SAMBUTAN PEMBUKAAN MENTERI PERTANIAN RI
PADA KONFERENSI INTERNASIONAL HAK ASASI PETANI Jakarta, 21 Juni 2008 Assalaamu’alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh, Yang Saya Hormati: Saudara Pimpinan Dewan “Serikat Petani Indonesia”
Pengurus
Pusat
Saudara Pimpinan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Saudara Pimpinan “Indonesian Human Right Committee for Social Justice” Para undangan dan hadirin yang berbahagia
1
Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wataala, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada pagi hari ini dapat mengikuti Konferensi Internasional Hak Asasi Petani. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan
atas
undangan
Sambutan Pembukaan berharap
konferensi
pada ini
untuk
menyampaikan
Konferensi
mampu
ini.
menggali
Saya ide-ide
cemerlang dalam membangun instrumen hukum positif baik dalam level internasional maupun nasional, yang Insya Allah bermanfaat bagi kesejahteraan
petani dan
memperkuat dialog dan kerjasama diantara gerakan petani dan gerakan sosial lainnya. Saudara- Saudara sekalian, yang saya hormati, Sektor
pertanian
memiliki
fungsi
ganda
(multifungsi) yang mencakup aspek produksi/ketahanan pangan,
peningkatan
pengentasan
kesejahteraan
kemiskinan,
lingkungan hidup.
dan
petani
menjaga
atau
kelestarian
Bagi negara besar seperti Indonesia
kebijakan perlu mempertimbangkan nilai fungsi pertanian dalam struktur insentif sektor pertanian.
Komitmen 2
dukungan insentif melalui pemahaman peran multifungsi sektor pertanian perlu didefinisikan secara luas, bukan saja insentif ekonomi (subsidi dan proteksi), tetapi dukungan pengembangan sistem dan usaha agribisnis dalam arti luas. Pengakuan terhadap Hak Asasi Petani, sebagai
bagian
tema
dari
Konferensi
ini,
dapat
memberikan manfaat bagi perlindungan hak-hak petani sebagai dasar untuk melangkah dalam berbagai usaha pertanian. Saudara- Saudara sekalian, yang saya hormati, Pembangunan
pertanian
sejumlah masalah antara lain :
dihadapkan
kepada
(1) Kepemilikan lahan
yang dimiliki petani, khususnya di Jawa sangat kecil yaitu sekitar
0,25
ha
sehingga
tidak
ekonomis
dalam
menjalankan usaha tani berakibat rentannya produksi pangan pokok, (2) Insfrastruktur pertanian belum baik dan banyak yang perlu diperbaiki.
Keadaan ini akan
mengganggu peningkatan produktivitas hasil pertanian, (3) Produktivitas dan kualitas hasil pertanian masih rendah, terutama hasil perkebunan dan hortikultura, (4) Tranfer teknologi berjalan lamban sampai ke petani sehingga peningkatan produktivitas sulit dipacu, (5) Petani dalam arti luas sulit mendapatkan modal kerja dari 3
lembaga keuangan yang persyaratan untuk mendapatkan modal sulit dipenuhi oleh petani, (6) Kelembagaan petani masih belum bekerja sesuai dengan harapan dan masih memerlukan bimbingan dan dorongan dari pemerintah, (7) Informasi belum dapat menjangkau semua petani, terutama yang hidup jauh dari sumber informasi sehingga petani masih berusaha secara tradisional, (8) Etos kerja petani
dan
SDM
meningkat, tetapi
pertanian
yang
walaupun
terus
sebagian besar masih rendah dan
perlu terus dipacu motivasinya, (9) Otonomi daerah yang berkembang
selama
ini
masih
menjadi
tantangan
khususnya dalam memadukan program dan kegiatan pembangunan
pertanian.
Koordinasi
pembangunan
pertanian masih perlu terus untuk diperbaiki, dan (10) Kemampuan tawar petani yang lemah mengakibatkan akses dalam membaca pasar dan tataniaganya sangat kecil.
Saudara- Saudara sekalian, yang saya hormati, Permasalahan
di
atas telah tertuang dalam
Rencana Strategi Departemen Pertanian 2005-2009 dan masalah-masalah tersebut sangat terkait dengan apa yang dihadapi oleh petani yaitu Hak Asasi Petani. 4
Sesuai dengan Hasil "Konferensi Nasional Pembaruan Agraria untuk Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Asasi Petani" (17-20 April 2001) di Jakarta dimana telah merinci peta situasi dan kondisi serta argumen-argumen pokok sebagai dasar pijakan hak asasi petani. Dalam mukadimah Deklarasi tersebut telah dinyatakan: "... sesuai dengan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Negara wajib mengakui hak-hak petani untuk mencapai taraf penghidupan yang layak bagi diri dan keluarganya, dan hak untuk bebas dari kelaparan, melalui tindakan pembaruan agraria". Pernyataan ini menyuarakan betapa penting dan mendesaknya
suatu
perjuangan
mewujudkan
kedaulatan
menunjukkan
bahwa
atas
rakyat
pangan.
persoalan
untuk Hal
kelaparan
ini dan
kekurangan pangan dapat diatasi dengan kedaulatan pangan.
Kedaulatan
rakyat
atas
pangan
adalah
pendekatan berbasis hak untuk mencapai ketahanan dan keamanan pangan sejati. Kedaulatan pangan adalah hak rakyat
untuk
memutuskan
kebijakan
pangan
dan
pertanian mereka sendiri yang memungkinkan rakyat mewujudkan hak-hak ekonomi, sosial, budaya dan politik
5
serta kebebasan untuk menentukan sendiri bentuk pangan, akses terhadap pangan dan produksi pangan. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, Laju konversi lahan sawah untuk penggunaan industri dan non pertanian lainnya terutama di daerah pinggiran kota merupakan hal yang alamiah terjadi di negara berkembang yang sedang mendorong sektor industrinya seperti halnya Indonesia. Hal ini disebabkan karena nilai lahan sawah untuk penggunaan industri dan non pertanian lainnya lebih tinggi dibanding nilai lahan sawah untuk penggunaan pertanian. Namun demikian, laju konversi sawah tersebut tidak boleh dibiarkan karena akan mengancam ketahanan pangan kita. Jepang
sebagai
negara
industri
maju
telah
menerapkan kebijakan lahan pertanian abadi untuk melindungi dari konversi lahan pertanian pangannya oleh penggunaan industri. Ini menunjukkan bahwa di negara industri yang sangat maju, perhatian pada produksi berasnya sebagai bahan pangan sangat tinggi. Vietnam sebagai negara agraris juga telah menerapkan reservasi lahan irigasinya untuk meningkatkan produksi berasnya. 6
Pemerintah Indonesia juga sudah menyampaikan kebijakan lahan abadi adalah
bagian dari Revitalisasi
Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (RPPK).
Saya
memandang bahwa kebijakan lahan abadi untuk pangan merupakan kebutuhan riil yang sangat mendesak. Namun untuk mewujudkan “lahan abadi pertanian” masih menghadapi berbagai kendala baik dari sisi hukum, kelembagaan, maupun ketersediaan data dan informasi. Bertolak dari kondisi ini, kebijakan lahan abadi mestilah berdiri di atas satu dukungan hukum yang kuat setingkat undang-undang.
Saat ini,
Departemen Pertanian
sedang menggodok “RUU Pengelolaan Lahan Pertanian Abadi”.
Secara
prinsip,
sektor
pertanian
memang
membutuhkan “Undang-Undang Pertanian” sehingga seluruh kebijakan dapat direalisasikan. Saudara- Saudara sekalian yang saya hormati Pemerintahan
yang
baik
dan
bersih
mutlak
diperlukan untuk mewujudkan pengakuan terhadap Hak Asasi Petani di atas. Pemerintah yang berpihak kepada petani dan pertanian diwujudkan melalui kebijakan fiskal,
7
moneter
dan
perdagangan
yang
berpihak
untuk
mendukung pembangunan pertanian. Penyelengaraan pemerintahan yang baik (good governance) sangat diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan pertanian, yaitu:
bersih
(clean),
berkemampuan
(competent),
memberikan hasil positif (credible) dan secara publik dapat
dipertanggungjawabkan
(accountable).
Pembangunan pertanian akan berhasil jika diawali dengan cara penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dimana pemerintah merupakan agen pembangunan yang sangat menentukan keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan. Saudara- Saudara sekalian yang saya hormati, Perlu disadari bahwa untuk memperkuat dialog dan kerjasama diantara gerakan petani dan gerakan sosial lainnya yang mendukung Hak Asasi Petani bukan semata-mata tugas Departemen Pertanian, tetapi juga tanggungjawab
dari berbagai Departemen/Lembaga
dan stakeholder
lainnya. Oleh karena
itu, upaya
pemantapan untuk menghasilkan Konvensi Hak Asasi
8
Petani dan terdorongnya ratifikasi di level nasional memerlukan kerjasama, koordinasi dan sinergitas dari berbagai
dinas/instansi
terkait,
lembaga
swadaya
masyarakat, swasta dan partisipasi aktif masyarakat. Berpijak dari pemikiran diatas dan dukungan dari berbagai
pihak
secara
sinergi
maka
Insya
Allah
pengakuan terhadap Hak Asasi Petani dalam rangka terciptanya hukum positif yang kita cita-citakan bersama dapat berhasil. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.
Wabillahitaufiq walhidayah, Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Menteri Pertanian RI,
ANTON APRIYANTONO
9
