sehubungan dengan penelitian yang telah dilakukan. BAB II TINJAUAN PUSTAKA c. Aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui

analisisnya. Bab VI

:PENUTUP Bab ini berisikan kesimpulan dan saran , yang peneliti lakukan sehubungan dengan penelitian yang telah dilakukan. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian program Program adalah unsur pertama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan. Di dalam program di muat berbgai aspek, disebutkan dalam P5D (IV:43) bahwa di dalam setiap program dijelaska mengenai: a. Tujuan kegiatan yang akan dicapai b. Kegiatan yang diambil dalam mencapai tujuan c. Aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui d. Perkiraan anggaran yang dibutuhkan e. Stategi pelaksanaan

Melalui program, maka segala bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk dioperasianalkan.Program pada dasarnya merupakan kumpulan proyek-proyek yang bertujuan untuk mencapai keseluruhan sasaran kebijaksanaan. Hal ini sesuai dengan pengertian program yang diuraikan Cheema (1981 : 8) A programme is collection of interrelated project designed to harmonize and integrate various action and activities for achieving overral policy objectives” ( Suatu program adalah kumpulan proyek-proyek yang berhubungan telah dirancang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang harmonis dan secara integraft untuk mencapai sasaran kebijaksanaan tersebut secara keseluruhan.

Universitas Sumatera Utara

Menurut Charles O. Jones (1991 : 296)

pengertian program adalah cara yang

disahkan untuk mencapai tujuan, beberapa karakteristik tertentu yang dapat membantu seseorang untuk mengidentifikasi suatu aktivitas sebagai program atau tidak yaitu : a. Program cenderung membutuhkan staf, misalnya untuk melaksanakan ataupun sebagai pelaku program b. Program biasanya memiliki anggaran tersendiri, program kadang bisa juga didentifikasi melalui anggaran. c. Program memilki identitas tersendiri, yang bila berjalan secara efektif dapat diakui oleh publik Program terbaik di dunia adalah program yang didasarkan pada model teoritis yang jelas, yakni : sebelum menentukan masalah sosial yang ingin diatasi dan memulai melakukan intervensi, maka sebelumnya harus ada pemikiran yang serius terhadap bagaimana dan mengapa masalah itu terjadi dan apa yang menjadi sulosi terbaik.(Drs. Sudirman, M.SP)

2.2. Kemiskinan Secara harfiah kemiskinan berasal dari asal kata miskin yang mempunyai arti tidak berharta benda, dalam pengertian yang lebih luas kemiskinan dapat dikonotasikan sebagai suatu kondisi ketidak mampuan baik secara individu, keluarga, maupun kelompok, sehingga kondisi ini rentan untuk menimbulkan permasalah lain. Kemiskinan sebagai suatu kondisi fisik sosial dengan sikap mental yang berlanngsung cukup lama sehingga membentuk budaya miskin, dimana pola hidup tersebut membentuk sikap/perilaku yang lama-kelamaan membentuk nilai-nilai khusus tentang masalah kemiskinan. Ilmuwan sosial mengaitkan konsep kemiskinan dengan konsep kelas, stratifikasi sosial, struktur sosial dan bentuk-bentuk definisi sosial lainnya (Soetomo ; 117). Hal yang


juga dijumpai dalam pengukuran kemiskinan , konsep tentang taraf hidup atau “lefel of living” misalnya tidak cukup hanya melihat tingkat pendapatan, akan tetapi juga perlu melihat tingkat pendidikan, kesehatan, perumahan dan kondisi sosial yang lain. Indikator dominant dari kemiskinan juga dapat dilihat dari aspek non ekonomis sebagai indikator yang dominant. Pembangunan ini dikehendaki agar pembangunan dilihat dari aspek manusianya

(improvement of human life)

dengan demikian pembangunan

seharusnya diperuntukkan bagi semua pihak dan semua lapisan masyarakat, serta paling tidak mengandung tujuan: 1. Memperbaiki hal-hal yang berkaitan dengan penopang hidup warga masyarakat. 2. Memperbaiki kondisi sosial kehidupan yang memungkinkan terpenuhinya kebutuhan harga diri. 3. Adanya kebebasan termasuk didalamnya kebebasan dari penindasan, ketidakadilan, kesengsaran serta kemelaratan (Goulet, dalam Soetomo. 1995 ; 118) Boedi Somedi menyatakan untuk memberi pemahaman konseptual terdapat 2 pengertian kemiskinan: 1. Secara kualitatif yaitu kemiskinan merupakan suatu kondisi yang didalamnya hidup manusia yang tidak bermartabat atau hidup manusia yang tidak layak sebagai manusia. 2. Secara kuantitatif yaitu kemiskinan merupakan suatu kondisi dimana hidup manusia serba kekurangan atau dengan bahasa lazim disebut tidak berharta benda (Mardimin, 1996 ; 20) Di dalam membicarakan masalah kemiskinan kita akan menemukan beberapa istilah kategoritatif kemiskinan seperti: 1. Kemiskinan absolut yaitu seseorang yang dikatakan miskin apabila tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya untuk memelihara fisiknya dan untuk dapat bekerja . 2. Kemiskinan relatif yaitu kemiskinan yang muncul jika kondisi seseorang atau sekelompok orang dibandingkan dengan kondisi orang atau sekelompok orang lain.


3. Kemiskinan struktural yaitu kemiskinan yang timbul akibat adanya suatu kekuatan yang berada diluar seseorang atau sekelompk orang yang membelengu, yang memaksa seseorang atau sekelompok orang tersebut agar tetap menjadi miskin. 4. Kemiskinan situasional yaitu kemisinan yang terjadi jika seseorang atau sekelompok orang tinggal didaerah yang tidak menguntungkan misalnya daerah yang tanahnya tidak subur, oleh karenanya menjdi miskin. 5. Kemiskinan kultural yaitu kemiskinan yang dikarenakan budaya atau kultur masyarakat setempat yang menghhendaki tetap miskin Dari pengalaman yang luas melalui keterlibatannya dalam program pembangunan desa dibeberapa negara Asia dan Afrika, Chamber megemukakan dimensi yang lebih luas berkaitan dengan masalah kemiskinan didaerah pedesaan. Berbagai dimensi dikatakan saling berkaitan satu sama lain dalam posisi memperkokoh kondisi kemiskinan itu sendiri. Oleh sebab itu dia mengatakannya dengan perangkap kemiskinan yang esiensinya tidak berbeda dengan lingkaran kemiskinan. Faktor-faktor yang membentuk jaringan yaitu perangkap kemiskinan tersebut adalah kemiskinan, kelemahan fisik, isolasi, kerentanan dan ketidakberdayaan, diantara kelima faktor tadi, kemiskinan ditunjuk sebagai faktor yang sangat menentukan (Soetomo, 1995 : 121). Pelajaran yang dapat dipetik dari tulisan Chamber tersebut adalah bahwa pemahaman dan penanganan masalah kemiskinan tidak bisa tidak melibatkan banyak aspek terutama ekonomis, sosiologis, psikologis, dan politis. Untuk

memahami kemiskinan lebih lanjut

perlu diketahui dan ditelusuri

latarbelakangnya , dengan mengetahui latar belakang kemiskinan akan lebih mudah diidentifikasi sifat, keluasan, dan kedalaman masalah. Banyak pakar pembangunan yang membuat pengertian dan faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan salah satunya adalah Oskar Lewis menyatakan latar belakang


kemiskinan adalah buta huruf, pendidikan rendah, hidup berkekurangan, tempat tinggal menyedihkan, kemiskinan turun menurun (structural), sistem perekonomian yang berorientasi pada keuntungan bukan prientasi prestasi dan hadirnya kelas dominant, sementara itu Badan Pusat Statistik ( BPS ) memberikan definisi kemiskinan, seseorang/keluarga dikatakan miskin apabila memiliki kategori sebagai berikut: 1. Luas bangunan kurang dari 8m2 per ubin atau semen 2. Jenis lantai hunian bukan berasal dari keramik, teraso, tegel, ubin atau semen. 3. Tidak memiliki fasillitas jamban /wc 4. Komsumsi lauk pauk tidak bervariasi 5. Tidak mampu membeli pakaian minimal 1 set pertahun untuk setiap anggota keluarga 6. Tidak memiliki aste rumah tangga seperti lemari Menurut Menteri Kesehatan Republik Indonesia Ibu Siti Fadilah Supari, mengatakan kriteria pokok kelluarga miskin adalah suami isteri tidak bekerja, tidak bisa makan dua kali sehari, tidak memiliki biaya berobat ke puskesmas, dan tidak memiliki uang untuk pendidikan anak. 2.3. Teori-Teori yang berkaitan 1. Teori Smit yaitu Time is Money (Waktu adalah Uang) “Apabila waktu dapat dimanfaatkan secara maksimal maka dengan sendirinya akan terjadi transformasi modal sekaligus dengan kegiatan peningkatan kterampilan kerja” Maksud dari teori ini adalah jika kita dapat mengunakan waktu dengan seefesien mungkin, maka kita dapat mengumpulkan nilai-nilai yan dapat menghasilkan modal, dan menjadikannya sebagai krativitas dalam bertindak dengan demikian kita akan dapat menjalankan kehidupan ini dengan sebaik-baiknnya tanpa ketergantungan bantuan dari orang lain, dan kemiskinanpun dapat dientaskan.


Dengan menggunakan teori ini dan mengaitkannya dengan permasalahan yang ingin diteliti, maka diharapkan nantinya akan digunakan teori ini untuk membantu mnyelesaikan masalah kemiskinan dengan cara menghargai waktu dan menggunakannya dengan seefisien mungkin agar tercipta kesempatan untuk mengumpulkan nilai-nilai dan mejadikannya sebagai modal dalam kehidupan, dan semoga budaya malas yang melekat dengan kemiskinan akan menjadi berkurang bahkan hilang. 2. Harrod dan Domar, Merumuskan bahwa “tingginya pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh tingginya investasi dan tabungan” dengan asumsi bahwa masalah pembangunan pada dasarnya merupakan masalah untuk memecahkan segala kekurangan kaeena kemiskinan. Pendapat dari ahli ekonomi ini dapat digunakan dalam penelitian ini dekarenakan dalam menyelesaikan permasalahan kemiskinan bukan hanya aspek sosialnya saja yang dibenarkan melainkan juga banyak aspek lainnya seperti aspek ekonomi, sosial, psikologis, budaya, dan sebagainya. Dengan demikian jika, kita ingin mengentaskan kemisinan tentunya kita juga ingin menaikkan taraf hidup masyarakat, yang kesemuanya itu tidak terlepas dari faktor ekonomi dalam hal ini investasi dan tabungan.

3. Teori Abraham Maslow, tentang Hierarki kebutuhan (Tingkatan kebutuhan) yaitu: 1. Kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan akan makanan, minuman, udara dan sebagainya, dimana jika kebutuhan ini tidak dapat terpenuhi akan menyebabkan efek yang sangat fatal bahkan menyebabkan kematian.


2. Kebutuhan akan rasa aman, setelah manusia mendapatkan kebutuhan fisiolagis maka ia akan mencari tempat yang aman bagi dirinya yang jauh dari ancaman yang dapat menyakiti dirinya 3. Kebutuhan akan cinta, yaitu kebutuhan akan mencintai dan dicintai. Hal ini dapat terjadi jika kebutuhan pertama telah terpenuhi, maka seseorang akan mencari cinta dan erusaha untuk dicintai. 4. Kebutuhan akan harga diri dan rasa hormat. Kebutuhan ini tercipta karena manusia itu telah memenuhi kebutuhan yang pertama dan kedua, jadi setiap orang ingin mendapatkan kehormatan dan penghargaan diri yang tinggi dari orang lain. 5. Kebutuhan akan Aktualisasi diri, yaitu kebutuhan akan mengekspresikan dan mengeksploitasi dirinya sedalam-dalamnya, hal ini hanya dapat terjadi jika urutanurutan kebuthan ini telah dipenuhi. Demana dalam tahap ini seseorang atau kelompok orang telah mencapai puncak dari kehidupan. Hubungan teori ini dengan penelitian ini adalah dengan menggunakanteori ini maka kita dapat mengetahui tingkatan kebutuhan masyarakat, dan apa yang sebenarnya diinginkan masyarakat, dengan demikian program yang dijalankan akan kena sasaran karena menggunakan keinginan dari masyarakat tersebut.

4. Pendekatan metode Community Organitation and Community Develovement (Pengembangan Organisasi dan Pengembangan Masyarakat) Melalui pendekatan ini diharapkan nantinya masyarakat akan mandiri dan mampu menyuarakan aspirasi dan apa yang menjadi kebutuhannya. Misalnya dengan pendekatan pengembangan organisasi disini nantinya akan menguatkan peran dari lembaga atau organisasi yang ada di masyarakat setelah terbentuknya partisipasi dari masyarakat akan


pentingnya organisasi bersama ini, selanjutnya diberikan penguatan-penguatan yang akan menjadikan organisasi itu sebagai wadah penampungan segala aspirasi dan kebutuhan masyarakat, dengan demikian nantinya diharapkan setelah c agent keluar dari msyarakat tersebut, masyarakat itu akan mampu menyelesaikan permasalahannya sendiri secara mandiri dan madani. Begitu juga dengan pengembangan masyarakat, diharapkan nantinya pendekatan ini akan mampu menjadikan masyarakat yang berkemampuan dan berkeswadayaan agar mampu menjalankan kehidupan secara mandiri, dan dapat menangani permasalahannya sendiri. 2. 4. Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). P2KP adalah suatu program pemerintah yang secara substansi berupaya dalam penanggulangan kemiskinan melalui konsep memberdayakan masyarakat dan pelaku pembangunan lokal lainnya, termasuk Pemerintah Daerah dan kelompok peduli setempat, sehingga dapat terbangun “gerakan kemandirian penanggulangan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan”, yang bertumpu pada nilai-nilai luhur dan prinsip-prinsip universal. (Buku Pedoman Umum P2KP-3, Edisi Oktober 2005). Program P2KP yag dimulai sejak pada tahu 1999, pada awalnya dilaksanakan dalam rangka menanggulangi kemiskinan sebagai akibat krisis ekonomi pada tahun 1997-1998 dan kemudian berkembang menjadi krisis multi dimensi., pendekatan P2KP dilandasi oleh kesadaran bahwa akar masalah kemiskinan dan kekurang berhasilan dalam penbangunan adalah akibat kondisi masyarakat yang belum berdaya. Ketidak berdayaan tercermin dalam sikap masa bodoh, tidak perduli, tidak percaya diri, mengandalkan bantuan pihak luar untuk mengatasi masalahnya, tidak mandiri, serta memudarnya orientasi moral dan nilai-nilai kemaanusiaan dan prinsip-prinsip kmasyarakatan serta prinsip pembangunan berkelanjutan. Hakikat dari pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di perkotaan (P2KP), ini adalah untuk mengentaskan kemiskinan, dan mewujudkan proses perubahan masyarakat


yang lebih efektif melalui pendekatan pemberdayaan atau proses pembelajaran masyarakat dan peguatan dengan mendukung kemandirian masyarakat. Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) merupakan suatu upaya pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia, Pertama kali Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dilaksanakan pada tahun 1999-2004 di 6 propinsi, yang tersebar di wilayah Pantura Jawa, kabupaten dan kota Bandung, D. I Yogyakarta, Kabupaten dan Kota Malang, dengan lokasi sasaran 2.621 kelurahan. Program penanggulangann kemiskinan di perkotaan yang ke dua dilaksanakan dari tahun 2004-2008 di 13 propinsi yang tersebar di Pulau Kalimantan (kecuali Kalimantan Timur), Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara Barat dan Pulau Jawa bagian selatan dengan lokasi sasaran 2.059 kelurahan. Program penanggulangan kemiskinan di perkotaan yang ke tiga dilaksanakan dari tahun 2005-2011 di 15 propinsi yang tersebar di Pulau Sumatera, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Irian Jaya Barat, dan Papua, dengan lokasi sasaran 1.726 kelurahan. Pemahaman terhadap akar penyebab masalah kemiskinan tersebut memang sangat disadari sangatlah penting, karena program-program yang selama ini dilakukan pemerintah seperti BLT, IDT, dinilai belum mengenai akar permasalahan kemiskinan, hal ini menyadarkan kita bahwa penanggulangan kemisikinan yang bersifat parsial, sektoral, dan charity, mengakibatkan salah sasaran, menciptakan benih-benih fragmentasi sosial, dan melemahkan modal sosial masyarakat (gotong royong, musyawaah, keswadayaan, dll), melemahnya modal sosial pada gilirannya mendorong pergeseran perubahan perilaku masyarakat yang semakin jauh dari semangat kemandirian, kebersamaan dan kepedulian unttuk mengatasi persoalannya secara mandiri, bersama dan berkelanjutan, namun pendekatan yang hsnya bertumpu pada masyarakat melsui proses pembelajaran saja ternyata


tidak cukup, diperlukan prakarsa dan dukungan pelaku pembangunan lokal lainnya, seperti PemDa, pengusaha dan kelompok peduli lainnya (LSM, profesional, dsb.) Prakarsa dan sukungan tersebut didorong melalui jalinan kemiteraan antara masyarakat dengan para pelaku pembangunan termasuk PemDa untuk berkembangnya proses intereraksi sebagai upaya untuk menciptakan gerakan bersama (collective action), dalam penanggulangan kemiskinan dalam rangka mendorong kemandirian untuk pengembangan lingkungan pemukiman yang berkelanjutan.

2.4.1 Visi,Misi, Nilai dan Prinsip P2KP. Adapun yang menjadi visi dari P2KP adalah: terwujudnya masyarakat yang madani, maju, mandiri dan sejahtera, dengan lingkungan pemukiman yang sehat, berjati diri dan produktif., misi P2KP adalah: Bersama membangun kemandirian, masyrakat madani yang mampu menjalin kebersamaan dan sinergi dengan pemerintah maupun kelompok peduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan secara efektif dan mampu mewujudkan terciptanya pengembangan

lingkungan pemukiman

yang

produktif,

sehat, tertata,

berkelanjutan, nilai yang dipakai dalam P2KP adalah: Kejujuran, dapat dipercaya, ikhlas/kerelawanan, adil, kesetaran dan kesatuan, dalam keragaman, Prinsip-prinsip di alam P2KP antara lain, prinsip kemasyarakatan yaitu Demokrasi, partisipatif, transparansi, akuntabilitas, desenteralisasi.


2.4.2 Konsep Dasar P2KP. KONSEP TRIDAYA

Meningkatkan modal sosial agar tercipta masyarakat efektif

Meningkatkan kapasitas pembangunan agar tercipta lingkungan yang lestari


Daya Sosial

Daya Lingkungan

Pemberdayaan Manusia

Entry poin: TRANSFORMASI SOSIAL DI MASYARAKAT

Daya Ekonomi

Meningkatkan kapasitas ekonomi agar tercipta masyarakat lokal yang produktif

2.4.3 Tujuan, Sasaran, dan Strategi. Didalam

menjalankan program-programnya tentu Pemerintah menginginkan tercapainya

tujuan yang telah direncanakan, ada pun tujun dari P2KP antara lain: 1. Terbangunnya lembaga masyarakat yang memilki kharakter : a. Berbasis nilai-nilai universal kemanusiaan dan berdasar prinsip-prinsip


kemasyarakatan b. Berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, yang aspiratif, representatif,. c. Mengakar dan mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin. d. Mampu menyuarakan harapan masyarakat miskin dalam proses pengambilan keputusan. e. Mampu

menjadi

wadah

masyarakat

bersinergi dalam

penyelesaiaan

permasalahan yang ada di wilayahnya. 2. Meningkatkan akses masyarakat miskin perkotaan kepada pelayanan sosial, prasarana dan sarana serta pendanaan (modal), membangun kerja sama dan kemiteraan sinergi ke berbagai pihak terkait, dengan menciptakan kepercayaan pihak-pihak terkait tersebut terhadap lembaga masyarakat (BKM) 3. Mengedepankan peran Pemerintah Kabupaten/Kota agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat miskin melalui pengokohan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) di wilayahnya, dan kemiteraan dengan masyarakat serta kelompok peduli setempat.

4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar mampu secara mandiri untuk mengembangkan lingkungan pemukiman yang berkelanjutan. 5. Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan mendorong kelompok perduli untuk bekerja sama dengan organisasi masyarakat setempat agar tumbuh gerakan bersama untuk terwujudnya sinergi dalam menanggulanngi kemiskinan. 2.4.4 Sasaran dari P2KP yaitu: 1. Masyarakat : yaitu seluruh masyarakat kelurahan dengan penerima manfaat langsung


adalah keluarga miskin (sesuai dengan kemiskinan masyarakat setempat yang telah disepakati bersama). 2. Pemeintah Daerah: yaitu perangkat pemerintah dari tingkat kota/kabupaten, kecamatan dan kelurahan. 3. Para pihak lainnya: yaitu seluruh pihak terkait seperti LSM, dunia usaha, perguruan tinggi/cendikiawan, dan lain-lain. Strategi yang digunakan oleh P2KP ialah: Proses pembelajaran untuk transformasi sosial secara bertahap dari masyarakat miskin menuju tatanan masyarakat madani melalui: 1. Pembelajaran nilai-nilai universal yaitu meningkatlan pemahaman masyarakat akan nilai-nilai kemanusiaan untuk membangun modal sosial masyarakat agar mampu mandiri dalam menanggulangi kemiskinan. 2. Pembangunan bertumpu pada kelompok, yaitu mendorong masyarakat untuk membentuk kelompok agar mempunyai kekuatan lebih untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang dihadapi dan mempunyai wadah organisasi untuk memudahkan melakukan kemiteran dengan pihak luar. 3. Pembelajaran TRIDAYA, yaitu meningkatkan kemampuan masyarakat untuk melakukan perencanaan pembangunan yang menyeluruh (sosial, ekonomi, dan prasarana

lingkungan)

untuk

penanggulangan

kemiskinan

dan

terwujudnya

pembangunan yang berkelanjutan. 4. Pengembangan kapasitas Dengan membangun kemampuan masyarakat untuk menyiapkan rencana-rencana kegiatan dalam kerangka penanggulagan kemiskinan, melalui upaya mendorong tumbuh dan berkembangnya partisipasi maupun kemandirian masyarakat. 5. Penguatan peran PEMDA, yaitu mendorong kemiteraan PemDa dengan masyarakat


sejak dari proses perencanaan dalam menyusun strategi dan program penanggulangan kemiskinan di daerah, hingga pelaksanaan yang terpadu antara dana pemerintah dan swadaya masyarakat. 6. Penguatan jaringan kemiteraan, yaitu meningkatkan kemampuan masyarakat untuk membangun jaringan kemiteraan dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan akses yang diperlukan untuk penanggulangan kemiskinan. 7. Pengembangan lingkungan pemukiman, yaitu mingkatkan kemampuan masyarakat untuk lebih mandiri dalam pembangunan lingkungan pemukiman yang berkelanjutan untuk menciptakan tata kehidupan dan pemukiman yang sehat, berjati diri dan produktif.

2.4.5 Komponen Program dan Bantuan Teknis Setiap program yang telah atau pun sedang dijalankan oleh P2KP adalah programprogram yang telah memiliki kualitas yang terbaik bagi masyarakat, ini dikarenakan setiap program yang sedang atau telah dijalankan merupakan hasil dari keputusan masyarakat besama-sama dengan pihak terkait untuk menentukan hal-hal apa saja yang dibutuhkan masyarakat itu dan tentunya program ini merupakan kebutuhan yang dirasakan sangat perlu oleh masyarakat bukannya dari pemerintah, dalam pelaksanaannya, P2KP berorientasi pada beberapa komponen yang direaliasasikan ke dalam bentuk pelaksanaan pendampingan pada masyarakat ada pun yang menjadi komponen-komponen proram dari P2KP adalah:


1. Pengembagan masyarakat dan penguatan peran Pemerintah Daerah., yang dimaksud disini ialah komponen pengembangan masyarakat di tingkat kelurahan mencakup rangkaian

kegiatan

dari

mulai

membanngun

kesadaran

kritis

masyarakat,

pengorganisasian, sampai kegiatan perencanaan artisipatif melalui penyusunan Program Jangka Menengah Penanggulangan Kemiskinan (PJM Pronangkis) di tingkat kelurahan dan membangun komunitas belajar kelurahan yang pelaksanannya didampingi oleh fasilitator kelurahan, sedangkan komponen penguatan peran PemDa mencakup kegiatan peningkatan kapasitas TKPKD, membangun komunitas belajar perkotaan, termasuk fasilitas penyiapan SPKD dan PJM Pronangkis tingkat kota yang pelaksanaannya

difasilitasi

oleh

Konsultan

Manajemen

Wilayah

(KMW) 2. Relawan-relawan masyarakat yaitu pribadi-pribadi dari warga masyarakat setempat yang bersedia secara ikhlas mengorbankan sebagian waktu, tenaga, pikiran, bahkan materi, maupun pengorbanan lainnya untuk mengabdikan diri bagi perjuangan memperbaiki taraf hidup dan harkat serta martabat masyarakat miskin serta masyarakat rentan (anak yatim piatu, orang jumpo, korban bencana), keberadaan relawan untuk membantu masyarakat, terutama warga miskin, agar mampu melakukan prose pembelajaran dan menjadi motor penggerak bagi tercapainya kemandirian masyarakat. Relawan mendapatkan pendampingan serta penguatan kapasitas, melalui berbagai kegiatan yang diselenggarakan Tim Fasilitator. 3. Fasilitator Kelurahan (Fas Kel) Fasilitator kelurahan adalah badan yang dibentuk oleh tim konsultan manajemen wilayah

untuk

membantu

masyarakat

sekitar

dalam

menumbuhkan

dan

mengembangkan nilai, partisipasi, serta membantu dalam menyusun kebutuhankebutuhan apa yang mendesak dan harus segera dipenuhi.


4. Badan kesewadayaan masyarakat (BKM) BKM adalah Lembaga pimpinan kolektif representative masyarakat kelurahan/desa, wadah masyarakat untuk bersinergi dan menjadi lembaga kepercayaan milik masyarakat berlandaskan nilai-nilai universal. Setiap keputusan BKM dilakukan secara kolektif melalui mekanisme rapat anggota BKM dengan menjunjung tinggi musyawarah mufakat sebagai norma utama dalam seluruh proses penngambilan keputusan. a) Proses pembentukan BKM Proses pembentukan BKM disahului FGD refeleksi lembaga masyarakat berbasis nilai dan identifikasi profil lembaga-lembbaga yang ada melalui Rembug warga untuk merefleksikan dan mengevaluasi lembaga-lembaga yang telah ada di desa/kelurahan, Rembug warga tingkat kelurahan mengandung dua opsi putusan : merevitalisasi dan memampukan lembaga masyarakat yang telah ada sebagai BKM dan membentuk lembaga baru sebagai BKM b) Keanggotaan BKM Anggota-anggota pimpinan kolektif BKM tidak di gaji atau menerima upah secara rutin. Kesempatan dan kepercayaan dari masyarakat merupakan imbalan yang tidak ternilai harganya untuk dapat berbuat baik terhadap sesama khususnya kaum miskin. Angota-angota BKM dipilih oleh seluruh utusan-utusan warga setempat dengan kriteria kualitas sifat kemanusiaan atau perbuatan baiknya. Mekanisme pemilihan tanpa kampanye, tanpa pencalonan, dan dilakukan secara tertulis dan rahasia. c) Struktur organisasi BKM BKM memiliki alat kelengkapan orgaisasi sebagai pelaksana keputusan BKM yang terdiri dari kesekretariatan (sekretariat) yang menngkoordinir Unit Pengelola


Keuangan (UPK), Unit Pengelola Lingkungan (UPL), yang mengkoordinasikan pembangunan prasarana lingkungan, dan Unit Pengelola Sosial (UPS) yang mengkoordinasikan para relawan dalam Kelompok Belajar Kelurahan/Desa selain mengkoordinasikan kegiatan sosial. 5. Perencanaaan

partisipatif

menyusun

program

penanggulangan

kemiskinan

(Pronangkis). Penyusunan PJM Pronangkis adalah substansi utama dalam perencanaan pronangkis. Perencanaan partisipatif di buat dengan mempertimbangkan hasil-hasil pemetaan swadaya yang telah dilakukan masyarakat, keterpaduan dengan rencana dan program kelurahan maupun kebijakan PemDa setempat. Pronangkis berisikan: a. Dokumen dan setrategi penanggulangan kemiskinan, yakni visi, misi dan setrategi penanggulagan kemiskinan di kelurahan setempat. b. Rencana Jangka Menengah penaggulangan kemiskinan, yakni dalam jangka waktu 3 tahun c. Rencana Tahunan (Renta) yang berisi rencana detail investasi tahunan sumber dana swadaya masyakat, APBD, ataupun channeling dengan perbankan. PJM dan Renta Pronangkis tidak boleh sebagai prasyarat untuk memperoeh dana bantuan P2KP, namun sebgai media pembelajaran masyarakat untuk menysun program bersama. Muatan PJM dan Renta Pronangkis bukan hanya berisikan daftar kegiatan yang didanai sumber dana BLM P2KP. 6. Komunitas belajar kelurahan BKM menjadi motor penggerak dalam membangun forum pembelajaran dalam membentuk Komunitas Belajar Kelurahan (KBK), yang di pelopori para relawan setempat. Sebagai wadah melembagakan dan menumbuhkembangkan proses pembelajaran masyarakat, melalui diskusi-diskusi, kajian-kajian refleksi, best practice


dan

tukar

pikiran

mengenai

berbagai

persoalan

kemiskinan

dan

upaya

penanggulangannya agar lebih efektif dan berbasis nilai-nilai universal, hasil-hasil dari kajian KBK menjadi masukan bagi BKM untuk meningkatkan kinerjanya dan juga menjadi masukan bagi pemerinah Kota/Kabupaten. 7. Forum Komunikasi antar BKM (FKA BKM) Untuk saling menunjang proses belajar dan fungsi kontrol sosial, BKM juga membangun forum pembelajaran di tingkat Kecamatan dan Kota/Kabupaten dalam bentuk FKA BKM. BKM memegang peranan strategis sebagai media perencanaan dari bawah (bootom up planning). FKA BKM tinngkat Kabupaten berfungsi penting dalam bersinergi dengan Pemda dan KBP dalam menyusun SPKD (Stratrgi Penanggulangan Kemiskinan Daerah) 8. Bantuan langsung masyarakat (BLM), yaitu dana stimulant yang diberikan kepada masyarakat kelurahan untuk proses pembelajaran pelaksanaan TRIDAYA sesuai dengan PJM Pronangkis yang telah disepakati seluruh warga. Tujuan uutamanya adalah membuka akses masyarakat miskin ke sumber daya yang dapat langsung digunakan, sehingga kelompok penerimanya

haruslah masyarakat miskin yang

kriterianya ditetapkan sendiri oleh seluruh warga kelurahan. Jumlah bantuan yang diberikan berkisar antara 100-500 juta rupiah per kelurahan yang besarnya tergantung jumlah penduduk total kelurahan bersangkutan. 9. Dana penanggulangan kemiskinan terpadu (PAKET) yaitu dana pendamping untuk pelaksanaan kegiatan yang dibiayai bersama pemerintah kabupaten/kota dengan masyarakat dan disalurkan langsung kepada kelompok kemiteraan yang dibentuk bersama, Tujuannya memberikan pengalaman peraktis untuk peroses pembelajaran membangun jaringan kemiteraan, diharapkan dengan terlembaganya kemiteraan diantara

seluruh

pelaku

ditingkat

kabupaten

(Pemerintah-Masyarakat-


KelompokPerduli), maka penanggulangan kemskinan dapat menjadi gerakan bersama, jumlah bantuan yang diberikan sebesar 4,5-7,5 Milyar Rupiah per Kabupaten/Kota. 10. Dana Replikasi adalah dana pendamping untuk perluasan cakupan wilayah yang akan dilakukan pemerintah kota/kabupaten, tujuannya aalah untuk mendorong pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan pr- poor, jumlah bantuan yang diberikan sebesar 75-255 juta rupiah per kelurahan. 11. Dana pengembangan ligkungan pemukiman (Neighborhood Develovment) adalah dana stimulant yang diberikan kepada masyarakat kelurahan untuk belajar menyiapkan program dan rencana tindak kemiteraan dengan tujuan utama mendorong kemandirian masyarakat untuk menciptakan tatanan kehidupan dalam lingkungan hunian yang sehat. 2.4.6 Lokasi Sasaran. Pertama kali program penanggulangan kemiskinann di perkotaan dilaksanakan pada tahun 1999-2004 di 6 propinsi, yang tersebar di wilayah Pantura Jawa, kabupaten dan kota Bandung, D I Yogyakarta, Kabupaten dan Kota Malang, dengan lokasi sasaran 2.621 kelurahan. Program penanggulangann kemiskinan di perkotaan yang ke dua dilaksanakan dari tahun 2004-2008 di 13 propinsi yang tersebar di Pulau Kalimantan (kecuali Kalimantan Timur), Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara Barat dan Pulau Jawa bagian selatan dengan lokasi sasaran 2.059 kelurahan. Program penanggulangan kemiskinnan di perkotaan yang ke tiga dilaksanakan dari tahun 2005-2011 di 15 propinsi yang ersebar di Pulau Sumatera, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Irian Jaya Barat, dan Papua, dengan lokasi sasaran 1.726 kelurahan.


Tabel 1 Lokasi Sasaran P2KP P2KP 1

P2KP 2

P2KP3

PROPINSI

6

13

15

KAB/KOTA

64

80

96

KECAMATAN 681

210

229

KELURAHAN

2059

1726

2621

2.5 Kesejahteraan Sosial 2.5.1 Pengertian Kesejahteraan Sosial Secara harfiah kesejahteran sosial mengandung makna yang luas dan mencakup dan mencakup berbagai segi pandangan atau ukuran-ukuran tertentu tentang suatu hal yang menjadi cirri utama dari pengertian tersebut. Kesejahteraan berasal dari kata sejahtera, berawalan kata ke dan berakhiran an. Sejahtera berarti aman sentosa, sedangkan kesejahteraan berarti suatu keadaan sejahtera, aman, keselamatan, ketemteraman dan kemakmuran. Sosial berasal dari bahasa latin yaitu “socius” yang mempunyai arti kawan atau teman, manusia adalah mahluk sosial, ini dikarenakan di dalam kehidupannya manusia tidak bisa hidup sendirian, selalu mempunyai teman dan kawan, dan membina hubungan tersebut sehingga sedemikian harmonis. Menurut DR. J. A Ponsioen, dikutip dari T. Sumarnonugroho 1982), dikutip dari Rani Simarmata “seminar proposal 2004” istilah sosial memiliki arti yang berbeda-beda yaitu: 1. Sosial diartikan sebagai suatu indikasi dari pada kehidupan bersama makhluk manusia, misalnya dalam kebersamaan ras, berfikir, bertindak, dan dalam hubungan antar manusia.


2. Istilah sosial pada abad ke 19 mempunyai konotasi yang berbeda, lebih sentimental dan karena itu mmenjadi agak kabur seperti istilah yang agak serupa yang dikaiitkan dengan persoalan kemiskinan dan keterlantaran irang . Meskipun demikian dari konotasi ini kemudian berkembang dalam segala arah yang bersangkut paut dengan pembaharuan

masyarakat

yang

bertujuan

menanggulangi

kemiskinan

dan

keterlantaran. Pengertian kata sosial selanjutnya mungkin dilandasi oleh kenyataan bahwa kesemuanya bersangkutan “orang dalam masyarakat”, yang kesemuanya menekankan bahwa manusia adalah mahluk sosial dan tidak melulu mahluk ekonomi atau lainnya. Kesejahteraan sosial dalam artian yang sangat luas mencakup berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai tingkat kehidupan masyarakat yang lebih baik. Beberapa definisi yang mendukung pengertian ini antara lain dikemukakan oleh Gertrude Wilson, Walter Fridlander, Elizabeth Wickenden, atau pun hasil dari pra-komfrensi kelompok kerja konfrensi internasional bidang kesejahteraan sosial XV (XVth International conference on social welfare) 1. Gertrude Wilson “Social Welfare is an organized concern of all people for all people” (Kesejahteraan Sosial adalah perhatian yang terorganisir daari semua orang untuk semua orang) 2. Walter Fridlander. “Social Wellfare is organized system of social service’s and institutions, designed to aid individuals and group to attain satisfying atandarts of life ana health” (Kesejahteran Sosial adalah sistem yang terorganisasi dari institusi dan pelayanan sosial, yang dirancang untuk membant indiidu atau pun kelompok agar dapat mencapai standar hidup dan kesehatan yang lebih memuaskan).


3. Elizabeth Wickenden “Social Welfare includes those laws, programs, benefits, and services, which assure of strengthen provivions for meeting social needs recognized to the well-being of the population and the better fungtionig of the social order” (Kesejahteraan sosial termasuk didalamnya adalah peraturan perundang-undangan, program, tunjangan dan pelayanan yang menjamin atau memperkuat pelayanan untuk memenuhi kebutuhan sosial yang berdasarkan dari masyarkat serta menjaga ketemteraman dalam masyarakat) 4. Pre-conference Working Commite For the XV International Conference of Social Welfare. “Social welfare is all the organized social arrangement which have as their direct and primary objective the well-being of people on social context. It includes the broad range of policies and services which are concernedwith various aspects of people live their income, security, health, housing, education, recreation, cultural, traditions, etc”. (Kesejahteraan sosial adalah keseluruhan usaha sosial yang terorganisir dan mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat berdasarkan konteks sosialnya, Didalamnya tercakup pula kebijakan dan pelayanan yang terkait dengan berbagai kehidupan dalam masyarakat, seperti pendapatan, keamanan, kesehatan, perumahan, pendidikan, rekreasi teradisi, budaya dan sebagainya) Dari ke empat definisi diatas, dapat diambil kesimpulan pengertian bahwa kesejahteraan sosial merupakan berbagai upaya yang dikembangkan untuk meningkatkan taraf hidup manusia, baik itu di bidang fisik, mental, emosional, sosial, ekonomi, ataupun kehidupan spiritual. Kesejahteraan sebagai suatu kondisi (keadaan dapat dilihat dari rumusan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1947, tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahtraan sosial pasal 2 ayat1:


“Kesejahteraan Sosial ialah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir dan batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenhuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi, diri keluarga dan masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak dan asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan pancasila”. Rumusan di atas menggambarkan kesejahteraan sosial sebagai suatu kondisi (keadaan), sedangkan pengertian kesejahteraan sosial yang lain adalah kesejahteraan sosial sebagai suatu ilmu, ilmu kesejahteraan sosial masih merupakan salah satu ilmu yang baru dimana perkembangannya baru dimulai pada aal abad ke 20 ini dan salah satu ciri dari ilmu kesejahteraan sosial adalah upaya pengembangan metodologi (termasuk didalamnya aspek strategis dan teknik) utuk menangani berbagai macam masalah sosial, baik di tingkat individu, kelompok, maupun masyarakat (baik lokal, regional, ataupun internasional). 2.5.2 Usaha kesejahteraan Sosial. Perhatian masyarakat atas taraf kehidupan yang lebih baik dari warganya diwujudkan dengan penyediaan berbagai bentuk usaha kesejahteraan sosial yang konkret. Usaha kesejahteraan sosial mengacu pada program, pelayanan, dan berbagai kegiatan yang secara konkret (nyata) berusaha menjawab semua kebutuhan ataupun masalah yang dihadapi oleh anggota masyarakat. Usaha kesejahteraan sosial itu sendiri dapat diarahkan kepada individu, keluarga, kelompok ataupun komunitaa yang menyangkut kesejahteraan sosial warga masyarakat. Oleh karena itu dua terminologi ini sulit untuk dipisahkan antara satu dengan yang lainnya (inseperable) dan sering kali digunakan secara tukar-menukar (interchangeably) Berdasarkan terminologi tersebut terlihat bahwa usaha kessejahteraan sosial seharusnya merpakan upaya yang konkret (nyata) baik yang bersifat langsung (direct service) ataupun tidak langsung (indirect service) , sehingga apa yang dilakukan dapat dirasakan


sebagai upaya yang benar-benar ditujukan untuk menngani masalah ataupun kebutuhan yang dihadapi oleh warga masyarakat, dan bukan sekedar program pelayanan ataupun kegiatan yang lebih dititik beratkan kepada upaya menghidupi organisasi sendiri ataupun menjadikan sebagai “panggung” untuk sekedar mengekspresikan penampilan diri dalam suatu lembaga. Usaha kesejahteraan sosial dibutuhkan karena pada berbagai negara terdapat warga masyarakat yang mempunyai kebutuhan dan masalah yang di luar kemampuan mereka untuk mengaatasinya. Hal ini tentunya ditunjang dengan perkembangan di dunia, bahwa kesejahteraan sosial dan juga usaha kesejahteraan sosial telah diterima dan diakui masyarakat industri modern sebagai salah satu fungsi guna membantu masyarakat dalam mengatasi masalah mereka. Banyak masalah yang dihadapi warga masyarakat dewasa ini, bila dielusuri terkait dengan perubahan sosial yang terjadi secara cepat (termasuk didalamnya adalah efek dari urbanisasi dan industrialisasi). Berbagai alasan maupun motivasi yang melandasi penyediaan berbagai usaha kesejahteraan sosial, tetapi secara umum menurt Thelma Lee Mendoza, ada tiga tujuan utama yang terkait dengan kesejahteraan sosial (yang pada umumnya berhubungan dengan upaya memperoleh sumberdaya yang sangat terbatas) yaitu: 1) Tujuan yang bersifat kemanusiaan dan keadilan sosial (humanitarian and social justice goals) Tujuan kesejahteraan sosial ini berakar dari gagasan ideal demokratik mengenai keadilan sosial, dan hal ini berasal dari keyakinan bahwa setiap manusia mempunyai hak untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki. Meskipun potensi tersebut kadang kala tertutup karena adanya hambatan fisik, sosial, ekonomi, psikis, dan berbagai faktor lainnya yang menghambat dirinya untuk mengenali potensi yang ia miliki. Berdasarkan tujuan ini, usaha kesejahteraan sosial banyak diarahkan kepada upaya pengidentifikasian kelompok yang paling tidak mendapat perhatian, kelompok


yang paling mempunyai ketergantungan, kelompok yang paling ditelantarkan, ataupun kelompok yang tidak mampu menolong dirinya sendiri, dan menjadikan mereka kelompok sasaran dalam kaitan dengan upaya menjembatani sumber daya yang langka. 2) Tujuan yang terkait dengan pengendalian sosial (Social Control Goals) Tujuan ini berdasarkan pemahaman bahwa kelompok yang tidak diuntungkan, kekurangan, ataupun tidak terpenuhi kebutuhannya dapat melakukan “serangan” (baik secara individu ataupun kelompok) terhadap masyarakat (terutama yang sudah mapan). Oleh karena itu masyarakat tersebut harus berupaya untuk “mengamankan” diri dari sesuatu yang dapat mengancam kehidupan, kepemilikan ataupun stabilitas politik yang sudah berjalan, “Ancaman” seperti ini biasanya dimunculkan oleh kelompok yang kurang mempunyai kesempatan atau sumber daya untuk mendapatkan taraf hidup yang memadai. 3) Tujuan yang Terkait Pembangunan Ekonomi (Economic Development Goals) Tujuan pembangunan ekonomi memperioritaskan kepada program-program yang dirancang untuk meningkatkan produksi barang dan pelayanan yang dapat diberikan, ataupun berbagai sumber daya lain yang dapat memberikan sumbangan terhadap pembangunan ekonomi. Beberapa contoh dari usaha kesejahteraan sosial yang searah dengan tujuan pembangunan ekonomi adalah : a. Beberapa tipe usaha kesejahteraan sosial yang secara langsung memberikan sumbangan terhadap peningkatan produktivitas individu, kelompok ataupun masyarakat, seperti usaha kesejahteraan sosial yang memberikan pelaanan konseling pada generasi muda yang bekerja di bidang industri agar mereka dapat menyesuaikan diri dengan bidang kerjanya. Usaha kesejahteraan sosial yang memfokukan pada penyediaan fasilitas dan pelayanan kesejahteraan pekerja, usaha


kesejahteraan sosial yang memberikan pelayanan rehablitasi pekerja yang menderita cacat, pelatihan para pengangguran dan sebagainya. b. Jenis usaha kesejahtraan sosial yang berupaya untuk mencegah atau meminimalisir hambatan (beban) yang dapat dihadapi oleh para pekerja yang masih produktif. Misalnya saja hambatan yang dapat ditimbulkan oleh anak-anak mereka yang masih kecil, anak-anak yang menderita cacat ataupun kelainan, orang tua yang sudah lanjut usia, dan sebagainya. Lembaga yang menjalankan usaha kesejahteraan sosial seperti ini antara lain tempat penitipan anak, panti lanjut usia, klinik kesehatan, ataupun panti rehabilitasi. c. Jenis usaha kesejahteraan sosial yang memfokuskan pada pencegahan dampak negatif urbanisasi dan industrialisasi pada kehiidupan keluarga dan masyarakat, atau membantu

mereka

agar

dapat

mengidentifikasikan

dan

mengembangkan

“pemimpin” dari suatu komunitas lokal. Misalnya saja, usaha kesejahteraan sosial yang bergerak dibidang pelayanan pendidikan kehidupan keluarga (family life education services), program pelatihan kepemimpinan ataupun berbagai jenis pelayanan yang digunakan untuk pelayanan komunitas. Dalam kaitan dengan bidang kesejahteraan sosial, ada beberapa karakteristik usaha kesejahteraan sosial masa kini, yaitu : 1.Menanggapi kebutuhan manusia 2.Usaha kesejahteraan sosial yang diorgansir guna menangapi kompleksitas masyarakat perkotaan yang modern. 3. Kesejahteraan sosial mengarah kespesalisasi, sehingga lembaga kesejahteraan sosialnya juga lebih menjadi tersepesialisasi. 4.Usaha sosial menjadi sangat luas.


Pembangunan bidang kesejahteraan sosial di Indonesia yang bertanggung jawab adalah Departemen Sosial, secara asasi dan fundamental, Departemen Sosial memberikan patokan dan memberi arah dalam penyusunan dan pelaksanaan program-program pembangunan bidang kesejahteraan sosial. Sebagai patokan dan pemberi arah, disusun pula dasar pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang dalam pelaksanaannya menganut perinsip melanjutkan , menigkatkan, mengembangkan, memperbaiki serta memperbaharui segala hasil pembangunan bidang kesejaheraan sosial. 2.6 Kerangka Pemikiran Program P2KP yang dimulai sejak pada tahu 1999, pada awalnya dilaksanakan dalam rangka menanggulangi kemiskinan sebagai akibat krisis ekonomi pada tahun 1997-1998 dan kemudian berkembang menjadi krisis multi dimensi., pendekatan P2KP dilandasi oleh kesadaran bahwa akar masalah kemiskinan dan kekurang berhasilan dalam pembangunan adalah akibat kondisi masyarakat yang belum berdaya. Ketidak berdayaan tercermin dalam sikap masa bodoh, tidak perduli, tidak percaya diri, mengandalkan bantuan pihak luar untuk mengatasi masalahnya, tidak mandiri, serta memudarnya orientasi moral dan nilai-nilai kemaanusiaan dan prinsip-prinsip kemasyarakatan serta prinsip pembangunan berkelanjutan. Pemahaman terhadap akar penyebab masalah kemiskinan tersebut memang sangat disadari sangatlah penting, karena program-program yang selama ini dilakukan pemerintah seperti BLT, IDT, dinilai belum mengenai akar permasalahan kemiskinan, hal ini menyadarkan kita bahwa penangglangan kemisikinan yang bersifat parsial, sektoral, dan charity, mengakibatkan salah sasaran, menciptakan benih-benih fragmentasi sosial, dan melemahkan modal sosial masyarakat (gotong royong, musyawarah, keswadayaan, dll), melemahnya modal sosial pada gilirannya mendorong pergeseran perubahan perilaku masyarakat yang semakin jauh dari semangat kemandirian, kebersamaan dan kepedulian untuk mengatasi persoalannya secara mandiri, bersama dan berkelanjutan, namun pendekatan


yang hsnya bertumpu pada masyarakat melalui proses pembelajaran saja ternyata tidak cukup, diperlukan prakarsa dan dukungan pelaku pembangunan lokal lainnya, seperti PemDa, pengusaha dan kelompok peduli lainnya (LSM, profesional, dsb.) Prakarsa dan dukungan tersebut didorong melalui jalinan kemitraan antara masyarakat dengan para pelaku pembangunan termasuk Pemda untuk berkembangnya proses intereraksi sebagai upaya untuk menciptakan gerakan bersama (collective action), dalam penanggulangan kemiskinan dalam rangka mendorong kemandirian untuk pengembangan lingkungan pemukiman yang berkelanjutan.

2.7 Bagan Kerangka Pemikiran

P2KP


• •

Konsep TRIDAYA: • Daya Sosial •

Daya Lingkungan

•

Daya Ekonomi

• •

• • •

Penguatan Peran PEMDA Pembangkitan Partisipasi Masyarakat Perbaikan Kondisi dan Peningkatan Taraf Hidup Penumbuhan Kemampuan Masyarakat Untuk Berkembang secara mandiri

Masyarakat Madani dan Mandiri Mampu Menyuarakan Aspirasi Kelompok Mampu Merencanakan Program Penanggulangan Kemiskinan

Kesejahteraan Masyarakat Meningkat

2.8 Definisi Konsep dan Definisi Operasional 2.8.1 Definisi Konsep Konsep adalah abstraksi yang dibentuk untuk menggenarilisasikan hal-hal yang bersifat khusus. Singarimbun menyatakan bahwa kerangka konsep merupakan definisi untuk menggambarkan secara abstrak suatu fenomena sosial ataupun alami (singarimbun 1989 : 24). Konsep penelitian ini sangat diperlukan agar tidak menimbulkan kekacauan atau


kesalahpahaman yang dapat mengaburkan tujuan penelitian . Konsep yang dipakai dalam penelitian ini adalah: 1. Pengaruh Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu orang atau benda yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang. 2. Program Program unsur pertama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan. 3. P2KP P2KP adalah Program penanggulangan kemiskinan di perkotaan yang merupakan program pemerintah dalam hal pengentasan kemiskinan. 4. Kesejahteraan Kesejahteraan adalah

hal atau

keadaan sejahtera,

keamanan,

keselamatan,

ketenteraman, dan kemakmuran.

2.8.2 Definisi Operasional Definisi operasional adalah unsur penelitian yang menunjukkan indikator-indikator suatu gejala sehingga memudahkan pengukurannya (Amirin, 2000 : 63) Program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dijalankan melalui P2KP yaitu serangkaian

kegiatan/program

yang

telah

dijalankan

dalam

upaya

meningkatkan

kesejahteraan masyarakat kota, dengan indikator-indikator sebagai berikut:


A. Daya Sosial, meliput i: 1. Pembangkitan partisipasi masyarakat 2. Pembelajaran nilai-nilai universal a. Gotong-royong b. musyawarah. 3. Pembangunan bertumpu pada kelompok 4. Pengembangan kapasitas a. Kemampuan masyarakat menyusun rencana penanggulangan kemiskinan .b. Kemampuan masyarakat mengaspirasikan keinginannya kepada pemerintah. 5. Relawan-relawan masyarakat 6. Badan kesewadayaan masyarakat (BKM) 7. Fasilatator Kelurahan (Fas Kel) 8. Komunitas belajar kelurahan 9. Forum Komunikasi Antar BKM (FKA BKM)

B. Daya Ekonomi, meliputi: 1. Pemberian bantuan langsung Masyarakat (BLM) 2. Dana penanggulangan kemiskinan terpadu (PAKET) 3. Dana Replikasi 4. Penguatan peran Pemerintah Daerah 5. Penguatan jaringan kemmiteraan C. Daya Lingkungan, meliputi: 1. Perbaikan kondisi lingkungan 2. Pengembangan lingkungan pemukiman


sehubungan dengan penelitian yang telah dilakukan. BAB II TINJAUAN PUSTAKA c. Aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui

Recommend Documents