BAB III KONTRAK / PERJANJIAN DALAM HUKUM BISNIS A. Tujuan Instruksional Umum ( TIU ) Memberikan penjelasan tentang pengertian perikatan dan perbedaan antara perikatan dengan perjanjian, pengertian kontrak / perjanjian dalam kegiatan bisnis dan unsur-unsur muatan kontrak bisnis, Asas-asas dan syarat-syarat umum dalam melakukan kontrak / perjanjian, akibat hukum suatu kontrak , technik penyusunan / merancang kontrak bisnis dan beberapa contoh kontrak bisnis yang terdapat dalam lampiran serta sebagai bahan kajian dan penambahan wawasan untuk bahan perbandingan dicantumkan pengertian, asas-asas, perangkat, macam-macam, dan berakhirnya kontrak/akad menurut syariah / hukum Islam yang disajikan dalam bentuk lampiran artikel B. Tujuan Instruksional Khusus ( TIK ). 1. Mahasiwa/ i mampu pengertian perikatan dan membedakan antara pengertian perikatan dengan perjanjian/ kontrak serta pengertian kontrak dalam kegiatan bisnis. 2. Mahasiswa / i mampu menjelaskan asas-asas, syarat-syarat umum dalam melakukan kontrak / perjanjian serta akibat hukum suatu kontrak dalam kegiatan bisnis. 3. Mahasiswa/ i mampu merancang dan menyusun kontrak bisnis dengan mempelajari anatomi isi kontrak bisnis dengan cara melihat beberapa contoh kontrak bisnis baik yang terdapat dalam materi kuliah dan lampiran yang terdapat dalam bab ini. 4. Mahasiswa / i mampu memahami lampiran artikel sebagai bahan perbandingan untuk penambahan wawasan mengenai pengertian, asas-asas, perangkat, macammacam kontrak/ akad menurut syariah yang disajikan dalam lampiran artikel bab ini. C. Target Pembelajaran / sasaran Belajar. 1.Mahasiwa / i mampu memahami dan menerangkan tentang : a. Pengertian perikatan dan membedakan antara pengertian perikatan dan perbedaan antara perikatan dengan perjanjian serta pengetian kontrak dalam kegiatan bisnis. b. asas-asas, syarat-syarat umum dalam melakukan kontrak dan akibat hukum dalam melakukan kontrak bisnis. 2.Mahasiwa / i mampu merancang dan menyusun suatu kontrak bisnis yang sesuai dengan kebutuhan dalam kegiatan bisnis dengan melihat beberapa contoh kontrak/perjanjian bisnis yang terdapat dalam materi kuliah dan lampiran bab ini. 3. Mahasiswa / i mempunyai bahan perbandingan untuk penambahan wawasan mengenai pengertian, asas-asas, perangkat, macam-macam kontrak/ akad menurut syariah yang disajikan dalam lampiran artikel bab ini.
B A B III. PERJANJIAN / KONTRAK DALAM HUKUM BISNIS.
1. Pengertian Perikatan Berdasarkan pasal 1233 KUH Perdata ( B.W.) perikatan bisa terjadi karena perjanjian maupun karena undang-undang. Jadi makna perikatan lebih luas dari kata perjanjian, karena perikatan bisa ada karena undang-undang dan perjanjian. Didalam perikatan yang lahir karena undang-undang asas kebebasan untuk mengadakan perjanjian tidak berlaku. Suatu perbuatan bisa menjadi perikatan karena kehendak dari undangundang. Untuk perikatan-perikatan yang lahir dari perjanjian maka pembentuk undangundang memberikan aturan-atuan yang umum, namun tidak demikian halnya dengan perikatan yang lahir karena undang-undang, pembentuk undang-undang membuat aturanaturan yang harus dipenuhi oleh para pihak untuk memenuhi kewajibannya. 2.Terjadinya Perikatan Didalam pasal 1353 KUH Perdata disebutkan : ” Perikatan-perikatan yang dilahirkan oleh undang-undang sebagai akibat perbuatan orang, dapat terjadi / terbit karena perbutan yang dibolehkan/ halal atau dari perbuatan melawan hukum ”. Bahwa untuk terjadinya perikatan diatas, undang-undang tidak mewajibkan dipenuhinya syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan untuk terjadinya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, karena perikatan itu bersumber dari undang-undang, sehingga terlepas dari kemauan para pihak. Apabila ada suatu perbuatan hukum, yang memenuhi beberapa unsur tertentu , undang-undang lalu menetapkan perbuatan hukum tersebut adalah suatu perikatan., sebagai contoh : a. Perikatan untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak,. b.Perikatan mengurusi kepentingan orang lain secara sukarela dengan tidak mendapat perintah dari pihak yang berkepentingan sehingga pihak yang diwakili dapat mengerjakan sendiri urusan itu sendiri ( Zaakwarneming / Pasal 1354 ) dan hal ini berbeda perikatan untuk memberikan kuasa yang diatur pasal 1792 KUH Perdata, dimana penerima kuasa bisa memperoleh honor dari urusan yang dikuasakan kepadanya.
34
c. Perikatan yang lahir karena perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi : ” Setiap perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan kepada pihak / orang yang melakukan kesalahan tersebut kepada pihak lainnya itu untuk memberikan ganti rugi ”. Syarat-syarat untuk menentukan suatu perbuatan melawan hukum : a. Harus ada perbuatan baik yang bersifat berbuat atau tidak berbuat. b. Perbuatan itu melawan hukum c. Ada kerugian ; d. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian e . Ada kesalahan ( schuld ). Perbuatan melawan hukum tidak hanya diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban, bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat hati-hati sebagaimana sepututnya didalam kehidupan di masyarakat, contoh : bertanggung jawab atas kerugian karena kelalaian atau tidak hati-hati (pasal 1366 KUH Perdata ), tanggung jawab terhadap perbuatan orang lain yang menjadi tanggungannya, tanggung jawab orang tua terhadap anak atau majikan kepada buruh, dan tanggung jawab pemilik hewan serta tanggung jawab pemilik gedung.(1) (1) Kompilasi hukum Perikatan, hal 97 - 106 Mariam Darus Badrulzaman Dkk, Citra aditya Bhakti, Bandung 2001.
3. Hapusnya Perikatan : Pasal 1381 KUH Perdata menyebutkan Perikatan dapat Hapus, karena : Pembayaran, penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpnan atau penitipan, pembaharuan utang, perjumpaan utang atau kompensasi, percampuran utang, pembebasan utang, musnahnya barang yang terutang, pembatalan atau berlakunya syarat batal, kadaluarsa . 4.Kontrak / perjanjian dalam kegiatan Bisnis. Sekilas, bila kta mendenangar kata kontrak, kita langsung berpikir bahwa yang dimaksudkan adalah suatu perjanjian tertulis.Kontrak adalah peristiwa dimana dua orang
35
atau lebih saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu. Para pihak yang bersepakat mengenai hal-hal yang diperjanjikan, berkewajiban untuk menanti dan melaksanakannya, sehingga perjanjian tersebut menimbulkan hubungan hukum yang menerbitkan hak dan kewajiban. Menurut Munir Fuady, banyak definisi tentang kontrak telah diberikan, dan masingmasing bergantung kepada bagian-bagian mana dari kontrak tersebut yang dianggap penting, dan bagian tersebutlah yang ditonjolkan dalam definisi tersebut.(2) 2.Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern, Chitra Aditya Bahkti, Bandung, Hal 9
4. Perjanjian/konrak dalam kegiatan Bisnis. 4.Pengertian perjanjian / Definisi Kontrak Ada beberapa definisi kontrak yang bisa dijadikan acuan, yakni sebagai berikut a). Pasal 1331 KUH Perdata : ” Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya dengan satu orang atau lebih ” b)Prof. Soebekti :” Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu aling berjanji untuk melaksankan suatu hal ”. c)Black Henry Campbell : ” Kontrak adalah suatu kesepakatan yang diperjanjikan / Promissory agreement ) diantara dua orang atau lebih pihak yang dapat menimbulkan, memodifikasi, atau menghilangkan hubungan hukum ”. d)Steven H.Gifis : ” kontrak adalah serangkaian perjanjian dimana hkum memberikan ganti rugi terhadap wanprestasi terhadap pelanggaran pelakanaan kontrak dan pelakanaan kontrak adalah suatu tugas harus dilaksanakan oleh para pihak ”. Dari uraian atau definisi tersebut dapat dikemukakan bahwa kontrak memuat unsur-unsur sebagai berikut : 1. Kontrak merupakan media atau piranti yang dapat menunjukkan, apakah suatu perjanjian dibuat sesuai dengan syarat-syarat sahnya perjanjian. 2. Kontrak tersebut sengaja dibuat secara tertulis untuk dapat saling memantau diantara para pihak, apakah prestasi telah dijalankan atau bahkan telah terjadi wanprestasi / ingkar janji. 3. Kontrak itu sengaja dibuat sebagai suatu alat bukti bagi mereka yang berkepentingan, sehingga apabila ada pihak yang dirugikan telah memiliki alat bukti untuk mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pihak lainnya; 36
4. .untuk mengetahui syarat-syarat berlakunya kontrak tersebut. 5. untuk mengetahui cara-cara yang dipilih untuk menyelesaikan perselisihan dan pilihan domisili hukum yang dipilih bila perselisihan terjadi antara para pihak; B. Asas-asas dalam hukum kontrak. Menurut pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata menyatakan : ” Bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya ”. Dari bunyi pasal tersebut sangat jelas terkandung asas-asas kontrak sebagai berikut : 1). Konsensus / sepakat , artinya perjanjian itu telah terjadi jika telah ada konsensus / sepakat antara pihak-pihak yang mengadakan kontrak. 2). Kebebasan berkontrak, artinya seseorang bebas untuk mengadakan perjanjian, bebas mengenai apa yang diperjanjikan, bebas mengenai bentuk kontraknya. Asas kebebasan berkontrak ini juga meliputi : Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian; Kebebasan untuk menentukan atau memilih causa / isi dari perjanjian yang akan dibuatnya; kebebasan untuk menentukan obyek perjanjian; kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian. 3). Pacta sunt servanda, artinya kontrak itu merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya ( mengikat dan memaksa ). 4). Asas kepercayaan, artinya kontrak harus dilandasi oleh i’tikad baik para pihak sehingga tidak unsur manipulasi dalam melakukan kontrak.( pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata menyatakan : ” perjanjian harus dilaksanakan dengan i’tikad baik ” 5). Asas persamaan hak dan keseimbangan dalam kewajiban 6). Asas moral dan kepatutan 7. Asas kebiasaan dan kepastian hukum. C. Syarat sahnya suatu kontrak. Menurut pasal 1320 KUH Perdata, kontrak adalah sah bila memenuhi syaratsyarat sebagai berikut : 1. Sepakat para pihak untuk mengikatkan dirinya; 2. Cakap untuk membuat suatu perikatan;
37
3. suatu hal tertentu; dan 4. suatu sebab yang halal.(3) 3) Hananudin Rahman, Legal Drafting, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000, hal 4-5.
1. Syarat subyektif. Syarat pertama dan kedua adalah mengenai subyeknya / para pihak yang mengadakan kontrak, maka disebut syarat subyektif, karena jika syarat subyektif tidak terpenuhi maka perjanjian itu dapat dimintakan pembatalannya. a). Sepakat para pihak untuk mengikat diri . Dengan diperlukannya kata ” sepakat ”, maka berarti kedua pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak dan tidak mendapat suatu tekanan yang mengakibatkan adanya ” cacat ” bagi perujudan kehendak tersebut. Sehubungan dengan syarat kesepakatan tersebut, KUH Perdata mencantumkan beberapa hal yang merupakan faktor yang dapat menimbulkan cacat pada kesepakatan tersebut, sebagaimana disebutkan dalam pasal 1321 KUH Perdata, yang berbunyi sebagai berikut : ” Tidak ada sepakat yang sah, apabila kesepakatan itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan cara paksaan atau penipuan ”. Undang –undang juga mengatur kategori kekhilafan, yakni : kekhilafan pada orangnya ( error in Persona ) contoh : perjanjian / kontrak untuk menampilkan biduan terkenal, ternyata yang tampil bukan biduan tersebut hanya namanya saja yang sama.; dan kekhilafan pada hakekat barangnya / error in substantia ,Contoh seseorang yang bermaksud membeli lukisan asuki Abdullah ternyata lukisan tersebut yang dibelinya adalah tiruan dari lukisan Basuki Abdullah. Yang dimaksud dengan paksaan ialah kekerasan jasmani atau ancaman ( akan membuka rahasia ) yang mengakibatkan ketakutan kepada seseorang, sehingga ia terpaksa membuat perjanjian / kontrak tersebut, sebagaimana disebutkan dalam pasal 1324 KUH Perdata yang berbunyi : ” Paksaan dianggap terjadi, apabila perbuatan itu sedemikian rupa hingga dapat menimbulkan ketakutan seorang yang berpikiran sehat, dan apabila perbuatan itu akan menimbulkan ketakutan pada orang tersebut, bahwa dirinya atau kekayaannya terancam dengan suatu kerugian yang terang dan nyata ”. ” Dalam hal mempertimbangkan adanya pemaksaan harus diperhatikan usia, kelamin dan kedudukan orang-orang yang bersangkutan ”.
38
Pasal 1328 KUH Perdata memberikan pengertian penipuan yang mengakibatkan cacatnya kesepakatan dalam kontrak, yakni : ” Penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan suatu perjanjian, yang dilakukan sedemikian rupa oleh salah satu pihak dan pihak yang merasa ditipu harus dapat membuktikan bukan dengan dasar persangkaan semata ”. b). Cakap untuk melakukan perjanjian. Yang kedua dari syarat subyektif adalah ” Cakap ”
untuk melakukan Perbuatan
hukum karena menyangkut jati diri para pihak yang mengadakan kontrak Pasal 1330 KUH Perdata mengatur hal tersebut, yakni : ” orang-orang / pihak yang dianggap tidak cakap membuat persetujuan/ perjanjian / kontrak adalah sebagai berikut : Orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh dibawah pengampuan dan orang-orang perempuan yang ditetapkan oleh undang-undang yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya melarang membuat persetujuan-persetujuan tertentu ”. Orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum berusia 21 tahun, atau beum pernah melakukan perkawinan.”. Menurut pasal 433 KUH Perdata, orang-orang yang diletakkan dibawah pengampuan adalah : ” setiap orang dewasa yang berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap / pemarah / pemabuk dan pemboros ” Dalam hal ini pembentuk undang-undang menganggap bahwa yang bersangkutan tidak menyadari tanggung jawabnya, oleh karena diangap tidak cakap untuk mengadakan perjanjian/ kontrak. Perjanjian yang dilakukan oleh orang yang belum dewasa dan yang diletakkan dibawah pengampuan dapat mengadakan perjanjian / kontrak, jika dilaksanakan oleh orang yang mewakilinya / yang mengurusnya atau walinya.(4) 4. op.cit, kompilasi hukum perikatan hal 75 – 78
2. Syarat Obyektif. a). Suatu hal tertentu. Suatu perjanjian harus mempunyai obyek tertentu ( suatu hal tertentu ) yang berkenaan dengan pokok adanya kontrak / perjanjian. Suatu perjanjian harus mempunyai pokok ( obyek ) suatu barang yang paling tidak dapat ditentukan jenisnya, sedangkan mengenai jumlahnya dapat tidak ditentukan pada saat dibuat perjanjian asalkan nanti
39
dapat dihitung atau ditentukan jumlahnya ( pasal 1333 KUH Perdata ). Bila dilihat dari bahasa Belandanya, maka terjemahan kata ” zaak ” yakni barang dapat diartikan sebagai : 1. Benda ( barang ) ; 2. Usaha ( perusahaan ); 3. Sengketa / perkara ; 4. pokok persoalan ; 5. sesuatu yang diharuskan . Kalau dihubungan dengan pasal 1320 KUH Perdata yang menyatakan salah satu syarat kontrak adalah ” hal ” yang tertentu dan kata ” hal ” ini berasal dari bahaa Belanda ondewerp yang dapat juga diartikan pokok pembicaraan atau pokok persoalan, maka zaak lebih tepat bila diterjemahkan sebagai pokok persoalan.(5) 5.Hasanudin Rahman, Legal Drafting : seri keteramplan Mahasiswa Fakultas Hukum Dalam meancang kontrak,Citra Aditya bakti, Bandung, 2000 hal 7 .
Suatu perjanjian / kontrak memang seharusnya berisi pokok / obyek yang tertentu agar dapat dilaksanakan , maka jika tidak obyek dari suatu perjanjian atau obyek itu merupakan sesuatu yang dilarang oleh undang-undang, kesusialan dan ketertiban umum, maka perjanjian itu batal demi hukum ( jadi jika syarat obyektif no. 3 dan 4 dari pasal 1320 KUH Perdata tidak terpenuhi, maka perjanjian itu secara otomatis batal demi hukum ). b). Suatu sebab yang halal. Untuk suatu sebab yang halal ada beberapa pasal yang mengatur syarat tersebut dalam suatu kontrak , yakni : 1. Pasal 1335 KUH Perdata yang berbunyi : ”suatu persetujuan / perjanian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan hukum ”. 2. Pasal 1336 KUH Perdata : ” jika tidak dinyatakan suatu sebab, tetapi ada sesuatu sebab yang halal, ataupun jika ada sebab lain yang dapat dinyatakan, perjanjian demikian adalah sah ” Pasal 1336 dilihat maksudnya membingungkan, karena pertama dikatakan : ” tidak dinyatakan sesuatu sebab, kalima t ini menjelaskan tentang perjanjian tanpa suatu sebab. Lalu, kata-kata selanjutnya menyebutkan : ...” tetapi ada sebab yang halal .” sehingga semestinya dapat diterjemahkan perjanjian tidak ada sebab tetapi ada sesuatu yang halal ( diperbolehkan ). Jadi pasal 1336 KUH Perdata ini menjadi dasar bagi perjanjian tanpa sebab menjadi suatu kontrak / perjanjian yang sah asalkan ada sesuatu
40
yang halal ( diperbolehkan ). Dan ini dikuatkan jika merujuk kepada yurisprudensi maksud kata ” causa ” ( inggris ) atau Orzaak ( Belanda ) yang terdapat dalam pasal 1336 KUH Perdata tersebut adalah ” isi atau maksud dari perjanjian ”. 3. Pasal 1337 KUH Perdata yang berbunyi : ” suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan ( norma susila yang baik ) atau ketertiban umum ”. D. Akibat Hukum suatu kontrak. Akibat hukum suatu kontrak pada dasarnya lahir dari adanya hubungan hukum dari suatu perikatan, yaitu dalam bentuk hak dan kewajiban. Pemenuhan hak dan kewajiban inilah merupakan salah satu bentuk dari pada adanya suatu kontrak. Kemudian, hak dan kewajiban ini tidak lain adalah hubungan timbal balik dari pada para pihak, maksudnya kewajiban di pihak pertama merupakan hak bagi pihak kedua, begitu pun sebaliknya, kewajiban di pihak kedua merupakan hak bagi pihak pertama. Jadi dengan demikian akibat hukum disini tidak lain adalah pelaksanaan dari pada kontrak itu sendiri. Untuk melaksanakan suatu perjanjian, lebih dahulu harus ditetapkan secara tegadan cermat apa saja isi perjanjian tesebut, atau dengan kata lain, apa saja hak dan kewajiban masing-masing pihak . Terkadang orang mengadakan perjanjian dengan tidak mengatur atau menetapkan secara teliti hak dan kewajiban mereka. Mereka hanya menetapkan hal-hal yang pokok dan penting saja, lupa hal-hal yang menjadi turunan dari hak dan kewajiban tersebut, sebagai contoh dalam jual beli hanya ditetapkan tentang barang mana yang dibeli, jenisnya, jumlahnya, harganya, namun tidak menetapkan tentang tempat penyerahan barang, biaya pengantaran, tempat dan waktu pembayaran, bagaimana kalau barang musnah di perjalanan dan sebagainya. Menurut pasal 1339 KUH Perdata, suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang tegas dinyatakan dalam perjanjian, tetapi untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan ( diwajibkan ) oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang. Dengan demikian setiap perjanjian diperlengkapi dengan aturan-aturan yang terdapat dalam undang-undang, dalam adat kebiasaan ( di suatu tempat dan kalangan tertentu ), sedangkan kewajiban-kewajiban yang diharuskan dalam kepatutan harus juga
41
diindahkan, jadi tiga sumber norma sebagaimana disebut diatas merupakan sesuatu yang penting diperhatikan para pihak dalam mengadakan suatu perjanjian. Salah satu sendi penting yang juga harus ada dalam suatu kontrak / perjanjian adalah i’tikad baik yang merupakan anasir subyektif dari pihak yang mengadakan perjanjian, yang maksudnya pelaksanaan perjanjian harus mengindahkan norma kepatutan dan kesusilaan, jadi ada ukuran-ukuran obyektif untuk menilai pelaksanaan perjanjian yakni harus berjalan diatas rel yang benar. Hakim diberi kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan suatu perjanjian, jangan sampai pelaksnaan kontrak / perjanjian melanggar kepatutan atau keadilan. Ini berarti hakim berkuasa untuk menyimpang dari isi perjanjian menurut isinya akan bertentangan dengan i’tikad baik yang berlandaskan kepada perasaan keadilan bagi para pihak dan nilai keadilan yang hidup di masyarakat E. Identifikasi pemahaman dan Technik penyusunan kontrak . 1. Identifikasi pemahaman kontrak Seseorang yang bermaksud menyusun suatu kontrak, wajib memenuhi sejumlah syarat pendahuluan, yang dapat dijabarkan sebagai katalog yang disertai akan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut : 1.A. Pemahaman akan latar belakang transaksi. setiap kontrak sebenarnya merupakan pencerminan maksud dari pihak untuk mewujudkan sesuatu tujuan yang dirumuskan dalam entuk kontrak, pemahaman akan latar belakang transaksi sangat penting, terutama untuk menetapkan judul suatu kontrak yang mencerminkan esensi ketentuan-ketentuan dari kontrak yang bersangkutan. Pemahaman akan latar belakang transaksi tidak saja menuntut pengetahuan yuridis, melainkan juga wawasan di bidang lainnya, khususnya tentang bidang transaksi yang dilakukan dalam kontrak. Kurangnya kemampuan, pengetahuan dan wawasan yang diperlukan di dalam diri seorang penyusun kontrak dalam banyak keadaan dapat mengakibatkan kerugiankerugian besar. Misalnya, perlu dibedakan dari depan, manakala yang dibutuhkan kerjasama operasi bukan konsorsium, atau sebaliknya. Jadi jangan sampai terjadi suatu ” kontrak jual beli ” dengan cicilan , ternyata berisi ketentuan-ketentuan kontrak ” sewa menyewa ” ( dengan opsi hak pertama untuk membeli bagi si penerima sewa ) karena
42
diantara dua kontrak tesebut selain tedapat persamaan namun banyak juga perbedaannya. Disamping itu kadang-kadang ditemukan kontrak-kontrak yang diberi judul ” surat perjanjian ”, atau ” perjanjian ” atau ” kontrak ” yang seringkali isinya tidak terlalu jelas sehingga mengandung potensi kerugian bagi para pihak yang terikat pada perjanjian. 1.B. Mengenali dan memahami para pihak . Seseorang yang hendak melakukan transaksi, pastilah hendak mendapatkan pengetahuan yang cermat tentang mitra transaksinya.dengan baik, baik asal usulnya maupun reputasi bisnisnya. Jika kita selesai dengan ” proses identifikasi ”, maka kita beranjak kepada apa usaha yang dimilikinya ?, seberapa besar kemampuan modalnya, seberapa pangsa pasar yang dikuasainya ?, seberapa besar pengalaman atau kairernya dalam usaha tersebut ?. Setelah mengetahui dengan baik. Maka para pihak bisa melanjutkan kerjasama. 1.C. Mengenal dan memahami obyek transaksi. Pertanyaan berikut sudah mulai lebih memfokuskan diri pada esensi dari transaski
yang
hendak
dirumuskan,
bisnis
apakah
gerangan
yang
akan
dijalankanbersama-sama?, prosedur kerja yang harus dilalui ?, bagaimana cara kerja unsur-unsurnya ?. dan tingkat probabilitas / kemungkinan sukses dari bisnis yang dilakukan. Karena setiap bisnis / transaksi mempunyai unsur-unsur atau segi-segi yang berbeda, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban yang berbeda dalam pembuatan kontrak. 1.D. Merumuskan pokok-pokok kontrak. Untuk menyusun suatu kontrak, dimulai dengan langkah dengan bertanya : manakah pesan dari pihak yang menonjol ?, karena pesan yang menonjol itu merupakan pokok kepentingan para pihak yang diharapkan akan menjadi pokok dari suatu kontrak. Setelah kita mampu menetapkan pesan yang menonjol dari pihak dalam konteks yang konstruktif, barulah kita dapat memulai dengan merumuskan pokok-pokok dari kontrak yang harus dirumuskan secara cermat dan akurat, karena hal itu didasarkan atas hal-hal sebagai berikut : 1. rumusan-rumusan tentang pokok-pokok kontrak itu menentukan keruntutan ( kesinambungan logis ) dari ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari kontrak. keruntutan itu menentukan hubungan timbal
43
balik dari hak dan kewajiban yang akan berlaku bagi para pihak yang ditetapkan secara adil dan masuk akal; 2. keruntutan ini perlu diperhatikan , karena kadang-kadang dapat terjadi, suatu pihak hendak mempercundangi pihak lain, jauh sebelum benarbenar mereka saling mengikatkan diri. 1.E. Membangun struktur transaksi Struktur transaksi yang terjadi diantara para pihak yang mengadakan perjanjian / kontrak ada yang sederhana / tunggal, seperti sewa menyewa rumah atau mebuka rekening bank dan transaski yang majemuk maka kita memerlukan judul-judul sub kontrak yang lengkap. Maka untuk transaksi yang majemuk kita harus merumuskan tema transaksi . untuk lebih jelasnya berikut ini, skema struktur sebagamna disebut diatas : *Transaksi tunggal --transaski tunggal ----struktur kontrak – judul kontrak; * Transaksi majemuk – transaksi majemuk– tema transaksi – struktur transaksi ----strktur kontrak ----judul kontrak utama - kontrak pelengkap 1 - kontrak pelengkap 2 - kontrak pelengkap 3 dstnya.(6) (6) Budiono Kusumohamidjojo, Dasar-dasar merancang kontrak, Penerbit P.T. Grasindo, Jakarta, 1998, hal 7 – 14.
2. Technik penyusunan kontrak. Para pembuat kontrak / perjanjian harus menguasai materi kontrak yang akan dibuat oleh para pihak. Materi kontrak akan diketahui setelah mengetahui obyek kontrak dan syarat atau ketentuan yang disepakati oleh para pihak. A. Obyek dan Hakekat suatu kontrak Obyek kontrak yang dimaksudkan disini, maksudnya adalah jenis perikatan yang akan dilakukan, artinya apabila ingin membuat suatu kontrak, terlebih dahulu harus mengetahui kontrak apa yang akan dibuat. Dengan demikian, pembuat kontrak seyogyanya mengetahui secara detil berbagai jenis perikatan yang dilahirkan. Untuk mengetahui jenis-jenis perikatan, maka secara ringkas perikatan terbagai kepada empat 4 jenis, yakni :
44
Dilihat dari segi prestasinya yang dapat dibedakan : perikatan untuk memberikan sesuatu, perikatan untuk berbuat sesuatu, perikatan untuk tidak berbuat sesuatu, perikatan mana suka, perikatn fakultatif, perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi, perikatan sementara dan terus menerus.
Dilihat dari segi subyeknya : perikatan tanggung menanggung , perikatan pokok dan tambahan ;
Dilihat dari daya kerjanya : perikatan dengan ketetapan waktu , perikatan bersyarat.
Perbedaan perikatan berdasarkan undangt-undang : perikatan memberikan sesuatu, berbuatan sesuatu dan tidak berbuat sesuatu, perikatan bersyarat, perikatan dengan ketetapan waktu, perikatan alternatif / manasuka, perikatan tanggung menanggung, perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi dan perikatan dengan ancaman hukuman.(7)
7) Loc.Cit, Prof.Mariam Darus Badrulzaman,Dkk, Kompilasi hukum perikatan, hal 10-11
Pengetahuan tentang jenis-jenis
perikatan adalah mutlak dan akan sangat
membantu bagi para pembuat / perancang kontrak, maka dianjurkan untuk membaca berbagai referensi, agar perancang kontrak mempunyai wawasan lebih dalam perancangan kontak yang akan dibuat. Hakikat dari suatu kontrak bisnis tampak dari adanya hal-hal dibawah ini, yang sekaligus dapat dirumuskan dengan baik dan tajam pada saat perumusan perancangan suatu kontrak : 1. perumusan tentang adanya kesepakatan atau kesesuaian kehendak diantara para pihak mengenai obyek perjanjian dan hak dan kewajiban para pihak. 2. perumusan tentang adanya janji-janji yang dibuat oleh masing-masing pihak sebagai imbalan atas janji-janji atau untuk kepentingan pihak lan; walaupun selalu ada kemungkinan kontrak yang berisi perjanian sepihak, namun dianjurkan untuk selalu memahami kontrak-kontrak bisnis sebagai kontrak yang bersifat timbal balik ( reciprocal ), sehingga prestasi yang harus dilakukan oleh salah satu pihak selalu dipahami sebagai imbalan atas prestasi yang dilakukan oleh pihak lain;
45
3. Perumusan tentang pihak-pihak pembuat kontrak dan informasi tentang kemampuan hukum ( legal capacity ) dan tindakan hukum yang terikat dalam konrak.; 4. perumusan tentang objek dan nilai ekonomis dari suatu perjanjian yang menjadi causa dari transaksi yang dibuat oleh para pihak , sehingga kontrak bisnis yang dibuat tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaaan dan kepatutan; 5. penggunaan bentuk, wujud atau format yang dikehendaki para pihak atau disyaratkan oleh hukum positif, agar transaksi yang dilakukan mengikat secara hukum. B. Kemampuan merancang kontrak. Seorang perancang kontrak dituntut untuk selalu menyadari bahwa kontrak yang dibuat merupakan dokumen hukum bisnis, yang memuat : 1. Memberikan kepastian tentang identitas para pihak yang terlibat dalam transaksi; 2. kepastian dan ketegasan hak dan kewajiban untuk masing-masing pihak sesuai dengan inti transaksi bisnis yang hendak diwujudkan 3. memuat nilai ekonomis dari transaksi bisnis 4. Jaminan keabsahan hukum dan kemungkinan pelaksanaan secara yuridis dari transaksi bisnis yang bersangkutan; 5. petunjuk pelaksanaan hak dan keawajiban para pihak yang terbit dari transaski bisnis, serta upaya-upaya yang apat dilakukan seandai9nya salah satu pihak mengingkari janji; 6. menetapkan dan menyepakati jalan yang dianggap terbaik bagi para pihak untuk menyelesaikan perselisihan-perselisihan atau perbedaan pendapat yang mungkin terjadi, ketika transaksi bisnis mulai atau sudah berjalan; 7. memberikan jaminan pelaksanaan janji-janji yang terdapat dalam kontrak adalah hal yang wajar, patut dan adil dilaksanakan. C. Anatomi kontrak Anatomi kontrak, pada umumnya sebagai berikut : 1). Bagian pembukaan, yan terdiri dari : a. Judul Kontrak ( Headling / contract title ) : harus dapat mengidentifikasi inti kontrak yang mempunyai korelasi dan relevansi dari isi kontrak;
46
b. Tempat dan waktu diadakan kontrak, yang terkadang tunduk pada aturan formal tertentu, seperti akta jual beli tanah yang dibuat oleh Notaris; tanggal atau penanda tanganan kontrak dapat menentukan keabsahan dari kesepakatan-kesepakatan yang dicapai oleh para pihak serta kesepakatankesepakatan itu hanya sah bila tidak bertentangan dengan hukum pada tanggal penanda tanganan kontrak; c. Komparasi, yang berarti penghadapan yang memuat keterangan tentang orang / pihak yang mengadakan perbuatan hukum yang mengikatkan diri dalam suatu kontrak sebagai subyek hukum ( lihat Bab tentang subyek hukum ) yang meliputi uraian terperinci tentang identitas, yang meliputi nama, pekerjan dan domisili , dasar hukum yang memberikan kewenangan yuridis untuk bertindak para pihak yang khususnya untuk badan usaha, kedudukan para pihak yang sering ditulis dengan sebutan, misalnya, selanjutnya dalam perjanjian disebut dengan ” Bank d. Recitals, merupakan bagian dari pertimbangan kontrak, yang merupakan bagian pembukaan kontrak yang memuat latar belakang dari pada kesepakatan kontrak yang memuat : kondisi umum dari pada pihak yang akan membuat kontrak, kemampuan modal, pengalaman yang handal, technologi, penguasaan pangsa pasar sebagai misal : untuk kontrak franchise : tempat franchise membangun sistim yang unik dan berhasil betahan untk mengoperasionalkan bisnis, merek dagang, logo, copy right , contoh : ” Bahwa agar kegiatan usaha pihak pertama dapat berdaya guna dan berhasil guna serta berkembang secara baik dan dengan --meningkatkan keanggotaan pihak pertama, maka pihak pertama bersedia menggunakan merek dagang secara franchisee yang dimliki oleh pihak kedua yang berpengalaman dan profesional dalam usaha restoran siap aja merk Kentucky. 2). Bagian isi / pasal-pasal dalam kontrak Dalam suatu kontrak selalu ditemukan kata ” pasal ” itu artinya kata pasal merupakan pengertian, fungsi atau syarat-syarat dalam kontrak. Secara sederhana dapat digambarkan bahwa pasal adalah bagian dari suatu kontrak yang terdiri dari sejumlah
47
kalimat yang menggambarkan kondisi dan informasi tentang apa yang disepakati, baik secara tersurat maupun tersirat, karena jika hal itu tidak ada maka kita akan kesulitan mengikuti dan mengidentifikasi alur dari pada kontrak tersebut. Dan untuk optimalnya suatu kontrak, maka pasal-pasal harus memenuhi syarat-syarat antara lain : 1. Urutan, artinya pasal-pasal tersebut mencerminkan isi dan kondisi kesepakatan
yang
dibuat
secara
kronologis
sehingga
memudahkan
menemukan dan mengetahui hal-hal yang diatur oleh masing-masing pasal. 2. Ketegasan, artinya bahasa yang digunakan sedapat mungkin dihindari katakata bersayap yang dapat menimbulkan berbagai interpretasi. 3. Keterpaduan, artinya antara satu pasal dengan pasal lainnya mempunyai keterpaduan dan hubungan antara satu sama lainnya. Sehingga setiap pasal atau pasal demi pasal merupakan satu kesatuan dalam struktur kontrak. 4. Kelengkapan, pasal-pasal yang dibuat dalam suatu kontrak harus mengandung kelengkapan, sehingga informasi menjadi lengkap.; namun tetap melakukan kecermatan sehingga pasal-pasal yang dicantumkan dalam kontrak adalah sesuatu yang penting. b.1.)Pasal-pasal yang merupakan isi kontrak, memuat hal-hal sebagai berikut : Ketentuan
Umum yang memuat pembatasan istilah dan pengertian yang
digunakan dalam kontrak , artinya didalam ketentuan ini dirumuskan istilah-istilah yang dianggap penting dan sering digunakan yang disepakati oleh para pihak . Dengan adanya kesepakaan semacam ini, maka perselisihan yang dapat timbul karena perbedaan pengertian antara para pihak dapat diminimalisir. Contoh : ------------------------- Pasal 1 -----------------------------------------------Ketentuan umum -----------------------Dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan : a. Bank adalah Bank Mandiri, yang berkedudukan dan berkantor Pusat di Jl.Jenderal sudirman Kav 6-8 Jakarta-----------------------------b.
” Proyek ” adalah pendirian dan pengoperasian pabrik oleh perusahaan untk
memproduksi sistim kontrol otomotif di Bandung, sebagaimana diuraikan lebih Jauh dalam Rencana Bisnis.-------------------
48
c. Rencana Bisnis, adalah serangkaian kegiatan perencanaan produksi barang yang dilakukan oleh perusahaan untuk memproduksi barang sebagaimana tersebut diatas berdasarkan jangka waktu tertentu yang dipasarkan kepada konsumen------------------------------------d. Repaymen Schedule adalah daftar angsuran tiap-tiap bulan yang menjadi kewajiban debitur untuk membayarnya setiap tanggal 29 bulan yang berjalan e. Overdraft adalah kelebihan tarik oleh debitur dari jumlah plafond pinjaman yang telah disediakan oleh bank,--------------------b.2) Ketentuan Pokok, isi kontrak dalam ketentuan pokok biasanya memuat hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak serta hubungan yang dapat terjadi dari hak dan kewajiban yang didasarkan oleh pertimbangan yang logis. ketentuan pokok memuat klausula- klausula sebagai berikut :
Klausula transaksional berisi tentang hal-hal yang disepakati tentang obyek dan tata cara pemenuhan prestasi dan kontraprestasi yang menjadi kewajibannya, contoh untuk perjanjian kredit
----------------------------------- Pasal 2 ------------------------------------------------------
Fasilitas Kredit ------------------------
3.1. Kesediaan memberikan pinjaman : 3.1.1. Atas dasar syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini tersedianya dana, Bank menyetujui untuk memberikan fasilitas kredit dalam bentuk ” kredit dengan angsuran ” dalam mata uang rupiah, dan debitur setuju untuk menerima fasilitas kredit dan secara tegas mengaku pada saat ini berhutang kepada Bank sebesar Rp 2.000.000.000 ( dua milyar rupiah ), yang selanjutnya disebut pinjaman , jumlah mana belum termasuk bunga dan biaya-biaya yang harus dibayar oleh debitur-----------------------3.1.2.Pinjaman tersebut diberikan untuk JANGKA WAKTU tiga tahun ( tiga puluh enam bulan ), yang dimulai sejak tanggal 1 mei 2008 sampai dengan tanggal 30 April 2011,-----------------------------------------------------3.1.3. Bank Mempunyai hak untuk----------- dan seterusnya
Klausula spesifik berisi tentang hal-hal khusus sesuai dengan karekteristik bisnis dari kontrak yang disepakati yang merupakan dasar perbedaan
49
antara isi kontrak yang satu dengan isi kontrak bisnis lainnya yang juga memuat hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam kontrak
Klausula antisipatif adalah klausula yang berisi tentang hal-hal yang menyangkut kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi selama berlangsungnya atau selama masih berlakunya kontrak, seperti : perpanjangan kontrak, pengalihan hak dan kewajiban salah satu pihak, alamat surat menyurat, penyelesaian sengketa dan lain-lain sebagainya.
3.) Ketentuan / elemen penunjang kontrak. Ketentuan ini diperlukan untuk menunjang pelaksaan kontrak, bagian ini meliputi hal-hal sebagai berikut : 1. Pernyataan, yakni para pihak menyatakan kebenaran dari hal-hal yang dapat mencakup : identitas diri, dokumen perusahaan seperti anggaran dasar perusahaan dan kuasa penanda tangan, kapasitas yang menyangkut jabatannya dalam perusahaan atau statusnya dalam perjanjian tersebur , hal-hal yang menyangkut prosedur yang harus dilalui dalam melaksanakan kegiatan jual beli saham. 2. Jaminan, bahwa para pihak masing-masing menjamin pelaksanaan kewajibankewajiban yang telah dijanjikan berdasarkan kontrak. Hal itu dapat berupa : tidak melakukan suatu tindakan hukum ( misalnya persaingan diam-diam ), melakukan suatu tindakan hukum ( membaya pada saat jatuh tempo), tidak membiarkan suau tindakan hukum ( gugatan pihak ketiga terhadap penggunaan hak yang menjadi obyek perjanjian ), membiakan suatu tindakan hkum ( menutup gedung yang disewa manakala pembayaran sewa saat jatuh tempo belum dibayar ). 3. Mekanisme khusus, seringkali para pihak untk mengantisipasi masa depan dari kerjasamanya, dan sepakat sejak semula untuk mnetapkan mekanisme khusus untuk mengatasinya. Maksud tersebut dituangkan dalam rumusan-rumusan yang dibuat untuk mengakomodasi kepentingan para pihak yang bisa resiprokal, bisa juga sepihak. Kepentingan yang resiprokal jika kepentingan para pihak itu berbeda dan bersifat timbal balik. Selain itu bisa terjadi bahwa salah satu pihak mempunyai kepentingan yang spesipik. Mekanisme khusus ini bisa mencakup berbagai hal dan kemungkinan. Berikut ini diuraikan beberapa diantaranya :
50
Keadaan dead-lock ( kebuntuan) yakni suatu keadaan yang menhinggapi suatu perusahaan terbuka yang memiliki pemegang saham atas dasar perbandingan 50 : 50 . Disebut dead-lock karena perimbangan suara, sehingga tidak ada yang mayoritas yang dapat menentukan keputusan bagi perusahaan. Keadaan itu bisa mengakibatkan macetnya jalannya perusahaan. Karena itu, jauh hari sebelumnya para pihak harus sepakat untk menerapkan suatu formula guna untuk mengatasinya; Transaksi tanpa pilih kasih, yaitu suatu keadaan ketika suatu pihak melakukan transaksi dengan pihak ketiga dengan syarat-syarat perniagaan yang normal dengan daya tawar yang sama kuat. Memang bisa saja transaksi dilakukan dengan syaratsyarat yang relatif lebih ringan, karena adanya hubungan afiliasi para pihak yang dapat menentukan manajemen dalam perusahaan tersebut. Para pihak dapat sepakat untuk melarangnya, namun dalam struktur organisasi perusahaan yang modern seperti sekarang ini tentunya sangat menyulitkan pengawasan terhadap ketaatan pada larang tersebut. 4. Masa berlakunya kontrak, pada umumnya kontrak dibuat dengan masa laku tertentu dan terbatas. Masa laku dapat dibedakan dua macam, yakni :
4.) Tanggal penandatangan kontrak atau tanggal dipenuhinya syarat-syarat tertentu , misalnya : kontrak sewa rumah mulai berlaku pada saat dibayarnya uang muka oleh penyewa kepada pemilik rumah, pada usaha patungan pada saat setelah terbitnya izin-izin dari pemerintah. 5.) Masa berakhirnya kontrak, dapat ditentukan berdasarkan : a. akhir masa laku yang disepakati biasanya didasarkan pada anggapan bahwa tujuan kontrak telah tercapai, misalnya dalam jual beli dengan terjadi pembayaran dan penyerahan barang , atau pada kontrak sewa rumahdengan tiba akhirnya masa sewa. Ketentuan seperti ini dapat dilengkapi dengan ketentuan lain yang memungkinkan para pihak untuk memperpanjang masa laku kontrak, seperti dalam penyimpanan deposito di bank dalam jangka waktu tiga bulan berakhir, secara otomatis jika pihak pemilik deposito tidak mengakhiri simpanan deposito, pihak bank menganggap deposito berlanjut
51
b. Pengakhiran suatu kontrak bisa juga dilakukan sebelum berakhirnya masa laku kontrak pada tanggal yang semula disepakati bersama. Pengakhiran yang bersifat ” mendahlui ” ini dapat terjadi karena beberapa sebab : b.1. Cidera janji / wanprestasi / default, yang dilakukan oleh salah satu pihak yang memberi alasan kepada pihak lain untuk mengakhiri atau membatalkan berlakunya kontrak. Perumusan kesepakatan mengenai cidera janji serta akibat-akibatnya sering kali didahului oleh argumentasi yang rumit. Oleh karen aitu, para pihak harus paham lebih dahulu mengenai hak dan kewajiban timbal balik yang mereka sepakati. Karena pada item klausul cidera janji biasanya juga dicantumkan rumusan akibat ingkar janji yakni ganti rugi dan atau kompensasi yang harus dilakukan oleh pihak yang melakukan ingkar janji tersebut. Contoh penggalan rumusan pasal ingkar janji ” Dalam hal ingkar janji di pihak si pemberi sewa yang mengakibatkan diakhirnya perjanjian, penerima sewa berhak untuk mengklaim ganti rugi dari pemberi sewa kerugian-kerugian yang diderita oleh si penerima sewa sebagai akibat dari cidera janji di pihak pemberi sewa ” b.2. Keadaan Kahar / darurat / Force majeur / Overmacht, adalah suatu keadaan yang dialami oleh salah satu pihak atau semua pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya dan / atau haknya tanpa memberikan alasan yang sah kepada pihak lain untuk mengajukan klaim atau tuntutan, karena keadan itu terjadi di luar kuasa atau kemampuan dari pihak yang tidak melaksanakan kewajiban itu, namun demikian keadaan kahar itu tidak memberikan alasan kepada pihak ” untuk tidak melakukan apa-apa ” Berikut akibatakibat yang logis yang dapat ditarik dari suatu keadaan kahar : Bahwa pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajiban sudah mengupayakan tindakan-tindakan untuk mengatasi keadan kahar itu; misalnya jika ada kebakaran, sangatlah logis agar dia berusaha untuk memadamkannya., kemudian memberitahukan selekas mungkin kepada pihak lainnya, misalnya pemilik pabrik yang mengalami suatu kebakaran di Pabriknya dan dia mempunyai hutang di Bank, maka selekas mungkin memberi tahu kepada bank sehingga tidak dianggap ingkar janji. Keadaan kahar inilah pengakhiran perjanjian dapat terjadi walaupun sebenarnya masa kontrak masih berlaku. Berikut ini contoh yang mengatur keadaan kahar : ” Jika sebagai akibat dari suatu keadaan kahar, halangan dan keterlambatan yang dialami oleh salah satu pihak untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dari perjanjian ini yang
52
berlangsung selama enam ( 6 ) bulan, maka perjanjian ini dapat diakhiri dengan suatu kesepakatan diantara para pihak ”. b.3. Ketentuan hukum yang mengatasi akan kehendak para pihak yang dapat terjadi, misalnya berlakunya undang-undang yang melarang dibuatnya kontrak tertentu, contoh negatif list investasi yang merupakan kebijakan pemerintah 6.)Perselisihan dan penyelesain sengketa dalam kontrak., Pada setiap transaksi terdapat resiko, bahwa transaksi itu tidak terlakasana secara baik, akibatnya dapat menimbulkan perselisihan dan terjadi sengketa. Umumnya penyelesaian persilihan dipecahkan melakukan musyawarah antara para pihak, namun jika upaya itu tetap gagal, maka da tiga pilihan untuk menyelesaikan sengketa alam kontrak yakni melalui pengadilan , arbitrase atau melalaui mediasi yang harus dicantumkan dalam naskah kontrak. Contoh : ” semua sengketa yang timbul sehubungan dengan kontrak ini pada dasarnya diupayakan secara musyawarah, namun jika musyawarah tidak terlaksana, maka upaya penyelesaian sengketa dilakukan dalam arbitrase berdasarkan kaidah tersebut ”. 7.)Yurisdiksi atau hukum yang mengatur. Transaksi semakin lama menjadi semakin rumit. Semakin banyak transaksi yang melintasi batas berbagai negara yang melibatkan pihak-pihak yang terlibat transaksi dalam kontrak tunduk kepada aneka yurisdiksi. Contoh pasal mengenai yurisdikasi dalam usaha patungan : ” Kontrak ini tunduk pada dan harus ditafsirkan berdasarkan Hukum Republik Indonesia ”. 8.) Pemberitahuan dan komunikasi. Dalam
pelaksanaan
perjanjian
seringkali
diperlukan
komunikasi
untuk
melaksanakan suatu pemberitahuan tentang hal tertentu yang wajib dilakukan dengan cara yang dapat dibuktikan oleh para pihak Relevansi dari cara untuk menetapkan komunikasi yang telah disepkati untuk memastikan pemberitahuan telah sesuai dan sampai ke tujuan. Contoh : ” segala pembertiahuan harus dilakukan melalui teleks atau transmisi faksimile atau dengan surat tercatat. Pemberitahuan dan korespondensi di antara para pihak harus dikirimkan kepada alamat yang benar dari masing-masing pihak ”.
53
9.) Amandemen dalam kontrak Amandemen adalah perubahan yang dilakukan terhadap suatu kontrak yang telah berlaku dan mengikat karena mereka tanda tangani dan / atau telah meneuhi syarat-syarat berlakunya. Instrumen amandemen dapat mengambil bentuk : lampiran tambahan kontrak, kontrak tambahn yang menjadi bagian dari kontrak utama; atau mengganti seluruh naskah kontrak. Contoh : ” kontrak dapat diubah dari waktu ke waktu hanya dengan persetujuan tertulis para pihak ”. 10.) Pengalihan. Kebanyakan kontrak akan menegaskan, apakah kontrak itu dapat atau tidak dialihkan kepada pihak ketiga. Masalah pengalihan dapat berupa : a.pihak yang tetap menjadi pihak kontrak, misalnya, kontrak
yang mengizinkan
pengalihan sebagian , seperti kontraktor melakukan eksploitasi minyak berdasarkan perjanjian bagi hasil, biasanya dibolehkan untuk melakukan pengalihan dari sebagian hak an kewajibannya dengan apa yang dikenal subkontrak. b. pihak yang mengundurkan diri dari kontrak; dan c.pihak yang menjadi pihak baru dalam kontrak Contoh pengalihan dalam kontrak : ” Debitur tidak mengalihkan sebagian atau seluruh perjanjian kepada pihak ketiga manapun
tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari kreditur. Kreditur dapat
mengalihkan sebagian atau seluruh perjanjian kredit ini kepada pihak ketiga dengan pemberitahuan lebih dahulu kepada debitur ”.(8) 8.loc.Cit.Budiono Kusumohamidjojo, Dasar-Dasar Merancang kontrak, Grasindo.Jakarta, 1998, hal
F. Kontrak dengan klausula Baku. Menurut Sutan Remy Sjahdeni, perjanjian baku adalah ialah perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan / ada standarnya oleh pihak pemakainyadan pihak lainnya pada dasarnya tidak punya peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan terhadap klausul-klausul kontrak yang ada.. Yang belum dibakukan hanyalah beberapa hal saja. Misalnya, menyangkut jenis, harga jumlah, warna, tempat, waktu dan beberapa hal yang yang bersifat spesifik dari obyek yang diperjanjikan. Contoh kontrak yang menggunakan klausula baku dalam suatu kontrak
54
adalah : polis asuransi, konosemen perkapalan, perjanjian jual beli mobil, akta jual beli tanah oleh notaris, perjanjian credit card, perjanjian rekening bank, perjanjian kredit, perjanjian jual beli real estate dan lan –lain sebagainya.(9) 9. Sutan Remy sjahdeni, kebebasan berkontrak dan perlindungan yang seimbang bagi para pihak dalam perjanjian kredit Bank Indonesia, penerbit Institu Bankir Indonesia, 1993, hal 66 ).
55
Latihan soal Bab III. 1. Sebutkan pengertian perikatan dan perbedaan antara perikatan dengan perjanjian ? 2. Sebutkan pengertian / definisi kontrak berdasarkan pasal 1331 KUH Perdata (BW) dan para ahli serta unsur-unsur kontrak dari berbagai definisi tersebut ? 3. Hukum kontrak merupakan hal yang penting dalam suatu perjanjian-perjanjian bisnis, karena umumnya bisnis dilakukan berdasarkan kesepakatan-kesepakatan yang dituangkan dalam suatu perjanjian kontrak mengenai hal-hal yang disepakati dan mengikat ( pacta sunt servanda ) laksana undang-undang bagi pihak-pihak yang melakukan kontrak/perjanjian bisnis tersebut Terkait dengan pernyataan diatas, jawablah hal-hal dibawah ini : a. b. c. d.
Jelaskan bunyi pasal 1338 KUH Perdata / Burgelijke Wet Boek (BW) ? Sebutkan bunyi pasal 1320 KUH Perdata/ Burgelijke we Boek (BW) ? Sebutkan asas-asas dalam hukum kontrak ? Jelaskan akibat hukum dari suatu kontrak ?
4. Sebutkan kemampuan yang harus dimiliki dan disadari oleh seorang perancang kontrak, bahwa kontrak yang dibuatnya merupakan dokumen hukum ? 5. Hal-hal yang pokok dalam anatomi kontrak terdiri dari : 1.
2. 3.
4. 5.
6. 7. 8. 9.
Bagian pembukaan yang terdiri dari : a. judul kontrak, b. Tempat dan waktu diadakan kontrak c. Komparasi ( dasar hukum yang memberikan kewenangan yuridis seseorang dan kedudukan para pihak d. Recital ( bagian pertimbangan yang memuat latar belakang kesepakatan kontrak . bagian isi / pasal-pasal dalam kontrak yang terdiri dari : a. Ketetentuan umum yang menyangkut istilah dalam kontrak, b. Ketentuan pokok/ jenis kontrak Ketentuan / elemen penunjang; yang meliputi : a. Pernyataan identitas b. Jaminan pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam melaksanakan kontrak (resiprokal ) c.masa berlakunya kontrak Tanggal saat penandatanganan kontrak tentang pernyataan mulai berlakunya kontrak Berakhirnya kontrak yang bisa terjadi karena : a. Waktu masa laku yang disepakati selesai b. Pengakhiran perjanjian jika terjadi ingkar janji / wanprestasi / default atau keadaan darurat / kahar/ force majeur. pencantuman cara atau metode penyelesaian perselisihan dalam kontrak; Yurisdikasi atau hukum yang mengatur / tunduk kepada peraturan perundangundangan yang dapat : a. Hukum internasional b. Hukum negara tertentu. Pemberitahuan dan komunikasi antara pihak pada masa kontrak. Amandemen dalam kontrak yang bentuknya : a. Merubah atau meninjau sebagian atau seluruh isi kontrak, kontrak tambahan yang merupakan bagian tambahan dari kontrak utama.
56
10. Pengalihan dalam kontrak yang berisi boleh atau tidaknya para pihak mengalihkan hak atau kewajiban kepada pihak ketiga. Dari pernyataan diatas, anda diharapkan membuat draft kontrak bisnis berdasarkan anatomi kontrak dan contoh-contoh sebagaimana yang terdapat dalam lampiran ? 6. Sebutkan pengertian perjanjian dengan klausula baku dan jenis-jenis perjanjian yang sering menggunakan klausula baku dalam kegiatan bisnis ? 7. Sebutkan dan jelaskan secara singkat asas-asas perjanjian syariah ? 8. Jelaskan cara penerapan prinsip-prinsip syariah dalam mebuat perjanjian/ kontrak sebagaimana terdapat dalam lampiran artikel bab ini ? Lampiran contoh kontrak / perjanjian bisnis 1. perjanjian sewa menyewa lahan antara indosat dengan STIE Ahmad Dahlan Jakarta 2. perjanjian leasing kendaraan
57
Daftar Pustaka : Budiono Kusumohamidjojo, Dasar-dasar merancang kontrak, Penerbit P.T. Grasindo, Jakarta, 1998. Hananudin Rahman, Legal Drafting, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000. Mariam Darus Badrulzaman Dkk, Kompilasi Hukum Perikatan Dalam Rangka menyambut Purna bakti 70 tahun, Citra aditya Bhakti, Bandung 2001. Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern, Chitra Aditya Bhakti, Bandung. 2000 Sutan Remy sjahdeni, kebebasan berkontrak dan perlindungan yang seimbang bagi para pihak dalam perjanjian kredit Bank Indonesia, penerbit Institu Bankir Indonesia, 1993.
58
