5/30/2011
Pengembangan Kelembagaan dan Komisi Penyuluhan Pertanian
PROF. DR. SUMARDJO, MS KEPALA CARE LPPM IPB PROF SUMARDJO KPPN
5/30/2011
1
Sejarah Bangsa Membuktikan Diterapkannya politik etik (balas jasa) sejak 1908-
1942
Penyuluhan diselenggarakan dengan pendekatan
partisiipatif melalui Pangreh Praja (‘ berfungsi sebagai penyuluh’) Didukung oleh fasilitas demonstrasi plot dan demfarm Menghasilkan keberdayaan dan kecerdasan masyarakat
Dampaknya masyarakat makin cerdas dan berdaya Tumbuh kesadaran rakyat secara meluas untuk
lebih berperan dalam menentukan nasib Masuknya Penjajah Jepang merusak pendekatan ini PROF SUMARDJO KPPN
5/30/2011
2
1
5/30/2011
Setelah Kemerdekaan Pasca penjajahan Jepang (awal kemerdekaan) Kelaparan terjadi di banyak daerah hampir merata
Setelah diselenggarakan modernisasi pertanian penyuluhan didukung penuh dan berkembang Kelaparan berangsur dapat diatasi Swasembada beras dicapai tahun 1984 Keberdayaan petani tergantung pada intervensi pemerintah Kemiskinan meski masih banyak tetapi dapat dikurangi tetapi
kesenjangan antar lapisan mengemuka
Setelah reformasi penyuluhan terkesampingkan Nasib petani menjadi tidak jelas dan dibanjiri produk impor PROF SUMARDJO KPPN
5/30/2011
3
MIMPI INDONESIA Pembukaan UUD 1945 Pembentukan Pemerintahan Negara Indonesia didasarkan pada cita-cita untuk: “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdasakan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”
PROF SUMARDJO KPPN
5/30/2011
4
2
5/30/2011
TUJUAN INDONESIA BERBANGSA
•Mencerdaskan •Mensejahteraan •Mewujudkan kedamaian (bermartabat: berdaulat, adil, makmur dan beradab) •(mukadimah UUD 45) PROF SUMARDJO KPPN
5/30/2011
5
Dengan Penyuluhan Ketiga tujuan bangsa Indonesia Dapat dipercepat Dapat dicapai secara damai Dapat ditempuh dengan cara-cara
yang beradab
PROF SUMARDJO KPPN
5/30/2011
6
3
5/30/2011
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Globalisasi ekonomi; Perubahan iklim (climate change ); Kerusakan/Degradasi lingkungan hidup; Kerawanan pangan global; Perdagangan bebas (WTO, ACFTA); Penurunan minat generasi muda terhadap sektor pertanian Perlu
Menyiapkan sektor pertanian yang kompetitif di pasar global PROF SUMARDJO KPPN
5/30/2011
7
Pertanian industrial unggul berkelanjutan yang berbasis sumberdaya lokal untuk meningkatkan kemandirian pangan, nilai tambah, ekspor, dan kesejahteraan petani
PROF SUMARDJO KPPN
5/30/2011
8
4
5/30/2011
1.
Pencapaian Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan
2.
Peningkatan Diversifikasi Pangan
3.
Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, dan Ekspor
4.
Peningkatan Kesejahteraan Petani PROF SUMARDJO KPPN
9
5/30/2011
FAKTOR PENDUKUNG
• SDM • TEKNOLOGI • PEMBIAYAAN
SUB-SISTEM SARANA PRODUKSI • Benih • Pupuk • Alsintan • dll
SUB-SISTEM BUDIDAYA • PERKEBUNAN : - Bun Rakyat - Bun Besar
PRIMER
SUB-SISTEM PENGOLAHAN
SUB-SISTEM PEMASARAN
OLAHAN
• Pasca Panen • Industri Pengolahan
• Dalam Negeri • Internasional
PRIMER
PROF SUMARDJO KPPN
5/30/2011
10
5
5/30/2011
SDA
Indonesia memiliki keunggulan komparatif
SDM
Kompetensi masih relatif rendah
TEKNOLOGI
Teknologi Budidaya Teknologi Pasca Panen Teknologi Pengolahan Hasil Teknologi Penanganan & Pengemasan Produk PROF SUMARDJO KPPN 5/30/2011 • • • •
11
Program Pemberdayaan Masyarakat Tani (PPMT) adalah proses perubahan pola pikir, perilaku, dan sikap petani dari petani sub sisten tradisional menjadi petani moderen berwawasan agribisnis melalui proses pembelajaran
PROF SUMARDJO KPPN
5/30/2011
12
6
5/30/2011
1. PEMBERDAYAAN PETANI; 2. PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN PETANI; 3. PEMBERDAYAAN USAHA TANI.
PROF SUMARDJO KPPN
5/30/2011
13
KREDIT KOMERSIAL KREDIT PROGRAM
DANA BLM
USAHA TANI TIDAK FEASIBLE DAN TIDAK BANKABLE
USAHA TANI FEASIBLE TETAPI BELUM BANKABLE
USAHA TANI FEASIBLE DAN BANKABLE
PROF SUMARDJO KPPN
5/30/2011
14
7
5/30/2011
Diversifikasi Pangan Masih akan berdaulatkah Pangan kita Peningkatan Produktivitas lambat Konversi lahan tidak terkendali pertumbuhan penduduk kurang terkontrol Ekstensifikasi masih kurang memadai Masih optimiskah kita ? Salah-satu yang diperjuangkan ke depan : Diversifikasi Pangan Optimalisasi pengelolaan ekonomi keluarga PROF SUMARDJO KPPN
5/30/2011
15
PERTEMUAN KOMISI PENYULUHAN
PROF SUMARDJO KPPN
5/30/2011
16
8
5/30/2011
Pokok bahasan
Statuta KPPN Perpres No. 55 Th 2010 (ttg usia pensiun) PP No 43 ttg pembiayaan, pembinaan dan pengawasan PP ttg Kelembagaan Penyuluhan sesuai UU No 16 Th 2006 Pemberdayaan BPP
Bagaimana menyatukan tiga sektor Permentan No 61 Th 2008 ttg Penyuluh Swasta dan Penyuluh Swadaya Kelembagaan Bapeluh di luar 18 kelembagaan di Daerah PP 41 ps 45; Permendagri No 57 Th 2008; Edaran Mendagri 19 Des 2008
PROF SUMARDJO KPPN
5/30/2011
17
Penggalian Aspirasi lebih mendalam Perkembangan Kelembagaan Penyuluhan Kiprah komisi penyuluhan; Potensi, permasalahan dan strategi ke depan
Bagaimana komisi penyuluhan menangkap aspirasi dari mitra pembangunan penyuluhan pertanian (di berbagai level) Bagaimana koodinasi antar penyuluh di Kabupaten Koordinasi antar Bakorluh/Bapeluh dengan Dinas-dinas, terutama : perencanaan, pelaksanaan, evaluasi PROF SUMARDJO KPPN
5/30/2011
18
9
5/30/2011
Bagaimana menggalang dan memberdayakan aspirasi
Koordinasi Vertikal (KPPN – KPP – KPKK) Koordinasi Horizontal (lintas instansi terkait) Aspiratif bagi pengambilan keputusan Mengambil cara-cara cerdas dan strategis mewujudkan kesejahteraan rakyat Secara cerdas Berkeadilan
Melalui pengambilan keputusan dan
pengawalan implementasinya
PROF SUMARDJO KPPN
5/30/2011
19
MUTU PENYULUHAN PERTANIAN TERGANTUNG PADA : 1. Apakah semua komponen (Bapeluh, BPP,
PUSLUHDES, Komisi Penyuluhan, Penyuluh) yang diperlukan berfungsi dengan prasarana dan sarana yang memadai ? 2. Apakah masing-masing komponen tersebut
berfungsi dengan baik ? 3. Apakah ada sinkronisasi kegiatan antar semua
komponen yang ada ? 4. Apakah hubungan fungsional antara semua
komponen itu berjalan dengan baik ? PROF SUMARDJO KPPN
5/30/2011
20
10
5/30/2011
5. KPP dan KPKK perlu mempertimbangkan kinerja dari semua komponen tersebut di atas, dan merekomendasikan hal-hal yang perlu dikerjakan demi lancar dan berhasilnya fungsi Penyuluhan “Pertanian”. 6. Penyuluhan “pertanian” yang bermutu dan yang berhasil adalah yang dapat membuat pertanian dinamis, dalam arti ada peningkatan produktivitas secara berkelanjutan, ada inovasi-inovasi, ada peningkatan penghasilan petani dan ada peningkatan kesejahteraan keluarga petani. Termasuk didalamnya adanya Ketahanan Pangan di Daerah. 7. Penyuluhan akan efektif bila ditunjang adanya SDM yang berkompetensi tinggi, prasarana dan sarana yg memadai, disediakan anggaran dan biaya operasional yg mencukupi. Itu semua harus selalu mendapat perhatian KPP dan KPKK.
PROF SUMARDJO KPPN
5/30/2011
21
TUJUAN POKOK PENYULUHAN PERTANIAN ADALAH PENINGKATAN * PRODUKTIVITAS, * PENGHASILAN DAN * KESEJAHTERAAN KELUARGA “PETANI”
MELALUI PROSES PEMBERDAYAAN MASYARAKAT “PETANI”.
PROF SUMARDJO KPPN
5/30/2011
22
11
5/30/2011
TUGAS POKOK KPP DAN KPKK ADALAH MEMIKIRKAN USAHA-USAHA APA YANG
PADA SAAT TERTENTU PERLU DILAKUKAN GUNA MENJAMIN KELANCARAN DAN KEEFEKTIFAN PROGRAM DAN KEGIATAN
PENYULUHAN, DAN MEMBERI MASUKAN TENTANG HAL-HAL
ITU KEPADA KEPALA DAERAH CC. BAPEL dan BAKOR. UNTUK MENDAPAT PERHATIAN SESUAI
KEPERLUANNYA.
PROF SUMARDJO KPPN
5/30/2011
23
Untuk itu KPP dan KPKK perlu secara berkelanjutan mendapat informasi tentang program dan kegiatan penyuluhan yang
sedang berjalan untuk dapat dianalisis dan dievaluasi..
Agar berfungsi secara optimal KPP/K harus dapat bekerjasama secara harmonis dengan badan pelaksana penyuluhan setempat. Secara langsung atau tak langsung KPP/K akan membantu dan mendukung badan pelaksana penyuluhan
di tingkat kabupaten/kota, khususnya dalam mendapatkan perhatian dan dukungan PROF SUMARDJO KPPN kebijakan dari kepala daerah.
5/30/2011
24
12
5/30/2011
HIMBAUAN
Bagi daerah-daerah yang sampai saat ini
belum membentuk Komisi Penyuluhan Pertanian Propinsi/Kabupaten/Kota, diharap segera membentuknya . Susunan anggota Komisi yang sudah diresmikan oleh Bupati/Walikota harap segera diberitahukan kepada KPN dan Kementerian di Jakarta. Mudah-mudahan dalam tahun ini atau tahun depan bisa diadakan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Pimpinan KPN bersama KPP dan KPKK seluruh Indonesia. PROF SUMARDJO KPPN
5/30/2011
25
Pedoman Pembentukan KPP dan KPKK Maksud dan Tujuan : KPP dan KPKK memberi masukan kepada Pemerintah Daerah (Prop./Kab./ Kota) tentang segala sesuatu yg perlu untuk kelancaran pelaksanaan dan pengembangan fungsi penyuluhan “pertanian”. Status : Sebagai lembaga non-struktural yang berfungsi sebagai mitra kerja yang independen dari Gubernur/ Bupati/Walikota, untuk memberikan rekomendasi yang berkaitan dengan penyuluhan “pertanian” seiring dengan perkembangan situasi.. PROF SUMARDJO KPPN
5/30/2011
26
13
5/30/2011
Pedoman Pembentukan (2) Organisasi dan Keanggotaan : KPP / KPKK
terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris dan Anggota. Ketua berasal dari unsur di luar pejabat pemerintah. Jumlah Keanggotaan : KPP 13~17 orang, dan KPKK 9~15 orang termasuk Ketua, Wk.Ketua, Sekretaris, dan Wakil Sekretaris. Jumlah dan komposisi anggota disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah dan ekosistem wilayah. Yang dapat menjadi anggota adalah para pakar dan praktisi yang mempunyai keahlian dan atau pengalaman serta kepedulian di bidang penyuluhan “pertanian” atau pembangunan pedesaan. PROF SUMARDJO KPPN
5/30/2011
27
Pedoman Pembentukan (3) Keanggotaan bisa berasal dari unsur : @ Perguruan tinggi (dosen/peneliti) “pertanian “; @ LSM, HKTI dan organisasi profesi “pertanian”; @ Petani/Kontaktani/KTNA; @ Penyuluh “Pertanian”; aktif atau pensiun. @ Swasta/ Usahawan di bidang “pertanian”; @ Pejabat pemerintah : Pemda, DPRD, Dinas (max. 30%) Masa Jabatan : 5 tahun (bisa dipilih kembali). KPP / KPKK dipimpin oleh Ketua, Wakil Ketua , Sekretaris dan Wakil Sekretaris. Semua anggota berstatus anggota penuh yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Komisi bukan “Dinas”, tapi akan memberi masukan kepada Pemda/Dinas/Badan Pelaksana Penyuluhan. PROF SUMARDJO KPPN
5/30/2011
28
14
5/30/2011
Pedoman Pembentukan (4) Tugas KPP dan KPKK : (1) Memberi rekomendasi dan/atau bahan pertimbangan kepada Gubernur/Bupati/ Walikota tentang hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan kebijaksanaan dan strategi dalam penyelenggaraan penyuluhan “pertanian” di wilayahnya. (2) Memberikan rekomendasi/bahan pertimbangan yang berkaitan dengan fasilitasi Pemerintah Propinsi untuk memperkuat kemampuan Pemerintah Kab./Kota dalam mengelola penyuluhan di daerah sesuai dgn kewenangan otonomi daerah dan kebijaksanaan pemerintah. PROF SUMARDJO KPPN
5/30/2011
29
Pedonam Pembentukan (5) Tugas (lanjutan) (3) Memberikan rekomendasi/bahan pertimbangan yang berkaitan dgn penguatan dan pengembangan kelembagaan, ketenagaan, program dan pembiayaan penyuluhan di Prop/Kab/Kota. (4) Memberikan rekomandasi/bahan pertimbangan untuk pemecahan masalah-masalah dan pengembangan kerjasama dalam pelaksanaan operasional penyuluhan di lapangan. (Jadi Komisi bukan bagian dari Badan Koordinasi/ Pelaksana Penyuluhan)
Tanggungjawab : KPP bertanggungjawab kepada Gubernur; dan KPKK kepada Bupati/Walikota. PROF SUMARDJO KPPN
5/30/2011
30
15
5/30/2011
Pedoman Pembentukan (6) Kewenangan : 1. Menyelenggarakan rapat-rapat/pertemuan secara mandiri. 2. Menanggapi secara proaktif berbagai permasalahan yg berkembang dlm penyelenggaraan penyuluhan 3. Mendapatkan data dan informasi dari pusat, prop./ kab./kota sbg bahan untuk perumusan kebijaksanaan penyelenggaraan penyuluhan di daerahnya. 4. Mendapatkan data dan informasi dari berbagai instansi terkait lingkup pertanian, perikanan dan kehutanan dan dari lapangan sebagai bahan untuk perumusan kebijaksanaan penyelenggaraan penyuluhan di daerah. PROF SUMARDJO KPPN
5/30/2011
31
Pedoman Pembentukan (7) 5. Memberikan informasi mengenai kebijaksanaan penyelenggaraan pennyuluhan (nasional dan propinsi) kepada kab./kota bila diperlukan. 6. Mengusulkan personalia anggota KPP unt. ditetapkan Gubernur, atau KPKK unt. ditetapkan Bupati/Walikota. 7. Mengundang narasumber dari berbagai unsur terkait dan aparat lingkup pertanian, perikanan dan kehutanan, terutama dalam rapat-rapat Komisi.
PROF SUMARDJO KPPN
5/30/2011
32
16
5/30/2011
Pedoman Pembentukan (8) Dukungan Fasilitas : Komisi memiliki: 1. Kesekretariatan yg memiliki Tim Perumus. 2. Ruangan dan fasilitas kerja. (Bisa pinjam) 3. Biaya-biaya kegiatan KPP/KPKK yang dibebankan pada Pemerintah Prop./Kab./Kota. Dana dari sumber lain dimungkinkan selama tidak mengikat. 4. Insentif bagi anggota KPP / KPKK.
PROF SUMARDJO KPPN
5/30/2011
33
Jenis Rapat/Pertemuan & Frequensi Rapat Jenis Rapat/Pertemuan: Rapat Pleno; Rapat Khusus; dan Rapat Tim Kerja.
Frequensi Rapat: a. Rapat Pleno diselenggarakan 1 (satu) bulan sekali dan sewaktu-waktu dapat diselenggarakan apabila ada hal-hal yang mendesak. b. Rapat Khusus apabila ada keperluan atau masalah yang mendesak dgn mengundang fihak terkait. c. Rapat Tim Kerja diselenggarakan sesuai keperluan. PROF SUMARDJO KPPN
5/30/2011
34
17
5/30/2011
Kuorum dan pengambilan keputusan Rapat memenuhi kuorum bila dihadiri oleh lebih dari separun jumlah anggota. Keputusan diambil secara musyawarah mufakat.
Kunjungan Kerja KPP/KPKK dapat menetapkan sendiri rencana ke kacamatan dan desa sesuai kebutuhan, baik dengan biaya yg tersedia maupun kerjasama dgn fihak lain. PROF SUMARDJO KPPN
5/30/2011
35
Jumlah peserta dan obyek kunjungan kerja ditetapkan dalam Rapar Pleno. Setiap kunjungan kerja dibuat laporan tertulis.
Pelaporan KPP/KPKK wajib menyampaikan laporan tertulis kepada gubernur/bupat/walikota sekurang-kurangnya setiap 4 (empat) bulan sekali dengan tembusan kepada KPP/KPN sebagai informasi. KPP/KPKK membuat laporan tahunan yang disampaikan kepada gubernur/bupati/walikota dgn tembusan kepada KPP/KPN sbg informasi. KPP/KPKK dapat membuat laporan khusus, apa-bila diperlukan atau diminta oleh gubernur/bupati/walikota. PROF SUMARDJO KPPN
5/30/2011
36
18
5/30/2011
Lain-lain : KPP dan KPKK dibentuk untuk lebih menjamin terselenggaranya PP dengan baik di daerah yang bersangkutan. PP dilakukan untuk memenuhi hak petani mendapatkan pembelajaran dan informasi. Agar KPP dan KPKK dapat berfungsi sebagai mitra kerja Kepala Daerah, KPP dan KPKK perlu mencari/memilih Ketua yang mampu berkomunikasi secara efektif dengan mitra kerjanya. PROF SUMARDJO KPPN
5/30/2011
37
Menata Sistem Penyuluhan Pertanian (Agribisnis) di Era Otonomi Daerah Dengan Otda kewenangan penyelenggaraan penyuluhan ada di tangan Pemda. Untuk itu Pemda perlu/harus menata sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang ada di daerahnya. Dalam sistem penyuluhan agribisnis itu perlu diperhatikan adanya berbagai unsur yang membentuk sistem itu agar berfungsi dengan efektif. PROF SUMARDJO KPPN
5/30/2011
38
19
5/30/2011
PROF SUMARDJO KPPN
5/30/2011
39
20
