Sekali Di Udara Tetap Di Udara. Pedoman Penyelenggaraan Layanan dan Usaha LPP RRI Tahun Versi 2.0

Sekali Di Udara Tetap Di Udara

Pedoman Penyelenggaraan Layanan dan Usaha LPP RRI Tahun 2009

Versi 2.0

Sambutan Direktur Utama LPP RRI Alhamdulillah, akhirnya Pedoman Penyelenggaraan Layanan dan Usaha Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik IndonesiaTahun 2009, penyempurnaan dari Pedoman dan Petunjuk Teknis Layanan dan Usaha Tahun 2006 yang lalu telah dapat diterbitkan. Pedoman ini sebagai panduan dan rujukan dalam pelaksanaan operasional Layanan dan Usaha LPP RRI. Pedoman ini bertujuan untuk mencapai suatu yang ideal dalam operasional layanan dan usaha jika seluruh persyaratannya dipenuhi, karena itu banyak praktisi di RRI terutama mereka yang merasa telah “berpengalaman”, menganggap pedoman dan petunjuk teknis seperti ini hanya penting bagi orang-orang baru. Alasannya, berdasarkan pengalaman, praktik di lapangan sering berbeda dan bahkan tak terduga. Menyadari hal itu, pedoman ini disusun juga berdasarkan pengalaman lapangan untuk “membumikan” nilai-nilai normatif yang terkandung dalam UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, PP No. 12 tahun 2005 tentang LPP RRI serta Visi dan Misi LPP RRI yang telah disusun oleh Dewan Pengawas LPP RRI. Mengingat status kelembagaan LPP RRI dengan visi dan misi yang bertujuan untuk menjawab tuntutan publik di era kebebasan informasi saat ini, pedoman ini wajib hukumnya bagi setiap insan penyelenggara layanan dan usaha RRI, baik yang sudah “berpengalaman” maupun yang baru, untuk memahami, menghayati dan melaksanakannya. Semoga pedoman ini dapat menjadi “a guiding star”, petunjuk bagi angkasawan dan angkasawati RRI dalam melaksanakan tugasnya untuk melayani publik. Perlu diingat juga, seorang penyelenggara layanan dan usaha sejati adalah insan kreatif dan inovatif yang selalu digoda untuk menjadi dan memberikan yang terbaik sesuai bisikan nuraninya yang selalu bertanya (a Questioning Mind). Tiada gading yang tak retak dan tiada pedoman yang sempurna untuk menjawab semua pertanyaan, demikian pula dengan Pedoman Penyelenggaraan Layanan dan Usaha LPP RRI 2009 ini. Karena itu, pedoman ini juga terbuka bagi masukan untuk penyempurnaan seiring perjalanan waktu dan praktik pengalamannya. Selamat bekerja ! Jakarta, 15 Desember 2008 Direktur Utama LPP RRI

Parni Hadi

Direktorat Layanan dan Usaha LPP RRI

Pengantar Direktorat Layanan dan Usaha adalah sebuah Unit Kerja pada LPP RRI yang mempunyai tugas merencanakan, merumuskan, melaksanakan kebijakan dan standardisasi, serta mengevaluasi pengelolaan layanan dan usaha. Sebagai sebuah fungsi/unit yang terbilang baru di lingkungan RRI, fungsi/unit Layanan dan Usaha turut berupaya menjawab kebutuhan, keinginan, dan permintaan publik yang semakin berkembang disamping tantangan dalam dunia industri media yang semakin maju dan berorientasi teknologi. Untuk dapat menjawab dan mengakomodasi lebih jauh berbagai perubahan, perkembangan, dan tantangan yang dihadapi, dikembangkan konsep dasar fungsi layanan dan usaha yang mengutamakan perumusan tugas dan fungsi Layanan Publik, Pengembangan Usaha, dan Pencitraan. Ketiganya merupakan pengembangan dari tugas dan fungsi “Pemasaran dan Pengembangan Usaha” yang diterapkan pada saat RRI masih berbentuk Perusahaan Jawatan (2001-2005). Konsep dasar tersebut dijabarkan kedalam bentuk kebijakan yang kemudian dilanjutkan dengan pembentukan sistem, penyusunan strategi, perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi penyelenggaraan kegiatan Layanan dan Usaha, dan untuk lebih memastikan terlaksananya tugas dan fungsi Layanan dan Usaha dengan baik dan benar, diperlukan sebuah standar, aturan, ataupun pedoman baku. Buku ini memuat segala standar, aturan main, ataupun pedoman baku tentang tata-laksana penyelenggaraan kegiatan Layanan dan Usaha dan selanjutnya disebut sebagai ”Pedoman Penyelenggaraan Layanan dan Usaha LPP RRI”, pedoman ini merupakan penyempurnaan dari ”Pedoman dan Petunjuk Teknis Layanan dan Usaha LPP RRI” yang diterbitkan tahun 2006 yang lalu. PEDOMAN PENYELENGGARAAN LAYANAN & USAHA LPP RRI yang diterbitkan ini, selain digunakan sebagai aturan baku yang diterapkan di lingkungan Fungsi/Unit Kerja Layanan dan Usaha LPP RRI secara nasional, juga sebagai salah satu sarana koordinasi antara Fungsi/Unit Kerja Layanan dan Usaha dengan fungsi/unit Administrasi dan Keuangan, Program dan Produksi, serta Sumber Daya Teknologi. Salah satu penajaman pedoman hasil revisi ini adalah perumusan fungsi Layanan Publik serta Pencitraan. Pengembangan ini selain sebagai implementasi misi LPP RRI adalah juga dalam rangka menjawab berbagai tantangan industri media di Indonesia dan di internasional saat ini. Jakarta, 15 Desember 2008 Direktur Layanan dan Usaha LPP RRI

Bimo Bayu D. Nimpuno


KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 539/KEP/DIRUT/2008 Tentang PEDOMAN PENYELENGGARAAN LAYANAN DAN USAHA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 Menimbang

:

1. Bahwa Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran sebagaimana diamanatkan bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. 2. Bahwa Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia perlu menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Layanan dan Usaha yang berlakusecara umum bagi seluruh stasiun penyiaran RRI di Indonesia. 3. Bahwa Pedoman Penyelenggaraan Layanan dan Usaha adalah panduan operasional Layanan dan Usaha bagi stasiun penyiaran di seluruh Indonesia

Mengingat

:

1. Undang-Undang Dasar 1945 2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 12 tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia 4. Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 120.M/2005 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. 5. Surat Keputusan Dewan Pengawas LPP RRI Nomor 05/2005 tantang Pengangkatan Dewan Direksi LPP RRI.

Memperhatikan : Layanan

Masukan dan usulan dari para Kepala RRI, para Kepala Bidang/Seksi dan Usaha se-Indonesia. MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

Keputusan Direktur Utama LPP RRI tentang pemberlakuan PEDOMAN PENYELENGGARAAN LAYANAN DAN USAHA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009.

Pertama

:

Pedoman ini merupakan acuan dalam penyelenggaraan operasional Layanan dan Usaha LPP RRI.

Kedua

:

Penyempurnaan terhadap pedoman ini dapat dilakukan sesuai dengan perkembangan organisasi LPP RRI.

Ketiga

:

Dengan diberlakukannya pedoman ini maka Pedoman dan Petunjuk Teknis Layanan dan Usaha sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Keempat

:

Pedoman ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 15 Desember 2008 Direktur Utama LPP RRI

Parni Hadi


Daftar Isi Sambutan Direktur Utama LPP RRI ..................................................................................

i

Pengantar Direktur Layanan dan Usaha LPP RRI...............................................................

ii

Ketutusan Direktur Utama LPP RRI ...................................................................................

iii

BAB I PENDAHULUAN Pasal 1

Landasan Hukum

....................................................................

1

Pasal 2

Maksud dan Tujuan ...................................................................

2

BAB II RUANG LINGKUP Pasal

3 Pengertian ............................................................................... 1. Unit Kelembagaan . 2. Fungsi / Unit Layanan Usaha

4

Pasal 4 Istilah-istilah .............................................................................. 1. Keuangan 2. Operasional . 3. Komponen Pengembangan Usaha

6

BAB III KETENTUAN UMUM Pasal 5

One Gate System, One Stop Service

.......................................

Pasal 6

Koordinasi Antar Fungsi ................................................................

14

Pasal 7 Ketentuan Penyelenggaraan Layanan Publik ................................ 1. Bidang/Seksi/Sub -Seksi Layanan Kemitraan 2. Bidang/Seksi/Sub -Seksi Layanan Data dan Informasi .

16

Pasal 8Ketentuan Penyelenggaraan Pengembangan Usaha ................................. 1. Bidang/Seksi/Sub -Seksi Usaha Jasa Siaran 2. Bidang/Seksi/Sub -Seksi Usaha Jasa Non-Siaran

17

Pasal 9Ketentuan Penyelenggaraan Pencitraan .................................................... 1. Bidang/Seksi/Sub -Seksi Standarisasi Identitas Lembaga 2. Bidang/Seksi/Sub -Seksi Hubungan Luar dan Media

18

Pasal 10 1. 2. 3. 4. 5.

20

Ketentuan Lain .............................................................................. TigaElemen LU Yang Saling Berhubungan Fungsi/Unit Kerja LU Bukan Hanya Fungsi/Unit Penjualan . Tanggung Jawab Keuangan LU Penanda-tanganan Dokumen Resmi Pemberdayaan Aset

14


BAB IV

PROSEDUR DAN MEKANISME Pasal 11

Tahapan Penyelenggaraan Kegiatan Layanan Publik ........................... 1. Pra- Pelaksanaan 2. Pelaksanaan 3. Pasca-Pelaksanaan

23

Pasal 12

Tahapan Penyelenggaraan Kegiatan Pengembangan Usaha ............... 1. Pra- Pelaksanaan 2. Pelaksanaan 3. Pasca-Pelaksanaan 4. Catatan

23

Pasal 13

Tahapan Penyelenggaraan Kegiatan Pencitraan ................................... 1. Pengadaan Materi a. Pra-Pelaksanaan b. Pelaksanaan c. Pasca-Pelaksanaan

24

2. Pembinaan Hubungan . a. Pra-Pelaksanaan b. Pelaksanaan c. Pasca-Pelaksanaan

BAB V

Pasal 14

Mekanisme Penentuan Tarif dan Published Rates .................................

25

Pasal 15

Mekanisme Penentuan Target ...............................................................

26

Pasal 16

Mekanisme Perhitungan Pencapaian Target .........................................

27

Pasal 17

Mekanisme Skema Pembagian Pendapatan .........................................

27

Pasal 18

Mekanisme Penayangan Siaran Iklan ...................................................

27

Pasal 19

Mekanisme Pemberdayaan Aset Lembaga ...........................................

28

Pasal 20

Mekanisme Waktu Siar/Airtime ............................................................

28

Pasal 21

Mekanisme Besaran Imbalan Jasa Penghubung ..................................

28

Pasal 22

Mekanisme Pembayaran Pajak ............................................................

30

Pasal 23

Prosedur Standar Pembiayaan Penyelenggaraan Kegiatan .................

30

PELAPORAN Pasal 24 Format Laporan

..................................................................................

32

Pasal 25

Periode Penyusunan dan Pengiriman ..................................................

33

Pasal 26

Kompilasi, Monitoring dan Evaluasi .....................................................

33

Pasal 27

Penyampaian kepada publik .................................................................

33


BAB VI

PENUTUP ........................................................................................................

34

Surat Keputusan Direktur Layanan dan Usaha LPP RRI tentang PanitiaTim Penyusunan Revisi Pedoman dan Petunjuk Teknis Layanan dan Usaha ...........

35

Susunan Panitia Revisi Penyempurnaan Pedoman dan Petunjuk Teknis Layanan dan Usaha LPP RRI. ..........................................................................

37

LAMPIRAN - LAMPIRAN Lampiran II- 1 Surat Rekomendasi Rekanan ........................................................ Lampiran II-2 Surat Tugas Penghubung .............................................................. Lampiran II-3 Surat Pengantar / Surat Penawaran ............................................. Lampiran II-4 Dokumen Proposal ........................................................................ Lampiran II-5 Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding -MOU) ........ Lampiran II-6 Agreement/Perjanjian Kerjasama .................................................. Lampiran II-7 Surat Permintaan Penyiaran (Internal) .......................................... Lampiran II-8 Media Order ................................................................................... Lampiran II-9a Bukti Siar ....................................................................................... Lampiran II-9b Bukti Siar Digital ............................................................................. Lampiran II-10 Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan ............................................ Lampiran II-11 Surat Kompensasi Kerjasama ....................................................... Lampiran II-12 Surat Tagihan Pembayaran / Invoice .............................................. Lampiran II-13 Kuitansi Pengeluaran / Penerimaan Uang ...................................... Lampiran II-14 Tabel Indeks Tarif Nasional dan Target Pendapatan Stasiun RRI .....

39 40 41 42 49 50 53 54 55 56 57 58 59 60 61

Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran

IV-1 IV-2 IV-3 IV-4 IV-5 IV-6 IV-7 IV-8

Contoh Term of Reference / Kerangka Acuan Kerja Kegiatan ......... Rincian Pengeluaran Biaya ............................................................ Published Rate Iklan Nasional 2008 ............................................... Skema Pembagian Pendapatan Jasinonsi ..................................... Alur Mekanisme Penayangan Iklan Nasional ................................. Contoh Surat Perjanjian Kerjasama Penyewaan Menara ............... Besaran Pengenaan Pajak ............................................................ Standar Struktur Pembiayaan Kegiatan Jasa Siaran ......................

62 63 64 65 66 67 76 77

Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran

V-1 V-2 V-3 V-4 V-5 V-6

Contoh Laporan Kegiatan .............................................................. Laporan Bulanan Kegiatan Layanan Publik .................................... Laporan Bulanan Kagiatan Pengembangan Usaha ........................ Laporan Bulanan Kegiatan Pencitraan ........................................... Laporan Kompilasi Bulanan ........................................................... Laporan Kompilasi Triwulan ...........................................................

78 79 80 81 82 83


BAB I PENDAHULUAN Sebagai sebuah fungsi/unit kerja, Direktorat/Bidang/Seksi Layanan dan Usaha merupakan sebuah fungsi/unit yang terbilang baru di RRI. Fungsi/unit baru ini dibentuk sebagai pelaksanaan amanat yang tercantum didalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (LPP), Bab I, Pasal 1, Ayat 2; serta PP No. 12 Tahun 2005 tentang pendirian LPP-RRI, khususnya yang dijabarkan pada misi LPP RRI yaitu pada Pasal 1 Ayat 3; yaitu ”berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat”. Untuk dapat mengakomodasi lebih jauh amanat yang dikandung dalam PP No. 11 dan PP No. 12 Tahun 2005 tersebut, serta untuk menjawab kebutuhan serta tantangan dunia industri media, Direktorat/ Bidang/Seksi Layanan & Usaha (LU) dikembangkan menjadi tiga sub-fungsi/unit, yaitu Layanan Publik, Pengembangan Usaha dan Pencitraan. Ketiga sub-fungsi/unit ini merupakan pengembangan dari fungsi /unit ”Pemasaran dan Pengembangan Usaha” yang diterapkan pada saat RRI masih berbentuk Perusahaan Jawatan (2000-2005). Perubahan dan perkembangan dalam menjawab kebutuhan dan tantangan tersebut lebih lanjut memerlu kan pembentukan sistem, penyusunan strategi, perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi dari tugas dan fungsi seluruh unit kerja di LPP RRI, dalam hal ini khususnya di sisi LU. Atas dasar itu, untuk lebih memastikan tugas dan fungsi LU dapat terlaksana dengan baik dan benar, diperlukan sebuah standar, aturan, ataupun pedoman baku sebagai suatu referensi bagi penyelenggaraan seluruh tugas dan fungsi LU (dan yang terkait) di lingkungan kerja LPP RRI. Selain digunakan sebagai aturan baku yang diterapkan di lingkungan internal kelembagaan LPP RRI secara nasional khususnya pada fungsi/unit kerja LU, pedoman ini juga disusun sebagai salah satu sara na koordinasi fungsi/unit kerja LU dengan fungsi/unit kerja lain di lingkungan LPP RRI, yaitu Administrasi dan Keuangan, Program dan Produksi, serta Sumber Daya Teknologi. Standar, aturan main, ataupun pedoman baku tentang tata-laksana LU ini selanjutnya disebut sebagai ”Pedoman Layanan dan Usaha LPP RRI”, dan merupakan penyempurnaan dari ”Pedoman dan Petunjuk Teknis Layanan dan Usaha LPP RRI” yang diterbitkan pertengahan 2006 yang lalu. Segala penambahan dan perubahan yang termuat dalam pedoman ini dibuat untuk mengikuti perkembangan serta menjawab tantangan yang ada. Salah satu perkembangan yang telah diantisipasi didalam pedoman hasil revisi ini adalah penajaman definisi dan fungsi dari 'layanan publik' serta definisi dan fungsi 'pencitraan', dimana pada era Perjan sebelumnya kedua fungsi ini tidak ditekankan secara khusus. Pengembangan ini selain sebagai implementasi misi LPP RRI, adalah juga dalam rangka menjawab tantangan industri media di Indonesia dan internasional saat kini. Dalam pedoman hasil revisi ini pula, telah disusun sebuah standar struktur pembiayaan kegiatan jasa siaran, yang dijadikan sebagai referensi bagi setiap penyelenggaraan kegiatan, khususnya siaran kerjasama yang bersifat pengembangan usaha. Pasal 1 Landasan Hukum Sebagai landasan hukum dari penyusunan pedoman tata-laksana penyelenggaraan tugas dan fungsi Layanan dan Usaha LPP RRI ini adalah: a. b. c. d. e. f. g.

Undang Undang Penyiaran No. 32 Tahun 2002 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No. 139 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1252 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2005 Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2005 Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia No. 009/SK/KPI/8/2004 Surat Keputusan Dewan Pengawas LPP RRI No. 009/DEWAS RRI/2005


1

h. i.

Peraturan Dewan Direksi LPP-RRI No. 001 dan No. 002 tahun 2006 Surat Keputusan Direktur Utama LPP RRI No. 539/KEP/DIRUT/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Layanan dan Usaha LPP RRI Tahun 2008

Selain dasar hukum berupa undang-undang dan peraturan seperti tercantum diatas, pedoman ini juga juga dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan lainnya, nilai-nilai, norma, kaídah agama dan budaya yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya satu atau beberapa bagian dari pedoman ini yang terbukti bertentangan atau tidak sesuai dengan salah satu atau lebih undang-undang/peraturan/surat keputusan/ nilai/norma/kaídah yang berlaku, maka Direktorat Layanan dan Usaha LPP RRI harus segera melakukan revisi atau perbaikan terhadap pedoman ini. Pasal 2 Maksud dan Tujuan Secara umum, maksud penyelenggaraan LU adalah sebagai bentuk implementasi dari amanat yang tertulis pada Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2005 tentang LPP RRI serta Surat Keputusan Dewan Pengawas LPP RRI No. 009 / DEWAS RRI / 2005 tentang Kebijakan Umum, Kebijakan Penyiaran, dan Kebijakan Pengembangan Kelembagaan dan Sumberdaya khususnya pada Lampiran I (Kebijakan Umum) Pasal V (Misi RRI) butir 10, yaitu ”memberikan pelayanan jasa-jasa yang terkait dengan kegiatan penyiaran sesuai kebutuhan masyarakat secara profesional guna menambah pendapatan lembaga untuk menunjang pelaksanaan operasional siaran dan meningkatkan kesejahteraan karyawan.” Hal ini juga dipertegas pada Surat Keputusan Dewan Pengawas LPP RRI No. 009 / DEWAS RRI / 2005 tentang Kebijakan Umum, Kebijakan Penyiaran, dan Kebijakan Pengembangan Kelembagaan dan Sumberdaya khususnya pada Lampiran I (Kebijakan Umum) Pasal VII (Kebijakan Umum Operasional) Bagian C. LAYANAN DAN USAHA, butir 1 hingga butir 4. Dalam setiap penyelenggaraan tugas atau fungsi LU, unsur Layanan Publik yang mengutamakan kepentingan segenap lapisan publik tanpa maksud memperoleh hasil finansial, maupun unsur Pengembangan Usaha yang berorientasi pada pencarian keuntungan harus menjadi acuan - baik secara terpisah maupun merupakan gabungan. Pada setiap penyelenggaraan tugas/ fungsi LU tersebut, semangat peningkatan pencitraan LPP RRI juga harus tetap dibawa; meliputi, mewarnai dan menjiwai setiap kegiatan. Penyelenggaraan LU ditujukan untuk: a. Berusaha terus memahami, memantau dan memenuhi setiap kebutuhan segenap lapisan publik atas kehadiran dan penyelenggaraan kegiatan LPP RRI. b.

Membuka akses dan kesempatan seluas-luasnya bagi segenap lapisan publik untuk mendapatkan informasi, fasilitas, ataupun ruang dan waktu siar yang dimiliki LPP RRI, maupun untuk berpartiipasi aktif dalam setiap kegiatan; dengan tetap memperhatikan prosedur dan peraturan yang berlaku.

c.

Memberikan layanan yang bermanfaat bagi segenap lapisan publik, secara langsung maupun tidak langsung, melalui kegiatan siaran radio on-air, kegiatan lapangan (off-air) ataupun kombinasi dari keduanya

d.

Membantu berlangsungnya kegiatan kelembagaan, khususnya yang terkait dengan kegiatan utama LPP RRI yaitu penyiaran radio, serta berusaha membantu pengembangan dan peningkatan kualitas siaran

e.

Membangun dan memelihara hubungan dengan pihak-pihak luar. Salah satu fungsi LU adalah bertindak sebagai 'kontak awal' lembaga dengan pihak luar, baik calon mitra kerja maupun lapisan publik yang lain

f.

Merintis dan melakukan kerjasama dengan pihak luar, baik individu mapun lembaga, dengan ber-

2


tujuan untuk memperoleh manfaat bersama serta demi kepentingan segenap lapisan publik. g. Berusaha selalu meningkatkan pemasukan tambahan bagi lembaga dari hasil usaha jasa siaran (pemanfaatan waktu siar) dan jasa non-siaran (pemberdayaan aset ), baik yang bersifat atau melalui cara-cara yang diperbolehkan aturan yang ada. h. Mencari dan mengembangkan usaha-usaha baru yang terkait dengan kegiatan utama lembaga dibidang penyiaran radio, dengan selalu memperhatikan prosedur dan aturan yang berlaku. i.

Melakukan segala usaha yang diarahkan untuk memperkuat persepsi dan citra positif segenap lapisan publik terhadap lembaga, khususnya LPP RRI sebagai lembaga penyiaran publik, melalui berbagai kegiatan/kampanye pencitraan (akan dirinci dibagian lain pada pedoman ini).

j.

Secara khusus, pihak Direktorat Layanan dan Usaha LPP RRI (Kantor Pusat) melakukan tugas pembinaan seluruh penyelenggaraan fungsi LU di stasiunRRI dan satuan kerja lain dilingkungan LPP RRI termasuk konsultasi, pemantauan, dan koordinasi antar stasiun/satuan kerja


3

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 3 Pengertian 1.

Unit Kelembagaan: a. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI): adalah lembaga penyiaran publik yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi untuk memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat (PP 12 Tahun 2005, Bab I, Pasal 1, Ayat 3). b. Direktorat Layanan dan Usaha LPP RRI (Dit. LU): Adalah sebuah unit kerja pada LPP RRI yang berkoordinasi kepada Direktur Utama LPP RRI yang mempunyai tugas merencanakan, merumuskan, serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi, serta mengevaluasi pengelolaan layanan dan usaha, (berdasarkan Peraturan Direksi 001/2006) dengan lingkup: 1. Pengelolaan penyelenggaraan fungsi Layanan Publik; yaitu melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan rencana, norma, standar, pedoman, kriteria, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang layanan publik yang meliputi layanan kemitraan dan layanan data dan informasi. 2. Pengelolaan penyelenggaraan fungsi Pengembangan Usaha; yaitu melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan rencana, norma, standar, pedoman, kriteria, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan usaha yang meliputi usaha siaran radio dan usaha non siaran radio. 3. Pengelolaan penyelenggaraan fungsi Pencitraan; yaitu melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan rencana, norma, standar, pedoman, kriteria, bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang pencitraan yang meliputi standardisasi identitas korporat dan hubungan luar dan media. c. Stasiun RRI Adalah satuan kerja yang terdapat dan memiliki wilayah kerja di suatu daerah tertentu di Indonesia (mencakup wilayah sebuah propinsi atau kabupaten). Stasiun RRI daerah bertanggung-jawab atas terselenggaranya siaran radio RRI di wilayah masing-masing. Berdasarkan kriteria yang telah disusun, Stasiun RRI Daerah terbagi dalam 3 (tiga) tipe: Tipe A, Tipe B, dan Tipe C. Stasiun RRI daerah dipimpin oleh seorang Kepala Stasiun yang melapor kepada Direksi LPP RRI, khususnya Direktur Utama.

d. Programa Siaran: Programa 1 (Pro 1), Programa 2 (Pro 2), Programa 3 (Pro 3), dan Programa 4 (Pro 4): Adalah pengelolaan kanal siaran yang terdapat di setiap stasiun RRI daerah dan/atau kantor pusat. Pro 1 dan Pro 2 merupakan kanal siaran lokal, sedangkan Pro 3 dan Pro 4 ditujukan untuk kanal siaran nasional. Kanal-kanal siaran ini memanfaatkan frekuensi/gelombang FM, MW, maupun SW. Setiap programa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang atau Kepala Seksi yang melapor kepada Kepala Satuan Kerja. e. Pusat Pemberitaan LPP RRI Adalah satuan kerja di lingkungan LPP RRI yang bertugas melaksanakan koordinasi, produksi siaran dan penyelenggaraan di bidang pemberitaan dengan lingkup lokal, regional, nasional dan internasional. f.

4

Stasiun Khusus Siaran Luar Negeri (SLN) LPP RRI : Adalah satuan kerja di lingkungan LPP RRI yang mempunyai tugas penyelenggaraan penyiaran radio publik sesuai dengan kebijakan umum atau khusus ditetapkan oleh dewan direksi dengan ruang lingkup wilayah sasaran luar negeri dan masyarakat asing yang berada di Indonesia.


g. Pusat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Latihan (Puslitbangdiklat) LPP RRI: Adalah satuan kerja di lingkungan LPP RRI yang melaksanakan fungsi penelitian, pengembangan, serta pendidikan dan pelatihan. h. Satuan Pengawas Internal LPP RRI (SPI): Adalah satuan kerja yang berada dalam lingkungan LPP RRI dan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan LPP RRI. 2.

Fungsi/Unit LU: Didalam fungsi/unit LU, terdapat 3 (tiga) elemen yang saling berhubungan/terkait dan saling mendukung. Ketiga elemen ini dalam pelaksanaan/operasionalnya sehari-hari dapat dilakukan secara terpisah, dikerjakan secara paralel/berdampingan, maupun secara bersama-sama (bergabung). Penjabaran dari masing-masing elemen tersebut adalah sebagai berikut: a. Layanan Publik: Segala kegiatan yang dimaksudkan demi melayani kepentingan dan memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan, baik secara tidak langsung melalui siaran radio (on-air), maupun yang secara langsung dapat dilihat dan dirasakan melalui kegiatan lapangan (off-air). Kegiatan ini merupakan komitmen lembaga, sebagai bentuk implementasi dari amanat PP 12 tahun 2005 dan ditujukan tidak untuk memperoleh hasil usaha/komersial, dengan hasil akhir yang diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan.Jenis kegiatan yang termasuk didalamnya adalah: kegiatan seni dan budaya; kegiatan pendidikan, keagamaan dan sosial; serta kegiatan yang berkaitan dengan hobi dan olahraga.

Skala dari kegiatan dimaksud dapat merupakan kegiatan lokal (stasiun/unit kerja bersangkutan), wilayah/regional (melibatkan beberapa stasiun/unit kerja), maupun kegiatan nasional (melibatkan seluruh stasiun/unit kerja). Cakupan kegiatan dapat meliputi lingkup perkotaan (urban), pedalaman (rural), daerah terpencil /terluar (remote), ataupun kombinasi dari ketiganya. Model penyelenggaraan kegiatan Layanan Publik adalah dapat merupakan inisiatif lembaga sendiri, merupakan permintaan/kebutuhan publik, ataupun yang berupa kerjasama kelembagaan dengan pihak luar. Secara struktural, fungsi Layanan Publik di organisasi LPP RRI ditangani oleh seorang Kepala Bidang/Seksi, dimana yang bersangkutan membawahi 2 fungsi dibawahnya; yaitu seksi/subseksi Layanan Kemitraan serta seksi/sub-seksi Layanan Data dan Informasi. b. Pengembangan Usaha: Semua kegiatan Pengembangan Usaha merupakan komitmen lembaga, sebagai bentuk implementasi dari amanat PP 12 Th 2005, ditujukan untuk memperoleh hasil usaha/komersial yang diperbolehkan, berkaitan dengan penyelenggaraan bisnis utama RRI (penyiaran), dilakukan melalui siaran radio (on-air) maupun kegiatan lapangan (off-air), dalam bentuk uang maupun barang, berhubungan secara langsung dengan mitra/klien/pelanggan, dengan hasil akhir yang diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi lembaga, masyarakat dan lingkungan. Jenis kegiatan yang termasuk didalamnya adalah: 1. Usaha jasa siaran radio, termasuk didalamnya jasa siaran iklan (komersial, Iklan Layanan Masyarakat ILM atau biasa disebut juga Public Service Announcement/PSA, adlibs, dll), sponsored programs, dan lain-lain. 2. Usaha jasa non-siaran, termasuk didalamnya adalah jasa kegiatan penyewaan aset, kerjasama usaha, serta pengembangan usaha baru. Skala dari kegiatan dimaksud dapat merupakan kegiatan lokal (stasiun/ unit kerja bersangkutan), wilayah/regional (melibatkan beberapa stasiun/unit kerja), maupun kegiatan nasional (melibatkan seluruh stasiun/unit kerja).


5

Cakupan kegiatan dapat meliputi lingkup perkotaan (urban), pedalaman (rural), daerah terpencil /terluar (remote), ataupun kombinasi dari ketiganya. Model penyelenggaraan kegiatan Pengembangan Usaha ini sama dengan yang diterapkan dan diatur dalam model penyelenggaraan kegiatan Layanan Publik pada butir sebelumnya diatas. Secara struktural, fungsi Pengembangan Usaha di organisasi LPP RRI ditangani oleh seorang Kepala Bidang/Seksi, dimana yang bersangkutan membawahi 2 fungsi dibawahnya; yaitu seksi/sub-seksi Usaha Jasa Siaran dan seksi/sub-seksi Usaha Jasa Non-Siaran. c. Pencitraan: Semua kegiatan Pencitraan merupakan komitmen lembaga, terkait kepada usaha pembangunan citra RRI baru yang segar, progresif, dan terpercaya (reliable). Tujuan akhir dari setiap kegiatan pencitraan adalah persepsi positif tentang RRI oleh segenap lapisan publik dan setiap unsur stakeholder. Jenis kegiatan yang termasuk didalamnya dan menjadi tanggung-jawab fungsi Layanan dan Usaha adalah: pencitraan perangkat kelembagaan (identitas dasar: logo, warna, font, tagline; identitas unit siaran, serta segala penerapannya pada perangkat/aset milik RRI. Standarisasi dari seluruh upaya diatas diatur dalam buku “Manual Pelaksanaan Identitas Lembaga” yang telah diterbitkan DLU LPP RRI, dan dijadikan sebagai acuan dari setiap kegiatan/penerapan pencitraan. Kegiatan pencitraan merupakan upaya nasional, dilaksanakan diseluruh stasiun Indonesia dengan melibatkan seluruh unsur RRI didalamnya dan menuntut kesamaan persepsi dari seluruh karyawan, serta dijalankan dengan konsisten dan terus-menerus. Setiap jajaran RRI, khususnya di unit Layanan dan Usaha, harus menjadi 'agent of change', baik untuk kalangan internal maupun kepada seluruh stakeholder. Yang termasuk didalam penyelenggaraan kegiatan Pencitraan antara lain: 1. Penerapan/pencantuman Logo (lambang) RRI dengan baik dan benar (sesuai buku “Manual Pelaksanaan Identitas Lembaga” ) pada: § Setiap perangkat kantor (stationery dan perangkat lain); § Alat kerja/siaran, studio maupun siaran luar, pakaian kerja, serta atribut lain; § Alat/materi promosi dan iklan, baik above-the-line maupun below-the-line; § Publikasi di media lain, termasuk internet dan media luar ruang; § Perkenalan produk/jasa baru maupun branding. 2. Penerbitan brosur, buku, dan barang cetak lain tentang profil RRI. 3. Keikut-sertaan RRI aktif pada setiap kesempatan pada kegiatan-kegiatan yang berpengaruh; pameran, seminar, konferensi, pagelaran seni/budaya, event olahraga, dll ditingkat lokal, nasional, maupun internasional. 4. Kerjasama strategis yang dapat mengangkat citra secara bersama-sama dengan mitra kerja (co-branding). 5. Kegiatan media relations, public relations (termasuk kepada kalangan industri media, periklanan, dll) beserta produk-produknya. 6. Gathering dengan kelompok pendengar/pemerhati. Secara struktural, fungsi Pencitraan di organisasi LPP RRI ditangani oleh seorang Kepala Bidang/Seksi, dimana yang bersangkutan membawahi 2 fungsi dibawahnya; yaitu seksi/subseksi Standarisasi Identitas Kelembagaan dan seksi/sub-seksi Hubungan Luar dan Media. Pasal 4 Istilah-istilah Selain pengertian-pengertian diatas, dalam pedoman ini dijumpai banyak istilah khusus yang digunakan untuk menunjukkan suatu konsep atau materi tertentu, terutama yang berhubungan dengan

6


penyelenggaraan kegiatan kerjasama jasa siaran dan jasa non-siaran. Istilah yang akan dijelaskan dibawah ini digolongkan dalam Kelompok Keuangan dan Kelompok Operasional, sebagai berikut: 1.

Keuangan. a. Rincian Pengeluaran Biaya (RPB): Merupakan sebuah dokumen tertulis yang mencantumkan perkiraan rincian pembiayaan sebuah kegiatan. Dokumen ini disusun dengan mencantumkan item pekerjaan, unit price, volume pekerjaan, dan jumlah biaya. RPB ini dibuat dan diajukan oleh pejabat LU yang bertindak sebagai penyelenggara kegiatan bersangkutan. Dokumen ini dapat direvisi sesuai kebutuhan. b. Pajak-Pajak Setiap kegiatan LU yang menyangkut pemasukan atau pengeluaran dana memerlukan pembayaran pajak-pajak kepada pemerintah. Pengenaan jenis pajak dari setiap item kegiatan, perhitungan, serta pembayaran pajak ini mengikuti prosedur, peraturan dan undang-undang perpajakan yang berlaku. c. Ongkos Produksi Biasa disebut juga Production Cost, adalah hitungan pengeluaran biaya oleh lingkungan internal (RRI) yang harus dipenuhi dalam rangka menyelenggarakan kegiatan. Dalam setiap penyelenggaraan kegiatan, segala bentuk pengeluaran direncanakan diawal atau sebelum kegiatan berjalan, dengan memperkirakan dan menghitung setiap unsur biaya yang mungkin timbul. Tergantung jenis kegiatan, perkiraan ongkos produksi dapat berupa sebagian atau seluruh biaya-biaya seperti tercantum berikut ini: 1. Honor Kerabat Kerja Produksi: petugas siaran dan studio, petugas teknik, petugas venue acara, petugas administrasi dan keuangan, petugas LU dan petugas sekretariat. 2. Biaya Administrasi; termasuk didalamnya adalah · Penyusunan, pencetakan, penggandaan dan pengiriman proposal/materi · Kesekretariatan: fotokopi, kertas, tinta, CD, meterai, dll · Promosi, media buying, dan sejenisnya · Sosialisasi, jamuan tamu, extra fooding, dan sejenisnya 3. Overhead Cost: termasuk sewa tempat, biaya tenaga listrik tambahan, operasional OB Van, produksi materi siaran tambahan (rekaman, sewa peralatan studio, dan sejenisnya). 4. Penggunaan Airtime / Waktu Siar: Airtime adalah ruang siar yang dimiliki oleh kanal frekuensi / programa radio dari stasiun atau satuan kerja LPP RRI. Dari sisi penyelenggaraan LU, airtime merupakan aset utama lembaga yang dapat diberdayakan untuk kepentingan kegiatan Layanan Publik maupun Pengembangan Usaha dan Pencitraan. Pola umum pemberdayaan airtime adalah berupa penawaran penggunaan airtime oleh pihak luar dengan kompensasi imbalan kepada LPP RRI. Pola ini selanjutnya lebih dikenal dengan penawaran iklan radio', dengan mengikuti apa yang telah ditentukan dalam penyelenggaraan kegiatan Pengembangan Usaha khususnya pada sisi 'usaha jasa siaran'. Sehubungan dengan penggunaan airtime stasiun RRI daerah oleh Dit LU (kantor pusat), Dit LU menyerahkan hasil usaha tersebut kepada stasiun RRI daerah bersangkutan, sesuai dengan tarif yang berlaku dan/atau proporsi yang sesuai, untuk pada akhirnya dihitung sebagai bagian dari pendapatan jasa siaran stasiun yang bersangkutan. e.

Discount Rate Selain ongkos produksi seperti dijelaskan diatas, dalam setiap penyelenggaraan kegiatan kerjasama jasa siaran dan jasa non-siaran dikenal pula biaya lain yang terutama terkait dengan pihak diluar LPP RRI. Untuk memudahkan saat pelaksanaan, seluruh biaya-biaya lain tersebut dikelompokkan dalam “Discount Rate” dengan komponen sebagai berikut: 1. Diskon atas tarif yang diberikan kepada mitra kerja (yang mengacu kepada harga penawaran awal dari RRI kepada mitra kerja); dan 2. Jika ada:


7

· Imbalan untuk penghubung/callporter, dijelaskan secara khusus dibawah ini: · Honor luar: narasumber, tim pemantau/pengamat dari pihak mitra kerja, konsultan, dll · Biaya kontraktor, pemasok, material, dll yang tidak dapat dihitung sebagai biaya produksi Penghubung / Callporter Adalah individu yang bertindak sebagai penghubung antara LPP RRI dengan calon mitra kerja, khususnya yang terkait kepada kerjasama dua pihak dengan adanya pemasukan/ pengeluaran dana kerjasama. Dalam menjalankan tugas ini, penghubung mendapatkan imbalan yang merupakan prosentase dari nilai kontrak/kerjasama antara dua pihak. Seorang penghubung/callporter dapat merupakan pejabat struktural dilingkungan LU, pejabat struktural atau fungsional di LPP RRI, maupun individu lain yang bekerja secara independen. Penghubung/callporter ditunjuk dan diangkat secara resmi dengan surat tugas oleh kepala satuan kerja dimana individu/pegawai tersebut berada. Penghubung/ callporter di lingkungan kantor pusat diangkat oleh Direktur LU. Masa berlaku penunjukan: seorang penghubung/callporter ditunjuk untuk masa 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan. Callporter independen (non RRI) ditunjuk atas pelaksanaan sebuah kegiatan/pekerjaan. Surat tugas yang diberikan kepada yang bersangkutan dengan demikian memiliki masa berlaku hanya sepanjang kegiatan tersebut dimulai hingga selesai. Besaran imbalan callporter dihitung berdasarkan persentase nilai kontrak/ perjanjian kerjasama antara LPP RRI dengan mitra kerja, yang dijelaskan secara rinci pada Bab IV Pasal 21. Besaran ini berkurang seiring dengan semakin besarnya nilai kontrak/ kerjasama yang disepakati, dimana pengurangannya diperuntukkan bagi pemasukan kas lembaga/satuan kerja masing-masing untuk dikelola secara bersama demi kepentingan operasional lembaga. Pemasukan kas lembaga ini dapat dianggap sebagai 'pembagian keuntungan' bagi lembaga. Termin pembayaran: Imbalan bagi penghubung/callporter diberikan 30% dimuka (pada saat perjanjian kerjasama ditanda-tangani) dan sisanya pada saat seluruh pekerjaan diselesaikan/kerjasama berakhir. Menurut peraturan perpajakan, imbalan atas jasa penghubung/callporter ini termasuk penghasilan kena pajak. Lembaga memotong imbalan/penghasilan ini sebesar 5% dari nilai imbalan untuk dibayarkan kepada kantor pajak. Yang menjadi tugas seorang penghubung/callporter antara lain: 1. Menawarkan kerjasama dan melakukan negosiasi; 2. Melaporkan hasil negosiasi kepada atasan yang ditunjuk dan sah; 3. Menutup negosiasi, melakukan kesepakatan dan bertransaksi; 4. Menghimpun/mengumpulkan informasi produk sebagai bahan pelaksanaan kerjasama; 5. Bertanggung-jawab terhadap dan mengawal segala hal yang terjadi selama kerjasama berlangsung; 6. Penagihan pembayaran (jika relevan) terhadap mitra kerja ketika kerjasama dinyatakan sudah berakhir. f.

Projected Net Income Adalah perkiraan penerimaan bersih dari suatu hasil kegiatan kerjasama siaran atau non-siaran. Pada contoh penyelenggaraan kerjasama iklan on-air, projected net income dari kegiatan ini merupakan hasil penerimaan bersih setelah nilai kontrak yang didapat dari mitra kerja dipotong dengan pajak-pajak, biaya produksi (termasuk overhead cost dan airtime), serta biaya lain (discount rate).

g. Cost of Goods Sold Adalah harga pokok penjualan yang menjadi acuan saat penawaran kerjasama kepada calon

8


mitra kerja. Cost of Goods Sold (COGS) atau Harga Pokok Penjualan ini adalah nilai minimal yang harus dipenuhi/tercapai untuk terselenggaranya kegiatan yang dimaksud. Besaran COGS merupakan kumulatif dari seluruh komponen biaya kegiatan, termasuk ongkos produksi (termasuk overhead cost dan airtime), biaya lain (discount rate), pajak-pajak, dan projected net income. Apabila nilai yang disepakati dengan mitra kerja dibawah dari nilai COGS, maka harus ada komponen-komponen seperti tersebut diatas yang dihitung ulang dan dikurangi nilainya. 2.

Operasional. Segala istilah yang digunakan dalam setiap operasional penyelenggaraan kegiatan LU dijelaskan seperti berikut ini: a. Surat Rekomendasi Rekanan Di beberapa kasus, surat rekomendasi dari lembaga diperlukan bagi pihak luar (misalnya agen atau penghubung luar) dalam bernegosiasi atau usaha memenangkan tender. Surat rekomen dasi ini dapat diterbitkan dan ditanda-tangani oleh kepala satuan kerja, setelah melakukan verifikasi yang lengkap terhadap status dan keberadaan rekanan bersangkutan. Contoh dapat dilihat pada Lampiran II-1. b. Surat Tugas Penghubung Surat ini diterbitkan dan ditanda-tangani oleh kepala satuan kerja, dibuat untuk menegaskan pemberian wewenang sebagai 'penghubung' atau 'callporter' kepada yang bersangkutan. Surat berlaku maksimal 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan, atau diterbitkan berdasarkan masa berlaku sebuah kegiatan/pekerjaan. Contoh dapat dilihat pada Lampiran II-2. c. Surat Pengantar / Surat Penawaran Sebagai pembuka hubungan dengan calon mitra kerja, kepala satuan kerja berhak menerbitkan surat pengantar yang bersifat memperkenalkan diri/lembaga kepada pihak luar dengan mencantumkan nama/jabatan/alamat tujuan yang jelas dan lengkap. Contoh dapat dilihat pada Lampiran II-3. d. Dokumen Proposal Adalah sebuah dokumen tertulis yang disiapkan oleh penghubung/callporter secara individu maupun bersama-sama, dengan mengikuti standar penulisan dan layout yang telah ditentukan. Proposal ditanda-tangani oleh kepala satuan kerja, dan dicatat dalam administrasi sekretariat sebagai surat keluar resmi dari lembaga. Proposal dikirimkan/diberikan kepada pihak luar calon mitra kerja dengan nama/jabatan/alamat tujuan yang jelas. Bukti penerimaan dokumen proposal oleh pihak yang dituju sedapat mungkin didapatkan dan disimpan. Dokumen proposal yang sudah diterima oleh calon mitra kerja memiliki masa berlaku 60 hari setelah dokumen diterima. Dokumen proposal dapat diterbitkan untuk kepentingan penyelenggaraan kegiatan LU, baik yang terkait kepada kegiatan layanan publik, pengembangan usaha, maupun pencitraan. Dokumen proposal yang baik memperhatikan hal-hal berikut ini: 1. Alamat/pihak yang pasti kepada siapa proposal ditujukan; 2. Surat pengantar yang ditanda-tangani pejabat yang berwenang; 3. Gambaran singkat tentang latar belakang pembuatan proposal dan tujuan pelaksanaan kegiatan; 4. Manfaat (tangible maupun intangible) dari kegiatan yang ditawarkan bagi pihak yang dituju; 5. Detail pelaksanaan kegiatan, termasuk jadwal; 6. Lembar kompensasi bagi pihak yang dituju; 7. Masa berlaku proposal dan contact person(s); 8. Serta beberapa informasi tambahan jika diperlukan: § Penjelasan tentang profil lembaga / stasiun / programa; § Referensi/pengalaman pelaksanaan kegiatan sebelumnya; § Commercial Published Rate (Tarif Penawaran) jika proposal ditujukan untuk kegiatan komersial/pengembangan usaha.


9

Contoh dapat dilihat pada Lampiran II-4. e. Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding MoU) Merupakan dokumen tertulis yang menyatakan kesepahaman antara pihak lembaga (LPP RRI) dengan pihak calon mitra kerja. MoU biasanya diperlukan dan ditanda-tangani untuk mengakomodasi kerjasama yang bersifat nasional dengan skala yang besar. MoU bersifat tidak mengikat seperti halnya sebuah perjanjian kerjasama/agreement. Contoh dapat dilihat pada Lampiran II-5. f.

Agreement/Perjanjian Kerjasama Adalah dokumen tertulis yang menjadi acuan pelaksanaan kerjasama antara dua pihak (LPP RRI dan mitra kerja), yang disusun dan atas kesepakatan bersama. Dalam setiap dokumen agreement/perjanjian kerjasama ini tertera dengan rinci jenis kerjasama, mekanisme, waktu dan tempat pelaksanaan kerjasama, hak dan kewajiban dua pihak, masa berlaku perjanjian, serta hal teknis lain sesuai kebutuhan. Perjanjian kerjasama tentang pemberdayaan aset (contoh: perjanjian kerjasama penyewaan menara/tower) termasuk dalam dokumen jenis ini. Contoh dapat dilihat pada Lampiran II-6.

g. Surat Permintaan Penyiaran (Internal) Sebagai alat koordinasi internal kelembagaan, surat untuk permintaan izin penyiaran diterbitkan oleh fungsi/unit LU kepada pihak Direktorat/Bidang/ Seksi Program dan Produksi. Surat ini ditanda-tangani oleh pejabat struktural LU yang terkait/bertanggung-jawab. Di tingkat kantor pusat, surat ini ditanda-tangani oleh Kepala Bidang Pengembangan Usaha, sedangkan untuk satuan kerja lain menyesuaikan. Surat permintaan penyiaran ini mencantumkan nama/jenis kerjasama, nama mitra kerja, waktu dan kanal siaran, durasi serta kekerapan penyiaran. Contoh dapat dilihat pada Lampiran II-7. h. Media Order (Internal) Dibuat sebagai instruksi siar kegiatan kerjasama siaran oleh Direktorat/ Bidang/Seksi LU dan ditujukan kepada setiap satuan kerja LPP RRI yang terlibat. Media order yang diterbitkan oleh kantor pusat bersifat nasional, sedangkan media order yang dikeluarkan stasiun RRI daerah bersifat lokal (setempat). Apabila ada media order yang diterbit kan stasiun RRI daerah namun sifat penyiarannya melibatkan stasiun lain diluar wilayahnya (baik regional maupun nasional), maka stasiun pemberi tugas wajib melaporkan penerbitan media order tersebut kepada kantor pusat c.q. Kepala Bidang Pengembangan Usaha, Dit LU LPP RRI. Media order mencantumkan nama/jenis kerjasama, nama mitra kerja, waktu dan kanal siaran, durasi serta kekerapan penyiaran. Di tingkat kantor pusat, media order ditanda-tangani oleh Kepala Bidang Pengembangan Usaha, sedangkan untuk satuan kerja lain menyesuaikan. Contoh dapat dilihat pada Lampiran II-8. i.

Bukti Siar Dokumen ini merupakan bagian penting dari sebuah kerjasama antara LPP RRI dengan mitra kerja. Bukti siar menunjukkan bahwa lembaga telah menjalankan kewajibannya sesuai dengan kontrak/perjanjian kerjasama (khususnya kerjasama siaran) yang telah disepakati bersama. Secara ideal, bukti siar tertulis diproduksi secara otomatis melalui sistem manajemen siaran yang terkomputerisasi, sehingga didapatkan data/log siaran yang dapat dicetak sebagai dokumen resmi lembaga dan disampaikan kepada mitra kerja. Bukti siar tertulis yang saat ini dapat dibuat oleh satuan kerja LPP RRI adalah berupa dokumen tertulis dengan kepala surat (kop) resmi lembaga, mencantumkan rincian pelaksanaan kegiatan/pekerjaan, dengan ditandatangani kepala satuan kerja bersangkutan dan dibubuhi stempel resmi. Contoh dapat dilihat pada Lampiran II-9a. Bukti siar selain bentuk tertulis adalah bentuk audio; yang merupakan rekaman dari kegiatan/pekerjaan yang telah dilaksanakan, disimpan dalam format digital dalam cakram padat (compact disk-CD) dan disampaikan kepada mitra kerja sebagai lampiran dari bukti siar tertulis. Jika kegiatan kerjasama ini juga merupakan kegiatan/event off-air, bukti siar juga dapat berupa

10


rekaman video dari kegiatan tersebut. Catatan Khusus: Bukti Siar Digital Melalui kerjasama dengan pihak luar, saat ini LPP RRI telah memiliki perangkat tambahan yang dapat memfasilitasi kebutuhan bukti siar secara lebih terpercaya dan akurat. Melalui sistem digital, siaran iklan yang diudarakan (atau tidak diudarakan) direkam dan dicatat oleh perangkat khusus selama 24 jam tanpa henti untuk disimpan dan diolah dengan komputer. Perangkat dan fasilitas digital ini telah dapat digunakan dan beroperasi pada Agustus 2008, dan dilaksanakan secara bertahap mulai dari unit Pusat Pemberitaan. Dengan demikian, setiap iklan yang terputar/tidak terputar di kedua satuan kerja tersebut dapat dipantau setiap saat secara otomatis di komputer dan dapat diakses oleh siapapun, dimanapun dan kapanpun melalui jaringan internet, serta hasil pantauannya dapat dicetak sebagai dokumen bukti siar resmi. Contoh bukti siar digital ini dapat dilihat di situs www.intitone.com, dengan memilih item “Monitor”. Dalam lembar tersebut pada baris “Status” dipilih “Agency” dan “Login ID”: “RRI” dengan “password”: “RRI.” (R-R-I-titik) atau dengan hasil print-out laporan penyiaran iklan dari situs tersebut (Lampiran II-9b). Print-out ini dapat dijadikan sebagai lampiran dokumen resmi bukti siar yang diterbitkan lembaga untuk kepentingan mitra kerja. j.

Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pada beberapa kasus, sesuai permintaan mitra kerja, diterbitkan dokumen 'berita acara penyelesaian pekerjaan' yang isinya menyatakan bahwa seluruh pekerjaan/kerjasama penyiaran telah diselesaikan oleh lembaga (LPP RRI) dengan baik. Dokumen berita acara ini ditanda tangani oleh Kepala Bidang Pengembangan Usaha, sedangkan untuk satuan kerja lain menyesuaikan. Contoh dapat dilihat pada Lampiran II-10.

k. Surat Kompensasi Kerjasama Pada situasi dimana lembaga tidak dapat memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam kontrak/perjanjian kerjasama dengan mitra kerja, lembaga wajib menawarkan kompensasi/ pengganti kepada mitra kerja dalam bentuk dan kuantitas yang wajar. Sebagai contoh, kerjasama penayangan iklan yang tidak tersiar/kurang jumlahnya/tidak tepat waktu akan dikompensasikan dengan airtime dengan nilai/jumlah sesuai, dst. Surat ini ditujukan kepada mitra kerja bersangkutan, mencantumkan ringkasan kewajiban yang tidak terpenuhi, diikuti dengan penawaran kompensasi secara rinci dan wajar. Jika disetujui oleh pihak mitra kerja, surat ini ditindak-lanjuti dengan pelaksanaan kompensasi. Surat ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengembangan Usaha, sedangkan untuk satuan kerja lain menyesuaikan. Contoh dapat dilihat pada Lampiran II-11. l.

Surat Tagihan Pembayaran / Invoice Setelah semua kegiatan diselesaikan dan bukti siar telah disampaikan dengan mendapatkan konfirmasi/pengesahan dari mitra kerja, maka lembaga menerbitkan invoice yang menyebutkan rincian kegiatan/pekerjaan yang telah diselesaikan dan nilai dana yang ditagihkan. Surat Tagihan Pembayaran ini, dibuat rangkap 5 (lima) diterbitkan dengan lampiran dokumendokumen yang diperlukan. Contoh dapat dilihat pada Lampiran II-12.

m. Kuitansi Pengeluaran/Penerimaan Uang Pada setiap penerimaan atau pengeluaran dana yang dilakukan oleh fungsi/ unit LU khususnya pada penyelenggaraan setiap kegiatan, wajib dilengkapi dengan kuitansi yang sah; yaitu mencantumkan nomor kuitansi yang baku, nama/pihak pemberi dan penerima dana berikut tanda-tangan dan jumlah dana dengan standar cara penulisan yang sesuai. Kuitansi dibuat rangkap 5 (lima), aslinya dibubuhi meterai (disesuaikan dengan jumlah dana) dan diberi stempel lembaga (pemberi/penerima). Contoh dapat dilihat pada Lampiran II-13.


11

3.

Komponen Pengembangan Usaha a. Tarif dan Indeks Tarif Yang disebut dengan ”Tarif” disini adalah standar harga yang ditetapkan untuk penyelenggaraan jasa siaran untuk ditawarkan kepada calon mitra kerja. Besarnya tarif ditentukan dengan acuan ”Indeks Tarif” yang telah disepakati. ”Indeks Tarif” adalah sebuah angka koefisien yang ditentukan bagi setiap satuan kerja yang menawarkan jasa siaran bagi calon mitra kerja. Besarnya indeks tarif didasarkan kepada persaingan, potensi daerah setempat dan besarnya tarif yang berlaku sebelumnya. Indeks Tarif ditentukan dan disetujui bersama oleh satuan kerja dan kantor pusat. Perubahan nilai indeks tarif dimungkinkan dengan alasan yang jelas dan atas persetujuan kantor pusat (Dit LU LPP RRI). Angka yang telah disepakati sebagai ”indeks tarif” satuan kerja dijadikan sebagai acuan dalam penetapan tarif secara nasional. Dengan demikian, harga airtime setiap satuan kerja yang diberlakukan oleh kantor pusat (Dit LU LPP RRI) ditentukan dari angka ini. Tabel Indeks Tarif Nasional dapat dilihat pada Lampiran II-14. b. Target Atau ”Target Pendapatan”, adalah batas angka pencapaian pendapatan yang ditetapkan bersama dan harus dicapai oleh setiap satuan kerja LPP RRI, yang direpresentasikan dalam satuan mata uang Rupiah. Penentuan target pendapatan setiap satuan kerja berbeda-beda, didasarkan kepada: o Tarif dan Indeks Tarif satuan kerja bersangkutan; o Persaingan dan potensi daerah masing-masing; o Data pencapaian target pendapatan satuan kerja bersangkutan pada tahun-tahun sebelumnya. Penghitungan nilai target ditentukan dan disepakati bersama oleh satuan kerja bersama kantor pusat (Dit LU LPP RRI), ditetapkan untuk masa 1 (satu) tahun. Angka ”Target” atau ”Target Pendapatan” merupakan hasil akumulasi dari proyeksi pendapatan kotor (gross revenue) dari usaha jasa siaran serta jasa non-siaran selama 1 (satu) tahun oleh satuan kerja bersangkutan. Tabel Target Pendapatan Stasiun RRI dapat dilihat pada Lampiran II-14 c. Published Rate Adalah angka yang ditentukan sendiri oleh satuan kerja untuk penawaran resmi kepada pihak luar, berupa harga penawaran resmi iklan kepada calon mitra kerja. Angka yang tercantum dalam published rate tidak harus sama dengan yang telah disepakati dalam tarif (lihat butir diatas). Setiap satuan kerja menentukan sendiri 'harga penawaran resmi' yang ditawarkan kepada calon mitra kerja lokal di satuan kerja masing-masing. Contoh Published Rate stasiun dapat dilihat pada Lampiran IV-3 d. Achievement / Pencapaian Adalah nilai rupiah yang didapatkan satuan kerja dari hasil pendapatan usaha jasa siaran dan non-siaran, yang diakumulasikan selama jangka waktu tertentu. Nilai rupiah yang dicatat merupakan angka kumulatif dari nilai setiap kontrak kerjasama siaran atau non-siaran yang ditanda-tangani secara resmi oleh satuan kerja bersama mitra kerja. Pencapaian dari hasil pendapatan jasa siaran dan jasa non-siaran dari satuan kerja dilaporkan kepada kantor pusat melalui mekanisme pelaporan berkala yang berlaku (lihat Bab V). Catatan: segala bentuk kerjasama stasiun RRI daerah dengan pemerintah daerah setempat yang ditujukan untuk bantuan kegiatan operasional dan siaran dimasukkan kedalam hitungan pencapaian target. e. Pembagian Pendapatan

12


Atas seluruh pendapatan jasa siaran dan non-siaran, pihak satuan kerja berkewajiban untuk membagi sisa hasil usaha (pendapatan bersih/net income) jasa siaran dan non-siaran pihak satuan kerja tersebut dengan pihak kantor pusat LPP RRI. Pembagian pendapatan jasa siaran dan non-siaran ini dimaksudkan agar pihak kantor pusat mendapatkan dana tambahan yang dapat dipergunakan kembali untuk membantu kelancaran jalannya operasional setiap satuan kerja. Pengelolaan dana hasil pembagian pendapatan yang diterima oleh kantor pusat merupakan tanggung-jawab Direktorat Administrasi dan Keuangan. Catatan: selain mengelola hasil pembagian pendapatan yang diterima dari stasiun RRI seluruh Indonesia, Direktorat Asdministrasi dan Keuangan juga mmengelola sisa hasil usaha (pendapatan bersih/net income) yang diterima oleh satuan kerja dilingkungan kantor pusat, dan secara langsung dihitung sebagai pendapatan lembaga. Rincian mengenai cara pembagian pendapatan ini diatur pada Bab IV, Pasal 17, tentang Mekanisme Skema Pembagian Pendapatan.


13

BAB III KETENTUAN UMUM Pasal 5 One Gate System, One Stop Service “One Gate System, One Stop Service” adalah kebijakan dasar kelembagaan yang disusun untuk menjaga tata-laksana penyelenggaraan LU. Kebijakan ini pada intinya terkait kepada perlakuan atau pelayanan yang ideal oleh LPP RRI pada saat berhubungan dengan pihak luar. Sifat hubungan antara lembaga dengan pihak luar yang dilakukan melalui proses “One Gate System, One Stop Service” pada umumnya dapat dibagi menjadi: 1. Hubungan kerjasama penyiaran (termasuk iklan); 2. Aliansi temporer ataupun permanen dalam usaha melayani publik; 3. Hubungan bisnis antara lembaga dengan pihak konsultan, kontraktor, maupun pemasok; 4. Kampanye pencitraan bersama (co-branding) demi memperoleh hasil positif bersama. Penjabaran dari kebijakan tersebut adalah sebagai berikut: 1.

One Gate System. Dapat diterjemahkan sebagai 'Sistem Satu Pintu atau ‘Sistem Satu Gerbang', adalah suatu sistem yang mengarahkan setiap upaya atau kemungkinan hubungan baru (relationship) lembaga dengan pihak luar melewati hanya satu 'pintu' atau 'jalan masuk', yakni fungsi/unit LU. Dengan demikian, LU menjadi pihak yang melakukan first contact (kontak awal) dengan pihak luar. Sistem satu pintu ini disusun untuk mempermudah mekanisme hubungan antar lembaga (B2B) maupun antara lembaga dengan individu (B2C) sehingga dapat lebih memastikan standar keseragaman mutu, kenyamanan hubungan/pelayanan, serta transparansi dan fairness. Sistem tersebut menuntut kesiapan setiap jajaran yang bertugas di fungsi/unit kerja LU untuk dapat melakukan tugas kontak awal dengan baik. Secara harfiah, dapat dikatakan segenap jajaran LU harus dapat menempatkan diri sebagai ambassador (duta) bagi lembaga kepada dunia luar.

2.

One Stop Service. Sistem ini, yang dapat di-bahasa-Indonesia-kan menjadi “Pelayanan Terpadu”, menjadi pasangan 'One Gate System' yang tidak terpisahkan dan saling mendukung. Konsep ini mengarahkan agar setiap pekerjaan yang terkait dengan fungsi LU dilakukan dan diselesaikan melalui sesedikit mungkin proses, pihak, dan waktu. Idealnya, layanan menyeluruh dari RRI kepada mitra kerja dapat dilakukan dan diselesaikan dengan ‘sekali jalan’. Dengan menjalankan sistem ini, diharapkan setiap mitra kerja (pihak luar) yang bekerjasama dengan lembaga cukup melakukan perkenalan (pembukaan hubungan), pembahasan/negosiasi, pelaksanaan pekerjaan/transaksi serta evaluasi dan pendataan hanya dengan satu atau sesedikit mungkin pihak dari RRI. Sistem ini, tentu saja, juga menuntut jajaran LU untuk dapat memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai, serta dapat memastikan bahwa seluruh proses dapat dikerjakan dengan baik, dalam tim yang solid (jika diperlukan tim), dan dalam waktu penyelenggaraan yang efisien. Pasal 6 Koordinasi Antar Fungsi

Selain melaksanakan fungsi dan tugas pokok LU, jajaran LU dalam penyelenggaraan setiap kegiatan wajib untuk melakukan koordinasi dengan fungsi lain yang berada di lingkungan kelembagaan LPP RRI, yaitu koordinasi antar Direktorat/Bidang/Seksi, baik ditingkat kantor pusat maupun di daerah. 1.

14

Dalam menjalankan sistem 'one gate system, one stop service', setiap jajaran baik pihak LU maupun


non-LU (PP, SDT, AK) wajib mengetahui dan menjalankannya secara jujur dan benar, dalam semangat kebersamaan dan selalu mendahulukan kepentingan bersama (termasuk mitra kerja) diatas kepentingan sendiri. 2.

Dalam hal membina/membuka hubungan baru dengan pihak luar, jika first contact dilakukan oleh pihak non-LU (misalnya tim reporter/wartawan lapangan), maka pihak tersebut wajib menyertakan pihak LU dalam kontak-kontak lanjutan. Selanjutnya pihak non-LU tersebut tidak wajib mendampingi pihak LU pada saat dilakukan negosiasi, kesepakatan, ataupun pelaksanaan kerjasama. Catatan: hak-hak penghubung/callporter non-LU tetap berlaku sesuai rincian peraturan (dalam bab lain pedoman ini).

3.

Dit LU LPP RRI (pihak LU di kantor pusat) mengadakan koordinasi langsung dengan Direktur Utama LPP-RRI pada tahap-tahap antara lain berikut ini: a. Persetujuan rincian kegiatan dan alokasi dana (RPB) b. Persetujuan pengeluaran dana kerjasama sesuai RPB/kebutuhan

4.

Pihak LU wajib melakukan koordinasi dengan jajaran Program dan Produksi (PP) jika penyelenggaraan kegiatan LU tersebut menyangkut kepada penggunaan waktu siar radio di stasiun RRI daerah maupun di unit Pusat Pemberitaan dan Stasiun Khusus Siaran Luar Negeri. Koordinasi yang dimaksud meliputi: a. Permohonan alokasi waktu siar b. Izin siaran, baik berjaringan maupun lokal c. Komplain pihak luar atas konten/isi siaran

5.

Jajaran LU wajib melakukan koordinasi dengan pihak Administrasi dan Keuangan menyangkut: a. Tembusan dokumen RPB; b. Pembayaran dari mitra kerja kepada lembaga; c. Penarikan dana operasional penyelenggaraan kegiatan sesuai RPB yang telah diajukan sebelumnya; d. Pertanggung-jawaban pengeluaran; e. Konsultasi dan penyelesaian masalah kepegawaian, hukum, dan masalah-masalah umum.

6.

Pihak LU wajib melakukan koordinasi dengan pihak Sumber Daya Teknologi pada hal-hal yang menyangkut: a. Verifikasi kelayakan pemanfaatan menara dan peralatan lain; b. Verifikasi koordinat lokasi menara, jangkauan siar, dan data teknis lain; c. Komplain atas mutu pancaran siaran radio.

7.

Pihak LU wajib melakukan koordinasi dengan pihak Puslitbangdiklat LPP RRI untuk hal-hal berikut ini: a. Penelitian, survei tentang kebutuhan kebutuhan segenap pemangku kepentingan terhadap lembaga (LPP RRI), baik mitra kerja maupun masyarakat pendengar; b. Data statistik hasil penelitian pihak luar; c. Pelatihan dan pengembangan pengetahuan dan kemampuan.

8.

Jajaran LU melakukan koordinasi dengan pihak lain seperti Satuan Pengawas Internal (SPI) LPP RRI pada hal-hal yang terkait kepada: a. Pemeriksaan kinerja jajaran LU; b. Konsultasi penyelesaian perselisihan internal.

9.

Dit LU LPP RRI (pihak LU di kantor pusat) mengadakan koordinasi langsung dengan satuan kerja pada tahap-tahap antara lain berikut ini: a. Permohonan alokasi waktu siar khususnya pada programa lokal; b. Negosiasi tarif iklan lokal; c. Pengiriman media order nasional; d. Monitoring pelaksanaan program/iklan nasional; e. Permohonan bukti siar programa setempat;


15

f. Pengiriman hasil penjualan airtime milik satuan kerja; g. Perjanjian kerjasama pemanfaatan aset di daerah; h. Komplain terhadap kinerja satuan kerja. Koordinasi langsung ini dilakukan antara pihak Dit LU hanya dengan kepala satuan kerja dan/atau jajaran LU di satuan kerja bersangkutan; tidak kepada pihak lain di satuan kerja tersebut. Pasal 7 Ketentuan Penyelenggaraan Layanan Publik Penyelenggaraan Kegiatan Layanan Publik merupakan sebuah fungsi 'baru' di RRI, sehingga diperlukan ketentuan umum yang jelas demi memudahkan pelaksanaan setiap kegiatan yang terkait dengan fungsi tesebut. Secara prinsip, penyelenggaraan kegiatan Layanan Publik mengutamakan kepentingan segenap lapisan publik dengan tidak berorientasi kepada pencarian/ pendapatan keuntungan finansial. Metode penyelenggaraan kegiatan Layanan Publik adalah melalui tiga cara, yaitu siaran radio (on-air), kegiatan lapangan (off-air), atau kombinasi dari keduanya. Setiap kegiatan agar direncanakan penyelenggaraannya pada akhir tahun, untuk seluruh kegiatan sepanjang tahun berikutnya. Sesuai dengan sifat penyelenggaraan kegiatan layanan publik yang tidak bermaksud untuk mencari tambahan pendapatan/keuntungan finansial, pembiayaan penyelenggaraan segala kegiatan Layanan Publik secara umum diambilkan dari anggaran operasional satuan kerja bersangkutan. 1. Bidang/Seksi/Sub-Seksi Layanan Kemitraan Penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan oleh Bidang/Seksi/Sub-Seksi ini diantaranya adalah: a. Kegiatan seni dan budaya; b. Kegiatan pendidikan, keagamaan dan sosial, serta; c. Kegiatan yang berkaitan dengan hobi dan olahraga. Skala dari kegiatan dimaksud dapat merupakan: a. Kegiatan lokal (stasiun/unit kerja bersangkutan); b. Wilayah/regional (melibatkan beberapa stasiun/unit kerja), maupun; c. Nasional (melibatkan seluruh stasiun/unit kerja). Cakupan kegiatan dapat meliputi: a. Sebatas pada lingkup perkotaan (urban); b. Pedalaman (rural); c. Daerah terpencil/terluar dan daerah perbatasan (remote); d. Ataupun kombinasi dari ketiga-nya. Model penyelenggaraan kegiatan Layanan Kemitraan adalah sebagai berikut: a. Inisiatif Lembaga: meliputi kegiatan rutin kelembagaan yang melibatkan langsung partisipasi masyarakat, atau kegiatan perkenalan produk/jasa baru maupun branding; b. Kebutuhan Publik: contohnya kejadian khusus yang dialami masyarakat, atau merupakan permintaan/tawaran partisipasi lembaga oleh masyarakat, wakil masyarakat atau organisasi tertentu; c. Kerjasama Kelembagaan seperti kegiatan yang berorientasi kepada kepentingan mitra lembaga yang hanya dapat dijalankan secara bersama dan berdampak positif bagi masyarakat; atau bisa merupakan gabungan dari hal-hal diatas. 2.

16

Bidang/Seksi/Sub-Seksi Layanan Data dan Informasi Willayah kerja bidang/seksi/sub-seksi ini adalah meliputi penggalangan informasi dari segenap lapisan publik, khususnya yang terkait kepada: a. Kebutuhan dan keinginan publik terhadap lembaga LPP RRI; b. Persepsi segenap lapisan publik dan mitra kerja; c. Perkembangan industri media (khususnya radio), industri periklanan, maupun perkembangan


makro ekonomi Indonesia; d. Perbandingan informasi lembaga media luar negeri. Metode penggalangan informasi yang dilakukan adalah melalui survei kualitatif, survei kuantitatif, focused-group discussion, atau wawancara langsung dengan pihak luar. Penggalangan informasi dan data dilakukan oleh: a. Jajaran LU khususnya bidang/seksi/sub-seksi terkait, baik di kantor pusat maupun di stasiun daerah; b. Bantuan pihak Puslitbangdiklat LPP RRI; c. Tenaga dari luar: lembaga kemahasiswaan, surveyor independen, dll. Pasal 8 Ketentuan Penyelenggaraan Pengembangan Usaha Penyelenggaraan kegiatan Pengembangan Usaha dilingkungan lembaga didasarkan kepada penyeleng garaan usaha jasa siaran dan non siaran (selanjutnya disebut sebagai ”Jasinonsi”). Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pada bidang/seksi/sub-seksi ini berorientasi kepada pencarian dan pendapatan keuntungan finansial bagi lembaga, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Surat Keputusan Dewan Pengawas LPP RRI No. 009/DEWAS RRI/2005. Setiap kegiatan agar direncanakan penyelenggaraannya pada akhir tahun untuk seluruh kegiatan sepanjang tahun berikutnya. Sifat penyelenggaraan kegiatan pengembangan usaha adalah untuk mencari tambahan pendapatan/keuntungan finansial bagi lembaga, karenanya pembiayaan penyelenggaraan segala kegiatan ini selain diambilkan dari anggaran operasional satuan kerja juga direkomendasikan untuk dibiayai dari sumbangan/sponsorship pihak luar. Secara ideal, seluruh komponen setiap kegiatan pengembangan usaha dapat dibiayai sepenuhnya dari sumbangan/ sponsorship pihak luar dan juga menghasilkan sisa hasil usaha/pendapatan sisa/keuntungan dari sumbangan atau sponsorship tersebut. 1.

Bidang/Seksi/Sub-Seksi Usaha Jasa Siaran Ketentuan penyelenggaraan usaha jasa siaran yang dimaksud disini diatur seperti dibawah ini: a. Iklan Komersial: biasanya berisi pesan tentang produk/jasa tertentu untuk disosialisasikan kepada publik pendengar; b. Iklan Layanan Masyarakat/ILM (biasa disebut juga dengan Public Service Announcement/PSA). Format penyiaran: a. Spot materi: sepanjang + 60 detik, yang disiapkan/direkam dan disiarkan sesuai dengan kebutuhan. Biasa disebut juga sebagai Lose Spot (iklan lepas); b. Jingle: materi iklan yang mengutamakan musik dan/atau lagu; c. Adlibs jenis iklan yang dibacakan oleh penyiar, dengan materi yang disiapkan sebelumnya oleh pengiklan; d. Advertorial: sejenis berita/feature yang disisipi pesan sesuai dengan kepentingan pengiklan; e. Sandiwara radio: sebuah produk siaran radio yang menampilkan cerita dengan plot yang sudah ditentukan dan dengan pengisi suara khusus; f. Dialog Interaktif: menampilkan perbincangan antara host dengan narasumber dan pendengar (melalui telpon dan pesan singkat SMS), dengan selingan lagu dan/atau iklan dan berdurasi 30 hingga 60 menit. Metode pelaksanaan transaksi jasa siaran (iklan) ini dapat dijalankan dengan: a. Transaksi pembayaran biasa (sesuai kesepakatan bersama) kepada lembaga, atau b. Merupakan transaksi barter (tukar produk/jasa) antara lembaga (berupa airtime) dengan produk/jasa milik mitra kerja; atau c. Kombinasi dari keduanya Selain siaran iklan, bidang/seksi/sub-seksi ini juga menangani atau membantu menangani penyelenggaraan kegiatan-kegiatan berikut:


17

a. Liputan siaran langsung (live coverage), Report on-Spot (ROS), wawancara langsung (live interview), dan sejenisnya; b. Sponsored Programs: program-program eksisting yang sedang on-air di programa radio LPP RRI ditawarkan dan “dijual” untuk digunakan sebagai sarana sosialisasi produk maupun program-program mitra kerja bersangkutan; c. Customized Radio Programs: program radio khusus yang dirancang dan diudarakan dengan konten/isi yang disesuaikan dengan kebutuhan mitra kerja; dengan tetap memperhatikan nilai, norma, dan kaidah kemasyarakatan yang berlaku. Program radio semacam ini umum juga disebut sebagai Blocking Program, dimana airtime radio “dibeli” oleh mitra kerja untuk durasi waktu tertentu (misalnya 60 menit) selama periode waktu tertentu (misalnya 3 bulan). Model penyelenggaraan kegiatan Pengembangan Usaha ini sama dengan yang diterapkan dan diatur dalam model penyelenggaraan kegiatan Layanan Publik pada butir sebelumnya diatas. Catatan: Dalam penyelenggaraan kegiatan yang bersifat on-air, pihak LU membuka/ memulai hubungan, bernegosiasi, serta melakukan kesepakatan dengan mitra kerja. Pada saat pelaksanaan operasional, terutama untuk kegiatan yang bersifat berkelanjutan (continuing program), operasional hariannya diserahkan kepada unit kerja yang bertanggung-jawab (Program dan Produksi). 2.

Bidang/Seksi/Sub-Seksi Usaha Jasa Non-Siaran Penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan oleh Bidang/Seksi/Sub-Seksi ini harus memenuhi ketentuan-ketentuan berikut ini: Pemberdayaan Aset Lembaga: a. Pemanfaatan aset tidak bergerak, khususnya penyewaan properti milik lembaga seperti gedung auditorium, ruang rapat/pertemuan, ruang studio, halaman parkir, space iklan (contoh: billboard), menara pemancar (tower), dll dimana seluruh penyewaan harus memperhatikan seluruh aspek keamanan, teknis, dan lingkungan; sesuai dengan prosedur dan aturan kemasya rakatan yang berlaku; b. Penyewaan aset lain seperti unit transmisi, OB Van, peralatan rekaman, peralatan tata suara (sound/audio system) dan alat musik, peralatan panggung, pembangkit listrik (gen-set), dll; c. Penyewaan virtual assets seperti ruang iklan pada situs web lembaga, isi/konten situs web atau sebagian dari isi/konten situs web, dll; d. Pemberdayaan dan digitalisasi aset musik tradisional/daerah; e. Jasa pembawa acara (MC), Moderator, Teknisi, dan tenaga trampil lembaga lainnya. Penyelenggaraan Usaha-Usaha Baru: Merupakan diversifikasi usaha yang masih terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan utama lembaga yaitu penyiaran radio seperti: a. Pengembangan lahan milik lembaga untuk tujuan komersial; b. Jasa pelatihan; c. Jasa survei, konsultansi dan keahlian; d. Jasa penyelenggara (kontraktor) kegiatan lapangan (event organizer, meeting organizer, produc tion house) dan sejenisnya; e. Penyelenggaraan kegiatan off-air baru: nonton bareng, live music, dll; f. Penyelenggaraan “RRI Community Center” dengan konsep gabungan internet café + panggung musik + studio radio; g. Pemberdayaan usaha baru yang technology-oriented (contoh: mobile content revenue sharing, mobile-reporting, dll); h. Usaha lain yang sah dan memenuhi nilai, norma, dan kaidah kemasyarakatan yang berlaku. Pasal 9 Ketentuan Penyelenggaraan Pencitraan

Penyelenggaraan kegiatan Pencitraan secara umum ditujukan untuk membangun persepsi segenap lapisan publik terhadap lembaga yang positif. Kegiatan Pencitraan juga merupakan hal 'baru' di LPP RRI

18


sehingga memerlukan panduan dan ketentuan yang jelas dalam setiap pelaksanaan kegiatannya. Kegiatan 'Pencitraan' di LPP RRI dapat dijabarkan seperti pekerjaan 'Marketing' yang dikenal secara umum, dimana kegiatan yang dilakukan tidak bersentuhan langsung dengan kelompok sasaran (target audience) kegiatan, melainkan melalui medium komunikasi publik; seperti media massa (televisi, radio, cetak, internet), materi promosi, dll. Setiap kegiatan agar direncanakan penyelenggaraannya pada akhir tahun, untuk seluruh kegiatan sepanjang tahun berikutnya. Sesuai dengan sifat penyelenggaraan kegiatan pencitraan yang cenderung ditujukan untuk kepentingan kelembagaan dan tidak terkait langsung dengan keuntungan bagi mitra kerja, maka pembiayaan penyelenggaraan segala kegiatan Pencitraan secara umum diambilkan dari anggaran operasional satuan kerja bersangkutan. Melalui penyelenggaraan kegiatan pencitraan kelembagaan yang baik, segenap lapisan publik/stake holder diharapkan: 1. Mengenal lembaga (LPP RRI) secara lebih baik, khususnya bahwa RRI saat ini sudah berstatus sebagai 'lembaga milik publik'; 2. Memiliki penerimaan/persepsi tentang RRI sebagai institusi yang 'segar, progresif, dan terpercaya' dengan produk-produk yang berkualitas, netral, dan tidak komersial; 3. Secara lambat-laun mempercayai lembaga LPP RRI sebagai mitra kerja yang dapat diandalkan (reliable). Sesuai dengan penjabaran diatas, ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan setiap kegiatan Pencitraan dapat diterangkan berikut ini: 1.

Bidang/Seksi/Sub-Seksi Standarisasi Identitas Lembaga Penyelenggaraan standarisasi identitas kelembagaan dilakukan dengan ketentuan sebagaimana tercantum dibawah ini: a. Seluruh kegiatan harus mengikuti standar yang baku, mengikuti segala aturan yang tertuang dalam dokumen “Manual Pelaksanaan Identitas Lembaga LPP RRI” yang diterbitkan oleh Dit LU LPP RRI (2006). b. Penerapan pada setiap materi pencitraan harus sesuai dengan tampilan unsur-unsur identitas dasar lembaga. Yang dimaksud dengan 'identitas dasar lembaga' adalah: Logo, Stempel, Warna lembaga, Jenis huruf (Font) lembaga, dan Tagline lembaga. Penjelasan rinci mengenai 'identitas dasar lembaga' dapat dilihat pada dokumen “Manual Pelaksanaan Identitas Lembaga LPP RRI” c. Contoh-contoh jenis materi untuk penyelenggaraan kegiatan Pencitraan ini antara lain: § Stationery (alat tulis kantor): kop surat, amplop, ID Card, kartu nama, dll; § Properti: pakaian seragam, signage (papan nama), signboard, cat gedung, kendaraan dan peralatan siaran, dll; § Kampanye media: iklan koran/media cetak, iklan televisi, dll; § Media luar ruang: spanduk, baliho, umbul-umbul, billboard, dll; § POP (Point of Purchase) Material: backdrop, x-banner, dll; § Sales Kit: tas, map, notebook, bolpen, dokumen company profile, brosur, flyer, leaflet, dll; § Tampilan digital: situs web, CD interaktif, format presentasi, dll; § Merchandise: kalender, pin, dasi, scarf, topi, vandel, dll.

Catatan: Apabila penerapan setiap materi seperti contoh-contoh diatas (atau materi lain diluar itu) tidak sesuai dengan aturan yang tercantum dalam “Manual Pelaksanaan Identitas Lembaga”, maka pihak kantor pusat (Dit LU LPP RRI) berhak menegur penyelenggara kegiatan / satuan kerja bersangkutan; dan yang bersangkutan sedapat mungkin segera memperbaikinya. Dokumen “Standar Pelaksanaan Identitas Lembaga” merupakan bagian penting dari pelaksanaan kegiatan Pencitraan; dengan ketentuan sebagai berikut: o Sebagai bagian dari “Pedoman Penyelenggaraan Layanan dan Usaha LPP RRI”; o Mengatur tentang penerapan logo RRI, tagline, warna baku korporat, font (jenis huruf) baku, identitas unit/programa siaran, beserta segara aturan tentang penggunaan dan aplikasinya diberbagai jenis atribut; o Dibuat tidak untuk membatasi kreativitas, tetapi untuk dapat menimbulkan kesan yang konsisten


19

o o

terhadap RRI sebagai sebuah lembaga negara, dimanapun satuan kerja RRI tersebut berada; Agar diterapkan oleh seluruh insan RRI secara benar, sungguh-sungguh, dan konsisten; Merupakan salah satu 'syarat' atau standar bagi penyelenggaraan sebuah lembaga modern.

2.

Bidang/Seksi/Sub-Seksi Hubungan Luar dan Media Dalam penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan oleh bidang/seksi/sub-seksi ini, ketentuan yang berlaku meliputi hal-hal sebagai berikut: a. Pembinaan hubungan dengan pihak luar, yaitu segenap pemangku kepentingan (stakeholder) lembaga: pemerintah (termasuk kementrian), parlemen, lembaga negara lain, BUMN, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, komunitas, dll; b. Pembangunan hubungan dengan sesama media di Indonesia: LPP TVRI, televisi swasta (nasional dan lokal), radio swasta (nasional dan lokal), serta semua jenis media cetak; c. Pembangunan hubungan internasional: lembaga media luar negeri (cetak, elektronik, internet) seperti BBC, Radio Australia, dll, lembaga asosiasi penyiaran (contoh: ABU, AIBD), lembaga pemerintahan, NGO, individu, dll; d. Penyelenggaraan kegiatan yang terkait dengan kehadiran unsur diluar lembaga; gathering, press conference, seminar, dll; e. Kegiatan co-branding contoh: penerbitan materi cetak pihak luar sebagai sosialisasi LPP-RRI (logo insertion, programa, dll), pencantuman logo RRI pada congratulation ad, dll. Catatan: “Pembinaan hubungan” seperti dimaksud pada butir-butir diatas adalah proses membuka/memulai sebuah hubungan dua arah antara lembaga dengan pihak luar, serta proses pendalaman, pemeliharaan, dan peningkatan mutu hubungan.

3.

Ketentuan mengenai Pencitraan di sisi lain Adalah amat penting artinya bagi lembaga, bahwa semangat perbaikan pencitraan harus selalu disertakan dalam setiap pekerjaan yang dilakukan oleh segenap unsur di lingkungan lembaga. Hal ini berarti tidak hanya fungsi/unit kerja LU yang berkewajiban membawa semangat pencitraan ini, melainkan juga pada fungsi/unit kerja lain yaitu Program dan Produksi, Sumber Daya Teknologi, maupun Administrasi dan Keungan. Segala bentuk pekerjaan yang dimungkinkan untuk dapat dirasakan, didengar, atau dilihat oleh segenap lapisan publik hendaknya memperhatikan semangat pencitraan yang baik. Beberapa contoh fungsi/pekerjaan yang patut memperhatikan semangat pencitraan yang baik adalah: o Isi/konten siaran radio; o Gaya bicara/penyampaian penyiar radio saat on-air; o Kualitas pancaran/penerimaan gelombang radio; o Tampilan gedung, ruangan, atau halaman kantor/stasiun; o Penampilan sehari-hari karyawan (pakaian, sikap, dll), termasuk misalnya: - Sambutan satuan pengaman (satpam) dalam menerima tamu ; - Penerimaan resepsionis dan penjawab telepon. Bagaimana segenap jajaran LPP RRI menjalankan pekerjaan-pekerjaan seperti contoh diatas akan dengan cepat dan mudah mempengaruhi persepsi pendengar, pemerhati dan secara umum segenap lapisan publik tentang lembaga (LPP RRI). Lebih jauh, segala pekerjaan yang dilakukan oleh jajaran LPP RRI yang mendapat perhatian dari segenap lapisan publik akan mencerminkan bagaimana pengelolaan (manajemen) lembaga, bahkan profesionalitas, integritas dan moralitas segenap jajaran LPP RRI. Pasal 10 Ketentuan Lain

Beberapa ketentuan lain yang mengikuti ketentuan-ketentuan diatas, berlaku secara umum, dan berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan di fungsi/unit kerja LU serta di fungsi/unit kerja lain dijelaskan berikut ini.

20


1.

Tiga Elemen LU Yang Saling Berhubungan Dalam semua jenis penyelenggaraan kegiatan LU, masing-masing elemen/ fungsi/unit kerja baik Layanan Publik, Pengembangan Usaha, maupun Pencitraan, dapat menjalankan fungsi masing masing secara sendiri-sendiri, berdampingan, maupun secara bersama-sama. Dalam kasus dimana masing-masing elemen berjalan sendiri-sendiri, sebuah elemen/fungsi dapat dikerjakan/berjalan lebih dahulu sesuai dengan tujuan kegiatan, kemudian elemen/fungsi lain mengikuti. Sebagai contoh, ketika sebuah kegiatan yang ditujukan sebagai sebuah implementasi dari elemen /fungsi Layanan Publik misalnya ”Malam Budaya Lokal” menarik minat pihak luar untuk turut membiayai kegiatan tersebut, maka stasiun RRI penyelenggara kegiatan wajib menyambut kesempatan tersebut. Sehingga pembiayaan kegiatan dapat dilakukan bersama oleh stasiun RRI dan pihak luar tanpa menyalahi prosedur yang berlaku. Sebaliknya, sebuah kegiatan yang bertujuan sebagai pengembangan usaha dapat pula disertai dengan elemen LU yang lain. Sebagai contoh, ketika sebuah stasiun menyepakati sebuah kerja sama siaran iklan dengan mitra kerja, stasiun tersebut dapat mengkombinasikan spot iklan komersial yang ditayangkan dengan spot layanan masyarakat yang dibiayai dari nilai kontrak mitra kerja tersebut. Dari ketiga elemen/fungsi tersebut, elemen/fungsi Pencitraan merupakan elemen/fungsi yang harus selalu diusahakan disertakan dalam semua penyelenggaraan kegiatan. Dengan kata lain, baik penyelenggaraan kegiatan Layanan Publik maupun Pengembangan Usaha harus selalu diusahakan agar memperhatikan unsur pencitraan; baik dari tampilan materi-materi yang dibuat, kinerja, maupun pengelolaan kegiatannya sendiri.

2.

Fungsi/Unit Kerja LU Bukan Hanya Fungsi/Unit Penjualan Berbeda dengan fungsi/unit kerja LU pada masa-masa sebelum status LPP berlaku, fungsi/unit kerja LU tidak hanya bertanggung-jawab pada fungsi/unit 'penjualan'. Ketiga elemen/fungsi yang sekarang ini diselenggarakan harus berjalan bersama dengan kepentingan yang sama. a. Layanan Publik adalah fungsi yang mirip dengan fungsi 'tanggung-jawab sosial perusahaan' (corporate social responsibility) yang berlaku bagi korporasi diluar/umum; b. Pengembangan Usaha adalah fungsi penjualan; sebanding dengan fungsi 'manajemen penjualan' (sales management) diluar; c. Pencitraan adalah fungsi yang menjadi bagian penting dari 'manajemen pemasaran' (marketing management); dan oleh banyak kalangan fungsi ini juga sering disebut sebagai fungsi ‘branding management'.

3.

Tanggung-jawab Keuangan LU Dalam pelaksanaan operasional sehari-hari yang terkait dengan pemanfaatan dana jasa siaran dan non siaran, LU hanya diperbolehkan mengelola dana yang terkait kepada pembiayaan kegiatan saja. Secara rinci, penjelasannya adalah: a. Dana kerjasama yang berhak dikelola adalah meliputi (lihat Bab II Pasal 2 Istilah-Istilah): § Dana pembayaran atas komponen-komponen Discount Rate; § Semua pembayaran atas ongkos produksi yang terkait langsung dengan pelaksanaan pekerjaan oleh fungsi LU. b. Dana kerjasama dikelola LU melalui proses berikut: § Sesuai RPB, pengeluaran dana dimintakan persetujuannya kepada kepala satuan kerja; § Pihak AK mengeluarkan dana operasional dimaksud, dan diterima oleh petugas yang ditunjuk untuk melakukan fungsi bendahara di LU; § Petugas tersebut membayarkan dana kepada pihak-pihak terkait sesuai RPB; § Seluruh dokumen penerimaan/pengeluaran dana disimpan sebagai pertanggung-jawaban kemudian. c. Dana kerjasama yang terkait kepada pembayaran honor kerabat kerja, biaya administrasi, dan lain-lain yang terkait kepada pihak RRI lain diluar LU, dihitung oleh jajaran LU, diajukan kepada pihak AK, untuk dibayarkan kepada yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.


21

d. Demikian juga, pembayaran pajak-pajak dan pembayaran airtime kepada satuan kerja dihitung oleh jajaran LU, diajukan kepada pihak AK, untuk dibayarkan oleh pihak AK sesuai ketentuan yang berlaku. e. Dana sisa hasil usaha / keuntungan dari setiap penyelenggaraan kegiatan LU merupakan hak lembaga untuk dikelola demi kepentingan kelembagaan, dengan peruntukan yang disesuaikan dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. 4.

Penanda-Tanganan Dokumen Resmi a. Proposal harus ditandatangani oleh kepala satuan kerja terkait (dimana proposal tersebut dibuat), dengan catatan apabila penawaran kerjasama bersifat regional/nasional, maka proposal wajib diketahui dan/atau ditanda-tangani oleh Direktur LU LPP RRI atau yang mewakili. b. Hal yang sama berlaku untuk dokumen “Nota Kesepahaman” dan/atau “Perjanjian Kerjasama” atau yang sejenisnya. c. Dokumen resmi kerjasama nasional yang bersifat strategis dan bernilai diatas Rp. 1 Milyar khususnya dokumen ”Nota Kesepahaman” dan/atau ”Perjanjian Kerjasama” atau yang sejenis nya hendaknya ditanda-tangani oleh Direktur Utama LPP RRI, dengan diberi paraf terlebih dahulu oleh Direktur LU LPP RRI. Hal ini berlaku terutama apabila penanda-tangan dari pihak mitra kerja merupakan pejabat Eselon I (atau yang setara) dan yang lebih tinggi tingkatnya. d. Dokumen Perjanjian Kerjasama Penyewaan Aset (contoh: Menara/Tower) di seluruh satuan kerja ditanda-tangani oleh kepala satuan kerja bersangkutan, dengan diketahui (ditandatangani) secara resmi oleh Direktur LU LPP RRI. 5.

22

Pemberdayaan Aset Segala usaha pemberdayaan aset LPP RRI yang dilakukan oleh satuan kerja tidak dimaksudkan untuk memindahkan hak kepemilikan atas aset yang diberdayakan. Dengan demikian, praktek praktek seperti ruislag (tukar guling), pengubahan status kepemilikan sertifikat tanah, dll tidak diperkenankan.


BAB IV PROSEDUR DAN MEKANISME Bagian ini menjelaskan tentang segala sesuatu yang menyangkut tentang mekanisme kerja, aturan main, dan prosedur operasi baku (Standard Operational Procedure - SOP) yang diberlakukan pada setiap penyelenggaraan kegiatan LU. Pasal 11 Tahapan Penyelenggaraan Kegiatan Layanan Publik Dibawah ini adalah proses yang berlaku pada saat sebuah kegiatan Layanan Publik dijalankan. Setiap tahap yang tertulis dibawah ini adalah tahapan baku yang harus dilalui, dan dimungkinkan untuk melaku kan tahapan lain/tambahan jika dirasakan perlu. Tahap-tahap penyelenggaraan kegiatan ini dilakukan baik secara individu, bersama tim internal (jika ada), atau tim eksternal (jika ada), sebagai berikut: 1.

Pra-Pelaksanaan; terdiri atas: a. Perumusan Ide; b. Penyusunan Proposal dengan mengikuti standar penulisan proposal yang baku (contoh pada Lampiran II-4); c. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau biasa disebut Terms of Reference (ToR) dengan mengikuti standar penyusunan ToR yang baku (contoh pada Lampiran IV-1); d. Penyusunan Rincian Pengeluaran Biaya (RPB) dengan mengikuti standar penyusunan RPB yang baku (contoh pada Lampiran IV-2); e. Negosiasi; f. Persetujuan/Perjanjian Kerjasama (contoh pada Lampiran II-6); g. Persiapan Penyelenggaraan.

2.

Pelaksanaan a. Operasional ; b. Pemantauan / Monitoring; c. Complaint-Handling.

3.

Pasca-Pelaksanaan a. Audit dan Evaluasi; b. Pelaporan (contoh pada Lampiran V-2); c. Pertanggung-jawaban administrasi sesuai dengan pengajuan (RPB) yang diajukan diawal kegiatan. Pasal 12 Tahapan Penyelenggaraan Kegiatan Pengembangan Usaha

Dibawah ini adalah proses yang berlaku pada saat sebuah kegiatan Pengembangan Usaha dijalankan. Setiap tahap yang tertulis dibawah ini adalah tahapan baku yang harus dilalui, dan dimungkinkan untuk melakukan tahapan lain/tambahan jika dirasakan perlu. Tahap-tahap penyelenggaraan kegiatan ini dilakukan baik secara individu, bersama tim internal (jika ada), atau tim eksternal (jika ada), sebagai berikut: 1.

Pra-Pelaksanaan a. Perumusan Ide; b. Penyusunan Proposal dengan mengikuti standar penulisan proposal yang baku (contoh pada Lampiran II-4); c. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau biasa disebut Terms of Reference (ToR) dengan mengikuti standar penyusunan ToR yang baku (contoh pada Lampiran IV-1);


23

d. Penyusunan Rincian Pengeluaran Biaya (RPB) dengan mengikuti standar penyusunan RPB yang baku (contoh pada Lampiran IV-2); e. Pengajuan Tender dan/atau Negosiasi; f. Penunjukan/Pemilihan Pemenang Tender, atau Persetujuan/Perjanjian Kerjasama (contoh pada Lampiran II-6); g. Persiapan Penyelenggaraan. 2.

Pelaksanaan a. Operasional; b. Pemantauan / Monitoring; c. Complaint-Handling.

3.

Pasca-Pelaksanaan a. Audit dan Evaluasi; b. Penerbitan Dokumen Bukti Rekaman (jika perlu) dan Pelunasan Kewajiban Lain; c. Penagihan dan Pembayaran; d. Perhitungan Pencapaian Target dan Pembagian Pendapatan; e. Pelaporan Kegiatan (contoh pada Lampiran V-3); e. Pertanggung-jawaban administrasi sesuai dengan pengajuan (RPB) yang diajukan diawal kegiatan.

4.

Catatan Khusus untuk tahap 'Pelaporan' dan 'Pertanggung-Jawaban Administrasi', beberapa kelengkapan yang patut mendapat perhatian, sebagai berikut: a. Dokumen yang diperlukan bagi kepentingan mitra kerja (laporan/pertanggung-jawaban eksternal): § Bukti Siar (jika relevan) yang dilegalisasi; § Rekaman materi/kegiatan: audio dan/atau video dalam bentuk dokumen digital disimpan dalam cakram padat (CD); § Rekaman Audio Log (jika relevan); § Berita Acara penyelesaian pekerjaan (jika diperlukan); § Laporan Kegiatan. b. Dokumen yang diperlukan bagi kepentingan lembaga (laporan/pertanggung-jawaban internal): § Laporan Kegiatan (termasuk keuangan dengan segala dokumen pendukung); § Laporan Bulanan (contoh pada Lampiran V-3); § Perhitungan Pencapaian Target; § Penghitungan Pembagian Pendapatan; § Laporan dan Bukti Pengiriman Pendapatan. Pasal 13 Tahapan Penyelenggaraan Kegiatan Pencitraan

Dibawah ini adalah proses yang berlaku ketika sebuah kegiatan Pencitraan dijalankan. Setiap tahap yang tertulis dibawah ini adalah tahapan baku yang harus dilalui, dan dimungkinkan untuk melakukan tahapan lain/tambahan jika dirasakan perlu. Kegiatan yang dibahas disini dibagi menjadi dua golongan; yaitu pengadaan materi dan pembinaan hubungan. Tahap-tahap penyelenggaraan kegiatan-kegiatan ini dilakukan baik secara individu, bersama tim internal (jika ada), atau tim eksternal (jika ada), sebagai berikut: 1.

24

Pengadaan Materi a. Pra-Pelaksanaan; terdiri atas: o Perumusan Kebutuhan berdasarkan survei, kajian, atau permintaan; o Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau biasa disebut Terms of Reference (ToR) dengan mengikuti standar penyusunan ToR yang baku (contoh pada Lampiran IV-1); o Penyusunan Rincian Pengeluaran Biaya (RPB) dengan mengikuti standar penyusunan


o o o o

RPB yang baku (contoh pada Lampiran IV-2); Perumusan Konsep bersama pihak konsultan jika diperlukan; (jika konsep yang dimaksud merupakan desain, hasil akhirnya harus berupa Final Artwork); Pelelangan Pekerjaan / Proses Pemilihan Mitra Kerja (Kontraktor); Penentuan/Penunjukan/Pemilihan Kontraktor; Persiapan Penyelenggaraan.

b. Pelaksanaan o Pengadaan; o Pemantauan / Monitoring. c. Pasca-Pelaksanaan o Audit dan Evaluasi; o Pelaporan (contoh pada Lampiran V-4); o Pertanggung-jawaban administrasi sesuai dengan pengajuan (RPB) yang diajukan diawal kegiatan. 2.

Pembinaan Hubungan a. Pra-Pelaksanaan; terdiri atas: o Perumusan Kebutuhan berdasarkan survei, kajian, atau permintaan; o Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau biasa disebut Terms of Reference (ToR) dengan mengikuti standar penyusunan ToR yang baku (contoh pada Lampiran IV-1); o Penyusunan Rincian Pengeluaran Biaya (RPB) dengan mengikuti standar penyusunan RPB yang baku (contoh pada Lampiran IV-2); o Persiapan Penyelenggaraan. b. Pelaksanaan o Operasional; o Pemantauan / Monitoring. c. Pasca-Pelaksanaan o Audit dan Evaluasi; o Pelaporan (contoh pada Lampiran V-4); o Pertanggung-jawaban administrasi sesuai dengan pengajuan (RPB) yang diajukan diawal kegiatan. Pasal 14 Mekanisme Penentuan Tarif dan Published Rate

Penentuan tarif yang diberlakukan secara nasional, oleh setiap satuan kerja adalah sebagai berikut: 1. Dilakukan pendataan untuk masukan besaran tarif iklan, yang didapatkan dari 3 (tiga) jenis acuan, sebagai berikut: a. Acuan 1: tarif iklan dan published rate yang sedang berlaku di industri media khususnya media radio swasta; b. Acuan 2: potensi ekonomi daerah dan persaingan industri media setempat; c. Acuan 3: tarif yang berlaku sebelumnya di satuan kerja. 2.

Kemudian dilakukan penentuan indeks tarif secara nasional, dengan penghitungan awal dilakukan untuk tarif iklan Programa 3 (siaran nasional), Siaran Luar Negeri (siaran nasional) dan Stasiun RRI Tipe A; dengan dasar acuan-acuan diatas ditambah masukan/pertimbangan khusus lain yang dirasakan perlu.

3.

Angka indeks tarif stasiun RRI tipe A (selanjutnya disebut ”N”) dijadikan dasar untuk penentuan tarif stasiun lain.

4.

Lalu dihitung angka indeks tarif untuk stasiun tipe B:


25

a. b. c. d. e.

Untuk daerah Jawa: N - 40% (N dikurangi 40%) Untuk daerah Sumatra: N - 44% Untuk daerah Kalimantan dan Sulawesi: N - 48% Untuk daerah Indonesia Timur: N - 56% Disertai penambahan/pengurangan lain berdasarkan pertimbangan khusus.

5.

Selanjutnya dilakukan penghitungan untuk indeks tarif stasiun tipe C: a. Untuk Koordinasi Wilayah I dan II: N - 44% - 36% b. Untuk Koordinasi Wilayah I dan II: N - 44% - 44% c. Untuk daerah Jawa: N - 40% - 28% d. Untuk daerah Kalimantan dan Sulawesi Tk. I: N - 48% - 36% e. Untuk daerah Kalimantan dan Sulawesi Tk. II: N - 48% - 44% f. Untuk daerah Bali & Nusa Tenggara Tk. I : N - 40% - 36% g. Untuk daerah Bali & Nusa Tenggara Tk. II: N - 40% - 44% h. Untuk daerah Indonesia Timur Tingkat I : N - 56% - 36% i. Untuk daerah Indonesia Timur Tingkat II: N - 56% - 40% j. Disertai penambahan/pengurangan lain berdasarkan pertimbangan khusus.

6.

Setelah ditentukan indeks tarif untuk setiap satuan kerja, maka ditentukan indeks tarif turunannya, sebagai berikut (dalam satuan 60 detik): a. Spot iklan saat Prime Time: 100% dari indeks b. Spot iklan untuk Regular Time: 85% c. Adlibs: 75% d. Iklan Layanan Masyarakat: 50% e. Blocking Airtime (60 menit): 100% dari indeks f. Disertai penambahan/pengurangan lain berdasarkan pertimbangan khusus.

7.

Setelah didapatkan seluruh angka indeks tarif dan prosentase pengurangannnya berdasarkan jenis iklan, maka nilai Rupiah untuk ”N” dapat ditentukan untuk menghitung seluruh tarif. Catatan: untuk tahun 2006-2007, angka ”N” adalah Rp. 125,000,-

8.

Akhirnya, dilakukan penghitungan Published Rate masing-masing satuan kerja, dengan ketentuan seperti yang telah dibahas pada Bab sebelumnya, dan diberlakukan secara lokal. Contoh dari Published Rate Iklan Nasional dapat dilihat pada Lampiran IV-3. Pasal 15 Mekanisme Penentuan Target

Mekanisme penentuan target pendapatan hasil usaha jasa siaran dan non-siaran satuan kerja di lingkungan LPP RRI adalah sebagai berikut: 1.

Dilakukan pendataan untuk masukan besaran target pendapatan, yang didapatkan dari 3 (tiga) acuan berikut ini: a. Acuan 1: Published Rate satuan kerja bersangkutan; b. Acuan 2: potensi ekonomi daerah dan persaingan industri media setempat; c. Acuan 3: data pencapaian target pendapatan satuan kerja pada tahun-tahun sebelumnya (idealnya 3 hingga 5 tahun sebelumnya).

2.

Dari perhitungan tersebut disepakati secara bersama-sama oleh satuan kerja, koordinator wilayah, serta kantor pusat; nilai rupiah yang akan dijadikan sebagai target pendapatan tahunan.

3.

Nilai Rupiah 'Target Pendapatan' merupakan angka pendapatan kotor (gross revenue) seperti yang telah diatur pada Bab sebelumnya.

4.

Nilai target pendapatan hasil usaha jasa siaran dan non-siaran yang didapat dari setiap satuan kerja dikompilasi oleh kantor pusat (Dit LU LPP RRI) untuk dijadikan sebagai target tahunan pendapatan jasa siaran dan non-siaran nasional.

26


Perhitungan indeks tarif dan target pendapatan stasiun RRI secara rinci dapat dilihat pada Lampiran II-14. Pasal 16 Mekanisme Penghitungan Pencapaian Target Setelah dilakukan penghitungan target pendapatan hasil usaha jasa siaran dan non-siaran, satuan kerja melakukan penyelenggaraan usaha jasa siaran dan non-siaran sesuai ketentuan; dan hasilnya akan dicatat dan direkapitulasi sebagai sebuah “Achievement” atau dapat disebut juga “Penjualan”. Untuk dapat dikatakan sebuah satuan kerja LPP RRI 'mencapai' target pendapatan hasil usaha jasa siaran dan non-siaran, maka harus dibandingkan nilai rupiah 'Achievement' dengan nilai Rupiah 'Pendapatan'. Secara rinci, mekanisme penghitungan pencapaian target adalah sebagai berikut: 1. Nilai 'achievement' yang didapat dibandingkan dengan nilai 'target pendapatan' berdasarkan periode/satuan waktu yang sama 2.

Kemudian, dilakukan analisa sebagai berikut: a. Jika besarnya Achievement < 95% dari Target, maka dikatakan “Target Tidak Tercapai” b. Jika nilai Achievement antara 96% s/d 105% dari Target, maka dikatakan “Target Tercapai” c. Jika angka Achievement ternyata > 105% dari Target, maka dikatakan “Target Terlampaui”

3.

Penghitungan pencapaian target ini dilakukan oleh satuan kerja untuk setiap periode 1 (satu) bulan, 3 (tiga) bulan, dan 1 (satu) tahun. Hasil perhitungan pencapaian target ini dilaporkan kepada k a n t o r pusat (Dit LU LPP RRI) untuk keperluan pendataan, serta keperluan 'pembagian pendapatan'. Pasal 17 Mekanisme Skema Pembagian Pendapatan

Setelah dilakukan penghitungan pencapaian target pendapatan hasil usaha jasa siaran dan non-siaran oleh satuan kerja, maka mekanisme selanjutnya adalah menghitung pembagian pendapatan untuk satuan kerja dengan kantor pusat (LPP RRI), sebagai berikut: 1.

Sesuai dengan pencapaian seperti diterangkan pada analisa yang dilakukan pada tahap sebelum nya (Pasal 16 diatas), maka dibuat persentase pembagian pendapatan sebagai berikut: a. Target Tidak Tercapai (<95%): 40% pendapatan menjadi bagian satuan kerja bersangkutan, 60% diperuktukkan bagi kantor pusat; b. Target Tercapai (96% - 105%): pembagian diberlakukan sama rata 50:50 antara satuan kerja dengan kantor pusat; c. Target Terlampaui (> 105%): 60% pendapatan menjadi bagian satuan kerja bersangkutan, 40% diperuktukkan bagi kantor pusat; d. Jika Target Jauh Terlampaui (>200%): 70% pendapatan menjadi bagian satuan kerja bersangkutan, 30% diperuntukan bagi kantor pusat.

2.

Perhitungan skema pembagian pendapatan ini dilakukan minimal setiap 3 (tiga) bulan dan idealnya adalah setiap 1 (satu) bulan. Dana hasil usaha yang merupakan bagian kantor pusat segera dikirimkan melalui transfer rekening bank untuk periode waktu perhitungan 3 (tiga) bulanan. Tabel rinci skema pembagian pendapatan ini dapat dilihat pada Lampiran IV-4.

1.

Pasal 18 Mekanisme Penayangan Siaran Iklan Penawaran/permintaan penayangan siaran iklan datang dari: a. Penghubung/callporter dari unsur jajaran RRI (Dit LU, stasiun, dll); b. Pihak luar (mitra kerja, agen, dll).


27

2.

Seluruh penawaran/permintaan penayangan diterima Dit LU LPP RRI dan diproses untuk: a. Dikoordinasikan dengan Direktorat Program dan Produksi (untuk jadwal penayangan dan izin penyiaran); b. Dikoordinasikan dengan satuan kerja terkait (Pusat Pemberitaan, Siaran Luar Negeri, Stasiun, dll); c. Perintah penayangan iklan dari Dit LU LPP RRI, yaitu dengan penerbitan dokumen Media Order; d. Pelaksanaan penayangan iklan on-air oleh satuan kerja; e. Setelah selesai, diterbitkan dokumen Bukti Siar oleh satuan kerja terkait, ditujukan kepada Dit LU LPP RRI. Bukti siar dapat berupa dokumen tertulis dan/atau bukti rekaman (audio/video) maupun bukti siar digital dari www.intitone.com.

Alur mekanisme penayangan iklan nasional dapat dilihat secara lebih jelas pada Lampiran IV-5. Pasal 19 Mekanisme Pemberdayaan Aset Lembaga Segala bentuk pemberdayaan aset, khususnya yang berupa penyewaan lahan dan/atau ruangan dan/ atau menara/tower harus diatur dalam penanda-tanganan perjanjian kerjasama (agreement) antara lembaga dengan mitra kerja. Dalam hal ini satuan kerja yang bertanggung-jawab adalah kepala satuan kerja dimana aset tersebut berada. Surat perjanjian kerjasama dengan demikian ditanda-tangani bersama oleh kepala satuan kerja LPP RRI setempat dengan pejabat berwenang dari mitra kerja, serta diketahui oleh Direktur LU LPP RRI. Salinan dari surat perjanjian kerjasama dikirimkan dan disimpan sebagai data oleh kantor pusat (Dit LU LPP RRI). Masa berlaku perjanjian kerjasama penyewaan adalah maksimal 5 (lima) tahun untuk setiap satu kali masa sewa dengan kemungkinan perpanjangan hingga 3 (tiga) periode masa sewa. Catatan: untuk perjanjian kerjasama jangka pendek dibawah 1 (satu) tahun, surat perjanjian kerjasama tidak perlu diketahui (tanda-tangan) Direktur LU, namun surat perjanjian kerjasama tetap dibuat salinan dan dikirimkan kepada kantor pusat (Dit LU LPP RRI) sebagai laporan. Contoh surat perjanjian kerjasama penyewaan menara pemancar secara rinci dapat dilihat pada Lampiran IV-6. Pasal 20 Mekanisme Waktu Siar/Airtime Besaran waktu siar/airtime dalam bentuk persentase nilai kontrak kerjasama dengan pihak luar dapat dilihat pada Pasal 23 berikut ini. Mekanisme pengalokasian nilai waktu siar/airtime adalah sebagai berikut: 1. Untuk penggunaan waktu siar/airtime di Programa 1, Programa 2 atau Programa setempat (lokal) lainnya, seluruh besaran nilai waktu siar/air time dialokasikan bagi stasiun bersangkutan; 2. Hak untuk penggunaan waktu siar/airtime di Programa 3, Siaran Luar Negeri atau Satker lain di lingkungan Kantor Pusat dialokasikan untuk satuan kerja masing-masing. 3. Alokasi waktu siar/airtime di Programa 1, Programa 2 dan Programa 4 disetiap stasiun yang dikoordinasikan melalui Kantor Pusat (Direktorat LU) tetap mengacu kepada aturan yang tercantum pada Pasal 23 berikut ini. Pembagian besaran nilai waktu siar/airtime disesuaikan dengan proporsi nilai tarif yang berlaku bagi setiap stasiun yang berpartisipasi pada kegiatan bersangkutan. Pasal 21 Mekanisme Besaran Imbalan Jasa Penghubung Besaran imbalan jasa untuk pihak penghubung/callporter diatur dalam mekanisme berikut ini:

28


1.

Penghubung melakukan proses pekerjaannya HANYA dengan calon mitra kerja yang telah diketahui bersama sebelumnya, melalui: a. Pemberitahuan/koordinasi kepada atasan/pejabat di satuan kerja; b. Data pengiriman proposal kepada pihak luar; c. Koordinasi dengan sesama penghubung; Serta dilandasi dengan kode etik dan norma kepantasan yang berlaku.

2.

Penghubung melakukan pendekatan kepada calon mitra kerja berdasarkan prinsip first come, first serve; artinya siapa yang lebih dulu melakukan kontak berhak untuk melakukan pendekatan.

3.

Penghubung harus melakukan seluruh tahapan pekerjaannya sesuai dengan aturan seperti yang tercantum dalam Bab 2 Pasal 4 Ayat 1 (Keuangan) tentang Penghubung/Callporter. Penghubung yang tidak melakukan tugasnya dengan baik dapat ditindak dan dicabut haknya sebagai penyedia jasa penghubung berikut imbalan-imbalannya.

4.

Imbalan atas jasa yang dilakukan penghubung dihitung maksimal sebesar 12.5% dari nilai kontrak/ perjanjian kerjasama (agreement), setelah dipotong pajak-pajak, serta menurut besarnya nilai kontrak, dipotong untuk kas lembaga/satker. Besarnya nilai imbalan untuk penghubung berikut potongan untuk kas lembaga/satker adalah sebagai berikut: Imbalan Kas Satker Nilai Kontrak < 99 Juta Rp

12,5%

0,0%

100-499 Juta Rp

10,0%

2,5%

500-999 Juta Rp

9,0%

3,5%

8,0%

4,5%

> 1 Milyar Rp

5.

Penghubung yang mendapatkan order pekerjaan/proyek yang berulang dari mitra kerja yang sama dalam kurun waktu yang berdekatan dan berturutan, akan mendapatkan imbalan jasa sebagai berikut: a. Order Pertama: 100% (imbalan penuh, maksimal 12.5%) b. Order Kedua: 50% dari imbalan penuh/maksimal c. Order Ketiga: 25% dari imbalan penuh/maksimal d. Order Keempat dan seterusnya 0% (tidak mendapatkan imbalan jasa)

6.

Penghubung dapat 'memberi' tugas/order kepada penghubung/pihak lain baik yang berada pada satuan kerja yang sama maupun yang berada di satuan kerja yang berbeda; dimana order tersebut selanjutnya dikerjakan oleh pihak/satuan kerja yang terkait. Atas mekanisme ini, penghubung pemberi tugas/order TIDAK WAJIB diberikan imbalan. Imbalan hanya akan diberikan sesuai kesepakatan antar penghubung dengan pihak-pihak terkait yang mendapatkan tugas/order.

7.

Atas semua permintaan tugas/order yang masuk ke lingkungan satuan kerja dengan sendirinya atau tanpa ada usaha khusus dari jajaran LU dan penghubung manapun, dana untuk imbalan jasa penghubung TIDAK DIKELUARKAN kepada individu, melainkan disetorkan langsung untuk kas satuan kerja bersangkutan demi digunakan bagi penyelenggaraan tugas operasional bersama. Contoh-contoh dari permintaan tugas/order yang termasuk dalam klasifikasi ini antara lain: o Walk-In Order, dimana mitra kerja datang langsung ke kantor/satuan kerja LPP RRI bersangkutan. o Mail-in / Phone-in / Fax-In Order: dimana mitra kerja menghubungi kantor/satuan kerja melalui alamat/nomor telepon/fax kantor. Penerima surat/telepon/fax di kantor/satuan kerja BUKAN dianggap sebagai pelaku jasa penghubung. Order yang masuk melalui surat elektronik (e-mail) yang menggunakan alamat resmi kantor/lembaga juga termasuk dalam kategori ini. o Untuk mencegah perselisihan, mekanisme penerimaan order semacam ini harus diketahui oleh lebih dari 1 (satu) orang pegawai satuan kerja dan dilaporkan segera kepada kepala satuan


29

kerja. 8.

Penghubung yang mengadakan perjanjian kerjasama dengan mitra kerja dalam bentuk kerjasama barter (pertukaran produk/jasa) TIDAK diberikan imbalan dalam bentuk natura sebagaimana yang dilakukan pada kerjasama yang mendatangkan uang. Pasal 22 Mekanisme Pembayaran Pajak

Berdasarkan Surat edaran Ditjen Pajak Kantor Wilayah Jakarta Khusus kepada Direksi LPP RRI Nomor : S-6/WPJ.07/KP.0106/2005 tanggal 9 Januari 2006 tentang Perlakuan perpajakan atas Iklan Layanan Masyarakat, sesuai dengan surat Dirjen Pajak Nomor 29/PJ.5/1989 tanggal 28 Juni 1989 jo. Surat Edaran Dirjen Pajak No. S-319/PJ.323/2005 tanggal 17 April 2005, menjelaskan perlunya penetapan pajak (PPN dan PPh) atas iklan layanan masyarakat yang antara lain menegaskan bahwa: “Jasa penayangan Iklan Layanan Masyarakat (ILM) baik di televisi maupun di radio untuk penyuluhan kepada masyarakat tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sepanjang identitas atau kepentingan lembaga yang berkepentingan atas ILM tersebut tidak diungkapkan dalam tayangan tersebut dan dana yang dibayarkan oleh lembaga tersebut benar-benar sebesar biaya yang diperlukan oleh perusahaan media televisi atau radio untuk menayangkan ILM sehingga perusahaan media yang bersangkutan tidak memperoleh keuntungan dari penayangan ILM.” Dengan demikian, apabila lembaga penyiaran publik RRI memiliki program paket ILM dengan pihak lain yang ternyata memberikan keuntungan secara finansial bagi LPP RRI maka atas program paket ILM tersebut terhutang PPN. Pajak Penghasilan (PPh) atas ILM tergantung pada jenis transaksinya yakni: 1. Apabila kegiatan yang dilakukan RRI hanya terbatas pada penayangan ILM, maka atas imbalan jasa penayangan ILM tersebut tidak terhutang PPh pasal 23. 2. Apabila pembayaran atas imbalan jasa penayangan ILM tersebut dibebankan pada APBN atau APBD maka oleh pihak yang membayar wajib dipotong PPh pasal 23 sebesar 15% x 10% atau 1,5 % dari jumlah bruto tidak termasuk PPN. 3. Apabila pembuatan materi iklan oleh Depkominfo (RRI/Televisi) diserahkan pada pihak ketiga maka RRI atau media televisi wajib memotong PPh pasal 23 sebesar 15% x 40% atau 6% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN atas jasa perancang iklan/logo. Rincian mengenai besaran pembayaran pajak pada setiap kegiatan yang dilakukan lembaga dapat dilihat pada Lampiran IV-7 tentang Besaran Pengenaan Pajak. Pasal 23 Prosedur Standar Pembiayaan Penyelenggaraan Kegiatan LPP RRI telah mengatur ketentuan mengenai standar pembiayaan penyelenggaraan setiap kegiatan, khususnya pada kegiatan kerjasama jasa siaran. Prosedur standar ini dibuat agar setiap biaya yang dikeluarkan dari masing-masing dan seluruh kegiatan kerjasama jasa siaran dapat dipertanggungjawabkan secara benar sesuai dengan norma, ketentuan, dan perundang-undangan yang berlaku. Standar struktur pembiayaan yang disusun disini meliputi penetapan komponen-komponen biaya yang dapat dialokasikan pada setiap kegiatan, nilai maksimal (dalam persentase) yang diperbolehkan, serta perhitungan total seluruh komponen tersebut hingga mencapai 100% (seratus persen). Standar yang disusun disini juga mengacu kepada sistem akuntansi yang berlaku umum, dengan penyesuaian istilahistilah yang biasa digunakan di lingkungan LPP RRI. Pada umumnya setiap kegiatan kerjasama siaran yang diselenggarakan oleh LPP RRI, baik yang on-air maupun disertai dengan kegiatan off-air, memerlukan biaya penyelenggaraan yang harus dikeluarkan dari dana kerjasama yang didapat. Biaya penyelenggaraan ini secara rinci dialokasikan dan dikeluarkan

30


dari kas lembaga untuk dibayarkan kepada pihak-pihak yang berhak sehingga kegiatan dapat terselenggara dengan baik. Secara rinci, standar struktur pembiayaan kegiatan jasa siaran diatur sebagai berikut: Kegiatan On-Air (% Max)

Komponen Biaya a. Biaya Produksi 1. Kerabat Kerja Produksi 2. Administrasi 3. Fasilitas Properti (Untuk Off-Air) 4. Penggunaan Airtime (Waktu Siar) 5. Overhead Cost b. Biaya Lain : Discount Rate c. Projected Net Income (Perkiraan Pemasukan bersih) d. Pajak-pajak 1. PPN 2. PPH Cost of Goods Sold (Harga Pokok Penjualan)

Kegiatan On-Air + Off Air (% Max)

12,0 3,5 -10,0 3,0 25,0 35,0

13,5 3,5 2,0 10,0 4,5 25,0 30,0

10,0 1,5

10,0 1,5

100

100

Rincian tentang definisi komponen biaya yaitu ”Ongkos Produksi (termasuk ”Airtime” dan ”Overhead Cost”)”, ”Biaya Lain: Discount Rate”, ”Projected Net Income” serta ”Cost of Goods Sold (Harga Pokok Penjualan)” dapat dilihat pada Bab II Pasal 4 Ayat 1 (Keuangan). Sedangkan penjelasan tentang ”PajakPajak” dapat dilihat pada Bab IV Pasal 22. Setiap komponen dari standar struktur pembiayaan kegiatan jasa siaran ini digunakan sepenuhnya untuk menyusun RPB (Rencana Pengeluaran Biaya Lampiran IV-2) serta sebagai referensi dalam pembuatan laporan keuangan penyelenggaraan kegiatan. Penting: besaran persentase dari setiap komponen diatas KECUALI “Projected Net Income” merupakan nilai maksimum yang dapat diperbolehkan. Diharapkan dari setiap kegiatan, persentase tersebut mengecil seiring dengan semakin besarnya nilai dan skala kegiatan. Dengan setiap komponen tersebut semakin kecil, diharapkan nilai persentase untuk “Projected Net Income” (perkiraan pemasukan bersih komponen biaya No. C) akan semakin besar. Tabel lengkap tentang Standar Struktur Pembiayaan Kegiatan Jasa Siaran ini dapat dilihat pada Lampiran IV-8.


31

BAB V PELAPORAN Pasal 24 Format Laporan 1.

Laporan Kegiatan Dalam setiap penyelenggaraan kegiatan, unit penyelenggara dalam hal ini dapat merupakan seksi/ bidang LU, satuan kerja, ataupun tim/panitia khusus yang dibentuk untuk menyelenggarakan kegiatan wajib untuk menyusun laporan hasil kegiatan sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban kegiatan. Laporan kegiatan ini disusun untuk diberikan kepada kepala satuan kerja bersangkutan, dan dijadikan sebagai dokumen resmi kegiatan oleh satuan kerja bersangkutan. Laporan ini dibuat untuk setiap kegiatan yang dilakukan di lingkungan unit LU, baik yang bersifat Layanan Publik, Pengembangan Usaha, Pencitraan maupun yang merupakan kombinasi dari ketiga unsur tersebut. Isi dari laporan kegiatan meliputi: a. paparan singkat mengenai tujuan penyelenggaraan dan benefit penyelenggaraan kegiatan; b. rincian pelaksanaan kegiatan (termasuk waktu, tempat, durasi, pihak yang terlibat, dll), hasil akhir yang dicapai, serta kendala yang dihadapi dilapangan; c. evaluasi dan manfaat yang didapatkan dari penyelenggaraan kegiatan; d. rincian pembiayaan kegiatan disertai semua bukti pengeluaran. Standar ataupun format laporan kegiatan ini dapat dilihat pada Lampiran V-1.

2.

Laporan Bulanan Kegiatan Layanan Publik Sebagai bentuk pertanggung-jawaban penyelenggaraan seluruh kegiatan Layanan Publik yang dilakukan ditingkat stasiun/satuan kerja kepada kantor pusat, setiap awal bulannya dibuat sebuah laporan yang merangkum kegiatan-kegiatan yang dilakukan dibulan sebelumnya. Laporan ini dibuat dalam bentuk ringkas berupa daftar kegiatan dengan parameter-parameter yang terukur, dan disimpaikan dalam format tabulasi. Contoh standar Laporan Bulanan Kegiatan Layanan Publik dapat dilihat pada lampiran V-2.

3.

Laporan Bulanan Kegiatan Pengembangan Usaha Sebagai bentuk pertanggung-jawaban penyelenggaraan seluruh kegiatan Pengembangan Usaha yang dilakukan ditingkat stasiun/satuan kerja kepada kantor pusat, setiap awal bulannya dibuat sebuah laporan yang merangkum kegiatan-kegiatan yang dilakukan dibulan sebelumnya. Laporan ini dibuat dalam bentuk ringkas berupa daftar kegiatan dengan parameter-parameter yang terukur, dan disampaikan dalam format tabulasi. Contoh standar Laporan Bulanan Kegiatan Pengembangan Usaha dapat dilihat pada lampiran V-3. Laporan Efesiensi Pembiayaan Kegiatan. Laporan ini disusun oleh setiap satuan kerja diakhir tahun untuk menghitung efesiensi pembiayaan semua kegiatan yang telah dilakukan secara rata-rata. Laporan dibuat dalam format tabel seperti dicontohkan dalam Bab IV pasal 23 dan Lampiran IV.8. Tingkat efesiensi dilihat dari besarnya nilai Projected Net Income (atau menjadi Net Income ketika kegiatan sudah berlangsung) dan semakin kecilnya nilai komponen production cost dan discount rate. Laporan ini akan menjadi catatan khusus bagian satuan kerja bersangkutan sebagai prestasi pencapaian dalam sisi efektifitas dan efesiensi pembiayaan kegiatan.

4.

32

Laporan Bulanan Kegiatan Pencitraan Sebagai bentuk pertanggung-jawaban penyelenggaraan seluruh kegiatan Pencitraan yang dilakukan ditingkat stasiun/satuan kerja kepada kantor pusat, setiap awal bulannya dibuat sebuah laporan yang merangkum kegiatan-kegiatan yang dilakukan dibulan sebelumnya. Laporan ini dibuat dalam bentuk ringkas berupa daftar kegiatan dengan parameter-parameter yang terukur, dan


2. 3. 4.

Presentasi pejabat LPP RRI kepada anggota masyarakat/komunitas pada forum resmi seperti presentasi penawaran kerjasama, gathering, seminar, dll; Pernyataan khusus lembaga yang disampaikan pada dokumen laporan tahunan (annual report), company profile, atau materi cetak lain seperti brosur, flyer, dan lain-lain; Penyampaian kepada masyarakat luas melalui media cetak, televisi, internet, dan lain-lain maupun penyampaian oleh pejabat lembaga kepada pers melalui konferensi pers, wawancara resmi, dll.

Penyampaian hasil kinerja LPP RRI kepada publik harus dipastikan kebenaran data nya, sehingga setiap penyampaian hasil kinerja kepada publik harus selalu diverifikasi ulang, serta selalu disampaikan oleh pejabat LPP RRI yang telah ditunjuk secara resmi untuk mewakili lembaga. BAB VI PENUTUP Selaras dengan tujuan kegiatan LU yang diarahkan untuk memelihara kesinambungan serta meningkatkan perkembangan pencitraan lembaga, maka Pedoman Penyelenggaraan Layanan dan Usaha ini hendaknya dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan dikoordinasikan dengan seluruh fungsi/unit kerja yang ada. Pedoman Penyelenggaraan Layanan dan Usaha berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila diperlukan dilakukan penyempurnaan. Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Penyelenggaraan Layanan dan Usaha ini dapat dikonsultasikan dengan Direksi LPP RRI melalui Direktur Layanan dan Usaha. Seluruh lampiran dalam Pedoman Penyelenggaraan Layanan dan Usaha ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Pedoman Penyelenggaraan Layanan dan Usaha. Dengan ditetapkannya Pedoman Penyelenggaraan Layanan dan Usaha ini, maka dokumen yang terbit sebelumnya, “Pedoman dan Petunjuk Teknis Layanan dan Usaha LPP RRI” dinyatakan tidak berlaku lagi. Ditetapkan di Pada tanggal

: :

Jakarta 15 Desember 2008


34

disampaikan dalam format tabulasi. Contoh standar Laporan Bulanan Kegiatan Pencitraan dapat dilihat pada lampiran V-2. 5.

Laporan Kompilasi Laporan kompilasi bulanan dilakukan oleh Direktorat Layanan dan Usaha (kantor pusat), dan dilakukan setiap bulan selambat-lambatnya pada tanggal 10, untuk diumumkan dan didistribusikan kepada manajemen (Direksi dan Dewan Pengawas) serta seluruh satuan kerja di lingkungan lembaga. Ketiga laporan ini disertai dengan laporan rangkuman yang merupakan executive summary yang dibuat secara singkat dan komprehensif dengan menampilkan highlight dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan, dan disampaikan sebagai pengantar dari ketiga laporan tersebut. Pasal 25 Periode Penyusunan dan Pengiriman

Laporan bulanan dari satuan kerja kepada kantor pusat disusun setiap awal bulan dan dikirimkan kepada kantor pusat pada awal bulan untuk laporan bulan sebelumnya. Laporan dikirimkan melalui: 1. E-mail (surat elektronik): dikirimkan kepada alamat e-mail Dit LU LPP RRI: [email protected]; dengan menyertakan dokumen laporan dalam bentuk attachment (lampiran) e-mail, selambat-lambatnya tanggal 5 setiap bulannya; 2. Fax: Jika pengiriman e-mail tidak dapat dilakukan, laporan dapat dikirimkan melalui fax; dengan mengirimkan lembar hanya lembar tabulasi laporan saja (untuk mempermudah dan menghemat), dan laporan lengkap dikirimkan melalui surat; 3. Surat (pos): dialamatkan kepada Direktorat Layanan & Usaha LPP RRI Jl. Medan Merdeka Barat 4-5, Jakarta 10110. Pasal 26 Kompilasi, Monitoring dan Evaluasi Laporan Kompilasi dilakukan oleh pihak Direktorat dengan mekanisme sbb: 1. Laporan Kompilasi Bulanan; merupakan laporan hasil penggabungan dari setiap laporan bulanan satuan kerja, dan disampaikan kembali kepada seluruh satuan kerja berupa tabel ringkasan, dikirimkan kepada seluruh satuan kerja melalui email dan/atau fax selambat-lambatnya pada tanggal 10 di setiap bulannya. Contoh format laporan ini dapat dilihat pada Lampiran V-5. 2.

Laporan Kompilasi Triwulan; digabungkan dari laporan bulanan, dan dijadikan sebagai acuan dalam menghitung pencapaian target. Dit LU LPP RRI dalam ringkasan laporan tersebut membuat rekomendasi kepada setiap satuan kerja atas pencapaian target pendapatan, yang dikirimkan kepada setiap satuan kerja melalui email dan/atau fax. Hal ini dilakukan dalam rangka fungsi monitoring dan evaluasi yang dilakukan Direktorat terhadap kinerja masing-masing satuan kerja. Contoh format laporan ini dapat dilihat pada Lampiran V-6.

3.

Laporan 6-bulanan dan 1 tahunan; dikompilasi untuk disampaikan dalam forum rapat kerja tengah tahun dan akhir tahun LPP RRI oleh Direktur Layanan dan Usaha. Hal ini sebagai evaluasi menyeluruh terhadap setiap satuan kerja atas kinerja 6-bulanan/tahunan. Pasal 27 Penyampaian Kepada Publik

Sebagai sebuah lembaga publik, RRI berkewajiban untuk selalu melaporkan kinerjanya kepada publik melalui berbagai kesempatan. Penyampaian kepada publik ini dapat dilakukan melalui antara lain: 1. Forum dengar pendapat di DPR RI;

33


Sekali Di Udara Tetap Di Udara

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LAYANAN DAN USAHA LPP RRI NOMOR : 031/SK/DIR-LU/2008 TENTANG PANITIA TIM PENYUSUNAN REVISI PEDOMAN DAN PETUNJUK TEKNIS LAYANAN DAN USAHA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

: a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Revisi Pedoman dan Petunjuk Teknis Layanan dan Usaha Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia tahun 2008. b. Bahwa untuk pelaksanaan tersebut pada butir a; perlu dibentuk Tim Pelaksana Penyusunan Revisi Pedoman dan Petunjuk Teknis Layanan dan Usaha LPP RRI.

Mengingat

: a. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran; b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia; c

Surat Keputusan Dewan Pengawas LPP RRI Nomor : 005/DEWAS-RRI/2005 tentang Pengangkatan Dewan Direksi LPP RRI;

d. Surat Direktur Layanan dan Usaha Nomor : 39/DIR-LU/SEK/2006 tentang Pedoman Layanan dan Usaha; e. Surat Direktur Layanan dan Usaha Nomor : 326/DIR-LU/SEK/2008 tentang masukan dan jadwal pembahasan Revisi Pedoman dan Petunjuk Teknis Layanan dan Usaha LPP RRI Tahun 2008. Memperhatikan

: Masukan Rapat Kerja LPP RRI Tahun 2007 MEMUTUSKAN

Pertama

: Membentuk Tim Penyusunan Revisi Pedoman dan Petunjuk Teknis Layanan dan Usaha LPP RRI Tahun 2008 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

Kedua

: Pelaksanaan penyusunan Revisi Pedoman dan Petunjuk Teknis Layanan dan Usaha LPP RRI Tahun 2008 tanggal 6 s.d. 9 April 2008.

Ketiga

: Hasil pelaksanaan tugas Tim dilaporkan kepada Direktur Layanan dan Usaha LPP


35

RRI; Keempat

: Biaya yang timbul dari Keputusan ini akan dibebankan pada Anggaran DIPA LPP RRI Tahun 2008;

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab;

Keenam

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : Jakarta Pada Tanggal : 14 Maret 2008 Direktur Layanan dan Usaha LPP RRI ttd Bimo Bayu D. Nimpuno

Tembusan Yth : 1. Direktur Utama LPP RRI 2. Direktur Administrasi dan Keuangan LPP RRI 3. Yang bersangkutan 4. Arsip

36


Lampiran Surat Keputusan Direktur Layanan dan Usaha LPP RRI Nomor : 031/SK/DIR-LU/2008 SUSUNAN PANITIA REVISI PEDOMAN DAN PETUNJUK TEKNIS LAYANAN DAN USAHA LPP RRI TAHUN 2008 Penasehat Penanggung Jawab Ketua Wakil Ketua I Wakil Ketua II Sekretaris Bendahara Koordinator Bidang Persidangan dan Materi Anggota

: : : : : : :

Direktur Utama LPP RRI Direktur Layanan dan Usaha LPP RRI Drs. Syafaruddin AH, MM Drs. Harianto, Msi Drs. Ahmad Bahri Wiwik Setiawati, SE Dra. Rathmiyati

: Nauval Sahupala, S.Sos : 1. Nurlela 2. Ir. Hj. Arnetty

Koordinator Bidang Perlengkapan/ Akomodasi/Transportasi/Dokumentasi : Eddy Aziz Hariansyah, SE Anggota : 1. Sugiono Saputro, SH 2. Drs. Hasbi Zaha 3. Nurul Huda, SE Koordinator Bidang Konsumsi Anggota

: Dra. Jeni Idhofiana : 1. Febiana 2. Lustriyanti 3. Murniati

Multi Media

: 1. Adjat Sudradjat 2. Ahmad Ridwan, S.Sos

Sekretariat

: 1. Evi Eldrina 2. Drs. Gurniandi 3. Tri Handayani

Komisi I Bidang Layanan Publik

: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Komisi II Bidang Pengembangan Usaha

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Drs. Zulhaqqi Hafiz, MM Drs. Taufiq Bachtiar, MM Drs. I Gusti Bagus Sudhyatmaka Sugriwa,MM, MBA Drs. Tuanakotta Semuel Sigit Kamseno Drs. Syafaruddin AH, MM Nauval Sahupala, S.Sos Dra. Jeni Idhofoana Sudirman Hala Drs. Sutikno, MM, MBA Rahman Hakim, S.Sos H. Bochri Rachman, SH D.A. Siahainenia Drs. Syaiful Anwar, MBA Drs. Herman Zuhdi Drs. Ahmad Bahri Nurlela Sugiono Saputro, SH


37

Komisi III Bidang Pencitraan

: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Drs. Sarwono, MM Drs, Nuryudi, MM Drs. Moh. Saleh, MBA Ir. Nining Pudjiastuti Restuningsih Drs. H.M. Natsir Isfa, MM Drs, Harianto, Msi Eddy Aziz Hariansyah, SE Dalyono Muchtar, S.Sos Ditetapkan di : Jakarta Pada Tanggal : 14 Maret 2008 Direktur Layanan dan Usaha LPP RRI ttd Bimo Bayu D. Nimpuno

38


Sekali Di Udara Tetap Di Udara. Pedoman Penyelenggaraan Layanan dan Usaha LPP RRI Tahun Versi 2.0

Recommend Documents