SALINAN PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 17 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2016 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PEKALONGAN, Menimbang
:
a.
bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf d dan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata
Cara
Daerah
Penyusunan
dan
Pembangunan Rencana
Perencanaan
Pelaksanaan
Musyawarah
(Musrenbang)
Kerja
Pembangunan
Daerah,
Pemerintah
Perencanaan
perlu
Daerah
disusun
Kabupaten
Pekalongan sebagai pedoman penyusunan RAPBD Tahun 2016 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati; b.
bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang
Rencana
Kerja
Pemerintah
Daerah
Kabupaten Pekalongan Tahun 2016; Mengingat
:
1.
Undang-Undang Pembentukan
Nomor
13
Tahun
Daerah-daerah
1950
tentang
Kabupaten
dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2.
Undang-Undang Pembentukan
Nomor Daerah
9
Tahun
Tingkat
II
1965
tentang
Batang
dengan
Mengubah Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.
Undang-Undang Pemerintahan
Nomor
Daerah
23
Tahun
(Lembaran
2014
Negara
tentang Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5.
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan
Ibukota
Kabupaten
Daerah
Tingkat
II
Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat
II
Pekalongan
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 1986 Nomor 70); 6.
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
-2-
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2007 tentang Tata
Cara
Pertanggungjawaban
Kepala
Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027); 9.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor 4817); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor
13
Tahun
2006
tentang
Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014
tentang
(RPJMD)
Rencana
Provinsi
Jawa
Jangka
Menengah
Tengah
Tahun
Daerah
2013–2018
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Tengah Nomor 65);
-3-
Daerah Provinsi Jawa
13. Peraturan
Daerah
Kabupaten
Pekalongan
Nomor 6
Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan
(Musrenbang)
Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Nomor 6,
Tambahan
Lembaran
Daerah
Kabupaten
Pekalongan Nomor 15); 14. Peraturan
Daerah
Kabupaten
Pekalongan
Nomor 9
Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Nomor 9); 15. Peraturan
Daerah
Kabupaten
Pekalongan
Nomor 8
Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 – 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 8); MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN
BUPATI
TENTANG
RENCANA
KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2016. Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1.
Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2.
Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan
urusan
pemerintahan
yang
menjadi
kewenangan daerah otonom. 3.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Pekalongan.
4.
Bupati adalah Bupati Pekalongan.
5.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
-4-
disingkat RKPD adalah Rencana Pembangunan Tahunan Daerah
yang
merupakan
dokumen
perencanaan
pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 6.
Satuan
Kerja
disingkat
Perangkat
SKPD
Daerah
adalah
Pemerintah
yang
Perangkat
Daerah
selanjutnya
Daerah
selaku
pada
Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang. 7.
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja – SKPD adalah Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8.
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat RAPBD adalah rancangan keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang diajukan ke DPRD oleh Pemerintah Daerah.
9.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan bersama
Daerah
yang
dibahas
oleh Pemerintah Daerah
dan
disetujui
dan DPRD, dan
ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah
dokumen
yang
memuat
kebijakan
bidang
pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 11. Prioritas
dan
Plafon
Anggaran
Sementara
yang
selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
-5-
Pasal 2 (1) RKPD
Kabupaten
Pekalongan
Tahun
2016,
adalah
dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Pekalongan untuk periode 1 (satu) tahun, yaitu tahun 2016 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2016
dan
berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. (2) RKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 merupakan penjabaran
dari
Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 2016 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah
Daerah
Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 – 2016, yang memuat evaluasi
pelaksanaan
kerangka
ekonomi
RKPD daerah,
tahun
lalu,
prioritas
rancangan
pembangunan
daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang
ditempuh
dengan
mendorong
partisipasi
masyarakat. (3) RKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 sebagai : a. Pedoman bagi SKPD dalam menyusun Renja – SKPD Tahun 2016; b. Pedoman dalam menyusun KUA Tahun 2016; c. Pedoman dalam menyusun PPAS Tahun 2016; d. Pedoman
dalam
menyusun
RAPBD
Kabupaten
Pekalongan Tahun 2016.
Pasal 3 RKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 terdiri atas : a. Narasi
RKPD
sebagaimana
Kabupaten tercantum
Pekalongan dalam
Tahun
Lampiran
I
2016, yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
-6-
Bupati ini, dengan sistematika sebagai berikut : BAB I
: PENDAHULUAN
BAB II
: EVALUASI TAHUN
HASIL
2014
PELAKSANAAN
DAN
CAPAIAN
PENYELENGGARAAN
RKPD
KINERJA
PEMERINTAHAN
DAERAH BAB III
: RANCANGAN DAERAH
KERANGKA
DAN
EKONOMI
KEBIJAKAN
KEUANGAN
DAERAH BAB IV
: PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016
BAB V
: RENCANA
PROGRAM
DAN
KEGIATAN
PRIORITAS TAHUN 2016 BAB VI b. Matrik
: PENUTUP RKPD
sebagaimana
Kabupaten tercantum
Pekalongan dalam
Tahun
Lampiran
II
2016, yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 4 Pelaksanaan lebih lanjut RKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 dituangkan dalam APBD Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2016, serta sebagai bahan usulan ke APBD Provinsi Jawa Tengah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pasal 5 Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
(BAPPEDA)
Kabupaten Pekalongan menelaah kesesuaian antara Renja SKPD
Tahun
2016
hasil
pembahasan
RAPBD
antara
Pemerintah Daerah dan DPRD dengan RKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2016.
-7-
Pasal 6 Dalam hal RKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berbeda dengan hasil pembahasan RAPBD bersama DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 hasil pembahasan dengan DPRD. Pasal 7 Program dan kegiatan yang merupakan kebijakan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi dianggarkan
setelah
Jawa Tengah
ditetapkannya
RKPD
yang
Kabupaten
Pekalongan Tahun 2016 dan belum tercantum dalam RKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2016, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2016. Pasal 8 Peraturan
Bupati
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
diundangkan. Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan. Ditetapkan di Kajen Pada tanggal 29 Mei 2015
Diundangkan di Kajen Pada tanggal 29 Mei 2015
BUPATI PEKALONGAN, ttd AMAT ANTONO
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN ttd MUKAROMAH SYAKOER BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2015 NOMOR 17 Salinan sesuai aslinya, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan
ENDANG MURDININGRUM, SH Pembina Tingkat I- 8 NIP. 19631005 199208 2 001
