BUPATI SUMENEP KEPUTUSAN BUPATI SUMENEP NOMOR : 188/11/KEP/435.013/2009 TENTANG PANITIA PENYELENGGARA UJIAN AKHIR SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (UASBN) SD/MI/SDLB , UJIAN NASIONAL (UN) SMP/MTs/SMPLB DAN UJIAN SEKOLAH (UAS) SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/ SMALB DAN SMK TAHUN PELAJARAN 2008/2009 BUPATI SUMENEP Menimbang
:
bahwa dalam rangka kelancaran dan tertib penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) SD/MI/SDLB, Ujian Nasional (UN) SMP/MTs/SMPLB dan Ujian Sekolah (UAS) SD/MI/SDLB, SMP/MTS/SMPLB,SMA/MA/SMALB dan SMK Tahun Pelajaran 2008/ 2009, perlu menetapkan Pembentukan Panitia Penyelenggara Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) SD/MI/SDLB, Ujian Nasional (UN) SMP/MTs/SMPLB dan Ujian Sekolah (UAS) SD/MI/SDLB, SMP/MTsSMPLB,SMA/MA/SMALB dan SMK Tahun Pelajaran 2008/ 2009 dalam Keputusan Bupati Sumenep.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301). 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389). 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844). 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438). 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41). 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737). 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur dan Penyusunan Produk Hukum Daerah. 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menegah. 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menegah. 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 77 Tahun 2008 tentang Ujian Nasional (UN) SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB dan SMK Tahun Pelajaran 2008/2009. 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 82 Tahun 2008 tentang Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) SD/MI/SDLB Tahun Pelajaran 2008/2009. MEMUTUSKAN
Menetapkan
:
Pertama
:
Membentuk Panitia Penyelenggara Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) SD/MI/SDLB, Ujian Nasional (UN) SMP/MTS/SMPLB dan Ujian Sekolah (UAS) SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB dan SMK Tahun Pelajaran 2008/ 2009 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
Kedua
:
Menugaskan kepada Panitia Penyelanggara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, untuk melaksanakan dan menyelenggarakan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) SD/MI/SDLB, Ujian Nasional (UN) SMP/MTs/SMPLB dan Ujian Sekolah (UAS) SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB,SMA/MA/SMALB dan SMK Tahun Pelajaran 2008/ 2009, dengan berpedoman pada ketentuan peratuan perundangundangan.
Ketiga
:
Selain tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama bertugas, untuk : a. mendata dan menetapkan sekolah/madrasah penyelenggara ujian untuk SD/MI/SDLB,SMP/MTs/SMPLB,SMA/MA/SMALB dan SMK serta UAS untuk SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/ SMALB dan SMK Tahun Pelajaran 2008/2009, dengan prosedur sebagai berikut : • mendata sekolah/madrasah yang memiliki kelas/ tingkat tertinggi dan mengidentifikasi berdasarkan jenjang akreditasi serta aspek-aspek yang dipergunakan sebagai bahan pertimbangan penetapan sekolah/madrasah penyelenggara ujian; • menetapkan sekolah/madrasah penyelenggara ujian UASBN dan UN serta sekolah/madrasah yang bergabung dan dituangkan dalam Keputusan kepala Dinas Pendidikan dan disampaikan kepada sekolah/madrasah penyelenggara ujian. b. mendata dan menetapkan calon peserta UASBN dan UN untuk SD/MI/SDLB,SMP/MTS/SMPLB,SMA/MA/SMALB dan SMK; c. mengkoordinasikan, merencanakan dan mensosialisasikan pelaksanaan UASBN dan UN; d. menjaga kerahasiaan bahan penyelenggaraan UASBN dan UN; e. mendistribusikan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional dan SKL
serta POS UASBN dan UN; f. mendistribusikan bahan UASBN dan UN ke sekolah/madrasah penyelenggara ujian; g. mengumpulkan lembar jawaban UASBN serta UN dan mengirimkannya kepada Tim Pengelola Tingkat Provinsi Jawa Timur; h. mengelola data base peserta ujian UASBN serta menerbitkan Daftar Nilai Sementara (DNS) dan Daftar Nilai Tetap (DNT); i. menerima daftar hasil UASBN dan UN dari penyelenggara Tingkat Provinsi dan mengirimkannya ke sekolah/madrasah penyelenggara UASBN dan UN; j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan UASBN dan UN diwilayahnya; k. membuat laporan pelaksanaan UASBN dan UN serta menyampaikan kepada penyelenggara di Tingkat Provinsi Jawa Timur. Keempat
:
Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Sumenep.
Kelima
:
Terhadap penyelenggaraan UASBN dan UN, Kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan tingkat kewenangannya bertanggungjawab pada Lembaga Pendidikan Umum, sedangkan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sumenep bertanggung jawab pada Lembaga Pendidikan Madrasah.
Keenam
:
Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan ditunjang dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumenep masing-masing dalam Tahun Anggaran 2009.
Ketujuh
:
a. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan; b. Mengundangkan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumenep. Ditetapkan di : Sumenep pada tanggal : 18 Pebruari 2009 BUPATI SUMENEP ttd. KH. MOH. RAMDLAN SIRAJ, SE, MM.
Diundangkan di : Sumenep pada tanggal : 18 Pebruari 2009 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMENEP ttd.
H.FEN A. EFFENDY SAID, SE, MSi, MM. Pembina Utama Muda NIP. 19530424 198502 1 001 BERITA DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2009 NOMOR 11
LAMPIRAN
:
Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 188/11/KEP/435.013/2009 Tanggal : 18 Pebruari 2009
PANITIA PENYELENGGARA UJIAN AKHIR SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (UASBN) SD/MI/SDLB , UJIAN NASIONAL (UN) SMP/MTs/SMPLB DAN UJIAN SEKOLAH (UAS) SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/ SMALB DAN SMK TAHUN PELAJARAN 2008/2009 NO
KEDUDUKAN
JABATAN/NAMA/UNSUR DALAM DINAS
1
PEMBINA/PELINDUNG
Bupati Sumenep
2
PENASEHAT
Sekretaris Daerah
3
PENANGGUNG JAWAB
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
4
KETUA WAKIL KETUA
Kepala Dinas Pendidikan Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Sumenep
5
SEKRETARIS
Sekretaris Dinas Pendidikan
6
KOORDINATOR DIKMEN
Kepala Bidang Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan
KOORDINATOR DIKDAS
Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan
7
BENDAHARA
ZAENAL ARIFIN, S.Sos.MSi – Unsur Dinas Pendidikan
8
ANGGOTA
• • • • • •
• •
Kepala Seksi Kurikulum TK/SD pada Dinas Pendidikan Kepala Seksi Kurikulum SMP/SMA/SMK pada Dinas Pendidikan Kepala Seksi Mapenda pada Kantor Departemen Agama Kab. Sumenep Koordinator Pengawas Dikmen pada Dinas Pendidikan Pengawas MTs/MA pada Kantor Departemen Agama Kab. Sumenep Unsur Dinas Pendidikan : Drs. IMAM MASHURI SYAIFUL BAHRI, SH H.MOH.ISRA’IE, SE ABDULLAH Drs. TAUFIK YUSPISON Unsur Dewan Pendidikan Sumenep HIDAYAT ADIYANTO, SH, MSi Unsur Perguruan Tinggi
BUPATI SUMENEP ttd. KH. MOH. RAMDLAN SIRAJ, SE, MM.
