MERAH PUTIH
INFORMASI
PASTI BISA
INSA
Untuk Kejayaan Pelayaran Nasional
DITERBITKAN
: DEWAN PENGURUS PUSAT INSA
PENANGGUNGJAWAB
: DEWAN PENGURUS HARIAN INSA
EDISI
: 21/VIII-2017, AGUSTUS 2017
n Setengah Abad INSA
“Saksi Kejayaan Bangsa”
JAKARTA—Tepat pada tanggal 9 Agustus 2017, Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) genap berusia 50 tahun. Pengurus DPP INSA periode 2015-2019 pun merayakannya dengan penuh kidmat seraya berharap setengah abad perjalanan INSA dapat menginspirasi banyak pihak dalam membangun dan berbakti untuk negeri. “Kami merasa momentum 50 tahun ini tidak boleh dilewatkan begitu saja. Sebab, peringatan Hari Jadi INSA adalah upaya kita untuk mengenang kembali perjalanan panjang organisasi ini dengan segenap tantangannya yang pernah dilalui,” kata Ketua Umum INSA Johnson W. Sutjipto dalam pidatonya pada puncak peringatan HUT INSA. INSA telah menjadi saksi kejayaan pelayaran yang menguasai angkutan laut dalam negeri dan sebagian besar muatan ekspor Indonesia.
INSA juga menjadi saksi tatkala pelayaran nasional Indonesia terpuruk. Seperti saat berlaku kebijakan scrapping yang dampaknya masih dapat dirasakan hingga hari ini. “ INSA kini telah berkembang menjadi organisasi yang lebih modern,” katanya.
Sejarah INSA INSA dibentuk pada tanggal 9 Agustus 1967 oleh para pemilik kapal yang merupakan anggota organisasi Persatuan Pelayaran Nasional yang disingkat dengan Pelnas serta perusahaan pelayaran milik negara yang bersifat federatif. Kemudian pada 6 September 1967, INSA dikukuhkan Pemerintah melalui SK Menteri Maritim No. DP.10/7/9 dan menjadi satusatunya organisasi pelayaran niaga nasional yang diakui keberadaannya oleh Pemerintah. Pembentukan INSA tidak terlepas dari upaya menyatukan banyaknya organisasi pelayaran sejenis yang berdiri sebelumnya. Organisasi itu antara lain Unie Perusahaan Pelayaran Indonesia (UPPI) yang dibentuk pada 1953, Organisasi Persatuan Pelayaran Seluruh Indonesia (Perpepsi) dan Organisasi Perusahaan Sejenis (OPS) Pelayaran Niaga dengan anggota gabungan antara UPPI dan Perpepsi yang kemudian berganti nama menjadi Persatuan Pelayaran Nasional (Pelnas) pada 1967. Pada tahun yang sama, anggota Pelnas dan perusahaan pelayaran yang bersifat federatif mendirikan INSA sehingga pada saat itu terdapat dua organisasi pelayaran niaga nasional.
Akan tetapi, Pemerintah ketika itu hadir sehingga atas petunjuk Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, pada tahun 1970, Pelnas dan INSA dapat dilebur menjadi satu organisasi dengan nama INSA yang bersifat Unitaris hingga sekarang. Sejak berdiri hingga sekarang, INSA sudah berganti Ketua Umum dengan beragam dinamika proses pemilihan. Pada 1967, sebelum Pelnas dan INSA dilebur menjadi satu organisasi dengan nama INSA, Ketua Umum Pelnas adalah H. Moh. Saad, sedangkan Ketua Umum INSA adalah Capt. M.J.P Hajijari.
Setelah Pelnas dan INSA dilebur menjadi satu, INSA pernah dipimpin sejumlah nama-nama besar seperti H. Soedarpo Sastrosatomo, Capt. Harun Rasidi, Budihardjo Sastrohadiwirjo, Hartoto Hardikusumo, Drs H. Firdaus Wadjdi,Drs Baren TH. Saragih, Oentoro Surya, Carmelita Hartoto, Johnson W. Sutjipto. Saat ini, Ketua Umum INSA adalah Johnson W. Sutjipto untuk periode 2015-2019. “Hadirnya tokoh-tokoh besar sebagai Pengurus INSA menandakan bahwa INSA adalah organisasi yang sangat strategis di negeri ini,” ujar Johnson. (*)
TERAS INSA
2
Fokus Program Kerja & Tumbuh Menjadi Organisasi Modern JAKARTA—Selama dua tahun terakhir, INSA Fokus kepada program kerja dengan melaksanakan fungsi advokasi dan membangun struktur untuk menjadi organisasi modern guna mencapai visi dan misi organisasi. Ketua Umum INSA Johnson W. Sutjipto menjelaskan sejak kepengurusan INSA periode 2015-2019 terbentuk, INSA telah bekerja melaksanakan program kerja. “Kami bersyukur, sejumlah program kerja yang kami rencanakan, baik untuk kepentingan organisasi maupun industri telah berjalan dengan baik,” katanya. Sejumlah program yang telah berhasil diperjuangkan antara lain dicabutnya ketentuan mengenai persyaratan modal minimal dalam pengurusan izin usaha pelayaran nasional melalui Peraturan Menteri Perhubungan No. 24 tahun 2017 tentang Pencabutan Persyaratan Kepemilikan Modal Badan Usaha di bidang Pengusahaan Angkutan Laut, Keagenan Kapal, Pengusahaan Bongkar Muat dan Badan Usaha Pelabuhan. Selain itu, perjuangan INSA agar ada dispensasi berupa penundaan penggunaan mata uang rupiah bagi sektor pelayaran nasional akhirnya direspon dengan ditundanya penerapan mata uang rupiah atau PBI 17 tahun 2015 bagi pelayaran selama 10 tahun sejak tahun 2016. Sampai sekarang, kebijakan ini telah dimanfaatkan oleh sebagian besar anggota INSA. Adapun usulan INSA mengenai SKB PPN agar dapat direstitusi oleh pihak yang menerimanya seperti Galangan Kapal nasional juga telah direstui dengan keluarnya Peraturan Pemerintah No.69 tahun 2015 tentang Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai dan aturan turunannya yakni Peraturan Menteri Keuangan No. 193/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Dan/Atau Penyerahan Alat Angkutan Tertentu Dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu. Namun, INSA masih memiliki agenda yang masih diperjuangkan yakni meminta Pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah PP 15 tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang sangat memberatkan usaha pelayaran dan Peraturan Menteri Perdagangan No.127 tahun 2015 tentang Ketentuan Impor Barang Modal dalam Keadaan Tidak Baru.
INSA juga sedang berjuang agar Pemerintah dapat menghapus pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) terhadap Penggunaan Bahan Bakar Kapal di Indonesia sebesar 7,5% agar harga BBM di Indonesia lebih kompetitif bagi usaha pelayaran.
INSA juga turut melaksanakan bakti melalui program INSA PERDULI untuk membantu masyarakat di Belitung yang baru-baru ini diterjang bencana banjir. Berbagai makanan siap saji dan kebutuhan pokok hasil sumbangan para pengusaha anggota INSA di Belitung disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkannya.
Lolok menjelaskan selama dua tahun terakhir ini juga, INSA telah mendukung berbagai kegiatan baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah maupun stakeholders seperti Pameran Inamarine, Marintec Expo, Transportasi dan Infrastruktur Expo, JSMEA, KOMEA serta agenda-agenda lain yang dilaksanakan Asian Shipowners’ Association atau ASA di tingkat Asian dan Federation of ASEAN Shipowners’ Forum atau FASA dimana INSA adalah member dari kedua organisasi tersebut.
INSA berhasil mengumpulkan dana yang saat ini telah digunakan untuk menyalurkan berbagai bahan bagunan seperti seng dan semen kepada masyarakat untuk memperbaiki rumah mereka dan sisanya digunakan untuk membangun baru 2 unit rumah yang rusak atau hanyut diterjang banjir.
Sedangkan untuk internal organisasi, INSA telah melaksanakan program pendaftaran anggota INSA via online melalui program e-registrasi, penerbitan buletin INSA setiap bulan secara aktif dimana saat ini sudah memasuki edisi yang ke-21 dan memberikan informasi tentang organisasi dan industri melalui website insa.
Kelangsungan Organisasi INSA juga terus mengupayakan agar eksistensi dan keberlangsungan organisasi INSA tetap terjamin sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkini. Pada tanggal 12 Mei 2017, INSA baru saja mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM) sebagai organisasi Perkumpulan INSA dengan susunan pengurus yang lengkap melalui SK No. AHU-0000256.AH.01.08 tahun 2017. (*)
TERAS INSA
3
INSA Memberikan Apresiasi kepada Pengurus Terlama
istimewa
istimewa
JAKARTA—DPP INSA memberikan apresiasi dan penghargaan kepada pengurus INSA yang telah mendedikasikan dirinya dengan menjadi pengurus INSA selama 50 tahun lebih yakni R. Betrianto yang diserahkan oleh Ketua Dewan Pengawas DPP INSA Hadi Surya. Pengargaan serupa juga diberikan kepada Widihardja Tanudjaja yang menjadi pengurus DPP INSA selama 37 tahun. Penghargaan diserahkan oleh Sekretaris Umum DPP INSA Lolok Sujatmiko. Lolok mengatakan kedua tokoh tersebut mendedikasikan hidupnya untuk kemajuan INSA sehingga keduanya layak memperoleh penghargaan. “Tidak diragukan lagi, sumbang sih kedua tokoh ini sangat luar biasa kepada INSA. Kami turut merasakannya,” katanya. R. Betrianto, PT Lautan Kumala, mengatakan, sejak awal berdiri INSA dipimpin oleh putra-putra terbaik dan pengusaha pelayaran jempolan di Indonesia. “Mereka masing-masing mempunyai kinerja dan pengabdian terbaik selama memimpin organisasi INSA,” katanya.
Dikatakan, dari pengamatan dan pengalaman sebagai pengurus INSA, menurut Betrianto ada beberapa Ketua DPP INSA yang mempunyai rekam jejak yang baik dan paling berkesan. Seluruh Ketua DPP INSA adalah putra terbaik yang mempunyai dedikasi dan kepemimpinan yang baik pula. “Mereka dipilih anggota untuk memimpin INSA dan mereka menjalankan amanatnya dengan baik sesuai ketentuan AD/ART INSA,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas DPP INSA Hadi Surya dalam sambutannya mengatakan INSA yang sebenarnya adalah INSA yang dipimpin Saudara Johnson W. Sutjipto. Dia telah menjalankan amanah anggota INSA dengan sebaik-sebaiknya, terbukti dari banyaknya program yang telah dilaksanakan. (*)
GALERI
4
Perayaan Sederhana 50th INSA Pada tanggal 9 Agustus 2017, Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) merayakan usianya yang ke-50 Tahun Berikut adalah pernak-pernik acaranya.
Dok.dppinsa
Dok.dppinsa
dppinsa
Dok.dppinsa
GALERI
5
Dok.dppinsa
Dok.dppinsa
INSA Sukseskan INAMARINE 2017 Pada tanggal 23-25 Agustus 2017, Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) turut berpartisipasi dalam INAMARINE EXPO 2017 yang diselenggarakan di JIExpo. Kehadiran INSA adalah bentuk dukungan terhadap kegiatan tersebut. Selain membuka booth pameran yang sangat ramai dikunjungi masyarakat maritime, INSA juga tampil sebagai pembicara. INSA mengharapkan, INAMARINE dapat menjadi agenda tetap yang bersifat tahunan dalam rangka membantu mensosialisasikan produkDok.dppinsa maritime dan mempertemukan pebisnis maritim asal Indonesia dan dunia.
dppinsa
GALERI
6
MOFCOM Serahkan Beasiswa kepada 2 Penerima Beasiswa Rekomendasi dari INSA
Dok.dppinsa
Dok.dppinsa
JAKARTA—Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) dan Mission of the People’s Republic of China to ASEAN menyerahkan Pemberitahuan beasiswa dari MOFCOM secara resmi kepada penerima beasiswa rekomendasi dari INSA.
dppinsa
Dari INSA hadir langsung Ketua Umum INSA Johnson W. Sutjipto dan Wakil Ketua Umum Djoni Sutji dan Anggota Dewan Pengawas Widiharjda Tanudjaja serta dua penerima beasiswa. “Kami bangga mereka dapat menerima beasiswa dari MOFCOM atas usaha kita,” kata Johnson. Saat ini, dari 5 nama yang diajukan INSA kepada Dok.dppinsa MOFCOM sebagai kandidat penerima beasiswa, dua telah diterima secara resmi dan dua lagi sudah diterima secara lisan. Keempat nya adalah Giovanna Velanda (Nanjing University), Niko Setiawan (Southwest Jiaotong University), Felia (Harbin University of Commerce) dan Andre Abednego (Northeast Normal University). Mereka berhak memperoleh akomodasi selama melaksanakan pendidikan, uang tunai sebesar RMB 3.000 per bulan untuk beasiswa program Master dan RMB 3.500 per bulan untuk program Doktor, asuransi kesehatan, dan tiket pesawat satu kali perjalanan pulang-pergi rute internasional. Program tersebut dimaksudkan dalam rangka mempererat hubungan dan kerja sama China dan Organisasi Internasional di negara berkembang. MOFCOM juga memberikan beasiswa untuk mengikuti seminar di China. (*)
No.
Nama
Perguruan Tinggi
1.
Niko Setiawan
Southwest Jiaotong University
2.
Felia
Harbin University of Commerce
3.
Giovanna Velanda
Nanjing University.
4.
Andre Abednego
Northeast Normal University
GALERI
7
Dok.dppinsa
Dok.dppinsa
Dok.dppinsa
Progres Pembangunan Dua Rumah bagi Korban Banjir di Belitung Utara JAKARTA—DPC INSA Belitung melaporkan pekembangan pembangunan dua unit rumah untuk korban bencana banjir di Belitung Utara. Rumah tersebut dibangun berkat sumbangan donatur yang dihimpun dari para anggota INSA. Hingga akhir Agustus 2017, proses pembangunan sesuai dengan yang direncanakan. Ketua DPC INSA Belitung Irwan Santoso mengharapkan pembangunan kedua rumah tersebut diharapkan tepat waktu dan bermanfaat bagi penghuninya nanti. Dia juga menyampaikan terima kasih kepada pada donatur dan sponsor yang telah bekerja sama untuk program INSA Peduli tersebut. “Kami berharap rumah ini segera dapat ditempati oleh korban banjir,” ujarnya. (*)
INFORMASI
INSA dan JSMEA Gelar Seminar JAKARTA--Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) dan Japan Ship Machinery and Equipment Association (JSMEA) melalui Committee of Young Leader bekerja sama untuk melaksanakan seminar tentang industri pelayaran di Jakarta, (22/8). Seminar tersebut dibuka oleh Chairman of Young Leader Committee Toshiyuki Kiuchi dan dilanjutkan dengan pemaparan tentang Young Leader dan Committee of JS MEA, paparan Current Status and Issues of Indonesian Shipping Industry dan ditutup dengan Direktur Eksekutif JSMEA Shoichi Kitamura. JSMEA merupakan asosiasi perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang industri manufaktur peralatan kapal yang bernaggotakan sekitar 249 perusahaan di Jepang. Pada kesempatan tersebut, Ketua Umum INSA Johnson W. Sutjipto menjelaskan kondisi pelayaran di Indonesia bahkan dunia sangat memprihatinkan. Populasi kapal di dunia sudah over supply dibandingkan dengan demand (permintaan),” katanya. Kondisi pelemahan ekonomi global memaksa sejumlah perusahaan pelayaran besar internasional di Singapura, China, Jepang dan lainnya harus menyatukan diri (merger) agar bisa bertahan. Ini menggambarkan betapa kritisnya kondisi pelayaran saat ini,” ujarnya. Di Indonesia, tidak sedikit perusahaan-perusahaan pelayaran yang tidak lagi mengoperasikan kapal karena tidak memperoleh muatan sejak diberlakukannya moratorium ekspor angkutan curah minerba dan melemahnya ekspor batubara . Selain itu, katanya, penghentian reklamasi juga semakin membuat kondisi pelayaran nasional berada pada situasi ketidakstabilan dan keberlanjutan. “Saya tidak tahu, kondisi ini akan berlangsung sampai kapan. Tetapi kami tetap optimistis akan ada perbaikan di tahun 2017 ini,” katanya. INSA akan terus melakukan advokasi terhadap sejumlah regulasi dan peraturan yang dianggap menghambat dan memberatkan pelaku usaha pelayaran. Pihaknya telah menemukan beberapa regulasi yang tidak lazim di dunia internasional seperti Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. (*)
8
INFORMASI
9
Launching Tiga Unit Kapal Ternak, INSA Ingin Tol Laut Sukses
PT BBS sebelumnya menerima pesanan dua kapal perintis dari Kemenhub yakni Sabuk Nusantara 112 dan 115 yang sudah selesai dibangun. ”Kita utamakan keselamatan kerja, mutu dan tepat waktu,” tegasnya.
JAKARTA—Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) menjadi saksi peluncuran tiga unit kapal ternak buatan PT Bahtera Bahari Shipyard (BBS) di Batam, Sabtu (26/8) yang merupakan salah satu program Tol Laut Presiden Joko Widodo. Ketiga kapal ternak tersebut adalah KM Camara Nusantara 3, KM Camara Nusantara 4 dan KM Camara Nusantara 6. Ketiganya mampu mengangkut masing-masing 500 ekor sapi. Kapal-kapal tersebut diresmikan Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Bay M. Hasani. ”Saya dapat laporan dari Direktur BBS, kalau yang membuat ketiga kapal ternak yang kami pesan ini adalah anak-anak Kepri dan kami bangga,” kata Bay M Hasani. Pemerintah dalam Program Tol Laut selain membangun kapal penumpang, kapal kargo juga membangun kapal pengangkut khusus ternak sebanyak enam unit dengan tiga diantaranya dibangun di galangan kapal BBS di Batam. “Dua sedang dibangun di Surabaya dan satunya, sudah dioperasikan dari Jakarta ke Kupang yang mampu mengangkut 1.500 ekor sapi untuk satu bulan bernama KM Camara I,” ujarnya. Dia menjelaskan pembuatan kapal khusus ternak yang dibangun di Batam
ini mulai dari awal perakitan hingga selesai dan diluncurkan, 100 persen dikerjakan oleh anak-anak bangsa, tanpa melibatkan tenaga ahli dari luar negeri. Direktur Utama PT BBS, Selamat Budiman berterima kasih kepada Kementerian Perhubungan yang telah mempercayainya untuk membangun tiga kapal ternak tersebut, ”kapal ini kami kerjakan tepat waktu,” katanya.
Sementara itu, Ketua Umum INSA Johnson W. Sutjipto yang hadir pada peluncuran tersebut mengatakan program Tol Laut melalui pembangunan kapal baru pada galangan dalam negeri berdampak positif bagi meningkatkan kemampuan nasional dalam membangun kapal dengan berbagai tipe, jenis dan ukuran. Oleh karena itu, katanya, pihaknya mendukung dan ingin mensukseskan program Tol Laut. “Kami berharap, program Tol Laut semakin ditingkatkan ke depannya,” ujarnya. (*)
INFORMASI
10
INSA Lanjutkan Proses Hukum hingga Adanya Keputusan Berkekuatan Tetap JAKARTA—Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) akan melanjutkan proses hukum ke tingkat kasasi dalam perkara sengketa Kepengurusan INSA periode 2015-2019 setelah Pengadilan Tinggi Negeri (PTN) tidak mengabulkan semua pihak, baik tergugat (Carmelita Cs) maupun penggugat (Johnson Cs).
Pengadilan Tinggi Negeri Jakarta pada tanggal 30 Mei 2017 telah memutuskan perkara No.185/PDT/2017/PT.DKI jo No. 492/Pdt.G/2015/PN JKT.PST. Dalam putusannya, Hakim PTN menolak gugatan dari terbanding I dan II, semula penggugat I dan II.
Ketua Umum DPP INSA Johnson W. Sutjipto mengatakan upaya menempuh jalur hukum ke tingkat yang lebih tinggi dimaksudkan untuk mewujudkan rasa keadilan bagi DPP INSA dan segenap anggotanya dalam sengketa kepengurusan DPP INSA tersebut.
Dalam eksepsi, Hakim PTN menolak eksepsi dari Pembanding I dan III, semula tergugat I dan III serta Pembanding II, semula tergugat II untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara, Hakim menolak gugatan terbanding I & II, semula Penggugat I dan II untuk seluruhnya.
Menurut dia, DPP INSA sangat menghormati proses hukum yang sedang berjalan karena meyakini upaya hukum adalah cara satu-satunya untuk mendapatkan rasa keadilan tersebut. “Dalam waktu dekat, kami akan melakukan upaya kasasi,” katanya.
Sedangkan dalam rekonvensi, hakim menolak gugatan rekonvensi dan penggugat rekonvensi/tergugat II rekonvensi untuk seluruhnya. “Dengan demikian, putusan PTN Jakarta tidak mengabulkan semua pihak,” kata Pengacara INSA.
DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA Mari Wujudkan Cita-cita untuk Menjadikan Indonesia Lebih Baik
Indonesian National Shipowners’ Association
INFORMASI
11
Presiden Kecewa Masih Ada Pejabat yang Ditangkap KPK Terkait Korupsi JAKARTA—Sejumlah media di Indonesia memberitakan bahwa Presiden Joko Widodo kecewa masih ada pejabat pemerintah pusat yang ditangkap tangan melakukan korupsi.
Seperti diketahui, Direktorat Jenderal Hubungan Laut (Hubla) Kementerian Perhubungan Antonius Tonny Budiono ditangkap KPK karena diduga menerima suap hingga Rp 20,74 miliar di Mess Perwira Dirjen Hubla di Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat, Rabu lalu.
"Ya sangat mengecewakan. Dan ini perlu saya ingatkan kepada seluruh pejabat agar tidak melakukan itu lagi," kata Presiden usai meninjau pameran foto proyek infrastruktur di Silang Monas, Jakarta, Minggu (27/8/2017) sebagaimana ditulis www.kompas.com.
Uang senilai Rp 20,74 miliar disita KPK saat OTT dari Tonny. Rincian uang tersebut yakni sekitar Rp 18,9 miliar terdapat di 33 tas dan Rp 1,174 miliar dalam bentuk saldo di rekening bank.
Saat memberikan keterangan kepada media, Jokowi didampingi sejumlah menteri, termasuk Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Tanpa menjelaskan secara rinci, Jokowi menegaskan bahwa pemerintah sudah memperbaiki sistem yang ada sehingga korupsi tidak terjadi. Jokowi mengingatkan bahwa masalah korupsi berkaitan erat juga dengan integritas dan moralitas pejabat. "Berapa yang sudah ditangkap, baik OTT (operasi tangkap tangan) oleh KPK atau saber pungli, kan sudah bukan puluhan, sudah ratusan atau mungkin bahkan ribuan. Tapi menyangkut orang kan. Ya sangat-sangat mengecewakan," kata Jokowi.
Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, asal muasal duit belasan miliar yang ada dalam 33 tas itu masih didalami KPK. Sementara uang Rp 1,174 miliar berbentuk saldo di rekening bank merupakan suap yang diterima Tonny dari Komisaris PT Adhi Guna Keruktama (PT AGK), Adiputra Kurniawan. Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menangkap pejabat yakni Wali Kota Tegal dalam operasi tangkap tangan (OTT), Selasa (29/8/2017) sekitar pukul 17.50 WIB. Operasi tangkap tangan itu berlangsung di rumah dinas wali kota di kompleks Balai Kota, Jalan Ki Gede Sebayu, Kota Tegal. (*)
INDONESIAN NATIONAL SHIPOWNERS’ ASSOCIATION Wisma BSG, Lantai 3A #M04-05 Jl. Abdul Muis No.40 Jakarta Pusat, 10160 - Indonesia P: +62 21 351 4348. F: +62 21 351 4347 Email:
[email protected] website: www.dppinsa.com
INDONESIAN NATIONAL SHIPOWNERS’ ASSOCIATION
MENGUCAPKAN Selamat Ulang Tahun Kepada Pengurus DPP INSA yang Merayakan pada Bulan Agustus • • • • • • • •
Widihardja Tanunadjaja : Anggota Dewan Pengawas Karlie Hanafi Kalianda : Ketua Bidang Hukum & Advokasi Lukas Layono : Ketua Bidang Angkutan Crude Palm Oil (CPO) Soenardi Sudartan : Wakil Ketua Bidang Angkutan Kontainer Peter A. Pramana : Wakil Ketua Bidang Offshore. Utami Sri Wahyuni : Anggota Bidang Hubungan Luar Negeri. Leonar Chuang : Anggota Bidang Pajak, Asuransi & Custom David Sigalingging : Anggota Bidang SDM dan Pelaut www.dppinsa.com
INFORMASI
12
Kementerian ESDM & INSA Bahas Revisi Kepmen No.2026 tahun 2017 JAKARTA—Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) dan stakeholders lainnya mulai membahas aturan di bidang penggunaan biodiesel di Indonesia dengan akan mengubah aturan sebelumnya pada 28 Agustus 2017. Aturan tersebut adalah Keputusan Menteri ESDM No. 2026 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan MESDM Nomor 6034 K/12/MEM/2016 tentang Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati (Biofuel) yang Dicampurkan ke Dalam Bahan Bakar Minyak. Hadir dalam pembahaan tersebut Kasubdit Pelayanan dan Pengawasan Usaha Bioenergi Direktorat Bioenergi Agus Saptono, BPDP Sawit Fajar Wahyudi, PT AKR Corporation Tbk Muliady, DPP INSA Johnson W. Sutjipto, APROBI Stanley dan PT SI Heri. Aturan tersebut awalnya diterbitkan dalam rangka mendorong efisiensi produksi biodiesel dan peningkatan penggunaan bahan bakar nabati (biofuel), maka telah ditetapkan besaran konversi CPO menjadi Biodiesel dan menyesuauikan besaran maksimal ongkos angkut untuk masing-masing titik serah. Pada rapat tersebut , Ketua Umum INSA Johnson W. Sutjipto mengatakan biaya untuk kegiatan angkutan kapal sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain ukuran kapal, jenis kapal, standar kapal, besar dermaga, jarak tempuh, waktu/jadwal pemuatan dan kapasitas tangki timbun di lokasi penerimaan biodiesel. (*)
For More Information, Please Contact & Follow Us :
@insa.dpp Wisma BSG, 3A Floor Jl. Abdul Muis No. 40 Jakarta Pusat 10160 Indonesia Phone Fax. Email Website
: +62 21 351 4348 : +62 21 351 4347 :
[email protected] : www.dppinsa.com
@dpp.insa 0857 1002 7799
