Yayasan Penyelenggaraan Haji Indonesia UU Nomor 17 Tahun 1999
Keppres Nomor 53 Tahun 1951 PT. Pelayaran Muslim
UU Nomor 13 Tahun 2008 Pepres Nomor 3 Tahun 1960
‘SANKSI’ EDUKASI:
Penguatan Pembinaan Penyelenggara Haji Khusus
Agen Herklots dan Firma Alsegoff & co
PT. Arafat Bagian Penolong Haji
Kepres Nomor 22 Tahun 1969
Pilgrim Ordonasi 1922
UU 34 Tahun 2014 Haji Panitia Negara Urusan Haji Kepres Nomor 122 Tahun 1964
Panitia Penyelenggaraan Indonesia
Direktur Pembinaan Haji dan Umrah By: Muhajirin Yanis
MELIBATKAN BANYAK PIHAK
Lingkaran
NEGERI ORANG
RAGAM STRATA SOSIAL
HAJI MENGELOLA BANYAK UANG
SATU TEMPAT DAN WAKTU MENGURUS BANYAK ORANG
PENYELENGGARAAN HAJI PENINGKATAN YANG BERKELANJUTAN Lima Budaya Kerja
Lima Budaya Kerja
PEMBINAAN
PELAYANAN
MANDAT UNDANG-UNDANG 0
PERLINDUNGAN
Lima Budaya Kerja
Lima Budaya Kerja
FUNDAMEN PENYELENGGARAAN HAJI
100
Biro Perjalanan Haji Agen Herklots dan Firma Alsegoff & co
SEKILAS MASA KELAM HAJI SWASTA
1893, ketika pemerintah kolonial Hindia Belanda membuka membolehkan pihak-pihak swasta turut mensukseskan usaha ini. Dan akhirnya menjadi bumerang bagi dirinya. Munculnya berbagai biro swasta turut melaksanakan perjalanan perjalanan haji ini justru dijadikan kedok mengeruk keuntungan dibalik misi suci yang selalu diserukan tanpa memperhatikan keselamatan haji. Ini yang banyak dilupakan orang sekarang, lupa bagaimana bisnis biro haji pertama yang dilakukan oleh Agen Herllots dan Firma Alsegoff&co yang hanya mencari keuntungan dan tak perduli pada jemaahnya.
Kapal Kongsi Tiga: Nederland, Rotterdamsche, dan Oceaan Maatschappij 1922, Gugatan Muhammadiyah dan NU sebagai kelanjutan ketidaknyamanan jemaah yang berangkat bersama hewan ternak dan barang dagangan di Kapal Tiga Kongsi. Volksraad (semacam dewan perwakilan rakyat Hindia-Belanda) mengadakan perubahan dalam ordinasi haji yang dikenal dengan Pilgrim Ordonasi 1922 yang menyebutkan bahwa bangsa pribumi dapat mengusahakan pengakutan calon haji. Pelgrims Ordonnantie Staatsblad 1922 Nomor 698, Staatsblad 1927-Nomor 508 seperti telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Staatsblad 1931 Nomor 44 tentang Pass perjalanan haji dan Staatsblad 1947 Nomor 50. (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1960 Tentang Penyelenggaraan Urusan Haji).
Kembali Swasta Membuat Ulah 1975, PT. Arafah mengalami kesulitan keuangan dan pada tahun 1976 gagal memberangkatkan haji karena pailit.
Sejak 1985 pemerintah kembali mengikutsertakan pihak swasta dalam penyelenggaraan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008
SWASTA KEMBALI DIIKUTKAN
KUOTA HAJI INDONESIA Berdasarkan keputusan rapat menteri luar negeri negara-negara Organisasi Konferensi Islam (OKI) tahun 1978 disepakati pembatasan jumlah jemaah haji setiap negara sebesar 1:1000 dari total jumlah penduduk (yang bergama Islam). Kuota jemaah haji Indonesia yang disepakati dalam MoU Persiapan Haji 2013 sebanyak 211.000 orang berdasarkan jumlah penduduk Republik Indonesia yang tercatat di PBB. Pada 6 Juni 2013 Pemerintah Indonesia mendapat surat pemberitahuan dari Pemerintah Arab Saudi tentang kebijakan pengurangan kuota haji sebesar 20 persen untuk seluruh negara tanpa terkecuali karena adanya proyek perluasan Masjidil Haram.
STATISTIK KUOTA HAJI LIMA TAHUN TERAKHIR 201000
194000
155200 155200 155200
2013-2015, masih berlaku pemotongan kuota sebesar 20 persen dari kuota dasar 211.000 sebagai dampak perluasan Masjidil Haram 2011 2012 2013 2014 20000
2011 2012 2013 2014 2015
Kuota Haji Reguler 201000 194000 155200 155200 155200
17000 13600
13600 13600
Kuota Haji Khusus 20000 17000 13600 13600 13600
2015
HAJI SWASTA: HAJI KHUSUS Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (PIHK) adalah Penyelenggaraan Ibadah Haji yang dilaksanakan oleh PIHK dengan pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanannya bersifat khusus
Penyelenggara Ibadah Haji Khusus PIHK adalah biro perjalanan yang telah mendapat izin Menteri untuk menyelenggarakan Ibadah Haji Khusus
Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan haji yang dimandatkan undang-undang
PELAYANAN HAJI KHUSUS Pelayanan dan pengelolaan yang bersifat khusus waktu pelaksanaan, akomodasi, konsumsi, transportasi, kesehatan, dan bimbingan ibadah haji.
Bimbingan Ibadah
Wajib Hukumnya Memberikan Pelayanan
Pendaftaran bimbingan Jemaah Haji khusus Transportasi Jemaah Haji Khusus akomodasi dan konsumsidi Arab Saudi kesehatan Jemaah Hajikhusus perlindungan Jemaah Hajikhusus dan petugashajikhusus administrasi dan dokumen haji
Waktu
Akomodasi
Konsumsi
Kesehatan
Transportasi
CARA DAFTAR
CARA BATAL
INI BEDA-SAMA HAJI KHUSUS DAN REGULER Layanan Biaya
Haji Reguler
Haji Khusus
Lebih murah Rata-rata 2717 Dollar
Lebih Mahal 8000 dollar minimal
Setoran awal perolehan porsi sebesar 25 juta rupiah
Setoran awal perolehan porsi sebesar 4 ribu dollar
Daftar Tunggu Pemberangkatan
Masa tunggu berangkat Rata 16-18 tahun
Masa tunggu berangkat Rata 6-8 tahun
Akomodasi
Hotel setara bintang 3 di Makkah, Madinah setara bintang 4 (sama dengan haji khusus)
Hotel bintang 4 di Makkah dan Madinah
Konsumsi
Dapat di Makkah 15 kali, selama di Madinah, Selama Armina dan saat tiba dan kembali dari Tanah AirArab Saudi plus air mineral yang mencukupi
Selalu ada selama di Arab Saudi
Kesehatan
Sama dilayani oleh petugas kesehatan melekat dan BPHI
Sama dilayani oleh petugas kesehatan melekat dan BPHI
INI BEDA-SAMA HAJI KHUSUS DAN REGULER Layanan
Haji Reguler
Haji Khusus
Lokasi Penginapan
Jarak ke Masjidil Haram bervareasi (ada layanan bus salawat), di Madinah sama dengan haji khusus tidak lebih dari 650 meter dari Masjidil Nabawi
Jarak ke Masidil Haram dan Masjidil Nabawi tidak lebih dari 650 meter
Lama Waktu Di Tanah Suci
Haji Reguler sekitar 39 hari, di Mekkah sekitar 25 hari, di Armina 5 hari dan di Madinah sekitar 9 hari.
Haji Plus yang Non Arbain sekitar 19 hari sedangkan yang Haji Plus Arbain di Madinah sekitar 26 sampai 30 hari
Pembimbing Selama di Tanah Pembimbingan melekat sejak dari Tanah Air Pembimbingan melekat sejak dari Tanah Suci sd kembali ke Tanah Air Air sd kembali ke Tanah Air Intensifnya Bimbingan
Bimbingan masal 4 kali di KUA Kab/Kota dan 2 Kali di Kabupaten Kota
2-3 kali (dua hari dalam satu pertemuan)
Penerbangan
Garuda dan Saudi (Langsung dari Tanah Air menuju Jeddah dan Madinah)
Beraneka (ada langsung ada juga transit)
CARA CEK PORSI Perhatikan dan baca dengan teliti apa yang kami sampaikan ini: Cek estimasi keberangkatan Jemaah haji regular dengan masukkan nomor porsi berjumlah 10 digit ke www.haji.kemenag.go.id nomor porsi dapat dilihat pada bukti cetak setoran awal di Bank Penerima Setoran Haji. Adapun untuk estimasi keberangkatan jemaah haji khusus dengan nomor porsi berawal 3000xxxxxx belum dapat diakses di web haji, untuk memperoleh informasi estimasi tersebut dapat menghubungi Subdit Pendaftaran Haji di Nomor 02134833924 pada hari dan jam kerja kantor, atau 021-3509181.
STATISTIK JEMAAH HAJI KHUSUS 2015 PROFIL JEMAAH HAJI KHUSUS BERDASARKAN JENIS KELAMIN LAKI - LAKI 45%
PEREMPUA N 55%
Kuota haji khusus sebanyak 13.600. Jumlah yang melunasi tahun 2015 sebanyak 16.797. Adapun jemaah yang berangkat sebanyak 13.116 Jemaah yang sudah melakukan pelunasan tidak berangkat disebabkan membatalakan diri, wafat, sakit, alasan kantor dll. Menjadi prioritas keberangkatan tahun 2016 (bagi jemaah haji yang tidak membatalkan diri atau wafat) PROFIL JEMAAH HAJI KHUSUS BERDASARKAN STATUS HAJI-BELUM HAJI
LAKI - LAKI
PEREMPUAN 4% BELUM HAJI 96%
SUDAH HAJI
PROFIL JEMAAH HAJI KHUSUS BERDASARKAN USIA
4,159 3,874
2,000
1,982
371
368
298
30 S.D. 20 TH Series1
30
21 S.D. 30 TH 371
31 S.D. 40 TH 2,000
41 S.D. 50 TH 4,159
51 S.D. 60 TH 3,874
61 S.D. 70 TH 1,982
71 S.D. 74 TH 368
75 S.D. KE ATAS 298
PEMBINAAN KIE
Pengawasan melekat di Tanah Air dan selama di Arab Saudi Konsultasi dan Bimbingan
Akreditasi Rutin
Klarifikasi
Penjatuhan Saksi
KEPASTIAN HUKUM
MoU Bareskrim Polri
Pakta Integritas
Ada pedoman kerja penegakan hukum dengan Polri sebagai tindaklanjut dari Nota Kesepahamanan antara Kemenag dengan Polri Nomor: D/152 Tahun 2013 dan Nomor: B/11/III/2013 Tanggal 19 Maret 2013 tentang pengawasan dan penegakan hukum bagi penyelenggara umrah dan haji khusus. Pembentukan Tim Khusus Penegakan Hukum (Timsusgakum) Penandatanganan Pakta Integritas Pengadilan
Timsusgakum
Pelayana, Pembinaan & Perlindungan
Kepastian Hukum
Pengadilan
SANKSI PIHK DUA TAHUN TERAKHIR Statistik Sanksi Izin Mati
0
Cabut
0 0
Beku
0 0
15 Pemerintah hadir dalam melakukan Pembinaan dan Perlindungan (bertahap dan berkelanjutan): Terjadi kenaikan 32.25 persen
5
Blokir PIN 0 2015 2014
pemblokiran PIN PIHK. Kenaikan ini sebagai penekanan pemerintah dalam melakukan penertiban kepada PIHK berizin yang nakal
0 0
Tertulis
Blokir PIN 5 16
16
5
10
Tertulis 0 0
Beku 0 0
2015
2014
15
20
Cabut 0 0
Izin Mati 15 0
Kenaikan 100 persen terjadi atas tidak
diprosesnya perpanjangan izin PIHK sebagai dampak persaingan dalam industry pasar haji khusus
Proses sanksi tertulis, beku dan cabut
dalam proses Tim Khusus Penegakan Hukum (Timsusgakum) haji khusus dan umrah
“Bisa jadi karena tidak tahu, saya juga pernah berposisi seperti itu ketika ada soal investasi patungan usaha. Tapi pemerintah kan bagus jadi yang tidak tahu ada sanksi, sanksi edukasi. Sanksi edukasi itulah yang membuat itu kemudian seseorang berkata ooo….begitu, kan kita datang bukan buat berantem, kita datang memberikan pengertian, nah yang mau dikasi pengertianya mau mengerti gak, itu tinggal pertanyaannya.” _______________________________________________________________________ Ustaz Yusuf Mansyur, ulama dan praktisi travel muslim
