pula pada kesempatan ini kami mengharapkan semua pihak berkenan memberikan masukan dan perbaikan untuk penyempurnaan pedoman ini. Akhir kata, semoga Allah SWT berkenan meridhoi Itenas dan kita semua, sehingga upaya kecil ini memberikan manfaat yang besar bagi seluruh sivitas akademika Itenas. Sekian dan Terima Kasih. Bandung, Juli 2013 Rektor, ttd Dr. Imam Aschuri,Ir.,M.T. ii

Pedoman Umum Mahasiswa

Daftar Isi Halaman i

Kata Pengantar Daftar Isi

iii

I.

Ketentuan Umum

1

II.

Falsafah, Visi, Misi, dan Tujuan 2.1 Falsafah 2.2 Visi 2.3 Misi 2.4 Tujuan

5 5 5 5 6

III.

Lambang dan Himne Institut 3.1 Lambang Institut 3.2 Himne Institut

7 7 8

IV.

Akreditasi Program Studi

9

V.

Organ Institut

11

VI.

Identitas Mahasiswa 6.1 Kartu Tanda Mahasiswa 6.2 Kartu Identitas Kegiatan Akademik

29 29 31

VII. Tata Laksana Administrasi Akademik 7.1 Perwalian 7.2 Pembayaran Uang Kuliah Dan Pencetakan KSM 7.3 Batal Dan Atau Tambah Matakuliah 7.4 Cuti Kuliah 7.5 Ujian Khusus 7.6 Ijazah

iii

37 37 41 47 52 55 57

Daftar Isi

Halaman 7.7 Transkrip 7.8 Pengunduran Diri Dari Itenas

58 60

VIII. Fasilitas Pendukung 8.1 Sistem Teknologi Informasi Dan Infrastruktur Terkait 8.2 Laboratorium 8.3 Perpustakaan Institut 8.4 Student Center 8.5 Prasarana Olahraga 8.6 Poliklinik 8.7 Asuransi Kecelakaan 8.8 Mesjid 8.9 Kantin 8.10 BANK

63

IX.

71 71 72

Organisasi Kemahasiswaan 9.1 Himpunan Mahasiswa Jurusan 9.2 Unit Kegiatan Mahasiswa

Lampiran I

Peraturan Akademik

Lampiran II Peraturan Kemahasiswaan

63 66 66 67 67 68 68 68 68 69

75 97

Lampiran III Program Sistem Kredit Kemahasiswaan

119

Lampiran IV Peraturan Yudisium

137

Lampiran V

141

Peraturan Kelulusan Bahasa Inggris

iv


I. KETENTUAN UMUM Yang dimaksud dengan: 1. Negara adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2.

Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan/ atau pejabat yang mewakili.

3.

Yayasan adalah Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi sebagai pendiri dan badan penyelenggara Institut.

4.

Institut adalah Institut Teknologi Nasional.

5.

Statuta adalah peraturan dasar bagi perguruan tinggi yang digunakan sebagai landasan untuk merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengembangkan kegiatan akademik dan nonakademik perguruan tinggi. Statuta dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik, dan prosedur operasional di Institut.

6.

Organ Institut, selanjutnya disebut organ, adalah unit organisasi Institut yang menjalankan fungsi Institut, baik sendiri maupun bersama-sama.

7.

Senat Institut adalah organ yang menjalankan fungsi perencanaan dan pengawasan kebijakan akademik.

8.

Fakultas adalah organ pelaksana akademik yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.

9.

Jurusan adalah organ pelaksana akademik yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, 1

Ketentuan Umum

dalam satu disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni. 10. Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum, serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan tujuan dan sasaran kurikulum. 11. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, evaluasi, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan program pendidikan. 12. Ujian Akhir Program Studi adalah ujian komprehensif yang cara dan bentuknya disesuaikan dengan karakteristik masingmasing program studi. 13. Sivitas Akademika adalah kelompok atau warga masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa. 14. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebar luaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 15. Mahasiswa adalah peserta didik yang resmi terdaftar dan berhak belajar serta mengikuti kegiatan lain dalam rangka mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran di Institut. 16. Wali akademik adalah dosen yang ditugasi menjadi pembimbing akademik mahasiswa selama studi di Institut. 17. Tenaga Kependidikan adalah pegawai Institut yang bertugas untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. 2


18. Alumni adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya di Institut. 19. Biro adalah unsur penunjang dalam perencanaan dan pengembangan, serta sebagai pelaksana administrasi Institut. 20. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur penunjang kegiatan pendidikan di Institut. 21. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma, adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

3

Ketentuan Umum

Halaman ini sengaja dikosongkan

4


II. FALSAFAH, VISI, MISI, & TUJUAN Pendiri dan penyelenggara Institut adalah Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi, sehingga berwenang menetapkan falsafah, asas, visi, misi, tujuan pendidikan, dan fungsi Institut.

2.1 Falsafah Institut menyelenggarakan seluruh kegiatan berdasarkan falsafah sebagai berikut: a. mengajarkan ilmu dan kemampuan bagi masyarakat dan membuat masyarakat belajar mengenai hal-hal yang diperlukannya dengan asas belajar sepanjang hayat; b. membekali kemampuan yang mencakup aspek intelektual, emosional dan spiritual, sesuai dengan kebutuhan guna kesuksesan lulusan di masyarakat; dan c. memberikan bekal kemampuan kepada pribadi yang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat luas.

2.2 Visi Visi Institut adalah menjadi institusi pendidikan tinggi yang unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni untuk pembangunan nasional.

2.3 Misi Misi Institut adalah: a. sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni untuk pembangunan nasional;

5

Falsafah, Asas, Visi, Misi, Dan Tujuan

b. mengembangkan sumber daya manusia yang berjiwa kewirausahaan serta memiliki nilai moral dan etika yang tinggi, mampu berkomunikasi secara efektif, bekerja dalam tim, dan belajar sepanjang hayat; c. membangun sinergi dan kerjasama yang berkelanjutan dengan Pemerintah, lembaga pendidikan, dan dunia usaha (industri) untuk pembangunan nasional; dan d. membangun suasana kondusif yang dapat menghasilkan penelitian berkualitas, termasuk yang berpotensi paten.

2.4 Tujuan Tujuan pendidikan Institut adalah: a. menghasilkan: 1. lulusan yang berwawasan luas, beretika, dan berkemampuan melestarikan makna budaya nasional dalam menjawab kebutuhan bangsa dan negara; 2. karya ilmiah, seni, dan budaya; dan 3. kegiatan pemanfaatan kemampuan Institut untuk kesejahteraan masyarakat. b. mengembangkan potensi Institut untuk menunjang pembangunan nasional.

6


III. LAMBANG DAN HIMNE INSTITUT 3.1. Lambang Institut Lambang Institut terdiri atas tiga buah bentuk geometri, yaitu bujursangkar, lingkaran, dan segitiga seperti pada Gambar 3.1. Ketiga bentuk geometri pada lambang Institut diartikan sebagai berikut: a. bujursangkar berwarna hitam yang merupakan lambang keserbabisaan dan mencerminkan potensi yang berkembang, mampu menyelesaikan masalah, terampil berkomunikasi dan bekerja sama, serta mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan Gambar 3.1 Lambang Institut yang datang dengan cepat; b. lingkaran berwarna putih di dalam bujursangkar yang merupakan lambang kesinambungan yang tidak terputus dalam menuntut ilmu demi peningkatan kemampuan ilmiah dan profesionalisme untuk kesejahteraan masyarakat; dan c. segitiga sama sisi berwarna hitam di dalam lingkaran yang merupakan lambang kekokohan, mencerminkan kepribadian yang kuat, nilai moral dan etika yang tinggi, baik budi bahasanya, serta memiliki jiwa perjuangan dan kemandirian.

7

Lambang dan Himne Institut

3.2 Himne Institut Himne Institut seperti pada Gambar 3.2 berjudul Himne Itenas

Gambar 3.2 Himne Itenas 8


IV. AKREDITASI PROGRAM STUDI Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program studi dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Seluruh program studi telah di akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dengan hasil seperti pada Tabel 4.1. Tabel 4.1. Akreditasi Program Studi di Lingkungan Itenas Fakultas

Teknologi Industri (FTI)

Teknik Sipil dan Perencanaan (FTSP)

Seni Rupa dan Desain (FSRD)

Program Studi

Peringkat Akreditasi

Teknik Elektro

B

Teknik Mesin

B

Teknik Industri

B

Teknik Kimia

B

Teknik Informatika

C

Teknik Arsitektur

B

Teknik Sipil

B

Teknik Geodesi Perencanaan Wilayah Dan Kota Teknik Lingkungan

B

Desain Interior

A

Desain Produk

B

Desain Komunikasi Visual

B

Sumber: Biro Akademik, April 2013

9

B B

Akreditasi Program Studi


10


V. ORGAN INSTITUT Organ Institut sesuai Statuta 2012 seperti digambarkan pada Gambar 5.1 yang terdiri atas: 1. Pimpinan; 2. Senat Institut; 3. Pelaksana Akademik; 4. Penunjang dalam Perencanaan dan Pengembangan Institut, serta Pelaksana Administrasi; dan 5. Penunjang Pendidikan. 1. Pimpinan yaitu: a. Rektor sebagai pimpinan tertinggi Institut; b. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan (disingkat WRAK) sebagai organ yang membantu Rektor dalam menjamin terlaksananya penyelenggaraan kegiatan akademik dan kemahasiswaan; c. Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum (disingkat WRKU) sebagai organ yang membantu Rektor dalam menjamin terlaksananya penyelenggaraan kegiatan keuangan dan umum. 2. Senat Institut adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di bidang akademik pada tingkat Institut. 3. Pelaksana Akademik Institut terdiri dari Fakultas, Senat Fakultas, Jurusan, Program Studi, dan Laboratorium/Studio. Tabel 5.1 menunjukkan Fakultas, Jurusan, dan Program Studi yang ada saat ini di Institut.

11

Organ Institut

Gambar 5.1 Organ Institut

12


Tabel 5.1 Fakultas, Jurusan, dan Program Studi di Institut Fakultas

Fakultas Teknologi Industri (FTI)

Jurusan

Program Studi

1. Teknik Elektro

1. Teknik Elektro

2. Teknik Mesin

2. Teknik Mesin

3. Teknik Industri

3. Teknik Industri

4. Teknik Kimia

4. Teknik Kimia

5. Teknik Informatika 5. Teknik Informatika

Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan (FTSP)

Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD)

1. Teknik Arsitektur

1. Teknik Arsitektur

2. Teknik Sipil

2. Teknik Sipil

3. Teknik Geodesi

3. Teknik Geodesi

4. Perencanaan Wilayah dan Kota

4. Perencanaan Wilayah dan Kota

5. Teknik Lingkungan

5. Teknik Lingkungan

1. Desain Interior

1. Desain Interior

2. Desain Produk

2. Desain Produk

3. Desain Komunikasi 3. Desain Komunikasi Visual Visual

13

Organ Institut

Pimpinan Fakultas yaitu: a. Dekan sebagai pimpinan tertinggi Fakultas; b. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan (disingkat WDAK) sebagai organ fakultas yang membantu Dekan dalam pengembangan keilmuan dan pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat Fakultas; dan c. Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum (disingkat WDKU) sebagai organ fakultas yang membantu Dekan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dan umum, serta pembinaan dan pengembangan sumber daya tenaga dosen dan kependidikan di tingkat Fakultas. Senat Fakultas adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di bidang akademik pada tingkat Fakultas. Pimpinan Jurusan adalah Ketua Jurusan yang bertanggung jawab menjamin terlaksananya penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan akademik, dalam satu disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni. Pimpinan Program Studi adalah Ketua Program Studi yang bertanggung jawab menjamin terlaksananya pengembangan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan Program Studi. Pimpinan laboratorium/studio adalah Kepala Laboratorium/ Studio yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni tertentu sesuai dengan tugas Laboratorium tersebut.

14


4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) adalah organ Institut yang menyelenggarakan sebagian tugas pokok dan fungsi Institut di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Pimpinan LP2M yaitu: a. Kepala LP2M sebagai pimpinan tertinggi LP2M. b. Wakil Kepala LP2M Bidang Penelitian sebagai organ LP2M yang membantu Kepala LP2M dalam pelaksanaan tugas di bidang penelitian, perolehan hak kekayaan intelektual, dan pusat-pusat penelitian/studi. c. Wakil Kepala LP2M Bidang Pengabdian kepada Masyarakat sebagai organ LP2M yang membantu Kepala LP2M dalam pelaksanaan tugas-tugas di bidang pengabdian kepada masyarakat. d. Kepala Pusat Studi sebagai organ LP2M yang memimpin penyelenggaraan kegiatan penelitian/pengkajian/studi dalam bidang tertentu. e. Kepala Unit Pengelolaan Kekayaan Intelektual (UPKI) sebagai organ LP2M yang memimpin pelaksanaan pengelolaan hak kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh sivitas akademika maupun masyarakat luas. 5. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) adalah organ Institut yang menyelenggarakan penjaminan mutu internal di lingkungan Institut. Pimpinan LPM yaitu: a. Kepala LPM sebagai pimpinan tertinggi LPM. b. Wakil Kepala LPM Bidang Penjaminan Mutu Akademik sebagai organ LPM yang membantu Kepala LPM dalam pelaksanaan tugas-tugas Kepala LPM dalam bidang akademik. 15

Organ Institut

c. Wakil Kepala LPM Bidang Penjaminan Mutu Nonakademik sebagai organ LPM yang membantu Kepala LPM dalam pelaksanaan tugas-tugas Kepala LPM dalam bidang nonakademik. 6. Biro adalah organ Institut yang menunjang dalam perencanaan dan pengembangan, serta pelaksana administrasi Institut. Setiap Biro dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang terdiri dari: a. Kepala Biro Akademik sebagai organ Institut yang mempimpin perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan, serta pelaksanaan administrasi akademik di tingkat institut. b. Kepala Biro Kemahasiswaan sebagai organ Institut yang mempimpin perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan, serta pelaksanaan administrasi kemahasiswaan di tingkat institut. c. Kepala Biro Keuangan dan Umum sebagai organ Institut yang mempimpin perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan, serta pelaksanaan administrasi dan sistem keuangan dan umum di tingkat institut. d. Kepala Biro Sumber Daya Manusia sebagai organ Institut yang mempimpin perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan, serta pelaksanaan administrasi dan sistem manajemen sumber daya manusia di tingkat institut. e. Kepala Biro Perencanaan, Kerjasama, dan Pemasaran sebagai organ Institut yang mempimpin penyusunan perencanaan dan pengembangan Institut, memimpin perencanaan dan pengelolaan kerjasama dengan berbagai

16


pihak, serta memimpin perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemasaran Institut. 7. Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah organ Institut sebagai unsur penunjang yang merupakan perangkat pelengkap di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, yang ada di luar fakultas dan program studi. Setiap UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang terdiri dari: a. Kepala UPT Perpustakaan sebagai organ Institut yang mempimpin UPT Perpustakaan Institut. b. Kepala UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai organ Institut yang mempimpin UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi c. Kepala UPT Pengembangan Karir sebagai organ Institut yang mempimpin UPT Pengembangan Karir. Tabel 5.2 sampai dengan Tabel 5.24 menunjukkan nama pejabat setiap organ Institut untuk periode 2012 – 2016. Tabel 5.2 Nama Pimpinan Institut Jabatan

Nama Pejabat

Rektor

Dr. Imam Aschuri, Ir., M.T.

Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan (WRAK)

Dr. techn. Aswandy, Ir., M.T.

Wakil Rektor Bidang Keuangan & Umum (WRKU)

Yanti Helianty, Ir., M.T.

17

Organ Institut

Tabel 5.3 Nama Pimpinan Fakultas Fakultas

Fakultas Teknologi Industri (FTI)

Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan (FTSP)

Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD)

Jabatan

Nama Pejabat

Dekan

Ronny Kurniawan, S.T., M.T.

Wakil Dekan Bidang Akademik & Kemahasiswaan (WDAK)

Yuniar, Ir., M.T.

Wakil Dekan Bidang Keuangan & Umum (WDKU)

Iwan Agustiawan, Ir., M.T.

Dekan

Abinhot Sihotang, S.T.,M.T.


Emma Akmalah, S.T., M.T. PhD


Theresia Pynkyawati, Ir., MT.

Dekan

Dr. Jamaludin, S.Sn., M.Sn.


Aldrian Agusta, S.Sn., MSn.


Edi Setiadi Putra, Drs.,MSn.

18


Tabel 5.4 Nama Pimpinan Jurusan & Program Studi Di FTI Jurusan Teknik Elektro Ketua Jurusan

Dr. Waluyo, S.T., M.T.

Ketua Program Studi

Decy Nataliana, Ir., M.T.

Jurusan Teknik Mesin Ketua Jurusan

Dr. Tarsisius Kristyadi, Ir., MT.

Ketua Program Studi

Liman Hartawan, S.T.,M.T.

Jurusan Teknik Industri Ketua Jurusan

Susy Susanti, S.T.,M.T.

Ketua Program Studi

Cahyadi Nugraha S.T., M.T.

Jurusan Teknik Kimia Ketua Jurusan

Dyah Setyo Pertiwi, S.T., M.T., PhD.

Ketua Program Studi

Dicky Dermawan, S.T., M.T.

Jurusan Teknik Informatika Ketua Jurusan

Youllia Indrawaty, S.T., M.T.

Ketua Program Studi

Muhammad Ichwan, Ir., M.T.

19

Organ Institut

Tabel 5.5 Nama Pimpinan Jurusan & Program Studi Di FTSP Jurusan Teknik Arsitektur Ketua Jurusan

Tecky Hendrarto, Ir., M.M.

Ketua Program Studi

Shirley Wahadamaputera, Ir.,M.T.

Jurusan Teknik Sipil Ketua Jurusan

Kamaludin, Ir., M.T.,M.Kom

Ketua Program Studi

Bernardinus Herbudiman, S.T.,M.T.

Jurusan Teknik Geodesi Ketua Jurusan

Hary Nugroho, Ir., M.T.

Ketua Program Studi

Rinaldy S.T., M.T.

Jurusan Perencanaan Wilayah Dan Kota Ketua Jurusan

Sony Herdiana, S.T., M Reg.Dev.

Ketua Program Studi

Achadiat Dritasto, Ir.,M.T.

Jurusan Teknik Lingkungan Ketua Jurusan

Yulianti Pratama, S.T.,M.T.

Ketua Program Studi

Kancitra Pharmawati, S.T., M.T.

20


Tabel 5.6 Nama Pimpinan Jurusan & Program Studi Di FSRD Jurusan Desain Interior Ketua Jurusan

Detty Fitriany S.Sn., M.T.

Ketua Program Studi

Anastasha Oktavia Sati Zein, S.Sn., M.Sn.

Jurusan Desain Produk Ketua Jurusan

Amirul Nefo, Drs., M.Ds.

Ketua Program Studi

Fred Soritua Rudianto, S.Sn., M.Ds.

Jurusan Desain Komunikasi Visual Ketua Jurusan

Wiwi Isnaini, S.Sn., M.Ds.

Ketua Program Studi

Fanhas Atsar, S.Sn., M.Ds.

Tabel 5.7 Nama Pimpinan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Jabatan

Nama Pejabat

Kepala LPM

Lisye Fitria, Ir.,M.T.

Wakil Kepala LPM Bidang Penjaminan Mutu Akademik

Ni Made Rai Ratih C.P., Ir., M.Si.

Wakil Kepala LPM Bidang Penjaminan Mutu Nonakademik

Widji Indahing Tyas, Ir., M.T.

21

Organ Institut

Tabel 5.8 Nama Pimpinan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Jabatan

Nama Pejabat

Kepala LP2M

Dr. Dewi Kania Sari, Ir.,M.T.

Wakil Kepala LP2M Bidang Penelitian

Dr. Nursetiawan, S.T., M.T.

Wakil Kepala LP2M Bidang Pengabdian kepada Mayarakat

Sumarno, Ir., M.T.

Kepala Pusat Studi Transportasi

Zulfadly Urufi, S.T., M.Eng.

Kepala Pusat Studi Desain

M. Djalu Djatmiko, Drs.,M.Ds.

Kepala Pusat Studi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan

Ira Irawati, S.T.,M.T.

Kepala Pusat Studi Energi

Dr. Agus Hermanto, Ir.,M.T.

Kepala Unit Pengelolaan Kekayaan Intelektual (UPKI)

Jasman Pardede, S.Si.,M.T.

Tabel 5.9 Nama Pimpinan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Nama UPT

Kepala UPT

1. Perpustakaan

Agus Wardana, S.Sos

2. Teknologi Informasi & Komunikasi (TIK)

Erwin Yuniar Rahadian, S.T., M.T.

3. Pengembangan Karir

Marsono, S.T.,M.T.

22


Tabel 5.10 Nama Pimpinan Biro Nama Biro

Kepala Biro

1. Biro Akademik (BA)

Sartono,S.E.

2. Biro Kemahasiswaan (BK) Tito Shantika, S.T.,M.Eng 3. Biro Keuangan dan Umum Bambang Rudianto, Ir., M.T. (BKU) 4. Biro Sumber Daya Manusia (BSDM)

Yoanita Yuniati, S.T., S.Psi .,M.T.

5. Biro Perencanaan, Kerjasama, dan Pemasaran (BPKP)

Tri Sigit Purwanto, S.T., M.T.

Tabel 5.11 Nama Pimpinan Laboratorium Umum Laboratorium

Kepala Laboratorium

Lab.Bahasa Inggris

Bali Widodo, S.H., M.Si.

Lab. Komputer

Andre Widura, S.T., M.T.

Lab. Fisika

M.Ridwan ST., M.T.

Tabel 5.12 Nama Pimpinan Laboratorium di Teknik Elektro Laboratorium

Kepala Laboratorium

Lab. Teknik Energi Elektrik

Lab. Teknik Elektronika

Syahrial, S.T., M.T. Arsyad Ramadhan Darlis, S.T.,M.T. Ratna Susana, S.T.,M.T.

Lab. Sistem Otomasi

Sabat Anwari, S.T., M.T.

Lab Teknologi Informasi

Nana Subarna, Ir., M.T.

Lab. Tek.Telekomunikasi

23

Organ Institut

Tabel 5.13 Nama Pimpinan Laboratorium di Teknik Mesin Laboratorium

Kepala Laboratorium

Lab. Teknik Produksi

Syahril Sayuti, Ir., M.T.

Lab Konversi Energi

Dr.Ing. Mohammad Alexin Putra

Lab. Konstruksi

Encu Saefudin, Ir.,M.T.

Lab. Material Teknik

DR. Agus Hermaanto, Ir., M.T.

Tabel 5.14 Nama Pimpinan Laboratorium di Teknik Industri Laboratorium Lab Komputasi Industri & Sistem Informasi Lab. APK & Ergonomi Lab. Peranc. Tata Letak Fasilitas Lab. SSML Lab. Sistem Produksi

Kepala Laboratorium Arif Imran, S.Si.,M.T., PhD. Arie Desrianty, S.T., M.T. Abu Bakar, Ir.,M.M. Rispianda, S.T., M.T., M.Phil. Emsosfi Zaini, Ir.,M.T.

Tabel 5.15 Nama Pimpinan Laboratorium di Teknik Kimia Laboratorium Lab. Teknik Kimia & Penelitian Lab. Kimia Lab. Rekayasa & Komputasi Proses Teknik Kimia

Kepala Laboratorium Carlina Noersalim, Ir., M.T. Maya Rama Dianti, Ir.,M.T., PhD. Marthen L. Doko, Ir.,M.T.

24


Tabel 5.16 Nama Pimpinan Laboratorium di Tek. Informatika Laboratorium

Kepala Laboratorium

Lab. Basis Data

Dewi Rosmala, S.Si., M.Sc.

Lab. Jaringan Komputer

Milda Gustiana Husada, Ir., M.Eng.

Lab Dasar Komputer & AI/Multimedia

Asep Nana Hermana, S.T.,M.T.

Tabel 5.17 Nama Pimpinan Laboratorium di Tek. Arsitektur Laboratorium

Kepala Laboratorium

Lab Struktur Konstruksi

Bambang Subekti, Ir.,M.T.

Lab Perancangan Arsitektur

Dwi Kustianingrum, Ir.,M.T.

Tabel 5.18 Nama Pimpinan Laboratorium di Teknik Sipil Laboratorium

Kepala Laboratorium

Lab. Geoteknik

Dr. techn. Indra Noer Hamdhan, S.T.,M.T.

Lab. Mekanika Fluida & Hidraulika

Nursetiawan, S.T.,M.T.,PhD.

Lab. Manajemen dan Rekayasa Konstruksi

Hazairin, Ir.;M.T

Lab. Struktur dan Bahan

Priyanto Saelan, Ir.,M.T.

Lab. Transportasi

Elkhasnet, Ir.,M.T.

25

Organ Institut

Tabel 5.19 Nama Pimpinan Laboratorium di Teknik Geodesi Laboratorium

Kepala Laboratorium

Lab. Sistem Informasi Spasial

M.A Basyid, Ir.,M.T.

Lab. Fotogrametri

M.A Basyid, Ir.,M.T.

Lab. Survey dan Pemetaan

Bambang Rudianto, Ir.,M.T.

Tabel 5.20 Nama Pimpinan Laboratorium di Perencanaan Wilayah Dan Kota Laboratorium

Kepala Laboratorium

Lab. Pengelolaan Fisik

Enni Lindia Mayona, S.T.,M.T.

Lab. Pengelolaan Sosial Ekonomi

Zulfadly Urufi, S.T., M.Eng.

Tabel 5.21 Nama Pimpinan Laboratorium di Tek. Lingkungan Laboratorium

Kepala Laboratorium

Laboratorium Udara

M.Rangga Sururi, S.T.,M.T.

Laboratorium Air

Siti Ainun, S.T., S.Psi.,M.Sc.

Lab. Mikrobiologi Lingkungan

Yulianti Pratama, S.T.,M.T.

26


Tabel 5.22 Nama Pimpinan Laboratorium di Desain Interior Laboratorium

Kepala Laboratorium

Laboratorium Komputer

Isma Iskandar, Drs., M.Ds

Studio Perancangan Desain Interior

Saryanto, S.Sn.,M.T.

Laboratorium Material & Bahan

Taufan Hidjaz, Drs.,M.Sn.

Tabel 5.23 Nama Pimpinan Laboratorium di Desain Produk Laboratorium

Kepala Laboratorium

Lab. Model & Prototyping

M.Arif Waskito, S.Sn., M.Ds.

Lab. Ergonomi & Sistem Informasi

R. Satriya Aditama, S.Sn.

Tabel 5.24 Nama Pimpinan Laboratorium di Desain Komunikasi Visual Laboratorium Kepala Laboratorium Lab. Audio Visual

Aditya Januarsa, S.Ds., M.Ds.

Lab. Fotografi

Ari Wibowo, S.Ds

27

Organ Institut


28


VI. IDENTITAS MAHASISWA Mahasiswa Institut memiliki dua kartu identitas yaitu: 1. Kartu Identitas Diri yang dikenal dengan nama Kartu Tanda Mahasiswa (KTM); dan 2. Kartu Identitas Kegiatan Akademik.

6.1 Kartu Tanda Mahasiswa Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) diberikan pada saat pertama kali mendaftarkan diri sebagai mahasiswa Itenas. Informasi yang ada pada KTM adalah identitas Institut, nama mahasiswa, foto diri dan Nomor Induk Mahasiswa (NIM). NIM terdiri dari 9 angka, dimana setiap angka atau kelompok angka mempunyai arti tertentu sebagai berikut:  angka ke 1 : kode fakultas  angka ke 2 : kode jurusan  angka ke 3 sampai dengan ke 6 : tahun masuk  angka ke 7 sampai dengan ke 9 : nomor urut di jurusan Kode fakultas dan jurusan adalah sebagai berikut:  Fakultas Teknologi Industri (FTI) Jurusan Teknik Elektro (EL) Jurusan Teknik Mesin (MS) Jurusan Teknik Industri (TI) Jurusan Teknik Kimia (TK) Jurusan Teknik Informatika (IF) 

Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan (FTSP) Jurusan Teknik Arsitektur (AR) Jurusan Teknik Sipil (SI) Jurusan Teknik Geodesi (GD) 29

: : : : : :

1 1 2 3 4 5

: : : :

2 1 2 3

Identitas Mahasiswa



Jurusan Perencanaan Wilayah & Kota (PL) Jurusan Teknik Lingkungan (TL)

: 4 : 5

Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD) Jurusan Desain Interior (DI) Jurusan Desain Produk (DP) Jurusan Desain Komunikasi Visual (DKV)

: : : :

3 1 2 3

Contoh : mahasiswa ke dua ratus dua puluh lima yang diterima di jurusan Teknik Sipil pada tahun 2012 diberi NIM 222012-225. 22 - 2012 - 225

Nomor Urut Tahun Masuk

Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Sipil Dan Perencanaan Contoh Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) Seperti pada Gambar 6.1.

Tampak Depan

Tampak Belakang

Gambar 6.1 Contoh KTM 30


KTM diterbitkan atas kerja sama dengan Bank BNI, oleh karena itu selain berfungsi sebagai identitas mahasiswa Itenas, KTM dapat pula digunakan sebagai ATM Bank BNI. Oleh karena itu, KTM diproses dan diterbitkan oleh Bank BNI. KTM berlaku selama terdaftar sebagai mahasiswa Itenas, dan harus dikembalikan ke BNI jika mahasiswa: a. lulus dari program studi yang diikutinya; atau b. mengundurkan diri dari Itenas.

6.2. Kartu Identitas Kegiatan Akademik Kartu identitas yang digunakan untuk kegiatan akademik terdiri dari: 1. Kartu Rencana Studi (KRS); 2. Kartu Studi Mahasiswa (KSM); 3. Kartu Hasil Studi (KHS). 1. Kartu Rencana Studi Kartu Rencana Studi (KRS) adalah kartu yang diberikan sebagai rekaman hasil rencana studi yang dilakukan oleh mahasiswa bersama dengan dosen wali sebelum semester yang dimaksud dimulai (baca juga Bab VII). KRS terdiri dari 2 jenis yaitu: a. KRS barcode adalah KRS yang digunakan oleh mahasiswa untuk merencanakan studinya pada semester tertentu bersama dengan dosen wali; dan b. KRS hasil cetakan adalah KRS hasil pendataan KRS barcode oleh Biro Akademik. Informasi yang terdapat pada KRS hasil cetakan adalah: a. semester dimana rencana studi dilakukan; b. identitas diri mahasiswa; 31

Identitas Mahasiswa

c. d. e. f. g.

batas studi; mata kuliah yang diambil pada semester tersebut; sks per mata kuliah, dan jumlah sks yang diambil; jadwal kuliah dan kelas; mata kuliah yang bentrok dengan jadwal mata kuliah lainnya.

Beberapa hal yang perlu diketahui tentang data yang ada pada KRS hasil cetakan adalah sebagai berikut: a. Nama mata kuliah yang panjang akan tertulis tidak lengkap. Dalam sistem administrasi akademik Nomor Mata Kuliah (NMK) lebih penting daripada nama matakuliah. b. Kelas disesuaikan dengan pembagian kelas yang ditetapkan oleh Jurusan. c. Hari dan Jam menunjukkan jadwal kuliah matakuliah tersebut. Hal-hal khusus untuk jadwal perkuliahan adalah sebagai berikut: 1) KRS tidak memuat jadwal kegiatan responsi/asistensi/ studio dan jadwal ujian, sehingga mahasiswa wajib melihat di papan pengumuman, di jurusannya masing-masing. 2) Untuk mata kuliah yang bentuk perkuliahannya bukan tatap muka, tetapi lebih kepada konsultasi atau bimbingan (seperti Praktikum, Seminar, Tugas akhir, dan lain-lain), jadwal kuliah dibuat hari Minggu supaya tidak bentrok dengan jadwal mata kuliah yang sifatnya tatap muka. Pada pelaksanaannya, jadwal konsultasi/bimbingan tersebut mengikuti jadwal yang sudah ditetapkan oleh laboratorium atau dosen pembimbing masing-masing. d. Keterangan yang terdiri dari: 1) diterima, artinya jadwal kuliah dari matakuliah yang direncanakan akan ditempuh tidak ada yang bentrok; 2) bentrok, artinya jadwal kuliah dari matakuliah tersebut bentrok dengan jadwal matakuliah lainnya, sehingga 32


mahasiswa wajib melakukan perubahan rencana studi pada masa BDATM (baca juga Bab VII). Contoh KRS barcode dan KRS hasil cetakan dapat dilihat pada Bab VII. 2. Kartu Studi Mahasiswa Kartu Studi Mahasiswa (KSM) adalah kartu yang diberikan kepada mahasiswa yang telah menyusun rencana studi melalui kegiatan perwalian, dan pendaftaran untuk aktif di semester tertentu melalui pembayaran yang sesuai dengan peraturan yang berlaku (baca juga Bab VII). Data yang ada dalam KSM menunjukkan: a. Identitas diri, lengkap dengan foto mahasiswa. b. Fakultas, jurusan, semester, tahun ajaran dimana KSM itu berlaku. c. Nama dosen wali. d. Tanggal berlakunya KSM termaksud. e. Batas studi mahasiswa di Itenas. f. Daftar dan sks mata kuliah, beserta nomor kelas tempat mahasiswa mengikuti matakuliah yang dimaksud, atau informasi bahwa mahasiswa yang bersangkutan sedang cuti kuliah. KSM merupakan identitas diri bahwa mahasiswa tersebut berhak mengikuti segala kegiatan dalam proses pembelajaran untuk mata kuliah yang tercantum dalam KSM, selama yang bersangkutan memenuhi peraturan akademik yang berlaku. KSM wajib dibawa dan diperlihatkan pada saat: a. mengikuti Ujian (UTS atau UAS) 33

Identitas Mahasiswa

b. melakukan proses administrasi akademik dalam semester

dimana KSM berlaku (perwalian, administrasi akademik, kerja praktek, tugas akhir, dll). Oleh karena itu, KSM tidak boleh dilaminasi. Contoh KSM dapat dilihat pada Bab VII. 3. Kartu Hasil Studi Kartu Hasil Studi (KHS) adalah kartu yang diberikan kepada setiap mahasiswa sebagai informasi tertulis dari hasil belajar selama satu semester. Informasi yang dapat diperoleh dari KHS adalah: a. semester dimana hasil studi diperoleh; b. identitas diri mahasiswa; c. batas studi mahasiswa di Itenas; d. Nomor, nama, dan sks matakuliah; e. Nilai setiap matakuliah sesuai butir d; f. Indeks Prestasi untuk semester yang dimaksud (IPS); g. Indeks Prestasi Kumulatip (IPK) selama masa studi; h. Total sks yang telah ditempuh selama masa studi; i. Beban maksimum yang diperkenankan untuk semester yang akan datang. KHS wajib disimpan oleh mahasiswa sebagai arsip hasil belajar selama masa studi, dan dapat digunakan sebagai dasar menyusun rencana studi di semester yang akan datang. Contoh KHS seperti pada Gambar 6.2.

34


Gambar 6.2 Contoh KHS

35

Identitas Mahasiswa


36


VII. Tata Laksana Administrasi Akademik Selama proses pendidikan mahasiswa melakukan berbagai kegiatan administrasi akademik yang terdiri dari: 1. Perwalian 2. Pembayaran uang kuliah dan pencetakan KSM 3. Batal dan Atau Tambah Mata Kuliah (BDATM) 4. Cuti kuliah 5. Ujian Khusus 6. Ijazah 7. Permintaan transkrip 8. Pengunduran diri dari Itenas Setiap kegiatan administrasi akademik memiliki tata laksana administrasi sehingga seluruh sistem administrasi akademik dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Oleh karena itu, setiap mahasiswa wajib memahami dan mengikuti prosedur yang telah ditentukan.

7. 1 Perwalian Setiap mahasiswa perlu menyusun rencana studinya untuk setiap semester agar dapat menyelesaikan studi tepat pada waktunya. Untuk itu, dalam kegiatan akademiknya setiap mahasiswa didampingi oleh seorang dosen yang bertindak sebagai dosen wali. Perwalian adalah proses penyusunan rencana studi oleh mahasiswa dengan bimbingan dan persetujuan seorang dosen wali yang harus dilakukan setiap semester.

37

Tata Laksana Administrasi Akademik

1. Tujuan Perwalian Perwalian bertujuan agar mahasiswa dengan bimbingan dosen wali menyusun rencana studi untuk semester yang akan dihadapi berdasarkan prestasi yang diperolehnya pada semester sebelumnya, sehingga memungkinkan untuk lulus tepat waktu. 2. Waktu Perwalian Hal-hal penting terkait waktu perwalian adalah: a. Perwalian dilakukan dua kali dalam satu tahun akademik (semester gasal dan semester genap). Apabila pada tahun ajaran tersebut diselenggarakan semester pendek, maka ada perwalian untuk semester pendek. b. Perwalian untuk semester yang akan dihadapi dilaksanakan sesuai jadwal kegiatan akademik Institut. c. Perwalian dengan dosen wali dilakukan pada jadwal yang sudah ditetapkan oleh dosen wali, di dalam masa perwalian sesuai jadwal kegiatan akademik Institut. d. Perwalian bagi mahasiswa yang berhalangan hadir sesuai jadwal yang ditetapkan, dapat diwakilkan kepada orang lain dengan menggunakan surat kuasa bermeterai cukup, dan dilengkapi dengan persyaratan yang ditetapkan. Kesalahan pengambilan mata kuliah dan atau terkena sanksi karena terlambat perwalian, akibat perwalian diwakili oleh orang lain, menjadi tanggung jawab mahasiswa itu sendiri. 3. Prosedur Perwalian Prosedur Perwalian seperti digambarkan pada Gambar 7.1. Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut: a. mahasiswa mengambil Kartu Rencana Studi (KRS) Barcode seperti pada Gambar 7.2 dan Jadwal Kuliah & Ujian dengan menunjukkan Kartu Studi Mahasiswa (KSM) dari semester yang sedang berjalan di Biro Akademik; 38


Gambar 7.1 Bagan Alir Proses Perwalian

Gambar 7.2 Contoh Formulir KRS Barcode 39


b. mahasiswa mengisi nama dan Nomor Induk Mahasiswa (NIM), nama dan nomor dosen wali pada KRS Barcode; c. mahasiswa menemui dosen wali untuk menentukan mata kuliah yang akan diambil dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) jadwal kuliah, Ujian Tengah Semester(UTS), dan Ujian Akhir Semester(UAS) masing-masing mata kuliah tidak bersamaan waktunya atau bentrok; 2) memprioritaskan matakuliah yang memiliki prasyarat atau yang berkesinambungan, supaya mahasiswa dapat mengambil matakuliah Praktik Kerja dan atau Tugas Akhir tepat pada waktunya; 3) mendahulukan menyelesaikan matakuliah di tingkat yang lebih rendah; dan 4) jumlah matakuliah maksimum sesuai jumlah sks yang diizinkan berdasarkan IPS yang dicapai pada semester sebelumnya. d. Dosen wali memberi paraf disamping setiap matakuliah yang telah disetujui, dan memberi tanda silang pada setiap matakuliah yang tidak diambil; e. Perbaikan jika terjadi kesalahan dilakukan oleh dosen wali yaitu dengan cara kesalahan dicoret, diperbaiki, dan hasil perbaikan diparaf, tidak boleh menggunakan tip ex; f. mahasiswa menandatangani KRS Barcode; g. KRS Barcode dikumpulkan oleh dosen wali untuk diserahkan kepada Ketua Program Studi, atau h. mahasiswa menerima kembali KRS Barcode dari dosen wali jika berdasarkan hasil diskusi dengan dosen wali diperkenankan mengambil matakuliah dengan total sks melebihi batas maksimum yang diizinkan. Selanjutnya, mahasiswa menemui Ketua Program Studi untuk mendapat persetujuan, jika: 40


1) disetujui, maka Ketua Program Studi menandatangani KRS Barcode. KRS Barcode yang telah ditandatangani dikumpulkan oleh Ketua Program Studi untuk diserahkan kepada Biro Akademik. 2) tidak disetujui, maka mahasiswa menemui kembali dosen wali untuk merevisi rencana mata kuliah dan menyelesaikan proses perwalian. 4. Terlambat Perwalian Mahasiswa yang terlambat melakukan perwalian sampai dengan BDATM akan dikenakan sanksi sebagai berikut: a. Untuk semester gasal atau genap berupa denda sebesar 10 % dari Uang Kuliah Tetap (UKT). b. Untuk semester pendek dikenakan denda sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mahasiswa yang terlambat melakukan perwalian setelah BDATM disarankan untuk mengambil cuti kuliah.

7.2 Pembayaran Uang Kuliah Dan Pencetakan KSM Pembayaran uang kuliah dilakukan setelah mahasiswa melakukan perwalian untuk setiap semester yang akan ditempuh selama masa studi di Itenas. Proses pembayaran uang kuliah dinyatakan selesai jika mahasiswa telah menerima bukti pembayaran dari Bank dan memiliki Kartu Studi Mahasiswa yang sah untuk semester terkait. 1. Waktu Pembayaran Dan Pencetakan KSM Pembayaran uang kuliah dilakukan dua kali dalam satu tahun akademik (semester gasal dan semester genap). Apabila pada tahun ajaran tersebut diselenggarakan semester pendek, maka ada pembayaran uang kuliah untuk semester pendek.

41


Jadwal pembayaran dan pencetakan KSM untuk semester yang akan dihadapi sesuai dengan jadwal kegiatan akademik Institut. 2. Prosedur Pembayaran Uang Kuliah Prosedur pembayaran uang kuliah seperti digambarkan pada Gambar 7.3.

Gambar 7.3 Bagan Alir Pembayaran Uang Kuliah Dan Pencetakan KSM

Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut: a. mahasiswa mengambil Kartu Rencana Studi (KRS) hasil perwalian (seperti pada Gambar 7.4) dan Bukti Pembayaran (BP) rangkap empat (seperti pada Gambar 7.5) dengan memperlihatkan KSM dari semester yang sedang berjalan di Biro Akademik;

42


Gambar 7.4 Contoh KRS hasil perwalian

a. mahasiswa meminta kepada petugas Biro Akademik untuk mencocokkan dengan KRS barcode apabila merasa bahwa matakuliah dalam KRS hasil perwalian tidak sesuai dengan mata kuliah yang telah disetujui oleh dosen wali pada waktu perwalian; b. mahasiswa membayar di Bank BNI sejumlah yang tertera pada BP, dan menerima BP berwarna putih yang telah dicap oleh BNI sebagai bukti bahwa bahwa pembayaran telah dilakukan.

43


Gambar 7.5 Contoh Formulir Bukti Pembayaran 44


3. Pembayaran Untuk Matakuliah Bentrok Matakuliah bentrok adalah matakuliah yang jadwal kuliahnya bentrok dengan matakuliah lain. Uang kuliah variabel untuk mata kuliah bentrok dihitung berdasarkan hal-hal berikut ini: a. pada semester reguler (semester gasal atau semester genap) uang kuliah variabel yang tercantum dalam BP dari matakuliah yang bentrok (dapat dilihat pada KRS) termasuk dalam jumlah uang yang tertera pada BP. Mahasiswa dapat mengganti mata kuliah yang bentrok dengan mata kuliah yang lain atau membatalkan mata kuliah yang bentrok dan mengambil kembali uang kuliah variabel yang telah dibayarkan pada masa BDATM sesuai jadwal yang telah ditetapkan Institut. b. Pada semester pendek uang kuliah variabel dari matakuliah yang bentrok (dapat dilihat pada KRS) tidak termasuk dalam jumlah uang yang tertera pada BP. 4. Prosedur Pencetakan KSM Prosedur pencetakan KSM sebagai berikut: a. mahasiswa menyerahkan lembar putih BP yang telah diproses di Bank tempat pembayaran (BNI) ke Biro Akademik; b. mahasiswa menerima KSM untuk semester bersangkutan dan BP lembar putih yang telah dicap oleh Biro Akademik sebagai bukti bahwa mahasiswa telah mengambil KSM. c. Mahasiswa mengesahkan KSM dengan cara menempel foto pada KSM (foto terbaru ukuran 2 x 3, dan bukan bekas pakai), menandatangani, dan meminta cap kepada petugas Biro Akademik.

45


d. Dengan KSM yang telah lengkap seperti contoh pada Gambar 7.6 dan Gambar 7.7 mahasiswa berhak mengikuti semua kegiatan akademik untuk semester yang bersangkutan. KSM tanpa foto, tandatangan dan cap Biro Akademik (tidak disahkan oleh Biro Akademik) dinyatakan tidak sah dan tidak dapat digunakan sebagai identitas mahasiswa dalam mengikuti seluruh kegiatan akademik pada semester sesuai KSM.

Gambar 7.6 Contoh KSM bagian depan

Gambar 7.7 Contoh KSM bagian belakang

46


5. KSM Tidak Boleh Dilaminasi KSM tidak boleh dilaminasi karena KSM selain untuk kegiatan akademik, digunakan juga untuk proses adminstrasi akademik di Biro Akademik seperti pengambilan Formulir KRS barcode dan BP.

7.3 Batal Dan Atau Tambah Matakuliah Masa dimana mahasiswa dapat mengubah rencana studinya disebut masa Batal Dan Atau Tambah Mata Kuliah (BDATM). BDATM adalah proses yang dapat dilakukan oleh mahasiswa setelah perwalian dan atau pembayaran uang kuliah jika ditemukan hal-hal sebagai berikut: a. dua mata kuliah dengan jadwal kuliah, jadwal responsi/ asistensi, dan atau jadwal ujian bersamaan; b. beban sks yang diambil dirasa terlalu berat; c. diperlukan mengganti matakuliah yang diambil sebagai strategi mempercepat masa studi; atau d. biaya yang tersedia tidak mencukupi. 1. Tujuan BDATM BDATM adalah kesempatan terakhir bagi mahasiswa untuk melakukan perubahan rencana studi pada semester yang sedang dihadapinya. 2. Waktu BDATM Hal-hal penting terkait waktu BDATM adalah: a. Perwalian dengan dosen wali untuk proses BDATM dilakukan pada jadwal yang sudah ditetapkan oleh dosen wali di dalam masa BDATM sesuai jadwal kegiatan akademik Institut. b. Proses BDATM bagi mahasiswa yang berhalangan hadir sesuai jadwal yang ditetapkan, dapat diwakilkan kepada orang lain dengan menggunakan surat kuasa bermeterai cukup, dan 47


dilengkapi dengan persyaratan yang ditetapkan. Kesalahan melaksanakan proses BDATM dan atau terkena sanksi karena terlambat BDATM akibat BDATM diwakili oleh orang lain menjadi tanggung jawab mahasiswa itu sendiri. 3. Mahasiswa Yang Diperkenankan Melakukan BDATM Mahasiswa yang diperkenankan melakukan BDATM adalah: a. mahasiswa yang telah memiliki KSM semester sedang berjalan; b. mahasiswa tahun pertama yang masuk melalui jalur mahasiswa pindahan; 4. Prosedur BDATM Prosedur BDATM seperti digambarkan pada Gambar 7.8. Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut: a. Mahasiswa mengambil 1 lembar formulir BDATM seperti pada Gambar 7.9 di Biro Akademik dengan menyerahkan KSM semester yang sedang berjalan. b. Mahasiswa mengisi nama, NIM dan nama dosen wali pada formulir BDATM. c. Mahasiswa menemui dosen wali untuk membatalkan dan menambah mata kuliah yang akan ditempuh pada semester sedang berjalan dengan memperhatikan hal-hal berikut : 1) jangan sampai salah menuliskan Nomor Mata Kuliah (NMK) karena NMK dipakai sebagai patokan dalam sistem administrasi akademik; 2) jangan lupa menuliskan kelas untuk mata kuliah yang ditambahkan, dengan ketentuan bahwa kelas bagi mata kuliah yang ditambahkan tidak bentrok dengan mata kuliah lain dan penentuan kelas telah disetujui oleh program studi; dan 3) mahasiswa diminta merencanakan dengan baik mata kuliah apa yang akan dibatalkan dan atau ditambahkan, karena 48


kesempatan untuk melakukan BDATM hanya diberikan satu kali.

Gambar 7.8 Bagan Alir Proses BDATM

d. mahasiswa dan dosen wali menandatangani formulir BDATM. e. Mahasiswa menerima kembali formulir BDATM dari dosen wali.

49


Gambar 7.9 Formulir BDATM

50


f. Sesudah dari dosen wali, mahasiswa harus segera menyerahkan kembali formulir BDATM ke Biro Akdemik untuk diproses sebagai berikut: 1) apabila tidak terjadi perubahan jumlah uang kuliah variabel (UKV), maka: a) Biro Akademik mencetak KSM baru dan menyerahkan kepada mahasiswa; b) Mahasiswa mengesahkan KSM dengan cara menempel foto pada KSM (foto terbaru ukuran 2 x 3 dan bukan bekas pakai), menandatangani, dan meminta cap kepada petugas Biro Akademik. 2) apabila terjadi kekurangan jumlah uang kuliah variabel karena penambahan sks dan atau praktikum/studio, maka: a) Biro Akademik menyerahkan Bukti Pembayaran (BP) rangkap empat yang telah tercetak nama, nomor induk mahasiswa, dan jumlah kekurangan uang yang harus dibayar; b) mahasiswa membayar di Bank BNI sejumlah yang tertera pada BP dan menerima BP berwarna putih yang telah dicap oleh BNI sebagai bukti bahwa pembayaran telah dilakukan; c) mahasiswa menyerahkan lembar putih BP yang telah diproses di Bank tempat pembayaran (BNI)dan formulir BDATM ke Biro Akademik; d) mahasiswa menerima KSM untuk semester bersangkutan dan BP lembar putih yang telah dicap oleh Biro Akademik sebagai bukti bahwa mahasiswa telah mengambil KSM; dan e) mahasiswa mengesahkan KSM dengan cara menempel foto pada KSM (foto terbaru ukuran 2 x 3 dan bukan bekas pakai), menandatangani, dan meminta cap kepada petugas Biro Akademik. 51


3) apabila terjadi kelebihan jumlah uang karena pengurangan sks dan atau praktikum/studio, maka: a) Biro Akademik akan mencetak KSM yang baru dan menyerahkan kepada mahasiswa; b) mahasiswa mengesahkan KSM dengan cara menempel foto pada KSM (foto terbaru ukuran 2 x 3 dan bukan bekas pakai), menandatangani, dan meminta cap kepada petugas Biro Akademik; dan c) kelebihan uang kuliah dapat diambil oleh mahasiswa di Bagian Keuangan Biro Keuangan Dan Umum (BKU) satu minggu setelah masa BDATM berakhir, dengan terlebih dahulu mengambil Bukti Lebih Bayar di Biro Akademik.

7.4 Cuti Kuliah Mahasiswa yang ingin menghentikan studinya untuk sementara waktu karena mendapat halangan yang tidak dapat dihindarkan, dapat mengajukan permohonan cuti kuliah yang telah diketahui oleh orang tua/wali. 1. Ketentuan Cuti Kuliah Ketentuan untuk cuti kuliah diatur sebagai berikut: a. Mahasiswa baru (tahun pertama) tidak diperkenankan mengambil cuti kuliah. b. Cuti kuliah maksimum yang diijinkan adalah 4 semester (2 tahun). c. Masa selama cuti kuliah tidak dihitung sebagai waktu studi. d. Cuti kuliah harus diajukan setiap semester. e. Mahasiswa yang diberi ijin untuk cuti kuliah dikenakan biaya administrasi cuti sebesar 5% dari Uang Kuliah Tetap (UKT) per semester.

52


f. Mahasiswa yang diberi ijin untuk cuti kuliah dan telah membayar lunas UKT dan UKV semester dimana mahasiswa cuti, dapat mengambil kembali UKT dan UKV tersebut. g. KSM dengan status cuti merupakan bukti bahwa mahasiswa yang bersangkutan diberi ijin untuk cuti kuliah. h. Proses cuti kuliah dapat diajukan sejak masa pembayaran untuk semester yang dihadapi sampai dengan 1 minggu sebelum UTS dilaksanakan i. Mahasiswa yang akan aktif kuliah kembali setelah masa cuti kuliah berakhir, harus mengikuti proses pendaftaran ulang yang meliputi perwalian, pembayaran uang kuliah, dan pengambilan KSM pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan Jadwal Kegiatan Akademik. 2. Prosedur Pengajuan Cuti Kuliah Prosedur pengajuan cuti kuliah seperti pada Gambar 7.10. Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut: a. mahasiswa mengambil formulir pengajuan cuti dan Bukti Pembayaran cuti di Biro Akademik dengan memperlihatkan KSM semester terakhir; b. mahasiswa menandatangani formulir cuti; c. mahasiswa meminta pengesahan dari dosen wali dan Kajur untuk pengajuan cuti; d. mahasiswa meminta persetujuan bebas pinjaman buku dari kepala Perpustakaan; e. mahasiswa membayar biaya administrasi ”cuti” di Bank BNI dan menerima kembali BP;

53


Gambar 7.10 Bagan Alir Pengajuan Cuti Kuliah

f. mahasiswa menyerahkan satu lembar BP, surat permohonan cuti dari orang tua/wali, dan formulir pengajuan cuti yang sudah lengkap ke Biro Akademik; g. mahasiswa mendapatkan BP lembar putih yang telah dicap oleh Biro Akademik, Surat Keterangan cuti dan KSM cuti; dan h. mahasiswa mengesahkan KSM dengan cara menempel foto pada KSM (foto terbaru ukuran 2 x 3 dan bukan bekas pakai), menandatangani, dan meminta cap kepada petugas Biro Akademik. Dengan KSM yang telah lengkap seperti contoh pada Gambar 7.11 dan Gambar 7.12 mahasiswa berhak cuti selama satu semester, dan untuk aktif kembali harus melakukan perwalian untuk semester yang bersangkutan.

54


Gambar 7.11 Contoh KSM Cuti Bagian Depan

Gambar 7.12 Contoh KSM Cuti Bagian Belakang

7.5 Ujian Khusus Ujian khusus adalah ujian yang diberikan kepada mahasiswa yang telah lulus ujian Tugas Akhir sebelum mengikuti sidang yudisium dan memenuhi ketentuan yang berlaku. 1. Ketentuan Ujian Khusus Ketentuan tentang Ujian Khusus adalah sebagai berikut: a. Matakuliah yang diujikan pada Ujian Khusus adalah matakuliah yang terletak pada Semester 7 dan Semester 8.

55


b. Matakuliah Ujian Khusus tersebut harus sudah pernah ditempuh perkuliahan dan ujiannya. c. Mata kuliah praktikum, kerja praktek, studio/perancangan yang dalam proses pembelajarannya mewajibkan mahasiswa membuat tugas perancangan, tidak dapat diujikan dalam Ujian Khusus. d. Matakuliah Ujian Khusus tersebut harus tercantum dalam KSM mahasiswa yang bersangkutan apabila matakuliah yang akan ditempuh Ujian Khususnya ada pada semester yang sedang berjalan. e. Apabila matakuliah Ujian Khusus tidak berada pada semester yang sedang berjalan, maka untuk pelaksanaan Ujian Khusus mahasiswa dikenakan biaya sesuai peraturan yang berlaku. f. Kesempatan Ujian Khusus hanya diberikan maksimal 2 (dua) kali untuk satu mata kuliah, dengan jeda waktu penyelenggaraan adalah minimal 1 (satu) bulan setelah penyelenggaraan Ujian Khusus yang pertama. 2. Prosedur Ujian Khusus Langkah-langkah untuk Ujian Khusus diatur sebagai berikut: a. mahasiswa memohon izin untuk mengikuti Ujian Khusus kepada Ketua Program Studi beserta alasannya; b. jika disetujui untuk dilaksanakan Ujian Khusus, maka Ketua Program Studi akan menetapkan jadwal pelaksanaan, nama dosen penguji, dan meminta mahasiswa menyelesaikan proses administrasi akademik ke Biro Akademik; c. jika tidak disetujui untuk dilaksanakan Ujian Khusus, maka Ketua Program Studi akan memberikan jawaban beserta alasannya kepada mahasiswa yang bersangkutan; d. jika disetujui untuk dilaksanakan Ujian khusus, dan matakuliah tersebut tidak ada pada semester yang sedang berjalan, maka mahasiswa mengambil bukti pembayaran (BP) di Biro 56


Akademik dan mendapatkan informasi besarnya biaya Ujian Khusus yang harus dibayarkan; e. mahasiswa membayar di BNI dan menyerahkan kembali bukti pembayaran lembar merah ke Biro Akademik; dan f. mahasiswa membawa bukti pembayaran ke Program Studi untuk dapat melaksanakan Ujian Khusus sesuai jadwal yang telah ditentukan.

7.6 Ijazah Ijazah adalah bukti kelulusan yang diberikan kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan tahap pendidikan Program Sarjana dan dinyatakan lulus dalam sidang yudisium di program studinya. 1. Ketentuan Tentang Ijazah Ketentuan tentang ijazah diatur sebagai berikut: a. Ijazah hanya dibuat satu kali, jika hilang hanya dapat diganti dengan surat keterangan. b. Ijazah dibuat dalam bahasa Indonesia. c. Legalisir salinan ijazah dilakukan di Biro Akademik sesuai ketentuan yang berlaku. d. Dua lembar terjemahan ijazah ke dalam bahasa Inggris diberikan bersamaan dengan lembar ijazah. 2. Prosedur Pembuatan Ijazah Langkah-langkah untuk pembuatan ijazah diatur sebagai berikut: a. mahasiswa menerima map Permohonan Pembuatan Ijazah pada waktu sidang yudisium yang berisi data pribadi yang dikeluarkan oleh Biro Akademik; b. mahasiswa mengembalikan map Permohonan Pembuatan Ijazah yang telah dilengkapi dengan semua persyaratan (dapat dibaca dalam map) ke Biro Akademik; 57


c. mahasiswa dapat meminta Surat Keterangan Lulus Sarjana Sementara dari Fakultas, sambil menunggu selesainya ijazah; dan d. paling lambat 1 bulan sejak semua persyaratan diserahkan ke Biro Akademik, mahasiswa dapat mengambil ijazah di Biro Akademik.

7.7 Transkrip Transkrip diberikan kepada lulusan sebagai lampiran ijazah, yang menunjukkan penilaian hasil pengalaman belajar seluruh semester. Ada 2 jenis transkrip, yaitu: a. Transkrip Sistem Kredit Semester. b. Transkrip Sistem Kredit Kemahasiswaan. 1. Ketentuan Transkrip Sistem Kredit Semester Ketentuan tentang Transkrip Sistem Kredit Semester diatur sebagai berikut: a. Transkrip Sistem Kredit Semester yang selanjutnya disebut Transkrip Akademik adalah lampiran ijazah yang menunjukkan hasil belajar dalam program Sistem Kredit Semester. b. Transkrip Akademik sebanyak 10 lembar dalam bahasa Indonesia dan 2 lembar dalam bahasa Inggris diserahkan bersamaan dengan penyerahan ijazah. Permintaan lembar transkrip akademik selebihnya dikenakan biaya sesuai dengan peraturan yang berlaku. c. Transkrip akademik memuat informasi tentang: 1) beban sks tiap matakuliah; 2) nilai tertinggi untuk setiap matakuliah; 3) tanggal lulus program sarjana; 4) total sks yang telah ditempuh;

58


5) Indeks Prestasi Kumulatif; dan 6) predikat kelulusan. d. Nilai hasil belajar setiap matakuliah yang tercantum dalam transkrip merupakan nilai tertinggi yang pernah dicapai; e. Apabila jumlah sks melebihi persyaratan lulus program sarjana, maka penghapusan beberapa nilai mata kuliah pada transkrip dapat dilakukan sebelum mahasiswa dinyatakan lulus program sarjana. Matakuliah yang dapat dihapus dari transkrip ditetapkan oleh program studi. Fakultas akan menerbitkan surat keterangan tentang matakuliah yang dihapus tersebut beserta nilai kelulusannya. 2. Ketentuan Transkrip Sistem Kredit Kemahasiswaan Ketentuan tentang transkrip Sistem Kredit Kemahasiswaan diatur sebagai berikut: a. Transkrip Sistem Kredit Kemahasiswaan adalah lampiran ijazah yang menunjukkan rekam jejak mahasiswa dalam program Sistem Kredit Kemahasiswaan yang selanjutnya disebut Transkrip SKK. b. Transkrip SKK sebanyak 10 lembar dalam bahasa Indonesia diserahkan bersamaan dengan penyerahan ijazah. Permintaan lembar transkrip SKK selebihnya dikenakan biaya sesuai dengan peraturan yang berlaku. c. Transkrip SKK memuat informasi tentang: 1) nama Pelatihan Dasar dan beban skk setiap Pelatihan Dasar; 2) nama kegiatan partisipatif dan beban skk tiap kegiatan; dan 3) total skk yang telah ditempuh.

59


3. Prosedur Pembuatan Perbanyakan Transkrip Langkah-langkah untuk pembuatan Transkrip Akademik dan atau Transkrip SKK diatur sebagai berikut: a. mahasiswa mengajukan permohonan pembuatan transkrip di Biro Akademik; b. mahasiswa menerima Bukti Pembayaran (BP); c. mahasiswa melakukan pembayaran di BNI; d. mahasiswa menyerahkan kembali BP ke Biro Akademik; e. mahasiswa menerima transkrip yang telah ditandangani paling lambat 5 hari sejak BP diserahkan ke Biro Akademik.

7.8 Pengunduran Diri Dari Itenas Mahasiswa berhak mengundurkan diri dari Itenas dengan mendapatkan surat keterangan mengundurkan diri dan surat keterangan kemajuan belajar. Prosedur mengundurkan diri adalah sebagai berikut: a. mahasiswa mengajukan permohonan yangdiketahui oleh orang tua; b. mahasiswa mengambil formulir permohonan mengundurkan diri dan daftar kemajuan belajar di Biro Akademik dengan menunjukkan KSM atau KTM; c. mahasiswa meminta persetujuan daftar kemajuan belajar pada dosen wali; d. mahasiswa meminta Kajur menandatangani formulir pengunduran diri; e. mahasiswa meminta persetujuan bebas pinjaman buku dari kepala perpustakaan; f. mahasiswa meminta tanda tangan ke BNI sebagai pernyataan sudah mengembalikan KTM/ATM ke BNI atau KTM ke Biro Akademik; 60


g. formulir permohonan yang sudah lengkap dan daftar kemajuan belajar yang sudah diperiksa dan disetujui oleh dosen wali dikembalikan ke Biro Akademik; h. mahasiswa mendapatkan surat keterangan mengundurkan diri dari Itenas dan 2 lembar transkrip akademik.

61



62


VIII. FASILITAS PENDUKUNG Fasilitas pendukungkegiatan dalam kampus yang disediakan oleh Institut antara lain seperti: 1. Sistem Teknologi Informasi dan Infrastruktur Terkait 2. Laboratorium 3. Perpustakaan Institut; 4. Prasarana Olahraga; 5. Loka Abikawidya (Student Center); 6. Mesjid; 7. Poliklinik; 8. Asuransi kecelakaan; 9. Kantin; dan 10. Bank.

8.1 Sistem Teknologi Informasi Dan Infrastruktur Terkait Kampus Institut telah dilengkapi dengan sistem teknologi informasi yang dapat digunakan oleh mahasiswa sebagai sarana dan prasarana pendukung selama studi di Itenas. Fasilitas yang disediakan oleh Institut dibagi ke dalam 2 bagian besar yaitu: 1. Infrastruktur Teknologi Informasi 2. Sistem Informasi 1. Infrastruktur Teknologi Informasi Institut menyediakan infrastruktur teknologi informasi untuk memudahkan proses belajar mengajar maupun administrasi/ operasional kampus. 63

Fasilitas Pendukung

Berbagai infrastruktur yang telah disiapkan adalah: a. Jaringan intranet dan internet Kampus Institut telah dilengkapi dengan jaringan intranet untuk dapat saling berkomunikasi antar seluruh unit di lingkungan Institut seperti rektorat, fakultas, jurusan, biro, laboratorium, dan lainnya. Dengan adanya jaringan ini, memungkinkan seluruh warga Institut bisa saling berinteraksi dalam sistem informasi yang telah disediakan. Institut juga dilengkapi dengan jaringan internet, sehingga memungkinkan seluruh sivitas dapat berkomunikasi sera mencari informasi dengan mudah. Saat ini Itenas mempunyai akses internet dengan bandwidth 15 Mbps. b. Komputer Mahasiswa dapat memanfaatkan jaringan internet melalui perangkat komputer yang disediakan di Perpustakaan Institut, komputer yang disediakan di Laboratorium Komputer Institut dan beberapa Laboratorium Komputer yang disediakan oleh Jurusan. Infrastruktur server Institut menjamin sistem informasi dapat bekerja 24 jam sehari, 7 hari seminggu sehingga mahasiswa dapat mengakses informasi seputar Institut kapan saja dan dimana saja. c. Wifi Di dalam area kampus Institut telah terdapat banyak hotspot yang dihasilkan perangkat keras wifi. Hotspot-hotspot ini memberikan kemudahan mahasiswa dalam mengakses jaringan intranet/internet Institut melalui teknologi wifi. Mahasiswa dapat menggunakan fasilitas ini dengan melakukan registrasi ke ke Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan 64


Komunikasi Itenas yang berada di Gedung Pancaka Pretiyaksa (Gedung 4) Lantai 2. d. Proyektor dan sistem audio visual Untuk mendukung proses pembelajaran dengan tayangan visual atau presentasi multimedia, seluruh ruang perkuliahan telah dilengkapi dengan proyektor dan beberapa diantaranya dilengkapi sistem audio visual. 2. Sistem Informasi Dengan memanfaatkan infrastruktur teknologi informasi yang ada, Institut membangun sistem informasi untuk mendukung keseluruhan proses kegiatan yang dilakukan di kampus Institut. Mahasiswa dapat menggunakan beragam fitur yang dimiliki Sistem Informasi, antara lain: a. Anjungan Informasi Mahasiswa Anjungan Informasi Mahasiswa (AIM) adalah fasilitas yang disediakan di Fakultas dan di setiap Jurusan agar mahasiswa secara mandiri dapat melihat informasi tentang: 1) jadwal perkuliahan; 2) nilai matakuliah; 3) jumlah kehadiran setiap matakuliah; 4) status keuangan berkaitan dengan uang kuliah; Informasi disediakan hanya untuk mahasiswa Institut melalui login dengan menggunakan NIM dan pin yang tertera di KSM masing-masing. b. Situs Itenas Situs Itenas beralamat www.itenas.ac.id. Mahasiswa secara mandiri dapat melihat seluruh informasi yang dibutuhkan seperti jadwal kegiatan akademik, jadwal ujian, pendaftaran mahasiswa baru, berita seputar Institut dan lowongan kerja.

65

Fasilitas Pendukung

Mahasiswa juga dapat mengakses informasi tentang nilai mata kuliah, jumlah kehadiran serta informasi keuangan terkait perkuliahan di website Itenas dengan login menggunakan NIM dan PIN masing-masing. c. Email Institut Mahasiswa dapat memiliki alamat email dengan domain itenas.ac.id melalui registrasi ke Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi Itenas, dan mengikuti peraturan yang berlaku. d. Sistem e-Learning Mahasiswa dari beberapa program studi dapat secara mandiri mencari dan mempelajari materi perkuliahan serta banyak informasi yang terkait dengan program studi yang sedang ditempuh dalam sistem e-learning yang disediakan Institut.

8.2 Laboratorium Insitut menyediakan fasilitas ruang laboratorium untuk memfasilitasi mahasiswa dalam melakukan praktikum akademik sesuai matakuliah, riset untuk Tugas Akhir, maupun kegiatan pengembangan diri berkaitan dengan akademik. Laboratorium yang dikelola oleh Institut adalah Laboratorium Komputer, Fisika, dan Laboratorium Bahasa Inggris, sedangkan laboratorium yang dikelola oleh masing-masing jurusan dapat dilihat pada Bab 5, Tabel 5.12 sampai dengan Tabel 5.24.

8.3 Perpustakaan Institut Sebagai prasarana pendukung pembelajaran dan peningkatan diri selama studi di Itenas, Institut menyediakan Perpustakaan Institut dan perpustakaan/ruang baca di jurusan. Perpustakaan Institut 66


terletak di Gedung Sutjiati Bunarto (Gedung 9), sedangkan ruang baca jurusan terletak di jurusan masing-masing. Perpustakaan Institut dikelola oleh Institut dan memiliki fasilitas antara lain: a. Fasilitas komputer untuk menggunakanjaringan internet melalui33 unit komputer; b. Peminjaman berbagai jenis buku literatur atau referensi luar dan dalam negeri, dan jurnal ilmiah nasional dan internasional; c. Fasilitas koleksi video streaming yang bersifat edukasi, yang dapat diakses melalui komputer di lingkungan kampus; dan d. Reservasi koleksi online. Di samping Perpustakaan Institut, Jurusan menyediakan juga ruang baca atau perpustakaan dengan materi yang disesuaikan dengan program studi yang ada di jurusan tersebut.

8.4 Loka Abikawidya Loka Abikawidya dikenal dengan nama gedung Student Center, yaitu prasarana yang disediakan Institut untuk kegiatan kemahasiswaaan seperti kegiatan unit kemahasiswaan, seminar, dan diskusi. Seluruh Unit Kegiatan Kemahasiswaan beraktivitas di gedung ini.

8.5 Prasarana Olahraga Untuk menunjang aktivitas mahasiswa dalam bidang olah raga, berbagai prasarana olah raga disediakan Institut seperti lapangan tenis, lapangan volley, lapangan futsal/lapangan basket, tenis meja, dan ruang latihan di gedung Loka Abikawidya (Student Center). Fasilitas tersebut dapat dipakai mahasiswa sesuai dengan jadwal yang diatur oleh Biro Kemahasiswaan. 67

Fasilitas Pendukung

8.6 Poliklinik Institut menyediakan Poliklinik untuk seluruh warga Institut yang dikelola oleh beberapa orang dokter. Mahasiswa dapat melakukan pemeriksaan kesehatan di poliklinik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Poliklinik Itenas terletak di seberang Gedung Loka Abikawidya (Student Center).

8.7 Asuransi Kecelakaan Sebagai bagian layanan Institut, seluruh mahasiswa Itenas diberikan asuransi kecelakaan selama 4 tahun pertama studinya. Layanan ini adalah bagian dari kepedulian Insitut kepada mahasiswa yang mengalami musibah. Apabila terjadi kecelakaan, mahasiswa atau keluarganya dapat menghubungi Biro Kemahasiswaan untuk mengurus klaim asuransinya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

8.8 Mesjid Mesjid Institut terletak bersebelahan dengan Bale Dayang Sumbi (Gedung Serba Guna) yang dapat digunakan oleh seluruh warga Institut dan warga sekitar kampus Institut.

8.9 Kantin Di dalam kampus Itenas terdapat sebuah kantin yang cukup luas untuk melayani seluruh sivitas akademika. Menu yang disediakan bervariasi dengan harga yang terjangkau. Kantin tersebut dikelola dengan manajemen yang baik, serta memperhatikan faktor higienis dan gizi pada menu yang disediakan. 68


Kantin dibuka setiap hari Senin sampai dengan Jumat antara jam 08.00 - 17.00 WIB dan Sabtu antara jam 08.00 sampai dengan 14.00 WIB.

8.10 BANK Fasilitas pendukung lain yang disediakan Institut adalah layanan perbankan. Institut bekerja sama dengan Bank Nasional Indonesia (BNI) memberikan kemudahan transaksi keuangan untuk seluruh sivitas akademika dengan tersedianya Kantor Cabang Pembantu dan ATM BNI di dalam Kampus Institut.

69

Fasilitas Pendukung


70


IX. ORGANISASI KEMAHASISWAAN Untuk menunjang peningkatan kemampuan softskills mahasiswa dan membina kemampuan berorganisasi serta menggali potensi mahasiswa untuk meraih prestasi, Institut mendorong adanya kehidupan kemahasiswaan yang aktif, dinamis, dan inovatif. Mahasiswa dapat menyalurkan aktivitasnya melalui organisasi kemahasiswaan yang ada. Organisasi kemahasiswaan Institut terdiri dari: 1. Himpunan Mahasiswa Jurusan; dan 2. Unit Kegiatan Kemahasiswaan.

9.1 Himpunan Mahasiswa Jurusan Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) yang beranggotakan seluruh mahasiswa jurusan, adalah organisasi kemahasiswaan di tingkat jurusan yang kegiatan utamanya berdasarkan pada keilmuan dan keprofesian. HMJ yang ada saat ini adalah:  Himpunan Jurusan Teknik Elektro (HME) 

Himpunan Jurusan Teknik Mesin (HMS)



Himpunan Jurusan Teknik Industri (HMTI)



Himpunan Jurusan Teknik Kimia (HMTK)



Himpunan Jurusan Teknik Informatika (HMIF)



Himpunan Jurusan Teknik Arsitektur (HMA)



Himpunan Jurusan Teknik Sipil (HMS)



Himpunan Jurusan Teknik Geodesi (HMGD)



Himpunan Jurusan Perencanaan Wilayah Dan Kota (HMPL) 71

Organisasi Kemahasiswaan



Himpunan Jurusan Teknik Lingkungan (HMTL)

  

Himpunan Jurusan Desain Interior (IMADJI INTERIOR) Himpunan Jurusan Desain Produk (IMADJI PRODUK) Himpunan Jurusan Desain Komunikasi Visual (IMADJI DKV)

Sekretariat HMJ berada di masing-masing jurusan.

9.2 Unit Kegiatan Mahasiswa Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) adalah organisasi kemahasiswaan di tingkat Institut yang kegiatannya berdasarkan penalaran dan keilmuan, minat dan bakat, upaya peningkatan kesejahteraan mahasiswa, dan bakti sosial bagi masyarakat. UKM dibagi dalam tiga kelompok, yaitu: a. Bidang kegiatan olah raga, antara lain:  Unit Bola Basket 

Unit Sepakbola/futsal (IFA)



Unit Taekwando

 Unit Bola Volley b. Bidang seni dan budaya, antara lain:  Lingkung Seni Sunda (LISENDA)  Unit Apresiasi Budaya Minang (UABM) 

Unit Paduan Suara Mahasiswa (Jinggaswara)

 Unit Musik Modern (UMM) c. Bidang Kesejahteraan, antara lain:  Koperasi Mahasiswa Itenas (KOPMA)  Keluarga Muslim Itenas (KMI) 

Keluarga Mahasiswa Katolik (KMK)



Persekutuan Mahasiswa Kristen (PMK)



Keluarga Mahasiswa Hindu (KMH) 72


 

Keluarga Mahasiswa Buddhis (KMB) Himpunan Mahasiswa Pecinta Alam (HIMPALA)



Itenas ClubRead (ICR)



Unit Kewirausahaan Itenas (IEU)

Unit kegiatan mahasiswa mempunyai sekretariat di gedung Loka Abikawidya (Student Center).

73

Organisasi Kemahasiswaan


74


KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL Nomor: 160/N.07/Rektorat/Itenas/VI/2013 tentang: PERATURAN AKADEMIK DI INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

----------------------------------------------------REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL Menimbang: 1. Bahwa Institut Teknologi Nasional adalah lembaga pendidikan tinggi yang mengemban Tri Dharma Perguruan Tinggi. 2. Bahwa Institut Teknologi Nasional sebagai lembaga pendidikan tinggi bertekad meningkatkan mutu lulusan berkelanjutan yang disesuaikan dengan tuntutan pemangku kepentingan. 3. Bahwa mahasiswa Institut Teknologi Nasional perlu mengalami pembinaan seutuhnya sehingga memiliki kompetensi di bidang ilmu sesuai pilihannya, dan juga di bidang soft skills sehingga mampu berinteraksi dengan baik dalam masyarakat. 4. Bahwa kehidupan kemahasiswaan di Institut Teknologi Nasional perlu didasari oleh ketentuan-ketentuan akademik yang jelas. 5. Bahwa sehubungan dengan Butir 1 s/d 4 di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Nasional mengenai Peraturan Akademik seperti pada lampiran Surat Keputusan ini. Mengingat: 1. Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan; 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 232/U/2000 tanggal 20 Desember 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;

75

Peraturan Akademik

4. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi No. 07/Kpts/YPDS/II/2012 tanggal 6 Februari 2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Nasional Periode 2012 - 2016; 5. Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor 22/Kpts/YPDS/V/2012 tanggal 25 Mei 2012 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional; 6. Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Nasional No. 180/A.17/Rektorat/Itenas/III/2009 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum 2010. Memperhatikan: Rapat Pimpinan Institut Teknologi Nasional tanggal 27 Mei 2013

Menetapkan:

MEMUTUSKAN

Keputusan Rektor Institut Teknologi Nasional tentang Peraturan Akademik bagi mahasiswa di Institut. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan: a. Institut adalah Institut Teknologi Nasional Bandung disingkat Itenas. b. Kurikulum adalah kurikulum yang sedang berlaku di Institut. c. Calon mahasiswa adalah lulusan pendidikan menengah yang mengikuti Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) Itenas. d. Mahasiswa adalah peserta didik yang resmi terdaftar dan berhak belajar serta mengikuti kegiatan lain dalam rangka mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran di Institut. e. Wali akademik adalah dosen yang bertugas memberikan konseling kepada mahasiswa Itenas mengenai berbagai masalah yang dihadapi 76


f. g.

h. i. j. k. l. m. n. o.

selama masa pendidikannya, menumbuhkan kebiasaan dan cara belajar yang efektif, dan membantu mahasiswa menyusun rencana studinya. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) adalah kartu identitas diri yang diberikan kepada setiap mahasiswa dan berlaku selama yang bersangkutan masih berstatus sebagai mahasiswa. Kartu Studi Mahasiswa (KSM) adalah kartu yang diberikan kepada mahasiswa setiap semester setelah mahasiswa melakukan pendaftaran ulang yang berfungsi sebagai identitas mengikuti pembelajaran dalam satu semester tertentu. Mahasiswa aktif adalah mahasiswa yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti seluruh kegiatan akademik. Masa studi adalah jumlah semester yang dibutuhkan mahasiswa untuk menyelesaikan program studinya. Cuti kuliah adalah masa di mana mahasiswa secara resmi menghentikan studinya untuk sementara waktu. Mahasiswa tidak aktif adalah mahasiswa yang cuti kuliah atau tidak mendaftar ulang. Sivitas Akademika adalah kelompok atau warga masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa. Alumni adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan program studinya di Institut. Indeks Prestasi Semester (IPS) adalah derajat keberhasilan mahasiswa dalam satu semester. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah derajat keberhasilan mahasiswa untuk seluruh mata kuliah yang ditempuh. BAB II PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN Tahun Akademik Pasal 2

1. Pendidikan dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik tahun yang bersangkutan. 2. Tahun akademik dibagi dalam dua semester, yaitu semester gasal dan semester genap. 77

Peraturan Akademik

3. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16 (enam belas) – 18 (delapan belas) minggu perkuliahan atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 (dua) sampai 3 (tiga) minggu pelaksanaan penilaian hasil belajar. 4. Institut dapat menyelenggarakan semester pendek di akhir semester genap, dengan tujuan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk meningkatkan indeks prestasi dan atau mempercepat waktu penyelesaian studi. Semester Pendek Pasal 3 1. Semester pendek adalah semester dengan waktu kegiatan yang terdiri atas 8 (delapan) minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya termasuk pelaksanaan ujian yang setara dengan kegiatan dalam satu semester gasal/genap. 2. Matakuliah yang diselenggarakan di semester pendek ditetapkan oleh program studi. 3. Mahasiswa yang dapat mengikuti semester pendek adalah mahasiswa yang terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester gasal dan atau semester genap pada tahun akademik di mana semester pendek diselenggarakan. Sistem Pendidikan Pasal 4 1. Pendidikan di Institut diselenggarakan dengan menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS) dan Sistem Kredit Kemahasiswaan (SKK). 2. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program akademik. 3. Sistem Kredit Kemahasiswaan (SKK) adalah sistem penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan dengan menggunakan satuan kredit kemahasiswaan (skk) untuk menyatakan beban kegiatan dan pengalaman belajar mahasiswa dalam melaksanakan program pencapaian kompetensi keterampilan lunak (soft skills). 78


Beban Studi Pasal 5 1. Beban studi program sarjana sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) sks, sebanyak-banyaknya 148 (seratus empat puluh delapan) sks, dan beban program SKK sebanyak minimal 20 (dua puluh) skk. 2. Beban studi mahasiswa pindahan diatur dalam peraturan tersendiri. Masa Studi Pasal 6 1. Mahasiswa dapat menempuh masa studi dalam waktu kurang dari 8 (delapan) semester dan paling lama 14 (empat belas) semester. 2. Masa tidak aktif karena cuti kuliah tidak dihitung sebagai waktu studi dalam perhitungan batas waktu studi. 3. Masa tidak aktif karena tidak mendaftar ulang dihitung sebagai waktu studi dalam perhitungan batas waktu studi maksimum. 4. Masa studi mahasiswa pindahan diatur dalam peraturan tersendiri. Batas Masa Studi Pasal 7 1. Institut menetapkan batas waktu studi mahasiswa melalui dua jenjang pencapaian yang dievaluasi sebagai berikut : a. Dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terpakai sejak diterima sebagai mahasiswa, harus sudah lulus mata kuliah semester 1 (satu) sampai dengan semester 4 (empat) minimum sebanyak 45 (empat puluh lima) sks dengan IPK  2,00. b. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) tahun terpakai sejak diterima sebagai mahasiswa, harus sudah lulus program sarjana yaitu lulus semua mata kuliah dari semester 1 (satu) sampai dengan semester 8 (delapan) dengan IPK  2,00 dan telah menuntaskan program SKK. 2. Apabila tidak dapat memenuhi ketentuan seperti pada ayat 1, maka mahasiswa tidak diperkenankan melanjutkan studi di Institut. 79

Peraturan Akademik

BAB III KEABSAHAN SEBAGAI MAHASISWA Pasal 8 1. Semua calon mahasiswa dinyatakan sah sebagai mahasiswa apabila telah lulus SPMB dan mendaftarkan diri dengan memenuhi semua persyaratan lain yang ditetapkan Institut. 2. Mahasiswa baru diterima secara resmi pada Sidang Terbuka Pimpinan dan Senat Institut. 3. Keabsahan sebagai mahasiswa ditandai dengan diberikannya KTM. Pindah Program Studi Pasal 9 1. Mahasiswa yang ingin pindah program studi harus mengikuti kembali dan lulus SPMB. 2. Nilai mata kuliah yang pernah ditempuh dan relevan dapat disetarakan dengan mata kuliah di program studi yang dimasuki. Pendaftaran Ulang Pasal 10 1. Mahasiswa harus melakukan pendaftaran ulang setiap semester pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan prosedur pendaftaran ulang dan Kalender Akademik. 2. Proses pendaftaran ulang terdiri dari perwalian, pembayaran uang kuliah, dan pencetakan serta pengesahan KSM. 3. Mahasiswa yang telah melakukan pendaftaran ulang menerima KSM dan bukti pembayaran uang kuliah. 4. Mahasiswa yang karena sesuatu hal berhalangan melakukan pendaftaran ulang pada waktunya, dapat menguasakan kepada orang lain dengan surat kuasa bermaterai cukup sesuai dengan prosedur yang berlaku. 5. Mahasiswa yang terlambat melakukan seluruh proses pendaftaran dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

80


Pasal 11 1. Mahasiswa yang tidak aktif karena tidak melakukan pendaftaran ulang untuk 4 (empat) semester berturut-turut, dinyatakan mengundurkan diri. 2. Pendaftaran ulang bagi mahasiswa tidak aktif karena cuti pada semester sebelumnya dilakukan mengikuti proses pendaftaran ulang mahasiswa aktif. 3. Pendaftaran ulang bagi mahasiswa tidak aktif pada semester sebelumnya karena alasan lain mengikuti prosedur yang berlaku dan dilakukan setelah mendapatkan izin tertulis dari Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dan dikenakan biaya administrasi untuk aktif kembali sebesar 10% dari UKT setiap semester di mana yang bersangkutan tidak aktif. Perwalian Pasal 12 1. Kegiatan perwalian dilakukan sebagai bagian dari proses pendaftaran ulang sesuai dengan kalender akademik tahun yang bersangkutan. 2. Pada saat perwalian mahasiswa diharuskan berkonsultasi dengan dosen wali untuk menentukan rencana studi yang akan ditempuh pada semester berikutnya. 3. Mahasiswa yang terlambat melakukan perwalian dikenakan denda sebesar 10 % dari Uang Kuliah Tetap (UKT). 4. Mahasiswa yang karena sesuatu hal berhalangan melakukan perwalian pada waktunya, dapat menguasakan kepada orang lain dengan surat kuasa bermaterai cukup dan dilengkapi persyaratan yang ditetapkan. 5. Prosedur perwalian mengikuti ketentuan yang berlaku. Batal Dan Atau Tambah Mata Kuliah Pasal 13 1. Mahasiswa diberi kesempatan untuk menambah, mengurangi dan atau mengganti mata kuliah yang tercantum dalam KSM pada masa Batal Dan Atau Tambah Mata Kuliah (BDATM) yang telah ditetapkan sesuai kalender akademik. 81

Peraturan Akademik

2. Mahasiswa yang karena sesuatu hal berhalangan melakukan BDATM pada waktunya, dapat menguasakan kepada orang lain dengan surat kuasa bermaterai cukup dan dilengkapi persyaratan yang ditetapkan. 3. Prosedur BDATM mengikuti ketentuan yang berlaku. Cuti Kuliah Pasal 14 1. Mahasiswa diperkenankan mengajukan permohonan cuti kuliah. 2. Cuti kuliah maksimum yang diizinkan adalah 4 (empat) semester. 3. Selama cuti kuliah mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti semua kegiatan akademik. 4. Izin cuti kuliah tidak diberikan kepada mahasiswa tahun pertama kuliah. 5. Biaya administrasi cuti kuliah untuk satu semester adalah 5 % dari UKT. 6. Prosedur cuti kuliah mengikuti ketentuan yang berlaku. Pendaftaran Peserta Semester Pendek Pasal 15 1. Prosedur pendaftaran peserta semester pendek mengikuti ketentuan yang berlaku. 2. Uang Kuliah Variabel pada semester pendek mengikuti ketentuan yang berlaku. 3. Mahasiswa yang terlambat melakukan perwalian dikenakan denda sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB IV SISTEM KREDIT SEMESTER Satuan Kredit Semester Pasal 16 1. Satu sks adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu sebanyak 1 (satu) jam perkuliahan atau 2 (dua) jam praktikum, atau 4 82


(empat) jam kerja lapangan, yang masing-masing diiringi oleh sekitar 1-2 jam kegiatan terstruktur dan sekitar 1-2 jam kegiatan mandiri. 2. Kegiatan terstruktur dilakukan dalam rangka mendapatkan pengalaman belajar, seperti tugas menyelesaikan soal, membuat makalah, menelusuri pustaka, dan lain-lain. Kegiatan mandiri merupakan kegiatan yang harus dilakukan secara mandiri untuk mendalami dan mempersiapkan tugastugas akademik, seperti membaca buku referensi, mempersiapkan tugas akademik dan lain-lain. 3. Ketentuan kuliah yang dilengkapi dengan praktikum atau studio, diatur oleh program studi masing-masing mengacu kepada aturan tentang pengertian sks. Beban Satuan Kredit Semester Mahasiswa Pasal 17 1. Mahasiswa yang memiliki Indeks Prestasi Semester (IPS) kurang atau sama dengan 2,75 dapat mengambil mata kuliah dengan beban maksimum 20 (dua puluh) sks. 2. Mahasiswa yang memiliki IPS lebih besar 2,75 sampai dengan 3,00 dapat mengambil mata kuliah dengan beban maksimum 22 (dua puluh dua) sks. 3. Mahasiswa yang memiliki IPS lebih besar dari 3,00 dapat mengambil mata kuliah dengan beban maksimum 24 (dua puluh empat) sks. Pasal 18 Pada semester pendek mahasiswa hanya diperkenankan mengambil mata kuliah dengan beban maksimum 10 (sepuluh) sks. Jumlah Kehadiran Minimum Pasal 19 1. Jumlah minimum kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan adalah 80% dari total kehadiran yang dijadwalkan. 2. Jumlah minimum kehadiran kegiatan terstruktur lainnya ditetapkan oleh Program Studi dengan persetujuan Fakultas. 83

Peraturan Akademik

BAB V PENGUKURAN HASIL BELAJAR Pasal 20 1. Pengukuran terhadap kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan secara berkala dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas, kuis, dan pengamatan oleh dosen. 2. Kuis atau tugas dilakukan untuk mengukur keberhasilan mahasiswa dalam satu bagian atau materi pembelajaran yang penyelenggaraannya diatur oleh dosen pengampu. 3. Ujian Tengah Semester (UTS) adalah pengukuran formatif yang dilakukan terjadwal untuk mengukur keberhasilan pembelajaran tengah semester. 4. Ujian Akhir Semester (UAS) adalah pengukuran sumatif yang dilakukan terjadwal untuk mengukur keberhasilan pembelajaran satu semester. 5. Ujian skripsi atau Ujian Tugas Akhir merupakan pengukuran sumatif dari hasil belajar matakuliah Tugas Akhir atau Skripsi. 6. Keberhasilan mahasiswa menempuh suatu mata kuliah ditentukan atas dasar sekurang-kurangnya tiga penilaian, yaitu pada saat semester sedang berjalan dan pada akhir semester, serta tidak melanggar tata tertib ujian. UJIAN Pasal 21 1. Penyelenggaraan ujian menjadi kewajiban dan wewenang fakultas beserta program studi di lingkungannya, sesuai dengan peraturan dan kebijakan Institut. 2. Jadwal serta tempat UTS dan UAS ditetapkan oleh Institut melalui Biro Akademik (BA). 3. Mahasiswa harus mengikuti UTS dan UAS pada jadwal dan tempat yang sudah ditetapkan. Ketidakhadiran mahasiswa dalam ujian tidak dapat dipergunakan sebagai alasan yang sah untuk meminta ujian di luar jadwal yang telah ditentukan.

84


Persyaratan Ujian Pasal 22 1. Pada saat ujian diselenggarakan mahasiswa tidak sedang menjalani sanksi yang berupa larangan untuk mengikuti kegiatan akademik atau tidak sedang dalam status cuti. 2. Mahasiswa membawa KSM yang berlaku untuk semester yang bersangkutan, di mana nomor dan nama mata kuliah yang ditempuh ujiannya tercantum dalam KSM tersebut. 3. Persyaratan mahasiswa mengikuti ujian untuk setiap mata kuliah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku untuk mata kuliah tersebut. Tata Tertib Ujian dan Sanksi Pasal 23 1. Mahasiswa wajib mematuhi tata tertib ujian Institut sehingga ujian dapat berjalan dengan tertib dan lancar. 2. Peserta ujian yang melakukan pelanggaran terhadap tata tertib ujian, dapat dikenakan sanksi berupa nilai akhir E (tidak lulus) untuk mata kuliah di mana peserta ujian melakukan pelanggaran. 3. Dalam hal pelanggaran yang berulang-ulang, Institut dapat memberikan sanksi yang lebih tinggi yaitu mulai dari larangan mengikuti sebagian atau seluruh kegiatan akademik untuk jangka waktu tertentu, sampai dengan dicabut statusnya sebagai mahasiswa tergantung dari tingkat pelanggaran yang dilakukan. Pengawas Ujian Pasal 24 1. Institut menunjuk petugas untuk menjadi pengawas ujian di setiap ruang ujian. 2. Pengawas ujian mempunyai wewenang mengatur dan mengambil tindakan yang diperlukan guna menjaga ketertiban dan kejujuran selama proses ujian berlangsung. 85

Peraturan Akademik

Ujian Tugas Akhir/Skripsi Pasal 25 1. Batas akhir Ujian Skripsi atau Ujian Tugas Akhir ditetapkan oleh Institut. 2. Tata cara dan persyaratan mengikuti ujian skripsi atau ujian tugas akhir ditetapkan melalui peraturan tersendiri Ujian Khusus Pasal 26 1. Ujian khusus hanya dapat diberikan kepada mahasiswa yang telah lulus

ujian Tugas Akhir dengan alasan khusus dan dengan seizin Ketua Program Studi dan Dekan. 2. Ketentuan dan prosedur mengenai Ujian khusus diatur dalam aturan dan tata cara ujian khusus.

BAB VI PENILAIAN HASIL BELAJAR Pasal 27 1. Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf yang bernilai sebagai berikut: a. A = 4 , berarti amat baik; b. B = 3 , berarti baik; c. C = 2 , berarti cukup; d. D = 1 , berarti hampir cukup; e. E = 0 , berarti gagal. 2. Nilai kelulusan minimum untuk setiap mata kuliah ditetapkan oleh program studi masing-masing dengan persetujuan dari Institut. 3. Mahasiswa dapat memperbaiki nilai hasil belajar dengan mengulang mata kuliah, dan nilai yang dicantumkan pada transkrip adalah nilai tertinggi.

86


Derajat Keberhasilan Pasal 28 1. Derajat keberhasilan mahasiswa dalam satu semester dinyatakan dengan nilai Indeks Prestasi Semester (IPS). 2. Derajat keberhasilan mahasiswa untuk seluruh mata kuliah yang ditempuh dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). 3. IPS dan IPK berkisar antara 0 (nol) sampai dengan 4 (empat). 4. Dalam menghitung IPS, setiap mata kuliah hanya diperhitungkan satu kali dan digunakan nilai yang diperoleh pada semester yang ditinjau. 5. Dalam menghitung IPK, setiap mata kuliah hanya diperhitungkan satu kali dan digunakan nilai yang tertinggi. 6. Perhitungan IPS dan IPK menggunakan rumus sebagai berikut: s

IPS =

n b

i i

i1 s

n i1 k

IPK =

i

n

j

bj

j 1

k

n

j

j 1

di mana ni adalah besarnya sks mata kuliah i dan nj adalah besarnya sks mata kuliah j, bi adalah nilai angka mata kuliah i yang diperoleh pada semester yang ditinjau, bj adalah nilai angka tertinggi mata kuliah j, s adalah jumlah mata kuliah pada semester yang ditinjau, dan k total jumlah seluruh mata kuliah yang telah diambil. Kartu Hasil Studi dan Surat Kemajuan Belajar Pasal 29 1. Kartu Hasil Studi (KHS) merupakan catatan penilaian hasil belajar per semester yang mencantumkan nilai dari setiap mata kuliah yang diambil pada semester tersebut, IPS, dan IPK. 87

Peraturan Akademik

2. KHS diberikan oleh dosen wali kepada setiap mahasiswa pada saat perwalian untuk semester berikutnya. 3. Surat Kemajuan Belajar (SKB) merupakan surat yang memberikan keterangan hasil penilaian belajar, yang dilengkapi dengan nilai dari semua mata kuliah yang telah ditempuh, IPK, dan diberikan kepada mahasiswa yang membutuhkan untuk kepentingan tertentu. 4. Ketentuan dan prosedur mengenai permohonan SKB diatur dalam aturan dan tata cara tersendiri.

BAB VII SISTEM KREDIT KEMAHASISWAAN Pasal 30 1. Satuan kredit kemahasiswaan (skk) adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh dari satu kegiatan kemahasiswaan melalui kegiatan pelatihan dasar atau kegiatan partisipasi pada berbagai kegiatan kemahasiswaan yang mendukung pencapaian kompetensi soft skills lulusan. Satu skk setara dengan 1 jam pelatihan/minggu, atau 3 jam kegiatan lapangan/minggu, atau 2 jam kegiatan praktek /minggu dan 1 jam kegiatan mandiri dalam rentang satu semester. 2. Pelatihan Dasar Dalam Program SKK adalah pelatihan yang bertujuan memberikan kemampuan dasar untuk pencapaian kompetensi tertentu dalam bidang soft skills mahasiswa. 3. Kegiatan partisipatif adalah kegiatan mandiri mahasiswa untuk peningkatan bidang ilmu, bakat, organisasi, dan pengabdian pada masyarakat. 4. Kokurikuler adalah kegiatan yang dilakukan mahasiswa di luar jam belajar berdasarkan kurikulum, dan berkaitan dengan keahlian atau profesi sesuai dengan bidang keilmuannya. 5. Ekstra kurikuler adalah kegiatan yang dilakukan mahasiswa di luar bidang akademik, dan berkaitan dengan kepribadian, bakat, dan kemampuan diri.

88


Beban Satuan Kredit Kemahasiswaan Pasal 31 1. Beban satuan kredit kemahasiswaan minimal 20 (duapuluh) skk yang dapat dilaksanakan dalam 8 (delapan) semester. 2. Ketuntasan memenuhi beban satuan kredit kemahasiswaan sebanyak minimal 20 (duapuluh) skk menjadi salah satu syarat mengikuti sidang judisium kelulusan. 3. Ketuntasan memenuhi beban satuan kredit kemahasiswaan seperti pada ayat 1 dan ayat 2 Pasal ini berlaku untuk mahasiswa Angkatan 2010 dan sesudahnya. Pasal 32 Batasan beban kegiatan kemahasiswaan berdasarkan jumlah skk adalah seperti berikut: a. Kegiatan Pelatihan Dasar dengan total 10 skk; b. Kegiatan Partisipatif dengan total minimal 10 skk. Pelatihan Dasar Pasal 33 Pelatihan Dasar dalam Program SKK terdiri dari: 1. Pelatihan Dasar Pengembangan Diri adalah pelatihan dasar untuk mengembangan kemampuan intrapersonal. 2. Pelatihan Dasar Pengembangan Relasi adalah pelatihan dasar untuk mengembangan kemampuan interpersonal, antara lain kerja sama dan komunikasi efektif. 3. Pelatihan Dasar Pembinaan Jiwa Kepemimpinan adalah pelatihan dasar untuk membina jiwa kepemimpinan terhadap diri sendiri, kelompok, dan lingkungan. 4. Pelatihan Dasar Pembinaan Jiwa Kewirausahaan adalah pelatihan dasar untuk membina jiwa berwirausaha.

89

Peraturan Akademik

Pasal 34 Beban Kegiatan pelatihan Dasar ditentukan seperti berikut : a. Pelatihan Dasar Pengembangan Diri dengan bobot 3 skk b. Pelatihan Dasar Pengembangan Relasi dengan bobot 3 skk c. Pelatihan Dasar Pembinaan Jiwa Kepemimpinan dengan bobot 2 skk d. Pelatihan Dasar Pembinaan Jiwa Kewirausahaan dengan bobot 2 skk Pasal 35 1. Mahasiswa wajib mengikuti Pelatihan Dasar Pengembangan Diri di semester pertama, dihitung sejak terdaftar sebagai mahasiswa. 2. Mahasiswa wajib mengikuti Pelatihan Dasar Pengembangan Relasi di semester kedua, dihitung sejak terdaftar sebagai mahasiswa. 3. Mahasiswa wajib mengikuti Pelatihan Dasar Pembinaan Jiwa Kepemimpinan di semester kelima, dihitung sejak terdaftar sebagai mahasiswa. 4. Mahasiswa wajib mengikuti Pelatihan Dasar Pembinaan Jiwa Kewirausahaan di semester keenam, dihitung sejak terdaftar sebagai mahasiswa. 5. Mahasiswa wajib mematuhi tata tertib mengikuti Pelatihan Dasar yang ditetapkan oleh Institut. Pasal 36 Ketuntasan mengikuti pelatihan dasar dipenuhi jika: a. Kehadiran mahasiswa dalam kegiatan masing-masing pelatihan tidak kurang dari 80 (delapanpuluh) persen. b. Telah melaksanakan seluruh tugas yang diwajibkan oleh fasilitator pelatihan dasar. Pasal 37 Biaya Pelatihan Dasar ditetapkan oleh Institut.

90


Pasal 38 1. Peserta Pelatihan Dasar sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Institut seperti pada Pasal 35 adalah mahasiswa yang telah terdaftar sebagai mahasiswa di semester berjalan. 2. Peserta Pelatihan Dasar di luar jadwal yang ditetapkan seperti pada Pasal 35 harus mendaftarkan diri di Biro Akademik sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Institut. Kegiatan Partisipatif Pasal 39 Kegiatan Partisipatif dalam Program SKK terdiri atas kegiatan ko-kurikuler dan ekstra-kurikuler. Pasal 40 Total Beban Kredit Kegiatan Partisipatif minimal adalah 10 skk dengan ketentuan seperti berikut: a. Kegiatan ko-kurikuler yang harus diikuti minimal 4 skk; b. Kegiatan ekstra-kurikuler yang diikuti minimal 2 skk. Pasal 41 1. Jenis kegiatan ko-kurikuler dan ekstra-kurikuler yang memiliki bobot skk ditetapkan oleh Institut 2. Aturan penilaian bobot skk dan sistem administrasi kredit kemahasiswaan diatur dalam Pedoman Sistem Kredit Kemahasiswaan. BAB VIII YUDISIUM DAN PREDIKAT KELULUSAN Pasal 42 1. Yudisium adalah sidang yang dilakukan oleh program studi bagi mahasiswa yang telah memenuhi semua persyaratan Sistem Kredit 91

Peraturan Akademik

Semester dan Sistem Kredit Kemahasiswaan untuk menentukan IPK dan predikat kelulusan. 2. Mahasiswa yang mengikuti yudisium harus sudah menyelesaikan seluruh beban studi dan memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh Institut. 3. Mahasiswa yang telah mengikuti yudisium, secara otomatis statusnya sebagai mahasiswa berakhir dan selanjutnya menjadi alumni. Predikat Kelulusan Pasal 43 Predikat kelulusan terdiri atas 3 tingkat yaitu dengan pujian (cumlaude), sangat memuaskan, dan memuaskan yang dinyatakan pada transkrip akademik. Pasal 44 Pemberian predikat kelulusan mengikuti ketentuan sebagai berikut: 1. Predikat dengan pujian (cumlaude), diberikan kepada lulusan yang memenuhi persyaratan berikut: a. menunjukkan penghayatan yang baik tentang hakekat dan normanorma masyarakat akademik; b. memiliki IPK 3,51 (tiga koma limapuluh satu) sampai dengan 4,00 (empat koma nol); c. menyelesaikan studinya maksimum dalam waktu 5 (lima) tahun. 2. Predikat sangat memuaskan diberikan kepada lulusan yang memenuhi persyaratan berikut: a. menunjukkan penghayatan yang baik tentang hakekat dan normanorma masyarakat akademik; b. memiliki IPK 2,76 (dua koma tujuh puluh enam) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima puluh) dan menyelesaikan studinya maksimum dalam waktu 6 (enam) tahun, atau c. memiliki IPK 3,51(tiga koma lima puluh satu) sampai dengan 4,00 (empat koma nol) dan menyelesaikan studinya dalam waktu lebih besar dari 5 (lima) tahun. 3. Predikat memuaskan diberikan kepada lulusan yang memenuhi persyaratan berikut: a. menunjukkan penghayatan yang baik tentang hakekat dan normanorma masyarakat akademik; 92


b. memiliki IPK 2,00 (dua koma nol) sampai dengan 2,75 (dua koma tujuh puluh lima), atau c. memiliki IPK 2,76 (dua koma tujuh puluh enam) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima puluh) dan menyelesaikan studinya dalam waktu lebih besar dari 6 (enam) tahun. Pasal 45 Kewenangan menetapkan predikat kelulusan mengikuti ketentuan sebagai berikut: 1. Predikat dengan pujian (cumlaude) ditetapkan pada tingkat institut oleh Rektor. 2. Predikat sangat memuaskan ditetapkan pada tingkat fakultas oleh Dekan. 3. Predikat memuaskan ditetapkan pada tingkat program studi oleh Ketua Program Studi. Gelar Akademik Pasal 46 1. Gelar akademik dan singkatannya dicantumkan pada ijazah/surat tanda lulus. 2. Penggunaan gelar akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ijazah Pasal 47 1. Ijazah diberikan kepada mahasiswa sebagai tanda bukti telah lulus/menyelesaikan pendidikan program sarjana. 2. Ijazah ditandatangani oleh Rektor dan Dekan Fakultas. Pasal 48 1. Ijazah/surat tanda lulus sarjana hanya dibuat satu kali. 2. Ijazah/surat tanda lulus sarjana yang hilang akan diganti dengan surat

keterangan. 93

Peraturan Akademik

3. Alumni yang mengaku kehilangan ijazah dapat mengajukan permohonan

pembuatan surat keterangan sebagai pengganti ijazah yang hilang kepada Dekan fakultas terkait. 4. Dekan fakultas akan menerbitkan surat keterangan tersebut setelah meneliti bahwa alumni yang bersangkutan benar-benar lulusan Institut. 5. Surat keterangan sebagai pengganti ijazah yang hilang ditandatangani oleh Rektor dan Dekan Fakultas. Transkrip Pasal 49 1. Transkrip diberikan kepada lulusan sebagai lampiran ijazah. 2. Transkrip terdiri dari transkrip untuk Sistem Kredit Semester dan untuk Sistem Kredit Kemahasiswaan. 3. Transkrip untuk Sistem Kredit Semester menunjukkan penilaian hasil belajar seluruh semester yaitu nilai seluruh mata kuliah, tanggal kelulusan, jumlah sks yang ditempuh, IPK dan predikat kelulusan. 4. Transkrip untuk Sistem Kredit kemahasiswaan menunjukkan seluruh kegiatan pelatihan dasar dan kegiatan partisipatif yang diperoleh selama studi di Institut, dan jumlah skk yang ditempuh. BAB VI PELANGGARAN TERHADAP NORMA MASYARAKAT AKADEMIK Pasal 50 Mahasiswa wajib menjunjung tinggi nilai kejujuran, etika dalam masyarakat serta norma masyarakat akademik, tidak boleh melakukan perbuatan yang melanggar norma masyarakat akademik, antara lain: a. mencontek atau mencoba menggunakan bahan-bahan, informasi, atau alat bantu studi lainnya tanpa ijin dari asisten atau dosen yang berkepentingan dalam kegiatan akademik; b. memalsukan atau tanpa ijin mengganti/memalsukan nilai atau transkrip akademik, ijazah, Kartu Tanda Mahasiswa, Kartu Studi Mahasiswa, tugastugas dalam rangka perkuliahan, surat keterangan, laporan dan atau tanda tangan dalam lingkup kegiatan akademik; 94


c. melakukan tindak plagiat, dengan sadar menggunakan buah pikiran,

d. e.

f.

g.

h. i. j. k. l. m. n. o.

ciptaan atau karya orang lain sebagai buah pikiran, ciptaan atau karya sendiri dalam kegiatan akademik; membantu menyediakan sarana atau prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam kegiatan akademik; mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan cara memberi hadiah dan atau mengancam dengan maksud mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademiknya; menggantikan kedudukan atau melakukan tugas/kegiatan untuk kepentingan orang lain, atas permintaan orang lain atau kehendak sendiri dalam kegiatan akademik misal ujian, pembuatan tugas dan lain-lain; menyuruh orang lain baik sivitas akademika Institut maupun orang lain untuk menggantikan kedudukan atau melakukan tugas/kegiatan, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan orang lain dalam kegiatan akademik, misal ujian, pembuatan tugas dan lain-lain; melakukan hal-hal yang mengganggu ketenangan belajar dan bekerja di kampus; melakukan intimidasi terhadap sesama warga sivitas akademika, karyawan, maupun masyarakat sekitar; membawa dan menggunakan bahan peledak, senjata api, senjata tajam dan sejenisnya di luar kepentingan akademik; menggunakan dan atau menyebarkan obat-obatan terlarang/narkotika di luar kepentingan akademik; melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan atau perundangundangan yang berlaku baik di dalam maupun di luar kampus; melakukan pelanggaran norma susila, norma sosial dan kesopanan baik di dalam maupun di luar kampus; melanggar peraturan-peraturan yang berlaku di Institut; melakukan perbuatan-perbuatan tercela lainnya yang dapat mencemarkan dan atau merugikan nama baik Institut.

95

Peraturan Akademik

Sanksi Terhadap Pelanggaran Norma Akademik Pasal 51 Sanksi terhadap pelaku perbuatan seperti pada pasal 50 diatur dengan ketentuan tersendiri.

BAB VII PENUTUP Pasal 52 Dengan diberlakukannya Peraturan Akademik ini, maka Peraturan Akademik No 273/N.07.04/Rektorat/Itenas/VIII/2010 dan Peraturan lain yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku. Pasal 53 Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung Pada tanggal : 06 Juni 2013 Rektor, ttd Dr. Imam Aschuri, Ir.,M.T.

96


KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL Nomor : 177/N.07/Rektorat/Itenas/VII/2013 tentang PERATURAN KEMAHASISWAAN

------------------------------------------------------------------------------------REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Menimbang : 1. Bahwa perkembangan Sistem Pendidikan Nasional menuntut Institut Teknologi Nasional untuk melakukan penyempurnaan dalam pelaksanaan sistem pendidikan; 2. Bahwa sejak Tahun 2012 Institut Teknologi Nasional melakukan perubahan struktur organisasi berdasarkan Statuta 2012; 3. Bahwa Peraturan Kemahasiswaan disusun berdasarkan Statuta dan struktur organisasi Institut; 4. Bahwa Surat keputusan Rektor No:456/A.38.01/Rektorat/Itenas/VIII/2009 tentang Peraturan Kemahasiswaan Institut Teknologi Nasional perlu disesuaikan; 5. Bahwa berkaitan dengan butir 1 sampai dengan butir 4 di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Nasional mengenai Peraturan Kemahasiswaan Institut Teknologi Nasional.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan; 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 155 tahun 1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan; 4. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi No. 07/Kpts/YPDS/II/2012 tanggal 6 Februari 2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Nasional Periode 2012 - 2016;

97

Peraturan Kemahasiswaan

5. Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor 22/Kpts/YPDS/V/2012 tanggal 25 Mei 2012 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional.

Memperhatikan: Rapat Pimpinan Institut Teknologi Nasional tanggal 10 Juni 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: Keputusan Rektor Institut Teknologi Nasional tentang Peraturan Kemahasiswaan Institut Teknologi Nasional

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan: a. Institut adalah Institut Teknologi Nasional Bandung disingkat Itenas. b. Jurusan adalah Jurusan yang terdapat di Institut. c. Mahasiswa adalah peserta didik yang resmi terdaftar dan berhak belajar serta mengikuti kegiatan lain dalam rangka mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran di Institut. d. Mahasiswa aktif adalah mahasiswa yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti seluruh kegiatan akademik. e. Dosen tetap adalah dosen Institut yang diangkat oleh Yayasan dan atau Dosen Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan di Institut Teknologi Nasional. f. Kehidupan kampus adalah kegiatan yang berada di dalam atau di luar area Institut yang menggunakan nama atau atribut Institut; g. Organisasi Kemahasiswaan Institut adalah Organisasi Kemahasiswaan nonstruktural, merupakan sarana kegiatan ekstra-kurikuler yang meliputi 98


penalaran dan keilmuan, minat dan bakat, upaya peningkatan kesejahteraan mahasiswa, dan bakti sosial bagi masyarakat.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA Pasal 2 Hak Mahasiswa Selama masa pendidikannya mahasiswa mempunyai hak: a. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung-jawab untuk menuntut ilmu dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan etika yang berlaku di Institut; b. memperoleh pengalaman belajar dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan; c. memanfaatkan fasilitas dan layanan Institut dalam mendukung kelancaran proses belajar; d. mendapat bimbingan dari dosen dalam rangka penyelesaian studinya; e. mendapat beasiswa bagi mereka yang berprestasi dan atau berasal dari keluarga yang kurang mampu jika memenuhi persyaratan yang berlaku di Institut; f. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti; g. mengikuti kegiatan organisasi mahasiswa yang ada di Institut; h. menggunakan nilai dan kredit matakuliah dari program studi lain, baik di dalam maupun di luar Institut sesuai dengan peraturan yang berlaku di Institut; i. pindah ke program studi lain, bila memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa di program studi yang hendak dimasuki dan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Institut; j. pindah ke perguruan tinggi lain. Pasal 3 Kewajiban Mahasiswa Mahasiswa berkewajiban untuk: a. mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di Institut; b. menjaga dan memelihara kebersihan, ketertiban, keindahan, dan keamanan sarana dan prasarana Institut; 99


c. menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan Institut; d. memegang teguh dan menghargai norma dan etika akademik; e. menjaga kewibawaan dan nama baik Institut. Pasal 4 Perilaku dalam Kehidupan Kampus 1. Institut menghargai setiap mahasiswa sebagai individu, oleh sebab itu setiap individu mahasiswa wajib saling menghomati satu sama lain, menjaga hak dan kewajiban individu, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. 2. Mahasiswa dilarang menggunakan fasilitas kampus untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan peruntukan atau fungsinya, kecuali dengan ijin khusus dari Institut. 3. Mahasiswa diharapkan tidak hanya mampu mengembangkan pikirannya tetapi juga mempunyai kepekaan dan kematangan emosi untuk mengembangkan kalbunya. 4. Mahasiswa sebagai anggota keluarga besar Institut, wajib berperilaku dan bertutur kata sesuai dengan etika dan sopan santun secara umum. 5. Mahasiswa wajib berpakaian sopan, sesuai norma susila dan etika, rapi, dan bersih dalam mengikuti semua kegiatan di dalam kampus.

BAB III LAYANAN KEMAHASISWAAN Pasal 5 Tujuan Layanan Kemahasiswaan 1. Layanan kemahasiswaan bertujuan untuk mendukung proses pendidikan menuju terwujudnya visi dan misi Institut. 2. Layanan kemahasiswaan diberikan kepada individu maupun kelompok mahasiswa, untuk mendukung pengembangan bakat, minat, keprofesian, dan pengembangan kesejahteraan mahasiswa.

100


Pasal 6 Jenis Layanan 1. Jenis layanan di luar kegiatan akademik regular yang disediakan oleh Institut melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan antara lain: a. Beasiswa. b. Bimbingan dan Konseling. c. Pengembangan Keprofesian. d. Program Bantuan Asuransi Kecelakaan. e. Bantuan Dana Kemahasiswaan. f. Pembinaan softskills melalui program SKK. g. Kesehatan melalui Poliklinik Itenas. h. Minat dan bakat melalui Unit Kegiatan Kemahasiswaan. 2. Layanan kemahasiswaan hanya bisa diperoleh jika mahasiswa tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditentukan sesuai jenis layanan. Pasal 7 Beasiswa 1. Beasiswa adalah bantuan biaya pendidikan yang berasal dari Institut maupun dari luar Institut yang diberikan kepada mahasiswa yang memenuhi persyaratan. 2. Beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa dapat bersifat: a. mengikat (ikatan kerja); atau b. tidak mengikat. 3. Tujuan pemberian beasiswa adalah: a. membantu biaya studi dan/atau biaya hidup mahasiswa; b. mendorong prestasi studi mahasiswa; c. menumbuhkan kepedulian terhadap almamater. 4. Penerima beasiswa berkewajiban: a. menunjukkan perilaku yang baik dan mentaati tata tertib yang berlaku di Institut; b. belajar dan berusaha meningkatkan prestasi; c. menyampaikan laporan kemajuan studi pada setiap akhir semester kepada pemberi beasiswa melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. 101


5. Pemberian Beasiswa akan dihentikan apabila penerima: a. telah dinyatakan lulus oleh Institut; b. tidak memenuhi ketentuan yang berlaku sebagai penerima beasiswa; c. sedang cuti kuliah atau dihentikan sementara status kemahasiswaannya minimal satu semester; d. dicabut secara permanen status kemahasiswaannya; e. terbukti melakukan pemalsuan data ketika mengajukan permohonan beasiswa. 6. Jika penerima beasiswa diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku di Institut, maka beasiswa dapat dihentikan untuk sementara, selama yang bersangkutan menjalani proses pemeriksaan. Jika yang bersangkutan ternyata terbukti tidak bersalah atau tidak mendapat sanksi seperti pada ayat 5 pasal ini maka beasiswanya dapat diaktifkan kembali, dan beasiswa yang tertunda selama proses pemeriksaan akan segera dibayarkan. Pasal 8 Bimbingan dan Konseling 1. Bimbingan dan Konseling adalah layanan konsultasi yang berorientasi kepada pembinaan karakter dalam masalah-masalah psikologis untuk mendukung dan meningkatkan prestasi akademik mahasiswa. 2. Bimbingan dan Konseling dikelola oleh tim yang diangkat, diberhentikan, dan bertanggungjawab kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan 3. Tim Bimbingan dan Konseling dalam menjalankan tugasnya dapat dibantu oleh wali akademik, dosen konselor yang telah mendapatkan sertifikat dari Pelatihan Bimbingan Konseling, psikolog, psikiater, dokter dan atau tokoh agama yang sesuai dengan keperluan. 4. Ruang lingkup Bimbingan dan Konseling adalah: a. memberikan bimbingan dan pembinaan kepada mahasiswa dalam mengatasi permasalahan baik pribadi maupun kelompok, khususnya masalah yang bersifat non akademis (psikologis) yang tidak dapat diatasi oleh dirinya sendiri; b. memberikan rekomendasi/referensi bagi mahasiswa untuk membantu memperoleh pemecahan masalah yang dihadapi.

102


Pasal 9 Layanan Pengembangan Keprofesian 1. Layanan Pengembangan Keprofesian merupakan program ekstrakurikuler yang dilaksanakan berdasarkan: a. pemahaman mahasiswa terhadap hal-hal yang berkaitan dengan dunia kerja; b. kebutuhan Pemerintah, masyarakat, dan atau industri terhadap lulusan Institut. 2. Pelayanan Pengembangan Keprofesian diberikan berupa pendidikan, pelatihan, kesempatan kerja magang, perekrutan, latihan kewirausahaan, dan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan akademik. Pasal 10 Program Bantuan Asuransi Kecelakaan 1. Bantuan Asuransi Kecelakaan adalah program bantuan untuk mahasiswa yang terkena musibah, yang dikelola oleh Institut. 2. Mahasiswa yang mengalami kecelakaan dapat mengajukan Bantuan Asuransi Kecelakaan kepada Biro Kemahasiswaan sesuai dengan prosedur yang berlaku. 3. Pemberian bantuan asuransi kecelakaan ditetapkan oleh Institut. Pasal 11 Dana Kemahasiswaan 1. Dana kemahasiswaan adalah program bantuan dana kepada mahasiswa baik secara perorangan maupun kelompok/organisasi kemahasiswaan, yang merupakan dana stimulus untuk meningkatkan kualitas kegiatan kemahasiswaan yang terdiri atas: a. dana kegiatan organisasi; b. dana kegiatan perorangan. 2. Pemberian bantuan dana kemahasiswaan berlandaskan pada: a. bantuan dana kegiatan organisasi/perorangan diberikan secara adil (proporsional dan seimbang); b. semua organisasi kemahasiswaan yang diakui secara sah mempunyai hak untuk mendapatkan dana operasional kesekretariatan organisasi; c. dana diberikan berdasarkan prioritas program, pemanfaatan dana, manfaat 103


yang diperoleh, dan keutamaan lainnya yang ditentukan oleh organisasi kemahasiswaan itu sendiri atas dasar pertimbangan terbatasnya anggaran kegiatan. Pasal 12 Pembinaan Softskills Melalui Program SKK 1. Sistem Kredit Kemahasiswaan (SKK) adalah suatu sistem penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan dengan menggunakan satuan kredit kemahasiswaan (skk) untuk menyatakan beban kegiatan dan pengalaman belajar mahasiswa dalam melaksanakan program pencapaian kompetensi keterampilan lunak (softskills). 2. Program SKK bertujuan untuk membina potensi mahasiswa secara berkelanjutan agar menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi softskills yang optimal, sehingga mampu meningkatkan kemampuan intrapersonal, interpersonal, kepemimpinan, dan semangat kewirausahaan. 3. Pembinaan softskills melalui program Sistem Kredit Kemahasiswaan diatur dalam peraturan tersendiri. Pasal 13 Layanan Kesehatan melalui Poliklinik Itenas 1. Poliklinik Itenas bertujuan memberikan layanan masalah kesehatan kepada seluruh warga Itenas. 2. Mahasiswa yang mengalami gangguan kesehatan dapat dilayani oleh Poliklinik Itenas sesuai peraturan yang berlaku.

BAB IV ORGANISASI KEMAHASISWAAN INSTITUT Pasal 14 Jenis Organisasi Kemahasiswaan 1. Organisasi Kemahasiswaan Institut terdiri atas Himpunan Mahasiswa Jurusan 104


(HMJ), Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dan Keluarga Mahasiswa (KM). 2. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) adalah organisasi kemahasiswaan di tingkat jurusan yang kegiatan utamanya berdasarkan pada keilmuan dan keprofesian. 3. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) adalah organisasi kemahasiswaan di tingkat Institut yang kegiatannya berdasarkan penalaran dan keilmuan, minat dan bakat, upaya peningkatan kesejahteraan mahasiswa, dan bakti sosial bagi masyarakat. 4. Keluarga Mahasiswa (KM) adalah organisasi kemahasiswaan di tingkat Institut yang dibentuk oleh Institut bersama dengan seluruh HMJ dan UKM, yang berfungsi untuk mengkoordinasikan semua organisasi kemahasiswaan di Institut. Pasal 15 Fungsi Organisasi Kemahasiswaan Institut 1. Organisasi Kemahasiswaan Institut mempunyai fungsi sebagai sarana dan wadah untuk: a. menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa, menetapkan garis-garis besar program dan kegiatan kemahasiswaan; b. melaksanakan kegiatan kemahasiswaan; c. melaksanakan kegiatan yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan, pelestarian lingkungan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan atau penanggulangan masalah ekonomi, politik, sosial, budaya, dan lingkungan lainnya. d. memfasilitasi komunikasi antar mahasiswa; e. mengembangkan potensi jati diri mahasiswa sebagai insan akademis, calon ilmuwan, dan intelektual yang berguna di masa depan; f. mengembangkan pelatihan keterampilan berorganisasi, manajemen, dan kepemimpinan mahasiswa; g. membina dan mengembangkan kader-kader bangsa yang berpotensi dalam melanjutkan kesinambungan pembangunan nasional; h. memelihara dan mengembangkan ilmu, teknologi, dan seni yang dilandasi oleh norma-norma agama, akademis, etika, moral, dan wawasan kebangsaan. 2. Organisasi Kemahasiswaan Institut diselenggarakan terutama berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk mahasiswa. 3. Derajat kebebasan dan mekanisme tanggung jawab Organisasi Kemahasiswaan 105


Institut terhadap Institut ditetapkan bersama antara mahasiswa dan Pimpinan Institut, dengan tetap berpedoman bahwa Pimpinan Institut merupakan penanggung jawab semua kegiatan di Institut dan/atau yang mengatasnamakan Institut. Pasal 16 Prinsip Penyelenggaraan Organisasi 1. Organisasi Kemahasiswaan Institut menganut asas terbuka, tidak diskriminatif, mandiri, adil, kekeluargaan, efektif, efisien, dan transparan. 2. Kebijakan dan kegiatan Organisasi Kemahasiswaan Institut ditentukan oleh anggota dalam organisasi yang bersangkutan dengan mengacu kepada peraturan Institut. 3. Kebijakan dan kegiatan Organisasi Kemahasiswaan Institut tidak bertentangan dengan peraturan Institut, peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan etika masyarakat. 4. Pengurus Organisasi Kemahasiswaan Institut harus mahasiswa yang tidak bermasalah dalam akademik dan dapat mengelola waktu dengan baik sehingga dapat dibanggakan prestasi akademiknya. Pasal 17 Keabsahan Organisasi Kemahasiswaan Institut 1. Organisasi Kemahasiswaan Institut harus terdaftar secara resmi pada Biro Kemahasiswaan dan diizinkan secara sah melalui Surat Keputusan Rektor. 2. Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Kemahasiswaan Institut disahkan oleh Institut. 3. Pendaftaran Organisasi Kemahasiswaan Institut sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. Pasal 18 Hak & Kewajiban Organisasi Kemahasiswaan Institut 1. Organisasi Kemahasiswaan Institut berhak memperoleh pelayanan, pembinaan, dan izin menggunakan fasilitas Institut, sesuai dengan ketentuan penggunaan 106


fasilitas Institut yang berlaku. 2. Organisasi Kemahasiswaan Institut mempunyai kewajiban: a. mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku di Institut; b. melaksanakan kegiatan secara bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab serta bermanfaat bagi mahasiswa, baik perorangan maupun kelompok/organisasi serta bermanfaat bagi kegiatan pendidikan di Institut; c. mendukung suasana dan proses pembelajaran yang menunjang keberhasilan proses pendidikan; d. menjaga dan menegakkan nama baik serta wibawa Institut; e. membuat program kerja dan anggaran tahunan secara tertulis sesuai peraturan yang berlaku; f. membuat laporan hasil kerja tahunan secara tertulis sesuai peraturan yang berlaku; g. memberikan laporan secara tertulis sesuai peraturan yang berlaku, selambatlambatnya 1 (satu) bulan setelah penyelenggaraan setiap kegiatan. Pasal 19 Himpunan Mahasiswa Jurusan 1. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) adalah kelengkapan nonstruktural Jurusan yang merupakan organisasi kemahasiswaan di tingkat jurusan yang kegiatannya berdasarkan pada keilmuan dan keprofesian. 2. Anggota HMJ adalah seluruh mahasiswa yang terdaftar secara sah pada jurusan bersangkutan tanpa melalui proses apapun oleh HMJ. 3. Pengurus inti HMJ (Ketua, Sekretaris, dan Bendahara) harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. mahasiswa aktif yang memiliki prestasi akademik dengan IPK ≥2,75; b. telah menjadi mahasiswa sekurang-kurangnya 4 semester; dan c. mempunyai integritas, kepribadian dan berbudi luhur. 4. Pengurus HMJ disahkan dengan Surat Keputusan Ketua Jurusan dan dilantik oleh Ketua Jurusan yang bersangkutan. 5. Ketua HMJ bertanggung-jawab kepada Ketua Jurusan. 6. Masa bakti pengurus HMJ 1 tahun dan khusus untuk ketua umum tidak dapat dipilih kembali.

107


Pasal 20 Unit Kegiatan Mahasiswa 1. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) adalah organisasi kemahasiswaan nonstruktural di tingkat institut yang kegiatannya berdasarkan penalaran dan keilmuan, minat dan bakat, upaya peningkatan kesejahteraan mahasiswa, dan bakti sosial bagi masyarakat. 2. Mahasiswa memiliki hak kebebasan untuk berorganisasi dan bergabung dengan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) manapun di Institut untuk mengembangkan bakat, minat, dan penalaran. 3. Anggota UKM berasal dari mahasiswa Institut yang menaruh minat dan memenuhi persyaratan di UKM yang diminati. 4. Pengurus inti UKM harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. mahasiswa aktif yang memiliki prestasi akademik dengan dengan IPK ≥2,75; b. telah menjadi mahasiswa sekurang-kurangnya 4 semester; dan c. mempunyai integritas, kepribadian dan berbudi luhur. 5. Pengurus UKM disahkan dengan Surat Keputusan dan dilantik oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. 6. Ketua UKM Bertanggung-jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. 7. Masa bakti pengurus UKM 1 tahun dan khusus untuk ketua umum tidak dapat dipilih kembali. Pasal 21 Pendirian Unit Kegiatan Mahasiswa 1. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dapat didirikan jika ruang lingkup kegiatan organisasi tersebut bertujuan mendukung pencapaian visi dan misi Institut, dan merupakan wahana pengembangan diri mahasiswa. 2. Pendirian UKM diusulkan oleh kelompok mahasiswa yang memiliki minat dan ketertarikan di bidang yang sama, tetapi UKM untuk itu belum ada di Institut, dengan mengikuti tata cara sebagai berikut: a. memiliki calon anggota yang berasal dari mahasiswa Institut; b. mengisi dan melengkapi formulir pendaftaran UKM yang disediakan oleh Biro Kemahasiswaan; 108


c. memiliki peraturan dan tata tertib yang mengacu pada Statuta Institut dan Peraturan Kemahasiswaan Institut; d. memiliki struktur organisasi dan susunan pengurus; e. memiliki jumlah anggota minimal sesuai yang dipersyaratkan dan berasal dari minimal 2 program studi yang berbeda; dan f. memiliki pembimbing yang berasal dari dosen tetap. 3. Setiap UKM mempunyai bidang/jenis kegiatan yang unik 4. UKM yang baru berdiri akan diberi status masa percobaan untuk menguji tingkat keaktifannya selama minimal satu tahun. 5. Setelah habis masa percobaan akan ditinjau tingkat keaktifan UKM tersebut untuk ditentukan apakah UKM dapat disahkan atau tidak. Pasal 22 Keluarga Mahasiswa 1. Keluarga Mahasiswa (KM) adalah organisasi kemahasiswaan nonstruktural yang merupakan badan perwakilan mahasiswa di tingkat Institut. 2. KM beranggotakan seluruh mahasiswa Institut. 3. Pengurus inti KM harus memenuhi syarat berikut: a. mahasiswa aktif yang memiliki prestasi akademik dengan IPK ≥2,75; b. telah menjadi mahasiswa sekurang-kurangnya 4 semester; dan c. mempunyai integritas, kepribadian dan berbudi luhur. 4. Pengurus KM disahkan dengan Surat Keputusan dan dilantik oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. 5. Ketua KM Bertanggung-jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. 6. Masa bakti pengurus KM 1 tahun dan khusus untuk Ketua Umum/Presiden KM tidak dapat dipilih kembali. 7. Bentuk dan badan kelengkapan organisasi KM ditetapkan bersama antara mahasiswa dan Institut dengan memperhatikan peraturan dan perundangundangan yang berlaku.

109


Pasal 23 Pembiayaan Organisasi Pembiayaan untuk keperluan organisasi kemahasiswaan dapat diperoleh dari sumbersumber keuangan antara lain iuran anggota, bantuan yang tidak mengikat, dana kemahasiswaan, dan usaha organisasi yang dilakukan secara sah dan legal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 24 Pencabutan Hak Organisasi Institut dalam hal ini Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Dekan Fakultas, maupun Ketua Jurusan dapat mencabut hak organisasi kemahasiswaan apabila terbukti: a. melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan, ketertiban, dan kelancaran pelaksanaan proses pendidikan serta hal-hal lain yang merugikan Institut; b. melanggar ketentuan dan peraturan Institut.

BAB V PEDOMAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN Pasal 25 1. Kegiatan kemahasiswaan adalah kegiatan perorangan atau kelompok/organisasi kemahasiswaan yang dilaksanakan dalam rangka pendidikan dan pengembangan diri sebagai mahasiswa. 2. Kegiatan kemahasiswaan harus berlandaskan atas asas manfaat, edukasi, saling menghargai, ketertiban, kemandirian, persatuan dan kesatuan serta tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai bermasyarakat, dan nilai akademis. Pasal 26 Izin Kegiatan Kegiatan kemahasiswaan harus mendapat izin dengan ketentuan sebagai berikut: a. Kegiatan kemahasiswaan yang bersifat individu maupun kelompok yang tidak melibatkan organisasi kemahasiswaan, harus mendapat izin dari Ketua Jurusan. 110


b. Kegiatan kemahasiswaan HMJ harus mendapat rekomendasi dari Staf Pembina Kemahasiswaan dan izin dari Ketua Jurusan dan Dekan. c. Kegiatan kemahasiswaan UKM harus mendapat izin Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan setelah mendapat rekomendasi dosen pembimbing dan izin dari Kepala Biro Kemahasiswaan. d. Kegiatan kemahasiswaan KM harus mendapat izin Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Biro Kemahasiswaan. Pasal 27 Persyaratan Kegiatan 1. Kegiatan kemahasiswaan dapat diizinkan apabila sesuai dengan pedoman sebagai berikut: a. tidak mengganggu kegiatan resmi Institut; b. tidak merusak citra Institut; c. memberikan manfaat nyata pada pendidikan dan pengembangan mahasiswa sesuai dengan visi dan misi Institut; d. mendapat izin penggunaan fasilitas sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku; dan e. mengikuti peraturan tata tertib kampus. 2. Semua kegiatan kemahasiswaan yang melibatkan pihak luar Institut harus mendapat izin tertulis dari Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. 3. Kegiatan kemahasiswaan di luar kampus harus mengindahkan norma, aturan, dan adat yang berlaku di lingkungan setempat. 4. Kegiatan di luar kampus yang mengatasnamakan Institut harus mendapat izin dari Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.

BAB VI PENGHARGAAN Pasal 28 Pemberian Penghargaan 1. Penghargaan adalah suatu bentuk perlakuan, pemberian, atau kepedulian Institut 111


kepada mahasiswa (sebagai perorangan, kelompok, atau organisasi) yang dinilai telah menunjukkan suatu prestasi yang dapat meningkatkan citra Institut di masyarakat. 2. Penghargaan diberikan setelah diadakan suatu penilaian terhadap prestasi mahasiswa secara terus menerus dan konsisten dalam bidang tertentu, dan mendukung serta membantu kegiatan pendidikan yang dapat dijadikan teladan bagi mahasiswa. 3. Jenis penghargaan kepada mahasiswa adalah: a. Penghargaan Prestasi Akademik (PPA). b. Penghargaan Mahasiswa Berprestasi (Mawapres). c. Penghargaan lainnya. 4. Penghargaan dapat diberikan berupa: a. Piagam penghargaan. b. Beasiswa. c. Penunjukan sebagai peserta kehormatan dalam suatu acara baik tingkat Institut, nasional maupun internasional. d. Penghargaan dalam bentuk lain. Pasal 29 Penghargaan Prestasi Akademik 1. Penghargaan Prestasi Akademik (PPA) diberikan pada mahasiswa dengan prestasi akademik tertinggi di tiap program studi. 2. PPA diberikan satu tahun sekali pada saat pelantikan mahasiswa baru. Pasal 30 Penghargaan Mahasiswa Berprestasi 1. Penghargaan Mahasiswa Berprestasi (Mawapres) diberikan kepada mahasiswa yang dinilai telah menunjukkan prestasi di bidang akademik dan ekstrakurikuler. 2. Persyaratan untuk terpilih sebagai Mawapres: a. berstatus mahasiswa aktif; b. menyelesaikan tugas akademik selama minimal empat semester maksimal enam semester; c. memiliki Indeks Prestasi dengan IPK ≥ 3,0; 112


d. aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler; dan e. mampu berbahasa Inggris pasif dan aktif. 3. Mawapres dipilih dari setiap program studi dengan ketentuan sebagai berikut: a. Mawapres juara I dan II tingkat Fakultas dipilih dari setiap juara I di tingkat Program Studi. b. Mawapres juara I, II, dan III tingkat Institut dipilih dari setiap juara I dan II tingkat Fakultas. 4. Pemilihan/seleksi Mawapres dilakukan pada setiap tahun akademik yang diberikan satu tahun sekali, yaitu pada saat pelantikan mahasiswa baru. Pasal 31 Penghargaan Lainnya 1. Penghargaan lainnya diberikan oleh Institut kepada mahasiswa baik secara perorangan/kelompok/organisasi atas prestasinya pada kegiatan ko-kurikuluer, kegiatan esktrakurikuler atau kegiatan lainnya, baik yang diselenggarakan oleh Institut maupun pihak di luar Institut. 2. Pemberian penghargaan ini diselenggarakan setahun sekali bersamaan dengan upacara pelantikan mahasiswa baru.

BAB VII PELANGGARAN TERHADAP NORMA DAN PERILAKU KEHIDUPAN KAMPUS Pasal 32 Pengertian 1. Norma adalah suatu ukuran atau patokan yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam bertindak dan bertingkah laku dalam masyarakat. 2. Minuman keras adalah segala jenis minuman yang mengandung alkohol dan zatzat lainnya yang membahayakan kesehatan menurut peraturan perundangundangan yang berlaku. 3. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa 113


4.

5.

6.

9.

10.

11.

nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika. Judi adalah permainan yang menggunakan alat bantu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk digunakan sebagai media taruhan dengan uang atau barang lainnya yang mempunyai nilai atau harga dan mengakibatkan kerugian atau keuntungan salah satu pihak. Senjata adalah segala jenis alat untuk membela diri, menakut-nakuti atau untuk melakukan penyerangan terhadap orang lain, yang jika digunakan dengan sengaja atau karena kelalaian dapat mengakibatkan luka ringan, luka parah, dampak psikologis, atau bahkan dapat mengakibatkan meninggalnya seseorang. Bahan peledak adalah segala macam bahan atau zat berbentuk padat, cair dan atau gas yang dapat menimbulkan ledakan dan membahayakan bagi manusia, gedung, atau lingkungan dan yang dilarang oleh undang-undang. Tindakan kekerasan adalah mengancam/menakutnakuti/memaksa/melawan/mengintimidasi, berkelahi, memukul dengan tangan atau benda keras, menampar/menggampar, meninju, menendang, melempar dengan benda keras atau barang berbahaya lainnya, menikam dan tindakan kekerasan lainnya dengan tujuan untuk membahayakan orang lain. Pelanggaran kesusilaan adalah pelanggaran terhadap norma-norma kesusilaan dan pelanggaran terhadap peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang kesusilaan. Pasal 33 Bentuk Pelanggaran

Mahasiswa Institut dilarang: a. melakukan pemalsuan dalam segala bentuk; b. melakukan pelanggaran terhadap norma masyarakat akademik, seperti didefinisikan pada Peraturan Akademik Institut; c. mengganggu secara langsung jalannya kegiatan resmi Institut dengan cara 114


d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n.

o. p.

q. r.

kekerasan maupun dengan cara yang lain; melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku di Institut secara sistematis atau sengaja; melakukan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia yang diancam dengan hukuman pidana penjara; menganut dan atau menyebarluaskan paham, ajaran, dan aliran/sekte terlarang di Negara Republik Indonesia. menyalahgunakan fasilitas kampus; merusak barang/perlengkapan/gedung milik Institut; melakukan tindakan kekerasan; menghasut atau mengadu domba; melakukan pencurian; melakukan pembunuhan; memiliki, membawa, menyimpan, membuat, memperdagangkan atau menyebarkan,dan mengkonsumsi minuman keras; memiliki, membawa, menyimpan, membuat, memperdagangkan atau menyebarkan dan mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika dan zatzat adiktif lainnya untuk disalahgunakan; melakukan kegiatan perjudian baik terselubung maupun terang-terangan; memiliki, membawa, menyimpan, membuat, memperdagangkan atau menyebarkan, dan menggunakan senjata, bahan peledak dan barang-barang yang sejenis; melakukan tindak pelanggaran kesusilaan; melakukan tindak pidana lainnya yang belum disebutkan di atas. Pasal 34 Pelaporan

1. Setiap tindakan dan atau perbuatan sesuai Pasal 33dapat diproses apabila ada laporan tertulis dari: a. Pihak yang langsung terkena atau korban, atau b. Pihak yang mempunyai hubungan langsung dengan korban, atau c. Saksi yang melihat terjadinya perbuatan atau akibat dari suatu perbuatan. 2. Laporan sebagaimana disebutkan pada ayat 1, disampaikan kepada Pimpinan Institut, Fakultas, dan atau Jurusan terkait. 115


3. Pimpinan yang menerima laporan membuat Berita Acara Pemeriksaan, dan menyampaikan rekomendasi, saran atau usulan tentang penyelesaikan masalah dan sanksi terhadap pelanggar kepada Rektor atau Pimpinan Fakultas terkait. 4. Apabila diperlukan Rektor dapat membentuk Komisi Disiplin melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. 5. Dalam pelanggaran tertentu Pimpinan Fakultas dapat langsung mengenakan sanksi kepada pelangggar, setelah mendapat laporan dari saksi sebagaimana disebutkan pada ayat 1. Pasal 35 Komisi Disiplin 1. Komisi Disiplin adalah komisi yang dibentuk oleh Rektor dalam rangka penegakan disiplin pada mahasiswa jika terjadi pelanggaran norma dan perilaku kehidupan kampus yang ditetapkan oleh Institut. 2. Komisi Disiplin bersifat ad hoc dan bertanggung jawab kepada Rektor. 3. Anggota Komisi Disiplin terdiri atas: a. Wakil Rektor; b. Dekan Fakultas; dan c. Ketua Jurusan 4. Anggota Komisi Disiplin jika dianggap perlu dapat ditambah dengan: a. Pihak yang dianggap berkompeten dengan bidang terkait. b. Organisasi kemahasiswaan terkait. 5. Komisi Disiplin mempunyai tugas: a. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap terjadinya pelanggaran norma dan perilaku kehidupan kampus sesuai berita acara dan laporan yang diterima; b. menyampaikan rekomendasi kepada Rektor Institut. 6. Komisi Disiplin memberikan rekomendasi kepada Rektor berupa: a. Sanksi akademik, bagi pihak yang dinyatakan bersalah. b. Pemulihan nama baik (rehabilitasi) bagi mahasiswa yang diadukan tetapi dinyatakan tidak bersalah. c. Pembelaan kepada mahasiswa yang mengadukan dan terbukti telah dirugikan secara moral maupun material.

116


Pasal 36 Tata Kerja Komisi Disiplin 1. Komisi Disiplin menerima Berita Acara Laporan adanya pelanggaran seperti pada Pasal 33 atau pengaduan tertulis dari Rektor. 2. Komisi Disiplin akan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap laporan atau pengaduan, kemudian membuat Berita Acara Pemeriksaan untuk membuktikan apakah laporan tersebut perlu diproses lebih lanjut atau tidak. 3. Jika dianggap perlu diproses lebih lanjut maka Komisi Disiplin dapat mengusulkan pengangkatan anggota tambahan kepada Rektor. 4. Setelah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap laporan tertulis pelanggaran oleh/terhadap mahasiswa, Komisi Disiplin dapat memanggil yang bersangkutan dan yang terkait dalam pelanggaran untuk mendapatkan data/informasi tambahan mengenai pelanggaran dimaksud. 5. Komisi Disiplin memberikan rekomendasi kepada Rektor mengenai sanksi bagi pelaku pelanggaran atau pembelaan bagi mahasiswa yang ternyata memang tidak memiliki bukti telah melakukan kesalahan yang dituduhkan. 6. Pengambilan keputusan sanksi atau pemulihan nama baik mahasiswa yang diadukan merupakan kewenangan Rektor setelah mempertimbangkan rekomendasi dari Komisi Disiplin. Pasal 37 Maksud dan Tujuan Sanksi 1. Sanksi adalah suatu tindakan yang diberikan kepada mahasiswa baik secara perorangan, kelompok/organisasi yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan, norma, dan atau perilaku kehidupan kampus. 2. Sanksi dikenakan terhadap suatu pelanggaran dengan tujuan memberikan pengertian mengenai adanya aturan yang harus diikuti, memberi peringatan terhadap tindakan yang salah, serta sanksi tersebut menjadi peringatan untuk mendidik anggota sivitas akademika lainnya. 3. Sanksi dapat diberikan kepada mahasiswa perorangan, organisasi, atau penanggung jawab organisasi atas tindakan atau perbuatan yang terbukti melanggar peraturan Institut. 4. Dengan diberikannya sanksi, diharapkan tidak terjadi lagi pelanggaran yang dilakukan oleh yang bersangkutan atau mahasiswa lain. Pengulangan 117


pelanggaran baik yang telah dilakukan sendiri maupun yang telah dilakukan oleh orang lain dapat dikenakan sanksi yang lebih berat. Pasal 38 Jenis Sanksi 1. Jenis sanksi yang dijatuhkan, tergantung dari jenis kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan. Sanksi dikategorikan berdasarkan urutan dari yang paling ringan sampai yang paling berat. 2. Sanksi-sanksi dapat berupa: a. Peringatan. b. Penghentian sementara kegiatan organisasi. c. Pencabutan izin kegiatan. d. Pengurangan hak pengambilan sks. e. Pembatalan satu atau lebih mata kuliah yang telah lulus. f. Penghentian sementara status sebagai mahasiswa. g. Pencabutan status sebagai mahasiswa secara permanen.

BAB VIII PENUTUP Pasal 39 1.

2.

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Surat Keputusan Rektor No:456/A.38.01/Rektorat/Itenas/VIII/2009 tentang Peraturan Kemahasiswaan Institut Teknologi Nasional dinyatakan tidak berlaku lagi. Ditetapkan di : Bandung. Pada Tanggal : 02 Juli 2013 Rektor, ttd Dr. Imam Aschuri, Ir., M.T. 118


KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL Nomor : 178/N.07/Rektorat/Itenas/VII/2013 tentang : PROGRAM SISTEM KREDIT KEMAHASISWAAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL Menimbang : 1. Bahwa perkembangan Sistem Pendidikan Nasional menuntut Institut Teknologi Nasional untuk melakukan penyempurnaan dalam pelaksanaan sistem pendidikan; 2. Bahwa sejak Tahun 2012 Institut Teknologi Nasional melakukan perubahan struktur organisasi berdasarkan Statuta 2012; 3. Bahwa Program Sistem Kredit Kemahasiswaan disusun berdasarkan Statuta dan struktur organisasi Institut; 4. Bahwa Surat Keputusan Rektor No: 020/A.05/Rektorat/Itenas/I/2012 tentang Program Sistem Kredit Kemahasiswaan perlu disesuaikan; 5. Bahwa berkaitan dengan butir 1 sampai dengan butir 4 di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Nasional mengenai Program Sistem Kredit Kemahasiswaan. Mengingat

:

1. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan; 3. Kepmendikbud RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Perguruan Tinggi tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi; 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;

119

Program Sistem Kredit Kemahasiswaan

5. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi No. 07/Kpts/YPDS/II/2012 tanggal 6 Februari 2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Nasional Periode 2012 - 2016; 6. Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor 22/Kpts/YPDS/V/2012 tanggal 25 Mei 2012 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional. Memperhatikan: Rapat Pimpinan Institut Teknologi Nasional tanggal 10 Juni 2013.

MEMUTUSKAN Menetapkan

:

Keputusan Rektor Institut Teknologi Nasional tentang Program Sistem Kredit Kemahasiswaan. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan: 1. Institut adalah Institut Teknologi Nasional. 2. Mahasiswa adalah mereka yang lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru Institut, telah mendaftarkan diri, dan memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan Institut. 3. Sistem Kredit Kemahasiswaan (SKK) adalah suatu sistem penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan dengan menggunakan satuan kredit kemahasiswaan (skk) untuk menyatakan beban kegiatan dan pengalaman belajar mahasiswa dalam melaksanakan program pencapaian kompetensi keterampilan lunak (soft skills). 4. Satuan kredit kemahasiswaan (skk) adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh dari satu kegiatan kemahasiswaan melalui 120


5.

6. 7.

8.

kegiatan pendidikan dasar dan atau kegiatan partisipatif pada berbagai kegiatan kemahasiswaan yang mendukung pencapaian kompetensi soft skills lulusan. Kokurikuler adalah kegiatan yang dilakukan mahasiswa di luar jam belajar berdasarkan kurikulum, dan berkaitan dengan keahlian atau profesi sesuai dengan bidang keilmuannya. Ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan mahasiswa di luar bidang akademik, dan berkaitan dengan kepribadian, bakat, dan kemampuan diri. Pelatihan dasar dalam Program SKK adalah pelatihan yang bertujuan memberikan kemampuan dasar untuk pencapaian kompetensi tertentu dalam bidang soft skills mahasiswa. Kegiatan partisipatif adalah kegiatan mandiri mahasiswa untuk peningkatan bidang ilmu, bakat, organisasi, dan pengabdian pada masyarakat. BAB 2 TUJUAN PROGRAM Pasal 2

Program SKK bertujuan untuk membina potensi mahasiswa secara berkelanjutan agar menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi soft skills yang optimal, sehingga mampu meningkatkan kemampuan intrapersonal, interpersonal, kepemimpinan, dan semangat kewirausahaan. BAB 3 BEBAN KREDIT KEMAHASISWAAN Pasal 3 1. Beban kredit kemahasiswaan minimal 20 (duapuluh) skk yang dapat dilaksanakan dalam 8 (delapan) semester. 2. Ketuntasan memenuhi beban kredit kemahasiswaan sebanyak minimal 20 (duapuluh) skk menjadi salah satu syarat mengikuti sidang judisium kelulusan.

121


Pasal 4 Untuk mendukung kewajaran beban kredit kemahasiswaan, perlu ditentukan batasan beban kegiatan berdasarkan jumlah skk seperti berikut: a. Kegiatan Pelatihan Dasar dengan total 10 skk. b. Kegiatan Partisipatif dengan total minimal 10 skk. BAB 4 PELATIHAN DASAR Pasal 5 Pelatihan Dasar dalam Program SKK terdiri dari: a. Pelatihan Dasar Pengembangan Diri adalah pelatihan dasar untuk mengembangan kemampuan intrapersonal. b. Pelatihan Dasar Pengembangan Relasi adalah pelatihan dasar untuk mengembangan kemampuan interpersonal, antara lain kerja sama dan komunikasi efektif. c. Pelatihan Dasar Pembinaan Semangat Kepemimpinan adalah pelatihan dasar untuk membina jiwa kepemimpinan terhadap diri sendiri, kelompok, dan lingkungan. d. Pelatihan Dasar Pembinaan Semangat Kewirausahaan adalah pelatihan dasar untuk membina jiwa berwirausaha. Pasal 6 Beban Kegiatan pelatihan Dasar ditentukan seperti berikut: a. Pelatihan Dasar Pengembangan Diri dengan bobot 3 skk. b. Pelatihan Dasar Pengembangan Relasi dengan bobot 3 skk. c. Pelatihan Dasar Pembinaan Semangat Kepemimpinan dengan bobot 2 skk. d. Pelatihan Dasar Pembinaan Semangat Kewirausahaan dengan bobot 2 skk. Pasal 7 1. Mahasiswa wajib mengikuti Pelatihan Dasar Pengembangan Diri di semester pertama, dihitung sejak terdaftar sebagai mahasiswa.

122


2. Mahasiswa wajib mengikuti Pelatihan Dasar Pengembangan Relasi di semester kedua, dihitung sejak terdaftar sebagai mahasiswa. 3. Mahasiswa wajib mengikuti Pelatihan Dasar Pembinaan Semangat Kepemimpinan di semester kelima, dihitung sejak terdaftar sebagai mahasiswa. 4. Mahasiswa wajib mengikuti Pelatihan Dasar Pembinaan SemangatKewirausahaan di semester keenam, dihitung sejak terdaftar sebagai mahasiswa. 5. Mahasiswa wajib mematuhi tata tertib mengikuti Pelatihan Dasar yang ditetapkan oleh Institut. Pasal 8 Ketuntasan mengikuti pelatihan dasar dipenuhi jika: a. Kehadiran mahasiswa dalam kegiatan masing-masing pelatihan tidak kurang dari 80 (delapanpuluh) persen. b. Telah melaksanakan seluruh tugas yang diwajibkan oleh fasilitator pelatihan dasar. Pasal 9 1. Biaya mengikuti Pelatihan Dasar sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Institut seperti pada Pasal 7 dibebankan kepada mahasiswa ketika mendaftar sebagai mahasiswa baru. 2. Bagi mahasiswa yang tidak lulus atau tidak mengikuti pelatihan seperti pada Pasal 7, biaya pelatihan pengulangandibebankan kepada mahasiswa yang bersangkutan. 3. Biaya pelatihan ditetapkan oleh Institut. Pasal 10 1. Peserta Pelatihan Dasar sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Institut seperti pada Pasal 7 adalah mahasiswa yang telah terdaftar sebagai mahasiswa di semester berjalan. 2. Peserta Pelatihan Dasar di luar jadwal yang ditetapkan seperti pada Pasal 7 harus mendaftarkan diri di Biro Akademik sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Institut.

123


BAB 5 KEGIATAN PARTISIPATIF Pasal 11 Kegiatan Partisipatif dalam Program SKK terdiri atas kegiatan dalam ko-kurikuler dan ekstra-kurikuler. Pasal 12 Total Beban Kredit Kegiatan Partisipatif minimal adalah 10 skk dengan ketentuan seperti berikut: a. Kegiatan ko-kurikuler yang harus diikuti minimal 4 skk b. Kegiatan ekstra-kurikuler yang dihitung minimal 2 skk Pasal 13 1. Jenis kegiatan ko-kurikuler dan ekstra-kurikuler yang memiliki bobot skk ditetapkan oleh Institut. 2. Aturan penilaian bobot skk dan sistem administrasi kredit kemahasiswaan diatur dalam Pedoman Sistem Kredit Kemahasiswaan terlampir. BAB 6 PENUTUP Pasal 14 1. Hal-hal yang belum tercantum dalam Surat Keputusan ini akan diatur dalam peraturan tersendiri; 2. Keputusan ini berlaku untuk mahasiswa Angkatan 2010 dan sesudahnya; dan 3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

124


Pasal 15 Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka SK Rektor No.267/A.39.01/ Rektorat/Itenas/VIII/2010 tentang Program Sistem Kredit Kemahasiswaan dinyatakan tidak berlaku. Ditetapkan di : Bandung Pada tanggal : 02 Juli 2013 Rektor, ttd Dr. Imam Aschuri,Ir.,M.T.

125


Lampiran SK Rektor Nomor : 178//N.07/Rektorat/Itenas/VII/2013 tentang Program Sistem Kredit Kemahasiswaan. Pedoman Sistem Kredit Kemahasiswaan (SKK) Sistem Kredit Kemahasiswaan adalah sistem yang mewajibkan bagi mahasiswa Institut untuk aktif dalam berbagai kegiatan ko-kurikuler dan ekstra-kurikuler maupun kegiatan kemasyarakatan. Sistem ini mulai diberlakukan sejak angkatan 2010 dan angkatan sesudahnya. Dengan sistem ini maka terdapat beberapa konsekuensi: a. Mahasiswa wajib mengikuti secara aktif kegiatan ko-kurikuler maupun kegiatan ekstrakurikuler, di dalam maupun di luar kampus, perorangan atau individu maupun tergabung dalam suatu organisasi. b. Institut akan mengeluarkan transkrip kegiatan kemahasiswaan sebagai pelengkap dari transkrip akademik yang selama ini sudah ada. 1. Tujuan Kegiatan SKK Dengan aktif dalam berbagai kegiatan ko-kurikuler dan atau kegiatan ekstrakurikuler diharapkan kemampuan yang menunjang pengembangan soft skill mahasiswa menjadi tumbuh dan berkembang. 2. Ukuran Keaktifan Partisipasi mahasiswa dalam suatu kegiatan ko-kurikuler dan atau kegiatan ekstrakurikuler diukur dengan satuan yang disebut dengan satuan kredit kemahasiswaan (skk). Konversi suatu kegiatan yang diikuti mahasiswa ke dalam skk ditentukan berdasarkan waktu kegiatan, posisi mahasiswa dalam kegiatan tersebut (peserta, panitia, ketua panitia dll), level kegiatan (regional, kota, provinsi, nasional dan internasional dll). 3. Pengelompokan skk Beban kredit kemahasiswaan minimal 20 (duapuluh) skk terdiri dari: a. Pelatihan Dasar yang sesuai dengan ketuntasan yang dilakukan mahasiswa, memiliki beban kredit kemahasiswaan maksimal 10 skk. 126


b. Kegiatan partisipatif dalam berbagai kegiatan ko-kurikuler, ekstra kurikuler, dan atau kemasyarakatan, memiliki beban kredit kemahasiswaan minimal 10 skk. Kegiatan partisipatif ini dibatasi minimal 4 skk untuk kegiatan ko-kurikuler dan minimal 2 skk untuk kegiatan ekstra-kurikuler. Pembentukan softskill mahasiswa menjadi lebih lengkap jika mahasiswa mengikuti kegiatan yang bervariasi. Kegiatan yang dapat diikuti oleh mahasiswa dibagi atas tiga kelompok sebagai berikut: a. Kegiatan Ko-kurikuler Kegiatan ko-kurikuler adalah kegiatan aktif yang berhubungan dengan keahlian dan profesi sesuai bidang keilmuan/program studinya, baik sebagai peserta ataupun panitia pelaksana. Kegiatan-kegiatan yang tergabung dalam ko-kurikuler antara lain: 1) Penyaji makalah Mahasiswa sebagai penyaji makalah dalam suatu kegiatan ilmiah atau popular dan makalah yang dibawakan berhubungan dengan bidang keilmuannya. 2) Publikasi ilmiah Mahasiswa menulis karya ilmiah dan atau seni yang dipublikasikan dalam media media publik atau umum. 3) Penulis artikel Mahasiswa menulis artikel yang berhubungan dengan bidang ilmunya pada media popular. 4) Peserta dalam kegiatan ilmiah, seminar, lomba, dan kegiatan sejenis. 5) Peserta atau fasilitator dalam berbagai pelatihan di bidang ilmiah. 6) Asisten mata kuliah atau praktikum. 7) Magang di tempat yang sesuai dengan bidang ilmunya. b. Kegiatan Ekstra-kurikuler Kegiatan ekstra-kurikuler adalah kegiatan aktif dalam organisasi maupun kegiatan kemasyarakatan di dalam maupun di luar kampus. Kegiatan-kegiatan yang tergabung dalam kegiatan ekstra-kurikuler antara lain: 1) Pengurus himpunan, pengurus Unit atau organisasi lainnya. 2) Panitia suatu kegiatan ilmiah atau inkubator bisnis. 3) Peserta lomba atau kegiatan olah raga. 127


4) Peserta lomba atau kegiatan kesenian. 5) Berperan aktif sebagai ketua atau pengurus dalam organisasi di luar kampus. 6) Berperan aktif sebagai ketua panitia atau anggota panitia suatu kegiatan organisasi di luar kampus. 7) Kegiatan kemasyarakatan lainnya. c. Kegiatan Kewirausahaan Kegiatan kewirausahaan adalah kegiatan yang aktif dalam organisasi maupun kegiatan yang dapat menumbuhkan semangat kewirausahaan, antara lain: 1) Peserta training/workshop/Pelatihan/Lokakarya/lomba kewirausahaan. 2) Peserta inkubator bisnis. 3) Menjalankan usaha/berwiraswasta. 4. Aturan Penilaian Penilaian dilakukan dengan menggunakan sistem poin yang berdasarkan keaktifan mahasiswa dalam berbagai kegiatan. 1 skk ekivalen dengan 50 poin. a. Ketentuan Umum Penilaian Ada beberapa ketentuan penilaian yang berlaku umum yaitu: 1) Poin yang dikumpulkan minimal 1000 poin terdiri dari: a) Kegiatan Pelatihan Dasar 1 sampai dengan Pelatihan Dasar 4 setara dengan 10 skk yang ekivalen dengan 500 poin. b) Kegiatan Partisipatif setara dengan 10 skk yang ekivalen dengan 500 poin. 2) Kegiatan partisipatif harus berasal dari sedikitnya dua jenis kegiatan yaitu kegiatan ko-kurikuler minimal 4 skk yang ekivalen dengan 200 poin, dan dari kegiatan ekstra-kurikuler minimal 2 skk yang ekivalen dengan 100 poin. 3) Satu kegiatan hanya dapat dihitung satu kali yaitu kegiatan pada jenjang yang paling tinggi. Sebagai contoh: Seorang mahasiswa mengikuti lomba debat bahasa Inggris. Dia menang pada tingkat Itenas, menang lagi di tingkat Propinsi, dan terakhir menang di tingkat Nasional pada Tahun 2013. Dengan demikian penilaian yang dihitung dalam program SKK adalah “menang lomba debat bahasa Inggris Tahun 2013 di tingkat Nasional”.

128


4) Indeks pengali poin adalah angka pengali yang digunakan untuk menghitung poin penilaian dan ini berlaku umum. Indeks pengali poin dibedakan atas: a) Indeks pengali poin untuk tingkat kegiatan; b) Indeks pengali poin untuk lama kegiatan; c) Indeks pengali poin untuk status penyelenggara; Tabel 1 menunjukkan Indeks Pengali Poin sesuai tingkat, lama kegiatan, dan status penyelenggara. Tabel 1. Indeks Pengali Poin A. Tingkat Kegiatan No.

Tingkat Kegiatan

Indeks Pengali Poin

A.1 A.2 A.3 A.4

Jurusan/Itenas/kecamatan/RT/RW/desa Propinsi/kota/kabupaten Nasional Internasional

1,0 1,5 2,0 3,0

B. Lama Kegiatan No.

Lama Kegiatan

Indeks Pengali Poin

B.1 B.2 B.3 B.4 B.5

4 – 16 Jam 17 – 32 33 – 48 49 – 64 Lebih 64 Jam

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

C. Status Penyelenggara No.

Penyelenggara

Indeks Pengali Poin

C.1 C.2 C.3

Masyarakat Umum Institut / Pemerintah / Profesional Mahasiswa

129

2,0 3,0 1,0


b. Poin penilaian dan Indeks Penilaian Poin penilaian adalah poin yang diberikan kepada setiap kelompok kegiatan yang dibedakan atas publikasi, workshop/training/seminar, organisasi/kepanitiaan, perlombaan, atau bekerja. Poin penilaian ini sama untuk semua kelompok kegiatan, yaitu = 25. Indeks penilaian adalah indeks yang diberikan sebagai faktor pengali dari poin penilaian yang dimiliki berdasarkan posisi ataupun status. 1) Indeks Penilaian Publikasi Publikasi tulisan dapat dilakukan di media ilmiah atau popular, sedangkan tulisan di Blog dapat dinilai jika tulisan bernilai positif atau bermanfaat bagi orang lain atau orang banyak. Satu publikasi bernilai 25 poin yang diberikan setelah adanya bukti kegiatan berupa copy hasil publikasi. Poin penilaian dilakukan perpublikasi dan tidak tergantung pada lama kegiatan.Tabel 2 menunjukkan indek penilaian yang dibedakan berdasarkan posisi mahasiswa dalam penulisan publikasi tersebut. Poin untuk publikasi = 25 x indeks penilaian kegiatan publikasi x indeks pengali poin untuk tingkat kegiatan dan status penyelenggara. Tabel 2. Indeks Penilaian Kegiatan Publikasi Posisi Jurnal ilmiah Penulis pertama Non pertama Sendiri

3,0 2,0 4,0

Populer

Blog

2,0 1,0

1,0

2) Indeks Penilaian Workshop/Training/Seminar Kegiatan dalam workshop/training/seminar diberi poin penilaian = 25 setelah adanya bukti berupa sertifikat keikutsertaan dalam kegiatan. Bekerja sebagai asisten matakuliah atau praktikum dikategorikan sebagai fasilitator workshop/training. Indek penilaian untuk kegiatan workshop/training/seminar seperti pada Tabel 3. Poin untuk kegiatan dalam workshop/training/seminar = 25 x indeks penilaian kegiatan workshop/training/seminar x indeks pengali poin untuk tingkat kegiatan, lama kegiatan, dan status penyelenggara.

130


Tabel 3 Indeks Penilaian Kegiatan Workshop/Training/Seminar Status

No 1 2

Indeks 1,0 2,0

Peserta Fasilitator

3

Koord. Fasilitator

3,0

3) Indeks Penilaian Organisasi/Kepanitiaan Kegiatan dalam organisasi/kepanitiaan diberi poin penilaian = 25 setelah adanya bukti berupa susunan organisasi/kepanitiaan yang ditandatangani oleh ketua organisasi/kepanitiaan. Indek penilaian untuk kegiatan dalam organisasi/kepanitiaan seperti Tabel 4. Perhitungan poin untuk pengurus organisasi dihitung per dua semester sedangkan untuk kepanitiaan per kegiatan. Poin untuk kegiatan dalam organisasi/kepanitiaan= 25 x indeks penilaian kegiatan dalam organisasi/kepanitiaanx indeks pengali poin untuk tingkat kegiatan, dan status penyelenggara. Tabel 4 Indeks Penilaian Kegiatan Organisasi/Kepanitiaan No 1 2 3 4

Status Anggota Organisasi selain HMJ Pengurus/ Panitia non inti/koord Pengurus Inti (Wakil, Bendahara, Sekretaris) Ketua

Organisasi 0.5 2,0

Panitia 1,0 2,0

3,0 5,0

3,0 4,0

4) Indeks Penilaian Perlombaan Kegiatan mengikuti perlombaan diberi poin penilaian = 25 setelah adanya bukti berupa dokumen yang dapat menjelaskan kegiatan dan keterlibatan yang bersangkutan. Indek penilaian untuk kegiatan mengikuti perlombaan seperti pada Tabel 5. Poin untuk kegiatan mengikuti perlombaan= 25 x indeks penilaian kegiatan dalam mengikuti perlombaanx indeks pengali poin untuk tingkat kegiatan, dan status penyelenggara.

131


Tabel 5 Indeks Penilaian Kegiatan Mengikuti Perlombaan No 1 2

Status Peserta Juara Harapan

Ko-Kurikuler 0,5 2,0

Ekstra-kurikuler 0,5 1,5

3 4

Juara 2 atau 3 Juara I

2,5 3,5

2,0 3,0

5) Indeks Penilaian Bekerja Kegiatan bekerja diberi poin penilaian = 25 setelah adanya bukti berupa dokumen yang dapat menjelaskan kegiatan dan keterlibatan yang bersangkutan. Indek penilaian untuk kegiatan bekerja/magang seperti pada Tabel 6. Poin untuk kegiatan bekerja/magang= 25 x indeks penilaian kegiatan bekerja/magang. Tabel 6 Indeks Penilaian Kegiatan Bekerja/Magang No 1 2 3

Status Karyawan / Magang Usaha Sendiri* Pimpinan / Manager

Indeks 2,0 2,5 3,0

Catatan : *Usaha sendiri: mahasiswa dapat menunjukkan bukti adanya usaha. Bukti tersebut harus mendapatkan persetujuan dari dosen wali, dihitungnya pertahun. Tabel 7 menunjukkan cara menghitung poin dari setiap kegiatan termasuk ketuntasan mengikuti Pelatihan Dasar. 5. Pengajuan Penilaian Perhitungan poin untuk kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa dilakukan setiap perwalian. Langkah-langkah yang dilakukan mahasiswa untuk penilaian poin dari setiap kegiatan yang telah dia lakukan adalah sebagai berikut: a) mahasiswa menghadap dosen wali untuk memberitahukan kegiatan SKK apa saja yang telah dilakukan dengan membawa bukti-buktinya pada jadwal yang telah ditetapkan oleh dosen wali; 132


b) dosen wali menghitung poin yang dicapai oleh mahasiswa untuk masing-masing kegiatan berdasarkan bukti-bukti yang diberikan; c) dosen wali mengisikan data kegiatan yang sudah dilakukan mahasiswa pada sistem informasi SKK dan melaporkan rekapitulasi poin perolehan skk mahasiswa kepada Ketua Program Studi; d) program studi wajib menyimpan dan merekap nilai sementara SKK mahasiswa; e) dosen wali wajib mengarahkan mahasiswa berkaitan skk agar mahasiswa mensinkronkan kegiatan akademik (sks) dan kemahasiswaan (skk). 6. Yudisium dan transkrip skk Sebelum yudisium mahasiswa wajib melakukan kegiatan yang tercakup dalam program SKK dengan nilai minimal sesuai peraturan yang berlaku. Tabel 7 Perhitungan Poin SKK No.

Kegiatan

Poin Dasar

Indeks Penilaian

Indeks Pengali Poin PenyeTingkat Durasi lenggara

PELATIHAN DASAR 1

Pelatihan Dasar 1

150

tidak

tidak

tidak

tidak

2

Pelatihan Dasar 2

150

tidak

tidak

tidak

tidak

3

Pelatihan Dasar 3

100

tidak

tidak

tidak

tidak

4

Pelatihan Dasar 4

100

tidak

tidak

tidak

tidak

KEGIATAN PARTISIPATIF 5

Publikasi

25

ada

ya

tidak

ya

6

25

ada

ya

ya

ya

7

Workshop/training/seminar Organisasi/Kepanitiaan

25

ada

ya

tidak

ya

8

Perlombaan

25

ada

ya

tidak

ya

9

Bekerja/magang

25

ada

tidak

tidak

tidak

133


7. Contoh Penghitungan poin kegiatan SKK Nama NIM

: George Rudi Djadjang : 12 2010 405

No.

Sem

Kegiatan yang diikuti

1.

I

Mengikuti pelatihan Pengembangan diri (PD-1) secara penuh oleh Itenas

2.

I

Anggota UKM (Unit Kegiatan Kemahasiswaan) – Itenas , mis : Lisenda

3.

I

Anggota Panitia Kegiatan Bakti Sosial Himpunan – di Soreang sehari

4.

II

Anggota Lisenda

5.

II

Mengikuti pelatihan Pengembangan Relasi – oleh Itenas – (PD 2)

6.

II

Membawakan makalah pada seminar profesi yang diselenggarakan oleh Jurusan

7.

II

Peserta pelatihan penulisan karya popular oleh UKM – Itenas

8.

III

Anggota dan Pengurus Lisenda, misalkan Seksi dokumentasi

9.

III

Sekretaris panitia wisuda oleh himpunan

10.

IV

Anggota dan pengurus Lisenda

11.

IV

Seksi penerangan wisuda sarjana oleh himpunan

12.

IV

Peserta pelatihan kewirausahaan dua hari oleh kopma

13.

V

Anggota Lisenda

14.

V

Ketua panitia pagelaran oleh UKM – Lisenda

15.

V

Mengikuti Latihan Dasar Kepemimpinan – PD 3

16.

VI

Anggota Lisenda

17.

VI

Anggota panitia kunjungan industri

18.

VI

Mengikuti Pelatihan Kewirausahaan – PD 4

19.

VII

Koordinator Asisten Laboratorium

20.

VII

Anggota Lisenda

21

VIII

Koordinator Asisten Laboratorium

22.

VII

Anggota Lisenda

134


Perhitungan jumlah perolehan poin dengan menggunakan tabel di bawah ini. No

Se m

1.

I

Pelatihan PD – Itenas

2.

I

3

Kegiatan

Poin

Indeks

Nilai

1

2

3

4

150

1

1

1

Anggota Lisenda

25

0.5

1

I

Panitia Baksos – HMJ

25

1

4

II

Anggota Lisenda

25

5

II

Pelatihan PR – Itenas

6

II

7

II

8

III

9

III

10

IV

11

IV

12

IV

13

V

Pembicara Seminar – Jurusan Pelatihan Penulisan UKM Anggota & pengurus Lisenda Sekretaris Panitia Wisuda Anggota & Pengurus Lisenda Sie. Penerangan Wisuda Psrt Plthan Kewirausahaan-Kopma Anggota Lisenda Ketua Panitia Pagelaran -UKM PD – 3 Leadership Training

Ko –K

Ekstra-K

Total

1

150

150

1

1

12,5

12,5

1

1

1

25

25

0.5

1

1

1

12,5

12,5

150

1

1

1

1

150

150

25

1

1

1

1

25

1

1

1

1

25

25

25

2,5

1

1

1

62,2

62,5

25

3

1

1

1

75

75

25

2,5

1

1

1

62,5

62,5

25

2

1

1

1

50

50

25

1

1

1

1

25

0,5

1

1

1

12,5

12,5

25

4

1

1

1

100

100

100

1

1

1

1

100

100

25

25

25

25

14

V

15

V

16

VI

Anggotsa Lisenda

25

0,5

1

1

1

12,5

12,5

17

VI

Anggota panitia Kuliah kerja

25

1

1

1

1

25

25

18

VI

PD – 4 Kewirausahaan

100

1

1

1

1

100

100

19

VII

Koordinator Asisten Lab

25

3

1

1

1

20

VII

Anggota Lisenda

25

0,5

1

1

1

12,5

12,5

21

VIII

Koordinator Asisten Lab

25

3

1

1

1

22

VIII

Anggota Lisenda

25

0,5

1

1

1

Jumlah

75

75

200

Keterangan : Indeks 1 = Indek kegiatan Indeks 2 = Tingkat Indeks 3 = Waktu Indeks 4 = Penyelenggara

135

25

25 12,5

12,5

1000

1200


Jumlah poin seluruhnya yang berhasil dikumpulkan oleh mahasiswa adalah sebagai berikut: a. Kegiatan ko-kurikuler sebanyak 200 poin = 4 skk b. Kegiatan ekstra kurikuler sebanyak 1000 poin = 20 skk. Total skk dari semester 1 sampai dengan semester 8 = 24 skk.

136

Pedoman Umum Kemahasiswaan

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL Nomor : 179/N.07/Rektorat/Itenas/VII./2013 tentang : PERSYARATAN YUDISIUM KELULUSAN PROGRAM SARJANA REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL Menimbang : 1. Bahwa Institut Teknologi Nasional adalah lembaga pendidikan tinggi yang mengemban Tri Dharma Perguruan Tinggi. 2. Bahwa keluIusan program sarjana setiap mahasiswa ditetapkan melalui Yudisium. 3. Bahwa sejakTahun 2012 Institut Teknologi Nasional melakukan perubahan struktur organisasi berdasarkan Statuta 2012; 4. Bahwa Program Sistem Kredit Semester disusun berdasarkan Statuta dan struktur organisasi Institut; 5. Bahwa Surat Keputusan Rektor Nomor: 016/N.07/Rektorat/Itenas/I/2012 tentang PersyaratanYudisium perlu disesuaikan; 6. Bahwa berkaitan dengan butir 1 sampai dengan butir 5 di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Nasional mengenai Persyaratan Yudisium. Mengingat

:

1. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan; 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa. 4. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi No. 07/Kpts/YPDS/II/2012 tanggal 6 Februari 2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Nasional Periode 2012 - 2016; 5. Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor 22/Kpts/YPDS/V/2012 tanggal 25 Mei 2012 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional. 137

Persyaratan Yudisium Kelulusan Program Sarjana

6. SK Rektor No. 177/N.07/Rektorat/Itenas/VII/2013 tentang Peraturan Akademik di Institut Teknologi Nasional. 7. SK Rektor No.178/N.07/Rektorat/Itenas/VII/2013 tentang Program Sistem Kredit Kemahasiswaan. Memperhatikan: Rapat Pimpinan Institut Teknologi Nasional tanggal10 Juni 2013. MEMUTUSKAN Menetapkan

:

Keputusan Rektor Institut Teknologi Nasional tentang Kelulusan Program Sarjana.

Persyaratan Yudisium

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan : a. Institut adalah Institut Teknologi Nasional. b. Mahasiswa adalah peserta didik yang resmi terdaftar dan berhak belajar serta mengikuti kegiatan lain dalam rangka mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran di Institut. c. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program akademik. d. Sistem Kredit Kemahasiswaan (SKK) adalah suatu sistem penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan dengan menggunakan satuan kredit kemahasiswaan (skk) untuk menyatakan beban kegiatan dan pengalaman belajar mahasiswa dalam melaksanakan program pencapaian kompetensi keterampilan lunak (soft skills). e. Satuan kredit semester (sks) adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu sebanyak 1 (satu) jam perkuliahan atau 2 (dua) jam praktikum, atau 4 138

Pedoman Umum Kemahasiswaan

(empat) jam kerja lapangan, yang masing-masing diiringi oleh sekitar 1-2 jam kegiatan terstruktur dan sekitar 1-2 jam kegiatan mandiri. f. Satuan kredit kemahasiswaan (skk) adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh dari satu kegiatan kemahasiswaan melalui kegiatan pendidikan dasar dan atau kegiatan partisipatif pada berbagai kegiatan kemahasiswaan yang mendukung pencapaian kompetensi soft skills lulusan. g. Yudisium adalah sidang yang dilakukan oleh program studi bagi mahasiswa yang telah memenuhi semua program Sistem Kredit Semester, Sistem Kredit Kemahasiswaan dan persyaratan lainnya. BAB 2 PERSYARATAN YUDISIUM Pasal 2 Mahasiswa yang dapat mengikuti yudisium adalah yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. telah menyelesaikan sks sesuai dengan kurikulum program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sarjana minimum 2,0 (dua koma nol); b. telah menyelesaikan dan lulus ujian skripsi/tugas akhir, serta menyerahkan buku skripsi/tugas akhir ke program studi dan perpustakaan pusat Institut; c. bagi mahasiswa angkatan 2010 dan sesudahnya harus telah mengikuti program SKK dan mempunyai minimum 20 (duapuluh) skk; d. menghasilkan setidaknya satu publikasi ilmiah melalui jurnal ilmiah. e. mempunyai nilai English Proficiency Test (EPT) minimum 475 setara TOEFL; dan f. telah mengembalikan semua buku pinjaman perpustakaan. BAB 3 PERSYARATAN PENYERAHAN BUKU TUGAS AKHIR Pasal 3 1. Buku skripsi/tugas akhir yang diserahkan ke program studi dan perpustakaan adalah yang sudah disahkan oleh Ketua Program Studi. 2. Buku skripsi/tugas akhir dalam bentuk cetakan diserahkan ke program studi dan dalam bentuk digital dengan format pdf dalam CD/DVD diserahkan ke jurusan dan perpustakaan pusat. 3. Perpustakaan menerbitkan bukti penyerahan buku skripsi/tugas akhir. 139

Persyaratan Yudisium Kelulusan Program Sarjana

BAB 4 PERSYARATAN SKK Pasal 4 Detail persyaratan SKK ditetapkan dalam SK Rektor tersendiri tentang program tersebut. BAB 5 TRANSISI PERSYARATAN NILAI EPT Pasal 5 Transisi nilai EPT diatur sebagai berikut: 1. Mahasiswa yang mengikuti yudisium pada tahun ajaran 2012/2013 harus mempunyai nilai EPT minimum 425. 2. Mahasiswa yang mengikuti yudisium pada tahun ajaran 2013/2014 harus mempunyai nilai EPT minimum 450. 3. Mahasiswa yang mengikuti yudisium pada tahun ajaran 2014/2015 dan sesudahnya harus mempunyai nilai EPT minimum 475. Pasal 6 Sertifikat/bukti nilai EPT yang berlaku adalah yang dikeluarkan atau diakui oleh Laboratorium Bahasa Inggris Institut. BAB 6 PENUTUP Pasal 7

1. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 2. Dengan ditetapkanya Keputusan ini, maka SK Rektor Nomor: 016/N.07/ Rektorat/Itenas/I/2012 tentang Persyaratan Yudisium dinyatakan tidak berlaku. Ditetapkan di : Bandung Pada tanggal : 02 Juli 2013 Rektor, ttd Dr. Imam Aschuri,Ir.,M.T. 140

Pedoman Umum Mahasiswa KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL Nomor : 015/N.07/Rektorat/Itenas/I/2012 tentang :

Pengakuan kemampuan Berbahasa Inggris Melalui English Proficiency Test REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL Menimbang : 1. Bahwa kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Inggris merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh lulusan perguruan tinggi. 2. Bahwa mahasiswa baru yang memiliki kemampuan lebih dalam bahasa Inggris perlu diberi penghargaan. 3. Berdasarkan kedua hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk diterbitkan surat keputusannya.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 232/U/2000 tanggal 20 Desember 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa. 3. Kepmendikbud RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi. 4. Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor 01/Per/YPDS/I/2008 tentang Statuta Itenas. 5. SK Rektor No. 180/A.17/Rektorat/Itenas/III/2009 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum 2010.

MEMUTUSKAN : Menetapkan : Keputusan Rektor Institut Teknologi Nasional tentang Pengakuan Kemampuan berbahasa Inggris melalui English Proficiency Test Itenas.

141

Pengakuan Kemampuan Berbahasa Inggris

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan : a. Mahasiswa adalah mereka yang terdaftar aktif pada tahun ajaran berjalan dan mengambil matakuliah Bahasa Inggris 1 atau matakuliah Bahasa Inggris 2. b. English Proficiency Test (EPT) adalah test setara TOEFL yang dilaksanakan oleh Itenas untuk menguji kemampuan berbahasa Inggris mahasiswa Itenas. c. Uang Kuliah Variabel (UKV) adalah uang kuliah yang berkaitan dengan sks mata kuliah yang diambil. d. Institut adalah Institut Teknologi Nasional. BAB II TUJUAN PROGRAM Pasal 2 Pengakuan kemampuan berbahasa Inggris melalui EPT bertujuan memberikan penghargaan kepada mahasiswa Itenas yang telah berupaya memiliki kemampuan berbahasa Inggris sesuai kriteria yang ditentukan oleh Institut. BAB III PELAKSANAAN EPT Pasal 3 1. EPT dilaksanakan di Laboratorium Bahasa Inggris Institut. 2. EPT dilaksanakan setiap awal semester tahun ajaran. 3. Jadwal pelaksanaan EPT ditetapkan oleh Laboratorium Bahasa Inggris Institut. BAB IV PENGAKUAN NILAI EPT UNTUK MAHASISWA Pasal 4 1. 2.

Mahasiswa dengan nilai EPT setara TOEFL 450 atau lebih pada test awal semeter ganjil, dinyatakan lulus Bahasa Inggris I dengan nilai A. Mahasiswa dengan nilai EPT setara TOEFL 475 atau lebih pada test awal semeter genap, dinyatakan lulus Bahasa Inggris II dengan nilai A. 142


BAB V BIAYA Pasal 5 Uang Kuliah Variabel mahasiswa baru yang dinyatakan lulus Bahasa Inggris I atau Bahasa Inggris II dengan nilai A dapat digunakan pada semester berikutnya. Pasal 6 Biaya pelaksanaan EPT dibebankan kepada biaya praktikum matakuliah Bahasa Inggris. BAB VI PENUTUP Pasal 7 Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Pada tanggal

: Bandung : 24 Januari 2012

Rektor, ttd Prof. DR. Harsono Taroepratjeka, MSIE.

143

Sekian dan Terima Kasih. Bandung, Juli 2013 Rektor, ttd. Dr. Imam Aschuri,Ir.,M.T

Recommend Documents