MENTERIPERHTJBTJNGAN TI{DONESIA REPTIBTIK
PERHUBUNGAN PERATUMNMENTERI NOMOR: KM 24 TAHUN2006 TENTANG
I EKoNoM co*o#,]3il srDIN ffrEiltl1'[:bo'
PENYELENGGARMNKEWAJ|BANPF.LAYANANUMUM
DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA MENTERIPERHUBUNGAN, Menimbang :
a.
b.
c.
Mengingat :
1.
kewajibanpelayanan bahwadalam rangkapenyelenggaraan kereti api kelas ekonomi (Public umum bidang atigLut'an y.ng ditetapkanoleh Pemerintah, telah ServiceOblig-ationi dana o'atamAnggaranPendapatandan Belanja dialokasikan 2006; NegaraTahunAnggaran danaataspenyelenggaraan bahwadalamrangkapenggunaan bidangangkutankeretaapi kelas pelayaian'umum Xewa;iUan 'periu ditetapkan tata cara penyelenggaraan ekonomi, kewajibanpelayananumum bidang angLull! kereta api 2006; ekonomiTahunAnggaran penumpang'kelas hal-haltersebut hurufa pertimbangan bahwaberdasarkan dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pelayanan Kewajiban tentangPenyelenggaraan FLrnunungan Umum' Bidang nngfutan Keieta Api PenumpangKelas 2006; TahunAnggaran Ekonomi Undang-undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Tahun perker6taapian ltembaranNegaraRepubliklndonesia 1gg2Nomor47, TambahanLembaranNegaraNomor3479);
?-. U n d a n g - u n d a n g N o m o r l T T a h u n 2 0 0 3 t e n t a n g K e u a n g a n fl"g"ri (LembiranNegaraRepublikIndonesiaTahun2003 Noiro'r47, TambahanLembaranNegaraNomor4286); J.
Nomor19 Tahun2003tentangBadanUsaha undang-Undang Tahun Milik N'egara(iembaranNegara Republiklnd.onesia Nomor 4297)', Negara Lembaran 2003Nomor70,Tambahan
KM.PSO.PT.KERITAAPl20o6ttd IC:\USB\I(ontrak)
4.
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun2004Nomor5, Tambahan Lembaran Negara Nomor4355);
5.
Undang-undang Nomor15 Tahun2004tentangpemeriksaan Pengelolaandan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun2004Nomor66, TambahanLembaranNegara RepubliklndonesiaNomor a400);
6.
PeraturanPemerintahNomor 12 Tahun 1gg8 tentang PerusahaanPerseroan(PERSERO)sebagaimanatelah diubahdenganPeraturan Pemerintah Nomor45 Tahun2001; PeraturanPemerintah Nomor81 Tahun 1998 tentangLalu Lintasdan AngkutanKeretaApi (Lembaran NegaraRepublik IndonesiaTahun 1998 Nomor 189, TambahanLembaran NegaraNomor3795); Peraturan Presiden Nomorg Tahun2005tentangKedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata, Kerja Kementerian NegaraRepubliklndonesiasebagaimana telah diubahterakhirdenganPeraturan PresidenNomor62 Tahun 2005;
7.
8.
9.
PeraturanPresidenNomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan TugasEselonI Kementrian NegaraRepublik lndonesiasebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Presiden Nonror82 Tahun2005;
1 0 . Keputusan BersamaMenteriPerhubungan, MenteriKeuangan dan MenteriNegaraPerencanaan Pembangunan Nasional/ KepalaBadanPerencanaan Pembangunan NasionalNomor KM.19 Tahun 1999, Nomor 83/KMK.03/1ggg, Nomor KEP.024lt(03/1999tentang PembiayaanAtas Pelayanan Umum AngkutanKeretaApi PenumpangKelas Ekonomi, Pembiayaanatas Perawatandan Pengoperasian Prdsarana KeretaApi, SertaBiayaatas PenggunaanPrasaranaKereta Api; 1 1 . Keputusan MenteriPerhubungan NomorKM 43 Tahun2004
tentang Tarif Angkutan Penumpang Kereta Api Kelas Ekonomi;
12. PeraturanMenteriPerhubungan NomorKM. 43 Tahun2005 tentangOrganisasi dan Tata KerjaDepartemen Perhubungan sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan NomorKM62 Tahun2005;
KM.PSO.PT.KERETAAPI.2006 ud [CIUSBxonrrak]
Memperhatikan: Surat Menteri KeuanganNomor S-21/MK.0212006 tanggal 16
Februari2006 perihalBesaranAlokasiDana Untuk BiayaPSO Perkeretaapian Tahun2006; M E M UT US K AN :
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENYELENGGARAANKEWAJIBAN PELAYANAN UMUM BIDANG ANGKUTAN KERETA API PENUMPANGKELAS EKONOMI TAHUNANGGARAN 2006. Pasal1 DalamPeraturan ini,yangdimaksud dengan: 1.
Kewajibanpelayananumum bidangangkutankeretaapi penumpangkelas ekonomi(PublicServiceObligation) adalahkewajiban melaksanakan angkutan kereta api penumpangkelas ekonomidengantarif yang ditetapkanoleh Pemerintah, sehinggamemungkinkan masyarakat dapatbepergiandari satu tempatke tempatlaindenganmenggunakan keretaapi; i
2.
Penyelenggara angkutankeretaapi adalahPT. KeretaApi Indonesia (Persero) yangditugaskan oleh Menteriuntukmenyelenggarakan kewajibanpelayanan umum bidang angkutankereta api penumpangkelas ekonomidan telah persyaratan memenuhi tertentuyangditetapkan;
3.
Kompensasiadalah kewajibanPemerintah untuk membiayaiselisihantara biaya yang dikeluarkanuntuk operasiangkutankeretaapi kelas ekonomi sesuaidengantolokukurpelayanan angkutankeretaapi yangefisiendengan biaya angkutan kereta api penumpangyang tarifnya ditetapkan oleh Pemerintah;
4.
Biaya pokok penjualanpelayananumum bidang angkutan kereta api penumpang kelasekonomiadalahbiayapokokproduksidenganmargin0 % yang dihitungdari komponenbiaya yang seharusnyadikeluarkanuntuk penyelenggaraan pelayananumumbidangangkutankeretaapi penumpang kelasekonomi;
5.
MenteriadalahMenteriyang ruanglingkuptugas dan tanggungjawabnya di bidangperkeretaapian;
6.
Direktur JenderaladalahDirektur Jenderal Perkeretaapian. Pasal2
(1) Kewajibanpelayananrlmumbidangangkutankeretaapi penumpangkelas ' ekonomidiselenggarakan yang pelaksanaannya oleh Pemerintah ditugaskan penyelenggara kepada angkutan keretaapi.
(d IC:\USBV(entrsk] KM.PSO.PT.KER.ETAAPI.2006
(2) Penyelenggaraan kewajibanpelayananumum bidangangkutankeretaapi penumpangkelasekonomiwajibmemenuhi prinsip-prinsip sebagaiberikut: a.
pelayanan melaksanakan angkutan keretaapi penumpang kelasekonomi berdasarkantarif dan sesuai lintas dan/ataunama kereta api yang yangdisetujui ditetapkan dan/atau olehPemerintah;
b.
perlakuan jasa sesuai memberikan dan pelayanan bagisemuapengguna yangditetapkan; standarpelayanan
c.
menjagakeselamatan penumpang. dankeamanan Pasal3
(1) Penugasansebagaimana dimaksuddalam Pasal 2 ayat (1), diberikan kompensasi olehPemerintah. (2) Kompensasi sebagaimana dirnaksuddalamayat (1) adalahselisihantara biaya yang dikeluarkanuntuk operasiangkutankeretaapi kelas ekonomi sesuaidengantolokukurpelayanan angkutankeretaapi yangefisiendengan biaya angkutan kereta api penumpangyang tarifnya ditetapkanoleh Pemerintah. (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalamayat(2) adalahuntukpelaksanaan kewajibanpelayananumum bidangangkutankeretaapi penumpangkelas ekonomisepanjang TahunAnggaran2006,terhitungsejaktanggal 1 Januari 2006. (4) Kompensasisebagaimanadimaksuddalam ayat (1) dialokasikanpada AnggaranPendapatan dan BelanjaNegara(APBN)TahunAnggaran2006. Pasal4 ( 1 ) Penugasan sebagaimana dimaksud dalamPasal2 ayat(1)diaturdalambentuk
perjanjian antaraDirektur Jenderal denganpenyelenggara angkutan keretaapi.
(2) Perjanjian sebagaimana dimaksud dalamayat(1)memuatsekurang-kurangnya sebagaiberikut: a. b. c. d. e. l. g. h. i.
dasar- dasarperjqnjian; lingkuppekerjaan, termasukdi dalamnyalintasyang dilayanidan/atau namakeretaapiyangdioperasikan; parapihak; kewajiban jangkawaktuperjanjian; pekerjaan; laporanpelaksanaan nilaiperjanjian/besarnyakompensasi; pajakdan beameterai; carapembayaran; sanksi;
KM,PSO,PT.KSRETM.Pt.2006 ud IC:\USBU(ontr8k]
r
-
_
j. k. l.
keadaanmemaksa(forcemajeure); perselisihan; penyelesaian lain-lain. Pasal5
pelayanan angkutankeretaapi yangditunjukuntukmelaksanakan Penyelenggara umum bidang angkutankereta api penumpangkelas ekonomi berkewajiban persyaratan sebagaiberikut: memenuhi a. b. c.
namakeretaapiyangdioperasikan; lintasyangdilayanidan/atau mempunyai pemberian pelayanan kepadapenumpang; dalam mempunyai standar pelayanantiket di stasiunyang melayanipenumpangkelas menyecjiakan ekonomi. Pasal6
kewajibanpelayananumumbidangkeretaapi penumpang Dalammelaksanakan Jenderalberhak: kelasekonomi,Direktur a.
namakeretaapiyangdioperasikan; dan/atau lintasyangclilayani menetapkan
b.
jaraktempuh,frekuensi perjalanan danstandarpelayanan; menetapkan
c.
melaksanakanpemantauan,analisa dan evaluasiterhadappelaksanaan kelasekonomi; pelavanan umumbidangkeretaapipenumpang kewajiban
d.
kewajiban mendapatkanlaporan.secara berkala atas penyelenggaraan penumpang kelas ekonomi; keretaapi pelayanan umumbidangangkutan
e.
tidak memenuhiisi surat menetapkansanksi dalam hal penyelenggara perjanjian. Pasal7
kewajibanpelayananumum bidangangkutankeretaapi Dalam melaksanakan : angkutankeretaapi berkewajiban penumpang kelasekonomi,penyelenggara
.
a.
yangditandatangani denganDirektur melaluiperjanjian menerimapenugasan Jenderal;
b.
perjanjian; mematuhi
c.
umum penyelenggaraan kewajibanpelayanan membuatlaporanpelaksanaan setiap berkala penumpang secara ekonomi kelas bidangangkutankeretaapi dlperlukan. dan sewaktu-waktu triwulan
KM.?SO.PT.KERETAAPI.2006ttdlC:\UsBu(ont.skl
PasalI Pengawasan dan pengendalian dalampelaksanaan kewajibanpelayananumum bidangangkutankeretaapi penumpangkelas ekonomiTahun Anggaran2006, dilakukan olehDirektur Jenderaldandilaporkan secaraberkalakepadaMenteri. Pasal9 Terhadappenggunaandana kclrnpensasi, dilakukanaudit oleh badan/instansi pengawas keuangan negara. Pasal10 angkutankeretaapi yang ditunjukuntukmelaksanakan Penyelenggara kewajiban pelayanan umumbidangangkutankeretaapi penumpang kelasekonomi'Tahun 2006adalah, Anggaran sebagai berikut: (Persero) Namaperusahaan : PT. KeretaApi lndonesia Alamat : JalanPerintis Kemerdekaan No. 1 BANDUNG40117 P a s a1l 1 Peraturanini mulaiberlakusejaktanggal1 Januari2006. D i t e t a p k a n :dJi a k a r t a Padatanggal : 23 Mei 2006
PERHUBUNGAN MENTERI ttd M. HATTARAJASA inidisampaikan kepada: SALINANPeraturan Keuangan; 1. KetuaBadanPemeriksa BidangPerekonomian; 2. MenteriKoordinator 3. MenteriKeuangan; Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas; 4. MenteriNegaraPerencanaan NegaraBUMN; 5. Menteri 6. SekretarisJenderal,lnspekturJenderal,Para DirekturJenderaldan Para Perhubungan; Departemen KepalaBadandi lingkungan (Persero). 7. DireksiPT. KeretaApi lndonesia SALINAN Kepala
dgnganaslinya CanTKSLN
N U GR OI'{O;:S H
120105102' ,
KM.PSO.PT.KERETA,q.PI.2006ud [C:\USB\l(onrrak]
