SAATNYA BERBALIK HALUAN DALAM PARADIGMA PENGENDALIAN BANJIR Ir. Kuntjoro, MT. Dosen Diploma Teknik Sipil FTSP ITS Email :
[email protected]
ABSTRAK Laju perkembangan pemukiman, ketidak–taatan pembangunan kepada tata ruang dan kemiskinan memicu berkembang–luasnya genangan / banjir kota. Kapasitas sungai dan sarana drainase banyak yang tak mampu lagi melayani tingginya run – off yang ada. Pengendalian dampak langsung dan tidak langsung memerlukan biaya yang sangat besar. Menyadari bahwa Tuhan menurunkan hujan sebagai rahmat alam semesta bisa di mana saja tanpa pilih kasih dan air merupakan sumberdaya yang mengalir (flow resources) tanpa mengenal batas administrasi dan batas pemilikan lahan. Sehingga perlu adanya solusi terintegrasi antara lahan penghasil run – off sampai dengan lahan korban run – off. Yaitu penyadaran hak dan kuwajiban pemilik lahan dalam mengendalikan run – off nya sendiri. Sebagai usulan untuk mengatasi masalah banjir dan genangan kota adalah dengan menumbuh-kembangkan tata nilai dalam mengatur run – offnya sendiri, maka perlu Peraturan Daerah tentang Hak dan Kuwajiban pemilik lahan dalam mengendalikan run – off nya sendiri. Sebagai tindakan pengendalian run – off di lahannya sendiri diusulkan metode retarding parsial dan injection infiltrate tank.
1. PENDAHULUAN
Surabaya, pada musim penghujan terjadi genangan-genangan. Dengan kasus banjir lumpur Lapindo Brantas Porong, Sidoarjo, kans besar untuk membuang lumpur ke Kanal Porong. Kondisi kapasitas Kanal Porong 1.500 m3/detik sudah sangat kritis untuk mengendalikan banjir DAS Brantas sendiri. Hal ini memungkinkan untuk pengalihan aliran ke arah Kali Surabaya.
Setiap manusia sangat mendambakan timpat tinggal yang aman dan nyaman, laju perkembangan pemukiman, ketidak–taatan pembangunan kepada tata ruang dan kemiskinan memicu berkembang–luasnya genangan / banjir kota dari tahun ke tahun. Banjir di Jakarta 2007 dan 2008 melumpuhkan lalu lintas ke bandara Soekarno-Hatta, mengalihkan penerbangan internasional ke bandara Halim Perdana Kusuma, kerusakan ruas–ruas jalan Jakarta. Adakah solusi pintar untuk masalah seperti ini ? atau akan ada pengulangan kejadian yang semakin parah setiap tahun.
Diperlukan paradigma baru dalam mengendalikan banjir yang berbasis pada kesadaran pengendalian run–off dari lahan masing–masing pemilik lahan.
2. MASALAH
Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta dengan luas + 30.000 ha dengan jumlah penduduk lebih dari 4 juta jiwa. Sebagian besar wilayah kota Surabaya terdiri dari dataran rendah dengan ketinggian 3-6 m, sedang daerah kota sebelah barat merupakan daerah perbukitan dengan ketinggian 25-50 m di atas permukaan laut. Di beberapa tempat di kota
ISBN No. 978-979-18342-0-9
Ketidak sadaran para pemilik lahan bahwa run–off yang dihasilkan oleh pemilik lahan akan mengganggu dan merugikan pemilik lahan yang lain yang lebih rendah. Kerugian akibat run–off ini bisa bersifat langsung dan tidak langsung, seperti diuraikan sebagai berikut :
A-39
Kuntjoro
2.1. •
Kerugian langsung misalnya: Hilangnya harta benda bahkan nyawa.
Gambar 3
.
•
Rusaknya fasilitas umum : jaringan listrik, telephon, sarana jalan dll
3. TUTUPAN LAHAN DAN RUN–OFF Gambar 1 Hilangnya kesempatan kerja, belajar dll
Hulu : penebangan hutan dan tumbuhnya hunian, infiltrasi rendah, run – off tinggi, debit banjir tinggi, probabilitas terjadi longsoran dan erosi semakin besar. Hilir : tanah kosong, sawah dan tegalan berubah menjadi hunian dan penggunaan yang lain, infiltrasi rendah, permitable retarding duration mendekati nol, endapan tinggi; kapasitas sungai, saluran, drainase dan badan air menjadi kecil.
Gambar 2 Transportasi putus
2.2. •
Pemkot
Kerugian tidak langsung : Timbulnya wabah penyakit : DB, muntaber dll Surabaya
tahun
2004
Perubahan tutupan lahan digambarkan secara umum sebagai perubahan yang dinamik, kondisi tutupan lahan yang dipicu oleh perubahan sosial politik dan ekonomi serta kedewasaan masyarakat, yang mana perubahan tutupan lahan tersebut bisa digambarkan sebagai kondisi hulu dan hilir dari sebuah DAS yang solusinya tak mungkin dipisahkan.
telah
4. SOLUSI PENGENDALIAN KONVENSIONAL •
Peningkatan Kapasitas Fasilitas Drainase Peningkatan kapasitas sarana drainase dimaksudkan agar peningkatan debit banjir bisa diimbangi dengan kapasitas drainase sehingga debit banjir bisa disalurkan menuju ke daerah pembuangan dengan lancar. Sarana drainase yang dimaksud bisa berupa : saluran, sungai, pompa banjir dan lain sebaginya.
mengalokasikan anggaran senilai Rp 6 miliar untuk penanggulangan wabah DB.
•
ISBN No. 978-979-18342-0-9
BANJIR
A-40 A-36
Saatnya Berbalik Haluan dalam Paradigma Pengendalian Banjir
•
Pengurugan Daerah Genangan Pengurugan daerah genangan merupakan usaha untuk mepertinggi elevasi suatu areal agar tidak terjangkau oleh elevasi banjir sehingga areal tersebut akan terhindar dari banjir. •
1. menerima hujan di lahannya sendiri sesuai dengan kondisi alam. 2. mengelola air hujan yang jatuh di lahannya sendiri. 3. mendapat insentif dari Pemerintah (Pemerintah Daerah) bagi yang melestarikan air hujan, menurut perundangan yang berlaku.
Pengalihan aliran. Pengalihan aliran dimaksudkan untuk melindungi areal tertentu dari ancaman banjir kiriman dari daerah lain dengan jalan mengalihkan aliran melewati daerah lain yang aman.
•
2. melestarikan air hujan yang jatuh di lahannya sendiri. 3. membayar denda bagi pencemar dan atau pembuang air ke saluran umum tidak sesuai dengan perundangan yang berlaku.
5. RUN-FF OLEH LAHAN ADALAH TANGGUNG JAWAB PEMILIK LAHAN-NYA SENDIRI
Untuk mengendalikan tingginya debit banjir akibat run – off sudah seharusnya masyarakat pemilik lahan ikut bertanggung jawab dalam menekan debit banjir dengan jalan mengatur pembuangan run – off dari lahannya sendiri. Hal ini didasarkan atas sifat alamiah dan perilaku air yang hakiki yaitu :
Kewajiban : 1. mengatur pembuangan air hujan yang jatuh di lahannya sesuai dengan perundangan yang berlaku.
Pengendalian banjir konvensional di atas merupakan pengendalian banjir akibat run – off yang dihasil – produksikan oleh lahan. Hanya memikirkan akibat tanpa mempertimbangkan sebab.
Dengan gambaran meningkatnya run – off yang diakibatkan oleh perubahan tutupan lahan seperti di atas, sangatlah sulit dan memerlukan biaya yang sangat besar untuk mengendalikan banjir dengan memperbesar kapasitas sungai, fasilitas drainase dan badan – badan air, apa lagi di daerah perkotaan dengan topografi yang sangat datar.
Hak :
6. TINDAKAN 6.1.
Retarding Parsial
Pengendalian run–off di setiap petak pemilikan lahan untuk kondisi lahan yang padat bangunan dan infiltrasi sudah tidak memungkinkan, disarankan oleh Suharjoko dalam risetnya 2005 untuk menggunakan retarding parsial seperti dijelaskan pada Gambar 1 berikut.
1. air hujan bisa jatuh di mana saja. 2. air bisa mengalir ke mana saja ke bagian yang lebih rendah. Sehingga pengendalian banjir untuk kepentingan bersama, timbul hak dan kuwajiban pemilik lahan sebagai berikut :
ISBN No. 978-979-18342-0-9
Gambar 4: Pengendalian run off
A-41 A-37
Kuntjoro
6.2.
Infiltasi Injeksi
Untuk kondisi lahan dengan tanah dan muka air tanah masih memungkinkan adanya infiltasi disarankan oleh Kuntjoro dalam risetnya tahun 2007, dengan menggunakan injection infiltrate tank seperti yang jelaskan Gambar 2 a dan b berikut ini.
lain, sehingga perlu adanya peraturan dalam pembuangan air ke sarana drainase umum. •
Air merupakan benda sosial yang mempunyai nilai ekonomi yang tidak bisa digantikan dengan benda lain, ketiadaannya dan keberadaaannya yang berlebihan bisa mendatangkan bencana. Oleh karena itu timbul hak dan kuwajiban setiap pemilik lahan akan pengelolaan dan pelestarian air yang jatuh di lahannya sendiri.
•
Dengan perubahan sosial, ekonomi dan politik maka dinamika perubahan tutupan lahan tidak bisa dihindari, masalah banjir dan pengendaliannya akan menjadi masalah yang sangat kompleks.
•
Secara umum perubahan tutupan lahan merupakan perubahan terintegrasi saling terkait antara hulu – hilir, instream – offstream dan dari waktu ke waktu yang tak mungkin dipisahkan dalam penyelesaiannya.
•
Dengan adanya perubahan sosial, ekonomi dan politik maka pengendalian banjir tidak bisa dilakukan dengan hanya cara konvensional saja yaitu dengan meningkatkan/memperbesar kapasitas fasilitas drainase, tetapi juga harus dibarengi dengan pengaturan tata nilai di masyarakat yang berupa perundang – undangan / peraturan.
•
Perlu perundangan/peraturan untuk mengatur hak dan kuwajiban pemilik lahan dalam mengelola dan melestarikan air serta pembuangan air hujan dari lahannya sendiri, yang spesifik disesuaikan dengan kondisi alamiah setempat namun tetap menunjang herarkhi perundangan yang berlaku.
Gambar 5.a: Pengendalian run off dengan Injection Infiltrate tank Run – off
Pizometric line Beton kedap Head penekanan
Tu tupan kedap Seepage line Original water table
Beton porous Recharge area
Gambar 5.3. pengisian melalui tank dengan penekanan Sumber : Rekayasa Kuntjoro ‘03
Gambar 5.b: Injection Infiltrate tank 7. KESIMPULAN •
Hujan merupakan rahmat bagi makhluk hidup bisa jatuh di mana saja, dan menjadi hak bagi pemilik lahan di mana hujan itu jatuh.
•
Pembuangan air hujan dari lahan ke sarana drainase umum akan menjadi masalah bagi pemilik lahan yang
ISBN No. 978-979-18342-0-9
A-42 A-38
Saatnya Berbalik Haluan dalam Paradigma Pengendalian Banjir
8. KEPUSTAKAAN 1. Utomo, Imam Gubernur Jawa Timur (2004) Penanggulangan Banjir Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Gresik dan Mojokerto Secara Terpadu, Seminar Nasional Penanganan Banjir, 29 September 2004. 2. Jawa Pos koran harian, Kondisi Banjir Surabaya, 3 Januari 2005 3. Jawa Pos koran harian, Banjir dan Genangan Kota Surabaya, 8 Maret 2005 4. Kuntjoro (2001) Pengaruh Permitable Retarding Duration Terhadap Debit Banjir Surabaya Timur, Lemlit ITS 5. Media Indonesia Online. Jum'at, 19 Agustus 2005 22:14 WIB 6. Donald, Mott Mac Cambridge (1999), Surabaya Drainage Master Plan 2018, Laporan Akhir 7. Siswoko, Ir., Dipl. HE., “Banjir, Masalah Banjir dan Upaya Mengatasinya” Dipresentasikan pada Seminar Internasional EARLY WARNING SYSTEM FOR REDUCING NATURAL DISASTER di ITS 24 Maret 2004. 8. Suharjoko (2004), Perilaku Banjir pada Kota Padat Bangunan dan manakan Hidrograf adalah cara efektif pengendaliannya, Seminar Nasional Penanganan Banjir, 29 September 2004. 9. Sri Hernowo, Ir., Dipl. HE, Pengembangan dan pengelolaan Sumberdaya Air, Pengenalan PJT II 10. Stefanus Lawuyan MPH dr. H. : Pembasmian DBD : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya, www.freewebtown.com. 2007 11. Sunaryo. T. M. Ir., M.Eng, Korporatisasi Sumberdaya Air, Pengenalan PJT I 12. PP. No. 47. Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
ISBN No. 978-979-18342-0-9
A-39 A-43
13. UU. No. 11 Pengairan
tahun
1974
tentang
14. UU No. 22 tahun Otonomi Daerah
1999
tentang
15. UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 16. UU No. 24 Tahun 1992 tentang Tata Ruang Nasional 17. wikipedia.org//wiki/Mosquito Mosquitos Life Cycle
:
