Seharusnya Anggota DPRD Mampu Mewakili Rakyat PEMANTAU : Eka Pratiwi Laskar
A. Pertemuan Ormas Islam Se-Makassar Melihat kondisi yang terjadi di DPRD kota Makassar di jalan A. Pettarani, kurang lebih 2 bulan saya memantau, banyak hal yang terjadi dalam perjalanan pemantauan saya. Pada awal pemantauan saya tepat pada tanggal 02 Oktober 2013, ini merupakan pengalaman yang pertama saya dalam mengikuti pertemuan ORMAS Islam se-Makassar di ruang Aspirasi DPRD Kota Makassar terkait dengan RANPERDA MIRAS yang dilakukan anggota dewan DPRD kota makassar meng-Copy Paste RANPERDA MIRAS Bandung. Sungguh sangat disayangkan, anggota dewan yang sangat terhormat di mata rakyat, yang dilakukan hanyalah copy paste yang hanya bisa menghabiskan anggaran yang cukup besar dan copy paste ranperda tersebut hasilnya sangat mengecewakan bagi seluruh rakyat. Saat pertemuan Ormas Islam se-makassar sedang dimulai, bapak Rauf Rahman SH dari Fraksi PAN yang membuka rapat, dan di dampingi 1 orang dari Fraksi PPP (H. Busranuddin BT,SE), dan 1 orang dari Fraksi Golkar (Yusuf Gunco,SH,MH). Saat berlangsung ada perdebatan antara anggota dewan dan Ormas se-makassar. Setelah Ormas se-makassar mengeluarkan aspirasinya dan dijawab oleh anggota dewan bapak Yusuf Gunco, SH, MH
dari Partai Golkar, dan H. Busranuddin BT, SE dari PPP. Setelah selesai
memaparkan jawaban yang di inginka ormas se-makassar , bapak Rauf Rahman SH dari Fraksi PAN menutup rapat pertemuan ormas se-makassar tepat pada pukul 12.12 wita. Selesainya rapat pertemuan antara anggota dewan dan ormas se-makassar, Bapak Yusuf Gunco, SH, MH selaku salah satu anggota dewan dari fraksi Partai Golkar kemudian membagikan Draft Ranperda miras kepada perwakilan Ormas Islam se-makassar diantaranya dari KPPSI Makassar, FUI Sulsel, FPI Makassar, DPD WI Makassar, Hidayatullah Makassar, HTI Makassar, Pemuda KPPSI Sulsel, Ranting Muhammadiyah Bontoala dan perwakilan KOPEL Indonesia yaitu saya sendiri yang meminta langsung draf dari ranperda tersebut. Setelah saya mendapatkan draf ranperda miras yang di copas dari bandung tersebut, saya membaca bersama teman-teman dan melihat ternyata belum ada perubahan yang dilakukan anggota dewan dalam ranperda miras.
Dalam Pertemuan Ormas Islam se-makassar ini, saya melihat anggota dewan yang bernama Yusuf Gunco atau biasa dikenal dengan nama YUGO merokok dalam ruanagan rapat, apakah ini tidak melanggar aturan ? sangat di sayangkan sekali, anggota dewan yang terhormat berwenang sebagai wakil rakyat tetapi tingkah laku tidak mencerminkan seperti wakil rakyat. Seharusnya anggota dewan mampu mewakili rakyat, memperjuangkan hak rakyat yang sesungguhnya bukan malah asal nama saja sebagai anggota dewan yang terhormat tapi bisa mewujudkan harapan rakyat. Adapun gambar suasasana pertemuan anggota dewan dan ormas islam se-kota Makassar sebagai beriku : 1. Gambar anggota Dewan DPRD kota Makassar yang hadir dalam pertemuan aspirasi ormas islam se-makassar.
2. Gambar suasana pertemuan ORMAS Islam Se kota Makassar dalam perdebatan Copas Ranperda Miras.
3. Gambar Ketua FPI Dewan pimpinan wilayah Makassar,yang sedang memaparkan terkait dengan Ranprda Miras copy paste.
B. Pemantauan Di Komisi A DPRD Kota Makassar Pada tanggal 03 Oktober 2013, Kami terbagi atas 3 kelompok dan saya di kelompok DPRD Kota Makassar berjumlah 5 orang. Setelah itu, kami di ajak oleh kakak Dasink ke DPRD kota Makassar tepat pukul 09.03 wita, untuk mengetahui dan mengenal ruanganruangan rapat yang ada di DPRD Kota Makassar. Kami di suruh masuk ke dalam ruangan pak sekwan, dan kami berlima diperkenalkan dengan bapak sekwan DPRD Kota Makassar. Terlihat dengan ramah, baik bapak sekwan yang bertingkah sangat baik di depan kakak dassink dan kami semua. Pada saat kakak dassink selesai mengenalkan kita dengan ruangan yang ada di DPRD Kota Makassar, kakak dassink pergi dan meninggalkan kita. Sekitar 5 menit lagi ada beberapa anggota dewan beserta staf yang di komisi A, mengatakan Ade’ dari mana ? dan kami sayapun menjawab saya dari Kopel. Sudah ada surat izin memantaunya di Humas ? sayapun menjawab, belum ada tapi kami sudah minta izin di bagian piket sebelum kami ditugaskan untuk memantau. Lalu ada anggota dewan lagi yang mengatakan ade’ mahasiswa yah ? kenapa KKP mesti singgah di Kopel dulu ? kenapa tidak langsung saja ke DPRD untuk KKP ? saya menjawab, kami memang mahasiswa, tapi kami tidak sedang BerKKP di Kopel, dan Kami adalah relawan di kopel. Lalu Bapak sekwan pun berkata di depan staf dan anggota dewan, Dia itu Cuma KKP dikopel, dia mahasiswa (berbicara dengan wajah yang angkuhnya), baru-baru ini saya bicara dengan seniornya. Sayapun dan teman-teman merasa marah, jengkel karena kami dipojokkan dan selalu di sindir-sindir dengan kata “Ohh.. Kopel Tawwa (dengan wajah yang mengejek)”. Tapi kami
berlima Andi Ari Akbar, Eka Pratiwi Laskar (saya sendiri), sry Ramadhani, Gusluddin, dan Misbahuddin tetap sabar menghadapi beberapa anggota dewan dan staf yang sangat sinis. Setelah itu kami masuk ke perpustakaan untuk menuggu rapat di Komisi A tepat pada pukul 11.00 wita. Tetapi pada kenyataannya rapat dimulai pukul 11.49 wita, dan sudah lewat jadwal rapat kurang lebih 2 jam. Setelah rapat sedang berlangsung dari 11 anggota komisi A, hanya 3 orang yang hadir dalam rapat tersebut. Itupun saya meminta absen ke stafnya tetapi tidak diberikan jadi saya hanya mengikuti rapat dan melihat ada berapa hadir anggota dewan yang ada dikomisi A.
C. Rapat Banggar DPRD Kota Makassar Pada tanggal 11 Oktober 2013, saya melihat dalam suasana rapat Banggar DPRD kota Makassar ada beberapa anggota dewan tidak mengikuti rapat Banggar, dan SKPD yang hadir sudah banyak yang hadir tetapi mengapa anggota dewan yang malah kurang menghadiri rapat Banggar. Dari 25 anggota rapat Banggar, hanya 10 orang anggota dewan yang hadir dalam rapat banggar tidak mencapai 50% yang hadir. Ini merupakan tidak korum dalam rapat, yang saya ketahui, rapat bisa dibuka setelah ½ dari jumlah anggota dewan Banggar yang harus hadir. Adapun nama Anggota Dewan DPRD Kota Makassar yang hadir yaitu HAIDAR MAJID, S.sos dari Fraksi Demokrat, Drs. SAMSU NIANG, M.Pd dari Fraksi PDK, YUSUF GUNCO, SH, MH dari Fraksi Golkar, RAFIUDDIN KASUDE, SE dari Fraksi Golkar, Ir.HAERUDDIN HAFIED dari Fraksi Demokrat, Ir.SOEWARNO SUDIRMAN dari Fraksi Demokrat, H.HASANUDDIN LEO,SE, M.Si, AK dari Fraksi PDK, Hj.SRI RAHMI, S.A.P, M.Adm, K.P dari Fraksi PKS, SHINTA MASHITA MOLINA, A.Md dari Fraksi Persatuan Nurani, HAMZAH DORAHARING, SE, AK, M.Si dari Fraksi Persatuan Nurani. Rapat pun berlangsung, dan yang saya melihat lagi-lagi ada beberapa anggota dewan yang melanggar dengan bermain handphone, merokok, dan membuat forum dalam forum. Ini merupakan pelanggaran etik yang tidak seharusnya dilakukan oleh anggota dewan yang sangat dihormati oleh rakyat. Adapun Gampar yang sempat kami ambil dalam Rapat Banggar DPRD Kota Makassar sebagai berikut :
1. Salah satu anggota DPRD Kota Makassar dalam Rapat Banggar sedang bermain handphone atas nama Haedar Majid dari Fraksi Demokrat.
2. Salah satu anggota DPRD Kota Makassar dalam Rapat Banggar sedang Main Handphone p atas nama SINTA MASHITA MOLINA, A. Md dari Fraksi Persatuan Nurani.
3. Salah satu anggota DPRD Makassar dalam Rapat Banggar sedang Main Hp atas nama H. Bahar Mahmud dari Fraksi Makassar Bersatu.
4. Salah satu anggota DPRD Makassar dalam Rapat Banggar sedang merokok atas nama Haedar Majid dari Fraksi Demokrat.
D. Pemantauan Rapat Paripurna DPRD Kota Makassar Pada tanggal 21 Oktober 2013 tepat pukul 10.00 wita, yang saya lihat dari rapat paripurna DPRD Kota Makassar, molor waktu dan rapat dimulai pada pukul 10.35 wita. Rapat dibuka oleh bapak Ir. Farouk M. Betta, MM dari fraksi Golkar selaku pimpinan rapat, yang didampingi oleh Bapak Haidar Majid, S.Sos, dari fraksi Partai Demokrat dan mewakili Walikota Makassar dalam hal ini diwakili oleh Wakil Walikota Makassar Bapak Drs.H.Supomo Guntur, MM. Pada saat rapat berlangsung, rapat Paripurna ini membahas tentang Pandangan FraksiFraksi DPRD Kota Makassar Terhadap Ranperda Perubahan APBD T.A 2013. Setelah rapat di buka oleh Bapak Ir. Farouk M. Betta, MM dari fraksi Golkar. Saya memperhatikan para anggota dewan yang hadir, ternyata masih banyak lagi anggota dewan yang selalu membuat pelanggaran. Dan dalam rapat paripurna ternyata hanya membacakan naskah-naskah lalu selesai. Tapi itu merupakan suatu pengalaman pertama saya dalam mengikuti rapat paripurna di DPRD Kota Makassar. Adapun Gambar yang saya tampilkan merupakan suasana dan pelanggaran dalam rapat Paripurna DPRD Kota Makassar.
1. Salah satu anggota DPRD Kota Makassar atas nama Yusuf Gunco dari Fraksi Golkar “Bermain” HandPhone Dalam forum.
2. Salah satu anggota DPRD Makassar atas nama Hamzah Dorahing dari Fraksi Persatuan Nurani “Bermain” HandPhone dalam forum.
3. Salah satu anggota DPRD Kota Makassar atas nama Busranuddin BT dari Fraksi PAN “Bermain” HandPhone dalam forum.
4. Salah satu anggota DPRD Makassar atas nama Sry Rahmi, M. Si dari Fraksi PKS “Bermain” HandPhone Dalam forum.
5. Salah satu anggota DPRD Makassar atas nama Erik Horas dari Fraksi Makassar Bersatu “Berman” HP. Dalam forum.
E. Pemantauan Komisi D DPRD Kota Makassar Saya bertugas di komisi D bersama teman saya Sri Ramadhani. Dan Pada tanggal 29 Oktober 2013 pukul 10.00 wita ada rapat di komisi D. Pada saat itu, saya merasa resah karena teman saya tidak di izinkan masuk ke ruangan komisi D, hanya saya saja yang masuk mengikuti rapat tersebut. saya mengikuti rapat pembahasan APBD perubahan tahun 2013, Rapat di buka oleh Ir. Soewarno Sudirman selaku pimpinan rapat sekaligus ketua dari Komisi D dari fraksi FPD pada pukul 10.32 wita. Pada rapat berlangsung hanya 8 orang anggota dewan komisi D yang hadir, yaitu atas nama Ir. Soewarno sudirman dari partai demokrat, Dra. Hj. Erna Amin dari Fraksi PDK, Dr. HM. Rudhy Syahruddin , SH,MBA, MH dari Partai
Golkar, A. Endre Cecep M. Lantara, SE.Ak dari Partai Demokrat , H. Muh. Iqbal,Lc dari Partai PKS , Drs. Rahman SE, M.si dari Partai Makassar Bersatu, Ir. Stefanus swardi hiong dari Partai Makassar Bersatu, dan Muh. Amin dari Partai Makassar Bersatu. Dan ada 7 orang SKPD yang sempat hadir dalam rapat Komisi D atas nama M. Giffing Lontara dari (Badan Narkotika kota) ,Abd. Latief dari (BNK), Muh Nursham dari (BNK), Muh. Run dari (BNK), Hj. Nadjmah Emma dari (Pemberdayaan Perempuan), Fadliah Novrianti dari (PPR), Nurhamni Hasan SH, MH dari (Pemberdayaan perempuan). Berlangsungnya rapat dikomisi D, saya melihat anggota dewan yang sempat hadir dalam rapat aktif semua dalam forum. Semua mengeluarkan pendapat, solusi dan sebagainya untuk SKPD dalam melaporkan hasil kegiatannya. Pada tanggal 31 Oktober 2013 pukul 10.00 wita, saya bertugas lagi dikomisi D, dan lagi-lagi saya sendiri yang memantau dalam ruangan rapat. Rapat dimulai pukul 10.20 wita tidak sesuai lagi dengan jadwal yang seharusnya di mulai pukul 10.00 wita. Dan Rapat di buka oleh Ir. Soewarno Sudirman dari fraksi FPD selaku ketua di Komisi D. dari 11 Anggota Komisi D, hanya 5 orang yang hadir dalam rapat yaitu Ir. Soewarno sudirman dari (partai demokrat ), Dr. HM. Rudhy Syahruddin , SH,MBA, MH dari (Partai Golkar), A. Endre Cecep M. Lantara, SE.Ak dari (Partai Demokrat) , Drs. Rahman SE, M.si dari (Partai Makassar Bersatu),dan Ir. Stefanus swardi hiong dari (Partai Makassar Bersatu). dan di hadirkan SKPD Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) berjumlah 5 orang. Rapat dibuka oleh Bapak Ir. Soewarno Sudirman dari fraksi Partai Demokrat Selaku ketua pimpinan rapat , pada pukul 10.20 wita tidak sesuai dalam undangan yang seharusnya dimulai pada pukul 10.00 wita. Dan yang hadir anggota komisi D hanya 5 orang,Namun satu anggota dewan yang bernama Ir.Stefanus Suardi Hiong terlambat hadirdalam mengikuti rapat tersebut.Beliau hadir setelah rapat di tutup. Dalam hal ini pimpinan rapat membahas masalah APBD
Perubahan T.H 2013 dalam Perda Perlindungan Social dan Kesejahteraan Rakyat ( Raskin dan Peran PKK) . Kata Bapak Ir. Soewarni Sudirman ini merupakan SKPD yang termiskin.
Karena anggaran yang digunakan tidak signifikan untuk dijalankan di masyarakat. Dan dalam rapat itupun bapak Ir. Stefanus Swardi Hiong terlambat mengikuti rapat, beliau datang pada saat rapat sudah ditutup. Melihat dari kehadiran anggota komisi D yang tidak mencapai ½ dari jumlah anggota dewan komisi D, ini merupakan pelanggaran lagi buat beberapa anggota Komisi D yang tidak mengikuti rapat. Wewenang sebagai anggota dewan yang harus dijalankan, malah kenyataannya hanya 5 orang yang hadir dari 11 orang anggota Komisi D.
