Volume 12
Edisi: Januari - Februari 2014
Sehatnya Duniaku Menuju Generasi Emas Yang Sehat dan Berkualitas
lintas sektor terkait seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan
“Upaya edukasi dan penyebaran informasi kepada masyarakat perlu terus dibangun. Pemerintah pusat membuat rambu-rambu dan pedoman Aksi Nasional terkait PJAS ini dan Pemerintah daerah agar terus melaksanakannya sehingga terbangun kesadaran masyarakat akan keamanan pangan, terutama PJAS” demikian disampaikan oleh Wakil Presiden Budiono dalam sambutan pidatonya dalam acara Gebyar Aksi Nasional PJAS 2014 di Citos, Jakarta Sabtu (8/2)”.
Menengah, serta peran pihak swasta melalui program Corporate Social Responsibility. Salah Lebih dari 99% anak sekolah jajan di sekolah untuk memenuhi kebutuhan energinya saat berada disekolah. Namun demikian, hasil pengawasan Badan POM dari tahun 2008-2010 menunjukkan bahwa 40 - 44% dari sampel pangan jajanan anak sekolah (PJAS) yang diuji, tidak memenuhi syarat karena penyalahgunaan bahan berbahaya, cemaran mikroba, logam berat, dan atau bahan tambahan pangan yang melebihi batas. Permasalahan ini mengindikasikan kurangnya pengetahuan, kepedulian, atau kesadaran para pembuat, penjual dan pembeli PJAS akan pentingnya keamanan pangan. Untuk memperluas cakupan Aksi Nasional PJAS yang aman dan bergizi, dibutuhkan kerja sama BPOM dengan
satu bentuk kerja sama dalam melakukan pengawasan dan pengawalan PJAS tersebut diwujudkan dalam Gebyar Aksi Nasional PJAS yang mengusung tema: "Sehat Duniaku Menuju Generasi Emas yang Sehat dan Berkualitas Tahun 2014" yang dilaksanakan pada tanggal 8 Februari 2014. Dalam kesempatan ini Kepala Badan POM, DR. Roy A. Sparringa, M.App.Sc berharap Gerakan Nasional Aksi Pangan Jajan Anak Sekolah (PJAS) ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya program Pengawasan Keamanan PJAS, serta mengajak masyarakat untuk bersama-sama memberikan dukungan terhadap Aksi Nasional PJAS demi tercapainya Generasi Emas yang Sehat dan Berkualitas di waktu yang akan datang.
Peserta Badan POM Sahabat Ibu saat melihat contoh makanan mengandung bahan berbahaya
Badan POM
Sahabat
ibu
Kami siap menjadi ibu cerdas! Salah satu upaya yang dilakukan Badan POM dalam mencerdaskan para ibu agar terhindar dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan adalah talkshow “Badan POM Sahabat Ibu”. Tahun 2014, talkshow “Badan POM Sahabat Ibu” masih mengusung tema komunikasi “Satu Tindakan Untuk Masa Depan, Baca Label Sebelum Membeli". Di bulan Januari 2014 kegiatan talkshow “Badan POM Sahabat Ibu” dihadiri oleh ibu-ibu pengurus dan anggota Dharma Wanita Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI, dimana Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen, Drs. T. Bahdar Johan H, Apt., M.Pharm bertindak selaku narasumber. Tema yang diangkat adalah “Kosmetik yang Aman” dengan bintang tamu Ibu Ani Kusuma Dewi, Ketua Yayasan Tri Kesuma Bangsa. Pada bulan Februari 2014, Direktur Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan Badan POM, Drs. Halim Nababan, MM. Menjadi narasumber talkshow dengan mengangkat tema “Lima Kunci Keamanan Pangan”. Talkshow dihadiri oleh ibuibu pengurus dan anggota Dharma Wanita BKKBN yang dipimpin langsung oleh Ibu Gusnawirta Fasli Jalal dengan bintang tamu Happy Salma. Badan POM berharap seluruh ibu-ibu peserta talkshow “Badan POM Sahabat Ibu” dapat menjadi Duta Badan POM, yang akan meneruskan informasi tentang Obat dan Makanan yang diperoleh dari Badan POM kepada keluarga dan lingkungan sosialnya.
Blusukan ala Ka BPOM
Badan POM di kemudian hari.
Mengawali jabatannya sebagai Kepala Badan POM, DR. Roy A. Sparringa, MApp.Sc., yang akrab disapa “Pak Roy” melakukan blusukan ke setiap unit kerja di lingkungan Badan POM. Blusukan tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran ke n d a l a a p a s a j a ya n g d a p a t menyebabkan proses kerja kurang berjalan dengan lancar. Selain itu juga untuk mendapatkan masukan langsung dari seluruh staf Badan POM, serta kemungkinan peluang yang dapat meningkatkan kinerja unit-unit, terutama unit pelayanan publik.
Dalam setiap kesempatan blusukan tersebut, Pak Roy tidak lupa selalu berpesan kepada seluruh pegawai untuk senantiasa memberikan pelayanan yang maksimal kepada seluruh pelanggan Badan POM. Semua kendala yang terjadi dapat dijadikan tantangan dan akan dicari solusi bersama untuk meningkatkan kinerja Badan POM di masa yang akan datang.
Banyak masukan, keluhan, pengaduan, dan harapan staf yang disampaikan kepada Pak Roy saat melakukan blusukan, dan semua itu ditanggapi beliau dengan serius. Pak Roy juga melakukan blusukan ke gedung pelayanan publik Badan POM. Pada ke s e m p a t a n t e r s e b u t , beberapa pelanggan Badan POM yang setiap hari berurusan dengan Badan POM di gedung pelayanan publik mengungkapkan bahwa pelayanan yang diberikan Badan POM sudah semakin membaik, walaupun masih ada beberapa hal yang harus dibenahi untuk meningkatkan pelayanan
pemberdayaan masyarakat dalam rangka demand reduction. Selama tahun 2013, Badan POM telah melakukan banyak terobosan dalam pengawasan Obat dan Makanan yang beredar antara lain dengan dicanangkannya Gerakan Nasional Waspada Obat dan Makanan Ilegal, serta dibentuknya Kelompok Kerja Nasional (Pokjanas) Penanggulangan Obat Tradisional (OT) Mengandung Bahan Kimia Obat (BKO).
Ki-Ka: Kepala BPOM, Sekretaris Utama, Deputi II dan Plt. Deputi III
Perkuat Kerjasama untuk Perketat Pengawalan Peredaran Obat dan Makanan “Badan POM mendorong terciptanya kerja sama yang harmonis antara Pemerintah (regulator), Produsen (pelaku usaha), dan Konsumen dalam mengawal peredaran Obat dan Makanan untuk menghindari risiko kesehatan yang dapat timbul karena Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat keamanan, khasiat/manfaat, serta mutu produk”, demikian disampaikan
Kepala Badan POM, DR. Roy A. Sparringa M.App.Sc. pada outloook Badan POM di depan media, 8 Januari 2014.
Beberapa tantangan yang perlu diantisipasi d i t a h u n 2 0 1 4 a n t a ra l a i n a d a l a h berkembangnya modus operandi penyebaran Obat dan Makanan ilegal yang makin canggih, pemenuhan standar untuk UMKM dalam meningkatkan daya saing sekaligus menghadapi pasar tunggal masyarakat ekonomi ASEAN 2015, serta tuntutan pelayanan publik yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel. Untuk itu Badan POM akan lebih fokus melakukan revitalisasi Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Obat dan Makanan I l e ga l , m e l a ku ka n p e rku a t a n B a l a i Besar/Balai POM, meningkatkan daya saing produk ekspor, serta melakukan beberapa program baru seperti Pasar Aman dari Bahan Berbahaya dan Food Safety Masuk Desa.
Untuk melaksanakan hal tersebut, Badan POM telah melakukan pencegahan dan penegakan hukum melalui pengaturan regulasi dan standarisasi, evaluasi keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan sebelum beredar, pengawasan produk yang beredar, mengembangkan jejaring nasional dan internasional, serta melakukan
ikut berpartisipasi
“Tingkatkan pengawasan terhadap produk obat dan makanan yang membahayakan kesehatan serta selalu berikan informasi dan edukasi kepada masyarakat di Provinsi Jambi terhadap keamanan produk obat dan makanan”
dalam memberikan KIE
terhadap
keamanan mutu produk obat
dan
makanan serta melakukan edukasi mengenai pangan jajanan dan tata cara pengajuan izin pencantuman logo halal. Pada kesempatan ini, Menteri Agama bersama rombongannya
Kampanye Penggunaan Produk Halal demikian disampaikan Menteri Agama RI pada kegiatan Gerak Jalan Kerukunan Nasional (GJKN) dan Kampanye Penggunaan Produk Halal (KP3H) sekaligus Pencanangan Jambi sebagai Provinsi Percontohan Gerakan Masyarakat Sadar Halal yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi bersama lintas sektor terkait di Kota Jambi.
mengunjungi Mobil Laboratorium Keliling Balai POM di Jambi dan di sambut
oleh Kepala Balai POM di
Pada kesempatan tersebut, mobil
Jambi Drs. H. Ujang Supriatna, Apt dan
laboratorium keliling Balai POM Jambi
tim mobil laboratorium keliling.
membagikan bahan informasi berupa
Display hasil temuan obat dan
brosur, leaflet, poster, stiker serta komik
makanan yang tidak memenuhi syarat
keamanan pangan, tata cara
seperti Bleng cap Kancil yang
pencantuman logo halal, bahaya
mengandung borax, kerupuk merah
penggunaan krim pemutih pada
mengandung rhodamin B, kosmetik
kosmetik, obat tradisional mengandung
tanpa izin edar serta obat tradisional
bahan kimia obat dan bahaya racun dalam
Bertempat di arena pameran lapangan
yang mengandung bahan kimia obat
rokok, pada masyarakat yang
Gubernuran Jambi, Balai POM di Jambi
mendapat apresiasi dari Menteri
mengunjungi mobil laboratorium keliling
dengan tim Mobil Laboratorium Kelilingnya
Agama RI.
tersebut.
Raih peringkat ke-3 zona hijau bidang kepatuhan lembaga pemerintah U n t u k m e n d o r o n g Kementerian/Lembaga (K/L) dalam menyediakan dan mengelola informasi pada situs K/L berdasarkan prinsip keterbukaan informasi atau transparansi publik, mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara, serta mendorong peran serta masyarakat dalam memanfaatkan situs K/L, Paramadina Public Policy Institute (PPPI) menyelenggarakan eTransparency Award. e-Transparency Award Merupakan Program IMAGES (Improving Ministries and Agencies Website for Budget Transparency), untuk menilai K/L yang paling transparan dalam memberikan informasi anggaran dan k i n e r j a nya . Ke g i a t a n i n i j u ga didukung oleh berbagai elemen masyarakat sipil seperti Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), Seknas Fitra, serta Lembaga Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES). Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari gerakan Open Government Indonesia yang mendapat dukungan dari UKP4, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi, Ombudsman-RI, Sekretariat Wakil Presiden, dan Komisi Informasi Pusat. Badan POM menduduki peringkat ke-6 pada e-Transparenc y Award, sedangkan dalam pemeringkatan yang diselenggarakan oleh Ombudsman RI terhadap 36 (tiga puluh enam) pelayanan publik Lembaga Pemerintah Non Kelembagaan (LPNK), Badan POM berhasil menempati peringkat ke-3 zona hijau bidang kepatuhan lembaga pemerintah dengan nilai 910 (sembilan ratus sepuluh). Diharapkan kedepannya Badan POM terus melakukan inovasi dalam meningkatkan pelayanan publik sehingga dapat terlaksana secara optimal dan bermanfaat bagi sebesarbesarnya kepentingan masyarakat luas.
Rakernas Badan POM 2014 Bumi Rencong menjadi tuan rumah Rakernas Badan POM, 17-20 Februari 2014 yang mengusung tema “Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan dan Perkuatan Lintas Sektor untuk Mendorong Perekonomian dan Perlindungan Kesehatan Masyarakat”. Pemilihan kota Banda Aceh sebagai tempat penyelenggaraan Rakernas di awal tahun ini dirasakan sangat tepat, mengingat geliat pembangunan yang sangat pesat di Aceh pasca terjadinya tsunami di tahun 2004 yang lalu. Rakernas yang dibuka oleh Gubernur DI Aceh yang diwakili oleh Sekretaris Daerah DI Aceh, selain dihadiri oleh Kepala Badan POM, dihadiri juga oleh unsur Muspida terkait di provinsi DI Aceh, pejabat eselon 1 dan eselon 2 di lingkungan Badan POM, serta Kepala Balai Besar/Balai POM seluruh Indonesia. Pada rakernas tersebut disampaikan capaian Badan POM
selama tahun 2013 dan harapan untuk kerjasama yang lebih baik dengan Pemerintah Daerah demi tercapainya pengawasan yang lebih efektif untuk melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan. Saat ini masyarakat Aceh sudah kembali menata diri untuk menyongsong masa depan yang lebih cemerlang. Begitu juga dengan Badan POM yang terus berusaha meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan dengan menyusun RPJMN ke-tiga tahun 2015-2019 setelah berakhirnya RPJMN 2010-2014. RPJMN ke-tiga ini ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Gelar Kasus di Balai Besar POM di Banda Aceh Masih banyaknya peredaran obat palsu di masyarakat membuat Badan POM harus mempunyai strategi khusus untuk penanganannya. Terkait hal tersebut, Pusat Penyidikan Obat dan Makanan, Direktorat Pengawasan NAPZA, Balai Besar POM di Banda Aceh, serta Balai Besar POM di Medan, melakukan forum diskusi lintas batas mengenai peredaran obat palsu untuk mencari solusi pemberantasan obat palsu sampai ke akarnya. Dalam menindaklanjuti kasuskasus tersebut, pada Senin, 27 Januari 2014, dilaksanakan gelar kasus Balai Besar POM di Banda Aceh. ”Kegiatan ini dilakukan untuk menjadi model bagi Balai Besar/Balai POM di s e l u r u h I n d o n e s i a ”, d e m i k i a n disampaikan Kepala Pusat Penyidikan Obat dan Makanan Badan POM pada saat memberikan arahan dalam gelar kasus temuan Balai Besar POM di Banda Aceh tentang obat palsu. Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Pusat Penyidikan Obat dan Makanan Badan POM, Direktur Pengawasan NAPZA, Kepala Balai Besar POM di Medan beserta rombongan, serta Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh beserta staf khusus bidang penyidikan. Dalam paparannya, Kepala Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan BBPOM di Banda Aceh menjelaskan bahwa pada pengawasan rutin Balai Besar POM di Banda Aceh telah menemukan narkotika dan psikotropika palsu di sarana pelayanan kesehatan Pemerintah yang ada di dua Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Obat palsu itu diketahui berasal dari seseorang yang berdomisili di Medan. Acara yang dipimpin oleh Kepala Pusat Penyidikan Obat dan Makanan BPOM ini menghasilkan beberapa point penting, dimana salah satunya adalah upaya Pro Justitia dan upaya preventif agar kasus beredarnya narkotika dan psikotropika palsu ini tidak terjadi lagi di kemudian hari.
Ragu dengan Obat dan Makanan yang anda konsumsi? Dalam upaya meningkatkan akses publik terhadap layanan informasi pengawasan Obat dan Makanan, dan bertepatan dengan puncak peringatan HUT Badan POM ke-13, pada tanggal 5 Februari 2014, Kepala Badan POM bersama Wakil Menteri Kesehatan Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, MSc. PhD dan Deputi Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Mirawati Sudjono, Ak. MSc. meluncurkan layanan contact center HALOBPOM 500533. HALOBPOM 500533 diluncurkan agar masyarakat lebih mudah memiliki akses ke Badan POM untuk mendapatkan informasi yang benar mengenai Obat dan Makanan, selain sebagai media bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan dan
pengaduan terkait pengawasan Obat dan Makanan. Diharapkan ke depan keberadaan contact center HALOBPOM 500533 dapat memberikan dampak yang positif kepada masyarakat luas. Untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan informasi, maka Contact Center HALOBPOM 500533 mempunyai beberapa jenis pelayanan antara lain melalui telepon (call), fax, email, sms, dan datang langsung. Masyarakat dapat menghubungi Badan POM pada hari kerja, Senin-Jum'at pukul 08.00 – 18.00 WIB. Di luar jam kerja, layanan informasi dan pengaduan serta layanan informasi keracunan melalui HALOBPOM 500533 dialihkan secara otomatis ke layanan telepon seluler 24 jam.
Penanggung Jawab: dr. M. Hayatie Amal, MPH Redaktur: Budi Djanu Purwanto, SH., MH Editor: Dra. Nany Bodrorini, Apt; Sandhyani ED, S.Si., Apt; Octavita Dwi Yuliani, S.Ikom; Desain Grafis: Diyan Fajar MR, S.Sos., M.I.kom; Nelly L Rachman, S.Sos; Sekretariat: Dra. Sri Mulyani, Apt; Kurnia Sari, S.Ikom; Yanuar Rahman, S.Ikom; Ristanti Kuntarsih, A.Md; Dewi Nopitasari, S.Farm., Apt; Benny Robin.
Alamat Redaksi: Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Badan POM RI Jl. Percetakan Negara No.23 Jakarta Pusat Telp. 021-4263333,4240231 Fax. 021-4209221
[email protected]
B E R I T A F O T O
Wakil Presiden RI bersama dengan Wakil Menteri Kesehatan dan Kepala BPOM membuka acara Gebyar Aksi Nasional Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS). (8/2)
Peluncuran E-Registrasi ulang Obat Tradisional & Suplemen Kesehatan. (5/2)
Pisah Sambut Kepala Badan POM di Kementerian Kesehatan. (7/1)
Penyematan Pin Purnabakti (7/2)
Wapres mengunjungi Mobil lab keliling Badan POM dalam acara PJAS Expo 2014. (8/2) Outlook for Functional Food Ingredients, IPB International Convention Center (6/2)
Pengunjung dan peserta Raker Mengunjungi stand Badan POM dalam acara Rakerkesnas BKKBN. (12/2)
Kunjungan mahasiswa UGM (21/1)
