S T A T U T A SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA) BINA TARUNA GORONTALO

S T A T U T A

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA) BINA TARUNA GORONTALO

YAYASAN BINA TARUNA GORONTALO Jl. Jaksa Agung Suprapto No. 40 Gorontalo Telp. 0435 – 827255, Fax. 0435 – 830360

2015

STATUTA STIA Bina Taruna Gorontalo

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI STIA BINA TARUNA GORONTALO PEMBUKAAN Atas berkat dan Rahman Tuhan Yang Maha Esa STIA Bina Taruna Gorontalo menyusun revisi statuta sesuai dengan pedoman dari Dirjen Pendidikan Tinggi ( DIKTI ) yang menjadi acuan dan pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Sekolah Tinggi ilmu Administrasi. ( STIA ) Bina Taruna Gorontalo. Sadar akan tanggung jawab Sekolah Tinggisebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian, yang merupakan salah satu ikhtiar dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa untuk membentuk manusia seutuhnya yang berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945. Bahwa pendidikan apada hakekatnya adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan meningkatkan kemampuan manusia yang akan berlangsung seumur hidup, maka Sekolah Tinggi Ilmu Administarsi Bina Taruna Gorontalo dalam menjalankan peranannya tetap mengacu pada dasar falsafah negara pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi, Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan Nasional Perguruan Tinggi serta perundang-undangan lainnya. STIA Bina taruna Gorontalo dengan dasar pembinaannya yang berisi kemampuan yang tinggi untuk membangkitkan kepeminpinan berkualitas dan percaya diri. menyelenggarakan pendidikan dalam bidang Administarsi yang kiranya menjadi sumbangan dalam usaha Pembangunan Nasional. Untuk maksud itulah maka disusun Statuta Sekolah Tinggi sebagi pedoman penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi sebagai rujukan pengembangan Peraturan Umum. Peraturan Akademik, Pedoman dan Manual Prosedur Operasional yang berlaku dalam lingkup STIA Bina Taruna Gorontalo dan Program Pascasarjana STIA Bina Taruna Gorontalo.

1


BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 PENGERTIAN DASAR Dalam Statuta ini yang dimaksud dengan : (1). Pendidikan Tinggi adalah Pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dari pada pendidikan menengah jalur pendidikan sekolah. (2). Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelesaikan pndidikan tinggi. (3). Statuta Perguruan Tinggi adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan penyelenggaraan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan perguruan tinggi , yang berisi dasar yang di pakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku diperguruan tinggi. (4). Dewan penyantun adalah tokoh-tokoh masyarakat yang diangkat untuk ikut mengasuh dan membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi perguruan tinggi. (5). Pimpinan Perguruan Tinggi adalah ketua Sekolah Tinggi dan Direktur Program Pascasarjana STIA Bina Taruna Gorontalo. (6). Senat Perguruan Tinggi adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi pada Sekolah Tinggi. (7). Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar. (8). Jenis, jenjang dan program pendidikan adalah Janis pendidikan sekolah yang dilaksanakan dikampus dan/atau diluar kampus. Jenjang pendidikan Sarjana (9). Warga kampus atau sivitas akademika adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa pada perguruan tinggi. (10). Tenaga kependidikan adalah dosen dan tenaga penunjang akademik. (11). Dosen adalah seorang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat oleh penyelenggara perguruan tinggi dengan tugas utama mengajar. (12). Tenaga penunjang akademik adalah tenaga peneliti, pengembangan di bidang pendidikan, pustakawan, pranata computer, laboran dan teknisi sumber belajar. (13). Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya. (14). Pendidikan professional adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu. (15). Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Sekolah Tinggi. 2


(16). Sekolah Tinggi adalah Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna (STIA Bina Taruna) Gorontalo. (17). PPs STIA Bina Taruna Gorontalo adalah Program Pascasarjana Sekoah Tinggi Ilmu Admnistrasi (STIA) Bina Taruna Gorontalo. (18). MIA adalah Program Studi S2 Ilmu Administrasi yang menyelenggarakan Program Magister Ilmu Administrasi (19). Alumni adalah seseorang tang tamat pendidikan di sekolah Tinggi. (20). Kebebasan Akademik adalah kebebasan yang dimiliki anggota sivitas akademika untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab dan Taruna . (21). Kebebasan Mimbar Akademik adalah bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat secara bebas diperguruan tinggi sesuai norma dan kaidah keilmuan. (22). Otonomi keilmuan adalah kegiatan keilmuan yang berpedoman pada norma dan kaidah keilmuan yang harus ditaati oleh para sivitas akademika dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. (23). Otonomi pengelolaan adalah Kewenangan Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi dalam pengelolaan sarana dan prasarana, mencakup pula kewenangan dalam bidang keuangan untuk menerima, menyimpan dan menggunakan dana yang berasal dari masyarakat serta kewenangan Pimpinan dalam pengelolaan kegiatan akademika pada Sekolah Tinggi. (24). Tri Darma Perguruan Tinggi adalah Penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. (25). Menteri adalah Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan. (26). Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi adalah Yayasan Bina Taruna Gorontalo. BAB II VISI, MISI dan TUJUAN Pasal 2 VISI Visi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Bina Taruna Gorontalo : Terwujudnya Sekolah Tinggi yang Unggul dan Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang tangguh, berdaya saing tinggi, beriman dan bertaqwa, senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan siap berpartisipasi sesuai dengan keahlian tahun 2016 di Indonesia. Visi Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Bina Taruna Gorontalo : 3


” Mewujudkan Program Pascasarjana STIA BT sebagai Pusat Pengembangan IPTEK dibidang Ilmu Administrasi yang Unggul dan Profesional” Pasal 3 MISI Misi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Bina Taruna adalah Dalam mencapai visi tersebut, STIA Bina Taruna Gorontalo dihadapkan kepada tanggung jawab untuk melaksanakan tugas mulia yang sejalan dengan misi perguruan tinggi pada umumnya. Adapun misi yang diemban adalah 1. Melaksanakan Tridharma yang berkualitas dan berdaya saing sesuai dengan kebutuhan stakeholder. 2. Menghasilkan luaran atau SDM yang tangguh dan profesional yang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Menghasilkan luaran yang memiliki kepribadian atau akhlak yang baik yang didasari oleh iman dan takwa.

Misi Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Bina Taruna Gorontalo : 1. Mengembangkan IPTEK melalui Ilmu Administrasi yang profesional dan Inovatif. 2. Mengembangkan IPTEK melalui Ilmu Administrasi yang Unggul berbasis kegiatan riset. 3. Mengembangkan IPTEK melalui Ilmu Administrasi didukung oleh kemitraan perguruan tinggi dan kebutuhan stake holder. Pasal 4 TUJUAN Tujuan STIA Bina Taruna Gorontalo : 1. Melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas yang meliputi Pendidikan,

Penelitian

dan

Pengabdian

pada

Masyarakat

yang

menghasilkan publikasi ilmiah yang berdaya saing sesuai dengan kebutuhan stakeholder.

4


2. Membentuk dan menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademik yang profesional dan selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang ilmu Administrasi Niaga (Bisnis) dan ilmu Administrasi Negara (Publik). 3. Membentuk dan menghasilkan lulusan yang memiliki keilmuan dan keterampilan dibidang Administrasi Niaga (Bisnis) dan Administrasi Negara (Publik) yang sesuai dengan kebutuhan stakeholder. 4. Menghasilkan

lulusan

yang

mampu

mengaplikasikan

keahlian

dan

keterampilan dibidang Administrasi Niaga (Bisnis) dan Administrasi Negara (Publik) dan mengembangkannya di masyarakat. 5. Menghasilkan luaran yang mampu mengidentifikasi, memformulasikan dan memecahkan serta memberikan solusi

masalah-masalah di bidang

Administrasi Niaga (Bisnis) dan Administrasi Negara (Publik). 6. Menghasilkan lulusan yang memiliki kejujuran dan integritas yang tinggi dan menghasilkan akhlak yang baik yang dapat menjunjung tinggi almamater.

Tujuan Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Bina Taruna Gorontalo : 1. Menyiapkan dan menghasilkan lulusan Magister yang memiliki kompetensi Ilmu administrasi berbasis riset. 2. Menyiapkan dan menghasilkan lulusan Magister yang memiliki kemampuan dan menguasai metode, norma dan analisis dibidang ilmu administrasi. 3. Menyiapkan dan menghasilkan lulusan Magister yang memiliki sikap (mindseting) dan karakter dalam menegak-kan prinsip-prinsip Ilmu administrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. BAB IV IDENTITAS Pasal 5 NAMA DAN TEMPAT (1). Sekolah Tinggi ini diberi nama Sekolah Tinggi Ilmu Administarsi Bina Taruna Gorontalo disingkat STIA Bina Taruna Gorontalo (2). Sekolah Tinggi ini berkedudukan di kota Gorontalo. 5


Pasal 6 PENDIRIAN (1). Sekolah Tinggi ini didirikan/dibina oleh Yayasan Bina Taruna Gorontalo berdasarkan Akte Notaris No. 23 Tanggal 9 juli 1991, Notaris Julius Daniel Ismawi.SH. (2). Sekolah Tinggi mulai beroperasi pada tanggal 23 Desember 1999 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan cq. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi No. 158/D/O/1999 tanggal 23 September 1999. Pasal 7 ASAS, FUNGSI DAN TUJUAN (1). Sekolah Tinggi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. (2). Fungsi Sekolah Tinggi adalah menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau professional dalam lingkup ilmu administarsi. (3). Untuk menjalankan fungsi Sekolah Tinggi ( tridarma perguruan tinggi ) sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Bina Taruna Gorontalo melaksanakan : a. Pendidikan dan Pengajaran b. Penelitian c. Pengabdian pada masyarakat d. Pembinaan Sivitas Akademika dan hubungannya dengan lingkungan e. Kegiatan Pelayanan Administratif (4). Tujuan khusus STIA Bina Taruna Gorontalo dapat dirumuskan seagai berikut : a. Melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas yang meliputi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat yang menghasilkan publikasi ilmiah yang berdaya saing sesuai dengan kebutuhan stakeholder. b. Membentuk dan menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademik yang profesional dan selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang ilmu Administrasi Niaga (Bisnis) dan ilmu Administrasi Negara (Publik). c. Membentuk dan menghasilkan lulusan yang memiliki keilmuan dan keterampilan dibidang Administrasi Niaga (Bisnis) dan Administrasi Negara (Publik) yang sesuai dengan kebutuhan stakeholder. d. Menghasilkan lulusan yang mampu mengaplikasikan keahlian dan keterampilan dibidang Administrasi Niaga (Bisnis) dan Administrasi Negara (Publik) dan mengembangkannya di masyarakat. e. Menghasilkan luaran yang mampu mengidentifikasi, memformulasikan dan memecahkan serta memberikan solusi masalah-masalah di bidang Administrasi Niaga (Bisnis) dan Administrasi Negara (Publik). 6


f. Menghasilkan lulusan yang memiliki kejujuran dan integritas yang tinggi dan menghasilkan akhlak yang baik yang dapat menjunjung tinggi almamater STIA Bina Taruna Gorontalo (5).Tujuan Sekolah Tinggi adalah : a) Membentuk manusia Indonesia seutuhnya, yang sehat jasmani dan rohani memiliki pengetahuan dan keterampilan dapat mengembangkan kecerdasan dan kreatifitas disertai dengan tanggung jawab moral yang tinggi, bersifat demokratis dan penuh tenggang rasa disertai budi pekerti yang luhur, mencintai bangsanya dan sesame insane sesuai dengan ketentuan dalam Undang Undang Dasar 1945. b) Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi di bidang Ilmu Administrasi sesuai dengan ketentuan dan kebijaksanaan pemerintah, dalam mendidik Mahasiswa-mahasiswi yang berjiwa pengabdian disertai dengan tanggung jawab moral yang tinggi terhadap Bangsa dan Negara. c) Melaksanakan dan mengembangkan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. d) Menggiatkan Mahasiswa sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi kepentingan pembangunan Bangsa dan Negara sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi. Pasal 8 LAMBANG, BENDERA DAN HYMNE (1). STIA Bina Taruna Gorontalo, memilki lambang yang bentuk dan inti maknanya adalah sebagai berikut : a) Bingkai segilima menunjukan bahwa STIA Bina Taruna Gorontalo berasaskan Pancasila dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. b) Lingkaran Biru mengelilingi kata Bina Taruna bermakna wadah pemersatu berdasarkan Pancasila. c) Urutan kata Bina Taruna berarti mengembangkan manusia Akademik yang berkepribadian tinggi dan berakhlak mulia (2). STIA Bina Taruna Gorontalo memilki bendera yang warna, bentuk pengertian sebagai berikut : a) Warna kuning bermakna Ilmu Pengetahuan. b) Bendera yang berbentuk segi empat yang tepat ditengah-tengahnya terdapat lambang STIA Bina Taruna Gorontalo yang semuanya bermakna persatuan dan kesatuan. c) Tata cara penggunaan, pemasangan lambang dan bendera STIA Bina Taruna Gorontalo diatur dalam ketentuan tersendiri yang ditetapkan melalui surat keputusan Pimpinan. d) Bendera resmi Sekolah Tinggi berukuran 90 cm x 120 cm. 7


(3).

(1)

(2)

a. STIA Bina Taruan Gorontalo memilki hymne yang diperdengarkan / dinyanyikan pada upacara resmi STIA Bina Taruna Gorontalo. b. MARS dan HYMNE Sekolah Tinggi ditetapkan dengan keputusan Pimpinan. Pasal 9 BUSANA AKADEMIK Sekolah Tinggi mempunyai busana akademik untuk Pimpinan dan Unsur Pimpinan, Guru Besar, Wisudawan dalam bentuk Topi/Toga dan Kalung/Selempang dan Jas Almamater untuk mahasisiwa yang di gunakan dalam upacara akademik. Tata cara upacara akademik, warna dan bentuk busana akademik cara pemakaian busana akademi diatur dengan surat Keputusan Pimpinan.

8


BAB IV PENYELENGGAAN PENDIDIKAN Pasal 10 PENDIDIKAN TINGGI (1) (2) (3)

(4)

Perguruan Tinggi menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan Penelitian serta pengabdian kepada masyarakat dan Tridarma Perguruan Tinggi. Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan manusia terdidik dalam upaya mencapai tujuan pendidikan tinggi. Tujuan pendidikan tinggi sebagaimana di maksud pada ayat (2) adalah : a. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau professional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian b. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat memperkaya kebudayaan Nasional Penyelenggaraan kegiatan untuk mencapai Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada : a. Tujuan pendidikan nasional b. Kaidah, moral dan etika ilmu pengetahuan c. Kepentingan masyarakat d. Minat, kemampuan dan prakarsa pribadi. Pasal 11 PENELITIAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Pelaksanaan penelitian dikoordinasikan oleh pusat penelitian yang merupakan unit kerja dalam lingkungan Sekolah TInggi. Jenis penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian terapan dan/atau penelitian dasar. Hasil karya penelitian merupakan karya intelektual yang dilindungi oleh Undang-undang. Tanggung jawab pelaksanaan dan hasil penelitian didasarkan pada kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan. Publikasi hasil penelitian merupakan hak dari peneliti Pemanfaatan hasil penelitian terutama ditujukan untuk pengembangan masyarakat pada umunya dan pengembangan lembaga pada khususnya. Pelaksanaan penelitian diatur dengan Keputusan Pimpinan.

9


Pasal 12 PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (1)

(2)

(3) (4)

(1) (2) (3)

Pelaksanaan pengabdian pada masyarakat dikoordinasikan oleh pusat pengabdian kepada masyarakat yang merupakan unit kerja dalam lingkungan Sekolah Tinggi. Jenis pengabdian kepada masyarakat adalah penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat, baik bantuk KKN, KKL, dan /atau Studi Banding/ Studi Orientasi dan jenis pengabdian masyarakat lainnya. Kebijksanaan pengabdian masyarakat terutama ditujukan untuk pengabdian Sekolah Tinggi kepada masyarakat. Pelaksanaan pengabdian pada masyarakat diatur dengan keputusan Pimpinan. Pasal 13 JENIS, JENJANG DAN BENTUK PERGURUAN TINGGI Bentuk perguruan tinggi adalah Sekolah Tinggi Jenjang pendidikan yang dibina Sekolah Tinggi adalah jenjang Sarjana Jenis program studi yang dibina a. Program Sarjana/Stara satu (S1) meliputi : 1. Adminisrasi Negara 2. Administrasi Niaga b. Program Magister / Stara Dua (S2) Ilmu Administrasi meliputi bidang Keahlian: 1. Adminisrasi Publik (AP) 2. Administrasi Pemerintahan Daerah (APD) 3. Administrasi Bisnis (AB) 4. Administrasi Pendidikan (APk) Pasal 14 CARA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

(1) (2) (3)

Cara penyelenggaraan pendidikan tinggi malalu proses pembelajaran yang mengembangkan kemampuan belajar Taruna Dalam penyelenggaraan pendidikan dapat dilakukan dalam bentuk kuliah, seminar, symposium, diskusi, lokakarya, pratika dan kegiatan ilmiah lainnya Tata cara pelaksanaan sebagaimana di maksud dalam ayat (2) mengaju pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 15 BAHASA PENGANTAR

10


(1) (2)

(3)

(1) (2) (3)

(4) (5)

(6)

(1) (2)

(3) (4)

Penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah Tinggi dalam penyampaian pengetahuan menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Bahasa daerah dapat di gunakan sebagai bahasa pengantar sejauh di perlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan dan/atau keterampilan untuk lebih memberikan pemahaman kepada mahasiswa. Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh di perlukan dan/atau lebih pelatihan, dan/atau keterampilan baik secara sebahagian maupun secara keseluruhan. Pasal 16 TAHUN AKADEMIK Tahun akademik penyelenggaraan pendidikan di mulai pada bulan September. Tahun akademik dibagi minimum 2 (dua) semester yang masing-masing terdiri atas minimum 16 minggu. Pada Program Magister S2 dapat menerima mahasiswa baru pada setiap tahun akademik (ganjil dan genap) dan dapat menerima mahasiswa setiap angkatan. Pada akhir penyelenggraan program pendidikan akademik dan/atau pendidikan professional diadakan wisuda. Sejauh diperlukan dapat disenggarakan semester pendek diantara 2 (dua) semester regular yang ekivalen dengan semester regular sesuia dengan pengertian satuan kredit semester (SKS). Pelakasanaan ketentuan sebagaimana di maksud dalam ayar (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Surat Pimpinan Perguruan Tinggi (Ketua atau Direktur). Pasal 17 ADMINISTRASI AKADEMIK Administrasi akademik diselenggarakan dengan menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS) Sistem Kredit Semester adalah suatu system penyelenggraan pendidikan dimana beban studi mahasiswa, beban kerja tenaga pengajar dan beban penyelenggaraan program lembaga pendidikan dan beban penyelenggaraan program lembaga pendidikan dinyatakan dalam Satuan Kredit Semester. Satuan kredit semester disingkat SKS adalah besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha menyelesaikan kegiatan akademik yang bersangkutan . Kegiatan akademik meliputi tugas-tugas yang dinyatakan dalam program perkuliahan, seminar, praktikum, kerja lapangan, penulisan skripsi, tesis dan/atau karya ilimah, artikel ilmiah. Dalam satu kegiatan akademik di perhitungkan tidak hanya kegiatan tatap muka yang terjadwal tetapi juga kegiatan yang direncanakan (terstruktur) dan yang di lakukan secara Taruna baik oleh mahasiswa maupun dosen. 11


(5)

Dalam setiap semester 1 (satu) SKS sama dengan beban studi minggu masing-masing : a. 1 (satu) jam tatap muka b. 1 (satu) jam kegiatan terstuktur Untuk kurun waktu 14 (empat belas) minggu efektif.

setiap

Pasal 18 METODE PENDIDIKAN Penyelenggraan pendidikan menggunakan metode : (1) Kuliah adalah proses belajar mengajar yang dapat meliputi komunikasi langsung atau tidak langsung, praktikum, penyelenggaraan percobaan dan memberikan tugas akademik lain. (2) Seminar adalah pertemuan ilmiah yang dengan sistematis mempelajari suatu topic khusus dibawah Pimpinan seorang yang ahli dan berwenenang dalam bidang tersebut. (3) simposium adalah pertemuan terbuka dengan beberapa pembicara yang menyampaikan ceramah pendek mengenai aspek yang berbeda tetapi saling berkaitan dengan satu masalah. (4) Diskusi panel adalah forum pertukaraan pikiran yang dilakukan oleh sekelompok orang dihadapan sekolompok hadirin mengenai suatu masalah tertentu yang telah di persiapkan sebelumnya. (5) Lokakarya adalah kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan peserta dalam menggunakan berbagai jenis metode pertemuan ilmiah. (6) Pelaksanaan perkuliahan dapat menggunakan metode a. Ceramah b. Diskusi c. Tanya jawab d. Tugas khusus e. Dan metode lain sesuai kebutuhan. Pasal 19 PENERIMAAN MAHASISWA (1) (2)

(3)

Sekolah Tinggi mengatur dan menyelenggrakan seleksi penerimaan mahasiswa baru. Penerimaan mahasiswa baru di Sekolah Tinggi disenggarakan dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras kedudukan social dan tingkat kemampuan ekonomi dan di lakukan dengan tetap memperhatikan kekhususan yang diperlukan. Warga Negara asing dapat menjadi mahasiswa diperguruan tinggi. 12


(4)

(5)

(6)

Sekolah Tinggi dapat menerima mahasiswa pindahan dan/atau mahasiswa alih program baik yang berasal dari dalam lingkungan Sekolah Tinggi, maupun dari perguruan tinggi lain melalui proses konversi dengan tetap mengacu pada peraturan yang berlaku. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , ayat (2), ayat (4) diatur oleh Pimpinan Sekolah Tinggi, dan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh menteri. Tata cara, prosedur, syarat peneriman mahasiswa, dan hak serta kewajiban mahasiswa diatur tersendiri dalam statuta ini. Pasal 20 BADAN PENYELENGGARA (1) Badan penyelenggara Sekolah Tinggi adalah Yayasan Bina Taruna Gorontalo. (2) Struktur Organisasi Yayasan terdiri atas : a. Badan Pendiri (BP) b. Badan Pengurus Yayasan c. Badan Pelaksana Harian (3) Susunan Pengurus, rincian tugas dan ketentuan lain yang berkaitan dengan Badan Penyelenggara diatur tersendiri dalam statuta ini. Pasal 21 KERJA SAMA (1) Sekolah Tinggi dapat melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi lain dan/atau instansi lain, baik di dalam maupun di luar negeri. (2) Rincian lebih lanjut diatur tersendiri dalam statuta ini. BAB V KURIKULUM Pasal 22 PENGERTIAN KURIKULUM

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan proses belajar mengajar dan/atau pengalaman belajar yang diharapkan dapat diperoleh mahasiswa setelah mempelajari suatu paket program belajar tertentu. Pasal 23 ORIENTASI KURIKULUM

13


(1)

(2) (3)

Kurikulum disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan dengan memperhatikan tahap perkembangan peserta didik dan kesesuaiannya dengan lingkungan, kebutuhan masyarakat dengan tetap memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan jenjang program studi yang dibina Sekolah Tinggi. Kurikulum disusun oleh Sekolah Tinggi. Kurikulum yang ditetapkan pada Sekolah Tinggi berpedoman pada kurikulum nasional. Pasal 24 ISI KURIKULUM

(1) Isi kurikulum berpedoman pada ketentuan yang berlaku meliputi ; a. Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) b. Mata Kuliah Dasar Keilmuan dan Kerampilan (MKK) c. Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB) d. Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB) e. Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB) (2) Kurikulum lokal dikembangkan sesuai jalur konsentrasi yang dipilih pada setiap progran studi. (3) Sebagai pembulat studi pada program Sarjana diharuskan membuat Skripsi (4) Tata cara penyusunan Skripsi diatur dalam peraturan tersendiri yang ditetappkan oleh Pimpinan Sekolah Tinggi. Pasal 25 PELAKSANAAN KURIKULUM (1) Kurikulum disusun Sekolah Tinggi yang diarahkan pada setiap program studi merupakan pedoman penyelenggaraan pendidikan untuk pendidikan akademik dan/atau profesional untuk menjamin mutu dan kemampuan sesuai program studi yang ditempuh oleh mahasiswa. (2) Rambu-rambu untuk menjamin dan kemampuan sesuai dengan program studi yang ditempuh merupakan patokan terhadap kategori kelompok mata kuliah. (3) Pada dasarnya seluruh mata kuliah dapat ditawarkan kepada mahasiswa untuk diprogramkan pada setiap semester, sehingga mahasiswa dapat memprogramkan rencana belajarnya yang memungkinkan mahasiswa dapat menyelesaikan studinya lebih cepat dari waktu yang ditargetkan. (4) Ketentuan sebagaimana disebutkan dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dalam peraturan akademik yang ditetapkan oleh Pimpinan Sekolah Tinggi. Pasal 26 EVALUASI KURIKULUM 14


(1) Kurikulum yang berlaku dievaluasi/ditinjau kembali minimal sekali dalam 5 (lima) tahun atau dilakukan secara berkala. (2) Setiap perubahan kurikulum ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Sekolah Tinggi. (3) Besarnya bobot SKS yang dapat diprogramkan mahasiswa setiap semester didasarkan atas indeks prestasi yang dicapai oleh mahasiswa pada semester (semester- semester) yang sudah dilalui. (4) Untuk membantu mahasiswa dalam merencanakan strategi belajarnya dibantu oleh Penasehat Akademik yang ditentukan/ditetapkan oleh Pimpinan Sekolah Tinggi. (5) Penyelesaian studi mahasiswa selain persyaratan administratif juga persyaratan akademik termasuk penyelesaian Ujian Semester dan Ujian Pengawasan Mutu (UPM). BAB VI PENILAIAN HASIL BELAJAR Pasal 27 PROSES PENILAIAN (1) Predikat kelulusan (yudisium) terdiri atas 3 (tiga) tingkat yaitu : Memuaskan, Sangat Memuaskan dan Dengan Pujian yang dinyatakan dalam Transkrip Akademik (2) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sebagai dasar penentuan predikat kelulusan atau yudisium adalah : a. IPK 2,00 – 2,75 : Memuaskan b. IPK 2,76 – 3,50 : Sangat Memuaskan c. IPK 3,51 – 4,00 : Dengan Pujian (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Pimpinan Sekolah Tinggi. Pasal 28 SYARAT KELULUSAN (1) Syarat kelulusan program pendidikan ditetapkan atas pemenuhan jumlah SKS yang disyaratkan dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimum. (2) Sekolah Tinggi menetapkan jumlah SKS yang harus ditempuh sebagai beban studi sebagai berikut : a. Beban studi program Sarjana sekurang-kurangnya 144 SKS dan sebanyak-banyaknya 160 SKS dengan lama studi maksimal 14 (empat belas) semester. b. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi syarat kelulusan suatu program studi adalah sama atau lebih tinggi dari 2,00 untuk program sarjana. 15


BAB VII KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN Pasal 29 KEBEBASAN AKADEMIK (1) Kebebasan akademik termasuk kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan merupakan kebebasan yang dimiliki anggota civitas akademika untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab. (2) Pimpinan perguruan tinggi mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota civitas akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya secara Taruna sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan. (3) Dalam melaksanakan kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap anggota civitas akademika harus mengupayakan agar kegiatan serta hasilnya meningkatkan pelaksanaan kegiatan akademik di perguruan tinggi yang bersangkutan. (4) Dalam melaksanakan kebebasan akademik setiap anggota civitas akademika harus bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan. (5) Dalam melaksanakan kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan perguruan tinggi dapat mengijinkan penggunaan sumber daya perguruan tinggi, sepanjang kegiatan tersebut tidak ditujukan untuk merugikan pribadi lain semata-mata untuk memperoleh keuntungan materi bagi pribadi yang melakukannya. (6) Pelaksanaan kebebasan akademik diarahkan untuk memantapkan terwujudnya pengembangan diri civitas akademika, ilmu pengetahuan dan teknologi. (7) Dalam merumuskan pengaturan pelaksanaan kebebasan akademik senat perguruan tinggi harus berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6). Pasal 30 KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK (1) Kebebasan mimbar akademik berlaku sebagai bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapaat secara bebas di perguruan tinggi yang bersangkutan sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan. (2) Perguruan tinggi dapat mengundang tenaga ahli dari luar perguruan tinggi yang bersangkutan untuk menyampaikan pikiran dan pendapat yang sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan dalam rangka pelaksanaan kebebasan akademik. 16


Pasal 31 OTONOMI KEILMUAN (1) Dalam rangka pengembanga ilmu pengetahuan dan teknologi, perguruan tinggi dan civitas akademika berpedoman pada otonomi keilmuan. (2) Perwujudan otonomi keilmuan pada perguruan tinggi diatur dan dikelola oleh Senat Sekolah Tinggi. BAB VIII GELAR, SEBUTAN LULUSAN DAN PENGHARGAAN Pasal 32 GELAR DAN SEBUTAN (1) Lulusan pendidikan akademik dapat diberikan hak untuk menggunakan gelar akademik. (2) Gelar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Bina Taruna Gorontalo adalah : a. Program Studi Sarjana S-1 Ilmu Administrasi Publik/Negara disebut dengan SARJANA ADMINISTRASI PUBLIK disingkat S.AP. b. Program Studi Sarjana S-1 Ilmu Administrasi Bisnis/Niaga disebut dengan SARJANA ADMINISTRASI BISNIS disingkat S.AB c. Program Studi Magister S-2 Ilmu Administrasi disebut dengan MAGISTER ILMU ADMINISTRASI disingkat M.Si Pasal 33 SYARAT PEMBERIAN GELAR, SEBUTAN DAN PENGHARGAAN (1) Syarat pemberian gelar akademik adalah : a. Telah menyelesaikan semua kewajiban pendidikan akademik yang harus dipenuhi dalam mengikuti suatu program studi. b. Telah menyelesaikan semua kewajiban administrasi dan keuangan berkenaan dengan program studi yang diikuti. (2) Gelar akademik yang diperoleh secara sah tidak dapat dicabut atau ditiadakan oleh siapapun. (3) Pemberian gelar pengahargaan diatur tersendiri oleh Pimpinan Sekolah Tinggi. BAB IX SUSUNAN ORGANISASI SEKOLAH TINGGI Pasal 34 UNSUR ORGANISASI SEKOLAH TINGGI Organisasi Sekolah Tinggi terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut : a. Yayasan Badan Penyelenggara Sekolah Tinggi 17


b. c. d. e. f. g. h.

Dewan Penyantun Sekolah Tinggi Pimpinan dan Unsur Pimpinan Sekolah Tinggi Senat Sekolah Tinggi Unsur pelaksana akademik Unsur pelaksana administratif Unsur penunjang Unit Pelaksana Teknis Unsur lain yang diperlukan Pasal 35 YAYASAN BADAN PENYELENGGARA SEKOLAH TINGGI

Yayasan Badan Penyelenggara Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi adalah Yayasan BINA TARUNA Gorontalo. (1) Susunan Organisasi Yayasan Bina Taruna Gorontalo adalah : a. Badan Pendiri Yayasan (BP) b. Badan Pengurus Yayasan c. Badan Pelaksana Harian (2) Komposisi dan Personalia Badan Pendiri (BP) a. K e t u a b. Anggota (3) Komposisi dan Personalia Badan Pengurus Yayasan a. K e t u a b. Wakil Ketua c. Sekretaris d. Bendahara (4) Komposisi dan Personalia Badan Pelaksana Harian (BPH) a. K e t u a (merangkap anggota) b. Wakil Ketua (merangkap anggota) c. Sekretaris (merangkap anggota) d. Bendahara Pasal 36 BADAN PENDIRI Badan pendiri adalah pencetus ide dan pengambil inisiatif dalam Yayasan Bina Taruna Gorontalo. Badan pendiri pengambil inisiatif dan pencetus ide memisahkan sebagian hartanya untuk kepentingan YAYASAN guna mendirikan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi dalam bentuk sarana dan prasarana. Tugas badan pendiri adalah memberikan pemikiran, garis-garis besar kebijaksanaan pengembangan organisasi. Badan pendiri merupakan badan yang terpisah dari Badan Pengurus dan Pelaksana Harian. Kedudukan badan pendiri tidak dapat diwariskan tetapi dapat digantikan sesuai persetujuan anggota badan pendiri. Badan pendiri mempunyai wewenang : 18


a. Mengangkat dan memberhentikan Badan Pengurus b. Menetapkan Garis-Garis Besar Kebijaksanaan Umum dan Sasaran Yayasan c. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Badan Pengurus d. Menerima dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban Badan Pengurus, meliputi laporan keuangan dan laporan pelaksanaan kegiatan lainnya dari Badan Pengurus. Pasal 37 BADAN PENGURUS YAYASAN (1) Badan Pengurus menyelenggarakan tugas yayasan yang diamanatkan oleh Badan Pendiri (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Pengurus mempunyai fungsi : a. Menetapkan kebijaksanaan umum Yayasan dan mengesahkan Statuta Sekolah Tinggi. b. Menetapkan pendirian dan pengembangan program pendidikan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. c. Memberikan pertimbangan dan mengesahkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) yang diusulkan oleh Sekolah Tinggi setelah memperoleh pertimbangan dan persetujuan Senat Sekolah Tinggi d. Mengesahkan struktur organisasi Sekolah Tinggi dan personalianya atas usul Pimpinan setelah mendapat pertimbangan Senat Sekolah Tinggi. e. Mengangkat dan memberhentikan Pimpinan Sekolah Tinggi (Ketua) setelah mendapat pertimbangan Senat Sekolah Tinggi. f. Membahas dan mengesahkan pertanggungjawaban Pimpinan Sekolah Tinggi (Ketua). g. Memberi dan menerima bantuan pihak luar. h. Mengangkat dan memberhentikan dosen tetap yayasan, dosen dipekerjakan, dosen luar biasa, dosen tamu dan dosen kontrak atas usul Pimpinan Sekolah Tinggi setelah mendapat pertimbangan Senat Sekolah Tinggi. i. Mengangkat dan memberhentikan staf lainnya atas usul Pimpinan Sekolah Tinggi setelah mendapat pertimbangan Senat Sekolah Tinggi. j. Menetapkan tata cara pemberian pertimbangan Senat Sekolah Tinggi yang diatur dengan keputusan tersendiri. k. Ketua dan anggota Badan Pengurus tidak dibenarkan menjadi Pimpinan Sekolah Tinggi. 19


Pasal 38 BADAN PELAKSANA HARIAN (1) Badan Pelaksana Harian (BPH) adalah badan yang diangkat dan diberhentikan oleh Badan Pengurus Yayasan sebagai pelaksana tugas sehari-hari Badan Pengurus Yayasan. (2) Pengurus BPH bertanggung jawab kepada Badan Pengurus Yayasan (3) Ketua dan anggota BPH tidak dibenarkan merangkap sebagai Pimpinan Sekolah Tinggi. (4) Pimpinan Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi : a. K e t u a b. Pembantu Ketua c. Ketua dan Sekretaris Jurusan / Program Studi d. Kepala bahagian dan sub bahagian unsur pelaksana administrasi e. Kepala UPT f. Wakil dosen dan Senat Sekolah Tinggi (5) BPH berfungsi dan bertugas sebagai pengawas atas pengelolaan sumber daya pendidikan dan keuangan yang menyangkut Tridarma Perguruan Tinggi. (6) Untuk melaksanakan fungsi dan tugas BPH sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai wewenang : a. Memberi pertimbangan, usul dan saran kepada Badan Pengurus Yayasan dan Pimpinan Sekolah Tinggi untuk pengembangan Sekolah Tinggi. b. Membahas, mengevaluasi dan memberi pertimbangan kepada Badan Pengurus Yayasan usulan RAPB yang diajukan oleh Pimpinan Sekolah Tinggi setelah mendapat pertimbangan dan persetujuan Senat Sekolah Tinggi untuk memperoleh pengesahan dari badan pengurus. c. Hasil perubahan, evaluasi dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir “b” dibuat dalam bentuk tertulis. d. Mengarahkan, mengawasi penggunaan dana penyelenggaraan pendidikan sesuai RAPB yang telah disahkan oleh Pengurus Yayasan. e. Menerima dan mengevaluasi laporan pertanggungjawaban Pimpinan yang dilakukan secara rutin minimal 6 (enam) bulan sekali atau disesuaikan dengan kalender akademik Sekolah Tinggi. f. Membuat dan memberi laporan sewaktu-waktu kepada menteri apabila diminta. (7) Masa bakti keanggotaan BPH adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali (8) Untuk menjamin kontinuitas dan keserasian kerja, maka salah seorang dari Badan Pengurus Yayasan dapat merangkap pengurus BPH. 20


(9) Syarat untuk menjadi anggota BPH : a. Mempunyai integritas keilmuan b. Berdomisili di Gorontalo atau daerah lain yang memungkinkan untuk menjalankan tugas sehari-hari. c. Ada izin dari Pimpinan jika yang bersangkutan merupakan pegawai di tempat lain/instansi lain d. Menghayati tujuan pendidikan nasional e. Mempunyai kemampuan di bidangnya (10) Menyerahkan dana pengelolaan pendidikan kepada Ketua dan menerima laporan pertanggungjawaban Ketua Sekolah Tinggi secara berkala (setiap semester). Pasal 39 DEWAN PENYANTUN (1) Dewan penyantun terdiri atas tokoh masyarakat baik formal maupun non formal yang fungsinya membantu dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi Sekolah Tinggi dan diharapkan berperan aktif dalam pengembangan Sekolah Tinggi. (2) Anggota Dewan Penyantun diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Sekolah Tinggi setelah mendapat pertimbangan dari Senat Sekolah Tingi dan Badan Pengurus Yayasan. (3) Ketua dan sekretaris Dewan Penyantun dipilih oleh dan diantara anggota dewan penyantun sendiri. (4) Masa jabatan dewan penyantun adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali. (5) Keanggotaan dewan penyantun berakhir karena : a. Habis masa baktinya b. Atas permintaan sendiri c. Meninggal dunia d. Atau sebab-sebab lain yang tidak lagi memungkinkan untuk menjalankan fungsinya dengan baik. Pasal 40 PIMPINAN DAN UNSUR PIMPINAN (1) Pimpinan Sekolah Tinggi disebut KETUA (2) Ketua bertanggung jawab langsung pada Badan Pengurus Yayasan . (3) Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Badan Pengurus Yayasan setelah mendapat pertimbangan Senat Sekolah Tinggi dan dilaporkan kepada menteri. (4) Masa bakti / jabatan Ketua adalah 4 (empat) tahun (5) Ketua dapat diangkat kembali dengan ketentuan Ketua tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut. 21


(6) Didalam menjalankan perannya Ketua mempunyai tugas : a. Memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi Sekolah Tinggi serta hubungan dengan lingkungannya. b. Merintis, melaksanakan dan membina kerja sama dengan instansi pemerintah, badan-badan swasta, dan masyarakat baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang menyangkut bidang tanggung jawabnya. c. Mengangkat dan memberhentikan Pembantu Ketua setelah mendapat pertimbangan senat dan Badan Pengurus. d. Memimpin rapat Senat Sekolah Tinggi. e. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Sekolah Tinggi yang akan disahkan oleh Badan Pengurus Yayasan seteelah mendapat pertimbangan dan persetujuan Senat Sekolah Tinggi. f. Mengusulkan kepada Badan Pengurus Yayasan personil yang akan menduduki jabatan struktural, dosen, staf administrasi dan staf lainnya untuk mendapat pengesahan. g. Menyusun dan menetapkan struktur staf dalam pelaksanaan kegiatan akademik untuk mendapat pengesahan dari Badan Pengurus Yayasan setelah mendapat pertimbangan Senat Sekolah Tinggi. h. Membuat laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pengurus Yayasan untuk dievaluasi kinerjanya. (7) Bilamana Ketua berhalangan tidak tetap, Wakil Ketua Bidang Akademik dan Kemahasiswaan bertindak sebagai pelaksana harian Ketua. (8) Bilamana berhalangan tetap, Badan Pengurus Yayasan mengangkat Pejabat Ketua sebelum diangkat Ketua yang baru. (9) Syarat untuk diangkat menjadi Ketua : a. Minimal berijazah sarjana S-2 b. Telah menjadi dosen di perguruan tinggi minimal 4 (empat) tahun. c. Mendapat penilaian yang layak dari Senat Sekolah Tinggi. d. Tidak menjabat sebagai Pimpinan di perguruan tinggi lain. e. Berdomisili di Gorontalo atau daerah di sekitarnya yang memungkinkan untuk melaksanakan tugas sehari-hari. f. Dapat mencurahkan waktu sepenuhnya untuk mengelola Sekolah Tinggi. g. Ada izin tertulis dari Pimpinan instansinya, bilamana yang bersangkutan adalah pegawai/karyawan di tempat lain yang menyatakan kesanggupan untuk menjalankan tugas Ketua Sekolah Tinggi secara penuh. 22


Pasal 41 UNSUR PIMPINAN (1) Sekolah Tinggi dipimpin oleh seorang Ketua dan dbantu oleh Wakil Ketua Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Wakil Ketua Bidang Administrasi dan Keuangan. (2) Wakil Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Ketua setelah mendapat pertimbangan Badan Pengurus Yayasan. (3) Wakil Ketua Bidang Akademik dan Kemahasiswaan (di sebut juga Wakil Ketua I) membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan pendidikan dan pegajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat serta membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan kegiatan pembinaan mahasiswa dan pelayanan kesejahteraan mahasiswa. (4) Wakil Ketua Bidang Administrasi dan Keuangan (disebut juga Wakil Ketua II), membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan dan administrasi umum serta administrasi kepegawaian. (5) Jumlah Wakil Ketua disesuaikan dengan kebutuhan Sekolah Tinggi. (6) Dalam hal Wakil Ketua kurang atau lebih dari 3 (tiga) orang maka fungsi bidang akademik, administrasi umum dan kemahasiswaan tetap harus ada dan dilaksanakan atas persetujuan Senat Sekolah Tinggi. (7) Dalam hal terjadi penambahan jabatan Wakil Ketua lebih dari 3 (tiga) orang maka tugas yang akan dilaksanakan adalah Wakil Ketua Bidang Perencanaan dan / atau Sistim Informasi. (8) Masa jabatan Wakil Ketua adalah 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut. Pasal 42 SENAT SEKOLAH TINGGI (1) Senat Sekolah Tinggi merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Bina Taruna Gorontalo. (2) Senat Sekolah Tinggi mempunyai tugas pokok : a. Merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan Sekolah Tinggi. b. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan pengembangan kecakapan serta kepribadian civitas akademika. c. Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan Sekolah Tinggi. d. Memberikan pertimbangan dan persetujuan atas rencana anggaran pendapatan dan belanja Sekolah Tinggi yang diajukan oleh Pimpinan Sekolah Tinggi. e. Menilai pertanggungjawaban Pimpinan Sekolah Tinggi atas pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan. 23


f. Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik dan otonomi keilmuan pada Sekolah Tinggi. g. Menegakkan norma-norma yang berlaku bagi civitas akademika. (3) Senat Sekolah Tinggi terdiri atas para Guru Besar, Ketua, Wakil Ketua, Ketua Jurusan, Wakil Dosen dan unsur lain yang ditetapkan Senat Sekolah Tinggi. (4) Prosedur dan penentuan jumlah dosen dan unsur-unsur lain yang akan diangkat menjadi anggota Senat Sekolah Tinggi ditetapkan dalam rapat senat yang khusus dilakukan untuk itu. (5) Senat Sekolah Tinggi diketuai oleh Ketua Sekolah Tinggi didampingi oleh Sekretaris Senat Sekolah Tinggi yang dipilih diantara anggota. (6) Dalam menjalankan tugasnya, Senat Sekolah Tinggi dapat membentuk komisi-komisi yang beranggotakan anggota Senat Sekolah Tinggi dan bila dianggap perlu anggota-anggota komisi dapat ditambah dengan anggota lain. (7) Tata cara pengambilan keputusan dalam rapat senat adalah berdasarkan hasil musyawarah mufakat. (8) Dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. (9) Rapat senat terdiri atas : a. Rapat senat biasa b. Rapat senat luar biasa Rapat senat luar biasa dapat bersifat terbuka atau tertutup. (10) Rapat senat luar biasa terbuka hanya dilakukan untuk keadaan tertentu yang tidak memerlukan pengambilan keputusan penting seperti : Rapat senat luar biasa terbuka dalam rangka wisuda dan/atau dies natalis. (11) Rapat senat luar biasa dilakukan untuk keadaan tertentu yang memerlukan pengambilan keputusan penting seperti penentuan calon / calon-calon yang akan menduduki jabatan Ketua Sekolah Tinggi dan / atau pemberhentian pejabat yang belum habis masa jabatannya. (12) Syarat sahnya rapat senat : a. Peserta rapat mencapai kuorum yaitu dihadiri oleh anggota yang jumlahnya minimal setengah ditambah satu dari jumlah seluruh anggota. b. Dalam hal tidak mencapai kuorum, maka rapat ditunda selama 7 (tujuh) hari. c. Dalam waktu 7 (tujuh) hari tersebut undangan rapat disampaikan kepada seluruh anggota senat yang dibuktikan dengan ekspedisi surat. Dalam surat undangan rapat dicantumkan : i. Hari, tanggal dan jam pelaksanaan rapat. ii. Tempat pelaksanaan rapat iii. Agenda rapat. 24


d. Rapat senat berkutnya setelah diadakan penundaan, maka berapapun jumlah anggota yang hadir dianggap memenuhi kuorum, dan segala keputusan yang ditetapkan dianggap sah. e. Rapat senat luar biasa tertutup dapat dilakukan atas permintaan Ketua Senat atau diusulkan oleh minimal 3 (tiga) orang anggota senat lainnya yang diajukan secara tertulis untuk meminta dilaksanakan rapat senat luar biasa tertutup. (13) Rapat senat luar biasa dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam satu tahun pada awal dan/atau akhir setiap semester. (14) Dalam hal terjadi perselisihan/perbedaan pendapat yang tidak dapat ditetapkan keputusannya baik antara Pimpinan Sekolah Tinggi dengan Senat Sekolah Tinggi dan/atau Badan Pengurus Yayasan, dapat digunakan jasa pihak ketiga antara lain Kopertis Wilayah IX, anggota Dewan Penyantun atau diselesaikan melalui jalur hukum di pengadilan negeri setempat. Pasal 43 UNSUR PELAKSANA AKADEMIK (1)

(2)

(3) (4)

(5) (6) (7) (8)

(1)

Unsur pelaksana akademik terdiri atas : a. Jurusan / program studi b. Pusat penelitian c. Pusat pengabdian pada masyarakat. d. Laboratorium dan pranata komputer. Jurusan merupakan unit pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam sebagian cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam jurusan dapat dibentuk laboratorium/paranata komputer. Jurusan terdiri atas : a. Unsur Pimpinan : Ketua dan Sekretaris Jurusan b. Unsur pelaksana akademik, para dosen. Jurusan dipimpin oleh Ketua Jurusan yang dibantu oleh Sekretaris Jurusan. Ketua Jurusan bertanggung jawab kepada Ketua. Ketua dan Sekretaris Jurusan diangkat dan diberhentikan oleh Ketua setelah mendapat pertimbangan Senat Sekolah Tinggi. Baik Ketua dan Sekretaris Jurusan maupun kepala laboratorium komputer dilaporkan pengangkatannya oleh Ketua kepada Badan Pengurus Yayasan. Pasal 44 JALUR KONSENTRASI Pada setiap jurusan/program studi dapat dibentuk jalur konsentrasi sesuai dengan kebutuhan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 25


(2)

Jalur konsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : Magister S-2 Ilmu Administrasi memiliki jalur : 1. Konsentrasi Administrasi Publik (AP). 2. Konsentrasi Administrasi Bisnis (AB) 3. Konsentrasi Administrasi Pendidikan (APk) 4. Konsentrasi Administrasi Pemerintahan Daerah (APd)

(3) Jalur konsentrasi yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah merupakan ciri khas dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Indonesia (STIA) Bina Taruna Gorontalo. Pasal 45 PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (1)

(2) (3)

(4) (5)

Pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat adalah unit kerja yang melaksanakan kegiatan-kegiatan penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat yang menunjang kegiatan STIA Bina Taruna Gorontalo serta keahlian sesuai jurusan program studi yang diselenggarakan. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada Ketua. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai berikut : a. Menyusun dan melaksanakan program-program penelitian terapan sesuai persetujuan pimpinan. b. Menyusun dan melaksanakan program pengabddian pada masyarakat sesuai persetujuan Pimpinan Sekolah Tinggi. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat dalam melaksanakan kegiatannya dibantu oleh : Kepala Sub Bagian Masing-masing Kepala Sub Bagian pada pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat dibantu oleh sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang personil. Pasal 46 UNSUR PELAKSANA ADMINISTRASI

(1)

Pelaksanaan administrasi pada Sekolah Tinggi terdiri atas : a. Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) b. Bagian Administrasi Umum (BAU) (2) Unsur pelaksana administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Ketua. Pasal 47 UNSUR PENUNJANG 26


(1)

Unsur penunjang pada Sekolah Tinggi dapat berbentuk : a. Unit pelaksana teknis yang terdiri atas : i. Perpustakaan ii. Pusat pengolahan data komputer iii. Laboratorium b. Unsur penunjang lainnya yang terdiri atas : i. Teknisi ii. Pusat sumber belajar c. Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala dibantu oleh personil lain sesuai dengan kebutuhan, diangkat dan bertanggung jawab kepada Ketua Sekolah Tinggi. Pasal 48 UNSUR LAIN YANG DIPERLUKAN

(1)

(2)

Sekolah Tinggi dapat membentuk unsur-unsur lain yang diperlukan untuk menunjang perkembangan Sekolah Tinggi yang diangkat dan bertanggung jawan kepada Ketua. Unsur lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi : a. Unit promosi dan pemasaran b. Unit sistim informasi manajemen c. Unit-unit lain yang diperlukan BAB X TENAGA PENDIDIKAN Pasal 49 DOSEN

(1)

(2) (3)

(4) (5)

(6)

Tenaga kependidikan di Sekolag Tinggi terdiri atas : a. Dosen b. Tenaga penunjang akademik Dosen dapat merupakan dosen tetap yayasan, dosen tetap dipekerjakan, dosen luar biasa, dosen tamu dan dosen kontrak. Dosen tetap yayasan adalah dosen yang diangkat oleh Badan Pengurus Yayasan dan digaji oleh yayasan dan ditempatkan secara tetap di Sekolah Tinggi. Dosen tetap dipekerjakan adalah dosen pegawai negeri sipil yang diangkat dan digaji oleh pemerintah ditempatkan pada Sekolah Tinggi. Dosen luar biasa adalah dosen yang diangkat oleh Badan Pengurus Yayasan yang bertugas secara tetap selama jangka waktu tertentu selama masa kontrak. Dosen tamu adalah seseorang yang diundang untuk mengajar pada Sekolah Tinggi selama jangka waktu tertentu. 27


(7)

Dosen kontrak adalah dosen yang diangkat oleh Badan Pengurus Yayasan yang bertugas secara tetap selama jangka waktu tertentu selama masa kontrak. (8) Untuk melaksanakan tugas mengajar dosen harus memiliki jenjang jabatan Akademik Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala dan Guru Besar. (9) Wewenang dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian dalam jenjang jabatan akademik diatur sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku. (10) Untuk kepentingan administrasi personalia pada Sekolah Tinggi, Pimpinan Sekolah Tinggi dapat menentukan tata kepegawaian yang khusus berlaku di kalangan pegawai Sekolah Tinggi melalui pertimbangan Senat dan persetujuan dari Badan Pengurus Yayasan. (11) Syarat untuk menjadi dosen adalah : a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa b. Berwawasan Pancasila dan UUD 1945 c. Memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar d. Mempunyai moral dan intelegensi yang tinggi e. Memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara (12) Syarat untuk diangkat menjadi Guru Besar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang khusus mengatur hal tersebut. Pasal 50 TENAGA PENUNJANG AKADEMIK (1)

(2)

Tenaga penunjang akademik terdiri atas peneliti, pengembang di bidang pendidikan, pustakawan, pranata komputer, laboran, teknisi sumber belajar dan teknisi lainnya. Persyaratan, tata cara pengangkatan dan tugas serta wewenang tenaga penunjang akademik diatur oleh Badan Pengurus Yayasan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 51 KETENTUAN TENAGA KEPENDIDIKAN

(1)

(2)

Pengangkatan dosen, tenaga penunjang akademik dan staf administrasi didasarkan pada rencana kebutuhan tenaga dengan tetap memperhatikan prinsip sebagai peran (sharing principles) dalam pengadaan tenaga. Penangkatan tenaga kependidikan dan tenaga administrasi dilakukan melalui proses seleksi dengan berdasar pada kriteria yang meliputi : a. Kemandirian b. Profesionalisme 28


c. Kepemimpinan d. Kerja sama (3) Tenaga yang lulus seleksi diangkat sebagai tenaga percobaan selama 6 (enam) bulan dan bila dianggap perlu masa percobaan dapat diiperpanjang sampai 1 (satu) tahun, setelah itu oleh Yayasan diangkat sebagai tenaga tetap yayasan. (4) Penentuan jenjang dan jabatan didasarkan pada : a. Kualifikasi. b. Lamanya bekerja (masa kerja). c. Keterampilan profesionalisme yang dimiliki. d. Jenis jabatan yang dipangku. e. Pertimbangan lain yang ditetapkan oleh Badan Pengurus Yayasan. (5) Tata personalia dan kepegawaian diatur oleh Badan Pengurus Yayasan secara tersendiri. (6) Setiap dosen diharuskan memiliki jabatan akademik sebagai persyaratan untuk mengajar yang diatur sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (7) Setiap tenaga kependidikan dan tenaga administrasi diharapkan dapat meningkatkan kemampuan/profesionalismenya baik melalui jalur formal maupun non formal baik atas usaha sendiiri maupun atas inisiatif Badan Pengurus Yayasan. (8) Sebutan profesor hanya digunakan selama yang bersangkutan aktif mengajar di Sekolah Tinggi. BAB XI MAHASISWA DAN ALUMNI Pasal 52 SYARAT PENERIMAAN MAHASISWA (1)

Syarat untuk menjadi mahasiswa : a. Warga Negara Republik Indonesia b. Memiliki Surat Tanda Tamat Belajar pendidikan menengah c. Memiliki kemampuan yang disyaratkan oleh Sekolah Tinggi d. Sehat jasmani dan rohani e. Mengikuti seleksi masuk penerimaan mahasiswa. (3) STIA Bina Taruna Gorontalo pada dasarnya dapat menerima mahasiswa pindahan atau alih program dari perguruan tinggi atau dalam lingkungan STIA Bina Taruna Gorontalo sendiri setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan pada STIA Bina Taruna Gorontalo dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri. (4) Syarat dan prsoedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut pada peraturan akademik yang ditetapkan Sekolah Tinggi. 29


Pasal 53 HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA (1)

(2)

Mahasiswa mempunyai hak : a. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menutut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik. b. Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan. c. Memanfaatkan fasilitas Sekolah Tinggi dalam rangka kelancaran proses belajar mengajar. d. Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikutinya dalam penyelesaian studinya. e. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti serta hasil belajarnya. f. Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku. g. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. h. Memanfaatkan sumber daya Sekolah Tinggi melalui perwakilan/ organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat dan tata kehidupan bermasyarakat. i. Pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lain, bilamana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang bersangkutan memungkinkan. j. Ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa yang ada di Sekolah Tinggi. k. Mengambil cuti akademik setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. l. Menentukan pilihan jurusan/program studi dan jalur konsentrasi yang diminati setelah memenuhi syarat yang diperlukan pada jurusan/ program studi dan jalur konsentrasi yang ditentukan. m. Menyalurkan aspirasi dan pendapat sesuai ketentuan yang berlaku. Setiap mahasiswa berkewajiban untuk : a. Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku pada Sekolah Tinggi. b. Ikut memelihara sarana dan prasarana Sekolah Tinggi serta menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan Sekolah Tinggi. c. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan. d. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian serta menjunjung tinggi etika keilmuan. e. Menjaga kewibawaan dan nama baik Sekolah Tinggi (almamater). f. Efektif mengikuti proses belajar mengajar. 30


Pasal 54 ORGANISASI KEMAHASISWAAN (1)

(2) (3) (4) (5) (6)

Untuk melaksanakan peningkatan dan apresiasi kepemimpinan, penalaran, minat, kegemaran dan kesejahteraan mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan pada Sekolah Tinggi, dibenntuk organisasi mahasiswa. Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai pelengkap organisasi yang tidak merupakan organisasi struktural. Organisasi kemahasiswaan di Sekolah Tinggi diselenggarakan dari, oleh dan untuk mahasiswa. Di dalam Sekolah Tinggi hanya ada organisasi kemahasiswaan intra Sekolah Tinggi. Organisasi kemahasiswaan Sekolah Tinggi bertanggung jawab kepada Pimpinan Sekolah Tinggi. Pola organisasi kemahasiswaan diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi. Pasal 55 ALUMNI

(1)

Alumni Sekolah Tinggi adalah seseorang yang menamatkan pendidikannya di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo. (2) Alumni Sekolah Tinggi dapat membentuk organisasi alumni yang bertujuan untuk membina hubungan dengan Sekolah Tinggi dalam rangka upaya untuk menunjang pencapaian tujuan Sekolah Tinggi. (3) Tata organisasi alumni diatur di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi alumni. (4) Organisasi almuni tidak merupakan bagian yang bersifat struktural dengan organisasi Sekolah Tinggi. BAB XII SARANA DAN PRASARANA Pasal 56 PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA (1) (2)

Sarana dan prasarana disediakan oleh Yayasan Bina Taruna Gorontalo. Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh dengan dana yang berasal dari masyarakat dan bantuan pihak lain, diatur dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pimpinan Sekolah Tinggi dengan persetujuan Senat dan Badan Pengurus Yayasan. 31


(3)

Pengelolaan sarana yang berasal dari pemerintah diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (4) Tatacara pendayagunaan sarana yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas, fungsi dan pengembangan Sekolah Tinggi diatur oleh Pimpinan Sekolah Tinggi dengan persetujuan senat dan Badan Pengurus Yayasan. (5) Penambahan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan pendidikan di Sekolah Tinggi dapat diusulkan oleh Pimpinan Sekolah Tinggi kepada Badan Pengurus Yayasan. (6) Sistem inventarisasi/pendayagunaan sarana dan prasarana disusun/dibuat oleh Pimpinan Sekolah Tinggi dengan membuat daftar inventaris dan uraian keadaan sarana prasarana yang disampaikan secara berkala kepada Badan Pengurus Yayasan. BAB XIII PEMBIAYAAN Pasal 57 PENERIMAAN / SUMBER DANA (1)

(2)

Dana untuk pembiayaan Sekolah Tinggi diperoleh dari : a. Dana yang diusahakan oleh Badan Pengurus Yayasan b. Dana yang berasal dari masyarakat c. Dana yang berasal dari bantuan pemerintah d. Dana yang berasal dari hibah, sumbangan dari pihak lain e. Dana yang berasal dari sumber lain yang sah, halal dan tidak mengikat Dana yang berasal dari masyarakat adalah perolehan dana dari sumbersumber sebagai berikut : a. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) b. Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) c. Biaya ujian seleksi masuk Sekolah Tinggi d. Biaya untuk keperluan NPM (Nomor Pokok Mahasiswa) dan biaya her registrasi. e. Biaya Ujian Semester (BUS) f. Biaya ujian skripsi, ujian karya tulis, seminar proposal dan hasil penlitian.. g. Sumbangan dan hibah perorangan. h. Hasil kontrak kerja yang sesuai dengan peran dan fungsi lembaga pendidikan. i. Hasil penjualan produk dan jasa yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan. j. Penerimaan dari masyarakat lainnya. 32


(3)

Usaha untuk meningkatkan penerimaan dana dari masyarakat didasarkan atas pola prinsip tidak semata-mata mencari keuntungan. Pasal 58 OTONOMI KEUANGAN

(1) (2)

Otonomi keuangan adalah kewenangan untuk menerima, menyimpan dan menggunakan dana berada pada Badan Penyelenggara Sekolah Tinggi. Pengalokasian dana yang diperoleh dari masyarakat memperhatikan cara pengalokasian yang berimbang untuk : a. Biaya operasional yayasan b. Biaya investasi c. Biaya penyelenggaraan pendidikan Pasal 59 RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) (7)

Pimpinan Sekolah Tinggi menyusun struktur tarif dan tata cara pengelolaan dan pengalokasian dana yang diusulkan kepada Badan Pengurus Yayasan untuk mendapat pengesahan setelah melalui pertimbangan dan persetujuan Senat Sekolah Tinggi. Pimpinan Sekolah Tinggi mengajukan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) untuk disahkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja oleh Badan Pengurus Yayasan melalui pertimbangan dan persetujuan Senat Sekolah Tinggi. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja yang diajukan Pimpinan Sekolah Tinggi dibahas dan dievaluasi oleh Badan Pelaksana Harian Yayasan (BPH) untuk selanjutnya diajukan kepada Badan Pengurus Yayasan untuk mendapatkan pengesahan. Hasil pembahasan dan evaluasi RAPB oleh BPH dibuat dalam bentuk tertulis sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang dibuat oleh Badan Pengurus Yayasan. Dalam hal terjadi perbedaan pendappat antara Pimpina Sekolah Tinggi dengan BPH atau Badan Pengurus Yayasan mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja maka dilakukan rapat bersama antara Pimpinan Sekolah Tinggi sebagai Ketua Senat dengan BPH dan/atau Badan Pengurus Yayasan. Hasil keputusan rapat bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sifatnya mengikat seluruh unsur yang terlibat. Dalam hal dibutuhkan adanya Anggaran Belanja Tambahan (ABT) untuk kelancaran pengelolaan pendidikan, Pimpinan Sekolah Tinggi mengajukan anggaran khusus kepada Badan Pengurus Yayasan untuk mendapat pengesahan pengalokasian dana yang diusulkan. 33


(8)

(9)

(10)

(11) (12) (13) (14) (15)

Dana yang telah disetujui oleh Badan Pengurus Yayasan oleh BPH diserahkan kepada Pimpinan Sekolah Tinggi setiap awal/permulaan semester atau cara lain yang disepakati bersama. Pimpinan Sekolah Tinggi membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana yang diserahkan Badan Pengurus Yayasan melalui BPH minimal 1 (satu) kali dalam setiap semester. Pada akhir setiap semester dan akhir tahun anggaran akademik, BPH menyusun laporan keuangan berdasarkan peraturan tata buku yang berlaku dan disampaikan kepada Badan Pengurus Yayasan untuk selanjutnya kepada Badan Pendiri Yayasan. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diaudit oleh akuntan internal yayasan. Dalam hal-hal tertentu Menteri dapat meminta laporan pertanggungjawaban dari BPH. Semua pencatatan keuangan dilaksanakan sesuai aturan tata buku yang berlaku. Penggunaan dana yang berasal dari bantuan pemerintah kepada Sekolah Tinggi diatur sesuai ketentuan yang berlaku. Seluruh pembiayaan operasional hendaknya menganut asas akuntabilitas, transparansi dan auditabilitas. BAB XIV PENGAWASAN DAN AKREDITASI Pasal 60 PENGAWASAN

(1)

(2)

(3)

(4)

Dalam rangka memantapkan penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Tinggi dilakukan secara berjenjang terhadap seluruh unsur organisasi guna pengawasan mutu, baik mutu lulusan, mutu penyelenggaraan, mutu pelayanan maupun mutu manajemen serta sistem administrasi. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terutama dilakukan oleh Badan Pendiri, Badan Pengurus Yayasan, Badan Pelaksana Harian, Pimpinan Sekolah Tinggi, Senat Sekolah Tinggi dan unsur-unsur pejabat lainnya. Pengawasan terhadap tenaga kependidikan dan tenaga adminsitrasi serta tenaga lainnya terutama dimaksudkan untuk evaluasi kinerja (unjuk kerja) dalam rangka penentuan jenjang jabatan seseorang pekerja. Berdasarkan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pimpinan Sekolah Tinggi menyusun/menetapkan langkah-langkah pembinaan.

34


(1)

(2)

(3) (4)

Pasal 61 KODE ETIK, PENGHARGAAN DAN SANKSI Sekolah Tinggi mempunyai Kode Etik yang merupakan dasar cita-cita moral dalam proses pembinaan yang berlangsung pada seluruh jajaran di Sekolah Tinggi. Pengahargaan adalah imbalan tertentu yang diberikan oleh Badan Pengurus Yayasan dan/atau Sekolah Tinggi kepada warga civitas akademika dan unsur tenaga kerja lainnya, terhadap mereka yang telah memajukan kesetiaan, kreativitas, prestasi dan jasa lainnya yang mengangkat nama baik STIA Bina Taruna Gorontalo. Anggota civitas akademika dan tenaga lainnya yang melanggar kode etik dikenakan sanksi. Ketentuan mengenai kode etik, penghargaan dan sanksi diatur tersendiri dengan Surat Keputusan Pimpinan Sekolah Tinggi melalui pertimbangan senat dan persetujuan Badan Pengurus Yayasan. Pasal 62 AKREDITASI

(1) (2)

(3)

(4)

(5)

(1)

Tata cara pengawasan mutu dan efisiensi Sekolah Tinggi ditetapkan oleh Menteri. Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keterkaitan antara tujuan masukan, proses keluaran yang merupakan tanggung jawab kelembagaan di Sekolah Tinggi. Penilaian mutu dilakukan melalui proses akreditas yang dilakukan oleh pemerintah atau Badan Akreditasi Nasional yang merupakan tolok ukur keberhasilan pengelolaan Sekolah Tinggi. Untuk mencapai tingkat akreditasi yang tertinggi diperlukan langkahlangkah pembinaan yang konkrit yang meliputi : a. Unsur Tridarma Perguruan Tinggi / proses belajar mengajar b. Manajemen Sekolah Tinggi c. Sarana dan Prasarana pendukung Pimpinan Sekolah Tinggi adalah penanggung jawab dalam proses pelaksanaan akreditasi. BAB XV KERJASAMA ANTAR PERGURUAN TINGGI Pasal 63 Kerjasama Sekolah Tinggi dengan perguruan tinggi dan instansi lain baik di dalam negeri maupun di luar negeri dilakukan oleh Pimpinan Sekolah Tinggi setelah mendapat pertimbangan Senat Sekolah Tinggi dan persetujuan Badan Pengurus Yayasan. 35


(2)

(3)

(4) (5)

(6)

Kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan akademis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk : a. Kontrak manajemen b. Program kembaran c. Program pemidahan kredit d. Tukar menukar dosen dan mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik e. Pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan akademik f. Penerbitan bersama karya ilmiah g. Penyelenggaraan bersama seminar, lokakarya dan kegiatan ilmiah lainnya. h. Pelatihan bersama dalam peningkatan mutu sumber daya i. Bentuk-bentuk lain Kerjasama dalam bentuk kontrak manajemen, program kembaran dan program pemindahan kredit dengan perguruan tinggi luar negeri tersebut telah terakreditasi di negaranya. Prosedur kerjasama dengan perguruan tinggi di luar negeri dilaksanakan dengan ketentuan yang berlaku. Dalam rangka pembinaan pendidikan tinggi, Sekolah Tinggi dapat membantu perguruan tinggi lain dan/atau menerima bantuan dari perguruan tinggi lain dalam bentuk kerja sama yang saling menguntungkan. Selain kerja sama di bidang akademik, Sekolah Tinggi dapat menjalin kerja sama dengan instansi / lembaga-lembaga, baik negeri maupun swasta sepanjang tidak bertentangan dengan fungsi Sekolah Tinggi sebagai lembaga pendidikan. BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 64

(1) (2)

Ketentuan-ketentuan dalam statuta ini harus ditaati oleh semua unsur yang terlibat dalam pengelolaan Sekolah Tinggi. Hal-hal lain yang belum diatur di dalam statuta ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri dengan ketentuan tidak bertentangan dengan isi statuta ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB XVII KETENTUAN PENUTUP Pasal 65

36

S T A T U T A SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA) BINA TARUNA GORONTALO

Recommend Documents