s:.,~-: atl~,~~... ~ ~~

IMPLEMENTASI P ·OGfW1

Gf~

n

f:&SIO~AL

REHAIIUTW HllTAff D· ~~ (ei~~r) DI T~M IWTAN RAY~ 'J AUWl ~~"1' P!t0"~6!1 ~U::-a ·.

~~t

~~.,, ~"':s:.,~-: atl~,~~ ....~ ~~

~·~

~~( ,.sa.,3

f.'lll:k

Program StOOl (.~~,:.. ...; ~·~ .Uilttl.~

~~;. ~-:-;,~ St'! .. ;~

PROGRAM PASCA SAIUf.t(.\ U~''l'IERSITASSRJWUAYA A.GiJSTUS 20!1'!)

PJ:t,..~rjr.1·"'3

HALAMAN PENGfSAHAN

Judul Tess

[mplementasi Proqrarn Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Gerhan) di Tarnan Hutan Raya Wan Abdul Rachman Provirsi Lampung

Naria Mahasiswa

AGUNG SUPRIYANTO

NIM

20082011043

Program Studi

Magister Administrasi Publik

B dang Kajian Utama

Kebijakan Pub ik

Menyetujui :

(1 Ketua Program Studi Magister Admini

asi Ptblik,

Tanggal Lulus :

Agustus 2009

HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Judul Tesis

Implementasi Program Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Gerhan) di Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman Provinsi Lampung

Nama

AGUNG SUPRIYANTO

Program Studi

Magister Administrasi Publik

Bidang Kajian

Kebijakan Publik

Tanggal Ujian

15 Agustus 2009

1

NAMA DOSEN IN 0 1 Dr.H. Slamet Widodo, MS,MM

TEAM PENGUJI Ketua

2

Ors. Joke Siswanto, M.Si

Sekretarls

3

Ors. Andy Fe1ta Wijaya, MDA., Ph.D

Anggota

Staf PengaJar MAP PPS Unsrl Staf Penqajar MAP PPS Unsri KPS MAP Unibraw

4

Dr. Kgs. M. Sobri, M.Si

Anggota

KPS MAP PPs Unsri

5

Ors. Andy Alfatih, MPA

Anggota

Star Pengajar

6

Drs, Gatot Blldi;irto, M~

Anggota

7

Drs. Tri Agus Susanto, MS

Anggota

TANDA AN T

ASAL INSTANSI l.

MAf' rrs Unsri St<1f PPn<:Jiljilr MAP PPS Unsri Staf Pengajar MAP PP~ Un~ri

t.

Palembang, Menyetujui,

Agustus 2009

Ketua Program Studi Magister Ad inistrasi Publik

/

I

' Dr. Kgs. M Sobti, M.Si

NIP 131 918 218

~

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini : Nama

: AGUNG SUPRIY ANTO

Tempat/tanggal lahir

: Madiun, 9 Oktober 1974

Program Studi

: Magister Administrasi Publik

NIM

: 20082011043

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa : 1. SelurJh data, informasi, interprestasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan

yang disajikan

dalam

karys ilmiah

ini,

kecuali yang

disebutkan sumbemya, adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang dhetepkan. 2. Karya llmiah yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik,

baik di Universitas Sriwijaya maupun di

perguruan tinggi lainnya.

Demikian

pemyataan ini dibuat dengan sebenar-benamya

kemudian hari ditemukan tersebut di atas, rnaxa

dan apabila di

adanya bukti ketidak benaran dalam pernyataan

save

bersedia

menerima sanksi akademis berupa

pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengajuan karya ilrniah ini.

Palembang,

Aqustus 2009

AGUNG SUPRIYANTO

iii

)irr.enangijaman ifxm,

€tvu6irpa fngpambutif. ro iii! r:gifunnora taljan.

pm tan mifuangfirfi(mi, 13opafietiuman me/iii, lkrfirr-n v.1elia5i.1nfpun.

215/fa/i:r/jliersa .Jltlizli. ~e!Ji<1;begjt1ning Jianglirli, Lurvf/j b~gfa lian!J efing lilirwtm vJ(15palia.

Kupersembahkan tesis ini untuk : l<edu,i ()rJt~'l ura ku y.111.'l.;el.ila mcmhcrik.w dcu d.m resrunv» /(,1k,1k1 Adrk & SCJllUJ .5.iud.ir.1ku ya11.r; cerk.1si'1 5erc,1 Negeriku t ercintu

iv

ABSTRACT The title of this research is the "Implementation of the National Movement of Forest and Land Rehabilitaton (Gerhan) in Tarnan Hutan Raya Wan Abdul Rachrnan Larnpung Provirce". Gerhan p·ogram's airrs to accelerate efforts to restore, maintain, and improve the function of forests and land through forest and land rehabilitation In priority watersheds. Tahura Wan Abdul Rachman is one of the to-est areas in Lampung that have been damaged. One effort to restore it is by forest rehabilitation the forest through Gerhan program. This research used qualitative method with descriptive technique to analyze the data. This study airrs to cetermine the implementation of the National Movement of Forest and Land Rehabilitation (Gerhan) in Tahura Wan Abdul Rachrnan Lampung Province and to determine the factors supporting and inhibiting Gerhan implementation. To detennlne the success of the irnplernent.atlon of Gerhan, Rioley and Franklin stated that succeed of the irn plernentation can be seen from three dimensions : the compliance, smoothly functioning routines and the absence of problems, and performance and the impacts of the program. The study also aims to detennine the factors supporting and inhibiting in terms of communication, resources, otsposmon, and the structure of the bureaucracy in the implementation of :he program and others factors findings in the field. The results of this research in implementatior of Gerhan program in Tahura Wan Abdul Rachman can be seen from three dimensions, they are : 1) Compliance of the actor is high due to !tie aspects of the procedure in the stage of activity, aspect of res'rknons and aspects of scheduling; 2) smoothly functioning routines and the absence ot conflicts that occurred during implementation Geman program 3) The performance including the realization of the plant making enriches reforestation, and the impact Gerhan program tnat i nductes the Increasing public revenues and provide employment, environmental improvements and enhance the technical capabilities of forest rehabilitation, so that the implementation of Gertian has been worked well and successfully. Gerhan programs implementation in Tahura is supported by factors: communication has gone well, the availabili:y of resources, a good d1s;>os1tion of the implementers, supported by dear operational standards and procedures , and the public participation around forest areas. Inhibiting factor of the program were the delay of the budget, and natural environmental factors that are difficult and steep, and economic environment-oriented society that is still on the plant species th;it have econo'mc value.

v

ABSTRAK Judul penelitian ini adalah "implementasl Program Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Gerhan) di Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman Provinsi Larnpunq". Program Gerhan bertujuan mempercepat upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan melalui kegiatan rehabi\itasi hutan dan lahan pada DAS prioritas. Tahura Wan Abdul Rachman adalah salah satu kawasan hutan di Lampung yang telah mengalami kerusakan. Salah satu upaya untuk memulihkannya adalah merehabllitasl hutan melalul program Gerhan. Metode penelltian yang digunakan adatah kualitatif dengan teknik analisis deskrlptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Program Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Gerhan) di Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman Provinsi Lampung dan untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan pcnghambat implementasi program Gerhan. Untuk mengetahui keberhasllan lmplementasi program Gerhan seperli yang dikemukakan Ripley dan Franklin ditinjau dari : kepatuhan, lancarnya rutinitas fungsl dan kinerja dan dampak program. Penelitian juga diarahkan untuk mengetahul faktor- faktor pendukung dan penghambat program ditinjau dari komunikasi, sumber daya, dlsposlsl, dan struktur birokrasl dalam pelaksanaan program serta faktor temuan lain di lapangan. Hasll penelitlan implementasl program Gerhan di Tahura Wan Abdul Rachman dillhat darl tiga dimensi adalah : 1} Kepatuhan yang tlnggi para pelaksana, tcrhadap aspek prosedur dalam tahapan keglatan, aspek pembatasan dan aspek penjadwalan; 2) Lancarnya rutinltas fungsl dan tidak adanya konflik yang terjadi selama pelaksanaan program Gerhan; 3) Kinerja yoitu telah terealisasinya pembuatan tanaman pengkayaaan reboisasi dan adanya dampak program Gerhan yang meliputi mcningkatkan pendapatan masyarakat dan menverep tenaga kcrja, perbalkan lingkungan hidup dan meningkatkan kcmampuan teknis rehabllitasl hutan, maka implemetasl program Gerhan telah berjalan dengan baik dan berhasll. Irnplementasi proqrem Gerhan di Tahura dldukung oleh faktor : komunik
vi

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan dan Hldayah-Nya,

Rahmat

sehingga penulis dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan

Magister, dan menyelesaikan Program Gerakan Nasional

penulisan

tests yang berjudul "Implementasi

Rehabilitasi

Hutan dan Lahan (Gerhan) di Taman

Hutan Raya Wan Abdul Rachman Provins! Lampung" yang merupakan salah satu persyaratan

memperoleh

gelar Magister

Sains (M.Si)

pada Program Studi

Maglster Admlnlstrasi Publik, Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya. Dalam kesempatan lni, penulis tertma kasih

yang setulus·tulusnya

ingln menyampalkan penghargaan dan

kepada Bapak Dr. H. Slamet Wldodo, MS,

MM, selaku pemblmblng I dan kepada Bapak pembimbing

Ors. Joko Slswanto, M.Si, selaku

II, atas ketulusan dan keikhlasan untuk meluangkan waktu dan

plkiran dalam

memberlkan

blmbingan,

rnengarahkan dan menuntun

penulis

dalam menyelesaikan penulisan tesis ini Ucapan

terima kasih yang setulus-tulusnya

semua pihak yang telan berjasa.

1. Kcpala

Pusbindiklatren

pcnulis sampalkan kepada

kepada yang terhormat :

Bappenas

dan jajarannya

yang telah

memberi

kesempatan dan beasiswa kepada penulls untuk mengikuti pendidikan pada Program Studi Maglster Administrasi Publik (MAP) Universitas Sriwijaya. 2. Direktorat Jenderal RLPS, Departemen Kehutanan yang telah memberikan ijin dan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan

di Program

Studi Magister Administrasi Publik (MAP) Universitas Sriwijaya. 3. Bapak

Prof.Dr.dr.H.M.T.Kamaludin,M.Sc.,SpFK,

Direktur

Program

Pascasarjana Universitas Sriwljaya dan jajaranuve. 4. Bapak Dr. Kgs. M. Sobri, M.Si., Kr.tua Program Studi Magister Admlrustras: Public (MAP) y<Jng tclah membantu penulis baik dalam penyusunan

tesls

maupun selama mengikuti pendidikan. S. Bapak dan Ibu Dosen Program StUdi Magister Administrasi Publik Universltas Sriwijava, yang telah rnemberikan ilmu yang sanqat berrnanfaat bagi panulls.

vii

6. Mbak Sri dan Mbak Ari, Staf Administrasi Program Studi Administasi Publik Universitas Snwijaya. 7. Pengelola Pcrpustakaan Program Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya yang telah mernbantu dalam b1.1ku-buku yang diperlukan. 8. Bapak dan Ibu, yang selalu mendorong dan memberikan doa restunya untuk mencapai keberhasilan hidup. 9. Rekan-rekan di BPDAS Way 5eputih Sekampung dan Oinas Kehutanan Provinsi Lampung serta UPTD Tahura WAR yang telah banyak memberikan bantuan baik data-data maupun informas· selama penulis mclaksanakan penelitian. 10. Rekan-rekan

mahasiswa

MAP

Bappenas

Universitas

Sriwijaya

tahun

2008/2009 yang tetan membantu baik se'ama mengikuti pendidikan dan dalam menyelesaikan penulisan tesis ini. 11. Berbagai plhak yang telah membantu dalam penyusunen tesis ini

Penulis menyadari sepenuhwa akan kckurangan dan ketidaksempurnaan tesls lnl, oleh karena itu kritik dan saran diterlma dengan senang hatl demi sempurnanya penulisan tesis ini. Palembang,

Agustus 2009

Agung Supriyanto

Viii

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Madiun, Jawa Timur paoa Langgal 9 Oktober 1974 dan rnerupakan anak kedua dari tiga bersaudara, putera dari pasangan lbu Rusmini dan Bapak Sudjloko. Menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SO Negeri di Bakauheni pada tahun 1987, Sekolah L..anjutan Ttngkat Pertama di SMP Negeri I Pcnengahan • Lampung Selatan pada tahun 1990, dan 5ekolah Lanjulan Tingkat Atas di SMA Negeri 2 Tanjung Karang • Bandar Lampung pada tahun 1993. Kemudian melanlutkan Pemlidikan Srata 1 pada Fakultas Gcografi Jurusan Geografi Fisik Konsentrasl Hidrologi, Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta dan selesai pada tahun 2000. Penulis adalah Pegawai Negeri Sipil pada Departemen Kehutanan dengan pcnempatan di Balai Pengelolaan Daerah Aliran SUngal Way Seputih·Sekampung

Provinsl Lampung sejak 2001. Pada tahun 2008/2009 mendapatkan beasiswa melanjutkan

program S2 darl Pusbindiklatren Bappenas pace Program Studi

Magister Administrasi Publik, dengan Bidang Kajian Utama Kebijakan Publik Program Pasca Sarjana, Universitas Sriwijaya. Pendidikan

dan pelatihan

fungsional

yang

pemah

diikuti

adalah

Pendidikan dan Pelatihan Pejabat Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan tingkat Ahli pada tahun 2003 di Begor dan petatihan·pe·atihan teknis yaitu Pengelolaan DAS dalam Rangka Otonomi Daerah 2002 di Garut, Pe'lgelolaan Hutan Mangrove

2003 di Billi, Penyusunan Data Spasial Lahan Kritis 2004 di Wonogiri, 1-asilitator Hutan Kemasyarakatcn/Social Forestry 2005 di Bogar, Pemantauan Tata Air dengan Model Hidrologi 2007 di Solo dan SOP untuk Banjir dan Longsor 2007 di Yogyak<Jrta.

ix

DAFTAR ISi Hal HAL.AMAN PENGESAH HALAMAN PERSET1JJUAN KOMISI PENGUJI HAL.AMAN PERNYATAAN HAL.AMAN PERSEMBAHAN ABSTRACT................................................................................................... ABSTRAK KATA PENGANTAR RIWAYAT HTDUP DAFTAR 151 DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR DAFTAR SINGKATAN

BAB I

.

PENDAHULUAN A. B. C.

D.

B. C.

c. D E. F. G.

H. H. 1.

x xii xiii xiv

14

14 15

Landasan Teori L Kebljakan Publik 2. Pengertian Implementasi Kebijakan 3. Model Implementasl KeblJakan .. . .. . .. .. . 4. Evaluasi Kebijakan Publlk 5. Konsep Rehabilitasl Hutan dan Lahan 6. Konsep Gerakan Nasional Rehabilitasi Hut.an & Lahan Penelitian Terdahulu Kerangka Pemlkiran

BAB III METODE PENELmAN A. B.

iii vi v vi vii xi

1 1 13

L.atar Belakang Perumusan Masalah Tujuan Penelitian Manfaat Penelilian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA A.

ii

15 15

20 26 33 35

39 42 4'1

51

Tempat dan Waktu Penelitian Desain Penelitian Definisi konseptual dan Fokus Peneli:ian 1. Definisi Konsep .. .. .. . .. .. .. 2. Fokus Penelitian Unit Amilisis .. ,........................ Jenis dan Sumber Data . Teknik Pengurnµulan Data . Informan . Keabsahan Data .. . . .. .. . .. .. . .. .. . .. . .. . . . .. . .. . .. . . . .. . .. . . . . . . . .. Teknik Analisis Data Jadwal Peneiltian . . . . .. .. .. .. .. .. . .. . • .• • .. ..

x

51 52 54

54 55 57 57 58 59 60

62 64

BAB IV

GAMBARAN UMUM PENEUTIAN A. Kondisi Geofisik . 1. Lctak Gcografis 2. Topografi . 3. Kondisi Iklim .. .. . .. 4. Kondisi Hidrologi ~ . ,. 5. Jenis Tanah 6. Vegetasi . . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . .. . .. .. . .. . . . . . . .. 7. Fauna/satwa liar B. Kondisi Sosial dan Ekonoml

65 65 66

68 69

70 .. . . . . . . .

75 75

I. Dernoqrsf

75 78 78 79

2. Ekonomi

c. D.

E.

BAB V

3. Aksesibilitas Gambaran umum Gerhan Pelaksana Program Gerhan di Tahura Rachman Pengelolaan Tahura Wan Abdul Rachman 1. Organisasl 2. Sumberdaya manusla 3. Blok Pengelolaaan Tahura WAR

Wan Abdul

94 97 97 101 101

HASIL DAN PEMBAHASAN

108

A.

108 109 109 135 139 141 141 145 148 149 154

Implementasi Program Gerhan l. Kepatuhan 1.1. Prosedur yang dltetapkan 1.2. Pembatasan

1.3. Penjadwalan 2. Lancarnya Rutinitas Fungsi 2.1. Kelancaran Pelaksanaan 2.2. KonHik 3. Kinerja dan Darnpak 3.1. Pertanggunjawaban 3.2. Dampak Manfaat Program B.

C.

BAB VI

71 72

Faktor-faktor yang mempengaruhi Gerhan 1. Komunlkasi 2. Sumberdaya 3. Disposisi 4. Struktur Birokrasl 5. Faktor lain y;ing berpcran (Ternuan Penelitian) Rekapitulasi Hasil Penelitlan

PENUTUP

A. B.

164 165

170 179 182 188 196 202

Kesimpulan

Saran

,...............................

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

XI

202 20)

DAFTAR TABEL

Teles

Tabel

Hal

1.1.

Kawasan Hutan di Provinsi L.ampung

•• ..

8

1.2.

Hutan Konservasi di Provinsi Lampung

..

3.1.

Fokus Penelitian ..

3.2.

Jadwal Penelitian

4.1.

Desa atau kelueraan di sekitar kawasan hutsn Tahura

67

4.2.

xetas lereng Tahura

68

4.3.

Jumlah Penduduk sekitar kawasan Tahura WAR

76

4.4.

Sebaran Penduduk dalam kawasan Hutan Tahura

77

4.5.

Data Realisasi Luas Penanaman Gerhan tahun 2003-2007 di

94

8

..

56 ..

64

.. .. .. .. .

WAR......................................................

Provinsi Lampung

.

4.6.

Data realisasi penanaman Gerhan 2003-2007 di Tahura

94

4.7.

Data Pegawai Tahura WAR....................................................

101

4.8.

Blok pengelolaan Huta1 di Tahura WAR..................................

107

5.1.

Kepatuhan terhadap Prosedur Pelaksilnaan Program

134

5.2.

Kepatuhan terhadap Pembatasan

138

5.3.

Kepatuhan terhadap Jact.val Kegiatan

5.4.

kelancaran Rutinitas Fungsi Implementasi Gerhan

147

S.S.

Pembuatan Tanaman Reboisasi Pengkayaan di Tahura

152

5.6.

Kinerja dan pamoak Program

163

5. 7.

Komunikasi dalam Implcmcntasi Gerhan

~.8.

Faktor sumberdaya dalam Implermmtasi Gerhan

178

5.9.

Faktor disposisi dalam implementasi Gerhan

181

5.10.

Struktur Birokrasi dalam lmplementasi Gerhan

137

5.11.

F
196

5.12.

Rekapitu!asi Hasil Terruan Penelitian ImplementaSi Gerhan

197

XII

.. .. .. .. .. .. .

..

140

.

170

DAFTAR GAMBAR

Garnbar

Teks

Hal

2.1.

Sekuensi Implementasi Kebijakan.......................................

2.2.

Model Implementasi Kcbijakan C Edward III

2.3.

Diagram Ahr Kerang:
50

'1.1.

Sketsa Provinsi Lampung

65

4.2.

Peta Adminstrasi Lokasi Penelitian Tahura WAR.................

67

4.3.

Peta Kelas Kemiringan Lereng

69

4.4.

Peta Penutupan Lahan Tahura Wan Abdul Rachman

73

4.5.

Bagan Alur Perencanaan Gerhan

88

4.6. 4. 7.

Bagan Alur Pengorganisasian Pelaksanaan Gerhan di Daerah Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Lampung .. .. . .

92 96

4.8.

Struktur Organisasi UPTD Tahura Wan Abdul Rachman

100

4.9.

Peta Sebaran Lokasi Pembuatan Tanaman Gerhan

Xlll

19

..

32

.. ..

107

DAFTAR SINGKATAN

BP DAS

: Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

DAS

: Daerah Aliran Sungai

Gerhan

: Geraka1 Nasional RehabUitasi Hutan can Lahan

KPA

: Kuasa Pengguna Anggaran

LP!

: Lembaga Penilai Independen

MPTS

: Multiple Purpose Tree Species

PPK

: Pejabat Pembuat Komitmen

Rantek

: Rancangan Teknls

RHL

: Rehabilitasi Hutan dan Lahan

RRH

: Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan

RTI

: Rencana Tcknik Tahunan

Tahura WAR : Taman Hutan Raya Wan Abdul Rathman

XI\'

BAB! PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Indonesia dikaruniai sumberdaya hutan yang sangat luas sekitar 120,35 juta ha yang merupakan 68% dari wilayah daratan tndonesia. Hutan Indonesia dikenal kaya dengan berbagai hidupan liar dan tipe ekosistem (mega-

biodiversity).Hutan mempunyai peran penting sebagai sistem ;:ienyangga kehidupan dan scleme lebih dari tiga dekade terakhir telah memberikan kontribusi yang nyata sebagai penggerak roda perekonomian nasional (RPJP Dep. Kehutanan, 2004). serama lebih dari tiga dekade, sektor kebutanai telah rnenjadi tulang punggung pembangunan bangsa melalui eksploitasi hutan alam yang digerakkan oleh usaha dan lndustrl kehutanan berskala besar. Selama era tersebut sisi pembangunan sosial kehutanan seperti tidak mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari bcrbagai pihak. Dari sisi ekologi (llngkungan ), tekanan terhadap sumberdaya hutan telah mengakibatkan semakin terdegradasinya surnberdaya

tersebut,

Hasil

penafslran

Citra

Landsat

tahun

2000

memperlihatkan bahwa saat ini terdepat 54,6 juta ha kawasan hutan yang telah terdegradasi dan per1u direhabilitasi. Saat ini degradasl hutan mencapai sekltar 1,8 juta ha per tahun {Departemen Kehutanan, 2004). Degradasi sumberdaya alam di lndonesia ditandal dengan semakin meningkatnya luas lahar kritis di Indonesia yang mencakup lanan di daiam kawasan hutan maupun ell iuar kawasan hutan. Degradasi hutan dan iahan

2

tersebut saat inl teleh menjadl keprihadnan barwak µihak baik secara nasional maupun intemasional. Gambaran luas lahan kritis ini diganggu pula dengan adanya deforestasi (pengurangan kawasan hutan) dan degradasi (penurunan kualitas hutan) yang terus meningkat. Akibatnya terjadi bencona silih bcrganti seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan, den bencana alam lainnya yang merugikan kehidupan. Sejak Januari 2003 hingga pertengahan Maret 2003 telah terjadi 229 k~jadian bencana, yang menyebabkan 505 penduduk meninggal dunia dan 1.070.378 orang terpaksa mengungsi. Berdasarkan data Asia Disaster Redudiort Center (ADRC), kerugian yang terjadi akibat bencana sejak 1991 s/d 2000 ditaksir sebesar US$ 17,6. Hal ini terjadi karena rusaknya lingkungan terutama hutan didaerah hulu yang berfunqsi sebagai daerah resapan dan tangkapan air

(catchment area) Oleh karena ltu upaya penanggulangan yang diperlukan adalah mengembalikan kondisi daerah hulu kepada fungsi;iya sebagai daerah yang dapat menahan limpasan air pe.mukaan dan memperbaikf lingkungan fislk dengan cara yang ramah lingkungan yaitu dengan rehabilitasi hutan dan lahan. (Sumber : Siaran Pers,

http://Mvw.dephut. go.id/INFORMASI/HUMAS/2003/

561_03.htm). Pemerintah melalui Menko Kesra, Mcnko Pcrckonomian, dan Menko Polkarn

menandetenqeni

Surat

Keputusan Elersama

pembentukan

Tim

Kocrdinasi Perbaikan Lingkungan melalui Rehabilitasi dan Reboisasi Nasional. Pada SKB 110111or: 09/KEP/MENKO/KESRA/HI/2003; KEP.16/M.CKON/03/2003; KEP.08/MENKO/POLKAM/IIl/2003 tersebut, dijelaskan bahwa pembentukan tim ini dilatarbelakangi kerusakan lingkungan khususnya di sektor kehutana i yang

3

mengakibatkan banjir, longsor, kekeringan dan bencana alam lainnya yang menimbulkan

ksruqian nasional. Untuk menghindari kerugian nasional yang

lebih besar diperlukan upaya yang terkoordinir dalam menjaga, merehabllitasl, dan menanam kembali hutan. Tim Koordinasi diketuai oleh Menko Kesra dan Wakil Ketua terdlri dari Menteri Kehutman dan Menterl Negara Ungkungan H:dup. Masa sebelumnya (sebelum tahun 2003), Departemen Kehutanan dalam rangka memberantas praktek pembalakan liar (illegallogging),kebskaran hutan dan perambahan kawasan hutan telah menetapkan suatu kebljakan prioritas yang meliputi : (1) pemberantasan pencurlan kayu di hutan negara dan perdagangan kayu Jlegal, (2) revltalisasl sektor kehutanan, khususnya lndustrl kehutanan, (3) rehabllitasi dan konservasi sumberdaya hutan, (4) pemberdayaan ekonoml masvarakat di dalam dan di sekltar kawasan hutan, (5) pemantapan kawasan hutan. Sejalan deng<1n kebljakun prloritas Dcpartcmcn Kchutanan poin 3 tentang rehabilitasl dan konservasl sumber daya hutan. Bercermln dari berbagal pengalaman mesa lalu l1::nlang pelaksanaen berbagal keglatan RHL dengan tmqkat keberhasilannya yang masih betum memoascan, sektorel dan belum melibatkan

sifatnya maslh sangat

segenap komponen masyarakat, maka mulaf

tahun 2003 kcgiatan RHL dikemas dalarn suatu kP.£iatan yang sifatny
dan

skalanya

lebih

besar

daik

dalam

hal

luasan

maupun

keberaqamaan pihak pelaksananya. Program Nasional ini dinamakan Gcrakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL), yang dalam perkembangannya memudahkan penqucapan sering disebut GERHAN.

untuk

4

Besamya kegiatan ini tercermin dari rencana target pencapaian luas kegiatan Gerhan secara nasional yang mencapai 3 (Tiga) juta Ha yang uilaksanakan secara bertahap mulai tzhun 2003 sarnpai tahun 2007. Dal am perencanaannya target nasio:ial tahun 2003 adalah selues 300.00 Ha, kemudian tahun 2004; 500.000 Ha, tahun 2005; 600.000 Ha, tahun 2006; 700.000 Ha dan akhimya tahun 2007; seluas 900.000 Ha. Kemudian tahun 2008 ditargetkan seluas 1,7 Ha seperti di ungkapl<.an Darori Dirjen RLPS (Kompas, 14/8i2007). Sampai

tahun

2007,

secara nasional kegiatan Gerhan telah

terealisasl

2.276.695.ha. Gerhan

dirancang

dan

dikemas sedemikian

rupa

sehingga

rnerupakan kegiatan yang rasional, dan dapat dilaksanakan. Geman juga rnerupakan kegiatan pionir sehingga diharapkan dapat dijadikan

pijakan

pelaksanaan kegiatan RHL berikutnya. Karena posisinya yang strategls maka Gerhan didudukkan sebagai program nasional yang bersifat terpadu, menyeknuh dan terkoordinasi. Da!am implementasinya, Gertian bertujuan mewujudkan perbaikan lingkungan dalam upaya reboisasi dan rehabilitasi lchan untuk menanggulangi bencana banjir, tanah longsor, kekeringan secara terpadu, transparan dan partisipatif semua semua pihak balk dart pemerhtah, psmerintan daerah, masvarakat, kelompok tani, swasta maupun uosur-onsur masyarakat lainnya. Kegi2tan

Gerhaf'

diarahkan

untuk

memulit-kan,

mempertahankao

dan

mcningkatkan fungsi hutan dan ahan sehingga caya dukung, produktivitas dan peranannya dalam nendukung sistem penyangga kehktupan tetap terjaqa,

5

Gerhan dapat diketakan sebuah "Gerakan Moral" yang berskala Nasional. Jdealnya gerakan moral ini memerlukan komitmen polit1k, komitmen institusional,

komitmen

kelompok

masyarakat

dan

akhirnya

komitmen

rnasvarakat/ publik. Komitmen-komitrnen ini penting agar pada saatnya nanti masyarakat menjadi tahu, mau, mampu dan sadar mclaksanakan upaya RHL

secara 1nandirl. sebagaimana

Gerakan

gerakan

ini diharapkan

keluarga

berencana

mampu (KB).

mencapai

keberhasilan

Meski awalnya

banyak

mendapat protes bahkan tantangan dan hambatan, tetapi akhirnya menoapat dukungan dari masyarakat dan masyarakat secara sadar melaksanakannya, nampak berhasil sct:clah pclaksanaan tahun ke-16. Tef'ltang komitmen kelompok masyarakat, Gerhan dalam mekanisme kelembaqaannya dlrancang dan bahkan sampai pada pelaksanaan telah cukup merangkul

dan sekaligus memberlkan

peran keoada : senap kelompok

rnasvarakat mulai dari kelompok tanl dalam dan sekitar lokasi keglatan, TNI dengan sifat kepeloporannya, BUMN/BUMD/BUMS, Perguruan linggl, Lembaga

swadava masyarakat dan kalangan professional kehutanan yang tertibat dalm penilaian bibit dan kinerja. Disamping itu, institusi brokrasi balk di tingkat pusat, provinsi maupun kabuµaten/kota senantiasa memberikan dukungan dan fasilitas untuk suksesnya Gerhan. Keberagamaan dan keterpaduan kelompok masya·akat ini diharapkan

dapat

mempercepat

terbentuknya

komitmen

masva-aker

tel"1i!c1ilp Gr.rhan secara !Jas. Penyelenggaraan kegiatan tersebut dilakukan secara bP.rti!hap sejak tahun 2003 yang pelaksanaannya diprioritaskan pada Daerah Aliran Sungai (DAS) yang merupakan kawasan tangkapan air yang sangat penting untuk

7

Menurut

Kes Mani'<, Ketua Forum DAS Lampung,

akibal dari

kerusakan hutan lindung ini pada musim hujan debit air dari 3 DAS utama (DAS Seputih, DAS Sekampung dan DAS Tulangbawang) di Lampung 25-30 m3/det sehingga air melimpah bahkan te~adi banjir di lahan pertanian sckitlr DAS, sedangkan pada saat kemarau debit air hanva 1 m3/det yang berakibat keringnya lahan peratanian sekitar DAS. Idealnya apabila hutan tidak rusak dan keseimbangan alam tidak terganggu pada musim hujan air yang mengalirl ketiga DAS itu 10-15 m3/det (Sumber : 200.000 Ha Hutan Lindung Lampung Rusak, http://www.kompas.com/

verl/Nusantara/ 0703/13/180649.htm).

Provinsi Lampung yang merupakan wllayah kerja Balal Pengelolaan DaP.rah All ran Sungai ( BPDAS) Way Seputih Way Sekampung sebagal unit pelaksana teknls (UPT) Direktorat Jenderal Rehabllit.asi Lahan dan Perhutanan Sosial (Ditjcn RLPS) Dcpartcmcn Kchutanan,

keglatan Gerhan dilaksanakan

dengan target pencapaian pada tahun 2003 seluas 31.201 ha, tahun 2004; 16.900 ha, tahun 2005; 23.867 Ha, tahun 2006; 3.154 ha dan tahun 2007; 41.045 ha. Target tersebut merupakan bagian l<ecil saja dari areal lahan krltis yang berada di bagian Provinsi Lampung. I uas lrihan kritls di Provinsi Lampung di perkirakan seluas 1.108.341,49 ha, terdii seluas 460.594,44 ha berada dalam kawasan hutan dan seluas 647.747,05 hektar berada di luar kawasan hutan. Kawasan Hutan dan Pereiran di Provinsi Lnmpung yang ditctapkan berdaserkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 256/Kpts 11/2000 t:inggnl 23 Agustus 1999 adalah seluas 1.004.735 Ha. Kawasan huten ini menempati 30,34% dari luas Provinsi Lampung yang rnemiliki luas 3.301.544 Ha. Kawasan hutan ini te•tliri dari kawasen hutan konservasi, hutan llndung dan kawasan

8

hutan produksi. Berikut lnl adalah perincian kawasen hutan di Lampung disajikan Tabel.1.1 Tabel 1.1. Kawasan Hutan di Provins! Lampung

Kaw~san Huliln li11du119 (HL)

317.615

3l,61

Hutan Produksl Terbatas (HPT)

33.3SR

3,32

Hut.an Produksi Tet.ap (HP)

19L.732

19,08

Kawasan Hutan Produksl :

Luas Keseluruhan 1.004.735 Sumber : Dlnas Kehutanan, 2005

100 00

DI Provins! Lampung, Hut.an Konservasl yang telah ditunjuk dan ditctapkan adalah 1 unit Cagar Alam (Laut), 1 Unit Teman Hut.an Raya dan 2 unit Taman Nasional. Hutan Konservasi adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai funqSl pokok pengawetan keanekaragaman

satwa

tumbuhan dan

serta ekoslstemnya. Berikut ini adalah kawasan konservasi di Provins!

Lampung disajikan dalam Tabel 1.2. .. La mpunQ l'.bl12 a e .. H utan Konservas . DIP rovmst 'No I· Nama KaW
Wan Abdul Rachman

3

Way Kambas

4

Bukit Bansan

Bandar Lampung, Pesawaran Lampung11m~

Tanggamus, l.am~ung earat -I Sumber : Dlnas Kehutanan. 2005 Narnun

dari luasan

kawasan

THR

TN

SK· Penetapan_. 85/KptS·II/90 7 NOD 1990 408/Kpts·IJj93 1 122.244,0 Jan 1993 130.000,0 444/Kpts-lI/89 1 Aprll 1989 365.000,0 736/MentaniX/82 140kt1982

hutan

tcrsebut

rnasih

terdaoat

kerusakan hutan dan lahan kricis yang harus seqera direhabilit.asi agar fungsi

hutan sebagai penyangga kehidupan dapat te1jaga dan berjalan optimal. Adapun

9

kondisi kawasan hutan di Provinsi t.anwuflil tersebut terdiri dari Taman Nasional, Taman Hutan Raya (Tahura) clan (agar Alam seluas 462.030 ha dengan tingkat kerusakan

191.003 ha (41,34%), Hutan Lindung seluas 317.615 ha dengan

tingkat kerusakan

237.767 ha (74,86%), Hutan Produksi Terbatas seluas

33.358 Ha dengan tingkat kerusakan 28.715 ha (86,08%) dan Hutan Produksi Tetap seluas 191.732 ha defl9(ln tingkat kerusakan

107.964 ha (56,31%)

(Statistik Dinas Kehutanan, 2005). Taman hutan raya Wan Abdul Rachman (Tahura WM) dengan luas

22.244 ha adalah salah satu dari empat kawasan konservasi yang juga telah mengalami kerusakan hutannya. Secara administrasi Tahura berada di sebagian Kota Bandar Lampung dan sebagian Kabupaten Pcsawaran. Terdapat tujuh Kecamatan berada disekitar Tahura WM dan ada sekitar 36 desa yaflij berbatasan dengan kawasan hutan ini (Dinas Kehutanan, 2007). Kerusakan hutan yang dalami oleh Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman (Tamra WAR) sudah cukup memprihatinkan. Menurut UPTD Tahura

WAR, kerusakan hutan telah mencapai 61% dari luas kawasan hutan Tahura. Tahura WAR dengan luas 22.244 ha, lahan y-..ng bervegetasi hutan tinggal 39 %, kebun campuran 55%, ~rladangan 5 % dan semak belukar 1 %. Kawasan

hutan yang rnengalami kcrusakan bcrada di dacrah kccamatan Padangcermin, Kedondong, dan Way Lima. Selain itu, terdapat pe:mukiman di 47 titik, adanya klairn lehan oleh kelompok masyarckat di wilayah Padang Cermin dan Kedondong Way Lima, masih teijadi il/egcflogging dan terjadi penggese
10

Kawasan hut.an Tahura

tert hat

tidak sebagaimana kawasan hutan

konservasi lainnya yang ditumbuh pepohonan rimbun hutan alami. Di kawasan ini yang banyak dijumpai adala'i lahan garapan yang baru dibuka warga dan kebun campuran dengan tanaman kopi, coklat, pisang dan lada dan tanaman lain milik masyarakat. Mere.
menggantungkan hidupnya pada ekossten Tahura \Van Abdulrachman. (werta Tenure, 2006).

11

Berdasarkan kerusakan hutan yang ada di kawasan hutan di Tahura WAR, salah satu usaha yang ditempuh untuk memulihkan

kondisi hut:an

sehingga dapat berfungsi optimal adalah dengan merehabilitasl hutan dengan reboisasi. Reboisasi merupakan salah satu kegiatan dalam Gcrhan yaitu keglatan penanaman tan a man hutan di dalam kawasan hutan. Keglatan Gerhan lainnya yang berada di luar kawasan hutan adalah penghijauan yang berupa hutan rakyat, turus jalan. penanarnan mangrove dan pembuatan bangunan konservasl tanah dan air. Keglatan Gerhan di Tahura WAR telah dilaksanakan sejak tahun 2003. Kegiatan Gcrhan di Tahura WAR dilaksanakan

oleh Dlnas Kehutanan

Provinsi Larnpung sebagai pihak yang mengefola Tahura. Luas lndik.atlf kawasan hur.an Tahura yang mengalarnl kerusakan dan perlu rehabilitasi seluas

13.568 ha dari kawasan hutan seluas 22.244 ha

(Statistlk Olnas Kehutanan Provins! Lampung, 2005). Sampai tahun 2007 /2008 kegiatan Gerhan yang telah berhasll dllaksanakan oleh Oinas Kchutanan Provlnsi Lampung di Tahura adalah penanaman

seluas 5.'.i88 ha dan bangunan

konservesl sebc1nyak 4 unit. Gerhan 2007 adalah yang terluas yaltu 2000 ha. Gerhan 2007 didukung dengan dana yang besar guna untuk mendukung peleksanaan kegiatan pembuatan tanaman reboisasl pengkayaan seluas 2.000 ha di Tahura Wan Abdul Rachman. Pembuatan tanaman reboisasi di Tahura sebagai satuan kerja adalah Oinas Kehutanan provinsi L.ampung dan di laksanakan ole'i pihak Ill, yaitu oleh badan usaha nasional atau swasta oaslonal dengan melibatkan masyarakat sckita· kawasan hutan.

12

Gcrhan di Tahura dengan kegiatan pembuatan tanaman reboisasi pengkayaan yang sedang dilaksanakan sekarang berbeda dengan kegi.atan reboisasi mesa lalu. Jika dlbandingkan dengan sstern pelaksanaan Gerhan yang sebelumnya, yang menggunakan sistem swakelola artinya kegiatan Gerhan dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan bersama dengan masyarakat sekitar kawasan hutan melalui kelompok tanl. Pada masa ini terdapat pemisahan satuan kerja yang melakukan pengadaan bibit dengan satker yang melakukan pembuat.an tanaman. Pengadaan bibit waktu itu dl laksanakan oleh BP DAS dan pembuatan tanaman oleh Dinas Kehutanan. Pada Gerhan 2007 dilakukan dengan sistem kontrak jamak (multiyears), satuan kerja pengadaan b:bit dengan pembuatan tanaman menjadi satu tidak terpisah satkernya yaitu berada di satuan kerja Dinas Kehutanan. Pada pelaksanaannya Dinas Kehutanan menunjuk p:hak III sebagai pelaksana pembuatan tanaman pengakayaan di Tahura. Keberhasilan kegiatan pembuatan t.anaman Gerhan dicerminkan oleh prosentase tumbuh tanaman. semakin tinggi prosentase tumbuh tanaman akan semakin baik dan di kat.akan kP.giatan psnanarnan dalam program Gerhan berhasil. Pelaksanaan Gerhan di Tahura tahun 2007 yang dilakukan dengan kontrak tahun jamak { multiyears) dengan m.elibatkan pihak Ill dan masyarakat, dengan sistem ini di barapkan pelaksanaan Gerhan lebih berhasil karena yang mclakukan pengadaan bibit dan penanaman menjadi satu berada di satuan kerja Dinas Kchutanan dan terjaminnya ketersediaan anggaran sampai pemeliharaan tanaman sampai tahun ke dua.

13

Gerhan yang juga rnerupakan kebijakan publik/program

yang

kemudian diwujudkan da!am kegiatan diantaranya adalah pembuatan tanaman reboisasi pengkayaan di Tahura. Oleh karenanya penulis tertarik untuk mengetahui impfementasi Gerhan di Tahura Wan abdul Rachman. Berdasarkan uraian tersebut diatas, untuk mengetahui oeleksanaan Gerhan di daerah yalu pelaksanaan Gerhan di Tahura Wan Abdul Rachman tahun pelaksanaan 2007 yang
Program

Gerakan Nasional

Rehabilitasi

Hutan dan

Lahan (Geman) di Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman Provlnsi Lampung".

B. PERUMUSAN MASALAH Berdasarkan fatar belakaig yang tefah diuraikan

maka untuk

mengetahui sejauh mana pelaksanaa1\fimplementasi Program Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Gerhan) dilokasi penelitian, maka dibuat beberapa pertanyaan yang periu dijawab dalam penelitian iri, adaia1 sebagai berikut : 1. Bagaimanakah implementasi program Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Gerhan) di Tainan Hutan Raya Wan Abdul Rachman Provinsi Lampung? 2. Faktor-faktor apa yang menjadi pendukung dan penghambat implementasi program Gerakan Nasional Rcllilbilit:lsi Hut'.ln dan taban (Gcrhon) di Teman I I utan Raya Wan Abdul Rachman Provinsi l.ampung'

14

C. Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui implementasi

program Gerakan Nasional Rehabilitasi

Hu tan dan Lahan (Gerhan) di Tahura Wan Abdul Rach man Provins I Lampung. 2. Untuk

mengetahui

implementasi

takror-faktor pendukunq

program Gerakan Nasional

can

penghambat

dalam

Rehabilit.asl Hut.an dan Lahan

(Gerhan) di Tahura Wan Abdul Rachman Provins! Lampung.

D. Manfaat Penelitian Manfaat dari penelitian implementasi Gerhan inl adalah :

1. Kegunaan penelitian bagi pengembangan llmu Diharapkan hasll penelitlan inl dapat dijodikon referensl bogi peneliti laln

yang benninat untuk lebih mendalami kajian lmplementasl kebijakan publik terutama mengenal kehutanan dan dapat dijadlkan

satah satu pijakan

penelltian selanjutnya. 2.

Kegunaan praktis penelitian Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan bahan rnasukan kepada Pcmcrintah yakni Satuan Kerja (Satker) Dinas Kehutanan Provinsi Lampung khususnyu dun BPDAS Way Scputih Way Sekampung Provinsi Lampung dalam mengimplementasikan

program Gerhan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori Teori dalam suatu penelitian ilmiah diperlukan sebagai landasan untuk menganalisa suatu fakta yang timbul dalam rangkaian penelitian secara empiris. Teori yang berkaitan cicngan permasalahan yang akan dibahas dalam suatu penelitian sangat diperlukan dan berslfat mutlak. Selain ltu

teen

dlparlukan

untuk mempert.ajam atau untuk membatasi fakta-fakta yang hendak diselidiki dan juga digunakan untuk mencan keterkaitan antar fakta yang terdapat di lapangan dengan permasalahan yang timbul sehingga dapat memberikan arah bagi peneliti untuk melakukan analisis. Tcori-teorl yang relevan dan berkaitan dengan pennasalahan

sangat beragam, oleh karenanya diperlukan sebuah

batasan berbentuk kerangka teorf yang memuat teori yang akan digunakan untuk menganallsis permasalahn dalam penelitian.

1. Kebijakan Publik Penditinisian mengenai kebijakan publik berguna

untuk menentukan

dalam definisi operaslonal penelitian ci lapangan secara tepa: (Agustino, 2008) Menurut Robert Eye~1·on dalarn Agustino {2008: 11) mendefinisikan kebijakan

publik

sebagai

hubungan

antara

unit

pemerintah

dengan

lingkungannya. D;ilam definisl lni rnasih terlalu luas dan bersitat umum sehingga ;irtiny;i tidal< menentu, yang dapat mefiputi hampir semua elemen negara. Sedangk;in manurut Heinz Eulau dan Kenenth Prewit (1973:265), mendefinisikan

16

kebijakan publik sebagai ~eputusan yang tetap yang didrtkan de1gan konsistensi dan pengulangan (repetsi) tingkahlaku dan rnereka yang membuat dan dari mereka yang rnematuhi ke.putusan tersebut, Thomas R Dye dalern Islamy (2007:18) mendifinisikan kebijakan publik adalah apapun yang pcmerintah piih untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu C'is whatevergovemmentchoose to do or not to dd'). Bila pemerim.ah memlllh sesuatu untuk dHakukan maka harus ada tujuan (obyektlfnya) dan kebijakan itu meliputi semua tindakan pemerintah, bukan pemyataan keinginan pemerintah atau pejabat ::>emerintah. Pendapat senada d'kemukakan oleh Edward III can Sharkar.sky dalam Widodo (2008:12) mcngemukakan kebijakan publik adalah "vrhat govemment

say and do, or not to do. Its goals or purpose of govemment program$'. Kebijakan publik adalah apa yang pemertntah kata!
and pursuedbygovernment"

course or saton adopted

17

Menurut James E. Anderson dalam Agustino (2008:7) bahwa kebljakan publik merupakan

S?.rangkaian

tindakan yang mempunyai

mak~ud/tujuan

tertentu yang diikutl dan dilaksanakan oleh seorang aktcr atau sekelompok aktor yang

berhubungan

dengan

suatu

permasalahan

atau

suatu

hal

yang

diperhatlkan. Konsep kebijakan lni menekankan pada apa yang dlkerjakan darl pada apa yang diusulkan atau dimaksud. Hal inilah yang membedakan kebijakan darl suatu keputusan yang merupakan pilihan dlantara beberapa alternatif yang ado. Dcngan dcmikian, kcbljakan publlk mengacu pada sebuah keputusan atau pllihan yang harus dilaksanakan melalul serangkalan tindakan untuk mencapai tuJuan tertentu. Leblh lanjut, Anderson (1994:94), memberlkan pemahaman

bahwa

sebuah kebijakan publik mempunyai clii sebagai berlkut :

1. Kebijak
Menurut William Jeklns dalam Yousa (2007:6), kebijakan publik adalah seranqkeion keputusen yong saling bcrhubungan yang diambil olch aktor politik atau sekumpulon aktor ynng rncmpcrhatikan

sclcksi dart tujuan-tujuan dan

makna mencapainya dalam situasi tertentu dimana keputusan itu seherusnve diambil, pada dasarnya termasuk kekuasaan darl pelaku tersebut.

18

Menurt1t 1988:107)

buku kamus admlnistrasi

public policy adalah

Publll< (Chandler dan

pernarfaatan

yang

strategis

Plano,

ternadap

sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pcmcrintah. Bahkan, Chandler dan Plano bcranggapan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang kontinum oleh pemerintah demi kepentingan orang-orang yang tidak berdaya dalarn masyarakat aga· mereka dapat hidup dan lkut berpartisipasi dalam pemerintahan. Pengertian program dalam birokrasi pemerintah diartikan sebagai bentuk interpretasi kebijakan, jadi program dapat dipandang sebagai "kebijakan birokratis", Program lebih bersifat operasional dan khusus, dari suatu rencana umum pemerintahan dengan tujuan dan sasaran yang lebih terperinci dan jelas. Kebijakan blrokrasl menjadlkan kebiJakan publlk leblh operaslonal oan dapat dilaksanakan (Ndraha, 1g97:143). Nugroho (2008:56) kebljakan publik adalah pcmcrintah,

sebagai

dalam

keputusan

st-ategi untuk

bukunya

Public Policy merumuskan

yang dibuat oleh negara khususnya merealisasikan

tujuan negara yang

bersangkutan, untuk mencapal rnasvarakat yang dlclta-cltakan. Kebijakan publik merupakan kebijakan yang mengatur kehidupan bersama (kehidupan publik) bukan perorangan

atau golongan.

Untuk mengimplementasikan

kebijakan

publik ada dua lan;,kah pilihan, yaitu langsung rnengirnµlemenlasikan

tlaii:lrn

bentuk program atau melalui forrnulasi kebljakan derlvat atau turunan darl kebijakan pubf'k tersebut.

19

Kebijakan Kebijakan Publik Peojelas

Publik P r o gram Proyek Kegiatan

'

Pemanfutan {benefieries)

Gambar 2.1. Sekuensi lmplementasi Kebijakan (Nugroho, 2008:433)

Hal senada dikemukakan

Wibawa (1994:4)

bahwa dalam proses

lrnplementasl kebijakan, birokrdSi pemerintah menginterpretasikan kebijakan menjadl program. Kemudlan agar leblh operasional, program dlrumuskan sebagal proyek, yang dengannya para pelaksana ditlngkat lapangan telah dapat bertindak. Setelah diterjemahkan sebagai program dan proyek lalu dilkuti tindakan fisik, kebijakan menimbulkan suatu konsekuensi berupa has'l (output), efek (effed) dan dampak (ltnpiJcf) sesuai dengan tujuan yang dlharapkan. Berdasarkan beberapa pendapat terseoet dlat.as maka kebijakan publik dlartikan sebagai suatu tindakan atau serangkaian tindakan yang dlbuat dan dipilih serta diimplement.asikan oleh pemf'rintah at.au badan pemerintah yang memilikl kewenangan hukum dan politik untuk melakukannya. Kebij2kan publik tcrsebut dibuat oleh pemerintah sebagai suatu reaksi terhadap kebutuhan atau pemecahan masa!ah yang ede dalarn masyarakat. Oleh karena itu kebijakan publik beris' langkah-langkah yang telah dirurruskan oleh oemerintah untuk memecahkan suatu masalah yang ada dalam masyarakat, mempunyai tujuan tertentu can cemi kepentingan masyarakat luas.

20

2. Pengertian Implementasi Kebljakan Implementasi kebijakan merupakan suatu hal krusial dalam studi kebijakan publik. Bagaimanapun

baiknya suatu kebijakan publik, bila tidak

dipersiapkan dan direncanakan secara baik dalam implementlsinya, maka tujuan kebljakan ncak akan blsa diwujudkan {Wtdodo, 2008:143). Dala11 prakteknya illl)lementasi

kebljai
merupakan

suatu proses yang begitu komp'eks bahkan tidak jarang bermuatan politls dengan adanya intcrvcnsi bcrbagal kcpcntingan. Tmplernentasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Hom dalam Wlnamo (2008:146) adalah tindakan·tindakan yang dllakukan oleh lndMdu· individu (atau kelompak) pemerintah m11upun swasta yang diarahkan unb.Jk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suaw keputusan keJi~akan

sebelurmya, Mazmanlan dan Sabatier (1983) dalam bukunya

Imp/emer.tasionand

PublicPolicy ca lam Agustino (2006: 139) meroemisikan irnplemenl.dsi kebijakd11 publlk adalah pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, blasanya dalam bentuk undang·undang, namun dapat pula bel'bentuk perintah·perintah

atau

keputusan·keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut mengidentilikasikan masalah yang ingin diatasi, menycbutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan a:aJ mengatur proses implementasinya. Dari dua uraian pendapat diatas, implementasi kebijakan rrenyangkut tigo hal yaitu adanya tujuan atau sasaran kebijakan, adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan dan terakhi· adanya haSil kegiatan. Bcrdasarkan ha!

21

tersabut dapat dlsimpulkan bahwa implementasl merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhimya mendapatkan hasll yang scsuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu. Senada dengan hal itu dlkemukakan oieh Lester dan Stewart dalarn Yousa (2007:76), implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, mcrupakan alat admlnlstrasl hukum dlberbagal sektor : organlsasl, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sema untuk menjalankan kebijkan guna meralh camoek atau tu1uan yang dlnglnkan. Hal ini sepertl yang diutarakan oleh Grindle dalarn Agustino (2006: 139) yaltu Pengukuran

keberhasilan implernentasl

dapat dilihat dari prosesnya,

dengan mcmpcrtanyakan apakah pclaksanaan program scsuai dcngan yang telah ditentukan yaitu melihat pada action program dart Individual project dan menllal apakah tujuan program tersebut tercapal. UdoJI (1981) dalam Wahab (2001:59) mengatakan bahwa pelaksanaan kebijakan adalah suatu yang penting bahkan jauh lebih penling dari pada pembuatan kebijakan. Kebijakan hanya akan sekedar berupa lmplan atau rencona baqus yang tersimpen rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan. Suatu program kebijakan harus diimplementaslkan agar mempunyel dampak atau tuju<1n yang diinginkan.

Menurut Edward Ill (1980:1)

bahwa

implementasi kebijakan adalah "Is the stage of policymaking between the establishmentof a poliql' d:arlik.csn tshapan dalam proses kebijakan yang berada

dlantara tahapan penvcsunen kebijakan.

kebljakan dan hasil yang ditimbulkan dari

22

Ripley dan Franklin dalam Winarno (2008:145) berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadl setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakari, keuntunqan (benefit) atau jenis keluaran yang nyata (tangible output). Istilah lmplementasi menunjuk pada sejumlah keglatan yang mengikuti pernyataaan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasd yang diinginkan oleh pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan-tindakan oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat yang dlmaksudkan untuk rnernbuat program berjalan. Upaya memperoleh pemahaman yang lengkap perlu mencermari tahap implementasi, seperti dinyatakan Randal and Ripley da!am Yousa (2007:76), yaitu : tahap implementasi merupakan aktivitas fungslonal yang men!ndaklanjuti output dari aktivitas formulasi dan legitimasi kebijakan. Aktivitas yang disebut implementasi

kebijakan adalah

aktivitas fungslonal

untuk

melaksanakan

rancanqan program ke dalarn kc9iatan administratif yang nyata seperti pendanaan, perencanaan, pengorganisasian. Output dari aktivitas ini berupa proses atau policy action yang akan mernbimbing kearah pencapaian tujuan kebljakan dan program. Menurut Nugroho (2008: 432) implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijaKan dapat mencapal tujuannya. Untuk mengimplementasikan

kebiJakan publik, eda dua langkah yang ada, yaltu

langsung mengimplementasikan dalarn bentuK program atau melalui Fonmulasi kf!bijakan derivet atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Sejalan dengan pendapat di atas, Syukur dalam Sumaryadi {2005:79) mengemukakan adanya tiga unsur pennnq dalam proses irnplementasi yaitu: (i)

23

adanya program atau kebijakan yang dilaksanak.an, (ii) Target Group yaib.J kelompok masyarakat yang meojadi sasaran dan ciharapkan akan meoerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan, (iii) unsur pelaksana (imp!ementatot') baik orqansasi atau perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh petaksanaan clan pengawasan dari proses implementasi tersebut. Adepun unsur yang bertanggung jawab terhadap keberhasilan program adalah aparat birokrasi pemerintahan

secara

berjenjang. Dengan

demikian keberadaan birol
sumber yang termasuk manusia, dana, dan kemampuen organisasional yang dilakukan oleh pemerintah maupun svrdSta(indillidu maupun kelompok). Proses tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan yang celah ditetapkan sebe umnya oleh pembuat kebijakan. Sementara itu, pelaksanaan kebijakan merupakan suatu proses usaha untuk mewujudkan suatu kebijakan yang rnasih bersifat abstrak kedalam realita nyata. Pelaksanaan kebijakan merupakan suatu kegiatan un:uk mcnimbulkan hasi (output), keluaran (outcomes)dan manfaat (benefit) serta

dampak (impact) yang dapat dinikmati oleh ketompok sasaran (target

group).

Secara sedenane berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan

l>ai 1wa implementasi kebijakan tidak lahir dengan sendirinya melain\<.iJn berangkat dari konsep kebijakan publik (public polio/). Irnplementasi kebijakzn (puliq 1i11plementation)rnerupakan proses lebih lanjut dari tahap formulasi

24

kebijakan. Pada tahap formulasi ditetapkan strategl, sumber-sumber kebijakan dan tujuan kebijakan, sedangkan

tindakan (action) untuk mencapai tujuan

dlselenggarakannya pada tahap lmplementasl kebijakan. Implementasi kebijakan juga merupakan suatu aktivitas atau kegiatan delam rangka mcwujudkan at.au merealisasikan kebijcskan yang Lelah ditetapkan sebelumnya, yang dilakukan oteh organisasi pemerlntahan atau badan pelaksana lain melalul proses administrasi dan management

dengan memanfaatkan sumber oava yang tersedia untuk

mencapai tujuan tertentu dan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan, lni menunjukkan pe.rurnusan

adanya keterkaitan yang erat antara

kebl.Jakan dengan lmplementasl

kebljakan dalam eru walaupun

perumusan dllakukan dengan sempuma namun apablla proses lmplementasl tidak berke~a sesual persyaratan, rnaka

kebljakan yang semula baik akan

mcnjadi jelek begltu pula seballknya. Menurut

Tachjan (2008:31),

lmplementasi

kebljakan

hakekatnya

merupakan lrnplementasl program. Suatu Kebijakan admlnlstratif masih berupa pemyataan-pernytaan

yang umurn yang berlSlkan tujuan, sasaran, serta

herbagal macam sarana, agar dapat diimplementaslkan

perlu dljabarkan ke

dalam program yang bersifat operasional. Sehubungan

dengan program lni, Terry dalam Tachjan (2008:32),

bahwa program merupakan rencana yang bersifat komprehensif yang sudah menggambarkan sumberdaya yang akan digunakan tersebut menggambarkan

dan terpadu.

Program

sasaran kcbijakan, prosedur, metode standar dan

budget. Dalam hal ini merupakan sebuah proses khas yang terdiri dart ttndakantindakan : perencanaan, pengorganisasian, penggiatan dan pengawasan yang

25

dilakukan

untuk mcncntukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah

ditetapkan melalui pemanfaatan surnber daya manusia dan sumbcr-sumber lainnya. Stoner perencanaan,

{ 1996:8)

mendefinisikan

pengorganisasian,

manajemen

kepemimpinan

sebagal

dan pengendalian

proses upaya

anggota organisasi dan penggunaan sumberdaya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sementara itu menurut Siagian (2005:33), fungsffungsi manajernen terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengawasan dan pengetolaan. Gerhan sebagaimana program dari suatu kebijakan juga melaksanakan keglatan admfnistratif yang nyata atau manganut juga fungsi manajemen dalam implementasi programnya. Oleh karenanya, dalam penelitian ini analisis proses implementasi program Gerhan dapat dilakukan

dengan prespektif fungsi

manajemen yang disesuaikan dengan kenvetaan proses yang dilakukan dalern lmplementasl

kebijakan program Gerhan yaitu, perencanaan,

pengawasan/pengendalian,

pelaksanaan,

yang masing-masing unsur manajemen diuraikan

dalam komponene-komponen kegiatan.

26

3. Model Implementasi Kebijakan

Untuk menganaflSis proses implementasi kebijakan publik akan lebih mudah dipahami bila menggunakan suatu model atau kerangka pemikiran tertentu. Suatu model akan memberikan secara lengkap mengenai suatu obyek, situasi atau proses. Komponen apa saja yang terdapat pada obyek, situasi atau proses te-sebut serta kaitcn antar kompo-ien satu dengan lainnya. Model rnenurut Suharto (2005:71) memi:unyai kegun2an : "(1) dapat membantu peneliti untul< memperoleh pemahaman tentang beroperasinya sistem alamiah atau sistem buatan manusia. Model juga dapat membantu menjelaskan sistem apa dan bagaimana sistem beroperasi. (2) Dengan suatu model maka dapat membantu penerti dalam menjelaskan permasalahan dan memilah-milah etemen tertentu ya19 relevan dengan permasalahan. (3) Membantu pene.liti dalam mcmperjelas hubungan antara elemen-elemen tersebut. ( 4) membantu peneliti datam merumuskan kesimpulan dan hipctesis mengenai hakekat hubungan antar elemen" Komponen-kornponen model dalam implementasi kebijakan publik mcnurut Tachjan (2008:37),

terdiri dari : (l) program (kebijakan) yang

dilaksanakan, (2) target group, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan mene.;ma manfaat dari program tersebut, peruoahan atau peningktan, (3) unsur pt:laksana (implementor), baik organisasi atau perorancan, yang bertanggungjawab datam pengelolaan, pelaksanaan den pengawasan dari imptementasi tersebut, dan (4) faktor lingkungan (fisk. soslel, budzva dan politik), Model implementasi kebijakan pubfik banyak macamnya diternukan dalarn berhagai llteratur. Berkaitan cengan model tmplementasi kebijakan, Pearson (2005:464)

secara ga:is besar membagi perkembangan model

implementasi menjadi ernpat tahap yaitu :

27

1. Analisis kegagalan : Derthick(1972), Pressman dan Wildavsky (1973), Bardach (1977). 2. Model Rasional (top-down) unruc mengidentifikasi faktor·faktor yang menjadikan lmplementasi berhasll : Van meter dan Van Horn (1975), Hood (1976), Gunn (1975) Sabatier and Mazmanian (1979). 3. Kritik Bottom-up terhadap model pendekatan t.op·dov.n dalam hal aktor lain dan interaksi organisasional : Lip~
Program Gerhan di Tahura adalah kebijakan yang lebih bersifat topdown. lmplementasi kebijakan yang dilakukan tersentralisir dan mulai dari pusat dan keputusannya pun diambil dari tingkat pusat. Pendekatan topdown bertitik-tolak dari perspektif bahwa keputusan-kcputusan yang telah ditetapkan oleh pernbuat kebijakan harus dilaksanakan oleh birokrat-birokrat pada level bawahnya.

Inti pendekatan

topdown adalah

sejauhmana lindakan para

pe!aksana (administratur dan birokrat) sesuai dengan proseder serta tujuan yang

telah digariskan

oleh para

pembuat kebijakan di tingkat

pusat

(Agustino:2008) Model implementasi kebijakan 'fang dipergunakan dalam penelitian ini adalah model implementasi Ripley and Franklin untuk menjawab masalah pertama dalarn

penelitian

y
tcntang implcmentasi

program

Gerhan.

Sedangkan untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat implementasi program Gerhan di Tahura Wan Abdul Rachrnan dcngan menggunakan model George Edward Ill.

28

a. Model Ripley and Franklin Rip'ey kompleksitas

and

Franklin

implementasi

dalam

ditunjukkan

SUbaharsono

(2005:89)

oleh banyaknya

bahwa

aktor atau unit

organisasi yang terlibat tetapi jvga dikarenakan proses lrnplementasi dipengaruhi oleh berbagai variabel yang komplek, balk vadabel lndividu rnaupun orqnlsasi, yang masing·masing variabel tersebut juga saling berinteraksi satu soma lnin. Lebiti lanjul Ripley and Franklin (1986:234) bahwa terdapat tlga cara yang domlnan untuk rnengetahul kebemesaan suatu lmplementasl, yaitu :

1. Sf1berapa

dlskusl

implementasi,

yang

rnembahas

tentang

keberhasllan

suatu

dapat diukur dari tingkat kepatuhan (compliance) pada

baginn blrokrasl bawahan/ underlings terhadap blrokrasl atasan/ superiors atau dengan

kata lain tlngkat kepatuhan blrokrasi pada umumnya

terhadap suatu rnanda;

khusus yang dlatur dalam suatu peraturan

perundang·undangan. 2. Bahwa keberhasilan

Jrnplementasi

ditandai dengan lancamya rutlnltas

fungsl (smoothly functioning routines) dan tidak adanya masalah yang dlhadapl (absence of problem5). 3. Bahwa keberhasilan suatu implementasi mengacu dan mengarah pada kine~a yang d'inqinkan (desired pcrtormsnced; dan dampak (impacf) yang dikehendaki dari semua program yang ode. Keberhasllan atau kegagalan imple.nentast

bcrdasarkan bcberapa

pendapat darl Lester dan Steward (2000), Randal den Ripley (1987) dan Ripley dan Frcmklin (1982) dalam Yousa (2007:83) dapat dilir.at dali sudut:

29

1. kemampuan secara nyata dalam meneruskanprogram-program yang telah dirancang sebelumnya 2. llngkat kepatuhan pada bagian birokrasi terhadap birokrasi superior dan suatu mandat khusus yang diatur undanq-undanq. 3.

Ditandai dengan lancarnya rutinitas fungsi dan tidak adanya masetahmasalah

yang

dihadapl

dalarn

perencanaan,

pendanaan

dan

pengorganisasian. 4. Waktu yang diperlukan untuk mencapai kemajuan 5. Implementasinya mengarah pada tujuan kebijakan dan

dampaknya

dikehendaki dari program yang dikchcndaki.

b. Model George C Edward III Model lmplementasi yang dikembangkan George C Edward III, yang dinamakan

Direct and IndirectImpact on implementation. Dalam

pendekatan

Edward III, terdapat empat variabel ya.19 sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur blrokrasi (Agustino, 2008:149} 1. Faktor komunikasi Komunikasi sangat menentukan dalam keberhasitan pcncapaian Lujuan da1i implemcni:a.si kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjodi ape bila para pembuat kebijakan sudah menqetahui epa yang akan mereka kerjakan. Pe1getahuan atas apa yang mereka kerjakan dapat berjetan bila komunikasi berjalan denqan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan lmplementasi harus dikomunlkaslkan. Kebijakan dikomunikaSikan dengan tepat,

30

akurat, dan konsisten. Komunikasi atau pentransmisian informasi diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin kcnslsten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang aken diterapkan dalam masyarakat. Tiqa indikator untuk mengukur keberhasilan

variabel komunikasi

tersebut adalah : a. transmisi, yaitu penyaluran komunikasi yang ba.ik akan dapat menghasilkan suatu implementasl yang baik pula, Seringkali yang terjadi dalam perwaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian. Hal tersebut karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan brokrasl, sehlngga apa yang diharapkan terdistorsi ditengah jalan. b. Kejelasan, kejelasan yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (street revel bureaucrats) haruslah

jelas

dan tidak

membingungkan

(tidak

ambigu/mendua ). Ketidakjelasan pesan kebijakan pada tataran tertentu tidak selalu menghalangi implementasi, para pelaksanan membutuhkan fleksibelitas dalern melaksanakan kebijakan. Akan tetapi pada tataron yang lain akan dapat menyelewengkan tujt..an yang hendak dicapai ofeh kebijakan yang telah ditetapkan. c.

Konsisitensi, perinlah yang diberjkan dalarn pelaksanaan suatu komunikasi harusiah konsisten dan jelas. Jika perintah sering berubah-ubah akan membingungkan pelaksana dilapangan. 2. Faktor Sumberdaya.

surnberdaya merupakan hal yang penting, rnenurut C Edward III, dalam menglmplernentasikan beberapa elem en, yaitu:

kebijakan. Indikator

sumberoaya terdlrt dart

31

a. Staf, merupakan sumberdaya utama dalam

implement:asi kebljakan.

Implementor harus cukup secara kuaiitas dan kuantitas. b. I nformasi, mempunyai dua bentuk :

pertama,

informasi ')'Ong berhubungan

dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus dilakukan disaat mereka

diberi perintah untuk melakukan

tindakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksanan temadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. c. wewenang, pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau leqitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politil<. Efektivitas kewenangan diperlukan dalam pelaksanaan irnplementasi kebijakan. d. Fasilitas, Fasilitas fisik juga merupakan implementasi

kebijakan.

Implementor

faktor yang pentlnq dalam mungkin

rnerniliki

stat

yang

rnencukupl, mengertl apa yang harus dilakukannya, dan rnerniliki wewenang untuk rnelaksanakan tugasnya dengan didukung fasilitas pendukung. Adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implernentasi kebijakan tersebut dapet berhastl, 3. Faktor Disposisi. Disposisi diartikan sebagai kecenderungan, keinginan atau kesepekatan para pelaksena (implementor). Jika implementasi kebljakan ingin berhesil secara efeklif can elbi!:!11, para pelaksaan tidak hanya mengetahui ape 'fong harus dilakukan don rnampu melakuken kebijakan, tetapi harus mempunyai kemauan untuk rnelaksanakan kebijakan ilu. Disposisi rnerupaxan kemauan, keinginan dan

32

kecenderungan para pelaku kebijakan untl.d< melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga yang menjadi rujuan kebijakan dapat diwujudkan. 4. Faktor Struktur birokrasi. Birokrasi kebijakan

sebagai pelak.sana kebijakan harus dapat rnendukung

yang telah dipUWskan secara politik dengan jalan melakukan

koordinasi dengan baik. Kebijakan yang beqltu kornpleks menuntut adanya kerjasema Ordng bdnydk. Struktur birokrasi mencakup dirnensi fragmenta~i dan standar prosedur operas! (SOP) yang akan memudahkan tlndakan darl para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan apa yang menjadl bidang tugasnya. Fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan atau aktivitas pegawal

dia'ltara

unit

kerja.

Sedangkan

SOP adalah

kegiatan

yang

memungkinkan pelaksana/birokrat melaksanakan kegiatan dengan stander yang ditetapkan. Komunlkasi Sumberdaya :

staf, lnfonnasl. wewenang, fasilitas t--~

IMPLEMENTASI

r

Struktur Birokrasi

>---------------~

Sumber . ~ustino 12000· 150)

Gambar 2.2. Model lmplementasi :<ebijakan menurut C Edward Ill.

33

4. Evaluasl Kebijakan Publik Sebuah kebijakan publil< tidak bisa dilepas begiru saja Kebljakan harus di awasi, clan salah satu mekanlsme peogawasan tersebut disebut sebagal evaluasl kebijakan. Evaluasi biasanya bertlijuan untuk menilai sejauh mana keefektifan

suatu

kcbijakan

dalam

mencapai

tujuan

gul"a

dipertanggungjawabkan kepada konstituennya (Nugroho, 2004; 183}. Evaluasl kebljakan dapat dllak!A
sebelum

maupun

sesudah

kebijakan dilaksanakan. Aspek evaluasi meliputi : proses pembuatan kebijakan, proses implementasi kebijakan, konsekuensi kebijakan dan dampak kebijakan. Evaluasi terhadap proses implementasi disebut sebagai evaluasi implementasl, sed
1984:358). Menurut Dunn clan Ripley dalam Wibawa (199<1) evaluasl kebiJakan memllild 4 fungsi yaitu : l. Eksplanasi Meldlui t:Vdludsi dapat dipotret reelitas pe!aksanaan program da~ dapat dibuat suatu genera5ssai tetntang pola-pola hubungan antar berbagai dimensi realitas yanq diamati. 2. Kepatuhan Melalui evaluas1 dapat ketahui apakah tindakan '{C!ng dilakukan oleh pero peieki., b.:lik birokrasi maupun pelaku lain, sesua' dengan st.andar dan prosedur yang dtetapkan oleh kebija:
34

Menurut Nugroho (2003: 179), ada empat prasyarat yang per1u dipenuhi agar implementas· kebijakan bisa efektif, yaitu: 1. Apakah kebijakannya semirt sudah tepat. Ketepatan kebijakan ini dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuotao hal-het ya19 memang memecahkan masalah yang hendak dpecahkan 2. Apakah pelaksananya sudah tepat. Aktor implementasi ke:)ijakan tidak hanya pemerintah. Ada 3 institusi yang dapat menjadl implementor, yaitu: pemerintah, dalam rangka kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat a:au swate dan implementasi kebijakan yang diswastakan

(privatization or contrading-ot.tf). 3. Apaka:i target sudah tepaL Apa~h target yang diintervensi sesuai ya19 direncanakan, apakah tidak tumpang tindih dengan intervensi lain, atau tida< bertentangan dengan intervensi kebijakan lain. 4. Apakah lingkungan sudah tcpat. Apakah lingkungan kebijakan, interaksl antara lembaga perumus kebijakan dan implementor dengan lembaga lain ten<<:it. Ling
Prof. Sofyan Effendi (Nugroho, 2004), berpendapc.t bahwa tLjuan dari cvaluasi i11;ilementasi kebijakan publik ada'ah untuk mengetahui variasi dan indikator-indikator

kinerja yang digunakan

untuk menjawab pertanvaen-

pertanyaan pokok, yaitu : Bagaimana klnelja implementasi kebijakan publik? Jawabannya ber1<enaan dengan kinerja imp~emeotasi kebijakan terhadap varaibel :ndependen tertentu 2. Faktor-faktor apa saja yang menvebabkan variasi tersebut? jawabannya berkenaan dengan faktor kebijakan itu sendiri, organisasi implementasi kebijakan, dan lingkungan implementasi kebijakan yang mempengaruhi variasi dampak dart implementasi kebijakan. 3. [logaimana strategi meningk<Jtkln k:ncrja ·rrplementasi kebijakan pub ik' Hal ini ber1<enaan de1gan tugas pengevaluasi untuk memilih anabel-variabel yang dapat diubah. 1.

35

s.

Konsep Rehabilitasi Hutan dan Lahan Di dalam Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutamm, dinyatakan bahwa Hutan adalah suatu kesetuan ekosistem berupa harnparsn lahan berisi sumber daya a!am hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lin9ku19annya, yang sabJ dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Sedangkan menurut UU Ke~nan No.5 Taaun 1967, pengertian hutan adalah suatu

lapangan pertumbuhan pohon-pohon yang

keseluruha.n merupakan

persekutuan

hicup alam

secara

hayati beserta alam

lingkungannya dan yang ditetapkan oleh pemertntah sebagai hutan. Hutan mempunyai arti penting sebagai penyangga kehidupan. Menurut Arifin Arief (1994:7), fungsi manfaat dart hutan adalah : 1. Hutansebagai penjaga ke..<eimbangan ekosistem 2. Hutan sebagai pengatu- den pelindung dalam tata air (hidro-orologi} 3. Menjaga kesuburan tanah den me19uran9i terjadlnya erosi. 4. 5ebagai sumber plasma nutfah c!an memniki keanekaan genetik dari jenis flora dan fauna. 5. Menjaga

keseirrbangan

ildim,

menghasi1kan oksigen dan

menyerap

ka.iJondioksida. 6. sebagai sumberdaya

alam yang dapat digunakan

untuk mernenuhi

kehidupen, hasil kayu da:i bukan kayu. 7. Sebagai tempat wisata, pendidikan den penelitian.

Dalam UU 41 tah.m

1999

tentang Kehutanan, Hutan menurut

hmgsinya dibedakar menjadi : huta1 produksi, hutan lindung dan hutan

konservasi, yaitu :

36

1. Hutan Produksl (HP) adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok

memproduksi hasil hutan. 2. Hutan Undung (HL) adalah kawasan hutan yang mempunyal Fungsl pokok sebagal periindungan sistern penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan

erost, mencegah intrusl air laut, dan

memelihara kesuburan tanah. 3.

Hutan Konservasl (HK) adalah kawasan hut.an dengan clrl knes tertentu, yang mempunyal fungsl pokok pengawetan keanekaragaman turnbuhan dan satwa serta ekoslstemnya. Berdasarkan statusnya hutan dibedakan sebagai :

1. Hutan negara yaltu hutan yang berada pada tanah yang tldak dlbebanl hak etas tanah. Hutan adnt tcrmasuk dalam hutan negara. 2. Huten hak, yaillJ hutan yang berada pada tanah yang dibebanl bek atas tanah, Hut.an lnl leblh dlkenal sebagai h1,;lb11 rakyat, karena berada pada lahan mlilk rakyat. Kondisi

hutan,

dilihat

darl penutupan

lahan/Vegetasl,

mengalaml

perubahan yang cepat dan dinamis, sesual perkembangan pembangunan dan perjalanan

waktu. Banyak faktor yang mengakibatkan

perubahan

tersebut

antara lain pertambahan pcnduduk dan pembangunan d'luar sektor kehutanan yang sangat kebutuhan

pesat rnernberikan

pcnqaruh

besar terhadap

meningkatnya

eken lahan dar produk produk dari hutan. Kondisi demikian

diµerparah dengan adanya perambahan hutan dan terjadinyv kcbakaran hutan yorig

mengakibatkan

sernakin

luasnya kerusakan hutan alam tropika di

37

Indonesia. SUmber daya hutan yang telah mengalami

kerusakan perlu

direhabilitasi. Kegiatan Reh2bflitasi Hutan dan Lahan dimaksudkan untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatl
beberapa macam gangguan. Pelaksanaan kpgiatan renabilitasi hutan berdasar1
ta'iun 1999 tentang Kehutanan menyatakan ball'/or-a rehabilitasi hutan dan lahan dise!enggarakan

melalui

kegiatan;

a)

Reboisasi, b)

penqhijauan,

c)

pernetharaan, d) Pengayaan Tanaran, at.au e) penerapan teknik konservasi tanah seca-a prod.rktif. Selanjumya dalam pasal 42 avat Z menyatakan banwa

38

penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan diutamakan pelaksanaannya melalui pendekatan partisipaur dalam rangka menqernbanqken potensi dan memberdayakan

masyarakat.

Penilaian

keberhasilan

penanarnan

dalam

rehabilitasi hutan didasarkan atas tolok ukur prosentase tanaman jadijberhasil (Departemen Kehut:anan, 1999). Untuk membangun kembali kehutanan Indonesia menurut Simon (2004) harus bergeser paradigma dalam pengelolaan hutan, dari paradigma kehutanan konvensional yang berorientasi pada pengelolaan hutan tanaman (timber management) menjadi paractqma

kehutanan sosial (sosial forestrY). Secara

garis besar paradigma kehutanan soslal untuk mengelolaan nutan Indonesia mengikuti Hrna prinslp dasar yaitu : 1. Strategi kehut:anan sosial (social forestrystrategY) 2. Hutan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat. 3. Pengelolaan dilakukan secara proposional untuk mewujudkan pengelolaan hutan lestart (sustainable forest management). 4. Pelestarian hutan berasaskan kelestanan ekosistem 5. Pengelolaan hutan disesuaikan dan diselaraskan dengan otonomi daerah. Dalam rangka menjaga kelest:arian hutan dan pengeloaan hutan baik didalam atau diluar kawasan hutan, rnaka Departemen Kehutanan

memiliki

i<ebijakan prioritas 2004-2009, yang tertua11y dalam Surat kepetusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.456/Menhut-VII/2004, vaitu : 1. Penanggulangan

pencurian kayu di hutan 11egara dan perdaqanqan kayu

ilegal. 2. Revitalisasi sektor kehutanar, khususnya industri kehutanan

39

3. Rehabilitasi dan konservasi sumberdaya hutan 4. Pemberdayaaao ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan

5. Pemantapan kawasan hutan Berdasarkan l<ebijakan perioritas tersebut rneka program Gerhan merupakan salah satu bentuk kegiatan dalam mendukung dan mewujudkan kebijakan prioritas Depertemen Kehutanan yaitu point 3. Rehabilitasi

dan

konservasi sumberdaya hutan.

6. Konsep Gerakan Nasional Rehabilitasi Hut:an dan Lahan (Geman) Program Gerhan dldasari oleh Surat Keputusan Bersama Menko Kesra, Menko

Ekuln

dan

No.16/M.Ekon/03/2003,

Menko

Polkam

No.09/Kep/Menko/Kesra/IIl/2003,

KEP.08/MENKO/POLKAM/IU/2003 tanggal 31 Maret

2003 tentang Pernbentukan llm Koordlnasl Perbalkan Ungkungan Mclalul Rehabillsasl

dan

Rebolsasl

Nasional.

Untuk

penyelenggaraan

Geman

Depeitemen Kehutanan telah mengeluarkan Surat keputusan Menterl Kehutanan No. 340/KPTS·V/2003 tentang Petunjuk Pelak.5anaan Gerhan 2003 dan di perbaharui

mclalui Peraturan Menteri Kehutanan No. P.22/Menhut-V/2007

tentang Pedoman Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Gerhan Tahun 2007 Geri:lkan Nasional Rchabil'tesi lfuten dan Lahan disingkat GNRHL atau

populer denqan !;el)utan Gerhan adalah suatu kegiatan rehabihtest hutan dan lahan (RHL) yang terkodinasl dertydn mendayagunakan segenap kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam merehabllitesi hut:an dan lahan pada wilayah daerah aliran sungai (DAS) prioritas.

Adapun tujuan Gerhan adalah mempercepat upaya memullhkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan Jahan melalui kegiatan rehabllitasl hutan dan lahan di OAS perlorltas. Lebih spesifik tujuan Gerhan :

1. Memulihkan, mempertahankan dan menlngkatkan fi.Jngsl hutan dan lahan OAS, sebagai per1indungan llngkungan dan tata air serta mencegah bencana alam banjlr, tanah Jongsor dan kekeringan yang efektif. 2. Menumbuhkan semangat nasional secara Lerpadu dan terkoordinasi, dengan pcran sert.a semua pihak meialui mobilisasi sumber dava yang ef1sien untuk percepatan RHL pada hutan dan lahan yang terdegradasl. 3.

Membuka adanya peluang kesempatan ke~a/berusaha dan meningkatkan pendapat.an dan kesejahteraan masyarakat di dalam/sekltar terbangunnya

kP.sadaran

nasional

budaya

menanam

hutan serta

dan konservasl

lingkungan. Adapun sasaran Program Gerhan adaiah : 1. Tercapalnya

upaya perbalkan

llngkungan

melalui

upaya rebolc;asl

dan

rehabilitasi lahan. 2. Terpadunya

penggunaan

sumberdaya

dan

alokasi

anggaron

untuk

mendukung percepatan penyelenggaraan dan tingkat keberhasilan kegi<1tan rehabllitasl hutan dan lahan. 3. Tc1wujudnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi

can slnerqi yang optirnel

dalam pcnyeienggaraan Gerhar. 'l. Terbangunnya kclcrnbaqaan rnasvarakat untuk melaxsanakan KHL. Sasaran lokasi pelaksanaan Gerhan adalah pada iokasi lahan kritis pada DAS psnontas disemua hutan dan i<:1han, terutama pada :

41

1. OAS rawan bencana banjir, kekeringan, dan tanah longsor; 2. Oaerah tangkapan air (Catchment area) dari waduk, bendungan dan danau;

3. Daerah resapan air (recharge area) di hulu DAS; 4. Daerah sernpadan sungai, mata air, daneu, waduk; dan 5. Bagian hilir DAS yang rawan bencana tsunami, intrusi air laut dan abrasi pantai. Gcrhan dilaksanakan di dalam kawasan hutan dan di luar kawasan. Pelaksanaan di dalam kawasan meliputi kegiatan reboisasi di hutan produksi, hutan lindung dan hut:an konservasi. Di luar kawasan meliputi pembuatan hutan rakyat, hutan kota, penanaman terus jalan, rehabilitasi hutan mangrove dan hutan pantai, dan pembuatan bangunan konservasi tanah dan air. Dalam kegiatan Gerhan ini rneliputi dua kegiatan pokok yaitu : a. l<eglatan Pencegahan Perusakan Ungkungan. l<egiatan Pcnccgahan Perusakan Ungkungan adalah meliputi kegiatan soslalisasi kebljakan perbaikan lingkungan, pemberdayaan masyarakat dan

peneqakan hokum. b. Kegiatan Penenaman Hutan dan Rehabllitasi. Kegiatan Penanarnan Hutan dan Rehabilitasi adalah meliputi penyediaan bibit tanarnan (pengaclaan

biblt, renovasi dan pembangunan

sentra

produksi bibit), penanaman

(reootsast, hutan rakyat, penanaman turus

jalan, pemeliharaan tanaman) dan pembuatan bangunan konservasi tanah (dam pengendali, dan penahan, gully plug, pembuatan teras (terasering), sumur resapen, grass barrier), penyusunan

rencana dan rancangan

42

kegiatan, pengembangan kelembagaan (pendampingan, pelatihan dan penyuluhan) dan pembinaan. Jenis bibit yang akan ditanam untuk kegiatan Gerhan disesuaikan dengan kondisi fisik calon lokasi tanaman berdasarkan aspirasi rnasyarakat. Juga harus mernenuhi persyaratan kualitas yang baik serta dalam jumlah yang cukup.

B. Penelitian Terdahulu. Penelitian terdahulu merupakan suatu penelitian yang telah selesai dilakukan dan dijadikan acuan oleh peneliti lain. Manfaat utama darl hasil penelitian terdahulu adalah menambah wawasan bagi seorang pene1iti baru sebelum terjun ke lapangan

mengadakan penelitian.

Sebaqairnana yang

dikemukakan Arikunto (1998:40) bahwa terdapat tiga manfaat dari penelitian terdahu1u yaitu : pertama, dapat rnernperjelas masalah. Kedua, menjajagi kemungkinan

dilanjutkannya

penelitiaan

yang sudah

dilakukan.

Ketiga,

mengetahui apa yang sudah dihasilkan orang lain bagi penelitian serupa dan bagian mana dari perrnasalahan yang belum terpecahkan. Salah satu penclitian yang pemah dilakukan berkaltan dengan implementasi program Gerhan adalah penelitian yang dilakukan oleh ldin Saepudln Ruhimat dengan tesis yang berjudul "Pengaruh Partisipas1 dan Komunikasi antar Stakeholder terhadap Efektivitas Implemen:asi Program Gerakan Nasional

Rehabilltasi Hutan dan Lahan (Gerhan) di Banjerbaru

Kalimantan Selatan Tahun 2003-2007. Penelilia11 mengenai pengaruh partisipasi dan kowunikasi entar stakeholder ternadap efektivitas implementasi program Gerhan tersebut dilakukan dengan penelitian metode kuantitctif.

43

Penelltian Ruhimat tersebut bertujuan untuk mengetahui pengaruh partisipasi dan komunikasi antar stakeholder terhadap efektivitas anplementast program Gerakan Nasional Rehabilitasi Hut.an dan Lahan (Gerhan) di Banjarbaru Kalimantan Selatan. Kagiatan Gerhan di Banjarbaru adalah termasuk kegiatan Gertian yang berada di luar kawasan yaitu dengan pembuatan hutan rakyat dan hutan kota, Hasil penelitian

Ruhimat

menyebutkan

bahwa secara umum

partlslpasl stakeholder dalam program Geman dikota Banjarbaru telah terlaksana c!engan baik tetapi terdapat beberapa hal yang belum optimal, diant.aranya partislpasl masyarakat dalam pengelolaan adminlstr.isi, partlslpsl masyarakat

oalarn penllalan hasll program. KomunikC1si telah berjalan baik tet.api transmisi be'um

berjalan

stakeholder.

optimal

yaltu

pemerataan

Berdasarkan penelitiannya,

program

Gerhan

keseluruh

Ruhlmat menarik suatu kesimpulan

bahwa komunlkasi dan partlsipa1il berpengaruh terhadap efektfvitas dalam implementasi

Gerhan. Pada penelitian yang dililkuk
berussha mejhat pengaruh adanya pertisipasi dan komunlkasi antar stakeholder terhadap efektlvitas lrnplementasl. Sementara itu penelitian yang akan penulls lakukan adalah untuk melihat bagaimana implementasi Gernan, Penelitian ini mengunakan pendekatan metode kualitatif, sehingga sangat berbeda denc;ian penelitian sebelumnya yang tclah dilakukan tersebut. Untuk mengimplementasikannya

program Gerhan

disertai dengan pcdornan teknis dan pedoman pelaksanaaan.

Untuk rnenilai

pelaksanaan keqioton Gcrhan didasarkan ates stander teknis keqiatan Gerhan, yang dijabarkan dalam standar prosedur dan hasil kegiatan. Kegiatan Gerhan rnerupaken

unsur manajemen

yang terdiri cari beberepa tahapan meliputi

44

perencanaan,

pelal<sanaan

can

pengawasan/pengendalian.

Penulis

ingin

mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan Gerhan menurut teori yang dikemukakan oleh Ripley dan Franklin. Bahwa lmplementasi program capat dilihilt dari tiga ha! yaitu adanya kepatuhan pelaksana terhadap atasan atau peraturan perundangan,

unsur kelancaran

rutinitas fungsi dan tiadanya

masalah/konflik yang dihadapi, rnenqerah pada kinerja yang diinginkan dan dampak kebijakan yang dikehendaki. Pada penelltian ini ingin mengetahui apakah hal-hal yang ditet.apkan dalern pedoman pelaksanaan Gerhan telah dilaksanakan dengan baik oleh pelaksana, adakah masalah yang timbul sehingga implementasi menjadi tidak lancer. Kemudian ingin mengetahi faktor-faktor yang menjadi berperanan

lmplementasi

program. Faktor yang mempengaruhl

implementasi program menggunakan empat faktor kritis menurut George C Edward Ill yaitu faktor komunikasi, sumberdaya, oispossl dan struktur blrokrasi. Faktor-faktor

ini sebagai pijakan awal dan tidak menutup kemungkinan

diketemukannya faktor lain yang berpengaruh terhadap implementasi program Gcrhan setelah ke lapangan.

C. Kerangka Pemikiran.

Landasan dilaksanakannya

kebijakan Gehan adalah dikeluarl
SKB tiga menteri yaitu Menko Kssra, Menko Ekoin dan Menko Polkarn, Pada SKB nornor:

09/KEP/MENKO/KESRA/Ill/2003;

KEP.08/MENKO/POLl
Tentang

KEP.16/M.EKON/03i2003; Pembentukan

Ttm

Koordinasi

Perbaikan Ungkungan Mela!ui Rehabilitasi dan Reboisasi Nasional. Kemudian untuk peleksanaan

Gerhan

adalah berpcdoman pada Peraturan Menteri

45

Kehutanan Nornor : P.33/Menhut-V/2003 mengenai Gerhan yang dlperbaherui dengan

Peraturan

Menteri

Kehutanan No.

P.22{Menhut-V/2007

tentang

pedoman Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan Gerhan 2007 Implementasl kebijakan Gerhan tidak hanya sebuah gerakan nasional akan tetapi juga sebagai gerakan sosial/more' dalam merehabilitasi hut.an dan lahan yang telah rusak secara terencana, terpadu dan terkoordinasi. Hal tersebut akan dapat berhasil dengnn baik jika secara sadar mendapat dukungan sernua pihak khususnya dukungan penuh dari masyarakat. Dalam hal lni rnakna yang terkandung adalah bahwa kegiatan Gerhan rnerupekan pemicu/trigger untuk menumbuhkan semangat masyarakat melakukan gerakan menanam pohon di semua wilayah, yang selanjutnya kegiatan ini akan dilai<_<;(.lnakan secara mandiri oleh masyarakat sekitar hutan dan pemilik lahan. Pelaksana Gerhan adalah satuan kerja yang diberi kewenangan dalam pengelolaan hutan di wilayahnya. Untuk wilayah Tahura, Satker yang menangai pelaksanaan Gerhan adelah

Dinas

Kehutanan Provins! Lampung dengan

masyarakat yang terhimpun dalam kelompok tani di sekitar kawasan hutan. Pelaksanaan Gerhan diselenggarakan

melalui

kegiatan; a) reboisasi, b)

penghijauan, c) pemeliharaan, d) penqavaan Tanaman, atau e) penerapan teknik konservasi tanah dan air secara produktif. Reboisasi yaitu penanarnan di dalam kawasan hutan, sedangkan hutan rakvat yaitu penanarnan di lahan mllik masyarakat. Dalam penelitian ini akan ·difokuskan peda imp!emcntasi Gernan di Tahura Wan Rachman Provinsi Lampung yang berupe kegiatan reboisasi pernbuatan pembuatan tanarnen, Tahura Wan Abdul Rachman adala'i suatu

46

kawasan hutan yang termasuk sebagai hutan konservasi. Untuk mclihat bagaimana implementasi Gerhan di daerah penelitian akan dianalisis dengan perspektif model implemetasi kebljakan dart Ripley dan Franklin, yaitu : 1. Kepatuhan (compliance). Dapat dikatakan bahwa kepatuhan adalah upaya untuk bertindak scsuai dengan permlntaan, perlntah atau kelnginan orang lain. Dalam konteks imp:ementasi kebijakan publik, kepatuhan ( compMncc) diartlkan

sebagal

kepatuhan

birokrat

yang

dibavvah

( b1.1reau01Jtes

underlings)terhadap atasan mereka atau tlngkat kepatuhan birokrasi pada umumnya terhadap mandat atau amanat yang terkandung dalam peraturan atau perundangan (Ripley dan Fraklin, 1986 : 232). Oleh karena itu dalam penelitlan lnl kepatuhan diartlkan sebagal apakah lmplementasl program Gerhan di Tahura sudah sesual dengan panduan kebijokon (po/Icyguidllnes) yang

aca

Adapaun lndlkasi adanva kepatuhen adalah : aspek prosedur yang

dltetapkan (presClibed procedure),aspek jadwal (tlmetab/1:1)dan aspek pembatasan ( restrrctfon). 2. Kelancaran rutinitas dan tiadanya masalah (smoothnes of routines and

absence of problem). Sebagai salah satu faktor yang mempengan1hl kebijokan publik, rutinitas implementasi, menurut Ripley and Franklin adalah implementasi

dlmana

keputusan btsa dlbuat pada saat yang

tepat,

dilaksanakan

tanpa edanye rint.ingan besar don pcnundean serta tldak

menimbulkna konflik atau konflik yang tlmbul entara lndlvidu dan organisasi yang terlibat irnple nentasi tidak berern. Lebih Ian jut dikatakan bahwa ada due syarat yi:lny 111ernungkinkan timbulnya rutlnitas implmentasi kebijakan yaitu:

47

a. Harus ada proses yang tetap dalam pembuatan keputusan lmplementasi dan mulai melaksanakan proses tersebut yang seterusnya dilakukan. b. Harus ada kesepakat.an umum mengenal

distribusi

pengaruh yang

tet.ap/st:abil dalam pembuatan keputusan implementasi dan konsisten mernberikan pcngaruh kuat temadap kelompok pelaksana yang kedl sepanjang waktu tanpa adanya tantangan at.au konflik yang serius. Kelancaran

rutlnttas

dan

tiadanya

masstah

adalah

proses

implementasl kebijakan yang sudah ditet.apkan tanpa adanya konfllk yang blsa menghambat proses

tersebut,

Dengan demlklan, kelancaran 1tJtlnlt.as

dan tiadanya masalah adalah tidak terganggunya implementasi

program

Gerhan di Tahura serta tidak adanya konflik dengan masyarakat

at.au

kelompok kepentlngan lain yang menghambat lmplemnetasi kebij<Jkon. Hol ini diketahui dar1 aspek : kelancaran pelaksanaan ( carrying Into effect/, dan konflik. 3. Kinerta yang dllnglnkan dan darnpak kebljakan (desired perfom1ance and !mp<Xt.). Ripley

dan

Franklin

membedakan

capalan

atau

hasil darl

implement.asi kebljakan menjadi dua. yaltu : kincrja kcbljakan dan dampak kebijakan.

Kinerja

kebijakan adalah

tindakan-tindakan

kebijakan

yang

mengarah pada hasil jangka pendek kebijakan. Hasil kinerja kebijakan akan terlihat dari apakah sudah ada kejelasan siapa yang bertanggungjawab, slapa yang akan mendapatkan manfaat tersebut. Dalam kaitan jenqka

pendek diartikan

sebaqai tahun

waktu

awal lmplementasi kebija'
Scdangkan dampak kebljakan diartikan sebagal hasil dari kebijakan dalam jangka lebih lama.

48

Berdasarkan pendapat tersebut, kinerja yang diinginkan dan dampak kebljakan bsa diartikan sebagai rnanfaat kebijakan yang diharapkan akan dlperoleh oleti sasaran yang dituju dalam jangka pendek dan jangka panjang. Dengan demlkian bisa dikatakan bahwa kim=rja yang diinginkan (desired

performance) merupakan keberhasilan implernentasi kebijakan dalam jangka pendek dilihat

dari

aspek

kcjelasan

penangungjawab pelaksana

dan

kemantaatan ataupun kerugian bagi masyarakat, sedangkan dampak (Impact) kebijakan adalah adalah dampak Jangka panjang peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan dan pert>alkan llngkungan. Untuk mengetahui fakw pendukung dan pengharnbat keberhasilan implementasi kebijakan Gerhan yang telah dllaksanakan di Tahura Wan Abdul Rac:hman, dalam penelitian ini dcngan menggunakan empat variabel kritis pada model lmple11entasi George C. Edward Ill. Model implementasi C Edward ID sebagalmana dljelaskan sebelumnya bahwd keberhaSilan lmplementasi kebijakan ditentul
49

Sebagai wujud implcmcntasi Gerhan pembuatan tanaman reboisasi di lapangan adalah hasil kegiatan Gerhan berupa tanaman hutan, dengan tanaman berbagal Jenis kayu-kayuan dan jenis MPTS (Multiple Purpose Tree Spesies}, di

daarn kawasan hutan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman. 5ejalan dengan pengertian, maksud dan tujuan dilaksanakannya Gerhan, dalam jangka panjang pelaksanaan Gerhan diharapkan memberikan manfaat, yakni memuulihkan dan menlngkatkan

fungsi hutan dan tahan

sehingga daya dukung, produktifitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. Sedangkan manfaat Gerhan diharapl
rnau

mampu secara sadar melaksanakan kegiatan RHL secara mandiri. Dalam janqka pendek, pelaksanaan Gerhan telah memberikan per1uasan kesempatan kerja dan berusaha

bermuara

pada

peningkatan

pendapatan

dan

peningkatan

kesejahteraan masyarakat. Kesempatan kerja secara langsung diperoleh masvarakat di sckltar lokasi kegiatan Gerhan, yakni dalam pembuatan tanaman reboisasi. Sedangkan kesempatan bcrusaha diperoleh oleh pengusaha biblt dan mitranya

(petani penangkar

bibit, penqusaha

peralatan

pertanian,

dan

pengusaha anqkuten). Manr aCtl jangka panjang G€rhan adalah perbaikan kondisi lingkung
50

t\~· 1 SKB 3 Menteri :

,

09/KEP/MENKO/KESRA/ IlI/2003; KEP.16/M.EKON/ 03/2003; KEP.08/MENKO/ POLl
f" .-.

I

~r~.ap"(~1~.~~

lmplementasl Ripley & Franklin) : ·· 1.Kepatuhan 2.Rutinftas Fungsi 3.Klne~a dan Darnpak program

"(.

\, Peraturan Menteri Kehutanan : Pedoman teknis dan Petujuk Pelaksanaan GP.rhan

lmplementasl Progi:atl')W~ Gerhan di Tahura Wan Abdul Rachrnan Provins! Ll:l;npung

•

,,.

·

\ ''!'

4 Varial;)el ktltis , \>;~ lmplernentasi Kebljakan Geman (Model Edward UI) :w: 1. Komunlkasi ' , 2. Sumberdaya t_ 3. Oisposisl 4. Struktur birokrasl

f

·~ · ··~11.. ,,,~....-7.,r.••.t·cn~"'""°"' .1•~'•""'"""''""',.._,, '

Faktor Pendorong/ penghambat lmpiementasl Gerhan

Feedback

Gambar 2.3. Diagram olir Kerangka Pemiklran

• -----'

BAB III METODE PENEUTIAN

Menurut Moehadjir (2000), metodologi penelitlan adaleh ilmu yang mempelajari tentang metode-metode

penehtian,

ilmu tentang alat-alat dalam

penelitian. Jadi metodologi penelitian membahas tentang teoritik berbagai metoda, kelebihan dan kelemahannya. Sedangkan metode penelitian mengemukakan secara teknis tentang metoda-rnetoda yang digunakan di delarn penelitian Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Selanjutnya dalam bab ini akan menjelaskan bahwa penelitian dilakukan dan dlsusun secara berurutan dimulai dari tempat dan waktu penelitian, desain

penelitian, definisi konseptual, jens dan surnber data, teknik

pengumpulan data, teknik analisis data, variabel penelirian, dan tahapan penelitian.

A. Tempat dan waktu Penelitian Penelitian di rencanakan dilakukan di Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman Provinsi Lampung dan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung sebagai

satuan kerja yang rnelatsanakan Gerhan di Tahura Wan Abdul Radunan. Rangkaian penelitian diniulal sejak akhlr Januari sampai akhir Juli 2009. Rangkaian penelitia1 lni meliputi : penyusunan proposal penelitian, pelaksanaan pmelitian dilepanqan, perurnusan hasll peneli:ian dalam bentuk penyusunan te.~is.

52

B. Desain Penelitian Desain pene itian ada1ah cetak biru (blue print) oan suatu rencana kerja yang terstruktur

dalam

hubungan-huburqannya antar

vartabel

secara

komprehensif sedemikian rupa agar hasil penelitian dapat membe.rikan jawaban atas pertanyaaan-pertanyaan P
54

menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan dalarn perurnusan masalah penelitian yaitu mengenai implementasi Gerhan di Tahura Wan Abdul Rachman dengan mengacu model implementasi Ripley and Franklin, dan faktor pendorong dan penghambat Gerhan di Tahura Wan Abdul Rachman dengan mengacu pade teori model implementasi George C.Edward IIL

C. Detinisi Konseptual & Fokus Penelitian

1.

Definisi Konsep Menunit Singartmbun (1989:34) konsep adalah abstraksl mengenai

suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dart sejumlah karakteristlk kejadian, keadaan, kelompok, atau lndividu tertentu. Berbagai konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 1. Program adalah kebijakan pemerintah berupa program Gerhan, yang didasari oleh SKB tiga menteri yaitu Menko Kesra, Menko Ekoin dan Menko Polkam,

Pada

SKB

KEP.16/M.EKON/03/2003;

nomor:

09/KEP/MENKO/KESRA/Ill/2003;

KEP.08/MENKO/POLKAM/IIl/2003

dan

berpedoman pada Peraturan Menlerl Kehutanan yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Kehuta'lan No. P.22/Menhut-V/2007 tentang pedoman Teknls dan Petunjuk Pelaksanaan Gerhan 2007. 2. Implemertosi

kebijakan adalah proses pelaksanaan Peraturan Mc11teri

Kchutanan Nomor : P.22/Menhut-V/2007

tentang pedoman Teknis can

PP.lllnjuk Pelaksanaan Gerha1 2001, dilihat dari tingkat kepatuhan (degr&e of compliance)terhadap pedoman pelaksanaan, kelancaran rutinitas fung~i

tlc111

55

tiadanya masalah yang dlhadapl, serta kinerja dan rnenqarah darnpak yang diharapkan. 3.

Faktor·faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi

kebijakan

Gerhan adalah faktor-faktor yang secara potensial dapat mendukung atau menghambat

proses implementasi kebijakan Gernan dengan indlkator

komunikasl, ketersediaan sumberdaya, disposisi, struktur birokrasi, 4. Evaluasi implementasi program Gerhan, yaitu kegiatan mengevaluasl pada proses pelak:sanaan/implementasi

kegiatan program Gerhan di Tahura wan

Abdul Rachman Provlnsi L.ampung yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi L.ampung yang merupakan wilayah kerja dari BP DAS Way Seputih 5ekampung.

2. Fokus penelitian

Berdasar1<.an kerangka pemikiran yang telah dikemukakan maka variabel penelitian ini adalah dua fokus penelltian yaitu tentang imp!ementasi kebijakan

program

Gerhan

implernentasi kebijakan

dan

tersebut.

tentang faktor-faktor berperan Adapun fokus penelitian

ditampilkan pada Tabel.2.1. oenkut ini :

dalam

dalam hal lnl

Tabel 3.1. Fokus Penelitian Implementasi Gerhan di Tahura WAR -

Arah Pertanyaan

Dimensi

Fokus

l

Penelitian Implementasi Gerhan telah sesuai prosedur p¬ 11aksan aanseiiap tahapan kegiatan Implementasi Kebijakan ' Keteri:>atasan implementor I. Implementor mematuhi jadwal dan runtun dalarn Program pela~asanaan prooram Gerhan di Tahura Wan Kelancaran 4. Kelancaran pelaksanaan implementasi Gerhan Abdul Rutinitas \5. Aoa tidaknva konllik dalam oelaksenaen Gerhan Rach ma n Kinerja clan f>. Pertanggungjawaban atas pekerjaan ~ Manfclat ekonomi : perdngkat.an pendap atan yang Provins Oampak diperoleh dan penyerapan tenaga kerja lam pun 9 B. Manfaat tingklrlgan : adanya perbaikan tata air, kmseivasi tanah, keanekaragaman haya ti. 9. Manfaat teknis : adanya peningkatan ka pasitas ----+-----+--da=n:..:ko-::emampuan dalam penyelenggaraa n RHL Kejelasan perintah untuk mengimplcmcn tasikan Komunikasi kebijakan Geman da1 \i'.akan Gerhan di sosialisasikan Faktor yang l. Apakah implementor paham tentang juknis/juklak berperan Gerhan. dalam •. Ketersediaan sumberdaya manusia Implementasi Dukungan Sumberdaya '· Ketersediaan sumber dana program 6. Ketersediaan infonnasi Gerhan ~ •• WE!\veoang yang diterima ~-------1"~!.......:.K,,,e"'te::crsed=,,,ia!!n.:.-fasilitas i.m£::.::le::..:n::.::1en::..:t::.::o::..r -l Rckn.itmen implementor Disposisi 0. Insentif yang diterima implementor dalam fasllitasl mendor iatan Gerhan 1. Bagaimana juklak dan juknls tentang program Struktu.Birokrasi I Gerhan ----"-~2:c.. Adatidaknya f@g~enta,~51-· _, Kepatuhan

I

1.

57

D. Unit Analisis

Menu rut Hamidi (2004: 75) yang dimaksud dengan unit analisis adalah satuan yang diteliti dapat berupa individu, kelompok benda atau suatu latar peristiwa sosial seperti misalnya aktivitas individu at.au kelompok sebagai subyek penelitian. Moleong (2000:224) mengartikan unit analisis sebagai satuan kajian, kernudian dikatakan bahwa penetitian kualitatif tlcek ada sampel acak tetapi sampel bertujuan (purposiVe sampl!.'1g). Maksud sampling dalam hal ini adalah untuk menjaring sebanyak mungki1 informasi dari berbagai rnecarn sumber dan bangunannya ( constructionS). Dalam pcnelitian : Implementasi program Gerhan di Tahura Wan Abdul Rachman, unit analisisnya adalah Dinas Kehutanan Provinsi l..ilmpung sebagai implementor program Gerhan di Tahura Wan Abdul Rachman.

E. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data menurut jenis dan sumbemya, yaltu : a. Data primer Data primer diperoleh dari pengumpulan data sccara langsung melalui wawancara terhadap informan kunci atau informan yang relevan datorn mernbenken ioformas! mergenai irr:plementasi Gerhan. 5elain itu data primer

dengan

rnelilkukon

pengamatan

langsung.

Menurut

Moleong

(2000: 112), data utarna dalern penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah di:lli:I tambahan seperti dokumen.

58

b. Data 5ekunder Data sekunder diperoleh dart dokumen-dokumen, teporan kegiatan dan arsip yang berkaitan dengan penelitian. F. Teknik pengumpulan Data Tahapan penelitian secara umum seperti dikemukakan Bogdan dalam Moleong (2005:126), terdiri tiga tahapan, yaitu tahapan pra lapangan, kegiatan lapangan dan analisis lntensif. Pertama, tahap pra lapangan meliputi : menyusun rencana

penelitian,

memi:ih

lapangan

penelitian,

mengurus

perizinan,

penjajakan, memilih informan, dan menyiapkan perlengkapan penelltian yang diperlukan. penelitian

Kedua, tahap dan

perslapan

pekerjaan lapangan dirl,

memasukl

mcliputi memahami lapangan,

berperan

l<Jtar serta

mengumpulkan data. Ta hap akhir adalah c:nalisis data. Menurut Moleong (2000: 112) menyebutkan bahwa dalam penelltian kualitatif prosader pengumpulan data terbagi dalam empat tipe dasar, yaitu pengamatan,

wawancara,

dokumentasi dan

studi

kepustakaan.

Teknik

pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah:

a. WawanCTJra/ interview Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu (Moleong, 2.000: 135). Wawancara dllakukan untuk mendapatkan informasi tentang kegiatan dan pendapat terhadap obyek penelitian sec:ara langsung oaik berupa

kata-kata

mengajukan

maupun

pertanyaan

tindakan

kepada

responden,

responden

dilakukan

menggunakan

dengan pedoman

wawancara terstruktur, Teknik wawancara dilakukan secara mendalam (indepth incetvieM'.)dalam ranqka memperoleh informasi yang lebih banyak.

59

b. Pengamatan/ observasi Pengamatan adalah cara menghimpun bahan-bahan kete.rangan yang dilakukan dengan menggunakan

pengamatan

can pencatatan secara

sistematis terhadap fenomena yang dijadikan obyek penelitian di lapangan. c.

Dokumentasi Dokumentasi

adalah

dlperlukan dalam penelitian.

mengumpulkan

cokumen-ookemen

yang

Data berupa laporan, catatan, arslp yang

bcrkaitan dengan oyek penelitian. d. St:udlKepustakaan Studi kepustakaan adalah mengumpulkan llteratur llmlah tentang teorl, pendapat-pendapat atau dapat pula berupa aturan-aturan tentang sesuatu. Dalam

hal

lni adalah

pustaka

yang

berkaitan

dengan

materi dan

pcrmasalahan yang sedang dltelltl.

G. Infonnan Pemilihan

informan dilakukan

secara purposive samplln.c; (sample

bertujuan) terhadap orang yang relevan dan berkompeten dengan obyek pcnelitian.

J~mlah

informan

dan

penggalian

dianggap

cukup

bila

jawaban/informasi yang diperoleh adalah sama, karena infonnasinya sudah jenuh. Cara yang dilakukan in dikenal istilah dengan snowball sampling. Dengan pengambilan sampel secara purposive, rnaka hol h
60

Informan yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah : 1. Kepala Dinas Kehutanan Lampung 2. Kepala B!dang Rahabilitasi dan Reklamasi Hutan 4. Kepala UPTD Tahura S. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Gerhan 6. Kepala 5eksl Tahura 7. Konsultan Pelaksana 8. Petugas L..apangan Gerhan (PLG) 9. Masyarakat yang turut Gerhan.

H. Keabsahan data

Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan pemeriksaan. Ada empat kriteria yang digunaisan dalam memeriksa keabsahan data, yaitu : derajat kepercayaan

(credibility),

keteralihan

(transferability),

kebergantungan

{dependability)dan kepastian (confirmability) (Moleong, 2000:173). Oleh karena itu untuk memeriksa keabsahan data dari hasil penelitian ini, maka akan dilakukan kegiatan sebagai bcrikut : L Derajat kepen::ayaan (credibility)

Kegiatan

penerapan

derajat

kepercayaan

berfungsi

untuk

melaksanakan inkuiri sedemikian rupa ~elii1199a ti119kcit penemuannya dapat dicapai

den untuk rnempertunjukan derajal

kepercayaan

hasil-hasil

penemuan dengan jalan pembuktian olen penelili. Keyiatd11 yang dllakukan untuk rnernenksa derajat kepercayaan atau uji kredibilitas hasil penelitian adalah sebagai berikut :

61

a.

Memperpanjang waktu pengamatan Dengan

memperpanjang

mcngenal

llngkungan

pP..ngamatan maka dan

dapat

peneliti

membangun

akan

lebih

kepercayaan

subyekjinfunnan terhadap penelltl, I lubungan peneliti dengan infonnan yang semakln terbuka, sallng percaya sehlngga tldak ada informasi yang disemhunyikan. Penelitl dapat mengecek keoereran berbagal lnformasl dan data yang dlperoleh. b. Triangulasi Maksud triangulasi

data adalah

teknik pemerlksaan keabsahan data

dengan mengeoek kebenaran data tertentu dan membandlngkannya dengan data yang dlperoleh can sumber lain, pada berbagai care pengumpulan

data dan pada waktu yang berbeda. Triangulasi

dilakukan dengan tlga cara yaltu

dengan trlangulasi

akan

sumber data,

triangulasl teknlk pengumpulan data dan waktu. c. Pemer1ksaan dengan rekan Kegiatan ini dimaksudkan

untuk mendlskuslkan

hasll kaiian dengan

orang lain yang mempunyal pengetahuan terkalt dengan fokus penelltian atau dengan orang yang mempunyai capability tentang metode yang diterapi
62

mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan yang diberikan oleh pemberi data agar infom1asi yang diperoleh dan da:a yang akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud oleh infonnan. 2. Keteralihan (transferabilitY)

Keteralihan sebagai persoaian empiris bergantung pada kesamaan antara kontek pengirim dan pencrima. Untuk melakuk2n keteralihan tersebut peneliti berusaha mencari dan meoqumpclkan data kejadian empiris tentang kesamaan kontek, 3. Kebergantungan dan Kepastian

Ujl kebergantungan dan kepastian dOakukan dengan cara mengaudit terhadap keseluruhan proses dalam penefitian. Untuk mengetahui dan mengecek serta memastikan apakah hasil penelitian ini benar at.au saiah, pencliti

akan mendiskusikan dengan

pembimbing, secara bertahap,

mengenai ha! yang dihasilkan di la:>angan. Bila hasil peneiitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan maka penelitian tersebut telah mernenuhi standar kepastian.

I. Teknik Analisls Data

SeJagaimana dikemukakan Singarimuun (1991:4-5), analisis deskriptif kualitaJf yaitu suam pengukuran '(Cng cemat terhedap Fenomena sosial tertentu, peneliti '11engembangkan konsep, don menghimpun fakta, tetapi tidak rnslakukan pengujian hipotesis. Daam hlbu11gannya dengan penelitian ini analisis deskriptif ditvjukan memberikar cieskripsi rne11yei1ai subyek penelitiaa,

63

Menurut Suglyono (2003:17), ada tlga unsur utama dalam proses anahsis data pada penelitian kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan keslmpulan/

verifikasi. Anellsls

data dalam penelitian ini adalah

sebaqal berkut; 1. Tahap Reduksl Data Pada tahap ini peneliti rnereduksi segala informasi yang diperoleh. Peneliti mcrcouksl data yang dltemukan untuk memfokuskan pada masalah tertentu. Penellti menyortir data dengan cara memilih dat.a yang mcnarik, pcnting, berguna dan baru. Data yang dlrasa tldak digunakan dislngklrkan. Kernudian data data tersebut

dikelompokkan

menjadl

berbagal

kategori

dltetapkan sebagal fokus penelitlan yaltu mengenal Implement.as!

yang

Gertian,

faktor pendul
kembali di:!li:! yang telah diperoleh guna

memudahkan penafslran dan penarlkan keslmpulan. Data disajikan dalam matrik atau tabel yang dapat membantu memudahkan

dalam anallss,

mendapatkan gambaran yang jelas dan slstematis. 3. Tahap Pen
sesuo' dcr.gan

f)\!rl.dnyaan dalarn penelltlen, Seiring bertambahnya data rnaka kcsimpulan yang diperoleh akan l~bih akurat dengan memverifikasi selarne penelitian berlan9sung sehingga menghasilkan keslmpulan penelitian yang berkualitas.

64

Sejalan dengan pene~tian dengan pendekatan metode kualitatif, maka analisis data yang dilakukan berlangsung dalam suatu siklus model interaktif, artinya bahwa proses analisis data dimulai dilakukan sejak tahap awal penelitian dan berlanjut sepanjang proses penelltien, Analisis data dilakukan secara berurut.an

oercasarsan hasll temuan pada proses

pengumpulan data.

Analisis data dilakukan dalam rangka menemekan Pola. Untuk dapat mencmukan pola tersebut peneliti akan melakwn penelt.suran melalul catatan lapangan,

hasil wawancara clan bahan·bahan yang dikumpulkan

untuk

menlngkatkan pemahaman terhadap segala hal yang dlkumpulkan menyajlkan aria yang ditemukan.

J. Jadwal Penelitian Untuk lebih jelas dan terperinci maka jadwal penditian di buat dalam tabel 2.2. sebagal berlkut : Tabel 2.2. Jadwal Penelitlan Juni Persiepan Propo.'.:.!sa~I _ _,.. Seminar proposal Penelitian Seminar llasil Pcryusunan

tesis~--1Serninar

tesls renycrahan

tess

Juli

A ustus

BAB IV

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

A. Kondisi Geofisik Provinsi Lampung memiliki luas 35.376,50 km2 dan berada antara 3o45• dan 6045' LS serta 105045• clan 103043• BT. Di sebelah utara berbetasan dengan Provinsi Bengkulu dan Provinsi Sumatera 5elatan, di sebelah timur berbatasan dengan Laut Jawa, di sebelah selat:an dengcn Selat Sunda Sunda dan di sebelah baratdengan Samudera Indonesia. Provinsi Lampung memiliki kawasan hutan seluas 1.004.735 ha atau (± 28,47 %). Kawasan Hutan tersebut terbagi dalam beberapa fungsi kawasan hutan di antaranya adalah Hutan Lindung, Hutan Suaka Alam dan Hutan Wisata, Hutan Produksi tetap, Hutan Produksi yang dapat dikonversL PROVINS! LAMPUNG

,, '-

,' I

~:,; ,,!- , . . ": •

,,,.- __,,,

.

/"'

'f..':. I_

I

)-

\-_

..

·-

,.-< .....-- ..

..

g

->-: -

I .\

-.

..

,.

---

._

--"a.-...s

Sumher : llnknsummal

Gambar 4.1. Sketsa Provinsi Lampung

66

1. Letak Geografis Taman Hutan Raya Wan Abdul Radiman Provinsi Lampung atau yang lebih dikenal dengan sebutan Tahura WAR merupakan salah satu kawasan pelestarian alam yang termasuk dalam kawasan konservesi yang

terdapat

di Provinsi

merupakan kawasan berdasarkan

Lompung.

Pada

lindung

register

hutan

Kepul'Jsan

Menteri

Kehutanan

awalnya Tahura 19

Gunung

WAR

Betung,

Nomor 408/Kpts-II/1993

ditetapkan sebagai Taman Hutan Raya. Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman memiliki Juas 22.249 ha. Secara geografis Tahura WAR berada pada posisi 5318'47. - s<'29·34" LS dan 105°02'4i

- 1os&14'4i

BT. secara administratif Tahura WAR

tertetak sebagian besar Kabupaten Pesawaran dan di sebagian kota Bandar Lampung. Tahura WAR meliputi 7 kecamatan yaitu Kecamatan Tanjung Karang Barat, kecamatan Kemifing dan Kecamatan Telulc Betung Barat (Kota

Bandar

Kedondong,

Lampung);

Kecamatan

Kecamatan

Way Lima,

Gedong

Tataan,

Kecamatan

dan Kecamatan Padang

Cermin

(Kabupaten Pesawaran), don terdapat 36 desa disekitar Tahura Wan Abdul Rachman. Nama-nama desa ditunjuxkan paca Tabel 4.1. sedangkan peta Peta Lokasi Perelitian ditunjukkan pada Gambar 4.2.

67

,_~KMt

·-·••

lAMPUfliG'1WR

-,

-

Sumoer : Clakosurtam1l dlln Dcp. Kchutllnan

Gambar 4.2. Pet.a Adminstrasi Lokasi Penelitian Tahura Wan Abdul Rahman

Tabel4.l. Desa atau kelurahan disekitar kawasan Tahura WAR Provinsi Lampung Kabu~ten/Kota Kota Bandarlampung Ka bu paten Pesawaran

Kecamatan Ke miring Telukbetung Utara Telukbetuno Barat Padang Cermin

I Kcdondong

Way Lima Gedono tatan Sumber: Dmas Kehutanan (2008)

Desa/Kelurahan Sumber Agung, Kedaung, Sukadanaham,Batu Putu Ket~uhan. Sukarame II Sukajaya, Tanjung Agung, Hurun, Hanura, Sidodadi, Gebang, Padang cermin, Banjaran, Hanau Berak, Way Urang, Pesawaran lndah, Anglo, Gunung ReJO Margodadi, Sukamandi, Way Harong, TanJung Agung, Sinar Harapan, Kedondong, Anglo, Tempel Rejo, Banjar Negeri, Cipandang Cipadang, Sukadadi, Bogorejo, Kebaousan. Wivnno. Sunaai Lancka

I I

68

2. Topografi Tahura WAR membentang pada elevasi antara 75 m sampai 1.681 m dari permukaan laut (dpl). Bentuk lahannya (landform) bervariasi dari bergelombang, berombak samoai bergunung dan memiliki tebingtebing curam. Wilayah

berombak sampai bergelombang berada pada

bagian pinggir kawasan, memanjang dari Teluk Betung Barat, Tanjung Karang Barat, Gedung Tataan sampai Kedondong. berada diantara daerag perbukitan

Beberapa lembah

dan Gunung Betung dan Gunung

Tangkit Ulu Padang Ratu . Wilayah berbukit sarnpai bergunung berada di sekitar G. Betung

dengan puncak 1.240 m dpl, Gunung Tangklt Ulu

(l.600 m dpl), Gunung Pesawaran (1.661 m dpl) dan Gunung Ratai dengan Puncak (1.681m dpl}. Tabel 4.2 Kelas lereng kawasan Tahura WAR No.

Kelas lereng

Kategori

-

Luas (ha)

Persentase (%)

1.739,81

7,81

1

0-8%

Datar

2

8%-15%

Landai

4.109,69

18,47

3

15%-25%

Agak Curam

5.880,35

26,42

4

25%-40%

Cu ram

5.575,48

25,05

5

>40%

Sangat Curam

4.943,98

22,22

22.249.31

I 00,00

-

Jurnlah sernber: Data diolah dari peta kontur

69

Peta Kelas Kemiringan

s-..111

....... t.'thei

......... •")

•

0

'

D

n

'· 15

-

c

15

es

u

J~.

~o

l _J liiiiil

I',

,.,

.. . ..

\\>\l~-

..... lh

...

•

•

nu..lllllt(W.,;J)

,,,,!?

l,U

flfltl"l•lll1111g (11.oa..:.

$t.51,I!

l>illlill'(CtlllY)

lkl'W!M

tl..,.,

L!!reng

._.nJ,iS tl1i,#4

Sumber : Oinas kehutanan, Garnbar 4.3.

Peta Kelas Kemirlngan Lereng

3. Kondisi Iklim Wllayah Tahura WAR terletak pada zona tropls dengan rata-rata curah hujan selama 30 tahun terakhlr (1976-2005) valtu

dtatas

1600

mm/tahun dan temperatur lebih 18 °C. Bulan-bulan basah (curah hujan > 100 mm/bulan) terjadi selama 5 bulan pada Oesember-April, bulan lembab (curah hujan 60--100 mm/bulan)

terjadi selama

6 bulan dan sisanya

merupakan bulan kering (curah hujan < 60 mm/bulan).

Berdasarkan

klasifikasi iklim Koppen wilayah Tahura WAR termasuk dalam tipe iklim Am yakni rata-rata hujan pada bulan kering > 60 mm, sedangkan berdasarkan klasifikasi iklim Scmidth·Ferguson wilayah ini termasuk dalam tipe iklim B

71

Banyaknya sungai yang mengalir detam kawasan Tahura WAR dan topografi kawasan yang sebaqian besar bergelombang menyebabkan banyak didapati air terjun dalam kawasan, terdapat lebih kurang 64 air terjun yang sudah teridentiflkasi,

diantaranya yang cukup besar dan

sangat potensi sebagai objek wisata adalah: Rabun, Tanah Longsor, Penyairan,

Air terjun Sinar Ttga, Talang

Bidadari, Talang Mulya,

Tanjung, Batu Lapls Mata Dewa, Pelangi, Tawon, Way Awi, dan Sunga! Langka.

Gunung

Batu Perahu, KupLJ Jarnbu,

Seluruh air terjun ini tersebar

diseluruh kawasan Tahura WAR. 5. Jenls Tanah Beroasarkan Peta Sacuan Lahan dan Tanah Lernbar Tanjung Karang hasll studi LREPP (Penelitian Tanah, Sadan Lltbang Departemen Pertanlan, 1989),

satuan-satuan

lahan yang meliput wilayah Tahura WAR

dldomlnasi dari dua jenis tanah (soil subgroup) yaitu meliputi Dystropept dan Distrandept.

Kedua jenis tanah ini berkembang dari eenan lnduk

volkanlk bcrupa tuff yang bereaksl lntermedier terbentuk dengan flslografl pegunungan serta beriklim basah. Jenis tanah pada sebagian

besar puncak dan lernng gunung-

gunung umumnya didominasi jenis tanah Dystrandepts dan sebagian kecil Troportheits can Humitropepts didominaSi jenis tanah Humitropepts, didorntnasi

sedangkan pada bagian di bawahnya

Dystropepts da"I sebaqian kedl Dystrandepts,

Hapludults dun luinnyu.

jenis

tanah

dari

ordo

Scbagian besar kawasan ini lnccptisols

(tanah

y
baru

berkembang), dengan kondisi umum sebagai berikut: kedalaman tanah

72

cukup dalam, tekstur liat sampai liat berlempung, struktur kubus membulat

(angular block'IJ, reaksl tanah masam, serta dralnase balk, Kenyataan di lapangan

kondisi tanah kawasan sangat subur

dengan solum atau lapisan olah yang cukup dalam, hal ini sangat menarik bagi warga sekitar untuk berbudidaya pertanlan di dalamnya. 6. Vegetasi

Hasil interpretasi citra Quick Bird hasil pemotretan Juli 2006 memperlihatkan

bahwa keadaan vegetasi kawasan Tahura WAR terdiri

atas hutan lahan kering primer 5.778,00 ha (26%), hutan lahan kcrlng sekunder 2.892,42 ha (13%), kebun campuran/pertanlan

ladang/tanah terbuka 12.306,97

1.019,12 ha (5%),

ha (55%), dan semak belukar

252,80 ha (1 %) (Dlshctprov Lampung, 2006). Jenis vegetasi yang terdapat dalam kawasan Tahura WAR secara umum terdiri vegetasi yang terbentuk dari jenis-jenis tumbuhan liar atau tumbuhan alam dan tumbuhan yang dibudidayakan oleh petanl penggarap. Dengan

semakin

meluasnya

perambahan

kawasan

maka

semakin

terdesaknva hutan alam yang ada bahkan budldaya tanaman pertanian sudah sampai pada ketinggian di atas 1.000 m dpl. Menurnt

Dinas kehutanan

Provins! t.ampunq (2005) di dalarn

kawasan terdapat lebih kurang 72 jenis tumbuhan alam yang mencakup kelompok pohon, frekuensi

perdu, llana,

diketemukannya

kcbcradaannya sang at jarang.

dan tumbuhan

jenis

tersebut

bawah. sangat

Akan tetapl, kedl,

berarti

73

•

Hutco lahan l<ering Pt11~

s.rraoo

-:-

Hutcn lahan Ket'r'lg Sel
2.892.42 1.010.1-r-'

KeounCaml)U'al\lPertanian

12.306.91

Semaklbelllkar

252.80

.. r

Sumber : Dinas Kchutanan

Gambar 4.4. Peta Penutupan Lahan Tahura Wan Abdul Rachman

Dari 72 jenis tumbuhan alam yang ditemukan di areal garapan petani, 36 jenis di antaranya kelompok pohon, diantaranya: ketapang ( Terminalia specio~). pinang (Areal cetecho), pirung (Pangium edule), bernuk ( Crrxcntia cujctc), jarak (Jatrova sp.), jaha ( Tenninalia balerica), kandis ( Garcinia parvifolia), kenanga ( CJflilngium odoratum), suren ( Toona surem), nangi (Adina polycepa/4), kapuk ( Ceiba pentandra), kihiyang (Albi~ia procera), cempaka

(Michela champaka), rnahonl

( Swetenia

mahilgom), manggis ( Garcinia mangostiJlliJ), salarn (Eugenia po/yantha),

kibawang (Oysoxylum a/liaceum), kelupak (Baccaurea dulciS), kulut (Oysoxylum ramiflorum), gondang (FiClJS vanegata), sengon

(Albizia

falcataria), ambalung (Oysoxyfum accutangu/um), balem (Pa/aguium sp.),

74

lamtorogung (Leucaena glauca}, gintung (Bischofia javanica}, dan kihujan (Engehardtia serrata). Jenis-jenis tanaman yang dibudidayakan di areal garapan sanqat beragam, terdiri dari kelompok pohon, perdu, liana, empon-empon, dan palawija.

Jenis-jenis pohon yang dibudidayakan potensinya cukup besar

dan yang paling menonjol potensinya di antara 22 jenis potion yang dibudidayakan

adalah

kopi ( Coffea arabica), durian (Durio zibet/1inus),

tangkil (Genetum genemon), dan petal (Parkia speciosa). pohon

yang sudah

ada

meskipun

jumlahnya

belum

Jenis-jenis banyak

dan

penyebarannya masih terbatas pada beberapa lokasi garapan saja adalah coklat

( Theobroma

cacao),

nangka

(Arttocarpus

integra), jengkol

(P;theco!obium lobatum), jarnbu air (Eugenia aquea}, mangga (Mangoefera indica),

jambu

mete

(Anacardium occidentale),

kemirl

(Aleurites

molucana), karet (Ficus e!astica), kelapa (Cocos nucifera), jambu biji (Psidium guajava), rambutan (Nephelium lappaceum), cengkeh (Eugenia aromatica), duku (Lansium domestkumt, kayu manis ( Cinnamomum burmam),

gowok (Eugenia polycephala}, dan sirsak (Anona muricata).

Kerapatan jcnis pohon yang dibudidavaxan

di tiap-tiap areal garapan

petani sangat bervariasi, yaitu antera 307 batang/hektar batang/hektar.

hingga 1.934

75

7. Fauna/Satwa Liar Jenis-jenis fauna liar yang masih terdapat dan sering ditemukan dalam

kawasan

antara

lain

:

Harimau

Sumatera

(Panthera tigris

sumatrenensis), Beruang Madu (f!elarctos malayamus), Tapir ( Tapirus indlcus), Rusa Sambar ( Cevus unicolor'), Siamang (Hy/abates syndactyluS'}, Monyet Eknr Panjang (Macaca fascicularis), Beruk (Macaca nemertina). Sedangkan dari jenis bu rung seperti: Elang Brontok ( Spizaetus cfrrhatus

limnaetus), Ayam Hutan (Gallus galluS), Rangkong (Buceros sp), Punal ( Treron vemans), Kepodang (Orio/us cllinensis), Kulllang (Picnononuts aurigaster'), Murai (Copsychus malabaricus) dan Tekukur (Streptopi!ila chlnensls). (Dishutprov Lampung 2005).

B. Kondisi Soslal dan Ekonomi

1. Demografi Kawasan rahura WAR secara adminstrasl pemerlntahan dikelilingl oleh 7 kecamatan, terdiri darl 36 desa dan sekltar 67 dusun yang tersebar di dalam dan di sekitar kawasan. Jumlah penduduk 7 kecamatan sekitar kawasan Tahura adalah

143.752 jiwa dengan jumlah

tiap kecamatan

dlsajkan padll tabcl. Kcpadatan penduduk bervariasi, mulai kepadatan dari kurang 500 jiwa/kni7 (sebenvak 22 desa), kepadatan penduduk

500

1000 jiwa/kmz (5 desa) sampai kepadatan lebih dari 1000 jiwa per km2 (Desa Keteguhan, Sukadanaham, rnerupeken

desa

Kehutanan, 2008)

yang

termasuk

Batu Putu, dan Desa Sukaraja) yang wllayah

Bandar

Lampung

(Dines

76

label 4.3. Jumlah penduduk di sekitar kawasan Tahura WAR Provinsi Lampung

-

l3.047

9.699

KK PS dan PS 1 5.120

15.691

3.607

3.195

2.887

Kedondong

16.362

3.364

1.728

2.430

4

Gedong Tataan

36.049

8.854

5.225

3.533

5

Kemiling

4.062

2.389

960

461

6

Telukbetung Barat

12.719

1.338

863

1.942

7

Telukbetung Utara

6.496

997

691

694

143.752

'.13.596

No.

Kecamatan

1

Padang Cermin

2

Way Lima

3

Jumlah Penduduk 52.373

Jumlah

Jml KK

KKTani

22.361

11.947

Sumber: Data Podes, Dinas kehutanan 2008. Berdasarkan data tersebut menunjukan bahwa penduduk

cesa-

desa di sekitar Tahura WAR mengandalkan sektor pertanlan sebagai mata pencaharian utama dan kondisinya sebagian besar berada pada posisi keluarga Pra Sejahtera (PS) dan Pra Sejahtera 1 (PS 1). Kepadatan penduduk yang tinggi menvebabkan tingginya kebutuhan ekan lahan u11luk berbagai

kepentingan;

memerlukan

lahan.

mata pencaharian datam bldang pertanian Oleh

karenanya masyarakat cenderung

akan

melakukan ekspansi dengan mencari lahan yang dianggap kosong dan tldak bcrtuan, salah satunya adalah kawasan hutan Tahura WAR. Keadaan

soslal ekonomi ini merupakan dava dorong yang kuat untuk mcndapatkan lahan dan menimbulkan perarnbahan

bahkan kleim kawasan nutan oleh

77

Tabel 4.4. sebaran penduduc di dalam kawasan butan

No.

Jumlah Perambah (KK)

Kecamatan/ Cesa

I. Kemiling l. Sumberagung 2. Kedaung 3. Sukadanaham II. Teluk Betung Utara 1. Balu Putu m. Teluk Bell.Ing Selatan 1. Keteguh;m 2. Sukarame

Jumlah Gubuk (Buah)

zo

Ket.

2

20 2

10

10

2

2

-

-

-

.

Padang Cermin 1. Tanjung Agung 2. Sukajaya 3. llurun 4. Hanura Sidodadi 6. Gebang 7. Padang Cermin 8. Hanau Brak 9. Harapan Jaya 10. Gunu~--V. Kedondoog 1. Sinar harapan 2. Babakan Loa 3. Tempel rejo 4. Pesawaran VI. Way Lima 1. MarQOdadi 2. Sukamandi 3. Tanjung agung 4. Padang Manis S. Baniar Negeri VII. Gedong Tataan 1. Sukodadi 2. Bogorejo IV.

212 10 610

212 10 618

IS

s.

15

so

so

155 688 10 10 20

155 688 10 10 20

-

10 10 10

10 10 10

-

-

3. Sukaraja

4. KebaguS
.

.

.

.

.

. .

. .

128

128

359

35')

lO 8

20

s

s

8 3

3 2

2. 2.380

-

2.380

78

Inventarisasi

penduduk

yang

dilakukar.

Tahun

2004

terhadap penduduk/masyarakat yang berada di dalam kawasen

hutan

tercatat sebanyak 2.380 KK. Penyebaran

pada

masyarakat penggarap dan

bermukim (gubuk) yang ada di dalam kawasan hutan tersebar secara tidak merata tetapi tersebar secara sporadis. (Dinas Kehutanan, 2006). Berdasarkan pendatang

asal-usul

perambah

sebagian

dari pulau Jawa dan Surnatera Selatan.

besar merupakan Sebanyak 29,92 %

berasal dari suku jawa l>Gik merupakan pendatang langsung (transmigrasi) sedar.gkan 51,64 %> merupakan

maupun anak keturunan transrnigran, peladang

dari suku sunda dan sisanya berasal

dari campuran suku

Lampung dan suku-suku lainnya. 2. Kondisi Ekonomi Secara umum masyarakat pertanian

masyarakat

di

sekitar

agraris yang menggantungkan baik sebagai

petani

atau

buruh

Tahura WAR

hidupnya

kepada

tani Mata

adalah bidang

pencaharian

masyarakat sekitar kawasan hutan Tahura bergerak pada bidang : bidang pertanian

dan perkebunan (sebagai pemilik tanah sawah/tegal/ladang,

penyewa/penggarap dan buruh tani}, petemakan, industri rurnah tangga, perdagangan dan jasa. 3. Aksesibilitas Aksesibilitas men.rju Tahura WAR dikategorikan dapat ditempuh dari berbagai penjuru.

beik, karena

Hal tersebut mengingat bahwa

kawasen Talu.ra WAR dikelilingi oleh jalan dengan kontruksi sebagian besar hotmo; kecuali jalan antara Kedondong dan Padang Cermin yang

79

masih dengan kontruksi aspal biasa. Jalan negara dan jalan provinsi yang menghubungkan

Bandar Lampung - Gedong Tataan - Kedondong -

Paadng Cermin - Bandar Lampung merupakan jalan yang sebagian besar menghubungkan

desa-dcsa

yang

bcrbatasan

dengan

Tahura

WAR.

Beberapa desa terletak di antara jalan tersebut dan kawasan hutan sepertl mlsalnya Desa Sukadadi, Banjarejo, Sukarnaju dan lain-lain dihubungkan dengan jalan batu dan jatan asoal,

Pada umumnya di setiap desa sesttar

Tahura WAR terdapat jalan aspal, minimal

jalan batu/tanah

menuju

kawasan Tahura WAR. Terbukanya aksesibilitas menuju kawasan tahura WAR di satu sisi sangat menguntungkan,

karena dengan sarana-prasarana perhubungan

yang balk, sebaqal salah satu obyek wisata, Tahura WAR sangat potenslal untuk dikembangkan.

Namun di sisi lain, dengan terbukanva akses

menuju Tahura WAR dapat membuka peluang bagi oknum masyarakat untuk melakukan

perambahan/11/ega/ Logging.

Dengan demikian

akan

menambah kerusakan Tahura WAR.

C. Gambaran Umum Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Gerhan)

Gerakan Nasional Rehabilitasi Hulan dan Lahan atau populer dengan sebutan Gerhan adalah suatu kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) yang terkodinasi dengan mendayagunakan

segenap kemampuan

pemenntah dan masvarakat datam merehabilitasi hutan dan lahan pada wilayah daerah aliran sungai (DAS) prioritas,

80

Gerhan

dirancang

dan dikemas

sedemikian

rupa sehingga

merupakan kegiatan yang rasional, dan dapat dilaksanakan.

Gerhan juga

merupakan kegiatan pionir sehingga diharapkan dapat dijadikan pijakan pelaksanaan kegiatan RHL berikutnya.

Karena posisinya yang strategis

rnaka Gerhan didudukkan sebagai program nasional yang bersifat terpadu, menyeluruh dan terkoordinasi. Dalam

implementasinya,

Gerhan

bertujuan

mewujudkan

perbaikan lingkungan dalam upaya reboisasi dan rehabilitasi lahan untuk menanggulangi

bencana banjir, tanah longsor, kekeringan secara terpadu,

transparan dan partisipatif semua semua pihak baik dari pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, pengusaha, LSM, kelompok tani, maupun unsur-unsur rnasyarakat lainnva. Gerhan dilaksanakan

di dalam kawasan hutan dan di luar

kawasan. Pelaksanaan di dalam kawasan hutan meliputi kegiatan reboisasi di hutan produksi, hutan lindung dan hutan konservasi. Di luar kawasan meliputi pernbuatan hutan rakyat, hutan kota, penanaman terus jalan, rehabilitasi hutan mangrove dan hutan pantai, dan pembuatan bangunan konservasi tanah dan air. Presiden RI telah mencanangkan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN RHL/Gerhan), pada tanggal 21 Januari 2004 di desa Karang Duwet, Kee. Paliyan, Kabupaten Gunung Kidul, Prop. Daerah Istimewa Yogyakarta.

81

1. Latar Belakang Program Gerhan Datam kurung waktu tiga dasawarsa terakhir ini, sumbangan pembangunan

sektor kehutanan terhadap pembangunan

nasional terasa

sangat signifikan baik dalam hal pening'
masa

penerepan

paradigma

lalu yang masih

cenderung

pembangunan

sektor

dan didominasi

oteh

pertimbangan dan kepentingan ekonol"li serta kurang memperhatikan kaidah-kaidah

pengelolaan hutan secara lestari dan telah menimbulkan

sebagai dampak nagatif yang akhimya kondisi tersebut selalu dikaitkan dengan angka kerusakan tu.tan sanga: tinggi (59,17 juta ha) dan lahan

(41,47 juta ha), dengan terjadinya kerusakan lingkungan secara luas. Memasuki tahun 2000 laju pembangunan

sektor kehutanan

semakin terusik dengan makin maraknya praktek pembalakan liar (illegal

Jogging), te.jadinya

kebakaran

hutan

dalam

skala

yang

luas

dan

perambahan kawasan hutan. Menyikapi ha! ini, Departemen Kehutanan (sebelum tahun 2003) tclah mcoetapkan suatu kcbijakan prioritas yang meliputi

: (1)

perdagangan

Pernberantasan

pencurian kayu di hutan negara dan

kayu illegal; (2) Revitalisasi sektor kehutanan, khususnya

industri kehutanan; (3) Rehabilitasi dan konservasi surnberdaya hutan; (4) Pemberdayaan

ekonomi masyarakat di dalam dan di sekitar kewasan

hutan; (5) Pemantapan kawasan hu:an.

82

Sejalan

dengan

kebijakan

prioritas

Departernen

Kehutanan

tentang rehabilitasl dan konservasi somber daya hutan dan bercermin dan berbagai

pengalaman

masa lalu tentang;

(a) pelaksanaan

berbagai

kegiatan RHL dengan tingkat keberhasllannya seperti direhaslakan masih belum mernuaskan melibatkan

; (b) siratnya masih sangat sektoral dan ; (c} belum

segenap komponen masyarakat,

maka mulai

tahun

2003

kegiatan RHL dikernas dalam suaru kegiatan yang sifatnya lebih sistematis dan skalanya lebih besar daik dalam hal luasan maupun keberagamaan plhak pelaksananya,

sejak saat itu diperkenalkan yang namana program

Gerhan. Untuk mewujudkan koordinator

Gerhan, pemerintah

(kesejahteraan

rakyat,

perekonomian

keamanan) pada masa pemerlntahan tiga

menko

yaitu

Kep.18/M.EKON/03/2003

No.

melalui

megawati

dan

tiga menteri politik

dan

telah menerbttkan

SKB

09/KEP/MENKO/KESRA/III/2003

; dan KEP.08/MENKO/POLKAM/IIl/2003

31 maret 2003 tentang tlm koordlnasl perbalkan

llngkungan

tanggal melalu!

rehabilitasi dan reboisasi nasional. Tindak lanjut dari SKB tlga MENKO tarsehut maka c1iselenggarakan

ternu nasional yang menghasilkan "tekad

malino 2003.'' Pertemuan tersebut melibatkan banyak pihak seperti Menko Kesejahteraan Rakyat, Menteri

Kehutanan,

Menter!

Lingkungan Hidup,

Mcntcri Kimpraswil, Menteri dalam Negeri, l\nggota DPR, Gubernur/wakil Gubernur, Aslsten Territorial Kodam, den scluruh pcscrta Tcmu Nasional yang berjumlah 350 orang. Tekad Malino 2003 menginspirasikan

111a11gamanalkan

sekaligus

tiga kesepakatan "tekad luhur" vaitu (a) melakukan

83

pencegahan kerusakan lingkungan, (b) melakukan perbaikan lingkungan melalui reboisasi dan rehabilitasi lahan, dan (c) rnensukseskan Gerhan. Dukungan nyata juga secara langsung diberikan oleh Presiden Reoublik Indonesia yang diwujudkan

dalam bentuk pencanangan

Gcrhan

secara simbolik pada bulan januari 2004 di Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Dasar Hukum Gerlian Program Gerhan sebagal bagian dari kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) memiliki dasar hukum sebagal berikut; 1. UU No.23 Tahun 1997 tenteng Pengelolaan Lingkungan Hidup. 2. UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerall.

3. UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. 4. KeppresNo.3 Tahun 2001 tenteng BAKORNAS PBP.

S. Keputusan Bersama Menko Kesra, Menko Ekuin dan Menko Polkam No.09/Kep/Menko/Kesra/lll/2003, MENKO/POLKAM/Iil/2003

No.16/M.Ekon/03/2003,

tentang Pembentukan

KEP.08/

lim Koordlnesi

Pcrbolkan Lingkungan Mclalui Rchabilisasi dan Rcbois\lsi Nasional.

Pelaksanaan

Gerhan

lebih

lanjut

diatur

oleh

SK

rnenteri

Kehulant1n den Peruturen Mcnleri Kcli\.lL
2003 :

84

a. Surat Keputusan Menteri Kehutaran No. 340/KPTSV/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Gerhan Tahun 2003. b. Surat Keputusan Menteri Kehutanan No 429/KPTS-V/2003 tentang Pertunjuk Pelaksanaan Pendamping Kelompok Tani c. Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 37/ Menhut-V/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penila1an Tanar-an dan Bangunan Konservasi Tanah serta Petunjuk Pela<Sanan Pelaporan GNRHL. 2) Pedoman / Juklak GN-RHL/Gerhan 2004 Bercermin berbagai kekuranga1 dan ketlmpangan

baik dalam

proses maupun hasll pelaksanaan Gerhan pada tahun 2003, maka easer penyelenggaraan Gerhan tahun 200<1, yaitu: a. Peraturan Menteri Kehutanan

No. P.02/Menhut-V/2004 tentang

penyelenggaraan Gerhan tahun 2004. b. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.03/Menhut-V/2004

tentang

Petunjuk Pelaksanaan Gerhan tahun 2004. c. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 271/Menut-V/2004 tentang Metode

Pemiliha1

Penyedia

B1bit.

Penyedia

Jasa

Konsultasi

Penilaian Knerja Pelaksanaan Kegiatan Gerhan. 3) Pedoman I Juklak Gl\l-RHL/Geman 2005 Pada tahun

2005 penyempvmaan

diianjutkan denqen dtterbitkannya

kebijakan

Gerhan

terus

empat kebijakan yang berkaiten

dengan Gerhan, yaitu: a.

Peraturan

Menteri kehutanan

No. P.32 Tahun 2005 tentang

penyclenggaraan dan Sasaran Kegiatan Gerhan Tahun 2005.

85

b. Peratucan Menteri Kehutanan No.33 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan.

c.

Peraturan Menteri Kehutanan No.34 Tahun 2005 tentang Standar Harga Bibit Gerhan Tahun 2005.

d. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.383/Menhut·V/2005 15 November

2005 tentang

Pembina

Penyelenggaraan

tanggal Gerhan

Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Gerhan). 4) Pedoman / Juklak GN-RHL/Gerhan 2006 :

a. Peraluran Menteri Kchutanan penyelenggaraan

No. P.81/Menhut·V/2006

rlan Sasaran Keglat.an GN·RHL/GERHAN

tcntang Tahun

2006 b. Peraturan Menterl Kehutanan No. P.82/Menhut-V/2006 Perubahan

Kedua

atas Peraturan

Menterl

Kehutanan

tentang Nomor

P.33/Menllul·V/2005 lenLa11g Pedoman dan pelunjuk Pelaksi:trlddn Kegiat.an Gerakan Nasional Rehabilitasi

Hutan dan Lahan Tahun

2005

c.

Peraturan Perubahan

Menterl kehutanan

No. P.83/Menhut·V/2008

Ketiga atas Peraturan Menteri

P.34/Menhut·V/2005

Kehutanan

tentang Nomor

tentang Standar Harga Bibit GN·RHL/GERHAN

Tahun 2005 5) Pedoman f Juklak GN-RHL/Gerhan 2007 adalah : 1. Peraturan Menteri

Kehutanan

Nomor

:

P. 21/Menhut-V /2007

Tanggal 20 Ju11 2007 tentang Penvelenggraa1 Geraki:ln Nasional Rehabilltasl Hulan dan Lanen 2007

2. f'craturan Menteri Kenutanan Nomor : P. 22/Menhut-V/2007 -anggal 20 )uni 2007 tentang Pedorr.an Teknis Gerakan Nasional RP.habilitasi Hutan dan Lahan 2007

86

3. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.50; P51/Menhut-Jli2007 dan P.Sl/Menhut-Il/2008 Perubahan

atas

ta'1ggal

Peraturan

5 September 2008 tentang

Menteri

Kehutanan

Nomor

P .21/Mcnhut-V /2007. Peningkatan SKB 3 Menko menjadi Peraturan Presiden, yaitu dengan

keluamya

Reh.ibil1Lasi

Hulen

Peraturan Presiden RI l\o. dd11

89 tcntang Gcrakan

Lehan Langgal 3 September 2007. Adanya

penguatan dasar hukum lni diharapk.an mampu menggerakkan seluruh sektor dan pemerintah daerah beserta masyarakatnya dengan lebih baik sehingga dapat mewujudkan kinerja Gerhan yang meningkat.

3. Perancanaan Gerhan a) Hirarki perencanaan Perencanaan Gerhan sesuai dengan kaidah teknis perencanaan RHL yang mengangkut siStem hirarki yang telah ditetapkan dalam kcputusan Mcntcri Kchutanan Nomor 20/Menhut-V/2000 tent:ang Pola Umum Rehabilitasi llutan dan Lahan (RHL), diikuti Rencana Teknis RHL lima tahun dan dilaksanakan melalui Rencana Teknik Tahunan (RTT). Selanjutnya Rancangan K1!9latan adaaln rencana definitif lapangan Rencana RHL Lima Tahun pada pokoknva mernuat sasaran iokasr

kegiatan,

manajerial,

renca'ia.

sasaran

areal

RHL,

teknis dan rrekanisme

pertimbanqan

perencanaan

teknis

dan

dan s;>esifikasi

87

RTI pada pokoknya memuat sacara detail letak kegiatan RI-IL menurut adrninistrasi pernerintah kabuDaten/kota, DAS/Sub DAS, luas lahan

kritis,

lokasi

penyelenggaraannya, perlakuan,

sarana

oan Janis

volume kegiatan,

prasarana,

kegratan kondisi

po·a

fisik lapangan, pola

canaman

jenis

menurut

dan

jumlah

bibit

perkegiatan perhektar. Dengan mengacu pada Rencana RHL Lima tahun dan ecuen lainnya yang relevan, Dinas yang mengurus Kehutanan Kebupaten/ kota dengan memperhatikan

seperti PU, kelautan dan perikanan, menyusun bersama

RTI.

RTI

hasil

dari dinas-dinas

terkait

pertanian, dan lain-lain

da!am

pertimbangan

pemantapan

Kepala BPDAS dan Kepala

akhirnya diusull
Kepala

tersebut

ditandatangani

Dinas/Instansi

penyusun dan

Direktur Jenderal RLPS sebagai bahan

proses penyusunan Rencana Nasional Gerhan. b) Mekanisme dan Teknik Perencanaan Pada

prinsionya

penyusuna

rencana

Gerhan

dilaksanakan

secara terpadu dari atas dan dari bawah dengan mempertimbangkan masing-masing kcwenangan pemerintah pusat dan daerah berasaskan prioritas, mentaet dan akurasi lokasi saseran. Mckanisme dan teknik perencanaan di tingkat pemerintah pusat dilaksanakan pada

kondisi

Direncanakan Selair

kerusakan

huten dan

lahan

pada

berdasorkon DAS prioritas.

Gerhan lima tahun (2003-2007} seluas tiga juta ha.

itu datam hal rencana lokasi den luas sasaran Gerhan disusun

BB

dari

hasil

skoring

berdasarkan

kriteria

fisik

dan

pertimbangan

manajemen daerah. Tahap akhir dari proses perencanaan Gerhan adalah dilakukan paduserasi dengan

alokasi Gerhan yaitu alokasi indikatif pemerintah

pusat

RTI yang diusulkan daerah rnelalui BPDAS. Pembahasan

pemadu-scrasian ini dilaksanakan dalam suatu Rapat Konsultasi Teknis Pereneanaan

Gerhan baik regional maupun nasional.

Hasil Rapat

Konsultasi teknis ini akan menjadi bahan usulan Gerhan di tingkat Pemerintah Pusat kepada DPR untuk mendapatkan kornitmen politik dan persetujuan anggaran.

I

Rencana 5 TH RHL

•

I

RITRHLNas

I

f

I

___..

-

f

Rencana RHL 5 TH DAS

Rapat regional konsultasi Dae rah

! ........

Saluan Kerja

-

T Usulan RTT Oaerah

I

Sasaran lndikatif RHL \.Nasional (Hutan Rusak ' dan Lahan) Kritis )

Rapat regional konsultasi Dae rah

I-

Sasaran lndikatif RHL Nasional (Hutan Rusak dan Lahan) Krilis

I

-

11

~

I (.'

Sa.saran RHL OAS/KAB/KOTA Hutan Rusak dan Lahan Kritis

Gambar 4.5. Bagan Alur Perencanaan Gerhan

I

'

,/

89

4. Pola Pelak.sanaan

1) Pola subsidl/biaya penuh Pola RHL dengan subsidi penuh dllaksanakan di kawasan hutan negara (HK,

HL dan HP) sebagal

sepenuhnya

oleh

penanaman,

Pemerintah

kewajiban

meliputi

negara. Yang dibiayai

keglatan

pengadaan

bibit,

pemeliharaan dan pcmbuatan bangunan konservasi tanah

yang pelaksanaannya mellbatkan masyarakat di sekitar/di dalam hutan. 2) Pola Insentif Pola gerakan RHL dengan insentif dilaksanakan secara masal oleh masyarakat

luas di luar kawasan

tanggungjawab

pengelolaan

hutan negara sebagai manifestasi

lahannya

secara

partisipatif.

Insentif

pemerintah berupa penyedlaan bibit berkualitas. Jenis Kegiatan dalam Pola RHL dengan insentif : Hutan Rakyat, Penghijauan

Lingkungan,

Hutan

Kota,Turus Jalan, Rchabilitasi Hutan Mangrove luar kawasan hutan. 3) Pola Model RHL Pola ini dilaksanakan sebagai uji lapangan untuk memperoleh kesesuaian teknologi dan pengelolaan hutan dan lahan dengan kondisi setempat sesuai dengan tujuannya, yang sekaligus sebagai percontohan pembangunan

dan pemberdayaan

masyarakat disekitar hutan dengan

pembiayaan sepenuhnya oleh Pemertntah. 5. Kelembagaan Program Gerhan

Melalui surat Keputusan bersama tiga Menko tanggal 31 Maret 2003 telah dibentuk kelembagaan Gerhan di tingkat pernerintshan pusat yang berupa nm Koordinasi

Perbaikan kelembagaan Gerhan di tingka~

90

pemerintah

pusat yang berupa Tim koordinasi Perbaikan Lingkungan

Melalul Rehabllftasl dan Rebolsasl Nasional (TKPLRRN) yang rnerupakan sebuah tim interdepartemen.

Kedudukan

Menteri

Kehutanan

dalam

TKPLRRN adalah sebagai Ketua Kelompok Kerja Sektor Penanaman Hutan dan Rehabilltasi

sekaligus

tugas dan tanggungjawab Pembina

teknis

penanggungjawab Program Gerhan dcngan menyiapkan perencanaan

dalam penanaman

dan pembibitan,

dan pemeliharaan

serta sebagal

koordlnator dalam pelaksanaan Gerhan. DI diwujudkan

daerah

untuk

dalam

bentuk

tingkat lim

provinsl, Pengendali/

kelembagaan lim

Gerhan

Koordinasl

Pengendallan Gerhan provinsi dengan pcnanggungjawilb

Gubernur.

dan Di

tingkut kabupaten kota kelembagaan Gerhan dlwujudkan dalam bentuk lim Pembina/ lirn Koordinasi dan Pengentlalian Kobupaten/ kota. DI tlngkat lapangan, pembaglan peran para plhak secara tepat dan propostonel sesuai dengan sifat dan jenis keglatan Gerhan dilakukan dengan lentur dan fleksibel. Untuk menlngkatkan kemampuan petani dilakukan

pelatihan

keberhasilan pelatihan acuen

bcrupo

petani kader Gerhan.

bagi pendamping

modul-modul

kelompok. Kemudian mulai

bersifat

kelompok

Untuk mendukung

dan petani tersebut diberikan teknis

penguatan

kelembagaan

tahun 2007. dalarn renqka pendampingan

teknis dan kelembagaan bagi Kelompok Tani, dibentuk Petugas Lapangan Gerhan (PLG) disetiap Kabupaten/Kota yang diternpatkan dilapangan.

91

Peran serta/pertisipasi Masyarakat dalam gerhan :

1. Masyaraka~ sekitar/di ca am Kawascn

Hutan

Negara. Masyarakat

sekitar/di dalam kawasan hutan negara berperan sebagai tenaga kerja dalam

pembuatan

mangrove{hutan

tanarnan

reboisasi

dan

rehabilitasi

hutan

pantal,

2. Kelompok Tani/masyarakat di luar Kawasan Hutan Negara. a. Kelompok tani di luar kawasan hutan berperan sebagai subyek pelakscna dalam pembuatan tanaman konservasi tanah, rehabilitasi

hutan rakyat, bangunan

hutan mangrove/tanaman oantai di

lahan milik,lgarapan. b.

Khusus untuk kegiatan turus jalan dan hutan kota, rnesvarekat sekitar

lokasi kegiatan

pembuatan

tanaman.

berperan Sedangkan

sebagai tenaga kerja dalam pada kegiatan

penghijauan

lingkungan, masyarakat penerima bibit berperan sebagai pelaksana pembuatan tanaman. Gambaran pelaksanaan

proses

dan

mckanisme

kegiatar. Gerhan di daerah dapat dilihat

pcngorganisasian pada bagan alur

mekanisme dan proses implementasi Gerhan di daerah sebagai berikut :

92

lo---·-·---······-·--

i-------.

__ .......- ...... :

....__ I

ePOAS

( iPA) '---r-r----'

...

BKSOA{SfN (K9A)

~i

... '•

•

•

-........,...... C&tUIN'Wltflt J\AAS <:DfWr

°"·~

(tLC)

..............

ca:-~-~

_.,_ . ...........

............ ....(l.iwt•) ...... ~

(~·

--

~11mh('<.

~'rt()lllQl'I

n,p l~CnlCQ

Kthumnon.21lU7

Gambar 4.6. Bagan Alur Pengorganisasian Pelaksanaan Gerhan di Dacrah

6. Penilaian dan Evaluasl Keberhasllan Gerhan Dalam Gerhan, kegia~an penilaian dllakukan terhadap kegiatan pengadaan bibit dan kegiatan penilalan kinerja pelaksanaan Gerhan. Penilaian Tanaman Gerhan dengan cara : 1. Penilaian tanaman dilaksanakan dcn9<:1n Sampling pada setiap petek

ukur tanaman. 2. Hal-hal yang dinilai yaitu : jumlah tanaman,kesehatan tenarnan, tinggi tanaman dan persentese tumbuh. 3. Persentase tumbuh tanaman dlsetiap lokasi merupakan reta-rate dari persentase tumbuh setlap petak 4. Perulaian

ini

adalah alat

untuk

pemeliharaan tahun berikutnya :

menentukan

pembevaran

dan

93

a. 2003-2006 persentase tumbuh tanaman disyaratkan minimal 55 %.

b. Mulai tahun 2007 ditetapkan : - Oalam kawasan, tahun pertama minimal 70 %, tahun kedua minimal 90 % dan - Luar Kawasan, tahun pertama minimal

60 %, tahun kedua

minimal 80 %

Penilaian kinerja pelaksanaan Gerhan pada prinsipnya dilakukan olch Dinas

di provinsi yang menangani bidang kehutanan terhadap kinerja

pelaksanaan

Gerhan

disetiap

kabupatenjkota

(Satker)

yang

dalam

pelaksanaannya dilaksanakan oleh lembaga penilai independen (LPI) baik perusahaan konsultan

atau pun

koperasi.

7. Pelaksanaan Gerha.n di Provinsi Lampung Program GERHAN yang telah dilaksanakan

di wilayah BPDAS Way

Seputih Way Sekampung Provinsi Lampung, selama kurun waxtu lahun 2003-

2007

telah

dilakukan

kegiatan

penanaman

seluas

100.780

ha. Jika

dibandmqkan dengan luasan lahan knns di dalam dan di luar kawasan di wilayah BPDAS Way Seputih Way Sekampung sampai dengan tahun 2007 sebesar 1.108.341,49 ha, maka capaian penanaman melalui GERHAN tahun

2003-20057 yang sebesar 100.780 ha tersebut bani sampai pada angka 9 %. Berikut data rekapitulasi luas areal penanaman Gertian Tahun 2003-2007 per jenis kegiatan di Provinsi lampung.

94

Tabel "l.S. Data Rekapitulasi Realisasi Luas Areal Penanaman Gerhan Tahun 2003-2007 per Jenis Kegiatan di Provinsi Lampung

No Jenis KPOiatan

1 2 3 4

5 6

Reboisasi Hutan Rakvat Hutan Kota Mana rove Turus Jalan Penghiiauan

I

Li.las (ha)

Tahun IC-iatan -· '" 2004 2005 2006

2003

7E.301 22.625 324 1.230

300

I

23.701 7.500

. .

10.150 6.700 50

-

.

.I

100.780 31.201 16.900 TOTAL Sumber : BP DAS Way Seputih Sekampung, 2008

14.050 6.525

2.380 700

50-L . 830 .

24 100

. 21.455

-

100 3.304

2007 26.020 1.200 200 300 200 . 27.920

Tabel 4.6. Realisasi Kegiatan Gerhan di Tahura Wan Abdul Rahman 2003-2007

Tahun 2003 2004 2005 2006 2007 Jumlah Sumber :

o.

Kegiatan Penanaman Rata-lc!til (Ha) Tumbuh (%) Realisasi Rencana 1.388 1.388 65,00 1.700 66,20 l.000 1.000 60,20 1.000 61,18 200 200 2.000 2.000 5.588 5.588 i ,, BP DAS Way Seputih Sekarnpung, 2008

Bangunan konservasi (Unit) Realisasl Rencana

-

-

4

4

--

4

-

4

Pelaksana Program Gerhan di Tahura Wan Abdul Rachman

Program rehabl'ltasl hutan dan lahan yang dilaksanakan rnelalut Gerhan dilaksanakan mulai tingkat pusat yakni Departemen Kehutanan, provinsi dan kabupaten/kota yang mergurusi bidang kehutanan. Untuk kawasan hutan konservasi Tahura War Abdul Rachman pelaksena Gerhan adatah Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. Pada tahap penyusunan Rencana Teknik Tahunan (RTT) Gerhan disusun oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Kehutanan. Sub hagian ini berada di bawan Sekretariat

95

Dinas

Kehutanan.

Kemudian

bidang yang

banyak

terlibat

dalam

pelaksooacn Gerh
Hutan

(bidang RRH). Sebagalmana disebutkan da!arn tupoksi Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Pasal 538, bahwa fungsi Dinas Kehutanan diantaranya :

a. Penyelenggaraan penunjukan dan pengamanan batas hutan produksi dan hutan lindung serta taman hutan raya ska.a provinsi; b, Penyelengqaraan dan pengawasan asas rehabilitasi, reklarnasl, sistem silvikultur, budidaya dan pengolahan; c. Penyelenggaraan pengelolaan taman hutan raya, hutan produKsi dan hutan lindung skala provinsi; d. Perlindungan dan pcngaMarmn pede kawasan hutan skala provinsi;

e.

Penyusunan

pedoman

dan

penyelenggaraan

lnventarisasi

dan

pemetaan hutan, tata batas, rekonstruksi dan penataan batas kawasan hutan produksl dan hutan lindung;

t.

Penyelenggaraan dan penyediaan oukungan pengelolaan taman hutan raya, pengurusan erosl, sedimentasi, produkstivitas lahan pada Daerah Allran Sungai serta rehabilitasi dan reklamasi hutan produksi den hutan llndung. Susunan organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, terdiri : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

8.

Kepala Dinas; Sekretariat; Bidang Rehabilitasi dan Reklamasi Hulan; Bidang Pengusahaan Hutan; Bidang Perlindun~an dan Penyuluhan Hutan; Bidang Inventarisasi dan Tata Guna Hutan; Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) den Kclompok Jabatan Fungsio1al.

96

Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Lampung (Berdasarkan PP 41 tahun 2007 disesuaikan oenqan PP 38 tahun 2007)

I

I

Kepa1a

I

Sekre1ans

I

I

1 Sub R~o Umum dan kepogawaian 2. Sub Bog Keuongon 3. Sub nag perezcanacn

I

I

Bida1\g Rehabilllasl dan ReRl011asl Hutan

OhJsu1y P1;:1n9us<1haan l"!ulan

I

r-

I I I I

I

1. Seksl Rehabilltasl dan Rekloma•I 2. Seksl Perhulanon Masyara
1. Seksl Pemanfatan Hasil Hulan den Jase Lingkungan. ? ~P.k•I P~nAtll· usahaan Has11 Hulan 3. Sokal Ptmblnoon Pcngolahan HHll

'

Bldang PofllncJungan don Penyuluhan 11ctan

Bldong lnvemarisasl d•n Tataguna Huton

I

I

1, Seksl Pe1gamaran hutan 2. Seksl Ponongguleogan Gangguan Hulan 3. Sckol Ponyuluh kehuu1nnn

I

I I I I

I

1. Soksl lnvenlarissa Si sumberdaya Hutan 2. Sek•I Pemclaan Hulan 3. Sok•I Ponologuno an Hu1an

I

I I

------'

Kclompok Jabatan i-ur1~s1ona1

f<eterangan ;

UPl'D Taliu1a wan Abdul Rachman

I,_ I

Garis Pertan!19ungjawaban

-

UPTO lnvenla1lsas dan Pemotaan HuU11

Garis Koordlnasl

Gambar 4.7. Struktur Organlsasl Dlnas Kehutanan Provlnsi Lampung

Sub

Bagian

Perencanaan

mempunyal

tugas melaksanakan

pcnyusunan rencana, monitoring dan evaluasi pembangunan kehutanan. Sub bagian ini dipirnpin

oleh

Kepala

Sub Bagian

Perencanaan

yang

mempunval

tugas

bertanggungjawab kepada Sekretarls Dlnas Kehutanan. Bidang men'{elenggara
Rehabilltasi

dan Reklamasi

kegiatan rehabilitasi,

Clan lenan, perhutanan

Hutan

konservasi dan reklamasi hutan

masyarakat serta perbenihan

Bidang Rehabilitasi dan Reklamasl

dan pembibitan.

Hutan dipimpin oleh seorang Kepala

97

Bidang yang berada dan bert.anggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Rehabilitasi

dan Reklarnasi Hutan terdiri dari 3 seksi yaitu : Seksi

Rehabilitasi Reklamsi dan Konservasi Tanah, Scksi Pcrhutnnan Masyarakat dan Seksi Perbenihan dan Pernbibitan.

E. Pengelolaan Tahura Wan Abdul Rachman

1. Organisasi Tarnan Hutan Raya Wan Abdul Rachman dikelola secara khusus oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Tahurn Wan Abdul Rachrnan yanq secara organlsasl

Provins! Lampung.

berada di bawah kendall Dinas Kehutanan

Berlkut inl adalah

kronologis

penunjukkan dan

penetapan Kawasan Tahura WAR serta organisasi pengelolanya : a.

kewascn hut:ln Tahura WAR Reg. 19 peda awalnya ditetapkan sebagai Hutan Lindung.

Dalarn Besluit Resident l.ampunq nornor

307 Tahun 1941 dlsebut sebagal hutan tutupan

atau hutan

larangan yang mempunyai fungsi sebagai areal perlindungan dan tata air. b. Pada Tahun 1993 melalui 408/Kpts-II/1993

tentang

Keputusan Menteri Kehutanan Nornor Pcrubahan

Fungsi

Hutan

Lindung

Gunung Bctung Rcg.19 menjad kawasan hutan Tarnan Hutan Raya denga1

name Wan Abdul Rachman,

fungsinya

sebagai

areal

perl indungan penyangga kehidupan dan pengaturan tata air. c. Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan

Hutan dan Pelestarian

Alern Nomor 129 Tahun 1996 tentang pola pengelolaan

kawasan

98

suaka alam, kawasan pelestaran alarn, Tarnan buru, dan Hutan lindung. d. Pada Tahun 1997 pada kawasan Tahura WAR telah dilakukan proses penataan dan pengukuhan

batas kawasan

hutan oleh

Panitia Tata Batas Hutan Kabupatcn Lampung Selatan yaitu dengan luas 22.249,31 hektar. e. Kawasan hutan

inl

ditunjuk

sebagai

kawasan

hutan

dengan

Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan dengan SK nomor 256/Kpts-Tl/2000 tanggal 23 Agustus 2000.

f. Keputusan Menteri Kehutanan Nornor 107 Tahun 2003 tcntang Penyelenggaraan

Tugas Pembantuan Pengelolaan

Tahura

WAR

kepada Gubernur/Bupati. g. Unit Pengelola Tahura WAR merupakan bagian struktural dari Dinas Kehutanan Provinsi Lampung vaitu berupa Unit Petaksana Teknis Dinas

(UPTD)

Keputusan

Tahura WAR yang

Gubernur

Lampung

No.

ditetapkan 3 Tahun

melalui

Surat

2001 tcntang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana

Teknis

Dinas (UPTD) pada olnas Provinsi.

Pemhangunan

Tahura WAR bertujuan untuk koleksi tumbuhan

tlan satwa yang alarm atau buatan,

jenis asll dan bukan asli yang

dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, Nomor 5 tahun 1990).

budaya, parlwlsata dan rekreasi (Undang-undang

99

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal

Perlindungan

Hulan dan Petestzrian Alam (PHPA) No. 129/Kpts/Di-VI/ 1996, Tahura bermanfaat dan berfungsi sebaga1 sebagai benkut :

a.

Sebagai kawasan yang dapat dimanfaatkan potensi alamnya untuk koleksi tumbuhan dan/atau satwa baik yang alami atau buatan, jenis asli atau bukan asli dan wisata clam.

b. Sebagai kawasan penindJngan sistem penyangga kehidupan

c.

Sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan

satwa.

serta keunikan alam.

Adapun Fungsi dari UP'TO Tahura WAR, antara lain: 1. Perencanaan dan pelaksanaan pengembangan pengelolaan Tahura.

2. Pcngaturan den pcnyiapan sarana dan prasarana pengelolaan Tahura. 3. Pengaturan dan penertiban perijinan pemanfaatan dan pengusahaan di kawasan Tahura.

Untuk mencapai tujuan, rnanfaat can fungsi Tahura tersebut rnaka UPTD Tahura WAR menetapkan Visi Pembangunannya

adalah

:

'Tahura WAR sebagai Taman Kebanggaan Provinsi Lampung yang dapat

dimanfaatkan secara optimal dan lestari".

Dalam rangka rrencapai visf

tersebut, maka harus ditempuh melalui misi seoaqai bcrikut: a. Memantapkan kcberadaan kawac;;in hutan b. Memantapkar kckmbaqaan. c.

Mewujudka11 kooservesi den reha':>ilitasi.

d. Meningkatkan perlindungan dan pengamanan hutan. e. Meningkatkan peran serta rrasyarakat. f. Meningkatkan koordinasi.

100

Oinas Kehutanan Provinsi Lampung melalui UPTD Tahura WAR dalam rangka penyelenggaraan tugas pengelolaan dan pengawasan telah membentuk satuan-satuan wiiayah kerja (setingkat rayon) yang langsung bertugas d1 lapangan. Hingga saat ini Tahura WAR dibagi ke dalam 6 Satuan wilayah kerja yang masing-masing dlpimpin

oleh Koordinator

Wilayah, yaitu: a. Satuan Wilayah Kerja (UWK) Youth Camp Centre b. Satuan Wilayah Kerja (UWK) Padang Cermin 1

c.

Satuan W1layah Kerja (UWK) Padang Cermin

2

d. Satuan Wtlayah Kerja (UWK) Wilayah Bandar L.ampung

e.

Satuan W1layah Kerja (UWK) Gedong Tataan dan

f. Satuan Wilayah Kerja (UWK) Kedondong dan Way Uma.

Struktur Organisasi UPTOTahura Wan Abdul Rach man (SK Gubernur Lampung No.14/2008 tanggal 13 Mei 2008) Kepala UJ7TO TahUr

Ir. Wrf090 Supnyanto Keoala Polhut TahurMirza Ahmad SH

Ka Sub Baglan TIJ Sumardl Suri, BBA

Seksi Pemanfa3tan & Eva uasi Tubagus M Rifki, SP.MS•

I Wilayah Ket)d

I

Seksi Perencanaan Teknik R:i.~ald HP Panjatan, !iHut

I

I

Wtlayah Kcl]a II

w11dyah

Kerja m

I

Wdayah

Kerja r1

~'

WJayah Kery.i I/

I Wilayah Ke1ja 'II

' Gamber 4.8. Struktur O·ganisasi UPTD Tahura Wan Abdul Rachn·an

101

2. Sumberdaya Manusia

Pada seat ini personil Tahura WAR adalah sebanyak 46 orang (Struktural, Non Struktural dan Palisi Kehulanan).

Jumlah sumberdaya

manusia yang ada tersebut belum mencukupi untuk mengelola wilayah teritorial yang cukup luas yakni 22.249,31

hektar. Untuk pengelolaan

Tahura WAR kedepan diperlukan tenaga-tenaga berlatar belakang kehutanan.

muda profesional yang

Berikut ini qornbaran pegawai UPTD Tahura

WAR menurut golongan dan pendidikan. Tabel 4.7 , Pegawai Tahura WAR Menurut Golongan dan Pendidlkan No

Golongan

Jumlah

Pendidil
1 2 3

IV Ill

1 21

52

1

8

11

4

4

r

Sl Dill

1

SLTA

34

!)

THL Pol hut

5 14

SMP

1

6

Jumlah

Jumlah

2

-

so

i6

46

3. Blok Pengelolaan di Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman

Tahura sebagai kawasan pelesterian

alam mempunyai fungsi

perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanFaatan secara lestan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya (Pasal 3 UU RI Nomor 5 Tahun 1990). Untuk mengoptimalkan

funqst terseout di atas, maka kawasan

Tahura WAR ditata vaitu dengan melakukan pembagian

kawasan Tahura

WAR ke dalam blok-blok pengelolaan. Adapun pembagian blok pengelolaan kawasan Tahura Wan Abdul Rachrnan adalah se:>agai berikut: a. Blok pemanfaatan/wisata a/am : are.aljwilayah di dalam kawasan

102

Tahura yang depat dimanfaatkan

bagi kegiatan pariwisata

alam

termasuk pembangunan sarana dar prasarana wisata. Areal yang ditetapkan sebagai blok pemanfaatan

wisata alam

meliputi 700 ha (3,15%) yang terpusat di wilayah Margodalom

di

sekitar hulu sungai Sabu, di Youth Camp Centre di Kcc;:im;:itan Padang Cermin Padang Cermln, dan di Air Terjun Wiyono Kecamatan Gedonq Tataan. Selain wilayah-wilay.ih tersebut, ada beberapa wilayah yang Juga potenslal untuk dikembangkan sebagai obvek wisata, antara lain di

Batu Putu

dan di Sumber Agung

(sangat

potensial

untuk

pengembangan agrowisara). Tahura WAR menyimpan potensl wisata yang sang;:it besar antara l
Batu

Lapls, dan Sumber Air Panas alaml.

secara sooraols.

Semuanya tersebar

ObJek-objek tersebut dapat dijadlkan sebagai daya

tarik kunjungan wisata alarn. Pada perladangan

blok

ini

terbuka

ada

beberapa

seluas kurang

arealnya lebih

52,'10

yang

merupakan

ha yang perlu

direnabilitasi atau direboisasi dcngan berbagai spesias pohon yang dapat menimbulkan daya tarik w sata, ba'k karena jenis atau karena penataannya. b. Blok koleksi tanaman : areal/wilayah di dalem kewasen Tahura yang berisikan berbagai jenis tumbuhan bail< jenis dSli maupun tidak asli, langka rnaupun tidak langka yang perlu dllindungi dan dilestarikan

103

sert.a dikembanqkan

sesuai dengan fungsi kawasan

Tahura, atau

areal/wilayah yang diperuntukkan bagi koieksi tumbuhan. Blok Koleksi Tanaman berada di sekitar desa Hurun hingga Hanura dengan luas areal 845,54 hektar {3,80 %). secara spesifik di wilayah

inl,

khususnya sekitar Youth Camp Centre telah ditanam

berbagai jenis tanaman kehutanan antara lain: Damar Mata Kucing, Durian, Alpokat, Cempaka, Medang, dan jenis-jenis kayu-kayuan serta MPTS (MultiPurpose Trees Species) lainnya. Pada blok kolcksi tanaman

Tahura WAR direncanakan

mengembangkan tanaman koleksi berbagai jenis kayu-kayuan

untuk asli

maupun

bukan asll terrnasuk kavu-kayuen yang berasal dari luar

daerah.

Pada saat

lni

kondisi blok koleksi

tanaman

seluruhnya

merupakan kebun campuran yang digarap oleh masyarakat sebagai areal perladangan yang didominasi oleh tanaman budidaya. c.

Blok perlindungan: arealfwilayah di dalam kawasan Tahura yang dilindungi, dijaga, dilestarikan untuk l<epentingan masyarakat di masa kini dan masa yang akan datang dengan l
diperumukkan

bagi perlinoungan

jenis-jenis

tumbuhan

dan satwa dari pengaruh kegiatan eksptonast. Berdaserkan

hasil identifikasi den interpretasi citra Quick Bird,

dlketahui bahwa sebagian besar areal Blok Perlindungan mendekati

ini berada

puncak gunung yang berada di kawasan Tahura WAR.

104

Areal-areal

yang oltetapkan sebagai blok perlindungan

menyebar di

dalam kawasan hutan, terutaman daerah Gunung Betung dan Gunung Pesawaran, Lereng Gunung Tangkit Ulu Padang Ratu, Gunung Ratai, dan daerah sekitarnya.

Blok perlindungan

mempunyai luas 8.097,22

hektar (36,39%). Guna menjaga keaneka ragaman jenis tumbuhan yang ada pada

blok ini, pada areal yang terbuka atau kcbun atau ladang perlu dilakukan pembinaan areal dan pernbinaan habitat denqan melakukan rehabllitasi dengan tumbuhan yang mempunyal kemampuan menjaga atau berfungsi hidro-orologis

d. Blok !ainaya : bagian dari kawasan tahura yang karena kondisinya sehingga memerlukan

perlakuan

khusus.

pembangian

pada blok lainnya digunakan

pendidikan

dan

serta

penelitian,

WAR ini

Untuk Tahura

untuk 2 hal yaitu : blok

blok

social

forest1y;Hutan

Kemasvarakatan (HKm).

1. Blok pendidikan dan penelitian Blok penelitian dan pendidikan ini menghampar di daerah Sumber Agung, Batu Putu, dan Beringin Raya sampai ke lereng dari Gunung Betung dengan luas blok adalah 540,43 hektar (2,43 %). Selain ltu di sekitar

wilaysh

ini

juga

dikembangkan

penelitian

kupu-kupu

bekerjasama dengan Universitas Lampung. Kondisi penutupan lahan blok pendidikan dan penelitian dari

185,55 ha berupa hutan

terbuka/perladangan

dan

sekunder,

sisanya

337,28

tcrdiri

17,60 ha berupa lahen ha

mcrupakan

kebun

105

campuran. pengamatan

Di

blok

penelitian

suksesi alami,

ini

stas!un

terdapat

adanya

penenelitian

arboretum,

silvikultur,

koleksi

bambu, penangkaran satwa dan pengembangan lebah madu.

2. Blok Social Forestry/ Hutan Kemasyarakatan Tahura Wan Abdul Rachman dikelillngl oleh desa-desa dengan tingkat

kepadatan

penduduk

yang

relatif

tinggl

dan

tingkat

ketergantungan terhadap lahan hutan sangat tinggi, dengan demikian masyarakat melihat adanya potensi lahan hutan dengan kesuburan yong linggi yang ada di Tahura mulal memasuki Mereka

membuka

kawasan hutan.

nutan untuk berkebun dan bercocok tanaman

semusim. Dan kebun campuran. Atas dialokasikan rangka

dasar

hal

tersebut

salah

satunya,

di Tahura

WAR

blok Socia! Forestiy;fiutan Kemasyarakatan (HKm) dalam

memberdayakan

fungsf

soslal

Tahura

WAR.

Blok

Social

Forest1y;fiutan Kemasyarakatan (HKm) merupakan blok yang paling lua~ dari keernpat blok pengelolaan lainnya yang tersebar di beberapa wilayah di Tahura WAR. seroaserkan krtterta dan lndlkator yang telah ditetapkan, l:!lok

soae! Forestry;Hutan Kemasyarakatan

(HKm) tersebar

di beberapa wilayah Tahura WAR. Namun sebagian besar terpusat di bagi
S<'!lat;in Tahura

selanjutnya

WAR (Padang

masing-masing

wilayah-wilayah

yang

wilayah

sesuai

Cermin

rayon

diperuntukkan

dan

telah

menqidentifikasl

bagi

Forestry;Hutan Kemasyarakatan (HKm), antara lain :

sekitamya),

Blok

Social

106

a. Wilayah Gedong Tataan : Sukadadi, Bogorejo, Wiyono, Kebagusan dan Sungai Langka. b. Wilayah Kedondong - Way Lima : Sinar Harapan, Pesawaran dan Tempel Rejo. c. Wilayah Bandar Larnpung : Sumber Agung, Batu Pvtu dan Sukaharum, Tanjung Agung sekitarnya. d. Wllayah Padang Cermin : Hurun, Hanura, Padang Cermin, Gebang, Margodalem dan Kubang Badak.

Wllayah-wilayah tersebut memberikan gambaran adanya aktivitas pcngclolaan

hutan

dcngon

berbasis

masyarakat.

Berdasarkan

perhitungan, luas blok Social Forestry;Hutan Kemasyarakatan (HKm) inl tidak kurang dari 12.066, 12 ha (54,23%). llngkat penutupan lahan blok Social Forestry;Hutan Kemasvarakatan (HKm) adalah: l,387,00 ha berupa hutan sekunder, 814,36 berupa lahan terbuka/perladangan dan 9.864,76 ha sudah berupa kebun campuran. Pada blok ini dengan memperhatikan dilakukan

pembinaan

dengan

kondtstnya seat fni perlu

merehabllitasl

lahan yaitu dengan

melakukan pengkayaan jents, sel1fngga durni ncssi tanaman tidak hanya dari tanaman perkebunan sepertl coklat, namun juga adanya tanaman kayu-kayuan atau MPTS yang dapat produksi buah·buahan

atau hasil

getah atau hasil hutan non kayu lainnya. Upaya pembinaan dan rehabllitasi yang telah dilaksanakan salah satunva adalah dengan merehabilitasl hutan melalui program Gerhan. Adanya program Gerhan yang dilakukan terutaria pembuatan tanarnan reboisasi/penqkayaan

reboisasi akan mempercepat upaya pemulihan

kerusakan hutan/penutupan vegetasi dengan tanaman kayu-kavuan dan MPTS di kawasan Tahura Wan Abdul Rachman.

107

Tabel 4.8. Pembagian Blok Pengelolaan di Tahura Wan Abdul Rllchman

--

I

No.

Nama Blok Pengelolaan

1.

2. 3.

-

4.

-·5umberl

1:Jlokl'emanfaatan/W1sata Alam Blok Koleksi Tanaman Blok Per1indunaan Blok Lainnva : a. Blok Pendidikan dan Penelltian b. Blok Social Forestiy/ Hulan Kemasyarakatan (HKm) Jumlah

Luas (Ha)

Persen (%)

700.00 8
3.15 3.BO___ 36.39

5<10.43

I

·-

2.43

12.065.L2

54.23

22.249 31

100.00

: Olnas Kehutanan Provins! Lampung, 2006

Pt IA ~1-folAn.AN t
l.)l l /,11111l.A 'NAM AftOtJI IF'-<'HMAH fjK/\J,.1\ ' 1:

1~00

150000 M•t•r•

o 1 ~oo

,..._ ' N

A KETER/\l
~,,

CJ

Ar•al

h'lllOlllall

L_J Taht11a

I~ q Mon1or

t!lok

t\lV,.,.

Somber : Dinas Kehutanan, 2008

Gambar 4.9. Peta Sebaran tokast Pembuatan Tanaman Gerhan 2007/2008

\

BABV HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan publik merupakan suatu lindakan yang oibuat dan dipilih serta diimplementasikan oleh pemerintah arau badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum dan politik untuk melakukannya. Kcbijakan publik dibuat oleh pemerinlah dalam kerangka unluk rnemecahkan

masalah

dan unluk

mencapai tujuan dan saseran tertentu yang telah ditetapkan. Selain itu kebljakan publik mempunyai maksud dan tujuan untuk memecahkan masalah publik yang ada dalam masyarakat. Kebijnkan Gcrakan Nasional Rchabllitasi Hutan dan L.ahan yang lelah dikeluarkan

oleh pemerintah merupakan satu upaya yang dilakukan

pemerfntah

dalam

rangka

perbaikan

lingkunqan

dengan

mempercepat

pelaksanaan

rehabilitasi hutan dan lahan. Gerakan ini dimaksudkan untuk

menumbuhkan semangat bangsa dalam pemulihan keberadaan dan fungsl hutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

A. Implement:asi Program Gerakan Nasional Rehabilitasi

Hutan dan

Lahan (Gerhan)

Implementasi pelaksanaan

proqram Gertian dapat diartikan sebagai

proses

program Gerhan. Rehabil tas hutan dan lahan dirnaksudkan

untuk memulihkan, memperta'lankan dan mernngkatkan 'ungs1 hutan dan lahan

sehingga

daya

dukung,

prodt..ktivitas

dan

peranannya

dalam

mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. Upaya mempercepat

109

pelaxsanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan adalah melalui gerakan rehabilitasi hutan dan lahan (Gerhan). Setelah program Gerhan di rumuskan oleh Departemen Kehutanan maka dilakukan serangkaian tindakan berupa pelaksanaan dari program tersebut oleh Departemen kehutanan dan instansl satuan kerja yang mengurusi masalah kehutanan di daerah seperti Dinas Kehutanan Provinsi/Kabupaten/Kota, Balal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BP DAS), Balai Konservasl Sumberdaya Alam (BKSDA), Balai Taman Nasional (BTN). Pelaksanaan suatu program menupakan salah satu faktor penting dart rangkalan suatu program/kebiJakan. Sebagaimana telah di kemukakan dalam landasan teort, bahwa Ripley dan Franklin (1986:232) dalam bukunya Policy Imp!emenf;3tfon and Bercaucracy mcnyatakan bahw.:i untuk menil;:i keberhasilan suatu program dapat dinilai dari tiga aspek yaitu kepatl.lhan, lancarnya rutinitas rungsr serta klnerja dan darnpak yang diharapkan. Dalam penelltlan inl untuk menilai keberhasilan implementasl P'OQram Gerhari di Tahura Wan Abdul Rahman yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan mendasarkan pada ketiga aspek tersebut.

1. Kepatuhan 1.1. Prosedur yang ditetapkan Imp ementas suatu kebijakan atau program dapat dikatakan efektif bila prosedur yang telah ditetapkan dipatuhi sebagaimana mestlnvs. Namun jika terjadi pelanggararan atau tidak mematuhi yang telah ditetapkan maka impfementasi kebijakan atau program tersebut dapat dikatacan tidak efektif.

110

Dimensi kepatuhan

kepatuhan

yang dianalisis

pada

penelitian

inl yaitu

pada proseour dalam program Gerhan. Adapun prosedur

dalarn pelaksanaan program Gerhan untuk pengakayaan reboisasl sesual dengan buku petunjuk pelaksanaan Gerhan, adalah sebagai benkut : 1. Prosedur Perencanaan (menyusun rancangan teknis) 2. Prosedur Pclaksanaan (pcmbuatan Tanaman Reboisasi) Prosedur

yang telah

ditetapkan

dimaksudkan untuk memberikan mencapai keberhasilan sesuai

dengan

ditetapkan.

dalam

pelaksanaan

pemahaman kepada pelaksana agar

yang optimal dalam penyelenggaraan

tujuan,

sasaran

Gerhan

dan

kaidah

teknis

Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan

Gerhan

kegiatan

yang

oleh Bp Priyanto

Putro (Kabid RRH sekaligus sebagai PPK Gerhan}, sebaqal berikut : " ..... karni dalam melaksanakan Gerhan ini mengikuti pedornan teknis dan pedoman pelaksanaan yang telah di keluarkan oleh Departemen Kehutanan. Pedoman tersebut merupakan petunjuk yang sudah jelas dalam melaksanakan program Gerhan. Dengan mengacu pada pedoman itu, diharapkan pelaksanaan Gerhan dapat mencapai hasil yang rnaksimal di Tahura .... ". (Wawancara, Senin 18 Mei 2009). Hal senada dikemukakan oleh Purwanto dari Konsultan : kami rnelaksanakan program gerhan ini sesuai aturan yang ada dalarn pedoman balk juknis atau juklaknya ... "(wawancera, Selasa 26 Mei 2009} n...

1). Prosedur Perencanaan/Penyusunan Rancangan Teknis Perencanaan pcnyclcnggaraan

merupakan

bagian

penting

program, perencanaan juga merupakan

dari

suatu

bagian dari

suatu rnenajcmcn. Dalam suatu perencanaan memuat tentang kegiatan yang dllakukan,

pcrlunya kegiatan, pihak yang melaksanan kegiatan,

waktu, lokos! dan bagaimana

kegiatan itu axan dilaksanakan.

Menurut

111

Stoner (1996: 112) perencanaan meliputi empat langkah dasar yaitu : menetapkan sasaran atau seperangkat b.Jjuan; rnendefinisikan situasi saat lnl,

yaltu

selanjut'lya; pencapaian

menganalisa identifikasi

situasi

saat ini

'aktor-faktor

untuk

pendukung

membuat dan

tujuan, baik internal maupun ekstemal;

rencana

penghambat

mengembangkan

rencana untuk atau perangkat tindakan untuk nencapai b.Jjuan. Pada tahap perencanaan Gerhan terdapat beberapa tahap yang dilakukan untuk menvsun rancangan pembuatan tanaman reboisasi

pengakayaan

di Tahura WAR.

Pertama ada!ah peoetspen lokasi, sasaran lokasi kegiatan reboisasi adalah kawasan hutan terdegradasi/terbuka diutamakan dihulu DAS yang tidak dapat berfunqsl secara optimal dalam berproduksi dan perfindungan tata air DAS. Sebagaimana di<emukakan oleh Bp Dedy, sebagai berikut : • ... sasaran lokasi yang dipilih untuk Gerhan di Tahura adalah kawasan hutan yang telah rusak, seperti kita tahu sebagian besar kawasan tahura sudah rusak dan dirambah oleh masyarakat sekitar. Setelah ditetapkan dilakukan prakondisi terhadap masvarakat setempat. (wawancara, Rabu 13 Mei 2009) Kawasan hutan Tahura Wan Abdul Rahman merupakan kawasan hutan yang telah dirambah oleh masyarakat untuk dijadikan

lahan

qarapan berupa kebun dan peladangan. Adanya kondisi yang demikian kawasan hutan ni tidak ber Jpa kawasan hutan vang terncka. terdapat tegakan tanaman yang sebag'.an beser bukan merupakan kehutanan. pengkayaan

Oleh

karenanya

reboisasi

karena

kegiatan telah

Gerhan yang ada tanaman

tanaman

dipilih

adalah

tatnnva.

Untuk

112

menentukan lokasi tanaman, seperti di kemukakan Ronald {Kasi rantek Tahura): " ...... kalo dalam kegiatan penyusunan rancangan, ya seperti biasa pcrtama melalui orientasi lapangan, kemudian melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar lokasi yang akan dilakukan kegiatan Gerhan. Dalam menentukan lokasi ini adalah lokasi yang scbclumnya telah diusulkan dalam RTT Gerhan. Penentuan lokasi pada RTI yakni dari peta tahan kritls, kalo yang Gerhan sebelumnya itu dari peta Kelas Penutuoan Lahan (KPL) yang tercantum dalam Master Plan Rehabilitasi Hutan dan Lahan " (wawancara, kamis 28 Mei 2009). Hal senada dikemukakan Bp Yedi dari konsultan : • ...sesuai dengan pcdoman yang ada maka kaml menetapkan lokasi pembuatan tanaman adala'l pada lokasi yang hut:annya telah rusek den kritis dan perlu direhabilitasi..."{ wawancara, Rabu 20 Mei 2009)

Berdasarkan hal tersebut dalam penetapan lokasi Gerhan telah sesuai yaitu mengacu pada master plan rehabilltasi hut.an dan lahan, berada pada kawasan yang kritls dan lokasl masuk dalam usulan lokasl RTT. Sos'allsasi kepada masyarakat sekitar hutan atau masyarakat yang menggarap

di

kawasan

hutan

dlmasudkan

untuk

memberikan

pemahaman tentang Gerhan kepada masyarakat sehlngga masyarakat dapat mendukung dalam pelaksanaannya kelak di Tahura. Ini karena lahan yang akan dijadikan areal kegiatdn dddlah juga merupakan lahan garapan masyarakat. Meski secara aturan yang baku tid
telah

dilakukan,

namun

belum

sepenuhnya

berhasil. Hal ini karena rumitnva masalah dan umumnya masyarakat disini telah lama sebagai pP.ngarap di kawasan hutan Tahura ini. Oleh

113

karenanya sosiaUsasi dan pembinaan penting untuk dilakukan mengenai program kehutanan dan usaha pelestarian hutan. Kedua adalah mengumpulkan data dan informasi, informasi yang dikumpulkan

berupa data primer dan sekunder yaitu data informasi

biofisik dan sos!al ekonomi sekitar tokasi program Gerhan. Sebagaimana dikemukakan oleh Dedy Juanda (Sekretaris PPK Gerhan) sebagi berikut: v••••• untuk mengumpulkan data, kit.a bedakan data primer dan data sekunder, kalo data primer dan mengumpulkan di lapangan langsung sedangkan data sekunder dari instansi terkait atau dari peta-peta yang ada pada kita. Data mengenai fisik lapangan maka klta survei ke lapangan, sedangkan data mengenai masyarakat dapat diambil saat pembinaan dan sosialisasi dilapangan kita kumpulkan data itu dari masyarakat .... " (wawancara, Rabu 13 Mei 2009)

Hal ini sesuai ciengan yang dikatakan oleh bp Yedi dari konsultan : •... data biofisik dlantaranya mengenai topografinya, curuh hujan,jenis tanah dan vegetasi penutupan lahan dan pola tanaman yang telah ada di lokasi calon kegiatan. Kemudian data mengenal kondisi masyarakat setempat sekitar hutan yang menjadi lokasi Gerhan misalnya tentang kependudukan, upah kerja, sarane prasana, kelembagaan masyarakat yang ada disana ... "( wawancara, Rabu 20 Mei 2009) lnformasi ini ditujukan untuk nemperoleh kesesuaian tanaman, pola kerja, tata waktu dan norma kehidupan masyarakat sekitar lokasi Tahura Wan Abdul Rac'unan, seh·ngga akan dapat diperoleh rancangan, pelaksanaan dan sistem pelaksanaan yang sesuai. Ketiga cxlalah penataan areal, pekerjaan ini untuk menentukan

bates areal, luas, betas blok, petax dan anak petak serta mengidentifikasi permasalahan

yang bcrkaten dengan

penataan areal terdiri dari kegiatan :

penguasan

lahan.

Kegiatan

114

1. Pengukuran,

penataan dan pcrnencanqen

patok betas luar, blok,

petak dituangkan dalam sket peta batas rancangan dengan pol igon tertutup. 2. Penataan pola tanaman, tata letak dan jarak tanam dalam kaitannya dengan teknis konservasi dan tegakan yang ada dllapangan. tanam

dapat dilakukan

pernbuatan

taraman

Pola

menurut blok/petak hamparan dan atau

sela dengan

kontur dengan memperhatlkan

teknik cemplongan/jalur

sesuai

tegakan stsa dan jenis reboisasinya

standar penuh atau pengakayaan). 3. Pcngukuran lokasi teneman dalam blok yang kemudian terbagi dalam petak dengan luas

± 25

ha. Batas petak dapat mengyunakan

batas

alam sepertl alur anak sungal, jalan setapak dan batas buatan yaitu patok batas, jalan rintisan atau

pohon yang dicat pada bagian

batangnya. Sebagaimana

dikemukakan oleh Pak Priyanto (PPK Gerhan) :

" ..... setelah lokasi ditetapkan maka dilakukan pengukuran lokasi Gerhan. Pengukuran lokasi dilakukan olah tim juru ukur yang melakukan pengukuran dan oernetaen untuk lokasi Gerhan. Pengukuran satu areal blok seluas kurang lebih 300 ha). Kemudian Blok ladi dibagi menjadi petak·petak. Setiap petak luasnya kurang lebil1 25 ha. Mengenai batas petak biasanya merupakan batas lahan garapan petani ha atau batas alam misal alur sungai dengan luasan total kurang lebih 25. Sctclah pengukuran dlbuat gambar petanya ..... " (wawancara. Senin 18 mei 2009) Selanjutnya hal seneda dikemukakan oleh Ronald Panjaitan (Kasi Rencana Teknik Tahura) : " ..... satu petak lokasi Gerhan dengan luas kurang lebih 25 ha dibentuk dalam satu kelompok tani, sehingga l<etika dilakukan penqukuran, kita kumpulkan juga mengenai siapa saja yang

115

menjadi pengarap pada lokasi Gerhan tersebut. berapa luasan yang menjadi lahan garapannya di Tahura. Penanaman dengan larikan lorong acngan sisten penanaman dengan cemplongan mengingat di Tahura kan bukan tanah kosong tanpa tanaman namun sudah terdapat berbagai tanaman warga yang menggarap di Tahura, kalau untuk yang enggak ada tanaman atau berupa semak betukar kita gunakan larikan jalur .... • (wawancara, Kamis 28 Mei 2009)

Selanjutnya dikemukakan ole• Pak Oedy Sekpro Gerhan : • hasil pengukuran kemudian olgambar dalam sualu pe:a dengan skala 1:5.000 - 1:10.000 sesuai pcdoman, dilengkapi batas blok dan batas petak, serta letak gubuk kerja. Peta dlbuat secara peta digital dengan komputer dengan SIG (sistem lnformasi Gcografi) ... " (wawancara, rabu 13 Mei 2009)

Berdasarkan tlga pemyataan diatas dapat di tarik kesimpulan bahwa dalam penataan areal telah sesuai dengan pedoman. Pengukuran lokasi Gerhan terbagi dalam biol< dai kemudian blok tcrbagl dalam petak. Setlap petak dengan luasan 25 ha, umumnya

setiap petak ini satu

kelompok tani untuk memudahkan dalam pelaksanaan.

Batas dcilam

petak adalah batas menurut lahan garapan setiap petani penggarap di Tahura atau batas alami yang ada. Pola penanaman yang akan diambil adalah dcngar teknik cemplongan mengingat adanya tegakan tanaman lain lokasi. llasil pcngukuran lol
dengan komoos'st kavu-kayuen clan MPTS (penghas I /getah/buah/kulit) sesuai standar. Komposisi vegetasi pada huten konservesi adalah jenis kayu·kayuan minimum 90 % yanq merupakan jenis endernik/osli/stempat

116

dan maksimum 10 % MPTS (jenis asli yang dapat dimanfaatkan oten masyarakat setempat). Sebagaimana dikemukakan Dedy sebagai berikut : " ...jenis tanaman yang yang diusulkan sesuai dengan pedoman Gerhan, yaitu 90 persen kayu dan 10 persen MPTS. Kalo kehutanan inl masih berorientasl kayu, sedangkan kalo masyarakat berorientasi komoditi yang dapat menghasiikan. Untuk menyamakan pandangan ini maka perlu pem binaan terus-menerus kepada masyarakat sekitar hutan karena Tahura merupakan hutan konservasi ... " (wawancara, Rabu 13 Mel 2009) Hasil temuan di lapangan dlpcroleh bahwa terdapat lebih banyak jenis MPTS dan sebagai kayu adalal1 karet sedling. Hal inl karena adanya permintaan darl usulan petanl penggarap tentang jenis tanaman yang mereka minati. Dalam pemikiran petanl penggarap, dengan menanam jenis MPTS skan dapat memperoleh manfaat nila' ekonomi dari tanaman MPTS tersebut, begitu juga dengan karet sedangkan bila menanam kayukayuan tldak rnendaoatkan hasil dari tanaman

tersebut. Scbagalmana

dikatakan olen Ronald Panjaitan (Kasi Rencana Teknik Tahura): " ..... para petani lebih tertarik menanam jenis MPTS, karena kalo MPTS kan dapa; diambil hasilnya nanti. Jadi kita agak kesulltan untuk memenuhi komposisi sebagaimana dalam pedoman maka sekarang karet jumlahnya banyak. Apalagi seperti kemaren ini harga karet yang cukup tinggi, minat menanarn karet tinggl. Akan tetapi masak lya mau ditanam kare: semua, rnasak Tahura jadi hutan karet. Demi berhasllnya tanaman Gerhan kita akomodasi usulan ini. Tanaman karet yang kita pilih adalah karet seedling bukan karel okulasi, .• "(wawancara, Kamls 28 Mei 2009) Hal senada dikemukokan Aminudin

masyarakat

penqarap

desa

Hurun, sebagai berlkut : " ..... ya kalo kami penggarap ini mas, inginnya jenis tanaman yang bisa dlambll hasilnya nanti dikemudian hari, jadi bisa buat nambah pendapatan, kayak ya karet, duren, tangkll, pete, kemiri dan jenis taneman buah buah lain gitu. Kalo tanarn kayu kan nggak bisa
117

Berdasarkan

keterangan

tersebut bahwa jenis yang ditanam

sebatknva adalah tanaman yang me-nberikan manfaat ekonomi untvk penggarap di lahan reboisasi pengkayaan maka ditambahkan jenis karet ( Hevea brasi/iensis) untuk menambah l
mudah terdekomposisi, tidak memiliki

alelopati schingga

memberi peluang pengelolaan lahan secara agrof'orestry selain dari segl ekonoml bisa menqhaslkan getah karet. Adapun pola penyiapan lahan tanam menggunakan larikan lorong mengikuti kontur oiantara tanaman kopi dan coklat dengan jarak tanam 5 X 5 meter dengan cara sistem cemplongan.

Larikan lorong digunakan

karena sebagian besar lahan telah dlnaungl tanaman kopl dan coklat masyarakat. Untuk lahan semak belukar menggunakan srstrm larikan jalur. Jenis tanaman yang dipilih untuk ditanam

di larikan tersebut

adalah tanaman karet dan MPTS scdang jenis medang, cempaka, ditanam di batas blok areal pengayaan, semak belukar atau di areal yang belum ada kebun kopi atau coldat. kemiri akan dltenarn di .ahen lereng yang cu ram. Oengan suda'l adarya tanaman kopi atau coklat mdkd jarak tanam 5 m x 5 m harus tleks1bel, tidal< rnutlak berukuran sama untuk menghindari terlalu de'
untuk mengikuti kondisi lahan, misalnya

pada areal yang terdapat tunggak kayJ maka lubang tanam dapat di

118

di sebelahnya sehingga mempunyai laplsan tanah yang

pindah pada titik

memungkinkan untuk ditanami bibit Berdasarkan

kenyataan

ini

pemilihan

~enis

tanaman

yang

diakomodasikan adalah jenis tanaman yang akan ditanam diutamakan jenis-jenis asli, jenis tanaman yang memiliki perakaran kuat dan dalam, jenis kayu keras dan dan tajuk yang rimbun. Kebijaksanaan yang diambil demi berhasilnya tanaman Gerhan maka jenis tanarnan sesuai dengan minat penggarap sejauh tidak melanggar pedoman. Dengan menanam jenis tanaman yang diminati masyarakat diharapkan tanaman terscbut akan dipelihara oleh petani penggarap dan pada akhirnya rehabilitasi hutan guna perbaikan lingkungan secara umum dapat berhasil. Secara khusus kawasan hutan konservasi sebagai taman nutan raya yang juga berfungsi

sebagai koleksi tanaman dengan

tanaman

baik jenis tanaman

asli

atau

adanya

berbagai jenis

bukan maka akan dapat

dimanfaatkan seperti untuk penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan dan menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi.

Kelima adalah analisis data, berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan, selanjutnya melakukan tabulasi data, sortasi dan validasi informasi sebagai bahan .mtuk menyusun rancangan. Data-data tersebut dianalisa dar dltuanqsan dalam rtsatan umur dan rancangan kegi
biotisik

dan

SOS1al

el
kegiatan

memuat

pembibitcn, penanaman, pemeliharaan tahun I dan 11, serta organisasi pelaksaaa. Seperti hasil wawancara dengan Yedi dari konsutan ;

119

" ... dari data-data yang telah dikumpulkan selanjutnya ditabulasi, dipilah mana yang terpakai, mana yang tidak, kemudian dianalisa untuk menyusun rancangan, untuk memberi informasi yang diperlukan sesual outline pedoman yang ada ... " (wawancara, Rabu 20 Mei 2009) Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Ronald HPP :

"..... datam

rlsalah urnum terdiri dua hal pokok valtu bioflsik dan sosek masyarakat sekitar. Kalo biofisik tentang letak/lokasl keglatan baik secara administrasi dan posisi lfntang bujurnya, topografi, tanah mengenai (jenis tanah, kedataman taneh, tekstur tanah, tingkat kesuburan dan kepekaan terhadap erosl), penutupan lahan dan penggunaan lahannya. Kalo kondlsl ekonomi tentang mata pencaharian, tingkat pendapat dan sarana prasarana perkonomian yang ada disana. Kalo soslal ekonoml mengenal penduduk, pendldlkan dan kesenstan. Kemudlan adat lstladat dan keagamanan sorta kclcmbagaan sosial masyarakat di sekltar lokasl. ... 11 (wawancara, Kamis 28 Mei 2009)

Berdasarl
lnformasl

yang

dlperoleh

darl

wawancara

dan

penggalian dokumen rancangan keglatan yang telah disusun, tahapan analisa

data telah

dilakukan.

Risalah

mcmberikan informasi mengenal

umum

telah

dibuat

dengan

lokasl, letak dan luas blok dan petak,

kondisi biofisik dan sosial ekonomi mesvarekat seklter Tahura Wan Abdul Rahman. Pola tanam dirancang sesuai dengan kaidah teknis rehabilitasi hutan dan lahan (RHL). Keenam adalah menyusun riJnc.1119an teknis keglatan, rancangan tekn's

ceqiaten

rencanqan

rcboisasi

pembibitan,

mencakup penenaman,

empat jenis

renconqon

pemeliharaan

dan

yaitu

oraganisasi

pelaksana. Rancangan pekerjaan/kegiatar.

kegiatan

i11i

disusun

sesuai

dengan

rencana

yang dihasllkan atas hasil survey dan penqolahan

120

data, maka dilakukan analisa kebutuhan dan peralatan setiao komponen

pekerjaan. Berdasarkan analisa renrana pekerjaan dihitung kebutuhan tenaga kecja, kemudian berdasarkan survey sosial ekonomi dilakukan analisa untuk menentukan ketersediaan

tenaga kerja dari desa sekitar dan

pemenuhan tenaga kerja yang dibutuhkan. Berdasarkan

hasil wawancara Bp Yedi (Konsultan

Rancangan

Teknis), sebagai berikut : "...setelah survei, terus mengolah data, selanjutnya adalah merancang anggaran biaya untuk masing-masing konponen kegiatan yaitu untuk biaya penyediaan bibit, biaya penanaman, biaya pemeliharaan. Dalam tiap pekerjaan itu dianalisa kebutuhan dan peralatan yang diperlukan, butuh biaya berepa untuk bahan, peralatannya, tenaga kerja dalam setiap kegiatan yang dirancang ... " (wawancara, Rabu 20 Mei Z009)

Dalam rancangan pembibitan merruat lokasi pembibitan, metode pembutaan bibit, jenis dan jumlah bibit yang dibuat dan dibutuhkan, kebutuhan biaya, tenaga, bahan
ca-a yaitu pertsms, dengan membuat pembibitan atau lokasi persemain di dekat lokasi yang akan dilaksanakannya kegiatan Gerhan dan kedua, bibit diperoleh dengar mendatangk:an bib:t dari luar lokasi dengan ternpat pengumpulan sementara yang tidak tertalu jauh dari lokasi kegiatan. Rancangan penanaman memuat komponen peke.rjaan penanaman, pola tanam dan rindan kebutuhan bahan dan biaya dan tata wak:tu

121

pelaksanaan

penanarnan

dan

pemeliharaa nnya.

Sebagaimana

di

kemukakan oleh Yedl (konsultan rancangan teknis) : " ... komponen dalam pekerjaan penanaman meliputi pembersihan laban, pembuatan jalur tanaman, pembuatan dan pemasangan ajir, pembuatan lubang tanaman, penaman dan pemupukan. Kemudian untuk pemeliharaan tahun berjalan meliputi kegiatan penyiangan, pendanglran dan pcnyulaman. Dalam penyulaman di sertakan juga jumlah bibit untuk penyulaman tahun berjalan yang besarnya 10% darl jumlah bibit untuk penanaman. Sedangkan untuk pola tanaman karena lni lokasinya di Tahura telah banvak tanaman masyarakat rnaka dengan oota tanaman sela (lnterplanting), sedangkan untuk lokasl yang semak belukar atau relatif tidal< ada tmaman kita rancang sesuai jalur. Pada rancangan penanaman lnl dlrlncl kebutuhan bahan dan biaya yang dlbutuhkan tiap komponen pekerjaan pada senap petak. Tidak lupa menyertakan tata waktu keglatan penanarmm dan pemellharaan ... " (wawancara, Rabu 20 Mei 2009)

Pada rancangan

pemeliharaan memuat hal·hal yang berkaitan

dengan aktivitas pemeliharaan tanaman pada tahun I dan IL Rancangan pemeliharaan memuat antara lain komponen pekerjaan pemeliharaan yang

meliputl

penyulaman,

penylangan,

pendongiran,

pemupukan,

pernberentasan hama dan penyakit. Jumlah bibit untuk pemeliharaan I adalah makslmal sebanyak 20 %, sedangkan pada pemeliharaan II tanpa sulaman. Pada rancangan

pemellharaan

menyebut rlndan kebuluhan

bahan dan biaya tiap komponen pekerjaan pada setlap petak pada saat pemeliharaan I dan II dan t.ata waktu kegiatan yang dimaksud pada pemeliharaan. Sebagaimana dikemukakan oleh Ronald HPP : " .... rancangan telah memuat hal·hal yang akan diperlukan dalam pelaksanaan dari pe11yddaan bibit, penanaman, dan pemeliharaan. Sudah diuraikan hal apa saja yang perlu ditakukan pada tahapan tersebut. Rencana
122

Disamping

itu dalam kelengkapan

rancangan

reboisasi

adalah

adanya rancangan gubuk ketja, papan nama, dan patok batas. Gubuk kerja yang dibuat dengan luas 48 m2 (8 x 6 m). Untuk harnparan seluas 50 ha adalah dibangun

1 gubuk kerja. Bangunan gubuk kerja ini

dirancang untuk dapat dipergunakan selama kegiatan berlangsung yaitu sclama 3 tahun. Papan narna adalah

untuk memberikan informasi

Gerhan. Pada pap an nama dicantumkan lokasi, luas, jenis tanaman, jarak tanam,

waktu pelaksanaan

dan pelaksana

kegiatan.

Seperti yang

dikemukan oleh Bp Yedi (Konsultan Rancangan teknis) " .... dalam rancangan yang kami buat, kami sertakan juga rancangan gubuk kerja dan papen name. Mengenai ukuran dan desainnya dan bahannya. Untuk gubuk kerja, karena 1 gubuk untuk 50 ha maka sepertl di blok 1 Tahura dengan luas 200 ha terdapat 4 gubuk karja. Dan untuk papan nama ada 8 papan nama di blok 1 karena setiap 25 ha terdapat satu papan nama. Pembuatan gubuk kerja ini dimasudkan untuk tempat sebagai tempat beristirahat, kumpulkumpul dan sebagai tempat penylmpanan sementara alat-alat bantu dalam pelaksanaan pekerjaan. Sedangkan papan nama berguna untux memberi infonnasi kepada masyarakat tentang provek, luas dan jenis tanaman sehingga dipasang di tempat yang startegis, mudah di lihat dan di baca .... "(wawancara, Rabu 20 Mei 2009)

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa adanya rancangan untuk pembuatan qubuk kerja dan papan narna rnerupakan kelengkapan den suatu kegiatan Gerhan. Gubuk kerja dapat dipakai sebagai tempat beristirahat setelah melakukan pekenaan penanaman atau pemeliharaan, tempat berkumpul

oalam rangka penqarahan

atau pembinaan

demi

lancamya pekerjaan yang akan dilakukan dan sebagai tempat untuk menyimpan peralatan kerja atau pupuk selama kegiatan berlangsung. Sedangkan papan nama akan memberi

informasi kepada rnasvarakat

123

bahwa di loxas! tersebut terdapat kegiatan Gerhan, luasan, jenis tanaman dan waktu dilaksanakannya

sehingga papan nama ini di letakan atau

dipasang pada tempat yang strategis dan tidak tersebunyi. Rancangan teknis kegiatan Gerhan yang telah disusun kemudian perlu rnendapat legalitas.

Untuk rancangan teknis pengkayaaan reolsasl

di Tahura WAR dlperiksa

dan dinilai

oleh pihak yang berwenang.

Sebagaimana dikemukakan oleh Bp Yedi dari konsultan sebagal berikut : " •..... untuk rancangan teknis Gerhan di Tahura 2007 yang telah kami buat telah diperiksa dan dinilal oleh Kepala BP DAS Way Seputlh Sekampung dan ]uga sudah dlsahkan oteh Kepala Dlnas Kehutanan ..... 11 (wawancara, Rabu 20 Mel 2009). Hal senada di kemukakan oleh Bp Dedy Sekretaris Gerhan sebagal berikut; " ... rancangan teknis lni sudah diperiksa dan dan dinilal oleh satker rantek yaitu BP DAS dan sudah disahkan oleh Kepala Dinas sebagai satker pelaksana Gerhan dengan lokasi Tahura. Dengan legalltas ini Rancangan yang telah disusun dapat dlpergunakan untuk pelaksanaan pembuatan tanaman rebolsasi Gerhan di Tahura ... " (wawancara, Rabu 13 Mei 2009) Berdasarkan

hasil

wawancara

dan

dengan

melihat

dokumen

rancangan teknis reboisasi pengkayaan Tahura Wan Abdul Rahman telah mendapatkan

penllalan

da n pengesahan dari pihak berwenang yakni

kepela BP DAS dan kepala Dinas Kehutanan. Hal ini telah sesual denqan pedoman pelaksanaan Gerhan bahwa rancangan teknis kawasan Tahura harus dipertksa can dinilal oleh kepala flP OAS dan penqesahanva oleh kepala Dinas Kehutanan.

Oleh karena telah dinilai dan disahlcan maka

rancangan teknis ini selanjutnya dapat dipergunakan sebagai panduan dalam

pelaksanaan

kegiatan

reboisasl

pemeliharaan dan penqawasan/penqendauan.

pada

tahapan

penanaman,

124

2. Prosedur pembuatan Tanaman

Pertarna adalah penyed!aanbib!t. Salah satu penentu keberhasilan pembuatan tanaman Gerhan di dalam kawasan hutan Tahura WAR adalah penyediaan bibit.

Untuk mcndapatkan tanaman jenis kayu-kayuan dan

MPTS yang baik memertukan bibit yang berkualitas, yang berasal dari benih bermutu sesual dengan standar can mutu benih. Hasil wawancara dengan pihak Tahura yang dlkemukan oleh Ir Wlyogo Supriyanto (Kepala Tahura) adalah sebagai berikut: " ... Mengenal jum!ah dan jenls bibit adalah sesuai dengan jumlah dan jenls yang ada dalam rancanqan teknis. Untuk kualltas bibit kalo menurut sava maslh kurang sesuai, banyak yang maslh kecllkccil, tlngginya banyak yang belum sampal 30 cm ... "(Wawancara, Kamis 14 Mel 2009) ... " (wawancara, Kamls 14 Mel 2009) Keterangan tersebut dlbenarkan oleh Ronald HPP, sebagal berikut : " ... Bibit secara jumlah dan jenis telah sesuai dengan rantek namun ukurannya masih banyak yang keen, enggak sampal 30. Kalo bibll terlalu keel! perlu ekstra untuk dapat hidup diantara tanaman lain yang sudah ada, lain halnya bila lahannnya kosong enggak menjadl masatan, Bibit lnl sebagai besar didatangkan dari luar Tahura sehingga blbit banyak yang stres karena !etaknya yang jauh dan lama diperja!anan. Aklbatnya blla ditanam kemungkinan untuk matl semakin bescr .. " (wawancara, Kamis 28 Mei 2009)

Kemudian

hal senada

dikemukakan

oleh Purwanto

(konsultan

pembuatan tanaman) sebagai berik.ut : Bibit yang ditanam ini pcrsemaiannya ada di luar kawasan Tahura. Kami sudah punya persemaian, ada di daerah Pekalongan Larnpuny Timur. Karena sebelumnya kami sudah bergerak di usaha pembibitan tanaman balk tanaman perkebunan maupun kehutenan. Dari tempat persernaian, bibit selanjutnya kami bawa ke tempat pengumpulan sementara bibit yang tetasnva enggak jauh dart lokasi penanaman. Selanjutnya bibit didistribusikan untuk ditanam dilokasi penanaman .. "(Wawancara, Selasa 26 Mei 2009)

125

Dalam hal penyediaan bibit tanaman dapat diperoleh dengan dua cara

yaitu

membuat

menoatanoxan pengumpulan

persemaian

bibit dari luar

di dekat lolc.asi penanaman

atau

lokasi tetapi dengan membuat tempat

sementara bibit yang tak jauh dari lokasi penanaman.

Lokasi TPS bibit ini sebaiknya pada daerah datar, dekat dengan lokasi penanaman,

dckat dcngan sumbcr air dan tcrscdia peralatan

yang

diperlukan. Berdasarkan keterangan tersebet diatas bahwa bibit yang ditanam pada lokasi reboisasi pengkayaan adalah bibit yang persemaiannya dibuat dari luar lokasl penanaman atau didatangkan dari luar daerah. Bi bit yang didatangkan

ini untuk mutu benihnya telah mendapat rekomendasi

dari

Balai oerbenihan, karena pihak konsultan penanaman juga merupakan penangkar

bibit tanaman yang te!ah mendapat

rekomendasi sebagai

penangkar bioit tanaman hutan. Bibit yang akan ditanam sebaiknya bibit yang sehat, dengan tinggi minimal 30 cm dan med'e tanaman yang kompak. Bibit tanaman yang ditanam cf Tahura secara ukuran fiSik bibit tanaman dari wawancara dengan pengawas diketahui tercapat bibit yang tingginya Selain

kurang mememru standar yaitu tinggi bibit kurang

itu

lamanya

perjalanen

aklbat

dari

jautin·ra

jarak

30 cm. antara

persematan dengan lokasi oenanarnan akan menyebabkan bibit menjadi kurang "sehat".

Namun untuk membuat persemaian

baru yang dekat

dengan lokasi tanaman bukan hat yang mudah dan membutunkan banyak

126

biaya, apalagi pihak konsultan

pembuatan tanaman telah mempunyai

lokasi persemaiannya sendiri meski jauh dari lokasl penanaman. Ukuran bibit yang kurang tinggi ini akan berpengaruh tcrhadap keberhasilan tanaman. Tahura WAR yang sebagian besar lahannya telah ada tanaman kebun seperti coklat dan kopi serta buah-buahan rnaka blla terlalu kecil tanaman resiko untuk mati tanaman semakin bssar. Selain itu akan kalah dengan tanaman lain yang telah ada dalam pertumbuhannya. Bila ditinjau darl Oinas Kehutanan

ini bukan sesuatu masalah karena

dengan adanya pembuatan tanaman rebotsast pengakayaan oleh pihak III (rekanan) yang menjadi acuan untuk pembayaran adalah tanaman hid up yang ada di lokasi penanarnan. Hi:ll ini akan berbeda dan menjadi masalah bila pcmbuatan tanaman dengan sistem swakelola (Dlnas Kehutanan bersama dengan masyarakat sekitar hutan) slstem yang pernah diterapkan sebelumnya.

Biia biblt

banyak yang layu/stres akibat pengangkutan maka keberhasilan tumbuh tanaman

akan bcrkurang sehingga

dalam penyulaman membutuhkan

bibit yang lebih banyak. Sedangkan swakelole

telah ditentukan akibatnya

jumlah bibit penyulaman kebcrhasllan

tanaman

pada menjadi

rendah. Dengan adanva penanaman yang dilakukan oleh pihak III scqala scsuatu yang terjadi cerhadap tanarnan sebelurn pennetan tanaman maslh menjadi tanqunqjawabnva. Jumlah bibit yang harus disediakan untuk pengakayaan rebuisosi ini adalah sebanyak 400 batang/ha, ditambah 10% atau 40 bat;mg untuk pemeliharaan tahun berjalan sehingga setlap petak lahan dengan luas 25

127

ha adalah 11.000 batang. Untuk pembuatan tanaman dan penyulaman tahun berjalan di Tahura tahun 2007 seluas 2000 ba dibutuhkan bibit tanaman sebanyak 880.000 batanq. Bibit ini terdiri dari berbagai jenis sesuai dengan yang ada dalam rancangan teknis seperti karet, cempaka, medang, rnahoru, dunan, tangkil, peter, sukun, pala dan kermn. Untuk jenis dan jumlah bibit yang di tanam telah sesuai dengan rancangan teknis yang dibuat dan jumlah sesuai standar prosedur untuk rcbcisesi pengkayaan.

Kedua, adalah Perslapan penanaman, hal-hal yang dllakukan sebalum

dilakukannya

kegiatan

penanaman.

Persiapan penanaman

meliputl penyiapan kelembagaaan, lokasi, tenaga kerja, penyiapan saraoa prasana dan penataan areal tanaman. Hasil wawancara aengan

Ir. Priyanto (Kabid Rehabilitasl

den

Reklamasi Hutan 01nas Kehutanan) sebagai berikut : " ... sebelum penanaman dilakukan, Dinas Kehutanan telah menyiapkan organisasi pelaksana dan berkoordinasi dengan pihak rekanan dan pihak lain yang terkait, dalam rangka untuk menylapkan segala sesuatunya yang berkenaan dengan penanaman. Ada staf yang ditugaskan dilapangan sebagai pengawas sekaligus pendamping sejak perslapan penamaan dan nanti saat penanaman dilakukan .. " (wawancara, Senin 18 Mei 2009) Persiapan sebelum penanaman yang dilakukan oleh pihak rekanan seperti dikemukakaan oleh Purwanto adalah sebagai berikut ; " ... Persiapan yang kami lakukan sebelum penanaman adalah dengan berkordlnasi dengan Dinas Kehutanan dan masyarakat sekitar hutan yang men.)ildi penggarap di lokasi pembuatan tanaman, kemudian menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pembuatan tanaman seperti dokumen pekerjaan, perlengkapan kerja dan bibit. Men'(iapkan banan untuk gubuk kerta dan papan nama. Terakhir nenyiapkan lahan yang akan ditanami

128

dengan membuat jalur dan memasang ajir. Untuk persiapan tenaga kerja kerni melibatkan petani penggar2p yang lahan garapannya menjadi lokasi kegiatan penanaman Gerhan ... " (wawancara, Selasa 26 Mei 2009). Keterangan juga diperoleh dari

masvaraxat yang

turut dalam

Gerhan sebagai berikut : " ... sebelum diadakan penanaman, kaml yang penggarap telah diberi tahu kalo setelah blblt tlba sekitar lokasi untuk segera di bawa ke ternpatnva dan di tenam .. ." ( wawancara, Kamis 4 Juni 2.009) Berdasarkan hasil temuan diatas bahwa demi berhasilnya kegiatan penanaman maka persiapan sebelum penanaman

perlu dllaksanakan

dengan baik. Persiapan ini dilakukan baik oleh instansi dinas kehutaan dan oleh rekanan pelaksana pembuatan tanaman. Penyiapan organisasi dan

koordinasi

antar

pihak

yang terlibat

dalam

penanaman

perlu

dilakukan guna kelancaran dalam pelaksanaan penanaman. Persiapan

terhadap

segala

sesuatu

yang

berkaitan

dengan

penanarnan juga perlu ~epert.i serene dan parasarana, bibit, bahan untuk gubuk kerja can papan nama.

Untuk tenaga kerja dapat dengan

melibatkan petani pengarap yang berada dalam lokasi penanaman atau tenaga kerja yang didatangkan dari luar lokasi penanaman. Tenaga kerja diambil dari petani yang menggarap atau sekitar lokasi kegiatan Gerhan. Tenaga kerja yang sekaligus adalah petani penggarap akan

lebih

menguntungkan

demi

keberhasilan

tanaman.

Hal

ini

dikarenakan ada ikatan emosional yakni rasa memiliki petani terhadap tanaman yang akan ditanam dllahan garapan pctanl penggarap Tahura schingga keberhasilan tanaman akan lebih tinggi. Berbeda halnya bila tcnaga kcrja berasal dari luar daerah yang murni sebagai tenaga kcrja,

129

rnaka petani penggarap yang lahannya rnenjadi lokasi Gerhan, akan merasa tidak memllikl atau bahkan akan merusaknya tanaman itu. Petani penggarap yang terhimpun dalam satu petak lokasi penanaman Gerhan terhimpun dalam satu kelompok tani. Adanya kelompok tani yang ada dalam sctiap petak lokasi tanaman akan memudahkan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kegiatan Gerhan. Berdasarkan atas rancanqan teknis yang telah dibuat sebelumnya, dilakukan tanaman.

penyiapan

areal dan

penataan

batas-batas

areal lokasi

Langkah penyiapan areal lnl untuk menghidari kontlik yang

mungkin terjadi sehingga penanaman dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan tata waktu yang direncanakan.

Pengukuran ulang dan

penetapan bates petak dan batas blok. Pembuatan jalur tanaman dan pemasangan

ajir tanaman dilakukan oleh kelornpok tani dengan pihak

rekanan pembuatan tanaman sebagai pelal<sana dan penqaran. Bertlndak sebagai pengawas adalah dari instansi Dinas Kehutanan/UPTD Tahura WAR. Ketiga adalah

Penanaman,

dalam

penanaman

yang

periu

diperhatikan adalah pola tanam yang digunakan, sistem yang digunakan dalam penanaman, pcnviapan lahan tempat penanaman dan tata letak dan komposisi tanernan sesuai dengan rancangan dan melakukan tcknik

penanarnan

yang

bener.

Penanaman

adalah

kegiatan

utarna dari

seranqkaian kegiatan pembuatan tanaman rebotsesi sejak dirnulai dengan adanya orientasi, sosialisasi,

pengukuran, pembuatan rancangan dan

130

akhirnya penanaman dilokasi yang telah

dipersiapkan.

Sebagaimana

dikemukan oleh Bp Wiyogo (Kepala Tahura) sebagai berikut : " ... Keglatan penanaman merupakan salah Gerhan dalam reboisasi pengakayaan di Rahman. Karena berhasll tidaknya kegiatan tanaman lnl, Makanya pada penanaman ini rencana dan syarat teknisnya ... n (wawancara,

Berkaitan

dengan

penanaman

satu kegiatan utama Tahura Wan Abdul ya dari keberhasilan harus sesuai dengan Kamis 14 Mel 2009)

dikemukakan

oleh

Purwanto

(Konsultan pembuatan tanaman) adalah sebagai berikut: " .. Setelah semua persiapan penanaman dilakukan, bibit slap di tempat pengumpulan sementara dan pekerja siap maka segera dilakukan penanarnan. Untuk pola tanam dan jenis tanaman kami mengikuti rancangan yang telah dibuat. Tenaga kerja yang menanam adalah petani penggarap yang lahannya menjadi lokasl program Gerhan ini. Satu petak di kcrjakan satu kelompok tani, jadi pengupahannya pun kami membayar per petak tanaman melalul kelompok tani dan mereka yang membaginya kepada anggota ... " ( wawancara, Selasa 26 Mei 2009)

Hal senada di ungkapkan oleh Aminudin masyarakat desa Hurun dengan lahan garapan dl Tahura :

"... ya kami·kami inilah yang tanam bibit-bibit itu, karena kan lokasi tanaman Gerhan ada di lahan garapan kaml. Kami yang disini tergabung dalam satu kelompok tani, istilahnya itu dalam satu petak dijadikan satu kelompok. Kalo gimana menanamnya, karni ngikulin aja dart pcrintah yang diberikan pihak konsultan ... " (wawancara, Kamis 4 juni 2009)

Berdasarkan temuan dilapangan tcrsebut diatas bahwa pcnanaman telah dilakukan dengan baik. Penanaman tersebut mengikuti apo yong ado dalem rancangan teknls mengenai teknik penanaman, jumlah den jenis bibit serta luas arealnva. Penanaman melibat:kan petani penggarap kawasan yang tergabung dalarn kelompok tani. Teknik penanaman yang

131

digunakan aoalah dengan pola lankan jalur dengan sistem cemplongan (penanarnan

dengan membuat lobang tanam dan piringan tanaman)

untuk lahan yang banyak teroapat tanaman kopi dan coklat, sedangkan untuk lahan yang semak belukar dengan larikan lorong. Tanaman jerus

MPTS ditanam pada lankan diantara tanaman yang ada, sedangkan tanaman kayu-kayuan banyak ditanam di pinggiran yang merupakan

batas areal "milik" penggMapan. Hal penting yang pertu mendapat perhatian adalah pelaksanaan pembuatan

tanaman dilaksanakan menurut

perencanaan yang telah

dibuat dalam rancangan teknis. Pelaksena telah melaksanakan segala sesualu yang telah direncanakan dalam rancangan teknis,

Keempat Pemeliharaan tanaman, pemeliharaan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan, bahwa petak tanaman yang tumbuh lebih 70% yang

dibayar

dan

selanjutnya

cf:lakukan

pemeliha·aan

tanaman.

Pemeliharaan dilakukan pada tahun berjalan dan sampai dua tahun berikutnya.

Hasil

wawancara

pelaksana Purwanto

dari

Konsultan

diperoleh bahwa :

"... pcmcti'iaraan

tclah dilaksanakan sccara berkala denqan penyulaman tertiadap tanaman yang mati dan pernbersihan sekitar tanaman dan pendangiran. Pemeliharaan ini dilakukan oleh petani penggarap dan karni menqupahnya ... " (wawancara, Selasa 26 Mei 2009)

rnelakukan metakuka-r

Sebagaioiana dikemukakan oleh BP Dedy Juanda : " ... Pemeliharaan oleh konsultan telah dilaksanakan. Kalo pemeliharaan I dan Il dilakukan bila LPI sudah turun untuk mengadakan penilaian tanaman, tanaman yang akan dlbavar dan yang akan diperhara adalah yang sesuai denqan ketentuan yang ada .. " (wawancera, Rabu 13 Mei 2009)

132

Tahap pembinaan/pengendalian Untuk memastikan pelacsanaan

p:ogram berjalan sesuai dengan

tujuan yang akan dicapai rnaka dilakukan pembinaan kepada pelaksana tentang pedoman teknis/pelaksanaan, sebagaimana Priyanto (Kabid

dikemukan oleh pak

RRH) :

".. .Telah kita ikutsertakan staf pelaksana Gerhan dalam acara sosisalisasl, atau bimbingan teknis yang diadakan oleh oleh Dephut. Untuk menambah pengetahuan tentang Gerhan mengenai teknis pelaksaan kegiatan dan teknis administrasinya keuangan. Selanjutnya kita juga lakukan pembinaan kepada masyarakat dengan turun ke lapangan ... " (wawancara, Senin 18 Mei 2009)

Pembinaan terhadap aparat pelaksa penunq artinya untuk rnencepai pelaksanaan yang sesuai

dengan

ketentuan-ketentuan

yang

berlaku

dalam pedoman juknisjjuklaknya. Adanya pembinaan terhadap pelaksana program sehingga mereka menegetahui apa yang harus dikerjakan dan ketentuannya yang berlaku. Disamping diberi pembinaan juga dilakukan pengendalian dengan

program.

melakukan

Pengendalian

evaluasi

dan

terhadap pelaporan.

pelaksanaan

program

Sebagaimana

hasil

wawancara Pak Priyanto (Kabid RRH): " ... Mengenai evaluasi pembuatan tanaman ini di lakukan oleh lembaga penilai lndependen yang memenuhi syarat tertentu, yang dltunjuk melalui lelang terbuka. Kalo untuk melihat kemajuan pelaksanaan kegiatan ada mekanisme pelaporan disitu dilaporkan kemajuan fisik dan dens yang lelah terserap. Pelaporan ini terdtn laporan bulanan, triwulan dan tahunan. Sejauh ini penvampaian laporan peleksana terub pada waklunva aw al bu Ian, tr iwulan dan akhlr tahun .. " (wawancara, Senin 18 Mei 2009)

Heil itu juga di ke-nukaken oleh Ayus Riyanto petugas lapangan Gerhan, sebagai berikut :

133

" ... PLG selain pendampingan terhadap masyarakat yang turut Gerha1, juga mengadal
Berdasarkan

informasi yang diperoleh,

pelaporan

dilaksenakan olch pelaksare di Dishut yang diSilmpaikan langsungnya.

telah

rutin

kepada atasan

Sedangkan untuk i
kepada Dishut metalui PPK Gerhan yang telah menglkat kontrak kerja. Sebagai

pelaksana

kegiatan

pembuatan

tanaman

Konsultan

wajib

memberikan laporan hasil pekerjaan setiap selesai melakukan tahapan pelaksanaan (penanaman dan pemeliharaaan) dan setiap triwulan. Pihak konsultan pemah terjad

keterlambatan

memberikan, karena adanya

asumsi mercka tidak ada kemajuan dalam pelaksanaan kegiatan dalam triwulan

tersebut.

menjadikan senantiasa

Pela:><>ran

pelaksanaan dapat

yang

program

terkont-ol

dan

dilekukan yang

diketahui

secara

sedan9

rutin

dapat

implementasikan

kemajuan pelaksanaan.

Implementasi program yang kurang waktu pemantauan dan kontrol akan

134

menjadikan jalannya program kurang terarah dalam mencapal maksud dan lujuannya. Tabel 5.1. Kepatuhan terhadap Prosedur Pelaksanaan Program Tahapan Kecietan

Prosedur

Keterangan

Penetapan lokasi

Perencaanan (menyusun rancangan teknis)

Pembuatan tanarnan

Pembinaan/ pengendalian

.

I

Kawasan hutan yang kritis dan tidak ada senqketa Mcngurnpulkan data dan Data tentang biofisik dan _Lnformasi sosek sekitar lokast telah ada Penataan areal Dilakukan pengukuran, penetapan batas dalarn blok dan petak Pemilihan jenis tanaman Masyarakat lebih ingin _taJlam~n MPTS, karet sedling Telah dilakukan analisis Analisis data dengan adanya risalah umum dan rancanaan kecietan Menyusun Rancangan Rancangan telah dibuat dengan komponen yang diperlukan dan tclah dlperiksa _dan disah gej~at ben.:i~r:ig_ -Penyediaan bibit Bibit dari luar lokasi, jumlah dan ienis sesuai rantek Persiapan lapangan Menyiapkan pelaksana, sarana orasana, menata lahanllokasi Penanaman dilakukan sesuai Penanaman dengan rantek oleh pelaksana dan rnasvarakat sekitar hutan Tanaman yang telah dinilai Pemelihaaan tanaman LPI dengan prosentase tumbuh 70% dan dipelihara Pembinaan Telah dilakukan oleh pejabat berwenana Laporan rutin setiap bulan, Pelaporan triwulan dan tahunan telah dilakukan

-

-

Sumber : data primer Mei-Juni 200~

Berdasarkan uraian yang tP.lah rl'kemtJkakan tahapan

kegiatan

pernbuatan

diatas pada setiap

tanaman Gerhan bila rlitinjau dengan

standar prosedur yang ada pada psdoman pelaksanaan maka prosedur

135

pclaksanaan telah dipatuhi ofeh para pelaksana. Kepatuhan terhadap prosedur yaitu pada tehep menyusun rancangan, pembuatan tanaman, pemellharaan dan pengawasan yang telah dilaksanakan oleh pelaksana program akan menjadikan program sesuai dengan rencana dan dapat mencapai keberhasilan sesuai denga'l tujuan program

1.2. Aspek Pembatasan Dalam fllengimplementasika'l

program Gerhan di Tahura yang

merupakan upaya rehabllltasl hutan dan perbaikan lingkungan dllakukan sifatnya terpadu, menyeluruh, bersarna-sama dan terkoordinasi antar implementor melalui suatu perencanaan, pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi yang efektif dan efisien. Dalam implementasl Gerhan dengan sistem

kontaroktual

tahun jamek (multi

years) beberapa

pihak

mempunyai peran dalam tugasnya yang berbeda. Sebagaimana

di

ungkapkan oleh Pak Priyanto (Kabid RRH) adatah sebagal berikut : " ... Sudah ada pembagian peran dan tugas. Dalam sistem pelaksanaan Gerhan yang sekarang, penyusunan rancangan teknis dilakukan oleh konsultan/pihak Ill dan satuan kerjanya BP DAS. Dalam penyusunan itu Konsultan rancangan berkoordinasi dan konsultasi dengan Dishut karena nanti kan yang memakai rancanqan leknis reboisdsi di TdhUrd ilu kan Dinas Kehutenan. Ke nudian penyediaan bibit, penanaman dan pemeliharaan dilakukan pihak Ill dengan kontrak jamak dan satuan karjanya ada pada karni {Dinas Kehutanan Provinsi). Penunjukan pihak III ditakukan dengan petelanqan terbuka. Kita sudah lakukan pekerjaan sesuai dengan n.qas dan peran masing pihak ... " (wawancara, Senin 18 Mei 2009) Hal senada dikemucakar oteh Dedy (5ek.retaris Gerhan) sebagai berikut:

136

" ... untuk yang sekarang Dishut tidak terjun lan£surg pada kegiatan penaraman dan pemeliharaar tapi yang melakukan adalah pihak III, kami hanya mengadakan sosialisai , pembinaan dan penyuluhan kapada masyarakat sekltar Tahura. Dinas Kehutanan mengadakan pengawasan dan peodampingan terhacap pelaksana/plhak III dilapangan. Untuk itu sudah ditugaskan juga st'.lf scbagai Petugas Lapangan Gerhan. Secara berkala juga ada kegiatan monitoring evaluasl penanaman yang dilakukan ... • (Wawancara, Rabu 13 Mei

2009) Berdasarkan

hal tersebut, bahwa Dinas Kehutanan

senantiasa

melakukan komunikasl dan konsultasi, koordinasi, pembinaan, penyuluhan dan pengawasan dan kerja sama dengan p1hak lain yang terkalt. Dinas Kehutanan

melakukan

komunlkasl

dan

konsultasi

Departemen Kehutanan dan pemerintah provinsi, dengan

BPDAS,

pendamphgan,

BPTH

dan

instansi

yang

bimbingan teknis, pelatihan

oengan

lnstansl

melakukan koordinasi

terkait.

Melaksanakan

dan penyuluhan

kepada

masyarakat. Mclaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan hasil-hasil pelaksanaan

kegiatan

penanaman dan pemeliharaan

berkela. Sosidlisasl dan menyebarluaskan

tanaman secera

lnformasl Gerhan kepada para

masyarakat. Konsultan pelaksana teknis yang ditunjuk oleh BP DAS sebagai pihak yang melakukan

pekerjaan larigsung dalam menyusun rancanqan.

Begitu juga dengan pembuatan tanerran reboisasi yang diawali dengan melaksanakan penilaian

<egia:an penyediaan bibit, penanaman,

keberhasilan

tanaman

adala,

pemeliharaan dan

konsultan/pihak Ill

y;ng telah

ditunjuk oleh pemerirtah dalam hal ini adalah Dinas Kehutanan melalui lelanq pcngadaan barang dan jasa. Sebagaimana hasil wawancara dengan Purw
137

" ... Kami ditunjuk dengan mekanisme lelang pengadaan barang dan jasa. Wilayah yang menjadi tanggung jawab pelaksanaan kaml hanya di Tahura saja. Untuk kawasan hutan yang lain di Lampung i ni bed a konsultannya, tergantung satker pelaksana kawasan itu berada di kabupaten mana... " (wawancara, Selasa 26 Mei 2009) Dalam

pelaksanaan

pelaksanaan

kegiatan

program Gerhan

masvarakat

dilibatkan

sekitar hutan

sebagai tenaga

tempat

kerja

yang

mendapat insentif pada setiap tahapan Gerhan seperti dalam perencanaan, pembibitan dan pembuatan tanaman serta pemeliharaan. Masyarakat yang terlibat diarahkan untuk terbentuknya kelembagaan dalam kelompok tani. Kelompok tani dengan

pengarahan

konsultan dan pendampingan

dari

pemerintah akan turut serta delem setiap tahapan kegiatan Gerhan mulai saat perencanaan, mengamankan

melaksanakan penanaman dan pemeliharaan tanaman,

hasil

kegiatan.

Sebagaimana

hasil

wawancara

dengan

Aminudin rnasvarakat desa Hurun yang turut Gerhan, sebagal berikut : saya ikut di kegiatan Gerhan sejak awal, ikut bantuin waktu survel dan ngukur, terus ikut kerja waktu ngangkutin bibit dari TPS ke lokasi, penanaman dan melakukan pemeliharaan tanaman ... " (wawancara, kamis 4 Juni Juni 2009) w ...

Dalam hal ini masyarakat hanya terbatas sebagai tenaga kerja, yang pengaturannya oleh konsultan pembuatan tanaman. Hal inj agak berbeda dengan sistcm sebelumnya (sistem swakelola), jika dlbandingkan yang

sekaranq

(sistem

"carnpurtanqan" lokasi Gerhan,

kontraktual

dan hubungan keterlibatan

jamak/ multiye8rs) maka

tahun

pemerintah

dengan

masyarakat

tanaman

konsultan/rekanan

dan

sekitar

langsung pemerintah saat ini lebih terbatas.

Peran dan hubungan masyarakat sekitar lokasi Gerhan pembuatan

dengan

pemeliharaan,

karena pihak rekananlah

lebih

pada kegiat.an

banyak dengan

pihak

sebagai pslaksana kegiatan

138

pembuatan tanarnan dan perneliharaannya, penyuluh, pendarnpingan,

sedang Pemerintah sebagai

pelatihan dan birnbingan

teknis. Untuk lebih

rneningkatkan kernampuan teknis, kelembagaan kelornpok tani Gerhan dan pengernbangan menugaskan

masyarakat di Tahura WAR, Dinas Kehutanan Petugas

lapangan

Gerhan

(PLG)

berperan

telah dalam

pendampingan teknis pelaksanaan kegiatan Gerhan. Tabel 5.2. Kepatuhan terhadai:> Pembatasan dalam Implementasi Gerhan Pelaksana Apa rat pernerintah

Peran

Keterangan

Melakukan sosialisasi,

Telah rnelakukan tug as dun perannya dengan baik

pernbinaan, penyuluhan, pengawasan dan

oendamoincan Kon sultan pelaksana

Pelaksana kegiatan langsung pembuatan tanarnon Masyarakat Tenaga kerja yang mendukuna oroorarn Sumber : Data Primer Mei-Juni 2009 Aparat

Pemerintah,

konsultan

Telah rnelakukan tugasnya dengan baik Telah mendukung orooram pelaksana

dan

rnasyarakat

menjalankan tugas dan perannya masing-masing guna melaksanakan dan mencapai keberhasilan program Gerhan, Tugas dan peran ini dibatasi oleh kewenangan yang drrulik] oleh pelaksana. Dengan disadarinya tugas dan peran masing-masing

rneka para pelaksana tidak tumpang tindih dalam

pelaksanaan telapi dapet $aling keqasama demi keberhasilan mencapai tujuan. Secora <ewilayahan pelaksana kegiatan hanya bertanggungjawab rnelaksanakan Rachman.

program Gerhan hanya di wilayah Tahura Wan Abdul

Setlap pelaksana mempunyai

peran da-1 tanggungjawabnya

sendiri dalam rnelaksanakan program Gerhan.

139

1.3. Aspek Penjadwalan Kepatuhan terhadap

tata

waktu adalah hal yang penting demi

keberhasilan suatu program. Begitu pula dengan pelaksanaan Gerhan tata waktunya

mengikuti jadwal yang telah ditentukan.

Hasil wawancara

dengan Bp Priyanto {PPK Gerhan) sebagai berikut : " ... kami telah melakukan Gerhan ini sesuai dengan urutan waktunya. Penyusunan Rantek waktu ltu pada tahun yang sama dengan pembuatan tanaman, meski tahun yang sama, Rantek diselesalkan sebelum pelaksanaan pembuatan tanaman,setelah rantek selesal baru kemudian pembuatan tanaman. Karena rantek ini akan jadi acuan kegiatan dilapangan. Kemudlan setelah penanaman selesai kami menunjuk LPI melalui lelang, untuk menilai tanaman Gerhan. Begitu juga setelah selesal pada pemeliharaan tanaman kami menunjuk LPI untuk penilaian tanaman lagi. Penyelesaian pembuatan tanaman oleh kontraktor telah dlselesaikan pada waktunya ... " (wawancara, Rabu 13 Mel 2009)

Hasil wawancara dengan Purwanto (Konsultan pelaksana) diperoleh keterangan sebagai berikut : Kami telah menyelesail
w •••

Keteoatan terhadap tata waktu yang telah direncanakan seharusnya dilakukan

o!eh

pelaksana

program.

Adanya

ketidaktepatan

atau

mundurnya suatu tahapan keqiatan akan rnenyebabkun mundurnya juga kegiatan yang lain pada tahapan berikutnya. Hal ini dikarenakan program

140

ini secara berkelanjutan menurut tahapan yang harus dilaksanakan maka harus dilaksanakan secara berurutan, adanva kemunduran waktu untuk melaksanakan

satu tahapan keqiatan

dalam

prngram menyebabkan

mundurnya tahapan kegiatan selanjutnya. Tabel 5.3. Kepatuhan terhadap Jaewal Kegiatan Jmpfementasi Gerhan

,__

Pelaksana

Penjadwalan

Dinas Kehutenan

Kegioton dilokukDn secara runtut sesuai tahapan kegiatan

-

Konsutao pela'<sana

Mclakukan kegiatan sesuai tahapan dan mentaati waktunva

Keterangan Kegiatan tclah dilakuk
Sumbcr : Data pnrrcr Mci-Juni 2009

Pelaksana telah melaksanakan program Gerhan sesuai dengan tata waktunva yang telah ditetapkan dalam tahapan kegiatan. Pelaksana telah rne'aksanakan

secare runtut sesuai dengan urutan tahapan dalam

pelaksanaan. Bila terdapat keterlarnbatan atau mundurnya satu tahapan kegiatan

dapat

kemunduran.

meyebabkan

kegiatan

berikutnya

.iuga rnengalami

Ketepatan waktu pelaksanaan akan menjadikan program

lebih tepat mencapai dalam keberhasilan. Terutama dalam pelaksanaan penanaman

dan pemeliharaan

haruslah

tepat waktu karena terkait

dengan musim dan tanaman pengganggu. Ta1ama1 akan lebih dapat hidup dan tumbuh guna mencapai keberhasilan bila ditanam pada awal musim hujan. Kegiatan perneliharaan dilakukan secara herkala sesuai kebutuhan

dengan pernhersihan

dan pemupukan

sehingga tanaman

Gerhan dapat turnbuh dengan balk dan mencapai keberhasilan tanaman yang tinggi.

141

2. Lancarnya Rutlnltas Fungsi Untuk menilal keberhasilan dalarn implementasi kebijakan menurut Ripley

dan Franklin

(1986) yang kedua adalah

bahwa keberhasilan

implementasi ditandai olah lancarnya rutinitas fungsi (smoothly functioning routines) dan tidak adanya masalah yang dihadapl (absence of problems). Indikator yang dlgunakan untuk menilai lancarnya rutinitas ini adalah : aspek kelancaran pelsksanaen dan aspek konflik.

2.1. Aspek Kelancaran pelaksanaan Tshep Menyusun Rancangan Teknls Rancangan teknis kegiatan rebolsasi di Tahura Wan Abdul Rahman tahun 2007 dllekukan oleh konsultan.

Penunjukan konsultan yang menyusun

rancangan te~nis dilakukan dengan lelang terbuka. Ll:?lang dllaksanakan menurut aturan yan~ berlaku yaitu menurut Keppres 80 tanun 2003 tentang pengadaan

barang

dan jasa.

Konsultan

yang menang

akan penyusun

rancangan teknls rebolsasi di Tahura. Sebagaimana diungkapkan

oleh PPK

Gerhan : " ... Dalam tahoo menyusun rancangan teknis setahu saya tidak terdapat kendala, lancer-Iancar saja. Sejak saat lelang untuk menentukan konsultan yang akan menyusun rantek (rancenqan teknis) sampai tersusunnya dokumen rancangan teknis pelaksanaan reboisasi. .. lancar. Saal ke lapanqan dituqaskan staf dinas sebagal pendampinq dan masyarakat sebagai pcnunjuk lokas. ... " (wawancara. Rabu 13 Mel 2009) Hal senada dlsampaikan oleh Yedi (Konsultan l\ancangan), sebagai berikut :

" ... Waktu kami bersama tim menyusun rancangan tel
142

menqumpulkan data dilapangan pun tidak menemui kendala yang berarti, Penetapat lokasi untuk Gerhan d'lakukan dengan pihak Dishut, masyarakat sekitar kawasan pun menerima dengan antusias ... " (wawancara, Rabu 20 Mei 2009)

Dalam menyusun rancangan teknis tidak terdapat halangan yang berarti. Para implementor melaksanakan tugas sesuai dengan pedoman. Langkah pertama yang ditempuh adalah dengan sosialisasi program. Dengan sosialisasi program masyarakat menjaG'i tahu dan dapat untuk mengetahui masyarakat terhadap proqram itu. Sebagaimana

tanggapan

dikemukakan

oleh Ronald HPP ( Kasi Rantek Tahura), sebagai berikut : " ... Oulu pernah awal-awal Gerhan di'aksanakan di daerah oadang cermin memang pernah ada penolakan masyarakat. Karena menolak maka kita geser ke lokasl yang masyarakatnya mau. Masyarakat yang menolak ini berp'kir bahwa Gerhan dianggap sama dengan proyek-proyek reboisasi yang dulu-dulu. Tapi setelah mereka tahu dan melihat bahwa Gerhan yang sekarang berbeda dcngnn yDng dulu maka masyarakat banyak yang mengusulkan lahan garapannya untuk turut serta dan dijadikan lokasi Gerhan ... "(wawancara, Kamis 28 Mei 2009)

datas

Berdasarkan hasil yang dikemukakan dalam tahapan penyusunan

dapat diketahui bahwa

rancangan adalah lancar. Ke!ancaran dalam

menyusun rancanqan teknis iri karena adanya kerjasama yang baik antar phak yang terlibat da!am penyusunan rancangan teknis menurut peran dan fungsinyanya mengerti

masing-masing.

Ma!:)'arakat

tentang program Gerhan

sekarang te'ah

sehingga

pelaksaraan

paham Gerhar

dan tidak

mendapat gangguan dart masyarakat.

Ta.'Jappembuatantanaman ReboisaSi Pembuatan

tanaman

reboisasi

Gerhan

dilaksanakan

secara

berkelanjutan dengan sistem kontrak tahun jamak (multi years) selama 3

143

tahun.

Pada tahapan penanaman

masvarakat petani

pelaksana dan

ini mefibatkan pemerintah,

konsultan

pengg<:rap kawasan Tahura. tancarnva

pelaksanaan Gerhan di Tahura akan menjadikan program yang dijalankan itu lebih berhasil. Hasil wa ..vancara dengan Pak Priyanto Kabid RRH, sebagal berikut: " ... Staf yang terlibat di Gerhan sudah mengetahui tug as dan kewajiban yang harus dijalankannya. meski Gerhan program nasional pemedntah pusat, tetapi Gerhan juga bagian dan tugas can fungsi kita sebagai instansi kehutanan didaerah untuk mensukseskannya. Kita harus bersyukur dengan adanya Gerhan ini karena adanya Gerhan ini upaya pemulihan kerusakan hutan di Tahura dapat lebih cepat. Kalau mengandalkan APBD saja dananya sangat kedl. .. H (wawancara, Senin 18 Mei 2009)

Aparat berkewajiban

pemcrintah

menjalan

sebagai

abdi

negara

dan

masyarakat

tugas yang diembannya dengan sebaik·baiknya.

Berkaitan dengan tugas dan rungs[nya sebaqai aparat instansi kehutanan maka program Gerhan sebagai program yang sejalan dan selaras dengan tupoksi Dishut mendapat dukungan dari aparat kehutanan daerah. Dalam menjalankan program ini pun tidak mengganggu dari tugas yang melekat sebelumnya

dari aparat bersangkutan.

sering dilakukan

Demi kelancaran program Gerhan

sosialisas: dan pembinaan terhadap masyarakat sekitar

hutan. Pihak Oinas Kehutanan juga berkoordinasi dengan pihak-plhak tcrxatt seperti

BPDAS

pengubung

sebaqa

UPT Pusat di daerah yang berperan

dengan Dephut dan banyak me,gurusi Genan.

sebagai

Begitu juga

dengan pihak konsultan pelaksana Oishut mengawasi dan merrenxsa hasil pekerjaan penanaman yang d:lakukan.

144

Hal scnada dlsam!)
Dengan adanya jalinan kerja yang baik antara aparat pemerintah dengan

konsultan pelaksana

menjadikan

Gerhan pelaksanaannya

lebih

lancar. Bila timbul suatu permasalahan dengan terjalinnya hubungan kerja ini maka

dapat

segera

ctcan

pemecahanya

sesuai

dengan

hak

dan

kewajibannya. Begitu pula dengan adanya dukungan dari masyarakat maka pelaksaan Gerhan menjadi lancar. Sebagaimana

dikernukakan Bp Manto

rnasvarakat desa Margodadi yang il
2009)

Berdasarkan keterangan yang telah diuraikan diatas maka dalarn i mplementasi

program Gerhan taha pan pelaksanaan pembuatan tanaman

dapat dilaksanakan

dengan tancar tanpa adanya kendala yang berarti.

Kelancaran pelaksanaan program Gerhan sejak menyusun rancangan, dlmulai dari pelelangan untuk menunjuk konsultan pelaksana dan pclaksanaan

145

pembuatan tanaman

yang dilakukan

oleh konsultan pelaksan

dengan

melibatkan masyarakat. Ini terjadi karena mekanisme yang dijalankan telah sesuai dengan ketentuan yang ada dan telah adanya jalinan kerja yang baik antar

pelaksana keq'atan dengan menyadari

tugas dan wewenangnya.

Pemahaman terhadap tugas dan wewenang akan menjadikan pelaksanaan tucas berjalan lancar. Terlebtn adanya dukung masyarakat saat ini terhadap Gerhan sehinggga kegiatan Gerhan dapat berjalan lancar sesuai dengan yang direncanakan.

2.2. Aspek Konflik Konflik yang terjadi dalarn pelaksanaan suatu pogram akan dapat mempengaruhi pelaksanaan

keberhasllan suatu antara

implementor

program. dengan

Terjadinya masyarakat

konflik dalam dapat

menjadi

penyebab kurang berhasilnya suatu program. Pelaksanaan program Gerhan di Tahura WAR yang berlangsung dalarn

beberapa tahapan

implementor

atau

konflik

kegiatan antara

tidak ditemui adanya konflik antar implementor

Sebagaimana hasil wawancara yang dikemukakan

dengan

masyarakat.

oleh Ronald sebagai

berikut : Tldak eda konflik yang terjadi dalam melaksanakan Gerhan, baik antara pihak pemerintah dan konsultan dengan masyarakat di lokasi Gerhan ataupun enter para pelaksana sendiri .. tidak ada. Kami saling kerja sama. Kalo dengan masyarakat biasanya itu sebslum pelaksanaan ede orientesi dan sosilisasi. kalo yang sekiranya masyarakat menolak ya kami ganti ke lokasi yang rnasvarakatnya mau menerima karena masih oanyak lokasi di Tahura yang untuk ditangani. Tapi itu yang nolak Gerhan itu wakn, delu ... waktu awal Gerhan diluncurkan. Jadi kita udah antislpasi sejak awal konflik yang mungkin terjadi, sekiranva akan timbul konflik dicari lokasi yang w •••

146

enggak ada konfliknya. Kalo masyarakat sekzrang sudah kondusif. Malah sekarang masyarakat mengusulkan minta lahan garapannya dijadikan lokasi Gerhan .. ." (wawancara, Kamis 28 Mei 2009)

Hal senada dikemukakan oleh Purwanto konsultan penanarnan :

" ... waxtu peteksanaan kegiatan penanaman

tJdak ada konflik denqan masyarakat atau penggara;i ... lancar-lancar saja .... malahan masvarakat ikut serta sebagai tenaga kerja ... "(wawancara, Selasa 26 Mel 2009) Kerjasama yang telah terjal'n baik antara aparat pemerintah, konsultan

pelaksana

pelaksanaannya lancer

oleh

dan

masyarakat

menjadikan

Gerhan

dalam

tidak menemui konffk. Gerhan telah dilaksanakan dcngan

masing

pihak

sesuai

dengan

perannya.

Dengan adanya

pengalaman yang telah bertahun-tahun dalam pe!aksanaan Gerhan, untuk menghlndari

konfllk dilakukan dengan pendekatan kepada masyarakat dan

member! canton kepada masyarakat temang Gerhan dibanding

sekadar

penyuluhan. Adanya contoh tanaman yang sudah ll.lmbuh dengan baik dan keberhasilan Gcrhan dapat mcmbuka mata hati masyarakat tentang Gerhan sehingga masyarakat memberi dukungan penuh terhadap Gerhan. Demikian halnya dikemukdn

oleh Aminudin (masyarakat

Desa

Hurun) yang turut serta dalam Gerhan : " ... enggak ada itu mas ... yang namanya konftik, gesekan atau sejenisnya antara masyarakat dengan pemerintah atau dengan konrraktor tanarnan, a man dan baik-baik aja kami sangat mendukung Gertian dan upaya kehutanan Jainnya " (wdWdncdri:I, Kamis 4 Juni 2009}.

Berdasarkan hal tersebut tidak terjadi konflik antara implementor dengan masyarakat dalan melaksanakan Gerhan di Tahura. Tidak adanya

147

konflik yang te.rjadi maka pelaksanaan k~iatan Gerhan dapal berjalan seperti yang direncanakan sesuai denqan tahapan dalam Gerhan. Tabel 5.4. Kelanearan Rutinitas Fungsi dalam lmplementasi Gerhan

Indikator Kelancaran

Keterangan

Tahap meoyusun rancangan tancar tidak ada kendala

Telah berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait Tahap pembuatan tanaman Telah sosialisasi dan lancar telah terjalin kerjasama berkoordinasi, dan yang baik mendapatdukungan masvarakat 1idak ada konflik antara Tidal< terjadi konflik, pemerintah, konsultan lokasi dan masyarakat oelaksana dan masvarakat kondusif Sumber : data primer Mei-Juni 2009

pelaksaaaan

Konflik

Temuan

I

Gerhan dalam pelaksanaannya telah dilaksanakan dengan lancar tanpa adanva gangguan yang berarti. Pada pelelangan untux menunjuk konsultan pelaksana telah dilakukan menurut mekanisme yang berlaku menurut Keppres 80 tahun 2003. Pengadaan barang dan jasa telah dilakukan dan berjalan lancar, Aparat pemerintah melaksanakan program ini denqen baik dan tidak mcngganggu dari tugas pokok yang melekat ada padanya. Pada tahap pcmbuatan tanaman

tctah dilakukan dengan lancar sesuai

dengan kewenangan yang ada pada para pelaksane program. Program dilaksanakan dengan mensosialisasikan dengan masyarakat dan ja inan kerja same dengan

se:nua pihak yang terkaic. Adan1•a kelancaran

dalam

pelaksanaan program ini rnaka proqrarn dapat dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan, Peiaksafldan proqrarn Gernan di Tahura tidak ditemui

konflik yang terjadi dalan

pelaksanaan baik konflik pelaksanaan

dari

148

pemerintah, konsultan clan masyarakar. Lokasi Gernan pun merupakan lokasi yang bebas konflik, sehingga pelaksanaan dapat berjalan lancar.

3.

Kinerja dan Dampak yang diharapkan Menurut Keban (2007:209) istilah kinerja merupakan

dari

performance yang sering diartikan

penampilan,

unjuk kerja atau prestasi.

terjemahan

oleh para ccndikiawan

sebagai

Pencapaian hasil ini dapat dinilai

menurut pelaku yaitu hasil yang diraih oleh individu (kinerja lndividu), oleh (kinerja kelompok), oleh institusi (kinerja organisasi)

kelompok

dan oleh

suatu program at.au kebijakan (kinerja program/kebijakan). Kinerja kelompok menggambarkan

sampai sejauhmana suatu kelompok telah melaksanakan

kegiatan-kegiatan ditetapkan

pokoknya

oleh institusi.

sehingga

mencapai

sebagaimana

Sedangkan kinerja program berkenaan

yang dengan

sampai seberapa jauh kegiatan-kegiatan dalam program telah dilaksanakan sehingga dapat mencapai tujuan program tersebut dalam hal lnl adalah tujuan dari Gerhan. Secara

umum

untuk

mengukur kinerja

program

dengan

dua

pendekatan utama, yaitu pendekat.an yang menilai prilaku atau dengan pendekatan prilaku dan pendekatan ya19 menilai hasil atau manfaat yang diberikan atau disebut juga sebagai pendekatan hasil. Dalam pendekatan hasil yang dinilai adalah adalah ketepatan hasil sesuai dengan harapan atau rencana (Keban: 222).

149

Dalam penelitian ini penilaian kinerja mengunakan pendekatan hasil atau manfaat dari adanya program Gerhan di Tahura Wan Abdul Rachrnan, Penilaian itu meliputi pertanggungjawaban dan manfaat program. 1. Pertangungjawaban Dalam tahap perencanaan Gcrhan, hasil dari serangkalan keglatan dalarn perencanaan Gerhan yang dimulal dari adanya soslalisasi, penetapan dan pernantapan lokasl, pengumpulan data dan lnformasi wilayah, penataan areal (pengukuran dan pemetaan), analisis

dan pengolahan

data, dan

akhlrnya menyusun rancangan teknis adalah buku/dokumen rancangan teknis kegiatan

reboisasi

pcngkay<1an di Tahura Wan Abdul

Rachman.

Buku

rancangan teknis lni memuat rancangan kegiatan, rencana biaya dan tata waktu sesual dengan sasaran lokasl. Buku rancangan teknls dibuat menurut maslng-maslng

blok lokasi penanaman.

Rancangan

teknis

pernbuatan

tanaman reboisasi Pengkayaan Tahura WAR tahun 2007 seluas 2000 ha terbagi dalam

8 blok, sehingga

dokumen

rancangannya

ade 8 buku

rancangan teknis. Hasll

wawancara

da1i

Pak Priyanto

(Kabid

RRH)

diperoleh

keterangan bahwa : " ... untuk Gerhan 200/ ltu pelaksana pembuat rancangan teknis adalah plhak III dan satkernya di BP DAS. Sedang untuk pembuatan ta1aman dan penilai (LPI) pelaksananya juga oleh pihak lll dan setkemve ada di Dishut. Penanggung jawabnya penyelesaian fisik kegiatan Gerhan untuk pembuatan tanaman di Tahura ya Kepala Dinas Kehutanan. Soal pengganggara11 ditujuk KPA (kuasa penggunan anggaran) kemudian agar anggaran belanja dapat dlkeluarkan KPA menunjuk PPK (pejabat pembuat Komitmen) sebagai penanggung jawab kegiatan, KPA juga punya wewenang menunjuk pejabat yang lain yang diperlukan, untuk keperluan administrasi keuangan dan untuk membantu teknis pelaksanaar- ... " (wawancara, Senin 18 Mei 2.009)

150

Hal senada disampaikan oleh Dedy Juanda (Sekretaris Gerhan), sebagai berikut : "... PPK adalah sebagai penanggung jawab kegiatan dan sebagai pelaksananya adalah pihak III maka yang mengadakan xontrek kerja ya PPK dengan pihak III. Kalo ukuran yang dijadikan keberhasilan kegiatan reboisasi ini adalah penanaman difokasi yang ditetapkan telah selesai ditanami semua dan prosentase tumbuh tanaman memenuhi syarat Kafo prosentasenya rnemenuht syarat maka pihak III dibayar, kalo tidak memer.uhi syarat yang tidak dibayar. Sejauh ini hasilnya baik, penilaian tanaman pada tahun berjalan yang telah dilakukan pada desember lalu rata-rata tumbuh tanaman diatas 70 % dan evaluasi selanjut diadakan penilaian tahun I dan tahun fl ... " (wawancara, Rabu 13 Mei 2009) Keterangan

yang hampir sama dioeroleh dari Purwanto

dari

konsultan sebagai berikut : " ... kami tefah melaksanakan kegiatan ini dengan sebaik mungkin sesuai dengan rancangan yang ada dan kontrak yang telah dlsepakatt dalam SPK, kami tefah melaksanakan kewajiban yang tercantum dalam perjanjian yang tefah dibuat sebelumnya ... " (wawancara, Selasa 26 Mei 2009) Dari

pernyataan

pelaksana pihak

!Il

tersebut

kepada

diketahui

PPK Gertian

bahwa

adalah

pertangngjawaban

bila telah

terealisasi

pembuatan tanaman scluas yang direncanakan sesuai yang tercantum dalam kontrak kerja antara PPK dengan pihak III. Kontrak kerja penting untuk dilakukan

sehingga

akan jelas hak dan kewajiban

kedua pihak

yang

mengadakan kontrak kerja tersebut, hal c:pa seja y<mg me1jadi haknya dan apa yang menjadi kewajibannya. Kewajiban pihdk

m

diantaranya adalah

melaksanakan pekerjaen sesuei dengan kontrak <Jan membuat laporan setiap akhir pelaksanaar kegiatan dan memberi laporan Uiwulan. Sedangkan yang menjadi hak pihak III ada.ah menerima pembayaran sesuai yang ditetapkan

151

dalam kontrak tersebut. Temuan di lapangan pelaksanaan

pihak III telah melakukan

pembuatan tanaman seluas 2000 ha sesuai

dengan

yang

direncanakan. Penilaian

keberhasilan

turnbuh tanaman dilakukan

oleh lembaga

penilai independen (LP!) yaitu suatu lembaga/konsultan yang ditunjuk oleh Dinas Kehutanan dengan kualifikasi tertentu yang memenuhi syarat dengan mekanisme

lelang

terbuka.

Berdasarkan

hasil

penilaian

LPI prosentase

tumbuh tanaman tahun berjalan setiap petak rata-rata diatas 70 % dan tumbuh dengan balk. Pengamatan dilapangan tanaman tumbuh dengan baik dengan tinggi taneman berkisar 0,5-1,Sm. Pihak III sebagai pelaksana telah menunjukan kinerjanya dengan selesainya

penanarnan

dan prosentase

tumbuh

sesual

dengan

syarat

ketentuan dalam surat perjanjian. Setelah penilaian tahun berjalan, diadakan pemeliharaan

ta.naman sampai

pemeliharaan

kemudian

tanaman, dan kondisinya.

tahun

dilakukan

ke-2.

penilaian

Setiap oleh

setelah

LP! tentang

Pada penilaian setelah pemeliharaan

petak yang prosentase tumbuh tanamannya

dilakukan tumbuh ini hanya

tebih 90 % yang dianggap

berhasil dan dilakukan pembayaran oleh PPK. Adanya svarat y<.mg demikian itu menyebabkan pelaksana melaksanakan kegiatan pem buatan tanaman dengan sungguh demi keberhesilen

program dan pihak III menerima imbalan

sesual dengan kontraknya. Realisasi pembuaten tanaman rebolsast proqrern Gerhan seluas 2.000 ha, adalah sebagai berikut :

152

Tabel S.S Pembuatan Tanaman Reboisasi Pengkayaan Tahura WAR 2007 NO BLOK

KORWIL

BLOK 01

Desa Padang Cermin Korwll Padang Cermin I

I

LUAS

(HA)

200

Desa Gebang

JUNIAH (Batang)

BIerr

Karet Cempaka Meda ng Duria n T~ irik1I

...__ BLOK 02

JENIS

300

Korwll Padang Cermin n

39.600 19.800

Desa Hurun

JOO

Desa Tanjung

BLOK 04

Agung Korwil Youth Camp

rel

59.400

Cempaka Meda ng

n.100

BLOK OS

RLOK 06

Desa Margodadi Korwil Kedon:fong

-

Oesa Padang Manis

300

200

Korwil Kedondcng 8LOK 07

I

oese Kebagusar. Korwil Gedong Tataan

300

I

59.400 19.800 19.600 19.800 3.300 3.300 3.300 3.300

I

39.600 19.800 19.600

100

100

100

2.200 2..200

I

2.2-00

2.200

Kar et

59.'IOO

Cempaka

29.700

Medang Durla n Suku n PeraI

29.700 4.400

Kare l Cen paka 1"-edang Dun an Peta i

39.600

Karet C.."'npaka Maho ni Dam ar

100

29.700 3.300 3.300 3.300 3.300

MahonI Durla n Tang kil Peta i Pala Karet Cempaka Medang Durlan Tangkil Petal Pala

1%\

3.300 2.200

Cem paka Meda ng

200

Tanam

3.300

KareI

(Talang Sinar Agung) Korwll Youth Camp

I

19.800

Durla n Pct> i Tang kl Suku n BLOK 03

--

Prosentase

100

4.400 4.400

I

I

19.800 19.800 4.400

100

4.'IOO 59.400 19.BOO 19.800 19.800

100

L

153

NO BLOK

LUAS (HA)

KORWIL

JENIS

JUML.AH

BIDIT

(Batang)

Durian Tangkil Petai BLOK 08

Desa Hurun (Talang Mulya)

Karei

200

Cempaka

Mc hon I Medang Durian Tangkil

Korwil Youth camp

--

JUMLAH

I

2.000

I

Prosentase Tanam (%)

4.400 4.400 4.400 39.600 13.200

100

13.200 13.200

I

2.200

2.200

Petal

2.200

Pala

2.200 880.000

100

I .. sudah ter masok

I uniuk sulaman pada pemelll1araan tahun untuk untuk pemeliharaan Tahun I

Ket : • Jumlah b1b1t

I

bel)alan 10 %

• Belum termasuk sulaman Sumber : Dinas Kehutanan, 2008

Pelaksana telah mempertanggungjwabkan pekerjaannya dengan adanya hasil pada setiap tanapan pelaksanaan. Pada tahap penyusunan rancangan teknis telah ada dokumen rancangan teknis yang akan menjadi dasar acuan pelaksanaan kegiatan pembuatan tanaman. pembuatan tanaman

telah berhasil

dilaksanakan

Pada tahap

pembuatan tanaman

reboisast pengakayaan di Tahura sesuai dengan rencana, luas yang harus ditanami dan jcnis dan jumlah bibit yang ditanam. Pelaksanaan kegiatan telah didukung

oleh

pelaksanaan program.

masyarakat sekitar hutan yang

menjadl

lokasi

154

2. Oampak Manfaat Program Se:elah kebijakan dite(jemahkan selxlgai program dan proyek lalu dengan tindakan fisik, program meninbulkan suatu konsekkuensi berupa hasil, efek dan akibat (Wibawa:1994).

Menurut Dunn (1984:280)

membagi

konsekuensi kebijakan dalam dua jenis yaitu ouput dan dampak output adalah produk dan jasa tertentu yang difiarapkan caoet dihasilkan oleh suatu kegiatan dari input yang tersedia. 5edangkan dampak adalah hasil yang diperoleh dari efek suatu kegiatan atau perubahan kondisi fisik, ekonomi maupun sosial akibat dari ouput kebijakan. Demikian juga hafnya dengan program Gerhan yang dilaksanakan di Tahura Wan Abdul Rahman ini akan menimbulkan dampak. Dampak ini dapat dibedakan menjadi dampak jangka pendek artinya yang langsung diterima dan dampak jangka panjang yaitu dampak yang terjadi

seteeh

ouput

berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama. Suatu program yang di lakukan

dengan kegiatan/proyek

akan menghasilkan

ouput,

penqaruh

langsung dan dampak. Berdasarkan

hasil wawancara dan temuan dilapangan

Gerhan

mempunyai dampak manfaat. Dampak manfaat Gcrtan dapat ditinjau dari 3 aspek yaitu aspek ekonomis, aspek lingkungan, dan kemampuan teknis rcboisasi. 1. Mcningkatkan pendapatan masyarokat dan rnenverap tenaga kerja Secara umum,

mar.faat langsung

dari keterlibatan masyarakat

sclama penyelenggaraan Gerhart khususnya dari kegiatan Reboisasi Tahura adalah perolehan pendapatcn dalam bentuk upah harian etau kontrak dalam

155

pembuatan tanaman

reboisasi hutan lindung tersebut. Meskipun bagi

masyarakat peserta program Gerhan tambahan pendapatan masyarakat ini bersifat jangka pendek, namun rukup berarti bagi masyarakat yang sebagian besar adalah petani penggarap. Dampak manfaat Gerhan yang diperoleh oleh masyarakat sekitar hutan, sebagaimana dlkemukakan deh Jana (masyarakat desa Kebagusan) yang ikut Gerhan adalah sebagai berikut : " ... Kala buat kami ya mas, manfaat Gerhan yang kami pcroleh pertama kaml dapat tambahan pendapatan dari upahan waktu nanam tanaman Gcrh
Selain dari manfaat langsung dari hasil kerja tersebut,

pada

dasarnya kenaikan pendapatan karena Gerhan juga telah mereka sadari akan lebih berarti di masa datang, yaitu ketika tanaman telah mernberikan rnanfaat ekonorni khususnya tanaman MPTS yang hasil utamanya bukan berupa kayu, terleblh Jlka nllai ekonornis dart jenis tanarnannya tinggi, maka mereka berharap akan mernperoleh pendapatan yang lebih tinggi pula. Pemahaman

seoertt

ini umumnya telah dimiliki oleh anggota kelompok tani peserta

Gerhan. Berikut dikatakan oteh Aminudin yang ikut aktif dalam kcgiatan Gerhan di Kawasan Hutan Tahura desa Hurun: " ... Dengan adanya kegiatan Gerhan ini tentu terasa sckali manfaatnya bagi kami, selain dana ... kami jl.ga dapat bib1t, untuk dana... upah kerja, termasuk penanaman can pemeliharaan jadi kato yang kerja ya dibayar, kalo enggak kerja ya enggak, Per orang... dulu 25 ribu per hari ... done itu ya lumayanlah buet tambahan pendapatan .. ." (wawarcara, Kamis 4 Juni 2009)

156

Menyambung yang dikatakan Amlnudin tersebut, Sarno tetangganya juga bergiat bersarna dalam

kegiatan Gerhan mengungkapkan,

mereka juga lebih mengharapkan

bahwa

manfaat hasil tanaman pada jangka

panjang selaln karena tambahan penghasilan secera langsung yang diberikan oleh pemerintah tersebut. Berikul penuturan Samo : " ... Ya, kalo upah kerja ltu manfaat langsungnya ... tapl warga disini, termasuk saya scndirl contohnya, lcbih berharap kalau tanaman ltu nantinya blsa menghasllkan, ltung·itung dapat sebagal tabungan untuk mesa depan, siapa tahu kalau tanamannya bagus dan hasilnya juga bagus, nanti hasilnya bfsa dinikmatf juga... untuk tambahan penghasllan lah ... " (wawancara, 4 Junl 2009)

Dengan adanva kegii:ltan Gerhan, masyarakat akan memperoleh manfaat langsung dan manfaat jangka panjang akan mereka rasakan dalam rangka peningkatan pendapatan. Adanya harapan untuk mendapatkan hasll di masa yang akan datang darl hasll tanaman hasil hutan bukan kayu berupa buah dan getah, schingga kesadaran untuk menjaga tanaman agar dapat memanfaatkan hasilnya di waktu yang akan datang dapat tercapal. Dengan adanya peningkatan

pendapat balk dengan upah kerja yang dlperoleh dan

blla tanaman itu telah tanaman

reboisasl

mengasilkan,

ini dapat

rnaka Gerhan dengan

meningkatkan

keseJahteraan

pembuatan masyarakat,

khususnya masyarakat sekitar lokasi Gerha"l. Gerhan ini pun telah menyerap banyak tenaga kerja, seperti hasil wawancara

yang dikernukakan

oleh

Purwanto (Konsultan pembuatan tanaman) : " ... Gerhan ini kan banyak pcrlu bibit tanamen balk tanaman hutan dan MPTS, sehingga perlu banvak tenaga kerja dalam pembibitan tanaman, tenaga untuk pcnqanqkuten dan tenaga untuk penanaman. Bagi kami adanya Gerhan dapat menambah kesernpatan berusaha, kalo dulu kami hanya bergerak di usaha

157

pembibitan sekarang ikut di penanaman juga ... " (wawancara, Selasa 26 Mei 2009) Hal scnada diungkapkan Bp Wiyogo sebagai berikut ; " ... dalam Gerhan ini melibatkan konsultan sebagai pelaksana. Dalam setiap konsultan didalamnya banyak orang yang terlibat. Di Lampung dengan sejumlah kabupaten maka jumlah konsultannya yang terlibat pun banyak. Begitu juga masyarakat sekitar hutan sebagai tenaga kerja yang turut serta di penanaman dan itu banyak jumlahnya ... " (wawancara, Kamis 14 Mei 2009) Pendapat ini dibenarkan Bp Manto warga rnasvarakat Margodadi: " ... pekerjaan sehari-harl ya di kebun ini, kalo kebun udah selesai ya saya cari-cari kerja upahan. Dengan adanya Gerhan ini ya adal.ah tambahan kerjaan sebagai tenaga kerja upahan untuk menanam dan pemellhaan ... " ( wawancara, Sabtu 6 Juni 2009)

Kegiatan Gerhan dalam pelaksanaannya

membutuhkan

banyak

tenaga kerja. Tenaga kerja yang terserap baik berpendidlkan dan tidak berpendidlkan yaltu pihak 111 sebagai konsultan dan masyarakat luas yang turut serta dalam Gerhan. Sejak dari kegiatan pembuatan bibit tanaman dipersernaian, pengangkutan bibit ke lokasi tanam, waktu penanaman dan pemeliharaan memerlukan banyak tenaga kerja untuk melaksanakan semua kegiatan tersebut. Begitu juga pihak III dalam mcnyusun rancangan teknis dan

pembuatan

tanaman

"digerakan"

oleh

tanaga

pelaksana

yang

berpendidikan dan ahli dibidangnya. 2. Perbaikan L'ngkungan Gerhan yang teiah dilaksanakan di Tahura Wan Abdul Rahman mempunvai manfaat terhadap perbaikan lingkuangan hidup kawasan hutan Tahura. Sebagaimana hasil wawancara dengan Pak Wiyogo (Kepala Tahura) sebagai berikut :

158

" ... Dengan adanya Gerhart yang pasti manfaatnya mempercepat rehabilitasi hutan yang rusak di Tahura, kawasan hutan Tahura tidak lagl gundul, menambah variasi jenis tanaman yang ada dan meningkatkan fungsi DAS bagi pelestarian lingkungan karena Tahura ini jL1ga sebagai daerah tangkapan air bagl beberapa DAS, dapat melindungi sumberdaya alam balk tanah dari terjadinya erosl dan longsor. Kemudian sebagai pcncegah banjir juga. Adanya program Gerhan ini sangat baik demi perhaikan lingkungan utamanya memulihkan fungsi hutan sebagaimana mestlnya. Untuk memperoleh manfaat itu tadi tanaman harus jadi dulu pohonnya, semakin lama umur pohon, manfaat tanaman semakin nvata dampak manfaatnya, kalo baru tanam ya belurn kelihatan nyata dampaknya ... " (wawancara, Kamis 14 Mei 2009) Hal senada diungkapkan oleh Ronald HPP (kasi Rencana Teknlk) : Sepcrti di kctahui Tahura ini kan sebagai daerah tangkapan air untuk beberapa DAS seperti Sekarnpurq, Way Betung, dan Way Ratai sehingga dengan nantl pulihnya hutan akan rnemperbalki sebagi resapan air. Mala11 Way Betung telah dimanfaatkan sebagai air baku untuk PDAM Way Rllau untuk konsumsl warga Bandar Lampung. Memang ... dari Gerhan lni ada manfaat secara langsung yang dldapat, manfaat menengah dan jangka panjang. Kalo yang namanya tanaman kehutanan itu perlu waktu cukup lama untuk dapat memperoleh dampak manfaat dari tanaman hutannya. Misalnya saja tanaman MPTS untuk dapat petik hasil buah paling tidak 4·5 tahun baru bcrbuah. Kemudian pencegahan terhadap erosi, longsor dan fungsl sebagai pengatur air tentunya kalo pohon· pohon itu sudah besar dengan perakaran yang kuat dan tutupan tajuk yang rapat, .. " (wawancara, Kamis 28 Mel 2009) n ...

Berdasarkan

wawancara

tersebut

bahwa

dengan Gerhan

akan

mernpercepat rehab1htasi kerusakan hutan yang terjadi di Tahura. Kerusakan Tahura adalah karena perambah

dan penggarap lahan yang ada di sana.

PPnggarap ini umumnva menanam tanaman musiman kopi,

coklat dan tanaman

lain.

Tanaman

dan kebun sebagai

Gerhan akan memperbanyak

tanaman kayu dan MPTS yang ada disana sehingga menambah variasi jenis tanaman yang ada di Tahura. Adanya tanaman tersebut menjadikan Tahura tidak gundul lagi.

159

Keberadaan tanaman

pada suatu

sumberdaya tanah dan air. Dengan

semakin

lahan

akan

memperbaiki

balknya tanaman menutupi

tanah maka erosi akan semakin kecil dan air hujaq masuk ke dalam tanah lebih besar akibatnya aliran

air yang mengalir

di permukaan

semakin

berkurang sehingga kemungkin banjir dan longsor dapat dikurangi. Tanaman yang tersebar merata dan menutupi permukaan tanah dengan baik akan mengurangi

jumlah dan kecepatan aliran permukaan.

Hasil wawancara

dengan bp Jana masyarakat desa Kebagusan, menurutnya : "... sejak adanya tanaman Gerhan yang makin rapat pada lahan yang sebelumnya tanaman semusim, aliran air sungai dlmusirn kemarau lebih banyak dibanding sebelum adanya Gerhan dan jarang terjadi longsor pada lokasi yang lerenganya curam tersebut ... " (wawancara, Selasa 9 Juni 2009) Peningkatan

fungsi konservasi tanah adalah

perubahan kondisi

tanah dari kondisi yang terbuka/lahan kritis menjadi lahan yang bervegetasi. Penutupan

vegetasi akan mernperbaiki

struktur tanah dan memperbaiki

lnfiltrasl air, menurunkan energi kinetik air hujan sehingga pada akhimya akan menurunkan erosi tanah. Pembuatan tanaman Gerhan akan meningkatkan keanekaragaman hayati yaitu adanya pertambahan jumlah dan jenis flora dan fauna akibat kegiatan Gerhan. Sasaran lokasi Gerhar di Tahura adalah lahan kritis dan hutan y<mg telah rusak yang identik dengan miskin biodiversitas, yang umumnya berupa kebun garapan masyarakat dim berupa semak belukar. Kegiatan penanaman tentunya menambah jumlah individu maupun jenis di suatu areal. Tanarnantanaman tersebut, akan rncadoraoqkan berbagai [enls binatang terkait jaring-

160

jarlng makanan, maupun sebagai habitat karena telah terbentuk iklim mikro yang memungkinkan Tahura ekosistem.

organisme lainnya tumbuh.

sebagai

suatu kawasan

hutan

merupakan suatu

di Tahura WAR tentunya

Kegiatan Gerhan yang dilaksanakan

dengan penanaman

juga

yang telah dilakukan akan terjadi penambahan jumlah

jenis kayu dan jenis MPTS. Hal ini tentunya akan menambah kerapatan darl hutan itu sendiri. berpengaruh

Semakin rapat kondisi

terhadap

perbaikan

suetu

kualitas

ekosistem tentunya akan

suatu

ekosistem

kawasan.

Peningkatan kerapatan hutan itu akan mengakibatkan perluasan tajuk yang secara tidak langsung

juga akan menambah

luasan

pcnutupan

lahan.

Semakin luas penutupan lahan nantinya akan berpengaruh pada kondisi iklim rnikro. Ekosistem dengan menciptakan penurunan

keanekaragaman hayati yang kompleks akan

suhu dan kelembaban yang menguntungkan, lebih

tahan angin dan humus diikuti pembentukan dan perbaikan struktur tanah. Adanya peningkatan kelembaban

berpotensi

untuk meningkatkan

curah

hujan, serta rehabilitasi lahan. Dari wawancara diketahui

bahwa tanaman Gerhan yang telah

dilakukan sejak 2003-2007 di Tahure telah mampu meningkatkan debit eliren sungai

di Tahura

dibanding

ini terlihat

sebelum

adanya

dari

peningkatan

Gerllan.

debit

Perubahan

rnenyebabkan terjadinya perubahan fu11gsi hidrologis

adanya penambahan debil air sungai.

dirnusim penggunaan

kema-au lahan

yang dapat terlthat

161

3. Meningkatnya

kemam puan teknis dalam

rehabilitasi

da n pengelolaan

surnberdaya hutan. Gerakan

Nasional

Rehabilitasi

merupakan upaya rehabilitasl yang

sifatnya

terpadu

Hutan

dan

Lahan

(Gerhan)

hutan can lahan serta perbaikan llngkungan

dan menyeluruh,

bersama-sama

terkoordlnasi

dengan melibatkan berbagai pihak (pemerintah, swasta dan masyarakat) melalui perencanaan,

pclaksanaon

serta pemantauan

dan evaluasi yang

efektif dan eflsien. Oleh karena itu pola yang diterapkan dalarn Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Gerhan} lnl adalah keterpaduan pembagian peran dan tugas yang

dengan

jetas.

Hasil wawancara dengan Pak Wlyogo (Kepala Tahura) : " ... Yang terlibat pelaksanaan di Gerhan lni kan benvak pihak dengan tugas sesuaf porsinya. Tentunya setiap pihak telah paham dengan apa yang dikerjakan. Gerhan telah dilaksanakan sejak 2003 oleh karenanya kemampuan teknis pelaksana Gerhan akan meningkatkan kernampuan teknls dalam reboisasl. Kala vanq terlibat di administrasi keuangan tentu leblh mahir tentang urusan adminlstrasl keuangan, yang ada di kegiatan teknls tentunya hal yang berkaitan dengan teknis rebolsast akan dia pahami, mulai perencanaan lokasi sarnpal penanaman dan pemeuheraan ... " (wawancara, Kamis 14 Mei 2009) Pendapat ini dibenarkan oleh Agus Rlyanto SP (Petugas Lapangan Gerhan) Tahura : " ... ya dapat sih .. tambahan ilmu, kami berdua ini sebagai petugas lapangan Gerhan, yang sebelumnya juga ikut pelatihan PLG kemudian baru terjun ke lokasi yang jadi tanggungjawab sebagai µ1;;11dampi11g masveraket don mengawasl pekeljaan pihak UI. Jadl kami lebih tahu tentang teknis reboisasi itu bagalmana. Sebagai pendamping Kami kan harus belajar, supaya dapat memberikan pendapingan yang baik kepada masyarakat dan masyarakat dapat mengetahul teknls reboisasi khususnya tanam menanam ponon yang benar itu ... " (wawancara, Jumat 5 Juni 2009)

162

Dampak

positif

kegiatan

Gerhan

bagr

pemerintah

telah

meningkatkan kemampuan teknis dalam pengelolaan kegiatan Gerhan dan pengorganisasian

dalam Gerhan. Tahapan kegiatan dalam Gerhan yang

mellputi perencanaan, pelaksanaan

dan pcngawasan/pengendalian

yang

tclah dipahami o!eh pelaksana dalam Gerhan akan dapat meningkatkan kemampuan tekrus dalam hal rehabilitasi hutan. Dalam

rangka

meningkatkan

kualitas

dari anggota/kelompok

masyarakat yang terlibat dalam kegiatan Gerhan telah dilakukan beragam upaya, dlantaranya bimblngan.

adalah mclalul media penyuluhan,

Sebagaimana

dlkemukakan

pendamplngan

dan

oleh Aminudin (masvarekat

desa

Hurun yang ikut Gerhan), sebagal bertkut : " ... dengan terlibat dalam Gerhan, saya pengetahuan teknis kehutanan, sepertl gimana lahan, teknik penanaman, teknik pemellharaan, tanah, teknik pernellharaan kesuburan tanah dan tani..." (wawancara, Kamis 4 Juni 2009)

Gerhan keterampilan

telah dapat masyarakat

Penlngkatan kemampuan

peningkatan dalam

kemarnpuan

pengelolaan

dapat tambahan teknik penyiapan teknlk konservasl tentang kelompok

manajerial

sumberdaya

dan hutan.

tersebut adalah peningkatan kcmampuan dalam

pelaksanaan Gerhan mulai penyiapan lehan, penanaman,

pemeliharaan dan

pentingnya kelompok tani bagi masyarakat sekitar hutan. Dai npak lain

bayi

uemenntah

denqan

acanva

Gerhan adalah

teridentifikasinya masyarakat atau petani yang rnenggarap lahan di Tahura. Sebelumnya tidak diketahui

staoa

saja yang menggarap dan "mengusai"

hutan di Tahura. Dengan acanva data tentang nama penggarap inl akan memudahkan

dalam membina dan dapat dengan cepat melacak

untuk

153

mengetahui bila terjadi pengrusakan atau penebangan liar di kawasan Tahura Wan Abdul Rachman. Tabel 5.6. Kinel)a dan Dampak Program Indikator

Temuan

1. PertanggJngjawaban (Kinerja)

Keterangan

Dokumen rancangan telah ada dan sesuai ketentuan

Rancangan telah disahkan dan digunakan sebagai acuan dalam penanaman

Telah dilakukan pembuatan tanaman dengan realisasi 100 %

Penanaman dilakukan sesuai jumlah dan jenis tanaman dalam rantek

2. Dampak Program

Meningkatkan Tclah terjadi peningkatan pendapatan dan pendapatan dan menyerap 1 menverao tenaaa keria tenaaa keria Memperbaiki hutan rusak Mempercepat pemulihan dan linakunaan hlcuo rehabilitasi hutan Meningkatkan Tcrdapat peningkatan kemampuan teknis kemampuan teknis pihaxrehabilitasi oihak vano terlibat Masyarakat penggarap di Penggarap dan lahan Tahura terdata carapan mudah dioantau Sumber : Olah data orimer Mei-Juni 2009

I

Berdasarkan tabel 5.5. diatas hasil dart penyusunan rancanqen teknis

adalah

dokumen

rancangan

teknis

pembuatan

tanaman

pengakayaan rebo:sasi di Tahura. Dokunen rarcangan inilah yang dijadikan dasar untuk pelaksanaan pembuatan tar:aman di Tahura mengenai anggaran biaya yang dibutuhkan, komposisi jenis tanernan dan tata waktu pelaksanaan dimulai dengan pengadaan bibit, penanaman, pemshharaan tahun berjalan dan pemeliharaan I dan II. Kegiatan penanaman sesuai dengan rencana yaitu seluas 2000 ha yang terbagi dalam 8 btok.

164

Program Gerhan yang telzh dilaksanakan dengan pernbuatan tanaman mempunyai dampak yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat dan menyerap tenaga kerja, perbaikan ling.
teknis

telah dan

pelaksanaan pembuatan tanaman reboisasi pengakayaan di Tahura dengan realisasi 100% maca unsur kinerja telah terpenuhi. Selain itu dengan adanya program Gerhan telah ada dampak yang diperolch dari program bagl peningkatan

kesejahteraan masyarakat dan perbaikan

lingkungan

hldup.

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Program Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Gerhan)

[mplemenldsi Gerhart di Tahura Wan Abdul Rahman pada dasamya adalah keglatan datam rangka mempercepat rehabilitasi hutan akibat adanya kerusakan yang telah terjad· di kawasan rtu dan menumbuhkan semangat masyarakat

dalam

merehabilitasi

reboisasi pengakayaan. sehingga

dapat

penyangga

hutan

dengan

pembuatan

tanaman

Dengan adanya rehabiltasi hutan yang dilakukan

memulihkan

keberadaan

dan

fungsi

hutan

sebagai

kehidupan den cepet meningkatkan kesejahteraan rrasyarakat.

Didelarn

melaksenaken suetu proqrarn terdepat =aktm yang berpera11an

sebagai

pendukung

program.

dan faktor yang menghambat

keberhasilan suatu

165

Dalam penelitian ini untuk mengetahui dalarn

implementasi

menggunakan

faktor yang berperanan

program Gerhan di Tahura

WAR adalah

c

teori George C Edward III. Mcnurut

dengan

Edward III terdapat

cmpat faktor kritis yang dapat mempengaruhl implemenlasi suatu program, keempat (aklor itu adalah komunlkasi,

sumberdaya, disposisi dan struktur

btrokrasl. Keempat faktor tersebut digunakan

untuk menganalisis

temuan yang ada di lapangan dalam mcngimplcntasikan

temuan-

program Gerhan di

Tahura Wan Abdul Rahman, adalah sebagai berikut : 1. Komunikasi Komunlkasl berkenaan dengan bagalmana suatu kebijakan atau program

dikomunlkastkan

kepada

pelaksana

dan

target darl suatu

program. Menurut C. Edward, lmplementasl kebijakan yang cfektif adalah bahwa para pelaksana program mengetahui ape yang seharusnya mereka lalukan dan apa yang rnenjadl maksud dan tujuan darl suatu program. Program yang disampalkan haruslah jelas, akurat dan konslsten sehingaa pelaksana

program

mengimplementasikan

t1dak prnqram

mengalami

kebingungan

guna mencapai

maksud

dalarn

dan tujuan

program. Bentuk Kornunlkasi ya1g tclah dilakuken oleh pelaksana program Gerhan di Tahura WAR adalah sostalisesi

dan koordinasi

mengcnai

proqram Gerhan di Tahura. Sosialisasi program Gerhan telah dilakukan kepada rnasverakat luas melalui berbaqei serene media yang eda. Begitu pula dengan koordinasi leleh tlilakuki:ln terhadap pihak-pihak yang terkait

166

dalam

implementasi

Gerhan

yaitu BP DAS, konsultan/Pihak

III dan

masyarakat sekitar hutan. Gerhan sebagaimana keputusan kebijakan publik lainnya disertai

juga

dengan

pedoman

petunju,<

pelaksanaan.

telah

Pedoman

pelaksanaan Gerhan yang dipakai dalam pelaksaan Gerhan tahun 2007 adalah

Peraturan

Menteri Kehutanan

Nornor

: P.21/Menhut-V/2007

tentang Penyelenggaraan Gerhan 2007 dan P.22/Menhut-V /2007 tanggal 20 Juni 2007 tentang Pedoman Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan Gerhan 2007.

Pedoman

dan

petunjuk

pelaksanaan

yang

telah dikeluarkan

tersebut sudah jelas dan tidal< terdapat perbedaan

pandangan

atau

adanya penafsiran dalam pelaksanaan. Fakta di lapangan 'fang

peneliti

program Gerhan telah memahami

ternukan

bahwa pelaksana

dan rnengertl langkah-langkah

yang harus dilakukan dalam implernentasi

apa

program Gerhan agar maksud

dan tujuan Gerhan dapat tercapal. Hal ini dikarenakan program Gerhan telah dilaksanakan

sejak tahun 2003 di Tahura WAR. Adanya perubahan

untuk penyempurnaan dalam pettJnjuk pelaksanaan Gerhan dari tahun ke tahun tidak membuat kesulitan pelakasaan

Gcrhan

menumbuhkan kawasan

hutan

di

Tahura

bagi ocleksena dilapangan berupa

pembuatan

karena inti

tanaman

semangat rehabilitasi hutan kepada masverekat Tahura.

Para pelaksana

Gerhau

di

Tahura

dan sekitar telah

berpengalaman dalam teknik rehabilitasi hutan karena telah lama sebagai pelaksana Gerhart sejak Gerhen dil uncurkan.

167

Departemen Kehutanan melalui BP DAS telah rnensosialisasikan Gerhan kepada para pelaksana Gerhart ui daerah. Petaksana daerah mensosialisasikan

Gerhan kepada masyarakat luas. Disamping itu juga

telah terjadi saling koordinasi antar instansi kehutanan sejak perencanaan dengan

menyusun

rancangan

teknis kegiatan

pemuatan

tanarnan.

Sebagaimana diketahui satuan kerja rancangan teknis reboisasi Tahura adalah BP DAS sedangkan 'fang akan memakai rancangan teknis ini adalah Dinas Kehutanan Provlnsi Lampung. Hal ini seoern dikatakan oleh Pak Priyanto (Kabid RRH Dishut) : "Untuk suksesnya Gerhan Dishut telah koordinasi dan sosialisasi dengan pihak yang terkait Gerhan. Dishut selalu koordinasi dengan BP DAS waktu penyusunan rancangan. Pihak rekanan berkoordlnasl dengan Dishut dan BP DAS, karena bagaimanapun yang nanti akan memakai rancanqan teknis itu kan Dishut meski Satker Rantek ada di BP DAS. Sebelum penetapan lokasi, Dishut juga sudah mensosialisasikan tentang rehabilitasi hutan dan program Gerhan ini kepada rnasvarakat, Pernah juga waktu itu ada perternuan dengan masyarakat, dengan yang dinamakan 'jaring asmara' (penjaringan aspirasi masyarakat). Dalam jaring asrnara Inf kita menjaring usulan masyarakat tentang berbagai hal termasuk dalam penentuan jenis bibit tanaman yang akan ditanam dalam Gerhan" (wawancara, Senin 18 Mei 2009)

Hal senada tentang adanya scsialisasi ini dikemukakan oleh Yedi piha k Konsultan, sebagai berll
Pernyataan ini dibenarkan oleh Manto masverekat desa Margooadi sekitar hutan y.ang turut serta dalam Gerhan, sebaqai berikut :

168

"pernah sih pak ada pertemuan dengan aparat pernerintah dan juga konsultan, kesihtau kalo lahan garapan kami akan jadi lokasi Gerhan dan minta usulan jenis tanaman yang diminati dan kasih penyuluhan tentang kehutanan serta menganjurkan tanam kayukayuan." (wawancara, Sabtu 6 Juni 2009)

Telch

dilakckannnya

repat-rapat

koordinasi,

slnkronlsasi

dan

keterpaduan dalarn pelaksanaan kebijakan dan program Gerhan antar instansi kehutanan

didaerah yang melaksanakan

Gerhan tak kecuali

adalah Dinas Kehutanan sebagai Satker pelaksana di Tahura, akan rnenarnbah pemahaman kegiatan

Gerhan.

Selain

dan dukungan

demi sukses terlenggaranya

koordinasi juga diadakan

pelatihan

yang

menunjang dalam melaksankan Gerhan. Komunikasl juga dilakukan terhadap masyarakat sekitar kawasan hutan Tahura terutama kepada masyarakat penggarap yang "menguasai" kawasan Tahura yang dijadikan lokasi kegiatan Gerhan. Sosialisasi yang diberikan oleh implementor ini akan mengurangi resistensi masyarakat terhadap adanya kegiatan reboisasi, sehingga masyarakat akan mengerti dan mau turut serta dalam rnerehabilitasi

hutan di Tahura. Adanya

resistensi dalam penolakan terhadap Gerhan perneh terjadi di satu lokasl yang eken dilakukan kegialan. Salah satu metode yang ditempuh Tahura agar masyarakat tergerah adalah memberi contoh lokasi

Gerhan yang

bernast.

dan adanva

Dengan adanya sosialisai

yang terus-rnenerus

contoh keberhasilan Gerhan di lokasi lain di rahura, yang letaknva tidak jauhnya

dari

lokasi

masyarakat

yang

sebelumnya

rnenolak

dan

mengetahui bahwa pola Gerhan yang sekarang berbeda dengan proyekproyek reborsasi yang telah ada sebelum Gerhan, masyarakat sadar dan

169

mengerli akan pentingnya rehabilitasi huton melalui Adanya sosialisasi

sebelum pelaksar:aan

mencegah konflik

yang mungkin

terjadi

kegiatan Gerhan.

Gerhan

dilaksanakan akan

yang

dapat mengganggu

kelancaran implementasi program Gerhan. Sosialisasi langsung

yang

dilakukan

dengan masyarakat

pemerintah

dengan

perternuan

juga sebagai sarana untuk menjaring

aspirasi masyarakat dalam pengelolaan hutan khi:susnya untuk usulan jenis tanaman kayu dan MPTS yang diminati masyarakat. Usulan ini akan disepakati sejauh tidal< melanggar standar aturan komposisi tanaman untuk kawasan konser.iasi seperti di Tahura, bahwa untuk di Tahura komposisi tanaman

yang dibolehkan

adalah kayu-kayuan 90% dan MPTS

maksimal 10 %. Dengan adanya penjelasan-penjelasan yang diberikan masyarakat mau menerima, karena sebelum mengetaui tentang aturan tersebut masyarakat lebih menginginkan

tanaman MPTS karena akan

memberikan nilai ekonomis di kemudian hari. Komunikasi lebih intensif antara pemerintah dan masyarakat yang tu rut serta dalam Gerhan karena adanya fasilitor Gerhan ( Pctugas Lapangan Gcrhan atau PLG). Petugas Lapangan Gerhan ini difungsikan sebagaimana pcndarnpinqen guna untuk

penyuluh

kehutanan

akan

memberi

kepada masyarakat Kegiatan pendampingan

tersebut

meningkatkan

lapangan

keriampuan

yang

teknis

masyarakat

catarn

pelakasanaan keg:atan Gerhan, meningkatkan kelembagaan keiornpok tani dan mengembangkan swadava ma.syarakat. PLG yang ada di Tahura secara pendtdtka-i telah sesuai karena berasal dari sanena, pertanian dan

170

kehutanan.

PLG ini sebelum dituqaskan

di Tahura telah mendapatkan

oelatihan tentang teknis pelaksanaan Gerhan yang dilaksanakan

oleh BP

DAS Way Seputih Sekampung. Tabel 5.7. Matrik Komunikasf dalam implemetasi Gerhan lndikator

Ha sll Penelitian

Keterangan

Kejelasan

Telah ada pedoman Gerhan yang jelas , akurat, konsisten yaitu Peraturan Menteri Ketutanen P.21 dan P.22 tahu n 2007 Cara yang Soslalisas I kepada pelaksana dilakukan dan masy arakat, sallng berkomun ikasi antar pelaksana , pendarnpingan dan rn~ arakat '---su-•rn_b_e_r -:0""1,...ah,...,,.Da..1.ta.:;,:;.Pc:..rlmer Mel- Junr 2009

Telah dipedomanr sebaqal cara pclaksanaan dan 'rambu' dalam pelaksanaan kegiatan Gerhan Komunlkasl telah berjatan balk tldak ada salah penafslran dengan pefaksanaan Gerhan

Program Gerhan di Tahura dapat beJjafan balk korene adanya kornunlkasi

yang telah difakukan antar pelaksanan tentang maksud dan

tujuan serta langkah yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan Gerhan. Adanya

komunfkasl

dilakukan

sehingga

implernentasi

yang tepat, akurat setiap

keputusan

dan konslsten, yang

yang

berkattan

telah

dengan

Gerhan akan dlrnenqarti dan rnengetahui apa yang akan

dikerjakan. Komunikasi yang baik akan mendukung dalarn pelaksanaan Gerhan di Tahura.

2. Sumberdaya Faktor sumberdaya mcrupakan foktor selanjutnya yang penting datarn

implementasi

sumberdovo

untuk

kebijakan. yang

Jika

diperlukan

para untuk

pelaksana

kekurangan

mengimplementasikan

171

kebijakan/program

maka lmplementasi

cenderung

akan tidak efektif.

Sumberdaya yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sumberdaya manusia pelaksana,

sumberdaya

finansial,

informasi,

wewenang

dan

fasilitas yang diterima oteh pclaksana.

a. Sumberdaya manusia sebagai pelaksana Pelaksana pemerintah,

dari

program

konsultan pelaksana

yang terlibat langsung

Gcrhan

di

Tahura

dalern program pelaksanaan

·yang mengurusi

teknis kehutanan.

eparat

dan masyarakat. Aparat pemerintah

secara pendidikan dan jumlahnva telah memadai pelaksana

adalah

administrasi

Gerhart di Tahura baik yang sebagai

maupun yang mengurusi

hai

Hasil wawancara dengan Pak Priyanto Kepala Bidang

RRH adalah sebagai bcrikut : " ... Staf yang terlibat Jangsung dalam Gerhan sud ah berpengalaman dalam kegiatan rehabilitasi. Staf yang terlibat dalam Gerhan, rata-rata sudah sarjana dan jumlahnya mencukupi. Kalo yang PLG kami rekrut dari staf Dinas sendiri, tempatnya tugas di Tahura supaya lebih menguasai wilayah. Sedangkan tentang konsultan pelaksana berasat dari perusahaan jasa konsultan yang yang kualifikasi dan keahliannya telah teruji. .. " (wawancaro, senin 18 Mei 2009)

Hal

senada

diungkapkan Bp Purwanto

konsultan

pelaksana,

sebagai berikut : " ... kami memiliki SOM yang cukup jumlahnya, yang ahli dibidangn·{a dengan keruampuan dan psndidikan sesuai..kalau kami gak sesuai kualifikasi tentunya gak bisa ikut sebagai pelaksana yang ditunjuk Dishut .. " (wawancara, Selasa 26 Mei

2009)

172

Aparat Dinas Kehutanan yang terlibat dalam pelaksanaan Gerhan (sekretariat Gerhan) berasal dari Sarjana Kehutanan, Ekonomi dan Sekolah Kehutanan Petugas Lapangan

Pertanian

dan

Menengah Atas. Kemudian 2 orang dan Sl

Gerhan (PLG) berasal dari 51 kehutanan

Pertanian. tater belekanq pendidikan yang sesuai dan pengalaman yang dimiliki pelaksana akan memperlancar

keglatan progam Gerhan yang

dilaksanakan. Sumberdaya rancangan

darl konsultan

teknls

dan

yang terlibat dalam penyusunan

pembuatan

tanarnan

adalah

berasal

darl

perusahaan yang secara krlteria memenuhl untuk melaksanakan keglatan

terseout,

Konsultan

pelelangan.

pelaksana

tersebut dltunjuk melalui

mekanlsme

Konsultan pelaksana berasal dari orang-orang yang tclah ilhli

dibidangnya

sesual dengan

bidang kerja yang dltanggani,

lnl dapat

terlihat dari sumberdaya dalam profit perusahaan. Selain ahll di bldang kehutanan, peralatan

perusahaan dan fasilitas

konsultan yang

menjadi tanggungjawab

lnl juga dllengkapi

mendukung

oleh berbagai

lancarnya pekarjaan

yang

konsultan sehingga pelaksanaan program dapat

berjalan dengan baik. Masyarakat sekitar kawasan hutan sebagai target sasaran dan pelaksana kerja.

langsung

Masyarakat

penqukuran)

don

kegiatan Gerhan yang bcrtindak sebagai tenaga ini seat

membantu

mulai

pernbuatan

soot pengukuran

tanaman

dan

(rintisan

pemellharaan.

Masyarakat ini adalah para petani penggarap lehan di Tahura yang secara jumlah mencukupi dan sudah terbiasa peserjaan tanarn-rnenanarn

balk

173

tanaman semusim atau tanaman keras sehingga tidak ada kedala dalam mendukung suksesnya pelaksanaan program Gerhan.

b. Sumberdaya finansial Pelaksanaan Program Gerhan di Tahura Wan Abdul Rahman didukung dana yang cukup besar. Dana yang dialokasikan untuk Gerhan 2007 kontrak tahun jamak di Tahura sesual dengan dokumen adalah jumlah

pagu anggaran

DIPA BA 69 GNRHL/GERHAN

sejumlah Rp 5.862.816.500,.

Tahun 2007

Dana tersebut dialokasikan untuk kegiatan

multi years pembuatan tanaman 2000 ha tcrmasuk untuk pemeliharaan tahun I dan II, dan dana untuk pen laian tanaman/kinerja Gerhan. Sebagalmana hasll wawanc.ara deogan Deely Juanda 5ekretaris Gerhan : " ... dana Gerhan ml dari dana pusatJAPBN. Untuk nilai nominalnya cukup besar. Namun yang pa.sti sistem penggaran yang sekarang lni kan berbeda dengan yang dulu. Kalo dulu harap-harap cemas turunnya anggaran unluk tiap tahapan pekerjaan mlsal sudah tanam terus tahun berikutnya masih bertanya-tanya turun nggak dana Lntuk pemellharaannya, kalo yang sekarang pendanaan lebih terjamin, bibit dan peranarran sampei pemeliharaan sudah aca kepastlan .. : (wawancara, Rabu 13 Mei 2009) Ketersediaan dena yang besar tersebut dan sistem pelaksanaan Gerhan sekarang menggunakan sistem mufty years maka keberlanjutan pembuatan pemellharaan

tanaman

leb1h

pastl

sejak

pengadaan

tatun xe-z. Dara tersebut akan

bibit

diqunakan

sampai untuk

mendukung pelaksanaan Gerhan secara multiyears 2007-2009. Dana ini tidak "r.air" secara sekaligus tetapi cair menurut termin dalam tahun anggar;in sesuai dengan pekerjean yang telah dilakusan.

174

c. Informasi Para pelaksana program harus mengetahui tentang apa dun bagaimana melaksanakan suatu proqrarn yang telah ditentukan. Aparat Dinas Kehutanan, konsultan, telah mengetahui tentang program Gerhan inl, dan cara untuk melaksanakannya.

Sebagaimana dikemukakan oleh

Pak Priyanto (Kabid RRH), sebagai berikut : " ... Dephut telah mengeluarkan pcdomaan penyelenggaraan dan juknls/juklak Gerhan 2007. Menurut saya sudah sangat jelas dan mudah untuk diikuti pedoman itu guna lancamya pelaksanaan Gerhan ... "(wawancara, Senin 18 Mei 2009)

Hal senada disampaikan oleh Kasi Tahura, sebagai berikut : " ... dengan adanya juklak/juknis Gerhan acan memberi petunjuk dan arahan baqalmana Gerhan dilaksanakan. Dan kaml sudah paham karena Gerhan ini kan sudah sejak 6 tahun lalu di laksanakan .. " (wawancara, Kamis 28 Mel 2009) Kemudian berikut :

yang dikatakan Purwanto pihak Konsultan

sebagai

" .. Kalo kami selain menuruti apa yang ada juklak/juknis Gerhan, juga mctakserakan sesuai yang ada dalam perjanjian kontrak kerja pelaksanaan Gerhan . ." (wawancara, selasa 26 Mei 2009) Pendapat agak berbeda disampaikan oteh Jana masyarakat desa Kebagusan di lokasi Gerhan, sebagai berikut: " ... Kato saya pak, taunya Gerhan ya keqiatan tanam menanam dan merawatnya, seteb1hnya kurang paham. Dalam melaksanakan kerjaan sesua intruks' dari peleksane atas, wakt.mve untuk menanam, wakturya pemetiharaan tanaman akan saya kPrjakan sesuai intruksinya. Dcpatnya informasi dari ikut pembinaan atau waktu aca petuqes lapangan yang kesint kaslh penyutuhan .. " (wawancara, Selasa 9 Juni 2009) Dari beberapa hasil wawancara tersebut depat dikelohui bahwa informasi

tenlilrry

al)a

den bagaimana

Gerha1

dilaksanakan

telah

175

dipahami oleh petaksana Gerhan baik aparat pemerintah, konsultan dan masyarakat meski pemahaman akan informasi ini berbeda-beda. Namun secara umum telah mengetahui bagaimana Gerhan dilaksanakan dan apa yang dikerjakan sesuai dengan kepasitas tanggungjawabnya. Dengan

adawa

pemahaman informasi ini akan mendukung terselenggaranya

program Gerhan yang baik. lnformasi tentang adanya kegiatan pembuatan tanaman reboisasi di Tahura untuk setiap petak (± 25 ha) dipasang papan informasl tentang keglatan yang dilal<sanakan. Adanya papan infonmasi ini akan memberi informasi kepada masyarakat luas bahwa di tempat tersebut ada kegiatan pembuatan tanaman mellputi leta'< lokasi, petak/blok, luas, jarak tanam, jenis tanaman, sumbcr dana dan konsultan pelaksana.

d. Wewenang Kewenangan yang melekat pada pelaksana Gerhan di Tahura sudah bers.fat formal dan dapat dijadikan legitimasi dalam implemenlasl program Gerhdn. Pelaksana program dari unsur pemerlntah telah mendapat Surat Keputusan (SK) kepala Dmas Kehutanan,

tentang

pe-umjukan dan pengangkatannya pelaksana Gerhan yang terhimpun daam sekretariat Gerhan. Petugas I apangan Gerhan (PLG) mendapat SK Pe1gangakatan dari kepata BP OAS. Pelaksana dari konsultan pembuatan tanaman berupa Surat perjanjian Kerja (SPK/kontrak) antara pihak konsultan dengan pejabat Pembuat Komitmen (PPK Dinas Kehutanan). Hal ini sebaga·mana hasil wawancara dengan Dedy Juanda (sekretaris Gerhan) :

176

" ... pelaksana yang ada dalam sekretariat Gerhan diangkat dengan SK kepala Dinas, kalo PLG rnelalui SK kepala BPDAS atas usulan dari Dishut. Pihak konsultan berupa surat perjanjian kontrak antara Dishut dengan konsultan. Dengan terbitnya SK dan SPK maka rnereka inl sudah dapat wewenang sesual dengan porsinya maslng-masing" (wawancara, Rabu 13 Mei 2009) Berdasarkan hal tersebut maka setelah mendapatkan

legitimasi

balk berupa SK pengangkatan dan Surat perjanjian kerje rnaka pelaksana mendapat sebagai

wewenang penuh sesual dengan tugas yang diembannya pelaksana

program

Gerhan.

Pelaksana

dalam

sekretariat

berwenang dalam admlnlstrasl dan mengatur dalarn pelaksanaan teknis. Dari hasll wawancara diketahul

PLG bewenang

masyarakat sekitar lokasl keglatan bimbingan

dan pengarahan

dengan

dalam pendampingan

mcmterlkon

penyuluhan,

kepada rnasyarakat/kelompok

tanl Gerhan

serta pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Gerhan oleh konsultan. Konsultan

Pelaksana

rnelaksanakan penanaman, petani

Tanaman

berwenang

dalarn

keglatan sesuai dengan kontrak kerja berupa persiapan penanarnan, dan pemellharaan

adalah

pemeliharaan.

pembuatan

scbagai

pekerja

Dengan adanya

pada

wewenang

tahun I dan II. Scdangkan waktu

penanarnan

yang di111iliki

dan

uleh settap

peleksana yang dilakukan denqan baik make akan mendukung program Gerhan yang balk pula.

e. Fasilitas yang diterima Para oelaksena guna merdukung

program Gerhan di Tahura mendapat

kelancaran pelaksanaan

program.

fasilitas

Hasil wawancara

dengan Bp Privanto (PPK C..erhan) diperoler gambaran sebaqai berikut:

177

" ... pelaksana Gerhan mendapat honorarium sesuai dengan ketentuan yang ada. PLG juga dapat honor/tunjangan dan semua PLG dapat motor, untuk operasional lapangan. Kalo di sekretariat Gerhan, semua fasilitas yang ada di kantor ini bisa dimanfaatkan tersedia komputer untuk menyelesaikan urusan adrninistrasi. . ." (wawancara, Senin 18 Mei 2009)

Hasil wawancara tersebut dibenarkan juga oleh Agus Riyanto SP (Petugas Lapangan Gerhan), sebagai berikut : " ... yang saya dapat itu honor/tunjangan, biaya pemondokan, perlengkapan lapangan, dan biaya dokumentasi/pelaporan dan bantuan transport untuk koordinasi ke BP DAS. 1lap orang PLG dapat motor dinas, merk Yamaha King, untuk operaslooel lapanqan .. ." (wawancara, Jumat 5 Junt 2009) Kemudian hasil wawancara denqan Purwanto (konsultan) sebagai berikut : " ... Kami memlliki persemaln b:blt tanamon kayu dan MPTS, sarana tranportasi, peralatan pertanian dan peratatan yang dlperlukan untuk pelaksanaan Gernan ... " (wawancara, selase 26 Mel 2009) Ketersedlaan fasilitas berupa fasllltas oeralatan akan memotivasi dan

memberi

kemudahan

kepeda

pelaksana

program

dalam

melaksanakan program sesual dengan tujuan yang ingin dlcapai. Dengan dcmikian implementasi

program akan berialan dengan baik dan lancar

dengan adanya dukungan fasilitas yang ada dan fasilitas yang dttcnrne oleh pelaksana program memotivasi melakukan tugas sebaik·balknya.

178

Tabel S.S. faktor Sumbeidaya dalam Implemetasi Geman Indikator

I Sumberdaya manusia

-sumberdana

Hasil Penelitian Telah tersedia SOM peaksana sesuai jumlah dan kualifikasinya

Keteranoan SOM mernpunyai kecakapan dan kemampuan sebagai oelaksana orogram Dana mendukung demi lancamya program

Tersedie dana mencukupi

untuk pelakscnaan program Informasi Telah 11emperoleh informasi sesuai tugas clan perannya Wewenang MeinpunyaiweV1enang sesuai dengan SK pengangkatan/ Surat kontrak keria Fasilitas Telah ada fasilitas sesuai dengan bidang ~as Sumber : Olah Data Pnmer Mei-Jun17:xJ9 Faktor keberhasilaan

sumberdava program.

adalah

Program

I

lnrormas telah jelas dan cidak membingungkan

-

Wewenang dlgunakan sesuai dengan kapasitas untuk berhasilnya prooram Fasilitas mendukung kelancaran program

penting Gerhan

dalam

menunjang

dilaksanakan

dengan

tersedianya sumberdaya manusa yang cukup, didukung oleh sumber

dana/tinansial yang cukup besar. Informasi yang dipero!eh pe!al<sana telah jelas karena didukung oleh adanya pedoman pelal<snaan yang je!as pula. Disamping itu adanya wewenang yang dimiliki oleh pelaksana baik aparat :Jemerintah, konsultan pelaksana dan masyarakat dengan peren dan tugas berbeda namun dapet bekerja sama dapat mendukung keberhasilan program Gethan. implementor

dilengkapi

Demi lencernye pelaksanaan tersebut

dengar

pelaksanaan

fasilitas

ya09

program.

dibutuhkan

Adanya

unluk

menunjang

dafam

ketersediaan

surnberdaya

ma,usia, sumber dana, info·mdSi yang jelas, wewenang

yang dimiliki dan fasilitas yang memadai make peraksanaan Gerhan dapat berjalan bek.

179

3. Disposisi Disposisi diartikan

sebagai sikap atau karakteristik

pelaksana

kebijakan, hal ini berkaitan dengan komitmen, kejujuran, sifat demokretis (Agustino:2006). Jika implementor memiliki diposisi yang baik maka akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti yang dikehendaki oleh pemoust kebijakan. Adanya insentif yang diberikan kepada pelaksana program

skan

dapat meningkatkan

komitmen

pelaksana

terhadap

pelaksanaan program Gerhan. Hasil wawancara dengan Pak Priyanto Kiibid Rehabilitasi Hutan diperolch kcterangar., sebagai berikut : 'Yang direkrut dalam sekretariat Gerhan adalah staf yang mau kerja keras dan sudah pengalaman di kcgiatan-kegiatan rehabilit.asi sebelumnya. Mengenai pendidikannya kalo menurut saya sudah pas, yang bagian teknis dari kehutanan atau pertanian dan yang dibagian administrasi, ngerti rnasalah adminlstrasi dan keuangan. Kato yang PLG Dishut perekrutannya dari staf yang mengetahui wilayah dan yang udah 51 kemudian diusulkan ke BP DAS untuk diangkat. Kami pelaksana yang ada disekretariat ini dapat honor bulanan sesuai dengan jabatannya struktur keprovekan, kalao nilainya kedl 200-500ribu. Bagi kami adanya program ini juga bagian dari pekerjaan sebagai pegawai kehutanan, sehingga akan dengan sungguh-sungguh melakukan kcrjaan ini. Demi suksesnya Gerhan" (wawancara, Senin 18 Mei

2009)

Hal senada diunqkspkan o!eh Dodi Darmawan S.Hut (PLG Tahura) sebaydi berikut : "... Ka mi diangkat olen BP DAS atas usuran/rekornendasi dari Dishut sini. Untuk insentif kami dapat, ada honor bulanan, untuk pemondokan, perlengkapan lapanqan, blava ~asili:asi dengan dengan kelompok tani, biaya dokumcntcsi dan biaya untuk transpor ke BP DAS untuk koordinasi. Meski telah dapat motor tapi tidak ada dana operasional untuk bcnsinnya. Dengan tambahan honor itu temevantan mas untuk tambah-tambah karena sebagi PLG di Dishut ini, karena kan kebetulan saya staf PNS di Dishut

180

juga, yang ditempatkan di UPTD Tahura. Sejak dulu sudah sering turun ke lapangan ke Tahura, jadi gak masalah jadi PLG, apalag: sekarang dapat tarnbahan dana karena jadi PLG."( (wawancara, S Juni 2009)

Pendapat sedikit berbeda dikemukakan oleh Purwanto (konsultan Pelaksana),sebagai berikut : "... konsultan ini kan ditunjuk lewat pelelangan umum, padahal yang ikut lelang banyak, kalo kami yang mcnanq tentunya kami punya kelebihan dibanding dengan yang lain dan dianggap mampu menyelesaikan pekerjaan ini oleh Dishut. Ya kami menyelesaikan pekerjaan penanaman ini sebaik mungkin karena kan yang nanti di bayar ilu tanaman yang hidup, pokoknya gimanalah caranya biar prosentase hidup tananam itu tinggi, kalo prosentase tumbuh itu kurang 70% pada waktu penilaian ya kami bisa tidak dibayar, ya bisa rugi nanti. .. tr (wawancara, Selasa 26 Mei 2009)

Berdasarkan

temuan

dilapangan

tersebut, penunjukan

atau

rekruitmen pelaksana lebih didasarkan pada kepentingan praktis demi keberhasilan pelaksanaan. Pelaksana ditunjuk dengan atas dasar latar belakang pendidikan, kemampuan dan kecakapan serta pengalaman kerja yang telah mereka tunjukan pada kegiatan sebclumnya. Pelaksana program yang ditunjuk dengan adanya pertimbangan tersebut maka rncreka mengetahui apa dan bagaimana ·yang harus dilakukan

derni

kelancaran progam karena mereka berasal den star yang handal. Pelaksana yang berasal dart kousuuen penunjukan mereka t€1ah jelas yailu denqan lelang terbuka berdasarkan peraturan yang berlaku vaitu Keppres 80 tahun 2003 tentang pengadaan barang dan jasa. Konsultan

pelaksana yang terpilih sudah pasti rneruoakan konsultan

handal, yang secara sumberdaya manusia, finansial, dan pengalaman

181

yang konsultan miliki akan mampu melakukan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya yaitu mengadakan penyusunan rancangan teknis dan pembuatan tanaman reboisasi di Tahura. Tabel 5.9. Faktor Disposisi dalam Jmpementasi Gerhan Indlkator Rekruitmen pelaksana

Insentif

Hasil PenelitJan

Keterangan

Rekruitmen pelaksana pada aparat pemertncah sesuai pendidikan, pengalaman dan ke-nampuan kerja. Konsultan pelaksalld : direkrut melalui lelang terbuka menurut Keoores 80 tahun 2003 Pc1akasana dari pemerintah : insentif bukan faktor yang utama tetapi lebih pada tanggungjawab dan pengabdian Konsultan : rnsentif pendorong utama keberhasilan

Pelaksana m cmpunval kemauan da n kemampuan celem mendukung keberhasilan pelaksanaan program

Insentif me,mberi dorongan un tuk lebih berhasilnya pelaksanaan program Ge rhan

oelaksanean Sumber : Olah Data primer Mei juni 2009

Perekrutan terhadap pelak.sana program telah dilakukan dengan baik. Bagi pelaksana aparat pemerintah sesuai dengan pendidlkan, pengalaman dan kemampuan kerja sebelumnya. Sedangkang konsultan denga sistem lelang terbuka untuk menjamin netralitas dan mcnoapatken pclaksana yung bcnor-bener mampu untuk melaksankannya. Insentif yang diberikan kepada pelaksana program telah rternpu untuk meningkatkan kelnginan 11elaksanakan prog ·am denqen L>.:kl!rjd atau melaksanakan tugas dan lcmygung jawabnya masirg-masing. Aparat pemerintah selaku pelaksana program lidak senata-rnata karena adanya insentif ini tetapi lebih kepada tangungjawab dan tuqasnva sebagai aparat kehutanan.

182

Pihak konsultan

melaksanakan

program dengan

baik karena

adanya aturan bahwa nanya petak tanaman diatas 70% tumbuh yang akan mendapat

insentif/dibayar

pemerintah.

Kenyataan ini memberi

gambaran bahwa insentif yang akan diterima oleh konsult.anlah

yang

lebih mendorong untuk keberhasilan pelaksanaan dalam program Geman, karena penilaian keberhasflan pelaxsanaan yang telah konsultan lakukan adalah dengan menilai prosentase tumbuh setiap petak tanaman.

4. Struktur Birokrasi Implcmcntasi

program adalah suatu hal yang sangat komplek,

sehingga menuntut adanya kerjasarna banyak orang. Struktur blrokrasl yang baik akan mendukung proses lmplementasi kebljakan/program yang dicanangkan pemerintah pusat dan dlsertal dengan stancar operasional prosedur (SOP) yang jelas dan pasti.

Departemen

Kehutanan sebagai

pelaksana program Gerhan di tingkat pusat telah mengeluarkan

pedoman

penyelenggaraan dan pedoman teknis dan pctunjuk Pelaksanaan Program Gerhan. Pedoman yang paling akhir adalah melalul

Peraturan

Menteri

Kchutaoan P.21 dan P.22 tahun 2007. Pedoman implementor

penyelenggaraan

Gerhan

untuk n'eleksanakan

program

menjadi

pedoman

bagi

Gerhan di pusat dan di

daerah. Pedoman tcknis oerisl : a) Pendahuluan, lingkup

berisl latar belakanq, maksud dan tujuan. ruang

dan pengertian. sem.rarwa bertsi tentang program Gerhan

dan hal·hal yang berkaitan,

183

b) Perencanaan, berisi

hirarki perencanaan, mekanisme penyusunan

rencana. c) Penyediaan bibit, berisi kriteria dan standar mutu bibit, standar dan kntorta mutu benih, standar persemaian dan temapat pengumpulan sementara. d) Pembuatan

tanaman,

be-lsi

penjelasan

pembuatan

tanaman

rebolsast, hutan rakyat, hutan kota dan kegiatan penanaman yang lain pada bagian penanaman

ini

dijelaskan

mulai penyusunan

dan sampai pemeliharaan,

rancangan,

tata waktu dan organisasl

pclaksana. e) Pembuatan bangunan konservasl

Gerhan, pada baglan lnl dljelas

cJengim detil mulal perslapan, pelaksanaan dan pemeliharaan, dan hasil kegiatan.

Selain

pedoman penyelenggaraan,

Juga petunjuk pelaksanaan.

pedoman teknls, dilengkapl

Dldalarn petunjuk pelaksanaan sudah sangat

Jelas dan lengkap berlsl tentang standar prosedur yang dilakukan oleh pelaksana tentang kegiatan pembuatan tanaman di dalam dan di luar kawasan, pembuatan

bangunan

konservasl dan tata cara pelaporan

dengan sangat jeias dan detil disertai dengan format laporannya. Dengan adanya pedoman

teknis dan pentunjuk

sebagai panduan pelaksanaan.

polaksanaan

sudah

lengkap

Hal ini seperti hasil wawancara dengan

Dedy Juanda Sekretaris Gerhan, sebaqal bcrikut : "Juknis don juklah Gerhan sudah 'enqkep, sudah mengatur dan memberi petunjuk tentang prosedur yang harus dllaksenaken

184

dalam setiap tahapan Gerhan. Semua kegiatan yang ada di Gerhan telan ada pedomannya ... "(wawancara. Rabu 13 Mei 2009) Hal senada dikemukakan

Ronald HPP sebagai berikut:

" ... pedoman telah cukup lengkap ya, semua kegiatan Gcrhan baik penanaman atau bangunan konservasi, baik di datarn dan luar kawasan hut.an sudah ada panduannya. Disana ada pe11ilaian kinerja, penunjukan penilai dan sebagainya, disitu sudah ada standar prosedur, Jadl sava kira enggak ada lnterpretasi beda tentang Gerhan .... " (Wawancara, Kamis 28 Mei 2009) Pernyataan

inl diperkuat

oleh hasil

wawancara

dari Bp Wiyogo

sebagai berikut : •· ... menurut saya sudah cukup lengkap, dengan detil mengatur siapa pelaksana yang terlibat, bagaimana keglatan penanaman atau bangunan konservasl dllaksanakan, penunjukan LPI termasuk cara sampllngnya, usulan DIPA perubahan, pelaporan dan segala hal yang terkait dalam Gerhon tel ah ada di pedoma n itu, sampai outline laporan, tabelnya juga ada.: (Wawancara, Kamis 14 Mei

2009) Berdasarkan

hal

tersebut

dan

penggallan

dokumcn

dapat

dlketahui bahwa stander operasional prosedur dalam Gerhan sudah detil dan jelas. Adanya SOP yang jelas lnl IJagi pelaksana maka pelaksana mengetahul melakukannya

hal

apa yang

harus

guna mensukseskan

dikerjakan

dan

program Gerhan.

dan

bagaimana

Sebagai contoh

adalah prosentase komposisl jenis tanaman sudah diatur dengan jelas unruk setiap jenis kegiatan tanaman. batasan kewenangan

setiap organisasi

program Gerhan. Tersedianya dipatuhi

pelaksana

Dalam SOP ini juga telah adanya yang terkait dalam

SOP yang lengkap dan kemudian oleh

dan dilaksanakan

keberhasilan Gerhan di Tahura.

pelaksana

dengan baik maka menjadikan

185

Sela in SOP make: fragmentasi jug a menjadi faktor yang perl u mendapat

perhatian dalam

implementasi

kebijakan.

Fragmentasi

mengandung makna sebagai pembagian tugas can tanggungjawab kepada unit yang lebih kecil. Rentang tugas yang dan tanggung jawab yang tersebar menjadikan jalur birokrasi lebih panjang, sehingga menghambat implementor melaksanakan tugasnya. Struktur organisasi yang panjang akan nenjadikan prosedur birokrasi yang rumit dan komplek. Hasil wawancara dan penelusuran dokumen diketahui bahwa pembuatantanaman Gerhan tahun 2007 sedikit berbedadari pernbuatan tanarnan reboisasi sebelumnya. Pembuatan tanaman reboisasi2003-2006 dengan swakefola yaitu : pengadaan bibit oleh BP DAS dan dinilai LPI, bibit

diserahkan

kepada Dinas Kehutanan,

selanjutnya kegiatan

penanaman oleh Dishut dan bersama masyarakat dilokasi yang telah ditetapkan, tanaman dinilai LPL Sedangkan untuk pembuatan tanaman reboisasi 2007 denqan sistem kontrak tahun jamak yaitu : Dinas Kehutanan menunjuk kontraktor/pihak ill

untuk pengadaan bibil,

penanaman dan pemelihaaran I den Il, masyarakat sebagaitenaga kerja, tanaman dinilai LPI. Berdasarkan hal pelaksanaan

tersebut diatas

Gerhan 2007, dalam hat

maka

struktur birokrast

pemnuatan tanaman telah

mengalami penvecernanaan atau teljadi pemangkasan fragmentasi jika d1ba~dingkan pelaksaneen pembuatan tanaman -eboisasi Gerhan awal

186

diluncurkan.

Penyederhanaan

ini telah mernberi efek positif

dalarn

meningkatkan keberhasilan tumbuh tanaman Gerhan. Pemisahan

pelaksanaan

kegiatan

pengadaan

bibit

dcngan

kegiatan penanaman antara lain dapat menyebabkan tersendatnya alur pelaksana

kegiatan

pembuatan

tanaman secara keseluruhan.

Belum

terjadinya sinkronisasi sstem birokrasi antara instansi BPDAS sebagai penyedia bibit dengan Dinas Kehutanan dilain pihak waktu ltu seringkali menyebabkan bibit ~·ang sudah disediakan menjadi "terlantar" karena tidak langsung ditanam. Te.ntunya keadaan i'li akan menurunkan kua!itas bibit dan pada ujungnya

akan rrempengaruh

tlngkat

kcberhasilan

tanaman dilapangan. Hasil wawancara dengan Bp Priyanto Kabid Rehabilitasi,

sebagai

berikut: "Kalau pelaksanaan Gerhan yang sekarang pelaksana pembuatan penanaman adatah Dishut yang dikerjakan oleh pihak III, kegiatannya pengadaan bibit, penanaman dan pemeliharaan, jadi pengadaan bibit sudah inklud disitu tida'< lagi terpisah seperti dulu, kalo yang dulu pengadaan bibit oleh BP DAS. Adanya pemisahan ini ada baiknya juga, jadi Jebih memperpendek jalur birokrasi. Kalo dalam sistem multiyears, penganggarannya secara bcrkclanjutm sehingga Iebih terjamin tanaman dalarn ketersediaan dana pemeliharaannya, paling tidak sampai pemeliharaan tahun ke 2 .. " (wewencara, Senin 18 "lei 2009) Perubahan dengan menggabungkan antara kegiatan penqadaan bibit dengan

kegiatan

penana-nan

mernpertancer dalam kegiatan

menjadi

pernbuatan

seru petaksanaen tanaman.

Disamping

akan itu

dengan pola kontrak sistem jamak ( multiyearS) yang sekarang, akan lebih menjamin ketersediaan anggi:lran dan tata waktu turunnya anggaran. Hal ini dikarenakan dengan sistem multiyears ini tanaman lebih tenamm

187

pendanaannya sampai pemeliharaan tahun II. Seringnya anggaran yang turun terlambat dimasa lalu dapat mempengaruhi keberhasilan tanaman, karena program Gerhan yang intinya berupa tanam menanam sangat tergantung dengan musim. Musim hujan biasanya terjadi awal dan akhir tahun yang merupakan awal tahun anggaran. Pada awal tahun umumnya anggaran

belum turun, biasanya anggaran baru turun bulan-bulan

berikutnya dan sudah masuk akhir rnusim hujan maka keberhasilan tanaman pun menjadi kecil. Adanya perubahan berdasarkan tata waktu tahun anggaran menjadi sistem dalam pendanaan secara multiyears ini sangatlah tepat dalam upaya meningkatkan keberhasilan program Gerhan di Tahura Wan Abdul Rahman. Tabel. 5.10. Faktor Struktur Birokrasi dalam Implementasi Gerhan Indikator

Hasil Penelitian

SOP

SOP Gerhan berupa pedoman teknis dan petunjuk pelaksanaan sudah jelas dan lengkap yang menguraikan dalam setiap tahapan pelaksanaan kegiatan

Fragmentasi

Telah terjadi pemangkasan fragmentasi dibandingkan sistem sebelumnya pelaksanaan Gerhan sebelumnya, kalo sebclumnya blrokrasi pengadaan bibit terplsah dengan penanaman, sistern YiJ!)g se~~rang _dijadikan satu

Keterangan Pelaksana telah mengetahui tahapan pelaksanaan, hal yang harus dilakukan berdasarkan SOP Pelaksanaan tidak tersebar, sehingga

rnemperpendek '''] blrokrasi

.

Somber : Olah data pnmer Mei -Jurn 2009

Program

Gerhan yang telah dilengkapi

dengan

SOP berupa

pcdoman teknis dan petunjuk pelaksanaan yang lengkap dan jelas yang mudah dimengerti oleh pelaksana program. Para pelaksana mengetahui apa dan baqairnana yang harus dilakukan berdasarkan SOP pada gerhan tersebut. Adanya SOP yang lengkap dan jeJas tersebut rnemudahkan

188

pelaksana melaksanakan program sesuai deng tugas dan wewenangnya. Pada Gerflan 2007 ini terjadi pemangkasan fragmentasi, dulu pengadaaan bibt dengan satker terpisah sekarang menjadi satu satker dengan penanaman. Adanya pemangkasan ini lebih memperpendek jalur birokrasi dan tidak tersendatnya alur pe!aksanaan tahapan kegiatan Gerhan.

5. Faktor lain yang berperan (Sebagai Temuan Penelitian) 1. Partisipasi masyarakat Telah diuraikan pada bab sebelumnya bahwa kawasan Tahura

sebagian

besar

lahannya telah dirambah dan menjadi tenan garapan bagi

masvarakat sekitar kawasan hutan. Pada lokasi pembuatan tanaman Gerhan telah dipenuhi atau menjadi Jahan garapan masyarakat. Kegiatan pembuatan tanaman Gerhan 2007 yang telah dilaksanakan seluas 2.000 ha, jumlah total yang menggarap pada lokasi penanamun tersebut adalah sebanyak 1.544 penggarap. Jurnlah masyarakat yang rnengarap pads lokasi pernbuatan tanarnan Gerhan de,1gan rata-rata "pemillkan" lahan garapan seluas 1,295 ha (data Dishut). Kondisi yang dernikian ini rnaka perlu

diperhatikan agar bagaimena

masyarakat penggarap dapat

berpartisipasi a
wawancara de1gan

Purwanto

kontraktor pelaksana

pembuata-i tanarnan. se:>agai berikut :

'Tenaga kerja yang terfibat peoanaman dapat dibedakan dengan dua cara yaitu dengan banjar hanan artinya tenaga kerja dari luar dan sistem tumpang sari artinya kelornpok tani penggarap lahan. Dari pengalaman karni Sistem yang kedua (lumpang sari) cenderung lebih berhasil dt>..ngan baik dibanding dengan yang tenaga kerjanya dari luar. Penggarap akan memelihara tanarnan kehutanan ini sebagai jarninan keberadaan rnereka, Menurut saya

189

demi berhasilnya Gerhan mau tidak mau harus melibatkan peran serta petani penggarap disana, kalo sekedar tanarn saja ya bisa tetapi kelangsungan hidup tanaman itu entah gimana tidak terjamin" (wawancara, Selasa 26 Mei 2009) Adanya kenyataan yang demikian maka rehabilitasi hutan dengan pembuatan

tanaman

reboisasi

ha ruslah

mend a pat

dukungan

dan

pertisipasi dari masyarakat. Seharusnya tanpa dukungan masvarakat pun rehabilitasi hutan tersebut dapat bcqatan dengan baik. kawasan hutan perambahan

Tehura

WAR sekarang

dan penggarapan

lahan.

Namun kondisi

sudah banyak Oleh karena

mengalami

itu,

kegiatan

rehabilitasi tersebut rnau tidak mau harus melibatkan penggarap baik yang bermukim dldalam kawasan hutan maupun penggarap yang tinggal di

luar

kawasan

hutan.

Hasil

wawancara

dengan

Bp Ujang desa

Kebagusan (masyarakat sekit.ar hutan) sebagai berikut : "... Kalo ikut di Gerhan dalam kegiatan nanam ya kami senang pak, karena yang ditanami itu juga lahan garapan kami, disamping dapat upah, ya nanti yang pctik hasilnya kan kami juga sebagai penggarap. Makanya tanaman itu kami pelihara supaya nanti dapat hasil... " (wawancara, Selasa 9 Juni 2009}

Masyarakat

akan termotivasi

partisipasi diqalakkan

unruk

berpatisipasi

oleh organisasi yang diketahui

, apabila

:

masyarakat atau

eksis di dalam masyarakat terkait, partisipasi yang diikuti menghasilkan manfaat !angsung

bagl

masyarakat,

manfaat

yang

diperoleh

dari

berpartisipasi dapat memenuhi kebutuhan dasar, masyarakat mcmpunyai kontrol terhadap

proses partisipasi.

Kondisi

inilah

yang mcndorong

masyarakat turut dalam program Gerhan. Seperti telah diuraikan pada dampak manfaat program, dari hasil wawancara bahwa dengan adanya

190

keqiatan penanaman rebolsasl ini masyarakat mendapat upah sebagai hasil kerja dan ada nya hara pan dimasa depa n terhadap nilai ekonomis hasil tanaman Gerhan. terhadap tanaman terjamin,

sehingga

Adanya rasa mcmiliki masyarakat penggarap

inilah yang menjadikan kebernastan

program

tumbuhnya

tanaman lebih

Gerhan dengan reboisasi

pembuatan tanaman di ·1 ahura lebih berhasil. Schagaimana dikemukakan Ronald HPP, sebagai berlkut : " ... Kawasan Tahura inl kan bukan kawasan hutan yang kosong tanpa penghuni, tapi banyak terdapat masyarakat penggarap bahkan ada yang bermuklrn membentuk "talang". Oleh karenanya Dishut dan UPTD Tahura khususnya sclalu mengadakan penyuluhan dan pembinaan tentang Kehutanan. Kato untuk menurunkan mcrcka dari Tahura sangat sutit, jadi rnau tidak mau ya harus aoa pendekatan mengajak penggarap ini ikut dalam kegiatan Gerhan ... "(Wawancara, Karn is 28 Mel 2009) Dengan kenyataan tersebut, Dishut dan pengelola Tahura selalu melibatkan tanpa

masyarakat dalam kegiatan pengelolaan

keterlibatan

masyarakat

dilakukan biasanya kurang

hutan di Tahura

sekitar hutan maka

kegiatan yang

berhasil. Berdasarkan keberadaan tempat

tinggal pcnggarap maka partisipasl yang dapat dikembang dalam upaya rehabilitasi hutan di Tahura dapat ditempuh dengan dua care, yaitu : a. Untuk masydrakat

penqgarap yang berada dalam kawasan Tahura

WAR dapat dikembangkan tipe partisipasi pasif dan mobilisasi. Hai lni disesualk.an

dengan tujuan dan fungsi pengelolaan

sebagai kawasan konservasi, sehingga masyarakat

Tahura WAR yang bermukim

dldalarnnya harus diturunkan dari dalam kawasan Tahura WAR. h. t lntuk masyarakat

yang menggarap

lahan kawasan Tahura WAR

tetapi bertempat tinggal diluar kawasan Tahura WAR dilakukan tipe

191

partisipasi interak.tif dan kolaboratf. Mereka dilibatkan dalam analisis bersama dan pengembangan

rencana tindak serta adanya penguatan

kelembagaan Guna keberhasilan rehabilitasi hutan dengan kegiatan pembuatan tanaman reboisasi yang dilaksanakan akan leolh berhasil dengan adanya partisipasi

dari masyarakat.

sangat tergantu'lg

Mengingat

pada kawasan

masyarakat

hutan

yang ada disana

sebagai tempat

memenuhi

kebutuhan ekonominya. Terbentuknya kelompok tani hutan akan dapat lebih meningkatkan

partisipasi

masyarakat dalam merehabilitasi

dan

mengelola hutan.

2. Faktor Lingkungan Alam dan Lingkungan Ekonomi Faktor

lingkungan

berperanan

dalam

keberhasilan

program

Gerhan dalam kegiatan pembuatan tanaman di Tahura. Lokasi tanaman merupakan medan yang cukup berat berbukit bahkan bergunung, dengan hanya jalan tanah untuk mencapai

lokasi penanaman.

musim penghujan

musirn tanam sangat licin dilalui

yang merupakan

Padahal saat

kendaraan/motor. Hasil wawancara dengan pak Wiyogo (Kepala Tahura): " ... Tantangan yang dihadapi setahu saya, bibit yang ditanam di Gerhan ini sebaqlan besar berasal dari luar Tahura (ertnva persemain jauh di luar kawesen), untuk mencapai lokasi perlu pengangkutan dari persemaian ke titik pengumpulan, baru diditribusikan, pada tahap ini saja bibit sampai lubang tanam sudah banvak yang stres karena media bibit pecan karena pengangkutan. Apalagi jalan kc lokasi tanam dari TPS sangat beret ya namanya juga di kewasan hutan. Kemudian bibi~ ditanam pada akhir musim hujan akibatnya banyak yang rneti karena kurang air. Waktu kemaren ini kontaktor raqu-raqu untuk rnenanam takut dananya enggak turun, baru setelah tahu

192

dananya turun dilakukan penaoaman. Harusnya dengan multi years ini kon:raktor ya kin kalo dananya itu pasti turcn, Tanaman tertentu tidak tahan kemarau seperti duren, kalo karct lebih tahan rnakanya di Tahura prosentase tumbuh karet di Tahura lebih tinggi dibanding tanaman la"n.."(wawancara, Kamis 14 Mei 2009) Hal senada dikemukakan o'eh Ronald HPP : " ... tanaman banyak mati karena ditanam pada akhir musim dan Lanaman Ge-han juga sering diganggu tanaman lain karena telat pemeliharaan misalnya rayutan (sejenis tanaman merambat) atau ada bab: hutan yang suka mencan makanan ditanah gembur sekitar lobang tanam. Tanaman dengan media sekarn padl sering ngundang babi untuk membongkar kembali tanaman. tanaman yang dirusak babl banyak terjadi di sekitar daerah Kedondong... "(wawancara, Kamis 28 Mei 2009)

Program Gerhar dengan kegiatan pembuatan tanaman reboisasl di Tahura yang intinya adalah tanam mcnanam sangat dipengaruhl oleh faktor lingkungan alam lokasi penanaman. Kondisl alam yang cukup berat dalam penanaman dapat mempengaruhi pelaksana dalam melaksanakan kegiatan program. Petak.sana harus ekstra dengan kondis1 medan yang berat lni. Pelaksana meskipun telah menanam dengan teknik yang benar namun

tanaman

sangat

dipengaruhi

oleh

faktor

iklim.

Kegiatan

penanaman ya1g dila
berkuranq,

begitu

jJga

kemarau

yang

mungkin

terjadi

menyebabkan tanaman mati, hanya tanaman tertcntu seja yang mampu bcrtahan hidup. pembuatan

Sehingga rreskipun pelaksena telah melaksanakan

tanaman dengan balk, jika yang d'uxur hanya deri sisi

tingginya prosentase tumbur tanaman, 'aktor lingkungan menentukar.. penghambat

Untuk depat meminimalcan

juga sangat

faktor lingkungan

menjadi

kcberhes Ian maka saat perencanaan haruslah Jebil 1 detil,

193

tata waktu lebih ditepati dan pemeliharaan serta pengamanan terhadap lokasi tanarnan lebih ditingkatkan oleh pelaksana program. Selain faktor lingkungan berpengaruh.

Sebagaimana

alam, faktor ekonomi masyarakat juga diketehui

bahwa

masyarakat

yang

merambah/penggarap di Tahura adalah oetan yang mengandalkan hidup dari hasil pertanian/kebun yang aoa di Tahura. Kesukaan penggarap terhadap tanarnan

adalah tanaman yang ada nilai ekonominya.

Hasil

wawancara dengan Bp Ronald sebagai berikut: "... Petani/penggarap inginnya tanaman yang ada nilal ekonominya yakni jenis buah atau getah, dibandingkan kayu-kayuan. Ya kalo namanya kurang suka, tanaman jadi kurang dipelihara oleh petani atau bahkan dlrnatikan. Mereka lebih mementingkan tanaman coklat atau kopi nva, seklranya tanaman kayu-kayuan menggangu kopijcoklat mereka ya tanarnan itu dibuat mati misal dengan 'diteres' (dimatikan secera tidak langsung) atau kena semprot herbisida waktu mereka rnembersihkan lahan, kalo dimatikan langsung dengan ditebang jarang. Langkah yang dtempuh dengan menanam kayu pada pinggiran batas lahan garapan atau yang lahannya kosong tanaman .. " (wawancara, Kamis 28 Mei 2009)

Sebagaimana pernyataan dari Bp Jena masyarakat sekitar hutan desa Kebagusan

yang lahannya garapannya menjadi lokasi Gerhan,

sebagai berikut : "... Kami lebin suka nanam jenis buah-buanan atau karet, soalnya nanti dikemudian hari bisa diambil hasilnva, blsa untuk buat nambah-nambah penghasilan. Kalu kavu kurang minat karena gak bisa diambil hasilnva, bahkan nanti ganggu tanaman coklat, bisa kalah oleh pohon kevu-kayuen S;;)hingga buahnya coklat, dapat nurun hasilnva. Sedangkan andalan penghasifan kami ya dari hasil kebun inl untuk kebutuhan seharl-han ... " (wawancara, Selasa 9 Juni 2009) Hal senada diungkapkan Bp Aminudln masyarakat warga dcse Hurun sebagai berikut :

194

• ... Saya ini kan petani penggarap, kalo maunya apa yang ditanam ya yang nanti bisa untuk diambll hasilnya, kayak karet saya minat sekali .. "(wawancara, Kamis 4 Juni 2009) Tlngkat kcsukaan petani terhadap jenis tanaman harus menjadi perhatian penting terhadap

keberhasilan

tanaman

yaitu menyangkut

penenluan jenis tanaman. Bila tanaman sesual dengan kclnglnan petani atau penggarap tentunya tanaman akan terpelihara dan terjaga dengan baik. Mereka akan berharap kelak tanaman besar akan memberikan hasil bagi mereka terutama buah atau getah. Hasil tanaman bukan kayu lnilah yang dlharapkan mereka pada saatnya nanti untuk menunjang ekonoml keluarga mereka. Bahkan tanaman kavu dlanggap sebagal pengganggu tanaman utama penqqarap. Disamplng ltu tanaman kayu pada kawasan hutan konservast jelas tidak boleh ditP.hang, sehingga memungkinkan

illegalfoggingaxan muncul jlka tanaman besar. Jerls cempaka, mcdang, mahoni akan menjadl sasaran utama pencuri kayu jika telah besar ukuran layak tebang (dimatcr diatas 20 cm). Penentuan jenls tanaman ini menjadl pt!nting karena satu plhak mlnat atau tingkat kesukaan petanl terhadap tanaman yang mempunyai nilai ekonornl yang urnumnya merupakan tanaman buah atau getah, sedangkan secara aturan tanaman dibanding tanaman

kayu-kayuan

harus

buah atau getah. Oleh karenanva

lebih banyak perlu diberikan

pemahaman kepada petani pcnqqarap melalul sosialisasi dan pembinaan yang terus-menerus. Pengelolaan hutan dengan melibatkan masyarakat yang berhasil misalnya dalam hutan kemasvarakaten.

195

3. Keterlambatan DIPA Luncuran Gerhan Dana anggaran adalan suatu faktor sumberdaya yang sangat menentukan dalam implmentasi Gerran. Dana Gerhan untui< pembuatan tanaman 2007 akan turun sampai 2009, dana lni akan tnun sesuai termin oembiayaannya. Sebagai mana cikatakan oleh cedy Juanda (sekretaris Gerhan), sebagai berikut : " ... da scdikit hambatan karena dana alokasi untuk penilai LPI pemeliharaan tahun I terlambat turun, sehingga baru April kemaren LPI turun ke lapangan untuk menilai tanaman pemeliharaan I, mestinya kalo bisa turun lebih awal bisa segera dlakukan pemetiharaan II, kalo saat lnl sudah mulal kemarau, seh ngga pcnyulaman baru nanti awal musim hujan .. "(wewancera, Rabu 13 Mei 7009) Hal senada diungkapkan Purwanto (konsultan Pelaksana) : " ... iya ada kcmunduran untuk pemelihraan rr karena LP! unluk menilai pemeliharaan I waktunya mundur. Katanya sih dana untuk LPI terlambat turunny
penilaian

tanaman ydng dilakukan

oleh Lembaga

Penilal

Independen (LPI), yaltu suatu lembaga independen yang ditunjuk oleh Dishut dengan lelang terbuka maka menyebabkan kegiatan pada tahapan berikutnya juga men!)alami keterfambatan dari yang seharusnya. Akibat mundurnya tahapan kegiatan dari waktu yang semestinya maka yang lebih banvak dirugikan adalah rekanan yang melaksarakan pembuatan tanaman karena waktu yang dibutuhkan semakin panjang, resiko adanya kcmatia n tanaman akan bertambah clan penyulaman aken lebih banyak dan dana yang dikeluarkannya pen akan bertambah pula.

196

Tabel 5.11. Faktor Lain yang berperanan dalarn Irnplernentasi Gerhan

I

Faktor

Hasil Penelitian

1. Partisispasi masyarakat

Harus melibatkan masyarakat "penggarap• yang lahan garapannya dijadikan lokasi kegiatan reboisasi

2. Faktor lingkungan alam dan lingkungan ekonomi

Keterangan ,..---::---:-~

Kawasan hutan teleh dirambah masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam l<.egiatan akan memberikan rasa memiliki sehlngga tanaman dapat tcrjaga dan tujuan ~ ram dapat mencapai Per1unya pelaksanaan sesuer dengan tata waktu dan pcrlu pengamanan dari gangguan hama.

Kondisi alam yang berat, pengaruh muslrn dan adanya hama mempengaruhi keberhasilan ""nanaman Kondisi ekonomi Tanaman yang punya n11ai masyarakat yang ekonomi lebih dipclihara oleh berganlung pada hasil masyarakat dibanding jenis kebun coklat/kopi lebih kayu-kayuan. tertarik pada Jenis Soslalisasi perlu dilakukan tanaman yang mempunyai terus-menerus sehlngga nilai ekonomi dibanding oemahaman masyarakat jenis kayu sebagal fungsl tentang program Gerhan dan ~ko;;.;n""s"'e:...:rv.;;a=.:sf-:---:-=----f""'fu.::.n"'10..,:sl~hu::.:ta;.;;.,n meningkat _ 3. Faktor Dana Dana alokasi untuk Tim Mundumya penilaian I luncuran LPI LP! yang akan menilai terhadaµ pemellharaan I maka terlambat tanaman pemeliharaan I menyebabkan mundur juga mengalami keterlambatan pemeliharaan lI dan penilaian karena dana luncuran n, pihilk rekanan secera waktu untuk pen laian itu dirugikan. terlambat turun, akibatnya tahapan berikutnya dari Gerhan juga lebih mundur , dari yang semestinya. _ Sumber; Olah oeta prkn~r Mei·Junl 2009 C. Rekapitulasi Hasil Penelitian Berdasarkan ternuan penehtian yang telah dilakukan maka dapat direkapitulasi

sejauhrnana

implementasi

program

Gerhan

d1

Tahura

berdasa rkan teori dari Ripley dan Franklin dan 'aktor yang berperqeruh terhadap pelaksanaan program Gerhan.

197

Tabel 5.11. Re
I

lndikator

,__ IJ_r!lplernentasi Prooram 1. Kepatuhan

Temuan PeneliUon

Asoek Prosedur keciatan Asoek Pembatasan Aspek PenjadWalan

Telah sesuai prosedur Telah sesuai tuoasnva Telah sesual jadwal

2. Rutinitas fungsi

Ke!ancaran oelaksanaan Ko1flik

Pefaksanaan lancar ndak terjadi konflik

3. Kinerja dan dampak manfaat yang diharapkan

Kinerja

Dokumen rancangan teknis lengkap Realisasi pembuatan tanaman reboisasi sesuai rencana

Oamoak manfaat : - Meningkatl
Pendapatan masyarakat meningkat dan menyerap

tenaca kena Ungkungan febih baik Kemampuan teknis pclaksana aparat dan masyarakat meningkat

Faktor oendukunq : 1. Komuni:
Komunikasi telah berjalan baik Terserlianya sumberdaya manusia, dana dan informasi dan wewenano baai pelaksana Disposisi pelaksana Gerhan telah baik SOP telah ada dan lenqkap dan terjadi pemangkasan birokrasi dibanding sebelumnya

12.

3. Disposisi

4. Struktur birokrasi

-

Faktor terruan : 1. Partsipasi masvarakat

2. Ungkungan alam dan lingku19an ekonomi

I

Partisipasi masyarakat akan teblh menjamin kebernasuan tanaman dan tercapa1 tUJ~an Kondisi aiam yang berat, pengaruh musim, masvarekat lebih rnmat jents tanaman MPTS berpengaruh terhadap keberhasilan tumbuh tanaman.

I

198

3. Dana/ anggaran terlambat turun

DIPA luncuran untuk dana LP! penilaian tahun I tertambat sehingga kegiatan berikutnya jug a mengafami terlam bat (kegiatan pemeliharaan IT dan Penifaian II)

Sumber : Olah Data primer Mei· Juni 2009 Berdasarkan rekapitulasi tabel temuan penelitian di atas make pelaksanaan Gerhan di Tahura Wan Abdul Rahman, para pefaksana telah mematuhi prosedur yang ada dalam Gerhan, menjalan tugas sesuai dengan tugasnya dan mentaati waktu jadwal kegiatan yang telah ditentukan meski ada keterlambatan dalam penunjukan LPI karena adanya keterlambatan turunnya dana anggaran. Dalam mefaksanakan

program berjalan dengan

lancar dan tidak mengganggu tugas rutinnya dan tidak terdapat konflik baik dengan pemerintah, konsultan pelaksana dan masvarakat, sehingga program dilaksanakan dengan lancer tanpa gangguan konfllk terjadi. Kemudian hasil kegiatan yang telah dilaksanakan sudah mengarah pada pencapaian kinerja dan dampak program yang diinginkan.

Pembuatan tanaman reboisasi yang

telah dilakukan sesuai dengan apa yang direncanakan baik luasan dan komposisi jenis tanaman. kepada

Pelaksanaan

tujuan yang diharapkan

masyarakat, perbaikan

lingkungan

program Gerhan telah mengarah

yaitu

adanya pcninqkatan pendapatan

dan mcningkatkan kemampuan teknis

dalam rehabilitasi hctan. Pelaksanaan

program

Gerhan

didukung

oleh

adanya

Iaktor

komunikasi yang telah jelas dan berjalan baik, ketersediaan sumberdaya baik sumbcrdaya rnanusia, dana, informasi

dan fasilitas yang ada pada para

pelaksana rnendukung para pelaksana melaksanakan program denqan bail<.

199

Perekrutan pelaksana yang telah dilakukan dengan baik dengan memilih orang mampu bekerja di bidangnya dan adanya inscntif maka mendorong pelaksanaan program. Begitu juga dengan standar opersional prosedur yang jelas dari pedoman Ge:han, telah memudat'kan Gerhan untuk dlleksa-rakan

sesuai dengan ketentuannya. Adanya seluruh tahapan kegiatan dilakukan oleh satuan

kerja yang sama maka Gerhan lebih lancar dilaksanakan,

disamplng itu dengan adanya sistem kontrzk tahun jamak lebih mcnjamin keoerlanqsunqan pembiayaan kegiatan Gerhan. Demi suksesnya

Gerhan

maka sangat pentJns

keterllbatan

masyarakat dalam kegiatan Gerhan, ka'er1a yang menjadl lokasi Gerhan sebaglan besar telah menjadi lahan garapan masyarakat sekitar hutan Tahura

sehl ngga perlunya

partlsipasi masyarakat. Untuk itu dlperlukan

soslausast dan pembinaan yeng terus menerus tentang pentingnya hutan dan pelestariaan alam. Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat tentang hutan maka akan lebih terjamin keberhasilan program dan pengelolaan hutan di Tahura. Faktor alam dapat mempengaruhi

keberhasilan tanaman yaitu

kondisi medan yang cukup berat unluk mencapai lokasi, pengaruh rnustrn dan gangguan

hama. Tanaman tertentu tidak tahan terhadap kemarau

panjang bila perakaran belum dalam misalnve duria»,

berbeda dE>ngan

tanamn karet yanq lebih tahan terhadap kemarau. Kehkiupan masyarakat yang secara ekonomi rnasih sangat bergantung pada hasil pertanian atau kebun mace masvarakat sekter hutan, yang juqa sebagian oesar adalah penggrap dl Tahura lebih tertarik pada tanaman yang punya nilai ekonomi

200

seperti buah dan getah dibanding kayu-kayuan. Tanaman yang punya nilai ekonomi ini dengan adanya haraoan bahwa tanaman tersebut nantinya akan memberikan

hasil sehingga dapat menambah

penedapat

masyarakat

penggrap, Schingga untuk mengantisipasinya penanaman kayu dilakukan pada lahan kosong atau pinggiran batas lahan garapan petani perambah

tersebut, Dengan cara ini diharapkan tanaman kayu-kayuan dan MPTS dapat tumbuh dengan baik dan upaya mempercepat memulihkan kerusakan hutan di Tahura dapat berhasil. Keterlambatan turunnya dana dalam suatu tahapan kegiatan Gerhan telah berpengaru'i terhadap kegiate.11 berikutnya juga mengalami waktu mundur. Akibat ketertambatan ini menimbulkan keruqian terutama di pihak rekanan yang melaksanakan kegiatan pembuatan tanaman di Tahura, karena perlu waktu yang lebih lama untuk penyerahan hasil pelaksanaan pembuatan tanaman sampai pemeliharaan II yang telah mereka lakukan kepada pemberi mandst pekerjaan yaitu Dinas Kchutanan Provinsi Lampung.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan dalam pelaksanaan program Gerhan di Tahura Wan Abdul Rachman dapat ditarik kesimpulan scbaqai berikut : 1. Implementasi program Gerhan di Tahura di Teman Hutan Raya Wan Abdul Rahman berdasarkan dimensinya cdalah sebagai berikut : a) Kepatuhan Kepatuhan

pelaksana adalah tinggi terhadap aspelc prosedur,

pembatasan dan penjadwalan. Pelaksana telah mematuhi prosedur pelaksanaan Gerhan. Pelaksanaan C-erhan di Tahura teeh sesuai dengan prosedur/ kctcntuan ya.19 ada dan clilakukan secara runtut sesuai

dengan

tahapan

pelaksanaannya

meski

terdapat

ketidaktepatan waktu dalam petaksanaanya. Para pelaksana telah menjalankan program scsuai dengan peran dan tugas yang ada pada para pelaksana baik oleh eparat pemerintah dan kontraktor pelaksana pernbuatan tanarnan dl Tahura. b) Lancarnya 1uli11ilas Fungsi

Program Gernan dilaksanzkan dengan lancar dan tidak mengganggu rutinitas eparat pemenntan senan-hart Program di aksanakan dengan lancer oleh peme-intan, konsultan dan masvarakat, tidak terjadi

20/.

konflik selama pelaksanaan program dan tidak terjadi penolakan oleh masyarakat rnau pun serta terjadi konAik lahan. c) Kine;ja dan dampak Pelaksana

program

telah

menyelesaikan

keglatan

dan

mempertanggungjawabkan dalam bentuk laporan yang rutin diberikan kepada atasan langsungnya. Hasil penyusunan

rancangan berupa

dokumen ranr.angan teknis. Hasil dari kegiatan pembuatan tanaman reboisasi adalah terbentuknya tanaman scluas 2.000 ha di Tahura. Program telah mcmberikan dampak manfaat sepertl yang diharapkan yaitu

meningkatkan

memperbalkl

pendapatan

dan

menverap

llngkungan hldup dan menambah

tenaga

kerja,

kemampuan teknls

rebosasi bag I pelaksana.

Berdasarken tiga dimensl tersebut dlatas yang dlgunakan

sebagai

tolok ukur keberhasilan Jmplementasi maka implementasi program Gerhan di Taman Hutan Raya Wan Abdul Rahman dapat dikatakan barjatan dengan baik dan berhasil.

2. Dalam pelaksanaan Gerhan terdapat taktor-taktor yang bcrperan sebaga1 faktor yang mendukung

can faktor yang menghambat

pclaksanaan.

Faktor venq mendukung pelaksanaan program : a) Komunlkasi, kornvnlkasi antar pelaksana vaitu pemenntah, konsultan

dan masvarakat telah berla11gsung

baik dan danqan dilengkapi o.eh

pedoman yang akurat, jelas dan konsisten.

203

b) Sumberdaya, mencukupi,

tersedianya sumberdaya ditunjang informasi yang

rnanusla

dan

mudah dan

dana

yang

fasilitas yang

memadai dalam melaksanakan program Gerhan. c) Disposisi,

pelaksana

meosukseskan

telah

Gerhan,

aparat

ccndcrung pernerintah

berkeinginan lebih

untuk

karena tuqas

tanggungjawab dan pengabdiannya sedanqkan konsultan leblh karena insentif yang akan cttenma. d) Struktur

btrokrasi,

pelaksanaan

Gerhan

telah

ada

standar

bagi pelaksana

operasional

telah jelas

prosedur

dengan

adanya

pedoman dan petunjuk pelaksanaan yang jelas. Disarnping itu dalam Gerhan sekarang ini terjadi pemangkasan birokrasi pclaksona dalam pembuatan

tanaman hutan sehingga dalam pelaksanaannya

lebih

terpadu dan sinergis. e) Partisipasi Masyarakat, masyarakat yang mendukung program qeman sehinyga lebih rnenjamin keberhasllan tanaman Gerhan.

Faktor yang menghambat keberhasilan program adalah : a) Faktor lingkungan alarn dan kondisi ekonomi masyarakat, kondisi

medan yang beret di tokasi penanaman

adanya

dan ketahanan

tanaman yang berbeda akan perubahan musim/kemarau serte adanya g<Jnggu(1n hama dapat mempengaruhi

keberhasilan Lumbuh tanarran.

Sebagian besar perambah adalah masyarakat sekltar kawasan hutan dengan kondisi ekonomi yang minim dan mesih rnengandalkan dari hasil pertanian/kebun berminet peda tanaman

hidup

dikewasan hul"n sehinqqa akan lebih hutan yang

mernpunval

nilai

ekonomi

204

dibanding tanaman jenis kavu-kayuan sehingga pemilihan komposisi jenis tanaman sangat penting. b) Adanya keterlambatan turun (DIPAj luncuran Gerhan untuk alokas dana tim penilai (LP!) untuk penilaian tanaman tahap pemeliharaan

I.

akibatnya penilaian yang seharusnya dilakukan menjadi terlambat dan keqiaran pemeliharaan If pun akan terlambat juga sehingga konsultan pelaksana pembuatan tanaman akan memerlukan waktu lebih lama yang dibutuhkan untuk masa pemeliharaan tanarnan untuk sampal pada waktu penilaian tahun IL

B. Saran-Saran

Berdasarkan analisis yang dilakukan tcrhadap pelaksanaan program Gerhan dengan kegiatan

pembuatan tanaman reboisast pengkayaan di

Tahura Wan Abdul Rachman, maka penulis ingin memberlkan saran sebagai berikut:

1. Program Gerhan perlu terus dilanjutkan dimasa yang akan datang guna mempercepat Rachman,

rehabilitasi hutan di Taman Hutan Raya Wan Abdul

dalam

rangka

pernalkan

lingkungan

dan

peningkatan

kesejahteraan masvarakat sekitar hutan. 2. DIPA luncuran setiap mata anggaran sebaiknya tepat waktu sesuai denqan

waktu yang telah

di rencanakan

sehingga

tidak

ketertanbatan pelaksanaan kegiatan pada tahapan selanjutnya.

terjadi

205

3. Pemerintah pemahaman

hendaknya

senantiasa

memberikan

pembinaan

dan

kepada masyarakat sekita r hutan mclal ui sosialisasi atau

penyuluhan. Dengan tumbuhnya kesadaran dan pemahaman mengenal fungsi hutan maka akan lebih menjamin

keberadaan

dan kelestarian

sumberdaya hutan. Disamping itu dengan lebih mellbatkan masyarakat dalam

usaha percepatan

pemulihan

dan perlindungan

sumberdaya

hutan sehingga hutan dapat lestarl dan berfungsi opttmel, 4.

Program Gerhan mengcnai hal-hal tertentu, hendaknya pedoman teknis dan

pelaksanaan

tldak dibuat

"seraqarn"

untuk

seluruh

wilayah

Indonesia, akan tetapl dapat berbeda satu wllayah dengan wilayah lain de,1gan mempertlmbangkan

atau menyesuaikan

pada kondisl kawasan

hutannya dan rnasyarakat sekitar hutan yang ada, sebagai

contoh

tP.ntang komposlsi jenis tanaman di kawasan hutan konservasi 90 % kayu dan 10 % MPTS, pada kenyetaannya masyarakat febih berrnlnat tcrhildilp jenis MPTS.

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, Leo, 2006, Oasar-DasarKebijakanPublik, OJ. Alfabeta, Bandung. Arief, Arifin, 1994, Hutsn : liakekat dan Pengaru!111yaterhadap Lingkungan, Yayasan obor Indonesia, Jakaia. Bungin, Burhan, 2007, Penehtisn Kualitatif: Komunikasi,Ekonomi, KebijakanPublik dan I/mu SOsfa/ Lainnya,Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Chandler & Plano, 1988, The PublicAdministrtionDfcaonary, Second edition , Santa Barbara, CA-ABC.Inc. Departemen Kehutanan. 1999. Undang-Undimg Pokok Kehutanan No. 41 Tahun 1999. Jakarta. Dunn, William N., Analisa Kebijakan Publik, Gadjah Mada University Press, Yogyaka rta. Dinas Kehutanan, 2006, Master Plan Tahura Wan Abdul Rahman 2007-2027, Bandar Lampung. ------------- , 2008, PefJl7aianTanaman Ger/Jan Dirias Kehutanan Provinsi Lan~oung Tahun 2007, Bandar Lampung. Edward III, George C, 1980, ImplementingPublic Policy, Conggressional Quarterly Press, Washington D.C. Islamy, M Irfan, 2001, .'ieri Policy Ana!isis, Program Pasca Saljana Universitas Brawijaya Malang. Mazmanian, Daniel A and Paul Sebatier, 1983, Implementi!titlonand Public Policy, Foresman and C.Ornpany, USA. M"les, Mathew B and hube.man, A Michael, 1992, Analfsic;Data Kualit.atif,Universitas lndonesia Press, Jakarta. Moelo119, J. Lexy. 2000. Metode Penefitian Kualiratif, f' I. Rernaja Rosdakarya,

Bandunq. Muhajir, Noeng, 2000, Metodologi PenclitianKu<Jlitatif, Rake Sarasin, Yogyakarta. Nasution, S. 1996. MetodeResearch {Penelitian Orni.~h). Bumi Aksere, Jakarta

:-.Jawai, Hadari. 2005. Metode Penelitian Sosial, Gajah Mada Universit-r Press, Yogyakarta

Ndraha, Taliziduhu, 1997, Metodo!ogi I/muPemerint.ahan, Rheka Cipta, Jakarta

Nugroho, Riant, 2004, Kef:x'jakan Pubfik : Formdasi, lmptementasi dan Evaluasi.

Cetakan ke-2. PT. Elex Media Komputindo. Jakarta. Nugroho, Riant, 2008, Public Policy,. PT. Bex Media Komputindo. Jakarta.

Pearson, Wayne, 2005, Public

PoflCy :

Pengantar Ieon dan Praktek Aoalisis

Kebijakan(terjemahan}, Kencana Frenada Media, Jakarta.

Ripley, Randall B and Franklin, Qacc A, 1986, Policy lmplememstion and Bureaur:racy,The Dorsey Press, Chicago Ilinois 60604. Ruhimat, Idin Saepudin, 2007, Pengaruh Partisipasi dan Komunikasi Antar Stakeholder temadap Efel
(tidak dipublikasikan). Simon, Hasanu, 2004, Membangun KembaliHutan Indonesia, Of. Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Singarimbun, Masri dan Efendi, Sofyan., 2006, Metode PenelitianSuNel, PT. Pust.aka LP3ES, Jakarta. Sugiyono, 2006, Memahami Pene!itianKualitatif,OI. Alfabeta, Bandung Suharto, Edi, 2005, AnalisisKebijkan P..Jblik,OI. Afabeta, Bandung

Sumaryadi, I Nyoman, 2005, Efektiw7:as Imp(ementasi KebijakanOtonomi DaeralJ, Citra Utama, Jakarta SUl)'abra:a, Sumadi., 1997, Mettx'J()/ogiPenefitian, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Tachjan, 2008, JmplementasiKe/.Ji.fekanPubiik, Percetakan rruen RTH, Bandung. Umar, Husein, 2004, Metode Riset : Dmu Administrasi Negara, Pembangunandan Niaga, PT. Gramedia, Jakarta. Wahab, Solihin Abdul., 2005, Ana!isis Kebi.fakan dan· Analisis ke Jmplementcsi Kebijakxmaa11Negara, Bumi Aksa;a, Jakarta.

Wibawa, 5amodra., Yuyun Purbokusumo, Agus PrarruSinto, 1994. Eva/uasi Kebijakan Publik. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Widodo, Joko, 2008, Afla!isis kebijakanPublik : Konsep dan AplikasiAna/;'SiS Proses Kl:ibijakan Pub/ii<,Bayumedia, Malanq

Winarno, Budl, 2008, Kebijakan Publik Teai da.'7 Proses, Media Pressindo, Yogyakarta. Yousa, Amri. 2007. Kebljak.anPublik Teed dan Proses, Laboratorium Pengkajian Penelitian dan Pengembangan Administrasi Negara. ASif' Universitas Padjajaran. Bandunq.

Dokumen-Dokumen

Peraturan Preslden Nomor 89 tahen 2007 tentang Gerakan Naslora Rehabilltasi Hutan dan Lahan Peraturan Menterl Kehutanan No. P.21/Mennut-V/2007 tentang Pedoman penyelenggaraan Kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasl Hutan dan Lahan Tahun 2007 Pemturan Menter! Kehutanan No. P. 22/Menhut-V/2007 tentang Pedoman Teknls dan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2007. Peraturan Menter! Kehutanan No. P.33/Menhut-V/2005 tenrang Pedoman Teknls dan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Gerakan Nasional Rchabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2005. Surat

Keputusan Menko Kesra Nomor : 18/KEP/MENKO/KESRA/X/2003 Tanggal 3 Oktober 2003 tenting Pedoman Penyelenggaraan Gerakan Nasional Rehab1htasi Hutan dan Lahan.

Surat keputusan Menter1 Kehutanan No. 340/KPTS-V/2003 tentan!) Petunjuk Pelaksanaan Gcrilkiln Nasional Rehabilitasi llutan dan laian Tahun 2003, Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tcnti>ng Kehutanan

Website:

Warta Gerhan, h~:l/www.sim rtos.oephu:.qo.id/Gerhan/ Helena,

Fransisca, 2007, 200.()()() Ha Hulon lilrnpul'g R(lsak, http:/Jwv.w.kompas.com/\•erlfNusantara/0703f13i180649.html. diakses tanggal 10 3 2009. Sitanggang, Hinsar, 2008, lampJng /11Pntfju Tanpa Hotsn; Antara News, http:/!www.antara.co.id/arcj2008/07119/, diekses, 6-03-2.009.

LAMPIRAN 1.

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN IMPLEMENTASI GERAKAN NASIONAL REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN DI TAHURA WAN ABDUL RAHMAN PROVINS! LAMPUNG

Pertanyaan untuk Pelaksana (Aparat Pemerintah) 1.

Apa Tujuan Program?

2.

Apa yang menjadi dasar pelaksanaan?

3.

Bagalmana prosedumya dalam pelaksanaan?

4.

Berapa arggaran yang terserap dan sumber anggaran dari mana saja?

5.

Apakah pelaksanaan Gerhan telah sesuat dengan pedoman teknls dan petunjuk petaksanaan yang ada?

6.

/\pakah implementor

mematuhi dan tidak melanggar jadwal yang telah

dibuat? 7.

Apakah pelaksanaan Gerhan telah melalui semua proses yang ada dan dilakukan secara runtun?

8.

Apakah Implementor dan masyarakat menjalankan lugas dan kewajlban dengan balk?

9.

Bagalmana Kelancaran dalam lmplementasi Gerhan?

10.

Apakah ada/tidaknya konfllk dalam petaksanaan>

1 l.

Siapa yang bertanggungjawab temadap pelaksanaan program?

12.

Bagaimana hasil ~·ang diperoleh sejauh ini?

13.

Apakah ukuran keber1asilan program?

14.

Apakah manfaat yan\; diperoleh dari program'

15.

Apa saja yang menjadl kendala dan hambatan progra;n?

16.

Apakah ada dampak secara teknis

: adanya pt'!ringkatan kapasitas dan

kemampuan dalam penyelenggaraan RHL?

1

17.

Apakah ada dampak secara ekonomi : penycrapan tenaga kerja dan pendapatan yang diperoleh masyarakat?

18.

Apakah ada dampak fingkungan : mengLrangi allran pemukaan {tata air), fungsi konservasi, iklim mikro, keanel<aragaman hayati, dan penirgkatan kualitas ekosistem?

19.

Bagaimana cara program Gerhan di sosialisaSil
20.

Apakah implementor paham tentang juklak Gerhan?

21.

Bagaimanakah Kejelasan per'ntsh untuk mengimplementasikan

kebijakan

Gerhan dan konsistensi pelaksanaannya? 22.

Berapa Jumlah dan bagaimana klasifikasi kemarnpuan implementor?

23.

Bagaimana Tingkat pemahaman implementor terhadap program Gerhan?

24.

Sejauh mana batas kewenangan yang dimiliki organisasi implementor dan implementor sendiri?

25.

Apakah fasilitas yang diperlukan imp!ementor dalam mengimplementasikan kebijakan Gerhan dan fasirrtas dinas apa yang sudah dimiliki?

26.

Bagaimana cara penunjukan implementor ?

27.

Bagaiman respon implementor terhadap perintah untuk melaksanakan kegiatan program Gerhan?

28.

Berapa

jumlah

lnsentif

yang

ditertma

implementor

catam

fasilitasi

mendorong partisipasi lcegiatan Gerhan? 29.

Bagaimana juklak dan juknis tentang program Gerhan?

30.

Bagaimana pengawasan dan penqenda'ian kinerja implementor Gerhan?

2

Pertanyaaan untuk konsultan/pihak III Imptementasi Gerhan di Tahura Wan Abdul Rachman 1.

Bagaimana cara pen:mjukan implementor?

2.

Apa yang menjadi dasar pelaksanaar?

3.

Bagaimana prose<..lurnya dalam pelaksanaan?

4.

Apakah pelaksanaan Gerhan tela1 sesuai dengan pedoman teknis dan petunjuk petaksanaan yang ada?

5.

Apakah trnpleme-itor mematuhi dan tidak melanggar jadwal yang telah dibuat?

6.

Apakah pelakssnean Gerhan telati melalui semua proses yang ada dan dllakukan secara runtun?

7.

Bagaim;ma Kelancaran dalam lmplementasi Gerhan?

8.

Apakah ada/tidaknya konflik dalam pelaksanaan?

9.

Siapa yang bcrtanggungjawab terhadap pelaksanaan program?

10.

Bagaimana hasil yang diperoleh sejauh ini?

11.

Apakah ukuran kcbcriasilan program?

12. Apakah manfaat yang diperoleh dan program? 13.

Apa saja yung menjadi kendala / hambatan program?

14.

Apakah ada dampak secara teknis

: ddanya peningkatan kapasitas dan

kemampuan dalan penyelenggaraan RHL?

15. Apakah ada dampak manfaat secara ekor.0111' L6

Bagaimana cara proqram Gerhan di sosiahsasikan'

17.

Apakah implementor paham tentang jJklak Gerhan?

18.

Bagai11ana Tingkat pemahaman implementor terhadap program Gerhan?

l 9.

Se.jauh mana bates kewenangan yang dimiliki implemen:or?

3

4

- 2.

Tabel L-1 lanjutan No.

7

Lokasi

I

Biol< 7 Oes3 Kebc=guse:n k'ec. Gedo19

No Pelot. Pl

(Korwil Gedong Tat•ai)

P5

P6 P7 P8

P9

24.27 28,62 J00.00

Jumlai

-

Blok 8 oess Hurun (ta ang Mul'fa) Kee. Pacarg Cemnln (~00.;1 Ynulh C:~mp)

25.6~

Pl P2 P4 P5 PS P7

96,:;.<

PB

R1.tt
94,23 90.00

67,57

91,64

lberhasill

&1,54

75,00 77,75

72,50 83,00

-

'-.

22.50 25,48 2Q,G7 27,06 24 17 200,00

Ju1_!.'. l~h

Sumber:

93,65 97,50 37,$9

21,75 23.75

P3

Kele~

tananam

30,20 28,50 22,52 '6,05

PIO P11 Pt2

8

tumbuh

23,16 21,•3 23,36 24,00 23,67 24,2'1

P2 P3 P4

Tataan

Persen

Luas petak

10,68 70,21 70,63 70,42 70,21 71,61 71,88 70 19

Rata-rata person tumbuh tanaman = 70,73 !borhoolll

D1nas Keh11l'ilni1n, 7008

Tabel L-2. Kondlsl tanamam pada tiap blok

1

No. Pet~~

Lokasl

No.

O•oo Podo;;g-- Pt Ce•min P2 Kee. PAdong P3 Co:unin (KOIWll Padang <.:ermin1)

2

P< PS

PS P7 P8 Jumt.>h Pl

D•sa Gobang Kee Pildang

P2

Ccrmin (Korwll Padang Carmin

f'J

2)

P5

p; P6

P7

~

I

!JS P9 P10 Pit

r12 Jun1l;h

LUU

petak 33,58 22,62 27,49 26,45 24,S' 22.83 21,72

2C.72 200,00 ?.?.,SO

22,oa 22.S! 23.21 27.23 25.17 21 ,C>9 24JO 2<13~ 28.36 ?!>.00 27.17

~_P..Q!I

T1nggi Rala2

Kondlsl tnnaman 1%) Kurang Sehat Merana Sel\Qt

50

UJ,17

70

'fS,1•

50

77.15 73.92

~o 6~

18,36

60 70 60 61 30

79,95 87.59 75 95 1860 54,44 47,74 5<),20 35,99 42,44 SUI 45.eo

35

40

35 57 57

~o

50 57

87..C'6

•O

94.~6

18,78 19,31 15,99 21,51 16,62 16.29 10,51 16,61 '16.95 31,52 34.B• 24,1!i

46.61 30,77 22 3/ 26,02 11.2i 3 26 7 4;

.,

A1$.~7

'!<

92.33

35 . 45 I

qe

82.56

1526

G.t.50

21,49

~ .G.5 4,95 6,87 .ti~~' 5.02 l.76 ',91

7.44 4 44 14.04 17,42

17,65 I 7 .40 26,79 2b.4~ 28,19 6,07

2.37 S,27

<.i•

2 13 14.0~-·

Tabel L-2. Lanjutan (Kondisi Tanaman) No. ?el•k

No.

I okas1

3

Dess Hurun

Pl

(l'alang Sinar Agung)

Luas oeta« 28,08

P2

30,52

P3 P4 PS P6

22.72 21,65 23,43 20,69

Kee, Pad.an~ Ccrmin (Korv,il

Youlh Camp)

4

Oesa T11'lfun9

Agung Koc. Paearg Cer-nl~

(KoMI Bandar lampung)

5

Dosa Mergodad1 Kee. Kedondono (Ko1wlt Kedon;ong)

PT

2~.49

1'8

26.51 25.22 31.16 23,35 21.16

P9 PIO Pl1 P12 Jumloh Pl

6

--

P3 P4 Ph P6 P1 1'8 P10 1'11 ,_?12 Jumlah P2

:?3,-45

P3 P4

24,23 24,33

-

p~ p~

PS Jumlah Besa

Kebagusrn Kf!<': (.;edong Tataan (Kofv1il Ccdong

Tataan)

Pl P2 P3

P4 I PS

P6

P7 P6 P9 P10 Pl I

,_.8 - Desa Hurun

~

Jumlan

P1

~T;:il;oino t\~ul~o)

P2

<ec P
P3

Cem-ln (Korwil

P4 r>5

Y()U(h C;,trnpJ

P6 P7

~

~or..oo

Koe.

f' I

7

26.35 24.27 ,4,54 23,62 23,94 2•.29 24.0u 23.69 26,92 26,22 2~,53

P8 J\JOllah

23.33

26,6"'

26,8• 27,27

9918 90,7€ 99,4S

99,70 9~.43

72

GS 10

99,53

o.oi

~9,40

16,35 21.03 16.54 17,65 13,31 16.96 11.46 9,76 15,64 33.88 34.48 78.16 23,58 24,75 22,92 27,06 30,57 18,69 18,80 35.87 46 l!;l 28.77 45 lr, 40,80 38,28 43,63 46,38 48,63 53.70 47 60

1)2

65

08 69

70 6-0 57 60 57 50 3~

57,86 77,75

S3.98

eo.sa

71,98 75,80 85,GO

71 63 54,19 55.02 62.16 64,86 69.38 86.02 66,87 63,91 71,22 69.6G 52,90 37 55

so

50 68

66 60

G5 60

65 GO

GO $3 SI

Gl.15 -'•,92

50 55 50 57 $0 55 50 45 .~? 56

44,73 ~1.12 44.20

31.82 35,08 29,96 39,62 40 93

24,97 200.00 23.16 21 43 23 36 24.UO 23,6? Z4.2l

GO YU

61,01 53.91

GO 66

54,JG 56,67 bo,U~

30.20

IU

60

26,05

12 70

24 27

- 2,S,62

~no.oo \ 25,62

21.75 23.75 22,50 25.0:8 29,87 27,06 __24,l'T 200,00

Sumber : omes Kehutanan, 2008

so:2:i

so

i~.~c

22,52

J.00 0,00 0,00 0,00 0,22 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00

99.02 100,00 100,00 99,82 99,56 98,33

GO

26.'so

M9nit

Kedondong)

59 6~ 70 70 71

P2

Pt

P1

Ke
53

bl

Oesa P•d•no

(KOfl'ltl

~o I 1oiJ oo

25,e2 P2 21,75 Pl 23,75 P< 22.50 PS ?5,48 P6 29.67 P7 27,06 PS __l±.11' Jun11a_n_ 200.00

P9

-

30•J.OO

Kor-d~si tanaman ('Yo)

ur

j

55, 14 45.11

•S.55

33.40

70

67 TO 75

eo

70

72

I

99,Clt

99.26

~ttn

9~.02

11,93

tO.M

0,68 11,56 5,06 f 1,00 6,07

l>.52 10,09 '1,54 ., 1.23 ·5,92 10.08 9.94 14,41 10,60 11.97 15,80 16.29 16,34 12 77 13 51

9,80

7,50

8.22 11.53 14.92 12.25 9.64

33.33 J6.97 '37,37

92.6"

t27f

38,59

43,75 41,09

9{],4::,

0,61 1,01 C,00 C,00 C,10 0,45 1.78 0,47 22,25 21.11 5,71 18,37 6,11 11,05 12.6< 462

3~.~~

4£,8'1

07,45 100,00

0,00

7,21 9,35

JG,74 35,64

46,61 48,0S 98.41

0,53

7,38

31,77

10

0.JJ O,C-0

1,59

1,77 0.00

0,77

o,co

0,59

Q.86 !>,!:10 0,49

1.65 0.4g 0,49

0,00 086

(If)

10,C8

i~ _45.00 ~ '1~.9? E4 52.74 37 43

E7 60

0,00 0,62 0,2•

0.25

I

• ,081 ·1,12 .

PERATURAN

PRESlDEN

Rl,PUBUK

INDONESIA

NOM()l{ 89 'IAHLN 2007 TENTANG GERAKAN NASIONAL REHA,BILITASI

HUTAN DAN LAHAN

DE'.'!Gfu'\ '.tAJ-1:\IATTLJHt\N Y:'.l'-:G M.1\l I!\ 11.S.'1 PRESIDE'.'! REr! 1Ell .1K L'lDQNI:Slt\,

:v1.:nin1I >:~ng: a,

bahwa kcrusakan hutan Jaa lahan }'
b,

h;lh\,·a kctusakan huran ~la:l lahan disebahkan oleh berhag_te zkt.vitas, k;trena11y~1 pcrnulihan dan penlnt~katan fung.~ihuran da·1 lahan kriris n1cnjadi tat1gguigja\\.':tb nasional;

r.

bahwa pcrnulihan dsn pcninskaran fiu1gsi huran clan lahan kriris harus segeca c:Wakukan melalui kegiaran rehabilitasi huran dan lahan dengan mendaya~mr.kan segenap potensi dan kcrn<1n1puao Pemcrinrah, Pemermtab Daerah, badan usaha, dan masyarakar seceta tccsoordinasi;

d.

bahwa 1:11..·rc:hsa.ck:tn pe:timba..,gan sebagaimana dimsksud pada huruf a, bu:uf h, dan hun1f r, pcdu rncncopkan

Pcraruran Presiden tecrang Cicr~ kzn Nasional Rehahilirasi

H utan dan Lahan . f.,·fcngltigac: 1. l'a,;114 i\ya•(l) U~ciang·Und,,ngr>.1sarNcg!1111 Republik Indonesia Tahun 194:); 0 Undang-llnd
3,

Unda.ng-Undang Nomor 4( Tahun 1999 cemang Kchuransn (Lernhf.rnn Negara l(q>nblik lodonesia Taiu:n 1999 Nomor !(17. Tambahan Lcmharan Negara Rcpubhk !:1donet"1a NoH1Qr 38SS) ;;eba~Airn;util rclah diub,.J1 dcngru1 lln:Jr'.ng-l.:nd;:ng Noo1011~ Tahun ~u;J-1 (Lcmbamn Kcgar.'l H.epuhl1k Jnah :in Lembaran i"lc?;·1r11 H:;p11blil< fndo.ncs.i::t t'x'o1110(-t..lt2)~

4.

5.

Undang-ljnd~1ng Kornor 17 ·1 ahun ~003 te1nang 1--.:c.i.taogan >Jt·gan1 (f .crnba1'(.n ~ cg:tra 1

H~uhlik lndooc:si21. '1'X1nn 2(•03 Non1c)(~7, Tarubahan Lcmbnrau Ncp.tr.1 Rcpuhlik ludc>ru!:-:ia 1':11HQJ -l-~S6), lln1l:1uµ lin.JflJ1gNru11nr 3~ Tahun :;:n1)-i- u·n·:.11li:-, Pcruc riurah.m 1):tt'1"ah [Lcmhara-r Nl·~u:~ Rcpuhli k lndoncsra Talnn. 2t':<)·I 7'[011HJr I".:!:,~ l a1 nbahan I .c1nb;tr{u l ~<'.gant 1\.epublik lndoncsia :'\!0111ot 4·137) Sl:ha1',,.i111:ln;1 1t;la!: diubah d~ns~ut IJnd
6.

i.

8.

l ;nd•ng·Uncl>.ng '.'lomo~ 33 T ahuo 2{().t ten wig Perir.thai:gtn Ke1:angan anrara Pcrncrintah l'.t>atdtn Penenruah :)2e1ah (l.cmlman 1'"!1•"' Re:n•b~k Indonesia Tahun 2()1i~ Nornor 126, Tamb:t:1an Lcmbuan Ncl!i'a Rcpi:hlik lr.doncsia l'Om
'lJ)(Jl

tentang

l'e:ur.aanRuang(Lcmbaran 1'e~ta

Repubhk Indonesia Tahun 20ffi Komor 6& T2mb2h2n I .e-11baran N
'J.

Kcpurusan l're>iden ~omoc 80Tahun 200:> renrang Pedoman Pelsksanaan Pengadaan nacang dsn jasa P::nler.uttah, $Cbagaimani. {tlah beberspe' kali diu!>ah rcrakhir dengan Pcraturan Prcsidcn Nomor 85 Tahun 21)({1.

Mcncrapkan: PER.f.TL RAN PRt::SU}FKTF.1'Tt..'iG J 1l! L'\.'\I Di\.'\I l.."d-1AN

GEIV\.'0\~ ~,\SIO)..:'..LR.t:J IAJ;ll.TL\Sl

BAB{

KETENTUA..'11UMGM

Dalam Peraturan Presidcn ini )'aftg I.

2.

Pasal J dimaksod tlcny,an;

llfl"'" unruk memdihhn, mcmocrrahenkan dsn

Rc~.ahi~rasi hursn dan lahan :ldlllah mertingkatk:m fung:si hutan dan lahan

•cknw daya dukung. pnxlukriviras dan

peranannja "'~'"" mcr.duk'Ur.gsrsrern ptni·ar•!'P kehicupan rernp rtri•&"· Dacrah /\Ji can Sm1gillyang sdanjurnyl!. disebu: DA'>acalah suatu wilayah dara.an )11l'l\ merupakaa saru kesaruan dmgin sungai dan anak-anak ru~inya, l"'"g btrfur11,'Si nlcnan1puag, metl}it:tpait, clan nlCflg.diaan ti1 yJng bcrasal chci cursh hujro kc dan au atau ke .aut secara alami, )'ail)';baras ct. darat merupakan pemisah topografis dan bara.< di laut san.pai dcngai1 daemh persiran y.mg masih 1e!?e.1~1nih ~i.tn:-;ras dararar .

J.

C.:emkan >:us1011al Rchahilirasi Hunn dan 1..iliin yangsebn1umy:1 disebot Gtd1an adilxh kcgiar.;u:1 tcckoodina~i :icn1'u1 ntcnda~-agta1aka.i1 ~~1t.p potcnsi dan ..iC!".U..'1lpa::io

pcmcnnrah, pemcenrah p nl\it"'l,pcmcrim:ah 'ubuptren/koia.bsdan usaha dan rr.ssyarakar d>bm ~rnf;'" r.l»hli1:tsi huran dan IID:u: p:a<:• D.>\S Pnoriras. IJAll IJ MAKSl!l), Tl]li1\N, OAI\: $,\$1\l{AN

(J)

Pa."12 1\ 'uk~11r.i J.u:n-yer cnggaraal"I Ccrll'-n adalah t111tukn\e."lu:nbtJ1'-
(2)

(3)

Tuju11J1 penyc:,~nK~•:aan. Gedrnn adalah mcmpcrcepar upaya untuk memulihkan, mempcrtahankan, dan nlcnir.gkatkan f'u1t~i hutnn dan lahan n1.:lalt1i kcgia:an rchabiluasi h
baglru1 hulu Df\S yang rawan hcncana baniir, kekeungan, dan ranah k>n~or~ J.aen1J1 1
c, {I. c.

dicrah resapan air (n:ch:irg1~ ~r'l'a) di hulu l)1\S; dacrah scmpadan sun~1~1i, mata au; danau, waduk: din b,~g:an l:ilir l):\S yaitg .awau ;>c:ncrula tsunami, U11·n1si a.r laur, dan ahr.1~1 puuai.

a,

Rl\.B fll

l't·:NGORGANISASIAN Pasal 3 Dalam rangkH mendukung kehcrhasilan pc:ny•clcnggaraan GeJil::111 dibenruk Tim Koordinasi

c;entknn Nasional Rchabilirasi Hutan dan La111u1 )'ang ~cLtnjucn~·a discbur Tiru f<.oord1nasl Gcrhan. Pasal 4 Tim Koordinasi

Gedisn bcrada di ha"'·al.1 dan berta11gg~1ng iawab lan~ung kepada Prcsidcn, l'asal 5

Tim Koordinss] Gcrnan bertu~s:

a.

Mcngkoordinasikan

pcnyusunan kc:hijakan pcrcncznam, pclaks:l!.l:t:ln, pernbinann,

pcngendnJ)an dan pcnga ..vasan, pclapo:::i.11 da1.1 sosialisasi dalam penyclengg:t..r-r..an 1

Gcdran; I,,.

Mcnyusun reuranakcrja Tim Koordinas, Ge dun;

c.

1'.fcngko:.>djn11sik:ln pen~~np~n dukunga1) peml;ia;-a:tt1/an~1can baik uutuk keglat':io pcnccgahan :
(>

Susunan keanggotaan Tim Koord.nasi l~crl1an adaL1h :-:ch:1gai berikur:

Ketua rnerangkap anggora Kctua I lanan rnerangkap

~'fcnrer.i Kourdinator Bid;u:i~ K~~s•·f~1ht(·r,um H.a:J.:ya1, .. !\{cnttri Kehuranan;

Hll$Ot:1 /\11[.!,..~):";-I

!.

1\'ico<eo l>..il.1n1 i':<.~c:11,

3.

Mcurcri I ,uar ~·('g<:ri;

3.

'vlcntcn hlu.i.lng
+.

~Vlt:nrcli J'l~l..c:.l)aa:1 t:rnu11;

,_

-

5

Mcnten Kelauran dan Pcrikanan;

6

Mcnrcri Pcreanian;

i,

1\.·fcnteri Pendidi kan I': asional;

8.

Merueri Hukum dan I l:ik 1\%asi .\farnu;ia;

'.I.

Menteci J«ununikH
1 (>.

Meurcri Nrg;1ta Pc rcncanaan Pt·n1hanp;u11an l" asiona I/ f.:PT'.'l :\S;

1 I.

Mrntcn 'Jega r.a l~u1gkung.tn f-11dup;

12.

Menrcri Ncp,:1rn Riser dm1 Tcknologi;

13.

L•anglu11a Tcntara

14.

Kcp~IH l<.,poli;;ian \Jcg~r" Repuhlik lndoncsia;

NH:\i()1l11l

J11rloncsi:1;

L>. Jak~a 1\g..,1g Rcpuhlik lndor.csia. 16. ~rkre"1n< mcronio;kap

;

an_esi)1,1

Kcp•l.1 B•dmi Mctt:Ol\llOj!i da11 G.11fi
Dircktur,lcnclNul

.

Rdmliilirn$i Lahan din l'erh11mna11

Sosral. Deparrcrnen Kchuranan;

Wal
'

Dcpuri llid11n1: Kor.rdinasi Kcpcnd11d11kan, f.:edcl<arru\ <11111 I ,ing~"""fil" TTiJ11p, t<w1"11.ri:.11 Koocdinur:ir llid1ng Kesc111J1tcr:u1n R.•kp1t.

-

Pasut 7

(t)

t rntuk ll)C1nptrl:in1·ar pclaksanaan t11ga~ ·rul\ f.(Ol>rd11H1$i Ccd1a.n, Kcrua J 1ar;c111 dapac mcmbcnmk Kclompok Kcrja scsuai kcburuhan.

(Z)

l'c11ydc~1;,\;:1r:1an tt•s~'' t-P.hori·h•ri Kclompok Korj>1 >clm1;111111;ina clinrnk~ud 1>J(fa 'Y" (1) tlikoordi111tsika11 oleh Sekrctaris Turi J,onr,hnasi Cr.rhan. KtllOW'JIMll Kclompol, Kctja *"U'IJl:Ulllana dimaksud pada ayat (1) rcrdio dari unsurunsur kemcnrcrian dan/ahH1 lcrnbaga :u1~~ol'a 1"'i111 K1>or
(:l}

P113al 8 Dalam mdaksanakau rugts. Tun I tK>:d•nasl Gcrhan dib;u1ru oleh s(~krtt:1ci~t1 tanr;. susunan <>r&'ln1t.>\~i rl,.,, rata kc11;u1yn d1trtllpl\(u1 oleh K<:nia I im 1...:1>CH"('ina:;i Gcrhau,

Pasal 9 {l)

l':ni ''~''"d111.u.1 tic:rl1;111u1t11~ad:ika1

n1pal kut•nl111a~ paJ111g :•{:d1l.1t t.ckalt d:1l:1111 S

\t'lt
(:;)

(.J)

IJala111 mclaksanakan tug~snya Tun Koor . .lu1a='1 ( ;crhHn Cl11f!.1~11 ....,1l1 da11piJ1:1k1:1.in y;111µ_ dinJlS1.;'ap perlu. ri111 h.:ootclinasi Gcrhau n1etl):WJf:alk;111 laporan kcpada Presrdcn setiar: 6 ~l:nan:) hulan :Jt:lll

scwakru-wakru afnthfM clipi:rJul..;111,

Pasal JO Unruk mendukung kdicrhasilitn pcnyclcnggar.1.'IJ1 Gertnn, kemeoren:IJl/lcmbagit yallg rncniadi anggoia Tun Kf>ordin;L.;i lrethan ll\('rnprogt'2ntk2n kq;iaf"m sesuas ck~igJn rugas da;\ :'ung:ii n1:1su1g

tna.~i"'S· Pasal II

~1)

Jl\tl1h

mengopnmalkan penyclcn~ra:i.n (;e:llan d. prcvina, gul>en"ur me111 >Lnn1k 'f11n

1>r1llnin:t Gt·rhan

:2)

Pm•11l$1.

.111n1k menppptimalhn p~nydcn~aralfl Ccdun tl kabupa:t'fl/kora, hup~a/walikcs. membenru', Tim l'emhinf Gerhan 1-:abuparM/Mta.

(3)

(~)

Tim Prn:hnH Gcrhan Knbuf'Altoif.:oo """)"mpaiktn l$j)oru1 pdak.<.mdltll pcuydengg.u.~m Gcd.an hl""'" Tim Kconlinasi Gcdian scriap 3 :n"3) bulan c.enga11

tcrnbusan kcpadn Kenia 11m Pembina Gcrhan P1Q•-i1·si 't'im rcrnbina Gc:rhan l'ro\'i1i:;1 mcnt"1111f'aib.n .lj)Of'llll pdak.•~naan pcn)l·lcnggac:tau C crhnn krpoda Tim Koo1rli·11is1 Ccrhan S<:b~ 3 {risa; hul11n. BAB IV PEN\'ELENGGARAAN Gr!RHAN

(I)

P:i.i:ll 12 Ptn),·lc10~"''"' Ccrltan berda.-.arlwr ransip "'H(m $;l>rkulnrrdan Wl\UI 1r.mak (mulri ~can;).

(2)

G1)

(-4)

l'cnyclengg:inan (;crhan yi111s hen.pa p<·mhuawi u.1•11.111 d1 dalain u•.v:r~an huran ran/' c'ihiny~1 d<:•1i;•11 Aneegr:u1 Ptnd.1rarnn dan Bdnn1.11'c191,. {l\l'UN) at•u :\nroa1a11 Pendxpanu (I.., 1Jd .. 1j11 l>•el'llh (J\1'00) d1lal.£u1abn sccar& l1ontmktual )'•lllg licrbasrs iall

tlCr.rhon )•ng bcrup< pembua11111 ra.1am111 di daerah tertf>•'lh11~bCJ1 tan.sm.tJt di 1uat kav. a.c;:h1 hutan ~·ru1r, dib•ay"i .'\I'll:-.' •h•u -"'•'l31) d1la"-••,akan secaca •w.kdo.JC l"°& berbasis rahun j111na.~ (mult; ycans; mdalui .:5ur:u l'
1r14•uµ;.t.tccakkru1 (>'Hcr.~r maS\'~rJL1t

l'C-wa.i dc:igw1 P:is3t

~t)

f)C'Qltuan p.erutt<.ldng-w1d.aJl~ ;-,_.11.

13

l\~n}\·lc:ng,_t.?,<1ra,o· r..:11tl•11.1tJn ranam ut ~·h.1~11111""t~cun.1ksuJ u.tl.dn1 rtt:--'1J t:

t4YJt

(2).

·'};II ( 1J. lid.I\ ;1.1 .. 1r (4} dH•,·nlu•l:-c $l'(;1r..1bc.1~ala

(2)

h.cttnl\'.~U\ leh:h luujut n1cngcnaacv..Ju.1;i:i Khasa-oJ.tJl4. di111J.k.,'1.KJpad~ a~at (1) Uu1f1.Jr dl'l\!i!f«l P<.ran1ra·1 i\(cr1leci Kchut.tnan. BARV

PEMUIAYAAN

:1)

Pasal 14 Sq~ala pc111biaymu1 r'-'g<~p~dulan h•gi pcnyel~IP,gatl!J!J1llliJIS1im Koordinasi Cerhan dihebankan pada APllN Depanemen Kehuransn

(2~

p;

Pcn1Jiay;l
cl~ti:kan path Al'll() n>A;oni;-tn•$ini;. PasaJ LS

Pt•mbiay>J1n unruk mr.nyclcnmir•ka.1 Gerhan ~c:sumb<-r pada; a :\l'llN d•n J\flt>l);

b. l);1n• l(cboiias1: dau/atau c. $1111\bcr sumber lain )lll:~ ridak mengikar; ictuai de11&111 pc111r.1mn pcr.utd .. 1g-undnni;a11.

(1)

(~)

Pas3l l6 l)ulw1 Biaya P~11ydc"IJ&'lrann Gtt!1;Ut v;an~bcrrum!icr dan !\PU:-. sebagsrmau d1111a<s11d dalsrn Pasal 1,:; h11n1f t, l'C'll(nnt.ah Provi11'10, ""cn1cnn1alt J.::1l>~p•1tn/f.;0:11 mcnwJoka•ik
pcnydcn1®111J1J1 Grrhan pada rnasing·:msing

I'rovinsi, Kabupatcn/!
(1)

(2)

(3)

Pas~ 17 Pc11yck111:1!)llct:ui C.erh:111 paw hu1ru1 produb clan hutAn lu1duns png pc:t~ch1lw1n)'• dJ1mp<1hkan kepada Ill~" hidang kehuranan uai Kesatuan Pengdoltan Hutan untuk Tuiuan Kh11s11.< l>.dan1;; kchuranan unruk mca) c1,, '!'};llt1ka11 ( ic:han pada hut.u1 ~nJung d1 wilayah kenanya, dc.'r11;an dann dan ..U'B:". l'c1>ydcnggaraa11 Gerhan pada 1111an :>o.lJuk.<1din huun Im.Jung r•ng telah Jihchani t~lll pt·1:utnf-1.at:tn huran dan ptnni.wl:1'1n i(a,wasan lat..t.ul dihi:i~-ai olch pcn1e~11g iein

BAU \'I

KETENTUA..'I PERAi.THAN Pasat 18

~cf711:i lu~r,111u11 Ccd11!l1 ytt11g rrlr1h bcrl.uig.~unr. 5c·huni1 1111 <.lt),u11u~ka11 oleh '"J\r1 Koord.nasi ( .rrhan. DAD VII KP.'fF.N'T'UAN PENlITUP ras
Oitc 1>11 • kau rh J ~ k:u ra, pa
1)1\ l l. Sl.SU.n u,, \'11'\I'(>

\'J 11)H()YO:-;n

PERATURAN MENTER! KE:ilfTANAN

NOMOR : P. 21/Menhut-V/2())7 TE~ITANG PENYELENGGARMN KEGIATAN

GERAKAN NASIONAL REHABil.JTASl HUTAN DAN lAHAN TAHUN 2007 MENTER! KEHUTANAN, Menimbang

Menglngat

: a. bahwa kegialdn C-erakan Nasfcnal Reha:>ilitas Hutan dan tahan (GN-RHL/Geman) yang dimulal tahun 2003, perlu dilanjulkan dan dilingkatkan balk kualltas maupun kuantras penyelenggaraan dan sasaran kegia::annya pada Tahun 2007; b. bahwa berdasarkan ~.rtimbangan pada hurvf a, dipandang per1J menetapkan Petaturan Menterl Kehutanan tentang Penyelenggaraan Kegiatan Gerakan Nclsional Rehabilitasi Hutan dan tahan Tahun 200/. i. U.idang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasl Somberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tent.ang Keuanoan Negara; 5. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbenda1C1raan Negara; 6. Undang-l.!ndang Nomor )2 Tahun 2004 Lenlang Pemerintahan Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Ddna Relx>isasi;

8. Peraturan Pemenntah Nomor 5:! -ahun 2002 tertang Hutan Kola; 9. ?eraturan Pemenntah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hulan 5erta PemanfaatanHutan;

Pememtah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peratcran Presiden Nomor 8 Tahun 2006; 12.Keputusan Presiden RI Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabin:t Indonesia Bersatu; 13.Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tcntang Kedudukan, Tugas '.!an fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Nega!(l Republik Indonesia; 14.Surat Keputusan Bersama Menteri Koordmator Bidang Kesejahteraan Ra.
Surat Menteri

Keuangcn Nomor S-l 40/MK.02/2007 tanggc:I 29 Maret 2007 perihal Persetujuan Sic:tem Kontrak 11u/tiyears pada Pelaks
Menetapkan KESATU

Peraturan Menteri Kehutanan tentang Penyelenggarr1r1n Kegiatan Gerakar Nasi:>nal Rehab.litasi Hutan dan Lahan (GN-RH[/Gerhan) Tahun 2007 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kehutanan ini;

KETIGA

Peraturan Menteri Kehutanan yang mengatur tentang Penyelenggaraan Kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang sudah disahkan sebelurn Peraturan Mmteri Kehutanan ini ditetapkan, masih :erap berlaku sesuai dengan tahun penetapamya;

KEEMPAT

Peraturan Menteri Ketutanan tentang Penyelenggaraan Kegiatan Gerakan Nasional Rehabiiitasi Hutan dan Lahan Tahun 2007, dilengkapi dengan Pedoman Teknis dan Petunjuk Pe'aksanaan Gerlian dalam Peraturan Menterl Kehu:anan tersendiri;

KEUMA

Peraluran Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetai:kn di Jakarta Pada tanggal 20 Juni 2007 MENTER! KEHUTANAN,

ttc H. M.S. !CABAN SAUNAN Peraturan Menteri Ke.'1uLanan ini disampaikan kepada Yth. : l. Presden Reoubllk Indonesia; 2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan; Menteri Koord'nator Bidang Perekonomian; Mcnteri Koordnator Bidang Kesejahteraan Rakyat; S. Ketua Tim Koordinasi Nasional Rehabilitasi dan Reboisasi Hutan; Pejabat Eselon I Lingkup Departemen Ke'lutanan; Gubemur Provinsi seluruh Indonesia; Bupati/Walikota seluruh Indonesia; 9. Ke::iala Oinas Provinsi/Kabupaten/Kola ydllg diserahi tuqas dan tanggung jawab di bidang Kehutanan seluruh lndone.5ia; I 0. Kepala Balai Pengdolcan OAS seluruh Indo-1esia; l L Kepala Balai Kor.serva;i Somber Daya Alam yang terl
PERATURAN MENTER! KEHUTANAN NOMOR : P. 22/Menhut-V/2007 TENT ANG PEDOMAN TEKNIS DAN PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN GERAKAN NASIONAL REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN TAHUN 2007 MENTERI KEHUTANAN, Menimbang

Mengingat

: a. bahwa kegiatan Gerakr!n Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL(Gerhan) yang dimulal tahun 2003, perlu dilanjutkan dan ditingkatkan keoernasnan kegiatannya peoa tahun /007 dan selanjutnya; b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, dipandang pertu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Pedoman Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan Keglatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2007. 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekoslsternnya; 2. Undang·Undang Norn or 23 Tallun 1997 ten tang Pengelolaan Llngkungan Hidup: 3. Undang-Undang Nomor 41 rahun 1999 ten tang Kehutanan: 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ten tang Keuangan Negara; s. Undang-Undang Nomor l Tahun 2004 ten tang Perbendaharaan Negara; 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 200/ tentang Dana Rcboisasi; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan;

10.Kepulusan Presiden Rl Nomor 42 Tahun 2002 tentang

Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 11.Keputusan Presiden Rl Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006; 12. Keputusan Presiden RI Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu; 13. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Ke
Surat Menteri Keuangan Nomor S-140/MK.02/2007 tanggal 29 Maret 2007 perihal Persstujuan Sistem Kontrak Multiyears pada Pelaksanaan Gertian tahun 2007.

MEMUTI.JSKAN : Menetapkan KESATU

KE DUA

Peraturan Menteri Kehutanan Tentang Pedoman Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lehan Tahun 2007 sebagalmana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kehutanan ini; Peraturan Mcnteri Kehutanan ini menjadi dasar bagl Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan masvarakat dalam rangka oelaksanaao kegiatan Gerakan Nasional Rehabilltasi Hutan dan Lahan Tahun

1007; KETIGA

Pedoman Teknls dan Petunjuk Pelaksanaan yang mengatur tentang pelaksanaan Kegiatan Gerakan Nasional Rehabilltasl Hutan dan Lahan yang sudah dlsahkan sebelum Peraturan Menteri Kehutanan ini dltetapkan, maslh tetap berlaku sesuai dengan tahun penetapannya;

KEEMPAT

Peraturan Menter! Kehutanan lni mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 20 Juni 2007

MENTERIKEHUTANAN, ttd

H. M.S. KABAN

•'

•'

SALINAN Peraturan Menteri Kehutanan ini disampaikan kepada Yth. : 1. Presiden Republik Indonesia; 2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan; 3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; 4. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat; 5. Ketua Tlrn Koordinasi Nasional Rehabilitasi dan Reboisasi Hutan; 6. Pejabat tseon I Ungkup Departemen Kehutanan; 7. Gubernur Provinsi seluruh Indonesia; 8. Bupflti/Walikota seluruh Indonesia; 9. Kepala Dinas ProvinSl/Kabupaten/Kota yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang Kehutanan scluruh Indonesia; 10.Kepala Balai Pengelolaan DAS seluruh Indonesia; 11. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam yang terkait: 12. Kepala Balai Taman Nasional yang terkait; 13. Kepala Balai Perbenihan Tanaman Hutan seluruh Indonesia; 11. Kepala Balai Persuteraan Alam .