Enti) BADAN STANDARDISASI NASIONAL
PERJANJIAN KINERJA TAHI'N 2016
Dalam raagka mewujudkan manajemen pemerintah yalrg efektif, dal akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang
transparan
bertanda tangan di bawah ini Nama Jabatan
: :
:
Puji Winarni Sekretaris Utama
Selanjutnya disebut pihak pertama Nama Jabatan
: :
Bambang Prasetya Kepala Badan Standardisasi Nasional
Selaku atasal pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama be4'anji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kine{a tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supenrisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kine{a dan pefanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberial penghargaan dan salksi.
Jakarta, Pihak Kedua
Mare t 2016 Pihak Pertama
rw Bambang Prasetya
Puji Winarni
PERJANJIAN KINER^IA TAHUN 2016 SEKRETARIS UTAMA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TARGET
INDIKATOR KINERJA
SASARAN
Customer Perspectlves
1
Terwujudnya layanan informasi publik yang berkualitas
1
Nilai kepatuhan layanan publik
Terwujudnya good gouemance d.an clean
2
Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja
gouemment
70
Nilai
70
Nilai
BSN
(BB)
3
Opini BPK Atas Laporan Keuangan
WTP
Opini
4
Tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi
75
Nilai
5
Indeks kepuasan pegawai terhadap layanan Settama
3,6
Nilai
6
Zona Integdtas WBK/WBBM
7
Persentase pengajuan anggaran BSN yang terakomodasi dalam Pagu Indikatif
80
o/o
8
Realisasi pelaksanaan anggaran BSN
>95
%
9
Persentase pemenuhan kebutuhan
100
.k
2
Predikat WBK
Internal Process Perspectlves Tervl'r-rjudnya perencanaan
dan penganggaran yang akurat dan akuntabel
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana BSN
sarana dan prasarana untuk pelaksanaan tugas BSN
10
5
Tersedianyaperaturan perundang-undangan di bidang SPK
1
I
Persentase pembangunan dan ketersediaan fasilitas Lab. Acuan
40
Jumlah peraturan perundang-undangan di bidang SPK
2,
PP,
2
Rperpres
12 Persentase waktu penyelesaian SK
100
Penetapan SNI
6
Meningkatnyakualitas
13
Terselenggaranya pengawasan dan pengendalian internal BSN
100
kegiatan peningkatan kompetensi
SDM BSN yang kompeten
7
Persentase SDM BSN yang mengikuti
14
Persentase penyelesaian tindak
hasil pemeriksaan
lanjut
100
o/a
INDIKATOR XINERJA
SASARAN
TARGE.T
Learnlng ard Growth Perspectives Meningkatnya kine{a sistem pengelolaan angg.rran, sumber daya manusia, tata kelola dan organisasi Settama yang profesional
15 Persentase Aparatur Sipil Negara
(ASNI
100
vo
>95
ok
Settama yang meningkat kompetensinya
16 Realisasi anggaran Settama 17 Jumlah e-gouemance yang mendukung
l2
Aplikasi
tata kelola Settama
Kcglata! Peningkatan Pelayanan Hukum, Organisasi dan Humas BSN Pengembangan Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
Peningkatan Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha BSN
Anggaran (Rp.) 9,613,110,000 4,699,136,000 67 ,392,278,OOO
Peningkatan Sarana dan Prasarana Fisik BSN
106,500,000,000
Peningkatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal BSN
106,500,000,000
Jumlah
294 ,7 04 ,524 ,OOO
Jakarta,
Maret 2016 Pihak Pertama
Bambang Prasetya
B$ri) BADAN STANDARDISASI NASIONAL
PENE-TAPAN KINERJA TAHUN 2016
Dalam rangka mewrrjudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yalg bertanda tangan di bawah ini Nama Jabatan
: :
:
M. Beni Nugraha Kepala Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha
Selanjutnya disebut pihak pertama Nama Jabatan
: :
Puji Winarni Sekretaris Utama
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, da-lam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaial kine{a dan perjanjian ini dan mengambil tindakarr yang diperlukan dalam rangka pemberial penghargaan dan sanksi.
Jakarta, Pihak Kedua
@*
Puji Winarni
Maret 2016 Pertama Pihak
M. Beni Nugraha
PEzuANJIAN KINERJA TAHI'N 2016 BIRO PERENCAI{AAN, KEUANGAN DAN TATA USAI{A BADAN STANDAR,DISASI NASIOI{AL TARGET
INDIKATOR KINEzuA
SASARAN
Customer Perapectiv€s Terwujudnya good governance dan clean government
1
Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja
70
BSN
(BB)
2
Opini BPK Atas Laporan Keuangan
WTP
3
Indeks kepuasan pegawai terhadap layanan PKT
3,6
4
Jumlah dokumen perencanaan dan
5
Nilai
Opini Nilai
Interaal Process PersPectives Terwrrjudnya perencanaan dan monitoring evaluasi yang akurat dan akuntabel
Dokumen
penganggaran
5
Persentase pengajuan anggaran BSN yang terakomodasi dalam Pagu Indikatif
80
vo
6
Persentase penyusunan anggaran Unit
100
Yo
Kerja yang telah Berbasis Kineda
7
Persentase Unit Kerja yang menyampaikan LAKIP tepat waktu
8
Jumlah revisi anggaran ke Kemenkeu
9
Persentase pelaporan kinerja dan
50
maks.4
100
o/.
Kali
0
anggaran tepat waktu Terkelolanya anggarar yang 10 Jumlah dokumen pengelolaan anggaran akurat dan akuntabel
11 Persentase realisasi anggaran
12 Frekuensi perputaran Uang
BSN
Persediaan
'/
>95 11
uoKumen
V.
kali
dalam setahun
13
Persentase Rekonsilasi ke KPPN yang
100
vo
100
'k
100
o/"
sesuai dan tepat waktu
14
Persentase Laporan
Pertanggungiawaban bendahara tepat
waktu
15
Persentase realisasi target penerimaan PNBP
4
TARGET
INDIKATOR KINERJA
SASARAN
3
16 Jumlah dokumen Tata Usaha dan Terselenggaranya Rumah Tangga pengelolaan tata usaha dan rumah tangga
17
Persentase BMN fisik yang dapat
Dokumen
0
ditelusur Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana BSN
18
Persentase pemenuhan kebutuhan
100
o/.
sarana dan prasarana untuk pelaksanaan tugas BSN
19
Persentase pembangunan dan ketersediaan fasilitas Lab. Acuan (perencanaan, pembangunan, penyediaan fas lab.)
40
20
Persentase penyelesaian paket pekerjaan
100
o/.
1O0
o/o
295
vo
yang di lelang
Learalag and Grosth PersPectlves 21 Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) Meningkatnya kinerja PKT yang meningkat komPetensinya sistem pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, tata kelola dan 22 Realisasi anggaran PKT organisasi PKT yang profesional 23 Jumlah e-gouemance yang mendukung tata kelola PKT
Kegiatatr 1 2
Aaggatar (RP'l
Peningkatan Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha Peningkatan Sarana dan Prasarana Pisik BSN
BSN
17
Jakarta,
rM, Puji Winami
67
'392 '278,O0O
i06,500,000,000
Jumlah
Pihak Kedua
Aplikasi
4
Maret 2016 Pihak Pertama
-//4{/AM. Beni Nugraha
3,a92,27 8,OOO
EEiIri) BADAN STANDARDISASI NASIONAL
PENBTAPAN KINERJA TAHUN 2016
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini Nama
Jabatan
: :
:
Budi Rahardjo Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Humas
Selanjutnya disebut pihak pertama
: :
Puji Winarni Sekretaris Utama Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua Nama Jabatan
Pihak pertama be{anji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kine{a jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanazrn. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kine{a tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukal serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kine{a dan pe{anjial ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Jakarta, Piha.k Kedua
G4,
Puji Winarni
Maret 2016 Pihak Pertama
PERJANJIAN IIINERJA TAHUN 2016 BIRO HUKUM, ORGANISASI DAN HUBT'NGAN MASYARAI(A'T BADAN STANDARDISASI NASIONAL
INDIKATOR KINERJA
SASARAN
TARGET
Custoner Perspectlves Terurrj udnya good
gouernance dan clean gouemment
2
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas produk hukum
1
Tingkat pelaksanaan Reformast Birokrasi
75
Nilai
2
Indeks kepuasan pegawai terhadap layanan HOH (skala 1-5)
3,6
Nilai
3
Jumlah peraturan perundang undangan di bidang SPK
-
2, 2
PP,
RPerPres
Irternal Process Perspectives Terlaksananya Manajemen ASN BSN untuk mewujudkan SDM yg Profesional
4
Persentase pemenuhan kebutuhan ASN BSN
5
Jumlah Dokumen Pengukuran Kompetensi ASN BSN
2
Dokumen
6
Jumlah SOP Pengelolaan Kepegawaian
7
Pedoman/
77
ah
SOP
7
Prersentase ASN yang mengikuti Diklat
85
a^
85
%
Kepemimpinan
8
Persentase ASN yang mengikuti Diklat
Teknis
9
Prosentase ASN dg Nilai Prestasi kerja
90
Iebih dari cukup tanpa ada unsur perilaku kerja yg bernilai cukup
10 Jumlah Dokumen Pembentukan JFT
2
Dokumen
Analis Standardisasi
11
Persentase Penetapan Kenaikan Pangkat
12 Persentase
pegawai yg mendptkan
100
0/o
100
0/o
>95
Vo
Kenaikan Gaji Berkala
13
Persentase penyelesaian Usulan
Penilaian Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional Tertentu (Jtr"|)
