Sehubungan dengan besarnya efek buruk KDRT terhadap perempuan, PBB mendefinisikan KDRT dalam bingkai jender, dimana kekerasan yang

Peran Organisasi Bundo Kanduang dalam Mengatasi Kasus Kdrt Di Kota Bukittinggi Yustiloviani* Abstract: Bundo Kanduang organization is a social organization that aspires to improve the quality of human resources for women and young people to deal with the advent of science and technology in a globalized world. The role of organizations in addressing domestic violence Bundo Kanduang is as a listener, advisor and mediator between victims with per petrators of domestic violence, but in their role innumerable obstacles faced obstacles both internal and external constraints. Keywords: Organitation Bundo Kanduang, violence in family

Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang mementingkan kedamaian dan kesejahteraan serta mengutuk kekerasan dan penganiayaan. Secara tegas ajaran Islam hadir mengatur dalam setiap aspek kehidupan manusia, seperti mengatur hubungan sosial (muamalah), berkeluraga (ahlu al-syakhshiyah), berkesejahteraan (iqtishadiyah), berpolitik (syahsiah) dan sebagainya. Tujuannya, supaya manusia mempunyai satu tatanan yang dapat mengarahkan hidup selamat dunia dan akhirat. Oleh sebab itu, kekerasan dalam rumah tangga juga menjadi isu dalam Islam yang perlu diselesaikan dengan berbagai pendekatan. Sehubungan dengan besarnya efek buruk KDRT terhadap perempuan, PBB mendefinisikan KDRT dalam bingkai jender, dimana kekerasan yang *

Dosen STAIN Sjech. M. Djamil Djambek Bukittinggi

Yustiloviani, Peran Organisasi Bundo Kanduang dalam Mengatasi ...

dilakukan di dalam lingkup rumah tangga dengan target utama terhadap perempuan dan anak-anak.1 Artinya, KDRT tidak dapat tilolerir dan diabaikan begitu saja, kasus ini perlu diselesaikan pertama melalui kekuatan undang-undang, kedua pendekatan hukum, ketiga pendekatan ekonomi dan keempat pendakatan tradisi atau adat. Permasalahan KDRT tidak dapat lagi dianggap sebagai wilayah privat dan urusan rumah tangga belaka, tetapi sudah semestinya dilakukan penyelesaian dengan lintas negara, agama, adat dan disiplin ilmu. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menjadi isu penting dalam beberapa dekade terakhir ini, dilatar belakangi oleh semakin meningkatnya kasus KDRT di dunia dan buruknya efek yang ditimbulkan terhadap perempuan dan anak-anak. Menurut laporan World Health Organization (WHO) antara 40 hingga 70 persen perempuan di dunia meninggal akibat kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga.2 Masalah ini tentu sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Di Indonesia KDRT juga telah menjadi satu permasalahan yang krusial. Dari tahun ke tahun jumlah korban KDRT selalu meningkat. Korban KDRT yang selalu meningkat ini telah mendorong lahirnya Undang-Undang No. 23 tahun 2004, sehingga dengan Undang-undang tersebut, ada kekuatan hukum yang mengatur masalah kasus KDRT di Indonesia, sekaligus sebagai salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan KDRT di Indonesia. Namun, setelah keluarnya Undang-Undang tersebut, jumlah kasus KDRT masih mengalami peningkatan di Indonesia. Hal ini berarti pelaksanaan Undang-Undang KDRT belum berhasil menekan dan menyelesaikan masalah ini. Kasus tersebut tidak lagi menjadi kasus sekelompok masyarakat, tetapi juga telah menjadi fenomena di pedesaan dan juga di perkotaan.3 Peningkatan kasus KDRT pasca Undang-Undang itu dapat dilihat dari hasil yang dilaporkan oleh Kantor Menteri Pemberdayaan Perempuan, sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini. Tabel 2: Jumlah Kasus KDRT di Indonesia dari Tahun 2005-2009 Tahun Jumlah Kasus

2005

2006

2007

2008

2009

20.391

22.512

25.522

54.425

143.586

Sumber: Laporan Komnas Perempuan yang Dipublikasikan Republika 8 Maret 2008

108

Islam dan Realitas Sosial, Vol. 5, No. 2, Juli-Desember 2012

Dari tabel di atas dapat ditangkap bahwa kasus KDRT selalu meningkat pasca lahirnya Undang-Undang KDRT. Peningkatan jumlah itu cukup signifikan pada tahun 2005 hanya tercatat sebanyak 20.391 kasus, tahun 2006, 22.512 kasus dan 2007 meningkat menjadi 25.522 kasus dan pada tahun 2008 meningkat secara drastis dua kali lipat menjadi 54.425 kasus. Sedangkan pada tahun 2009 drastis naik menjadi tiga kali lipat yakni 143.586. Peningkatan jumlah kasus KDRT tersebut dilatar belakangi oleh berbagai faktor, mulai dari faktor budaya, idiologi dan sampai pada kesadaran masayarakat yang masih rendah terhadap permasalahan KDRT, bahkan KDRT masih dianggap sebagai permasalahan biasa dalam rumah tangga.4 Bahkan tidak kalah penting, masalah ekonomi juga menjadi pemicu yang signifikan terhadap kasus KDRT ini. Bahkan jika dilihat dari perspektif kultural terutama berdasarkan kultur kekerabatan, bahwa kekerasan terhadap rumah tangga secara signifikan tidak berpengaruh terhadap tidak berlakunya kasus tersebut. Hal ini dapat dilhat dari sosiokultural matrilineal di Sumatera Barat. Dimana korban KDRT juga mengalami penigkatan yang signi fikan. Pada tahun 2003 koraban kasus KDRT berjumlah 132 kasus, kemudian tahun 2004 sebanyak 174 kasus, tahun 2005 menjadi 287 kasus dan tahun 2006 tercatat sebanyak 286 kasus.5 Jika dibandingkan antara tahun 2006 dengan tahun 2005, kasus KDRT di Sumatera Barat hanya turun satu kasus saja. Artinya, kasus KDRT masih menjadi permasalahan di daerah yang menganut sistem kekearabatan matrilineal ini. Tahun 2007, kasus KDRT di Sumatera Barat mengalami peningkatan, kasus ini lebih banyak di picu oleh kesadaran masyarakat yang masih rendah, idiologi dan budaya setempat serta faktor ekonomi. Hal ini sejalan dengan pendapat Erlangga Masdiana yang menyatakan meningkatnya kasus KDRT sangat dipengaruhi oleh ideologi dan pemahaman budaya masyarakat6. Idiologi dan budaya masih merekonstruksi dengan menempatkan permasalahan KDRT sebagai masalah domestik, sehingga kasus KDRT di anggap permasalahan keluarga yang biasa. Akhirnya kasus tersebut tidak dilaporkan atau tidak menjadi perhatian dari masyarakat setempat. Kasus KDRT akhirnya dianggap sebagai permasalahan biasa dalam masyarakat. Pencitraan kasus KDRT yang demikian itu, menjadi salah satu penyebab kasus-kasus KDRT tidak dapat diatasi secara cepat, akhirnya secara langsung atau tidak langsung kasus tersebut selalu mengalami peningkatan jumlahnya. Oleh sebab itu, dalam mencermati permasalahan kasus KDRT harus dilakukan 109


dengan berbagai pendekatan kultural, tidak hanya bisa dilakukan dengan pendekatan-pendekatan hukum formal. Selain dari faktor idiologi dan budaya, faktor ekonomi ternyata mem pengaruhi meningkatnya korban KDRT di Indonesia, sehingga tingginya angka kemiskinan diikuti pula oleh kasus KDRT yang tinggi.7 Oleh sebab itu, tidak hayal pada tahun 2007 angka KDRT meningkat lima kali lipat jika dibandingkan dengan tahun 2006, karena angka kemiskinan dari tahun 2006 ke tahun 2007 jauh mengalami peningkatan yang tajam.8 Asumsi ini, berlaku dalam memperdiksikan jumlah kasus KDRT pada tahun selanjutnya, masalahnya jumlah kemiskinan yang belum teratasi sampai tahun ini, bahkan sampai Maret 2010, angka kemiskinan di Indonesia masih berada di atas ang ka 30 juta, Badan Pusat Statistik mencatat angka kemiskinan di Indonesia saat sekarang 31,2 juta jiwa. Indikasinya terhadap kasus kasus KDRT adalah, bahwa angka kemis kinan yang tinggi juga akan mempengaruhi terhadap peningkatan kasus KDRT di Indonesia. Hal ini sejalan dengan tesis Marx yang menempatkan ke sejahteraan atau penguasaan ekonomi sangat berpengaruh pada dinamika sosial masyarakat. Dalam konteks ini, juga terlihat dari kasus-kasus percerian, bahwa terdektiksi angka penceraian yang tinggi pada satu kawasan lebih dominan disebabkan oleh faktor ekonomi tersebut. Di samping diakibatkan oleh idiologi, budaya dan ekonomi, mening katnya kasus KDRT juga dipengaruhi oleh minimnya lembaga dan sarana untuk menanggulangi kasus KDRT tersebut. Hal ini terlihat dari jumlah ru ang khusus yang ada di kepolisian tidak seimbang dengan rasio jumlah pen duduk Indonesia. Lembaga yang minim ini, tidak dapat mengakses kasus KDRT secara optimal dan bahkan hanya terakses jika ada yang melaporkan saja, itu pun harus melapor dengan data yang lengkap. Sementara masyarakat Indonesia belum sepenuhnya mempunyai kesadaran untuk melaporkan kasus ini pada pihak yang berwajib dan masih menganggap kasus KDRT sebagai kasus bia sa. Keterbatasan jumlah lembaga tersebut sebagai salah satu faktor belum berhasilnya pengantasan masalah KDRT di Indonesia. Dari kasus KDRT yang selalu meningkat ini diperlukan usaha dan upa ya untuk menanggulanginya, salah satunya dengan menguatkan peranan institusi lokal. Selama ini minimnya jumlah institusi yang menanggani ma salah KDRT, ternyata telah mempengaruhi banyaknya kasus KDRT tidak 110


tertanggulangi sehingga jumlah kasus tersebut selalu mengalami pe ningkatan. Pemerintah sendiri baru hanya mempunyai 237 unit Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di 33 kepolisian daerah (polda) seluruh Indonesia untuk menangani kasus KDRT ini.9 Jumlah pelayanan tersebut jelas masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang berjumlah 240 juta jiwa. Sementara kesadaran masyarakat yang masih rendah untuk melaporkan kasus tersebut tentu tidak mendukung efektifnya kiner ja unit pelayanan yang ada di kopolisian tersebut. Oleh sebab itu, perlunya lembaga-lembaga atau institusi yang dapat menanggulangi masalah ini. Keberadaan institusi atau organisasi terkait sangat diperlukan dan salah satu institusi tersebut adalah institusi bundo kanduang di Sumatera Barat. Institusi perempuan ini akan dapat menyentuh secara lansung masyarakat paling bawah, kerena tingginya kasus KDRT di Indonesia tidak terlepas dari minimnya lembaga yang menanggulangi masalah KDRT. Kemudian lembaga yang ada bersifat formalitas dan korban pun harus melaporkan permasalahannya secara formal, sedangkan kesadaran masyarakat untuk melaporkan secara formal ini masih rendah. Di Sumatera Barat, penguatan institusi bundo kanduang terlihat terjadi penguatan peranan, sehubungan dengan direkontruksinya pemerintahan nagari yang diatur pertama kalinya melalui Perda no 9 tahun 2000. Jika dilihat data pemerintahan nagari pada pemerintahan Sumatera Barat sampai pada tahun 2011 ini, pemerintahan nagari sudah berjumlah 518 buah nagari di kabupaten dan 62 buah nagari di kota, ini berarti institusi bundo kanduang yang terbentuk di Sumatera Barat sebanyak jumlah nagari itu pula. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti le bih lanjut tentang keberadaan Bundo Kanduang, khusus yang ada di kota Bukittinggi. Rumusan Masalah

Permasalahan yang mendasar dalam penelitian ini adalah, bagaimana bentuk usaha yang dilakukan oleh organisasi bundo kanduang dalam me nanggulangi kasus KDRT, karena kasus ini harus ditanggulangi dan harus mendapat perhatian dari semua pihak. Penanganan kasus ini sangat jelas tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Sehubungan de ngan itu dirumuskan beberapa masalah untuk menjawab permasalahan tersebut; 111


1. Bagaimana profil organisasi bundo kanduang kota Bukittinggi? 2. Bagaimana bentuk program organisasi bundo kanduang kota Bukit tinggi? 3. Bagaimana program yang dilakukan oleh organisasi bundo kanduang untuk menyelesaikan kasus KDRT? Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengindentifikasi, men deskripsikan dan menganalisis tentang : 1. Profil organsasi bundo kanduang kota Bukittinggi. 2. Bentuk program organisasi bundo kanduang kota Bukittinggi. 3. Program yang dilakukan bundo kanduang untuk menyelesaikan kasus KDRT. Telaah Pustaka

KDRT mempunyai efek buruk yang besar terhadap perempuan, sehingga PBB mendefinisikan KDRT dalam bingkai jender, dimana kekerasan yang dilakukan di dalam lingkup rumah tangga dengan target utama terhadap perempuan dan anak-anak.10 Artinya, KDRT tidak dapat dilolerir dan diabaikan begitu saja, kasus ini perlu diselesaikan pertama melalui kekuatan undang-undang, kedua pendekatan hukum, ketiga pendekatan ekonomi dan keempat pendakatan tradisi atau adat. Permasalahan KDRT tidak dapat lagi dianggap sebagai wilayah privat dan urusan rumah tangga belaka, tetapi sudah semestinya dilakukan penyelesaian dengan lintas negara, agama, adat dan disiplin ilmu. Pendekatan gender merupakan pendekatan yang sering dipakai dalam menyelesaiakan kasus KDRT. Salah satu keuntungan melihat kasus KDRT dengan pendekatan gender ini adalah memberikan ketegasan penyelesaian kasus KDRT melalui jalur hukum. Perspektif ini pula yang dipakai oleh Undang-Undang no 23 tahun 2004. Dimana penyelesaian kasus KDRT harus dilakukan dengan penyentuhan hukum dan penyelesaian lembaga-lembaga yang bertanggungjawab. Oleh sebab itu diperlukan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di Kepolisian. Artinya, dengan adanya undang-undang KDRT telah lahir satu instititusi khusus di kopolisian. Hal ini dianggap sebagai salah satu upaya dalam menyelesaiakan kasus KDRT melalui penyelesaian hukum. Penyelesaian kasus

112


KDRT melalui jalur hukum ini sebagai upaya untuk menegakkan hak asasi manusia di Indonesia. Hasil penelitian, Devisi Gender dan Pembangunan Pusat Studi Pertanian dan Pembangunan Pedesaan IPB yang terpenting dilihat dari penyelesaian kasus KDRT adalah faktor penyebab atau akar persoalan dari KDRT tersebut. Tanpa memperhatikan akar persoalan itu, kasus KDRT sulit untuk diselesaikan. Meningkatnya kasus KDRT di Indonesia akhir-akhir ini, salah satu diakibatkan oleh penyelesaian kasus KDRT yang tidak menyentuh akar persoalan. Salah satu alternatif yang perlu dilakukan untuk penyelesaian dan penanggulangan KDRT adalah memperkuat pengembangan kelompok sosial. Kelompok sosial ini berupa lembaga-lembaga yang dapat mengontrol dan mengawasi terjadinya permasalahan KDRT tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh kelompok Institusi Perempuan, menemukan ketidak berhasilan penanganan KDRT ternayata diakibatkan oleh minimnya kasus ini terekspos kepermukaan, sehingga kasus KDRT dianggap kasus biasa. Hal ini terbukti dari 146 kasus yang ditemukan oleh Ins titusi Perempuan, hanya 16 kasus yang teridentifikasi pola penanganannya melalui jalur hukum.11 Hal ini berarti, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kasus KDRT yang menyebabkan semakin meningkatkan jumlah kasus tersebut. Kesadaran masyarakat yang rendah melaporkan kasus KDRT dipengaruhi oleh berbagai faktor, pertama idiologi. Di kalangan masyarakat Indonesia masalah rumah tangga terlah direkonstruksi oleh budaya sebagai masalah pribadi atau masalah domestik, sehingga masalah ini dianggap tidak layak diselesaikan di luar rumah tangga. Di samping itu, korban KDRT pada umumnya anak-anak dan perempuan maka kasus ini sering tidak dilaporkan oleh pihak korban pada pihak yang berwajib. Kedua masih kuatnya superioritas laki-laki dalam rumah tangga, dimana laki-laki sebagai kepala rumah tangga, kekuatan ekonomi keluarga dan sebagainya maka melaporkan kekerasaan yang dilakukan oleh laki-laki dianggap sebagai suatu ancaman terhadap keluarga, maka korban lebih memilih diam dan menerima kekerasaan tersebut, seperti kasus suami membentak istri, suami main serong, suami tidak memberikan uang belanja cenderung dianggap hal yang biasa dilakukan oleh suami, pada hal tindakan tersebut sudah termasuk kasus KDRT.12

113


Di samping itu, sulitnya kasus KDRT diakases oleh penegak hukum dan tidak berimbangnya rasio jumlah ruangan khusus penanganan KDRT di Indonesia merupakan sebagai salah satu hal yang menyebabkan kasus tersebut dianggap sebagai kasus yang biasa dan tidak banyak diperhatikan oleh masyarakat.13 Dalam konteks ini, peranan lembaga-lembaga yang berkompeten dalam menyelesaikan kasus KDRT ini sangat diperlukan, seperti lembaga bundo kanduang yang ada di Bukittinggi. Penelitian ini melakukan satu kajian terhadap institusi bundo kanduang tentang perananya dalam menyelesaikan dan mengatasi kasus KDRT yang terjadi dalam ruang lingkup kerjanya. Lembaga bundo kanduang tersebut sebagai lembaga yang berada dalam masyarakat lapisan paling bawah dan tidak bersifat formalitas, diasumsikan dapat menjadi salah satu alternatif dalam menanggulangi kasus KDRT ini. Metode Penelitian Jenis Penelitian

Penelitian tentang “Peranan Organisasi Bundo Kanduang Dalam Meng atasi Kasus KDRT di Kota Bukittinggi” merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Hadari Nawawi, penelitian deskriptif adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang, berdasarkan faktor-faktor yang tampak atau sebagaimana adanya.14 Jadi penelitian ini hanya meng gambarkan, meringkas berbagai kondisi dan situasi yang ada. Menurut Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang diamati. Penelitian kualitatif juga merupakan desain penelitian sementara yang berkembang di lapangan dan menganalisis data dengan cara induksi.15 Penelitian ini juga menginterpretasikan atau juga menterjemahkan de ngan bahasa peneliti tentang hasil penelitian yang diperoleh dari informan di lapangan tentang kondisi yang ada. Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah organisasi Bundo Kanduang Kota Bu kittinggi, kebijakan dan program kerjanya yang berkaitan dengan penye 114


lesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kota Bukittinggi. Sasaran atau objek penelitian ini dibatasi agar data yang diambil dapat digali sebanyak mungkin. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data hasil wawancara dari beberapa informan yang dipilih berdasarkan kebutuhan penelitian. Adapun data sek�under adalah data-data berupa informasi, tulisan dan dokumentasi yang relevan dengan penelitian ini. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data haruslah dipilih teknik yang paling tepat, sehingga akan diperoleh data yang valid dan reliable. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara : 1. Wawancara mendalam (depth interview), metode wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas dan mendalam tentang berbagai aspek yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Wa wancara dilakukan dengan beberapa orang pengurus organisasi Bundo Kandung Kota Bukittinggi. 2. Observasi, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengguna kan metode pengamatan. Teknik Analisis Data

Analisa data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisa data dilakukan se cara kualitatif dengan cara menginterpretasikan data, fakta dan informasi yang telah dikumpulkan melalui pemahaman intelektual dan empiris yang kemudian dikaji secara mendalam, sehingga menghasilkan gambaran data yang sesunguhnya. HASIL TEMUAN Tugas dan Fungsi Organisasi Bundo Kanduang Kota Bukittinggi

Organisasi Bundo Kanduang selalu bercita-cita meningkatkan kualitas sumber daya manusia kaum perempuan dan generasi muda untuk meng hadapi kemajuan ilmu dan tekhnologi dalam globalisasi dunia. Upaya pening katan kualitas sumber daya manusia merupakan hal yag sangat penting 115


dilaksanakan untuk menghadapai tantangan masa depan dan dalam menata kehidupan menuju masyarakat Indonesia sejahtera, berimul pengetahua tinggi beriman dan bertakwa, oleh karena itu organisasi Bundo Knaduang mempunyai tugas sebagai berikut: 1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia, perempuan dan generasi muda dalam menata kehidupan manuju masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia berlandasan ”adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah, syarak mangato adat memakai, alam takambang jadi guru". Bundo Kanduang Bukittinggi bercita-cita meningkatkan citra perempuan dan generasi muda, sehingga perempuan dan generasi muda Minangkabau mempunyai akhlak mulia sesuai dengan apa yang diajarkan oleh AlQuran dan hadis Nabi. 2. Meningkatkan fungsi perempuan Minangkabau yang cerdas dan ber kualitas sesuai dengan harkat dan martabatnya. Bundo Kanduang Kota Bukittnggi melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk meningkatakan mutu perempuan Minangkabau sesuai dengan harkat dan martabatnya se bagai perempuan dalam menghadapai kemajuan teknologi dan per adaban. seperti seminar yang dlaksanakan pada Bulan September tentang meningkatkan peran perempuan untuk masa depan dengan narasumber ahli hukum da pemerhati perempuan sampai mengadakan aksi langsuang. 3. Peningkatan pemahaman, penghayatan dan pengalaman nilai-nilai esen sial yang terkandung dalam filosofi Minangkabau ”Adat Basandi Sya rak, Syarak Basandi Kitabullah, Syarak Mangato adat mamakai alam ta kambang jadi guru” bagi perempuan, generasi muda dan masyarakat Minangkabau. Sedangkan fungsi Organisasi Bundo Kanduang sebagai berikut: 1. Membina dan meningkatkan peran dan fungsi perempuan Minangkabau dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan dalam hidup berkeluarga, berkaum, bernegara dan beragama. Bundo kanduang yang telah mening kat menjadi seorang ibu. Jadi, ibu sebagai seorang limpapeh rumah gadang adalah tempat meniru, suri teladan. ”Kasuri tuladan kain, kacupak tuladan batuang, satitiak namuah jadi lawik, sakapa buliah jadi gunuang.” Seorang ibu bertugas membimbing dan mendidik anak yang dilahirkan dan semua anggota keluarga lainnya di dalam rumah tangga, berkaum, 116


2.

3.

4.

5.

6.

beragama dan bernegara. Kalau tugas itu dijalankan dengan ikhlas serta hati yang tulus, akan mendatangkan kebahagian dalam rumah tangga. Meningkatkan kecerdasan intelektual, emosional dan spritual dalam pemahaman dan pengalaman nilai-nilai filosofi ”Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Syarak Mangato Adat Mamakai Alam Takam bang Jadi Guru” bagi perempuan, generasi muda dan masyarakat Mi nangkabau untuk menghadapi tantangan dan meraih peluang dimasa depan. Seorang Bundo Kanduang haruslah memiliki ilmu pengetahuan yang cukup, untuk mengatur ekonomi keluarga, etiket dan hal lainnya. Sifat dan sikap terbuka Sifat dan sikap seorang bundo kanduang haruslah ramah, ”tahu tinggi jo randah, budi baiek baso katuju”, sopan dan santun, riang gembira, ”capek kaki indak panaruang, ringan tangan indak pamacah.” meningkatkan pengkajian, pemahaman dan pengamalan hukum adat dan mensinergikan dengan hukum positif bagi perempuan, generasi muda dan masyarakat. Perempuan Minangkabau harus selalu mengikuti perkembangan zaman baik dalam bidang sosial, hukum, ekonomi dan kemasyarakatan serta iptek. Pembinanaan dan penguata kelembagaan adat dan organisasi dari propinsi sampai kenahari. Organisasi Bundo Kanduang di Bukittinggi sudah terbentuk di Kecamatan sampai Kenagarian/Kelurahan. Dengan adanya organisasi Bundo Kanduang Sampai Kenagarai/Kelurahan akan lebih meningkatkan peran perempuan ditengah-tengah masyarakat. Memelihara, melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai filosofi Minangkabau ”Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Syarak Ma ngato Adat Mamakai Alam Takambang Jadi Guru”. Masyarakat Indonesia melalui peningkatan ilmu pengetahuan, teknologi dalam berbagai aspek kehidupan sesuai dengan nilai-nlai filosofi ”Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Syarak Mangato Adat Mamakai Alam Takambang Jadi Guru” Meningkat jejaring dan kerja sama dengan berbagai organisasi, Lembaga Instansi sebagai Mitra dalam upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia. Pembangunan yang menyeluruh mensyaratkan perempuan ikut serta secara maksimal disegala bidang. Dalam mewujudkan pembangunan, perempuan harus berkerja sama dengan berbagai instansi sehingga sumber daya perempuan dapat berperan secara maksiamal da117


lam meningkatkan pembangunan manyarakat, bangsa dan negara. 7. Meningkatan ketahanan keluarga dalam memerangi penyakit masya rakat. Kemajuan dibidang ilmu dan teknologi telah membawa dampat terhadap tatanan kehidupan masyarakat pada umumnya dan perempuan serta generasi muda Minang Kabau khususnya. Kemajuan teknologi tidak hanya dampak positif namun lebih banyak berdampak negatif ditengah-tengah masyarakat sehingga memicu banyaknya terjadi krimi natitas dilingkungan masyarakat maupun dilingkungan keluarga.untk memerangi penyakit masyarkat perempuan harus berperan aktif Dari uraian di atas terlihat bahwa organisasi Bundokanduang mem punyai tugas dan fungsi yang mulia untuk kembali menengakkan filosofi adat Minangkabau sehingga kaum perempuan, generasi muda dan masyarakat menjadi manusia cerdas, berkualitas berhakat dan martabat mulia sebagai manusia dan disisi Sang Pencipta. Upaya Organisasi Bundo Kanduang Kota Bukittinggi dalam Mengatasi kasus KDRT di Kota Bukittinggi.

Organisasi Bundo Kanduang merupakan organisasi perempuan Mi nangkabau yang berpegang teguh pada filosofi ”Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Syarak Mangato Adat Mamakai, Alam Takambang Jadi Guru (ABS-SBK) ”. Oleh karena itu, organisasi ini selalu berusaha untuk memelihara, melestarikan, melakukan pembinaan dan mengembangkan nilai-nilai filosofi Minangkabau tersebut, dengan sasaran kaum perempuan dan generasi muda Minangkabau khususnya. Dengan demikian, organisasi Bundo Kandung adalah salah satu orga nisasi perempuan Minangkabau yang memegang peranan penting dalam meningkatkan harkat dan martabat perempuan Minangkabau. Oleh karena itu, organisasi ini diharapkan mampu menjawab permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat Minangkabau, khususnya perempuan. Salah satu permasalahan yang banyak terjadi dewasa ini adalah masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Seperti dijelaskan dalam UU no. 23 tahun 2004, bahwa KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama terhadap perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi dan /atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau

118


perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.16 Kekerasan dalam rumah tangga atau Domestik Violence adalah kekerasan yang terjadi dalam lingkup Rumah Tangga. Sedangkan ruanglingkup rumah tangga yang dimaksud oleh Undang-Undang no 23 tahun 2004 adalah: 1. Pasangan atau mantan pasangan di dalam maupun diluar perkawinan 2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena darah, per kawinan, adopsi dan hubungan adat dan atau agama 3. Orang yang bekerja membantu kehidupan rumah tangga orang lain yang menetap atau tidak disebuah rumah tangga 4. Orang yang masih tinggal dan atau pernah tinggal bersama Home Affairs Select Committee (HASC) mendefinisikan KDRT sebagai: “se mua bentuk penganiayaan fisik, seksual atau emosional yang berlangsung dalam konteks suatu hubungan yang erat. Dalam banyak kasus, hubungan yang terjadi diantara pasangan (yang dinikahi, kumpul kebo dan yang lain nya) atau bekas pasangan. Pada dasarnya masalah KDRT ini juga merupakan masalah yang di hadapi oleh perempuan Minangkabau, khususnya di kota Bukittinggi. Namun belum ada data yang dapat dipegangi secara pasti. Pengetahuan masyarakat yang masih kurang tentang permasalahan KDRT membuat masyarakat enggan melaporkan permasalahan KDRT yang mereka alami, baik ke pihak kepolisian, maupun ke P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pembedayaan Perempuan dan Anak) di kota Bukittinggi, karena mereka menganggap itu berarti akan membuka aib sendiri. Meskipun demikian, dengan adanya or ganisasi Bundo Kanduang di Kota Bukttinggi diharapkan masyarakat lebih terbuka untuk menyampaikan permasalahan KDRT yang mereka alami. Adapun upaya yang dilakukan organisasi Bundo Kanduang di Kota Bu kittinggi dalam mengatasi permasalahan KDRT adalah sebagaimana hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bundo Kanduang Kota Bukittinggi sebagai berikut:17 1. Organisasi Bundo Kanduang berperan sebagai mediator. Artinya Bundo Kanduang selalu menyambut dengan tangan terbuka siapa saja yang ingin berkonsultasitasi dan meminta solusi permasalahan KDRT yang dialaminya. Dalam hal ini, Bundo Kanduang lebih banyak berfungsi se bagai mediator antara korban dengan pelaku. 119


2. Berperan sebagai pendengar dan penasehat yang baik, artinya Bundo Kanduang di sini tidak melakukan mediasi, karena biasanya di sini yang berkonsultasi hanya satu pihak saja, yaitu korban KDRT. 3. Memberikan nasehat perkawinan tentang adat. Di sini Bundo mem berikan pembinaan dan nasehat kepada calon pengantin tentang bagai mana harus bersikap, berbuat dan bertingkah laku sesuai dengan aturan adat Minangkabau, termasuk bagaimana mengaktualkan falsafah ”Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Syarak Mangato Adat Mamakai, Alam Takambang Jadi Guru (ABS-SBK) ” sehingga tercipta kehidupan ru mah tangga yang sakinah, mawaddad dan rahmah serta terhindar dari prilaku KDRT. Peran di sini dalam bentuk program yang diwajibkan ke pada Bundo Kanduang-Bundo Kanduang yang berada di kecamatan dan di kelurahan. 4. Memberikan penyuluhan dan pembinaan kepada perempuan Minang kabau, dalam rangka mengembalikan posisi perempuan Minangkabau ke dalam keluarga, ke dalam kaum dan ke dalam sukunya sebagai leader, sebagai katalisator, sebagai pengawal moral, sebagai perekat keluarga, sebagai pengayom dan sebagai sitawa sidingin bagi semua anggota keluarga, kaum dan sukunya. Dari penjelasan di atas terlihat bahwa organisasi Bundo Kanduang Bukittinggi memiliki peranan yang cukup signifikan dalam mengatasi per masalahan KDRT di kota Bukittinggi, meskipun peran itu belum maksimal dan masih perlu kerja keras dan kerja sama antar beberapa pihak yang berkompeten dalam mengatasi KDRT Di kota Bukittinggi, seperti P2TP2A dan kepolisian. Sebagai organisasi perempuan Minangkabau, maka selayaknyalah or ganisasi Bundo Kanduang kota Bukittinggi dekat dengan masyarakat dan responsif dan peduli terhadap permasalahan perempuan Minangkabau, khususnya masalah KDRT. Kendala-Kendala Organisasi Bundo Kanduang Kota Bukittinggi dalam Mengatasi KDRT

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa organisasi Bundo Kanduang telah melakukan berbagai upaya dalam rangka mengatasi dan mengurangi per masalahan yang dialami oleh perempuan Minangkabau di Kota Bukittinggi 120


terutama masalah KDRT. Akan tetapi sejauh ini, upaya yang dilakukan itu belum maksimal, disebabkan oleh beberapa kendala, baik kendala di internal organisasi maupun di eksternal organisasi. Adapun kendala-kendala yang dihadapi organisasi Bundo Kanduang dalam mengatasi permasalahan KDRT di Kota Bukittinggi adalah sebagai berikut : Kendala dari internal organisasi : 1. Kurangnya tenaga yang memiliki konsentrasi waktu penuh dalam orga nisasi Bundo Kanduang. Selama ini yang bergabung di organisasi Bundo Kanduang Bukittinggi adalah para bundo-bundo yang juga memiliki tanggung jawab dalam pekerjaan lain seperti sebagai guru ataupun pekerjaan lainnya. 2. Khusus untuk permasalahan KDRT, belum ada pencatatan secara admi nistratif, sehingga tidak bisa diketahui berapa jumlah kasus yang pernah masuk dan diselesaikan oleh Bundo Kanduang Bukittinggi. Di samping itu juga tidak bisa diketahui secara akurat tentang bentuk-bentuk permasalahan KDRT yang dialami perempuan korban KDRT tersebut. 3. Penanganan masalah KDRT yang masuk ke organisasi Bundo Kanduang lebih banyak ditangani oleh ketua umum organisasi Bundo Kanduang Kota Bukittinggi. Jadi belum ada orang-orang khusus yang ditunjuk organisasi untuk mengatasi permasalahan KDRT tersebut. Kendala eksternal : 1. Masyarakat masih beranggapan bahwa permasalahan KDRT adalah masalah internal keluarga yang tabu untuk dibicarakan dengan orang lain, sehingga walaupun tidak terima tapi mereka lebih memilih untuk diam. 2. Masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang KDRT dan UU yang mengatur tentang KDRT. Agaknya di sini sosialisai tentang UU KDRT, serta tindakan yang harus dilakukan ketika terjadi tindakan KDRT harus semakin digiatkan. KESIMPULAN

Dari hasil temuan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan halhal berikut : 1. Organisasi Bundo Kanduang Kota Bukittinggi adalah organisasi perem puan Minangkabau yang berpegang pada filosofi ”Adat Basandi Syarak, 121


Syarak Basandi Kitabullah, Syarak Mangato Adat Mamakai, Alam Takam bang Jadi Guru (ABS-SBK). 2. Bentuk program kerja Organisasi Bundo Kanduang Kota Bukittinggi ada lah melakukan kegiatan untuk meningkatkan kecerdasan, emosional, spiritual dan kesejahteraan kaum perempuan Minangkabau dan gene rasi muda, serta ikut menyukseskan program pembangunan Nasional umumnya dan progran pembangunan Sumatera Barat khususnya. 3. Meskipun belum maksimal, organisasi Bundo Kanduang Bukittinggi telah berperan dalam mengatasi permasalahan KDRT di Kota Bukittinggi. Adapun upaya yang dilakukan organisasi ini adalah sebagai berikut : 1. Organisasi Bundo Kanduang berperan sebagai mediator antara korban dengan pelaku. 2. Berperan sebagai pendengar dan penasehat yang baik, artinya Bundo Kanduang di sini tidak melakukan mediasi, karena biasanya di sini yang berkonsultasi hanya satu pihak saja, yaitu korban KDRT. 3. Memberikan nasehat perkawinan tentang adat. Di sini Bundo memberikan pembinaan dan nasehat kepada calon pengantin tentang bagaimana harus bersikap, berbuat dan bertingkah laku sesuai dengan aturan adat Minangkabau, termasuk bagaimana mengaktualkan falsafah ”Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Syarak Mangato Adat Mamakai, Alam Takambang Jadi Guru (ABS-SBK) ” sehingga tercipta kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddad dan rahmah serta terhindar dari prilaku KDRT. Peran di sini dalam bentuk program yang diwajibkan kepada Bundo Kanduang-Bundo Kanduang yang berada di kecamatan dan di kelurahan. 4. Memberikan penyuluhan dan pembinaan kepada perempuan Minang kabau. Kendala-kendala yang dihadapi dalam mengatasi permasalahan KDRT di kota Bukittinggi adalah sebagai berikut : 1. Kendala dari internal organisasi : a. Kurangnya tenaga yang memiliki konsentrasi waktu penuh dalam organisasi Bundo Kanduang. Selama ini yang bergabung di organisasi Bundo Kanduang Bukittinggi adalah para bundo-bundo yang juga memiliki tanggung jawab dalam pekerjaan lain seperti sebagai guru ataupun pekerjaan lainnya. 122


b. Khusus untuk permasalahan KDRT, belum ada pencatatan secara administratif, sehingga tidak bisa diketahui berapa jumlah kasus yang pernah masuk dan diselesaikan oleh Bundo Kanduang Bukittinggi. c. Belum adanya orang-orang khusus yang ditunjuk organisasi Bundo Kanduang untuk menangani permasalahan KDRT. 2. Kendala eksternal : a. Masyarakat masih beranggapan bahwa permasalahan KDRT ada lah masalah internal keluarga yang tabu untuk dibicarakan de ngan orang lain, sehingga walaupun tidak terima tapi mereka lebih memilih untuk diam. b. Masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang KDRT dan UU yang mengatur tentang KDRT. Agaknya di sini sosialisai tentang UU KDRT, serta tindakan yang harus dilakukan ketika terjadi tindakan KDRT harus semakin digiatkan. [ ] ENDNOTE Report of the Special Rapporteur on Violence Against Women, Its Causes and Consequences, Ms. Radhika Coomaraswamy, disampaikan kepada Commission on Human Rights Resolution 1995/85, a Framework for Model Legislation on Domestic Violence, U.N. ESCOR, Comm’n on Hum. Rts., 52d Sess., Agenda Item 9(a), addendum, 28, U.N. Doc. E/CN.4/1996/53/Add. 2 (1996). 2 World Health Organization, World Report on Violence and Health 93 (2002), dapat diakses melalui www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/. 3 http://www.kompascetak.com/kompas-cetak/0710/25/sumbagsel/3940765.htm. 25 Oktober 2007. Korban KDRT jumlah selalu meningkat dan keberadaan undangundang no 23 tahun 2004 harus disosialisasikan dan korban KDRT mesti mendapat pen dampingan. Kesadaran masyarakat terhadap kasus ini masih rendah dan lebaga institusi adat belum mempunyai kepedulian dalam masalah ini. 4 http://www.institusi perempuan.org.id/statistik kerasan terhadap perempuan.htm. Banyaknya kasus KDRT yang tidak dilaporkan ke pihak yang bertanggungjawab, salah satunya diakibatkan oleh kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap hal ini. Kasus KDRT masih dianggap sebagai kasus domestik yang tidak mangkus dipublikasikan. Hal ini menjadi salah satu penyebab tidak tersentuhnya penyelesaian kasus KDRT di Indonesia. 5 Laporan pemberdayaan perempuan Sumatera Barat. 6 www.kompas.com; korban KDRT selalu meningkat. Erlangga Masdiana pemerhati perempuan dan dosen UI. 1

123

Yustiloviani, Peran Organisasi Bundo Kanduang dalam Mengatasi ... Komnas Perempuan, melaporkan kemiskinan secara signifikan mempengaruhi meningkatnya kasus KDRT, dari data tahun 2005 sampai 2007, dari kasus yang dilaporkan penyebab yang lebih dominan dari KDRT adalah faktor ekonomi rumah tangga. 8 Menurut laporan BPS, pada tahun 2006 terdapat masyarakat miskin di Indonesia sebanyak 10,4% dan pada tahun 2007 meningkat menjadi 37,9%. 9 Laporan Kantor Menteri Pemberdayaan Perempuan. Lihat juga hasi penelitian yang dilakukan oleh kelompok peneliti UNPAD, tentang Efektivitas Pelayanan Ruang Khusus Kepolisian Dalam Implementasi Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang KDRT. Penelitian ini merekomendasikan, bahwa pelayanan ruang khusus yang ada di kepolisian untuk dapat menanggani kasus KDRT secara efektif dan diperlukan ehadiran lembaga atau institusi lain yang dapat bekerjasama untuk mengatasi kasus KDRT ini. 10 Report of the Special Rapporteur on Violence Against Women, Its Causes and Con sequences, Ms. Radhika Coomaraswamy, disampaikan kepada Commission on Human Rights Resolution 1995/85, a Framework for Model Legislation on Domestic Violence, U.N. ESCOR, Comm’n on Hum. Rts., 52d Sess., Agenda Item 9(a), addendum, 28, U.N. Doc. E/CN.4/1996/53/Add. 2 (1996). 11 Hasil penelitian Institusi Perempuan tahun 2006 12 Kollman, Nathalie. Kekerasan terhadap Perempuan. Jakarta: YLKI dan Ford Foundation, 1998. 13 Antik Bintari, dkk. Efektivita Pelayanan Ruang Pelayanan Khusus Kepolisian Dalam Implementasi Undang-Undang NO 23 TAHUN 2004. Bandung. Unpad 14 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Kualitatif, 1998, h. 68 15 Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Remaja Rosda Karya Bandung : 2000) h.3 16 UU no.23 tahun 2004, pasal 1 ayat 1. 17 Hasil wawancara dengan Ketua Umum organisasi Bundo Kanduang Kota Bukit tinggi,yaitu Bundo Hj. Efni, A. M.Pd pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2011, jam 14.00 WIB s/d Jam 15.30 WIB. Hasil wawancara ii, juga diamini oleh pengurus organisasi Bun do Kanduang lainnya. 7

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. 2008. Kekerasan Kerja Turunkan Produktivitas. www. koran SINDO Anonim. 2008. Angka Kekerasan Terhadap Perempuan Masih Tinggi: http:// www.republika.co.id/koran_detail. Anonim. 2007 Mendesak Penyelesian Korban KDRT. www.kompas-cetak. Antik Bintari, Neneng Yani Yuningsih, Iman Soleh, Muradi. 2007. Efektivitas Pelayanan Ruang Pelayanan Khusus Kepolisian dalam Implementasi Undang-Undang NO 23 TAHUN 2004. Bandung: Unpad. Black, A. James. 1999. Metode dan Masalah Penelitian Sosial. Bandung: Refika Aditama

124


Bungin, 2001. Metode dan Masalah Penelitian Sosial. Bandung: Transito. Erlangga Masdiana. 2007. Korban KDRT Meningkat. www.kompas-cetak. com Freeman, M.D.A. 1980. Violence in the home. England: Gower Publishing Company Limited. Friedmann, John. 1991. Empowerment: The Politic Alternative Development. Blackwell Publizher. Massachusett. Frieze, I.H. 2005. Hunting the one you love: violence in relationships. USA: Wadswoth. Illich, Ivan. 2002. Perayaan Kesadaran Sebuah Panggilan untuk Revolusi Institusi. Yogyakarta: Ikon Teralitera. Jacobson, N&Gottman, J. 2004. Basic Fact About Batting: Myths vs reality. Dlm. Coltrane, S. Families and siciety: Classic and contemporary reading. Canada. Wadsworth. Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau. 2000. Bunga Rampai Pengetahuan Adat Minangkabau. Padang: LKAAM. M. Noe. Peranan Ninik Mamak Kembali Pada Pemerintahah Nagari. Bunga Rampai Pengetahuan Adat Minangkabau. 2000. Padang: LKAAM. Masri Singarimbun dan Sofian Effendi. 1987. Metode Penelitian Survei. Jakar�ta: LP3ES. Menteri Pemberdayaan Perempuan. 2007. http:/www.suarakarya-online. com. Muhadjir, Neong. 1996. Metode Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Rake Sharasin. Perda no 9 tahun 2000. Tentang Pemerintahan Nagari. Prasetyo, Bambang. 2005. Metode Penelitian Kuantitatif Teori dan Aplikasi. Jakarta: Raja Grafindo Prasada. Report of the Special Rapporteur on Violence Against Women, Its Causes and Consequences, Ms. Radhika Coomaraswamy. Disampaikan kepada Commission on Human Rights Resolution 1995/85, a Framework for Model Legislation on Domestic Violence, U.N. ESCOR, Comm’n on Hum. Rts., 1996. 52d Sess., Agenda Item 9(a), addendum, 28, U.N. Doc. E/CN.4/1996/53/Add. 2. Ritzer dan Goodman. 2004. Teori Sosiologi Modern. Jakarta: Kencana Rubin, Herbet, J & Irene, Irene S. 2001. Community Organizing dan Development. Allyn and Bacon. Saunders, D.G. 1995. The tendency to arrest victims of domestic vilonece. Journal of interpersonal violence. 125


Sally E. Merry. 2003. Rights Talk and the Experience of Law: Implementing Women’s Human Rights to Protection from Violence, 25 HUM. RTS. Strong, B& Devault. 1992. The Marriage and Family experience. USA: West Publishing Company. Undang-Undang No 23 tahun 2004. Wacjman, Judi. 2001. Feminisme Versus Teknolog. Yogyakarta. Sekretariat Bersama Perempuan Yogyakarta. Weber, M. 1974. On Charisma and Institution Building. Chicago: Chicago Uni versity Press. World Health Organization, World Report on Violence and Health 93 (2002), www. who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/ Yuhong Zhao. 1986. Domestic Violence in China: In Search of Legal and Social Responses, 18 UCLA PAC. BASIN L.J.

126

PANDUAN PENULISAN ARTIKEL Jurnal ISLAM & REALITAS SOSIAL 1. Umum: Jurnal ini bersifat terbuka, dalam arti siapa saja boleh mengajukan artikel. Artikel adalah hasil karya sendiri dan belum pernah diterbitkan di media/jurnal lain. 2. Bentuk Artikel: Artikel disampaikan dalam bentuk hardcopy (kertas kuarto/A4) disertai dengan media penyimpanan file (disket, flash disk, CD, dsb) atau dikirimkan sebagai attachment e-mail (lebih jelasnya hubungi redaksi). Artikel diserahkan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum bulan penerbitan ke alamat Sekretariat. 3. Seleksi dan Editing: Editor berwenang untuk menyeleksi artikel-artikel, mempersingkat artikel tanpa mengubah makna, serta mengedit bahasa dan poin-poin yang dibakukan untuk penyempurnaan dan konsistensi terbitan. 4. Bahasa dan Abstrak: Artikel bisa dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris. Bila artikel berbahasa Indonesia, maka abstraknya dalam Bahasa Inggris dan sebaliknya. Panjang abstrak sekitar sepertiga halaman kuarto dengan spasi tunggal (1 spasi), Times New Roman ukuran 12. Dan juga disertai kata-kata kunci (keywords) sebanyak 3-5 kata. 5. Jumlah halaman dan spasi: Jumlah halaman setiap artikel antara 20-30 halaman (5.00010.000 kata), dengan ketentuan penulisan standar karya ilmiah. Kertas kuarto (A4), spasi ganda (2 spasi), Times New Roman ukuran 12, margin 4-3-4-3. 6. Sistematika Penulisan: Untuk artikel kajian analitis memuat: Judul, Penulis, Abstrak, Kata Kunci, Pendahuluan (berisi gambaran ringkas masalah, sedikit kajian toritik, pen dapat alternatif, dan tujuan pembahasan), Pembahasan (bersifat analitik, jika relevan dilengkapi dengan bukti empirik, mengandung pendirian/sikap penulis), Penutup (kesimpulan dan saran), serta Daftar Pustaka. 7. Cara Pengacuan dan Pengutipan: Pengacuan dan pengutipan dibuat dalam bentuk footnote/endnote. 8. Pedoman Penulisan Daftar Pustaka: a. Untuk Buku: Diamond, Larry. 1999. Developing Democracy: Toward Consolidation. Baltimore and London: The John Hopkins University Press. b. Artikel dalam Buku: Edwards, John. 2002. “Sovereignty or Separation? Contemporary Political Discourse in Canada.” In [Dalam] Conversi, Daniele. Ethnonationalism in the Contemporary World: Walker Connor and the Study of Nationalism. London and New York: Routledge. c. Artikel dalam Jurnal: Törnquist, Olle. 2000. “Dynamics of Indonesian Democratisation.” Third World Quarterly, Vol. 21, No. 3, pp. 383-423. d. Sumber yang berasal dari Internet: (i) Sumber referensi lengkap: Collier, Paul, and Hoeffler, Anke. 1999. Justice-Seeking and Loot-Seeking in Civil War. Washington DC: The World Bank. http://www.worldbank.org/research/ collier.pdf (diakses 23 Agustus 2003). (ii) Sumber referensi tidak lengkap: Aditjondro, George J. The Political Economy of Violence in Maluku, Indonesia. http:// www.munindo.brd.de (diakses September 2001). 9. Penulis diharapkan menyertakan identitas dan alamat lengkap (email dan nomor telepon).

Sehubungan dengan besarnya efek buruk KDRT terhadap perempuan, PBB mendefinisikan KDRT dalam bingkai jender, dimana kekerasan yang

Recommend Documents